Blog

  • TNI AL kerahkan kapal perang antar warga pulang kampung gratis

    TNI AL kerahkan kapal perang antar warga pulang kampung gratis

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI AL menyediakan satu unit kapal perang republik Indonesia (KRI) untuk antar warga dalam program pulang kampung atau mudik gratis Lebaran 2025.

    “Ini sebetulnya kegiatan dari Mabes AL. Mabes AL pada tahun ini, di bulan Ramadhan ini menyiapkan satu KRI. Yaitu KRI Banjarmasin nomor lambung 592,” kata Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata saat ditemui awak media di markas Koarmada RI, Jakarta Utara, Rabu.

    Denih mengatakan proses pendaftaran akan diumumkan oleh pihak Dinas Penerangan TNI AL lewat media sosial.

    Dia melanjutkan, KRI tersebut direncanakan akan berangkat membawa pemudik dari Kolinlamil, Jakarta Utara pada 27 Maret 2025.

    Kapal tersebut direncanakan akan bertolak ke Semarang dan tiba pada 28 Maret 2025. Selanjutnya, kapal akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya dan diperkirakan sampai pada 29 Maret 2025.

    Kapal tersebut, lanjut Denih, akan bertolak dari Surabaya pada April 2025 mendatang.

    “Dari Surabaya ke Semarang tanggal 7 April dan tiba di Jakarta tanggal 8 April,” jelas dia.

    Terkait KRI, Denih mengatakan kapal yang akan digunakan dapat menampung 1.500 penumpang. Masyarakat yang ingin membawa kendaraan motor pun diperbolehkan mudik menggunakan KRI ini.

    Dengan adanya kegiatan ini, Denih berharap TNI AL dapat meringankan beban masyarakat yang ingin pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga merayakan Lebaran.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Spekulasi IHSG Anjlok Karena Isu Mundurnya Sri Mulyani, DPR Minta Investor Tak Panik – Halaman all

    Spekulasi IHSG Anjlok Karena Isu Mundurnya Sri Mulyani, DPR Minta Investor Tak Panik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Fraksi Demokrat, Fathi, meminta masyarakat dan investor tidak panik berlebihan mengenai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Selasa (18/3/2025).

    Sebab, anjloknya IHSG disebut-sebut karena munculnya isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Kita imbau kepada masyarakat untuk tidak kemudian menerima informasi-informasi yang tidak utuh, yang kurang benar, khususnya para pelaku investor retail ataupun investor di pasar modal. Over Worried, kekhawatiran yang berlebihan yang kita sendiri tidak pernah mendengar itu sebetulnya,” kata Fathi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Fathi, jika memang Sri Mulyani mundur, maka Komisi XI sebagai mitra kerja pasti akan mengetahui lebih dulu.

    Oleh karena itu, dia meminta agar masyarakat tidak terbawa opini negatif yang justru dapat memperburuk kondisi ekonomi.

    “Marilah kita batasi jangan terlalu banyak kita buat opini negatif. Kita harus saling bahu membahu, kita saling support, kita saling dorong untuk menuju Indonesia maju, menuju target ekonomi yang ditetapkan pemerintah,” ujar Fathi.

    Terkait pergerakan IHSG yang anjlok, sementara bursa saham di Asia justru menguat, Fathi menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika pasar.

    Menurutnya, fluktuasi yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sentimen dalam negeri, tetapi juga oleh faktor eksternal yang telah berlangsung sejak lama.

    “Jadi sebetulnya secara umum, secara global, kalau kita berbicara global itu memang terjadi kontraksi, memang terjadi koreksi penurunan. Hanya kebetulan pas kemarin kita ada pergerakan ekstrem ke bawah itu memang di Asia sedang ada kenaikan. Tetapi tidak bisa dipandang kondisi pada satu hari dan satu sesi itu saja,” jelas Fathi.

    Dia juga mengaitkan kondisi pasar dengan kebijakan ekonomi global, termasuk kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan ketegangan perdagangan internasional.

    “Ini kan sebuah rangkaian, dimulai dari awal tahun adanya kebijakan-kebijakan ekstrem dari Presiden Amerika, adanya trade war, ini yang kemudian menjadikan sebuah kekhawatiran daripada investor global. Berimbas kepada retail juga mungkin di Indonesia yang tentu tidak bisa menutup mata terkait dengan apa yang terjadi di dunia global,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menepis spekulasi mengenai pengunduran dirinya.

    Dia menegaskan bahwa dirinya tetap berada dalam Kabinet Merah Putih.

    “Saya di sini, berdiri teguh dan tidak mundur,” kata Sri Mulyani di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025). (*)

  • 436 Warga Gaza Tewas Akibat Bombardir Israel, 183 di Antaranya Anak-anak

    436 Warga Gaza Tewas Akibat Bombardir Israel, 183 di Antaranya Anak-anak

    Gaza

    Pasukan Israel terus membombardir Gaza usai gencatan senjata dengan Hamas berakhir. Terkini, sudah ada 436 warga Palestina yang tewas.

    Dilansir Aljazeera, Rabu (19/3/2025), dari 436 warga Palestina yang tewas, 183 di antaranya anak-anak. Data ini dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Gaza.

    Seorang pejabat Hamas, Taher al-Nono, mengatakan kelompok itu tak menutup pintu untuk negosiasi lanjutan terkait gencatan senjata, meski Israel kembali membombardir jalur Gaza.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan ke Gaza itu baru ‘permulaan’. Netanyahu memastikan semua negosiasi gencatan senjata sudah kolaps.

    Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan setidaknya 49.547 warga Palestina telah dipastikan tewas dan 112.719 terluka akibat serangan Israel di Gaza, yang sering disebut genosida. Serangan brutal Israel ini berlangsung sejak akhir 2023.

    Kantor Media Pemerintah Gaza memperbarui jumlah korban tewas menjadi lebih dari 61.700. Jumlah ini berdasarkan ribuan warga Palestina yang dinyatakan hilang dan diduga jasadnya masih berada di bawah reruntuhan bangunan.

    (isa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • GP Ansor: RUU TNI Masih Sejalan dengan Semangat Reformasi

    GP Ansor: RUU TNI Masih Sejalan dengan Semangat Reformasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) mengundang pro dan kontra masyarakat. GP Ansor menilai hal itu wajar mengingat memori kolektif bangsa ini. 

    Namun, melihat perkembangannya, dasar pemikiran peraturan tersebut masih sejalan dengan profesionalisme TNI dan prinsip reformasi.

    “GP Ansor sebagai bagian dari civil society di Indonesia terus berkontribusi untuk memperkuat supremasi sipil di Tanah Air, sangat meyakini civil society dan supremasi sipil sudah semakin matang sejak bergulirnya reformasi 1998. Fungsi kontrol sudah sangat kuat. Jadi tidak perlu khawatir. Era keterbukaan membuat semua orang akan mengawasi dengan mudah jalannya pemerintahan,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharuddin dalam siaran pers, Rabu (19/3/2025).

    Addin menambahkan, landasan hukum yang membatasi peran TNI dalam politik hingga kini masih tetap terjaga, termasuk TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000. “Artinya, hal ini masih selaras dengan cita-cita reformasi pada 1998,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, seluruh fraksi di Komisi I DPR setuju membawa RUU TNI ke tingkat II guna dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna DPR dengan sejumlah catatan. 

    Sebagai representasi organisasi kepemudaan di bawah panji Nahdlatul Ulama, menurut Addin, harus selalu mencermati setiap dinamika sosial termasuk kebijakan pemerintah. Secara spesifik, isu tentang RUU TNI mengemuka di tengah masyarakat dan mendapat perhatian karena dianggap bakal menjadi jalan kembali ke dwifungsi TNI.

    Addin mengajak masyarakat dapat menganalisa secara jernih terhadap substansi RUU TNI beserta landasan hukumnya. 

    “Panglima TNI dan Kapolri masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu presiden. Hierarki tersebut yang berlaku sampai sekarang,” jelas Addin.

    Pembahasan lainnya tentang anggota TNI yang ingin menduduki jabatan sipil. Mereka yang berpotensi menjadi pejabat sipil negara di kementerian/lembaga hingga BUMN harus mengundurkan diri atau pensiun dini. 

    Penambahan jumlah jabatan sipil yang diisi oleh anggota TNI, tentunya harus didorong agar lebih proporsional. Mencermati hal tersebut, Addin menilai substansi UU TNI baru nantinya masih berada di koridor implementasi yang benar, ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media, dan mahasiswa yang terus mengawal proses RUU TNI.

    “Seluruh pihak yang berstatus warga negara Indonesia memang harus mengawal serta mendukung pemerintahan supaya program-program pembangunan berjalan dengan baik,” ujar Addin.

    Lebih lanjut Addin berharap dalam melakukan perubahan UU TNI, semua pihak harus belajar dari langkah yang dilakukan Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Menurutnya, di bawah terobosan visioner Gus Dur, Indonesia berhasil memutus belenggu dwifungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi. 

    “Gus Dur tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen atau memisahkan Polri dari ABRI, tetapi lebih dari itu, Gus Dur meletakkan fondasi etis bahwa TNI harus tunduk sepenuhnya di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat,” pungkas Addin mengenai RUU TNI.

  • Menaker Yassierli Pastikan Hak JHT dan JKP Eks Karyawan PT Sritex akan Cair – Halaman all

    Menaker Yassierli Pastikan Hak JHT dan JKP Eks Karyawan PT Sritex akan Cair – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya memastikan proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi lebih dari 9.000 eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) berjalan lancar.

    “Jadi kemarin itu saya dan tim dari Kemenaker ingin memastikan yang pertama proses terkait dengan klaim JHT dan JKP itu lancar,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli di Kantor Kemenaker pada Rabu (19/3/2025).

    Yassierli menyatakan bahwa progres pencairan JHT telah mencapai hampir 100 persen, sementara pencairan JKP telah terealisasi sekitar 70%.

    “Alhamdulillah JHT itu sudah cair sebagian besar hampir 100?n dapatnya lumayan karena itu ada yang tabungan udah 20 tahun, 30 tahun Itu lumayan angkanya,” kata Yassierli.

    “Kemudian JKP masih butuh waktu Sebagian sudah cair 70% sudah cair,” lanjutnya.

    Kendati demikian, Yassierli mengakui bahwa proses pencairan ini bukanlah perkara mudah, mengingat lebih dari sembilan ribu karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kepailitan PT Sritex.

    “Ini tidak mudah karena ada 9 ribu sekian mereka harus ngantri, kemudian mereka harus upload dokumen tertentu. Kemudian ada verifikasi dan kami menurunkan tim sampai 20 meja,” ujar Yassierli.

    Sementara itu mengenai klaim atas Tunjangan Hari Raya (THR), Yassierli menjelaskan bahwa kasus Sritex berbeda dengan PHK biasa karena menyangkut kepailitan.

    “Jadi sekali lagi kasus ini kan pailit beda dengan kemudian PHK biasa. Pailit memang itu adalah domainnya kurator,” katanya.

    Namun, ia tetap optimis perusahaan dapat memenuhi kewajiban tersebut.

    “Kan H-7 sekarang H-12 kita optimis lah kalau ada kasus nanti kita perlu monitor. Kita perlu lihat detailnya seperti apa,” kata dia.

    Kasus Sritex bermula dari gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 2022, hingga akhirnya perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024.

    Mahkamah Agung (MA) juga menolak kasasi dan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Sritex. (*)

  • Indef: Jumlah Pemudik 2025 Anjlok karena Daya Beli Lemah

    Indef: Jumlah Pemudik 2025 Anjlok karena Daya Beli Lemah

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance atau Indef meyakini penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 terjadi karena adanya pelemahan daya beli masyarakat.

    Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan indikasi pelemahan daya beli tampak dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merosot pada Januari 2025.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp2,58 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut menurun drastis dibandingkan penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp 35,6 triliun pada Januari 2024.

    Riset Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri memprediksi pemudik Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang atau 52% penduduk Indonesia. Angka ini turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.

    “Itu menggambarkan [masyarakat] bukan tidak ingin mudik, tapi enggak bisa mudik karena duitnya cekak,” ujar Eko dalam diskusi Indef yang digelar secara daring, Rabu (19/3/2025).

    Eko pun mengkritisi kebijakan efisien anggaran belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025. Menurutnya, pemerintah seharusnya terus menggenjot belanja seiring melambatnya daya beli bukan sebaliknya.

    “Harusnya menumbuhkan ekonomi dulu, tapi sayangnya kita efisiensi dulu, baik di pusat dan daerah,” katanya.

    Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef Fadhila Maulida menambahkan pergerakan masyarakat selama mudik sebetulnya akan menciptakan efek berantai yang dapat mengerek pertumbuhan ekonomi sehingga berimbas secara positif ke sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi regional.

    Lebih spesifik, Fadhila menyebut mudik akan berdampak positif bagi sektor perhotelan, restoran, dan jasa transportasi lokal. Dari sektor UMKM lokal, kunjungan wisatawan selama mudik akan meningkatkan permintaan produk lokal makanan khas daerah dan suvenir 

    “Ekonomi regional, dengan adanya mudik ini, ini akan meningkatkan PDRB untuk sektor transportasi lokal dan retribusi ekonomi regional,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

    Hanya saja, studi Indef mengungkap efisiensi anggaran akan tekan lonjakan konsumsi saat Lebaran. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan studi tersebut menggunakan perhitungan model computable general equilibrium (CGE).

    Indef coba membandingkan data dampak mudik ke perekonomian pada tahun lalu dengan tahun ini di tengah efisiensi anggaran belanja negara. Hasilnya, tingkat konsumsi rumah tangga di semua provinsi akan turun pada Lebaran kali ini akibat efisiensi anggaran.

    “Artinya apa? Artinya bahwa hampir setiap daerah konsumsinya tertahan,” ujar Rizal dalam diskusi yang sama.

    Dia menilai penurunan konsumsi rumah tangga tersebut disebabkan utamanya karena dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun terkena efisiensi anggaran. Akibatnya, peredaran uang di daerah akan terpengaruh secara negatif.

    Dari hasil perhitungan Indef, provinsi-provinsi di Jawa yang paling besar mengalami penurunan tingkat konsumsi rumah tangga. Masalahnya, sambung Rizal, hampir dua per tiga penduduk Indonesia ada di Jawa.

    “Ini pasti berpengaruh ke [angka] agregat konsumsi nanti,” jelasnya.

    Secara tahunan, Indef memperkirakan konsumsi rumah tangga akan turun 0,814% akibat efisiensi anggaran tersebut.

  • Wamendagri tegaskan Kabupaten Magetan siap laksanakan PSU

    Wamendagri tegaskan Kabupaten Magetan siap laksanakan PSU

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kabupaten Magetan telah siap melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Magetan pada Sabtu (22/3).

    “Ke Magetan ini untuk memastikan kesediaan pelaksanaan PSU, lebih khusus pada pemerintah daerah, Forkopimdanya,” kata Ribka dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magetan di Pendopo Surya Graha, Magetan, Jawa Timur, Rabu.

    Dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Rabu, dia menekankan pilkada merupakan hak masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan suaranya dalam memilih kepala daerah. Ia juga mengingatkan pilkada harus berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).

    Untuk mewujudkan hal ini, semua elemen terkait di Kabupaten Magetan telah menyiapkan semua kebutuhan PSU dengan baik.

    “Tadi sudah disampaikan, KPU juga sudah menyampaikan, sudah bersedia melaksanakan, Bawaslu juga sudah, TNI-Polri, semuanya sudah siap,” ungkapnya.

    Kemdagri berharap PSU dapat berjalan dengan lancar dan tidak terulang kembali. “Kita doakan, hari Sabtu semuanya bisa berjalan dengan baik. Masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya,” tambah Ribka.

    Sementara itu, Penjabat (Pj.) Bupati Magetan Nizhamul menyampaikan kedatangan Wamendagri Ribka bertujuan untuk memastikan kesiapan PSU yang akan digelar pada Sabtu, 22 Maret 2025.

    Dalam rapat tersebut, seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten (pemkab), KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan Kabupaten Magetan, telah melaporkan kesiapan masing-masing.

    “Intinya kita sudah siap untuk melaksanakan PSU dan untuk kesiapan anggaran atau NPHD-nya (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) kita sudah siap-siap untuk melaksanakan PSU untuk KPU, Bawaslu, begitu juga dengan biaya pengaman dari TNI-Polri. Sudah ready semuanya,” ungkap Nizhamul.

    Senada dengan Nizhamul, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan Suratno menilai kehadiran Wamendagri menunjukkan perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap kelancaran PSU.

    Dia melaporkan koordinasi telah dilakukan jauh-jauh hari dengan berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, TNI-Polri, dan tokoh masyarakat setempat, guna memastikan semua aspek telah siap.

    Ia menegaskan Pemkab Magetan telah menyiapkan anggaran dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelancaran proses demokrasi agar PSU tidak perlu kembali terjadi.

    “Demokrasi, kedewasaan masyarakat Magetan kita jaga. Semoga damai, sejuk, semua warga Magetan, keluarga besar Magetan. Ayo, handarbeni, ikut menyukseskan pelaksanaan PSU,” pungkas Suratno.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KAI Daop 1 Jakarta sebut pangan di Stasiun Gambir aman

    KAI Daop 1 Jakarta sebut pangan di Stasiun Gambir aman

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menyatakan seluruh makanan atau pangan yang dijual di area Stasiun Gambir aman dari bahan kimia berbahaya.

    Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan sanitasi yang dilakukan pihak stasiun dan Puskesmas Gambir untuk memastikan kualitas pangan yang aman bagi penumpang.

    “Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel makanan yang diuji bebas dari bahan kimia berbahaya,” kata Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dalam kegiatan itu, petugas melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di area Stasiun Gambir lalu memeriksa enam toko atau tenda kuliner dan memilih 14 sampel makanan untuk diuji.

    Ixfan mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Uji Kualitas Pangan dalam rangka Event Ta’jil Ramadhan serta Arus Mudik dan Balik Idul Fitri.

    Melalui kegiatan ini, kata Ixfan, KAI Daop 1 Jakarta berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang dengan memastikan kualitas pangan dan sanitasi lingkungan di stasiun tetap terjaga.

    “Pemeriksaan ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat dan pengguna KA bahwa tenant-tenant di Stasiun Gambir selalu menjaga kualitas pangan dan kebersihan lingkungan sesuai standar kesehatan,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tekad Api Houthi Lawan AS dan Israel, ACF Kutuk Serangan RS Nabi Besar, Korban Serangan Udara – Halaman all

    Tekad Api Houthi Lawan AS dan Israel, ACF Kutuk Serangan RS Nabi Besar, Korban Serangan Udara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin gerakan Houthi Yaman mengatakan kelompoknya akan terus menghadapi agresi AS terhadap Yaman, setelah Washington melanjutkan serangan terhadap kelompok itu terkait blokade Laut Merah terhadap Israel.

    Abdul Malik al-Houthi berjanji bahwa Houthi akan “melanjutkan eskalasi pada tingkat tertinggi terhadap musuh Israel” atas perangnya di Gaza.

    “Kami akan melakukan apa pun yang kami bisa untuk melawan musuh Israel dan mendukung rakyat Palestina. Kami akan melawan segala bentuk dukungan Amerika (untuk Israel) yang melibatkan penargetan negara kami,” katanya di saluran TV Al-Masirah milik Houthi, idkutip dari New Arab.

    Pemimpin Houthi mengecam Israel karena melanggar perjanjian gencatan senjata di Gaza, sekaligus mengecam negara-negara Arab atas dugaan tidak adanya tindakan terhadap masalah tersebut.

    Al-Houthi mengatakan Israel “diyakinkan bahwa tidak akan ada tindakan serius dari pihak Arab, bahkan pada tingkat minimal”, seraya menambahkan bahwa “beberapa rezim Arab menghasut musuh untuk melanjutkan agresinya terhadap Jalur Gaza, dan ini adalah masalah berbahaya yang membuat Zionis semakin berani”.

    Ia juga mendesak negara-negara Arab dan mayoritas Muslim untuk memutuskan hubungan politik dan ekonomi dengan Israel.

    Pada Rabu pagi, Al-Masirah melaporkan bahwa AS telah “memperluas cakupan penargetannya” di Yaman, menyerang wilayah-wilayah di provinsi Saada dan Hodeidah, di antara tempat-tempat lainnya. Komando Pusat AS (CENTCOM) belum mengonfirmasi serangan tersebut.

    Eskalasi di Laut Merah menyusul peringatan Houthi pada 12 Maret, bahwa mereka akan melanjutkan serangan terhadap kapal-kapal Israel sebagai tanggapan atas pengepungan di Gaza selama gencatan senjata yang kini hampir runtuh antara Hamas dan Tel Aviv, setelah Israel menewaskan ratusan orang dalam serangan udara.

    Pada hari Selasa, pihak Houthi mengatakan mereka akan memperluas target mereka di Israel dalam beberapa jam dan hari mendatang kecuali “agresi” terhadap Gaza dihentikan.

    Kelompok tersebut mengklaim bahwa mereka menargetkan pangkalan udara Israel dengan rudal balistik tanpa memberikan bukti, sementara proyektil lainnya mendarat di perairan Mesir.

    Juru bicara militer Houthi Yahya Sarea, tanpa memberikan bukti, mengatakan bahwa kelompok tersebut berhasil menargetkan kapal induk USS Harry S. Truman dan kapal perang AS lainnya dengan rudal dan drone, menggagalkan serangan Amerika. 

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengancam akan meminta pertanggungjawaban Iran atas serangan Houthi di masa mendatang, dan memperingatkan akan konsekuensi yang berat.

    Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan memberikan hadiah sebesar $15 juta untuk informasi tentang sumber pendanaan Houthi.

    Dalam postingan di X, halaman ‘Hadiah untuk Keadilan’ milik departemen tersebut, disebutkan bahwa informasi dapat dikirim melalui beberapa media, termasuk WhatsApp dan Telegram.

    “Ansarallah (Houthi) telah melancarkan sejumlah serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah, menewaskan warga sipil dan memaksa pengalihan rute lalu lintas maritim,” tulis mereka.

    “Para teroris yang dilatih dan dipersenjatai Iran ini juga telah berupaya melakukan pembajakan dan meluncurkan rudal dari pantai ke kapal terhadap kapal-kapal dari AS dan negara-negara sekutu.”

    AS melakukan serangan udara semalam di Al-Jaouf dan Hodeidah pada 15-16 Maret, menewaskan sekitar 53 orang.

    Kelompok Houthi, yang telah menguasai sebagian besar Yaman selama lebih dari satu dekade, telah melancarkan sejumlah serangan pesawat tak berawak dan rudal terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden sejak pecahnya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023.

    Kapal perang AS telah diserang 174 kali dan kapal komersial 145 kali sejak 2023, menurut Pentagon, yang memberi tekanan besar pada rute laut yang biasanya membawa sekitar 12 persen lalu lintas pelayaran dunia.

    Kutuk Agresi

    Yayasan Antikanker mengutuk agresi AS yang menargetkan Rumah Sakit Nabi Besar untuk pasien kanker di provinsi Sa’ada, seperti diberitakan Saba.

    Dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh Kantor Berita Yaman (Saba), pusat tersebut mengatakan bahwa agresi AS melakukan kejahatan keji dengan menargetkan Rumah Sakit Nabi Besar, yang berada pada tahap akhir persiapan untuk menjadi rujukan perawatan bagi ratusan pasien kanker di Sa’ada dan provinsi-provinsi tetangga.

    Ditegaskan bahwa ia mengutuk dengan kata-kata yang paling keras kejahatan ini, yang mengungkapkan wajah sebenarnya dari Amerika Serikat, yang mengklaim melindungi hak asasi manusia sambil melakukan kejahatan paling keji terhadap orang-orang yang rentan.

    Pernyataan itu menunjukkan bahwa agresi AS melancarkan 13 serangan yang disengaja di rumah sakit tersebut, menghancurkan sebagian besar bagiannya dan menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas-fasilitas vitalnya, merampas ratusan pasien dari perawatan di tengah kondisi kesehatan yang tragis.

    Ia menyatakan bahwa kejahatan ini bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari rencana sistematis AS yang telah menargetkan rakyat Yaman selama bertahun-tahun melalui pengeboman brutal dan blokade yang mencekik, yang menyebabkan memburuknya kondisi kesehatan dan menyebarnya penyakit mematikan, terutama kanker, yang telah menyebar karena penggunaan senjata yang dilarang secara internasional sejak tahun 2015.

    Pernyataan tersebut mengutuk pembenaran pemerintah AS atas kejahatan kotor ini, yang tidak lain adalah kebohongan yang tidak tahu malu, karena Presiden AS yang kriminal Trump mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan “pangkalan yang mengancam navigasi maritim,” tetapi kebenaran yang tidak dapat disembunyikan adalah bahwa pengeboman tersebut menargetkan objek sipil dan fasilitas medis yang didedikasikan untuk merawat pasien kanker, yang secara terang-terangan menentang hukum internasional dan mengabaikan perjanjian kemanusiaan.

    Serangan Udara

    AS melancarkan serangan udara baru di Yaman, yang menargetkan benteng pertahanan Houthi. Media Houthi melaporkan empat serangan terhadap Al-Asayed di Sa’dah dan serangan kedua terhadap pabrik besi di Hodeida dalam waktu 24 jam, yang mengakibatkan pabrik tersebut hancur total.

    Setidaknya 10 orang tewas dalam serangan terbaru tersebut, dikutip dari albawaba.

    Media yang berafiliasi dengan Houthi melaporkan bahwa AS melakukan dua serangan udara terhadap gedung Klub Al-Ahly di Direktorat Mina Hodeida.

    Serangan tambahan menghantam Hajjah di barat laut Yaman, menandai kelanjutan aksi militer AS terhadap wilayah yang dikuasai Houthi, dengan puluhan tewas dan ratusan terluka, termasuk wanita dan anak-anak.

    Serangan itu terjadi beberapa jam setelah Houthi Yaman meluncurkan rudal balistik hipersonik ke Pangkalan Udara Nevatim Israel, yang diklaim sebagai serangan langsung sebagai respons terhadap pembantaian Israel yang sedang berlangsung di Gaza. 

    Eskalasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif sebenarnya Washington—apakah untuk memastikan keamanan maritim atau mendukung Israel melawan Houthi.

    (Tribunnews.com/ Chrsynha)

  • Laksda TNI Edwin resmi dilantik jadi Wagub Lemhannas

    Laksda TNI Edwin resmi dilantik jadi Wagub Lemhannas

    “Saya ingin mengaplikasikan pengalaman di bidang perencanaan strategis, koordinasi lintas matra, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk memperkuat program kepemimpinan di Lemhannas RI,”

    Jakarta (ANTARA) – Laksamana Muda (Laksda) TNI Edwin Rajo Mangkuto resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Dia dilantik setelah sebelumnya dinyatakan mendapatkan jabatan baru berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 Tanggal 14 Maret 2025.

    Edwin yang sudah berkarir selama 33 tahun di lingkungan TNI AL mengaku akan menggunakan pengalamannya dalam memajukan Lemhannas.

    “Saya ingin mengaplikasikan pengalaman di bidang perencanaan strategis, koordinasi lintas matra, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk memperkuat program kepemimpinan di Lemhannas RI,” ujar dia dalam siaran pers resmi yang diterima Antara.

    Edwin menilai sebagai lembaga yang mencetak calon pemimpin nasional, Lemhannas berperan dalam menyiapkan figur yang visioner, berintegritas, dan memiliki wawasan luas terhadap tantangan nasional serta global.

    Karenanya, dia menekankan pendidikan di Lemhannas RI perlu semakin berorientasi pada praktik dan simulasi langsung agar para peserta dapat memahami kompleksitas pengambilan keputusan dalam kondisi nyata.

    Selain itu, Edwin mengaku akan memperkuat kurikulum soal keamanan maritim untuk disajikan kepada siswa di Lemhannas.

    “Keamanan maritim adalah elemen vital bagi kedaulatan dan ketahanan negara. Saya ingin memastikan para pemimpin masa depan memahami tantangan geopolitik dan geostrategis yang terkait dengan aspek ini,” kata dia.

    Edwin yang juga pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer TNI berkomitmen untuk menanamkan disiplin serta standar etika yang tinggi bagi peserta pendidikan di Lemhannas.

    “Keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kecakapan intelektual, tetapi juga oleh integritas dan disiplin yang kuat,” tegasnya.

    Profil singkat Edwin

    Perjalanan karirnya dimulai ketika dirinya menjadi siswa Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 37 tahun 1991, yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan spesialisasi sebagai penerbang TNI AL.

    Kemampuannya di bidang penerbangan membawanya ke berbagai operasi strategis sebelum dipercaya memimpin kapal perang dalam berbagai misi.

    Karier Edwin terus berkembang dengan penugasan di berbagai lini, mulai dari aspek operasional hingga penegakan disiplin dan hukum di lingkungan TNI.

    Ia pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Penerbangan TNI AL (Danpuspenerbal), yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan kekuatan udara Angkatan Laut.

    Selanjutnya, Edwin mengemban tugas sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) dan kemudian Komandan Pusat Polisi Militer TNI (Danpuspom TNI).

    Karirnya berlanjut ketika dirinya mendapat jabatan baru sebagai
    Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil).

    Selanjutnya, dia dipercaya mengemban tugas sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal (Asrena Kasal), lalu Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI (Asrenum Panglima TNI), sebelum akhirnya dipercaya sebagai Wakil Gubernur Lemhannas.

    Dari segi latar belakang pendidikan, Edwin meraih gelar Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Hang Tuah, serta menyelesaikan program Magister Pertahanan di Universitas Pertahanan.

    Dia juga pernah menerbitkan buku berjudul “Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan”.

    Buku ini mengangkat peran sektor maritim yang menjadi kunci mewujudkan ketahanan pangan nasional, sejalan dengan visi-misi Asta Cita Presiden Prabowo.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025