Xcloud.id

Blog

  • Dukung Ekosistem Digitalisasi, Antam Luncurkan Aplikasi Mobile untuk Transaksi Emas Logam Mulia – Halaman all

    Dukung Ekosistem Digitalisasi, Antam Luncurkan Aplikasi Mobile untuk Transaksi Emas Logam Mulia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) meluncurkan aplikasi mobile terbaru bernama Antam Logam Mulia melalui Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP Logam Mulia). Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah akses pelanggan dalam melakukan transaksi emas fisik secara lebih praktis dan aman.

    Sebelumnya, layanan BRANKAS yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola emas secara digital hanya tersedia dalam versi web. Kini, dengan adanya aplikasi mobile, pelanggan dapat melakukan transaksi, menyimpan, dan mengakses layanan BRANKAS langsung dari perangkat ponsel mereka.

    Direktur Utama PT Antam Tbk Nico Kanter, mengatakan peluncuran aplikasi ini merupakan bagian dari upaya Antam dalam mendukung ekosistem digitalisasi yang sedang digalakkan pemerintah. Hal ini juga terkait dengan inisiatif Antam dalam mempermudah akses masyarakat terhadap produk logam mulia dengan teknologi terkini.

    “Kehadiran aplikasi Antam Logam Mulia adalah bentuk inovasi yang kami kembangkan untuk memudahkan akses pelanggan terhadap produk logam mulia Antam sekaligus mendukung ekosistem bullion bank. Melalui terobosan ini, kami berkomitmen meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi digital terkini,” ujar Nico dalam peluncuran aplikasi Antam Logam Mulia di Jakarta, dikutip Rabu (19/3/2025).

    Nico menjelaskan, dengan aplikasi yang telah tersedia untuk umum di Play Store dan App Store tersebut, pengguna dapat melakukan pembelian dan penjualan emas digital dengan lebih mudah.

    Ke depan, aplikasi ini direncanakan untuk dilengkapi dengan berbagai fitur tambahan guna memberikan pengalaman investasi emas yang lebih praktis dan aman bagi pelanggan.

    Direktur Operasi dan Produksi Antam, Hartono, menyatakan bahwa kehadiran aplikasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi emas logam mulia.

    Hartono juga menambahkan bahwa langkah digitalisasi ini menunjukkan upaya Antam dalam meningkatkan layanan berbasis teknologi, dengan fokus pada keamanan transaksi dan perlindungan pelanggan.

    Melalui inovasi ini, Antam berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan investasi emas, yang dianggap sebagai salah satu pilihan investasi jangka panjang yang aman.

  • RUU TNI Akan Dibawa ke Paripurna, Ini Jadwalnya

    RUU TNI Akan Dibawa ke Paripurna, Ini Jadwalnya

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi I DPR RI sepakat membawa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau RUU TNI ke tingkat II dalam rapat paripurna terdekat.

    “Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II yaitu akan dibacakan di paripurna, yang insyaallah dijadwalkan besok,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Meski jadwal pengesahan sudah ditetapkan, Komisi I DPR RI belum menerima undangan rapat paripurna.

    “Tinggal tunggu keputusan BAMUS, untuk memutuskan rapat apakah besok dan jam berapa, karena masa reses itu diundur ke Rabu depan, jadi paripurna penutupan baru akan dilaksanakan di Selasa depan,” jelasnya.

    Dave, yang juga merupakan politikus Partai Golkar, menyebut reses akan dilaksanakan pada 26 Maret 2025 menjelang Idul Fitri.

    “Iya resesnya akan kita laksanakan tanggal 26 Maret. Akan tapi jadwal yang per kini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap II,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sosial DKI Jakarta memastikan tak menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga perlindungan sosial tahun 2026 lebih efektif dan akurat.

    “Arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memakai DTSEN untuk pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial. Saat ini kami dari Dinsos sedang mempersiapkannya. Tahun 2026 kami pasti sudah memakai DTSEN,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Rabu.

    Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

    DTSEN merupakan hasil transformasi dari tiga sumber data yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial RI.

    Itu nantinya akan menjadi sumber data utama penyelenggaraan program pembangunan nasional, terutama dalam program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.

    DTSEN diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan adanya data tunggal dan melengkapi apa yang menjadi kekurangan DTKS selama ini.

    “Kalau sudah memakai DTSEN, sudah ada ranking-nya jadi nanti tidak akan lagi pakai data regsosek, data desil-desil P3KE. Semua sudah akan terangkum menjadi satu data tunggal dan semuanya ini untuk mengurangi kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama ini,” kata Premi.

    Dia menambahkan, Dinsos DKI telah melakukan pengecekan lapangan (groundcheck) DTSEN yang melibatkan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kegiatan itu, petugas belajar melakukan transformasi DTKS menjadi DTSEN pada bansos APBN tahap kedua.

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyatakan DTSEN yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mulai digunakan pada kuartal kedua atau sekitar April 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi soroti sejumlah potensi kerawanan di Jakbar jelang Idul Fitri

    Polisi soroti sejumlah potensi kerawanan di Jakbar jelang Idul Fitri

    Jakarta (ANTARA) – Aparat kepolisian bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat dan TNI menyoroti sejumlah potensi kerawanan menjelang Idul Fitri 2025, seperti peningkatan mobilitas masyarakat dan pengamanan tempat ibadah.

    “Kita juga antisipasi tindak kriminalitas seperti pencurian rumah kosong dan aksi kejahatan jalanan,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi dalam Rapat Koordinasi Operasi Ketupat 2025 di Jakarta, Rabu.

    Adapun rapat koordinasi itu, kata Twedi, juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama perayaan Idul Fitri.

    “Operasi Ketupat 2025 bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi masyarakat selama mudik, arus balik, serta perayaan Lebaran di wilayah Jakarta Barat,” kata Twedi.

    Twedi mengatakan rakor itu menerapkan strategi pengamanan yang efektif dengan melibatkan seluruh unsur tiga pilar dan pemegang kebijakan terkait.

    “Dengan adanya Rakor ini, diharapkan pengamanan Idul Fitri 1446 H di Jakarta Barat dapat berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan dengan aman dan nyaman,” kata Twedi.

    Adapun rapat koordinasi itu juga dihadiri Wali Kota Jakarta Barat H. Uus Kuswanto dan Dandim 0503/JB Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • GP Ansor soal RUU TNI: Masih sejalan dengan semangat reformasi

    GP Ansor soal RUU TNI: Masih sejalan dengan semangat reformasi

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih sejalan dengan profesionalisme TNI dan semangat reformasi.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharuddin mengatakan landasan hukum yang membatasi peran TNI dalam ranah politik masih terjaga, termasuk TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000.

    “Artinya, hal ini masih selaras dengan cita-cita reformasi pada 1998,” kata Addin dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Addin menuturkan bahwa GP Ansor meyakini supremasi sipil semakin matang sejak bergulirnya reformasi 1998. Terlebih, fungsi kontrol juga semakin menguat.

    “Jadi, tidak perlu khawatir. Era keterbukaan membuat semua orang akan mengawasi dengan mudah jalannya pemerintahan,” ujarnya menambahkan.

    Terkait kekhawatiran publik akan munculnya kembali dwifungsi militer lewat RUU TNI, GP Ansor mengajak masyarakat untuk menganalisis secara jernih substansi RUU tersebut beserta landasan hukumnya.

    “Panglima TNI dan Kapolri masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Hierarki tersebut yang berlaku sampai sekarang,” kata Addin menegaskan.

    Dalam pandangan GP Ansor, ketentuan terkait pembolehan anggota TNI menduduki jabatan sipil telah memiliki koridor jelas, yakni harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari karier keprajuritan.

    Sementara itu, perihal penambahan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota TNI, GP Ansor mendorong adanya proporsionalitas demi menjaga profesionalitas TNI.

    Maka dari itu, imbuh Addin, substansi UU TNI baru nantinya masih berada pada koridor implementasi yang benar.

    Dia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media, dan mahasiswa dalam mengawal pembahasan RUU TNI.

    “Seluruh pihak yang berstatus warga negara Indonesia memang harus mengawal serta mendukung pemerintahan supaya program-program pembangunan berjalan dengan baik,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Addin berharap semua pihak dapat mempelajari langkah Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam melakukan perubahan atas UU TNI.

    Menurut dia, di bawah terobosan visioner Gus Dur, Indonesia berhasil memutus belenggu dwifungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi.

    Gus Dur, kata dia, tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen atau memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), tetapi juga menciptakan fondasi etis bahwa TNI mesti tunduk di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan Targetkan 75.000 Hektare Sawah Baru di Kalteng

    Kementan Targetkan 75.000 Hektare Sawah Baru di Kalteng

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan sebanyak 75.000 hektare sawah baru yang berada di Kalimantan Tengah (Kalteng), sehingga bisa menghasilkan produksi beras dalam jumlah besar.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk mengikuti Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam dan Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalteng.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran menyampaikan, Provinsi Kalteng memiliki potensi besar untuk memaksimalkan program cetak sawah dan optimasi lahan (Oplah) guna mempercepat tercapainya swasembada pangan nasional.

    “Kalimantan Tengah di tahun 2025 ini kita berharap dapat mencetak sawah hingga mencapai target 75.000 hektare, dengan demikian Kalteng nantinya dapat memproduksi 1 juta ton beras dan memberikan suplai ke provinsi lain,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

    Ada pun wilayah yang menjadi lokasi perluasan cetak sawah di Kalteng meliputi enam kabupaten, yaitu: Kabupaten Kapuas dengan 40.779 hektare, Pulang Pisau 10.931 hektare, Kotawaringin Timur 4.261 hektare, Barito Utara 4.148 hektare, Seruyan 2.791 hektare, dan Lamandau 311 hektare.

    Berdasarkan data sementara dari Kementerian Pertanian (Kementan), total lahan yang sudah menandatangani kontrak di Kalimantan Tengah mencapai 63.222 hektare, dengan 7.541 hektare dalam proses kontrak dan 4.273 hektare dalam persiapan kontrak.

    Amran berharap, dengan adanya program perluasan cetak sawah di Kalimantan Tengah ini, perekonomian masyarakat, khususnya para petani, dapat meningkat secara signifikan.

    “Saya berharap program ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, karena jika tidak, kami akan mengevaluasi dan memindahkannya ke daerah atau kabupaten lain. Jika Kalimantan Tengah tidak mampu, maka program ini akan diserahkan ke provinsi lain,” tegasnya.

    Melalui rapat koordinasi luas tambah tanam dan sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025, yang digelar di Aula Kayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Amran berpesan agar petugas penyuluhan pertanian dapat meningkatkan kinerjanya.

    Hal ini penting agar mereka dapat menjadi garda terdepan dalam memenuhi target Kementan yang telah ditetapkan, sehingga swasembada pangan nasional dapat terwujud dan Indonesia menjadi kekuatan pangan dunia.

  • 3 Polisi Ditembak, Natalius Pigai: Peradilan Militer Solusi Tepat

    3 Polisi Ditembak, Natalius Pigai: Peradilan Militer Solusi Tepat

    Sukabumi, Beritasatu.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai peradilan militer adalah solusi tepat untuk penyelesaian kasus penembakan yang menewaskan tiga anggota Polri oleh oknum TNI di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

    “Terkait penembakan terhadap tiga anggota polisi, ada sistem peradilan militer yang akan menangani kasus ini. Saya kira peradilan militer adalah yang terbaik di Indonesia,” ujar Natalius Pigai setelah mengisi kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Pigai, sistem peradilan militer memiliki mekanisme yang lebih tegas dan cepat dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI.

    “Ketika anggota TNI melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka mereka langsung dicopot dari jabatannya, kemudian diproses di peradilan militer, dan diberhentikan dari institusi,” jelasnya.

    Pigai menambahkan, proses hukum militer lebih cepat dibandingkan peradilan umum, yang dapat memakan waktu lima hingga sepuluh tahun.

    Dengan adanya mekanisme yang sudah ada, pelaku akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, yang berpedoman pada tiga hal utama: Pencopotan jabatan, proses pidana militer, dan pemberhentian.

    Terkait apakah kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, Pigai mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan.

    “Sulit untuk menentukannya karena saya bukan hakim. Yang berhak menyatakan status itu adalah pengadilan,” ujarnya.

    “Itu bukan wewenang saya untuk menentukan. Hanya pengadilan yang memiliki otoritas untuk menyebutnya sebagai pelanggaran HAM. Pengawasan penanganan perkara ada di Komnas HAM,” jelas Menteri HAM Natalius Pigai soal penembakan tiga polisi saat penggerebekan sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

  • Pasangan Suami Istri Apoteker Dirikan Pabrik Skincare Ilegal di Tangsel: Sebulan Untung Rp1 Miliar – Halaman all

    Pasangan Suami Istri Apoteker Dirikan Pabrik Skincare Ilegal di Tangsel: Sebulan Untung Rp1 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, CIPUTAT- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggerebek pabrik skincare abal-abal di Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu (19/3/2024) 

    Pabrik skincare ilegal tersebut berada di sebuah rumah mewah di Kampung Gunung, Cireunde, Ciputat Timur.

    Saat memasuki rumah itu, terlihat ruang pengemasan yang dipenuhi dengan botol-botol berwarna kuning, yang diduga merupakan kemasan untuk produk kosmetik ilegal.

    Di bagian belakang rumah, terlihat lokasi produksi skincare tanpa merek yang diduga diproduksi secara ilegal.

    Di dalam ruangan tersebut, terdeteksi adanya sebuah mesin aduk atau mixer besar yang mampu menghasilkan hingga 25 kilogram base krim dalam sekali produksi.

    Mesin ini digunakan memproduksi produk skincare dalam jumlah besar, tanpa memperhatikan standar keamanan dan kesehatan.

    “Mereka sekali produksi banyak sekali, bisa sampai ribuan. Ini kan sama saja penipuan untuk masyarakat banyak,” ujar Ketua BPOM RI Taruna Ikrar.

    Tak hanya itu, di ruangan lainnya, terdapat tumpukan kardus cokelat yang dipakai untuk kemasan produk skincare tersebut.

    “Sebulan keuntungan 1 miliar,” kata Taruna Ikrar.

    Terlihat ada ruangan khusus yang difungsikan untuk penyimpanan zat kimia yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut.

    Zat-zat kimia yang digunakan dalam produksi skincare tersebut ditempatkan dalam berbagai wadah penyimpanan. 

    Beberapa di antaranya diletakkan dalam jerijen plastik berwarna biru dan putih dengan berbagai ukuran. 
    Adapun pabrik skincare sudah beroperasi selama dua tahun, yaitu sejak tahun 2023. 

    “Pengakuannya sementara sudah dua tahun tapi nanti setelah penyelidikan lebih dalam pasti akan ketahuan berapa tahunnya,” jelas dia.

    Kini, sang pemilik skincare ilegal tersebut sudah diamankan oleh pihak BPOM RI dan tengah penyelidikan lebih lanjut.

    “Pelaku sedang kita amankan dan faktanya, mereka sudahelanggar Undang-undang Nomor 17 Pasal 435 dan 436 tentang kesehatan,” Tutup Taruna.

    Sementara itu, ketua RT 02/04 Adi Mulyadi menceritakan bahwa sekitar dua tahun lalu usaha skincare ini telah berdiri di wilayah kepemimpinannya.

    “Ini baru sebulan, sebelumnya gak jauh dari sini, kurang lebih dua tahun, tapi disitu udah ada usaha,” ucap Adi Mulyadi.

    Kata Adi, ia tak tau pasti apakah usaha tersebut memiliki izin yang sah atau tidak, ia hanya menerima laporan dari warga yang akan tinggal di wilayah kepemimpinannya.

    “Dia laporan mau buka usaha untuk alat kecantikan, kita gak tau ada ijin atau tidak, yang penting lapor, yang penting tidak menggangu lingkungan,” pungkasnya.

    Dimiliki suami istri apoteker

    Pemilik pabrik skincare ilegal tersebut merupakan sepasang suami istri (pasutri) berinisial K dan IKC yang berprofesi sebagai apoteker. 

    Dengan keahlian tersebut, kedua pelaku sangat paham cara menyimpan dan mengolah zat-zat berbahaya yang digunakan untuk memproduksi skincare ilegal.

    “Pemiliknya ini atas nama K dan IKC yang juga berprofesi sebagai apoteker,” ujar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Taruna Ikrar usai menggerebek pabrik skincare ilegal tersebut, Rabu (19/3/2025).

    Berdasarkan pengakuan pelaku, K dan IKC mengoperasikan pabrik skincare ilegal tersebut sejak dua tahun lalu atau 2023.  

    “Tapi nanti setelah penyelidikan lebih dalam pasti akan ketahuan berapa tahunnya,” kata Taruna.

    Adapun K dan IKC memproduksi berbagai jenis produk skincare, seperti krim siang dan malam, sabun muka, dan lotion.

    Seluruh produk tersebut tak mencantumkan merek ataupun nomor izin edar. Dalam sehari, pelaku bisa memproduksi 5.000 skincare ilegal yang dijual ke berbagai wilayah Indonesia, khususnya Semarang, Medan, dan Makassar.

    “Omzet penjualan sekitar Rp 1 miliar per bulan,” jelas dia.

    Usai penggeledahan, K dan IKC diamankan pihak BPOM RI. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dikenai hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp 5 miliar.

    “Mereka sudah melanggar Undang-undang Nomor 17 Pasal 435 dan 436 tentang Kesehatan,” ucap Ikrar. (Tribun Tangerang/Kompas.com)

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul BPOM Gerebek Rumah Produksi Skincare Ilegal di Ciputat Tangsel, Raup Cuan Rp 1 Miliar Per Bulan

  • Transjakarta hadirkan wisata bus tingkat rute situs sejarah di Jakarta

    Transjakarta hadirkan wisata bus tingkat rute situs sejarah di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menghadirkan wisata menggunakan bus tingkat atap terbuka dengan rute khusus yang melewati situs-situs bersejarah di Jakarta seperti Bundaran HI, Museum Nasional, dan pusat perbelanjaan Sarinah.

    “Transjakarta akan mengoperasikan bus atap terbuka di layanan Jakarta Heritage. Saat ini unit busnya tengah dalam proses produksi. Harapannya, bisa segera dioperasikan jelang libur sekolah pada Juni mendatang,” kata Direktur Bisnis Dan Pemanfaatan Aset Transjakarta, Fadly Hasan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Wisata ini merupakan program “Open Top Tour of Jakarta rute Jakarta Heritage” untuk mendukung Jakarta sebagai kota global dengan meningkatkan daya tarik wisata kota Jakarta serta memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.

    Adapun dalam program ini, Transjakarta bekerja sama dengan PT Sarinah (Persero), sekaligus kolaborator kedua untuk rute Jakarta Heritage.

    Sebelumnya, untuk rute perdana, Transjakarta berkolaborasi dengan Brightspot dengan rute Jakarta Skyline.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT Sarinah, Selfie Dewiyanti berharap kerja sama dengan Transjakarta dapat menjadi daya tarik serta memberikan kemudahan transportasi untuk menuju ke Sarinah.

    “Kemitraan ini membuka peluang besar bagi wisatawan untuk menjelajahi Jakarta dengan cara yang lebih menarik dan berkesan. Kami ingin menghadirkan pengalaman wisata yang menyeluruh, menghubungkan perjalanan sejarah dengan kenyamanan berbelanja dan bersantai di Sarinah,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DEN nilai Presiden perlu dengar langsung kekhawatiran pasar

    DEN nilai Presiden perlu dengar langsung kekhawatiran pasar

    “Ini mungkin akan menjadi kesempatan yang baik untuk Presiden sendiri yang menjelaskan. Bukan dari kami-kami, tetapi Presiden sendiri,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mendengar secara langsung kekhawatiran pasar, dan Presiden juga perlu menyampaikan secara langsung kebijakan-kebijakan pemerintah.

    Oleh karena itu, Mari Elka menyambut baik rencana Presiden bertemu dengan para investor, terutama setelah IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) anjlok pada Selasa (17/3).

    “Ini mungkin akan menjadi kesempatan yang baik untuk Presiden sendiri yang menjelaskan. Bukan dari kami-kami, tetapi Presiden sendiri,” kata Wakil Ketua DEN saat ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Dia juga berharap pertemuan itu nantinya menjadi kesempatan bagi para investor untuk menyampaikan langsung kekhawatiran mereka.

    “Kami harapkan itu beliau sendiri (langsung bertemu, red.). Kami akan mendengarkan bagaimana beliau menjelaskan, tetapi saya rasa tadi saya sudah memberi beberapa kisi-kisi kira-kira apa yang menjadi concern pasar,“ kata Mari Elka.

    Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan (trading halt) pada pukul 11.19,31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS), Selasa (18/3), dipicu oleh penurunan IHSG yang mencapai lebih dari 5 persen.

    IHSG tercatat ditutup melemah 395,87 poin atau 6,12 persen ke posisi 6.076,08 pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (18/3) siang. Sementara itu, indeks LQ45 tercatat turun 38,27 poin atau 5,25 persen ke posisi 691,08.

    Kemudian, pada penutupan perdagangan Selasa (18/3) sore, IHSG ditutup melemah 248,56 poin atau 3,84 persen ke posisi 6.223,39. Kemudian, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 20,34 poin atau 2,79 persen ke posisi 709,01.

    IHSG Bursa Efek Indonesia masih dibuka melemah 30,59 poin atau 0,49 persen ke posisi 6.192,80, sementara Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,88 poin atau 0,27 persen ke posisi 707,13.

    Walaupun demikian, IHSG pada Rabu sore ditutup menguat 88,27 poin atau 1,42 persen ke posisi 6.311,66. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,66 poin atau 0,38 persen ke posisi 711,67.

    Presiden pada Rabu sore memanggil Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana.

    Selepas rapat dengan Presiden, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap Presiden Prabowo Subianto berencana menemui kelompok investor. Walaupun demikian, Luhut belum tahu kapan pertemuan itu akan berlangsung.

    “Nanti Presiden akan bertemu dengan investor market. Nanti lagi diatur. Pak Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya) yang atur,” kata Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025