Xcloud.id

Blog

  • GP Ansor soal RUU TNI: Masih sejalan dengan semangat reformasi

    GP Ansor soal RUU TNI: Masih sejalan dengan semangat reformasi

    Jakarta (ANTARA) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih sejalan dengan profesionalisme TNI dan semangat reformasi.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharuddin mengatakan landasan hukum yang membatasi peran TNI dalam ranah politik masih terjaga, termasuk TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000.

    “Artinya, hal ini masih selaras dengan cita-cita reformasi pada 1998,” kata Addin dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    Addin menuturkan bahwa GP Ansor meyakini supremasi sipil semakin matang sejak bergulirnya reformasi 1998. Terlebih, fungsi kontrol juga semakin menguat.

    “Jadi, tidak perlu khawatir. Era keterbukaan membuat semua orang akan mengawasi dengan mudah jalannya pemerintahan,” ujarnya menambahkan.

    Terkait kekhawatiran publik akan munculnya kembali dwifungsi militer lewat RUU TNI, GP Ansor mengajak masyarakat untuk menganalisis secara jernih substansi RUU tersebut beserta landasan hukumnya.

    “Panglima TNI dan Kapolri masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Hierarki tersebut yang berlaku sampai sekarang,” kata Addin menegaskan.

    Dalam pandangan GP Ansor, ketentuan terkait pembolehan anggota TNI menduduki jabatan sipil telah memiliki koridor jelas, yakni harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari karier keprajuritan.

    Sementara itu, perihal penambahan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota TNI, GP Ansor mendorong adanya proporsionalitas demi menjaga profesionalitas TNI.

    Maka dari itu, imbuh Addin, substansi UU TNI baru nantinya masih berada pada koridor implementasi yang benar.

    Dia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media, dan mahasiswa dalam mengawal pembahasan RUU TNI.

    “Seluruh pihak yang berstatus warga negara Indonesia memang harus mengawal serta mendukung pemerintahan supaya program-program pembangunan berjalan dengan baik,” ucap dia.

    Lebih lanjut, Addin berharap semua pihak dapat mempelajari langkah Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam melakukan perubahan atas UU TNI.

    Menurut dia, di bawah terobosan visioner Gus Dur, Indonesia berhasil memutus belenggu dwifungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi.

    Gus Dur, kata dia, tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen atau memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), tetapi juga menciptakan fondasi etis bahwa TNI mesti tunduk di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan Targetkan 75.000 Hektare Sawah Baru di Kalteng

    Kementan Targetkan 75.000 Hektare Sawah Baru di Kalteng

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan sebanyak 75.000 hektare sawah baru yang berada di Kalimantan Tengah (Kalteng), sehingga bisa menghasilkan produksi beras dalam jumlah besar.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk mengikuti Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam dan Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalteng.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran menyampaikan, Provinsi Kalteng memiliki potensi besar untuk memaksimalkan program cetak sawah dan optimasi lahan (Oplah) guna mempercepat tercapainya swasembada pangan nasional.

    “Kalimantan Tengah di tahun 2025 ini kita berharap dapat mencetak sawah hingga mencapai target 75.000 hektare, dengan demikian Kalteng nantinya dapat memproduksi 1 juta ton beras dan memberikan suplai ke provinsi lain,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

    Ada pun wilayah yang menjadi lokasi perluasan cetak sawah di Kalteng meliputi enam kabupaten, yaitu: Kabupaten Kapuas dengan 40.779 hektare, Pulang Pisau 10.931 hektare, Kotawaringin Timur 4.261 hektare, Barito Utara 4.148 hektare, Seruyan 2.791 hektare, dan Lamandau 311 hektare.

    Berdasarkan data sementara dari Kementerian Pertanian (Kementan), total lahan yang sudah menandatangani kontrak di Kalimantan Tengah mencapai 63.222 hektare, dengan 7.541 hektare dalam proses kontrak dan 4.273 hektare dalam persiapan kontrak.

    Amran berharap, dengan adanya program perluasan cetak sawah di Kalimantan Tengah ini, perekonomian masyarakat, khususnya para petani, dapat meningkat secara signifikan.

    “Saya berharap program ini benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, karena jika tidak, kami akan mengevaluasi dan memindahkannya ke daerah atau kabupaten lain. Jika Kalimantan Tengah tidak mampu, maka program ini akan diserahkan ke provinsi lain,” tegasnya.

    Melalui rapat koordinasi luas tambah tanam dan sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025, yang digelar di Aula Kayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Amran berpesan agar petugas penyuluhan pertanian dapat meningkatkan kinerjanya.

    Hal ini penting agar mereka dapat menjadi garda terdepan dalam memenuhi target Kementan yang telah ditetapkan, sehingga swasembada pangan nasional dapat terwujud dan Indonesia menjadi kekuatan pangan dunia.

  • 3 Polisi Ditembak, Natalius Pigai: Peradilan Militer Solusi Tepat

    3 Polisi Ditembak, Natalius Pigai: Peradilan Militer Solusi Tepat

    Sukabumi, Beritasatu.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai peradilan militer adalah solusi tepat untuk penyelesaian kasus penembakan yang menewaskan tiga anggota Polri oleh oknum TNI di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

    “Terkait penembakan terhadap tiga anggota polisi, ada sistem peradilan militer yang akan menangani kasus ini. Saya kira peradilan militer adalah yang terbaik di Indonesia,” ujar Natalius Pigai setelah mengisi kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi kepada wartawan, Rabu (19/3/2025).

    Menurut Pigai, sistem peradilan militer memiliki mekanisme yang lebih tegas dan cepat dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI.

    “Ketika anggota TNI melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka mereka langsung dicopot dari jabatannya, kemudian diproses di peradilan militer, dan diberhentikan dari institusi,” jelasnya.

    Pigai menambahkan, proses hukum militer lebih cepat dibandingkan peradilan umum, yang dapat memakan waktu lima hingga sepuluh tahun.

    Dengan adanya mekanisme yang sudah ada, pelaku akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, yang berpedoman pada tiga hal utama: Pencopotan jabatan, proses pidana militer, dan pemberhentian.

    Terkait apakah kasus ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, Pigai mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan.

    “Sulit untuk menentukannya karena saya bukan hakim. Yang berhak menyatakan status itu adalah pengadilan,” ujarnya.

    “Itu bukan wewenang saya untuk menentukan. Hanya pengadilan yang memiliki otoritas untuk menyebutnya sebagai pelanggaran HAM. Pengawasan penanganan perkara ada di Komnas HAM,” jelas Menteri HAM Natalius Pigai soal penembakan tiga polisi saat penggerebekan sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

  • Pasangan Suami Istri Apoteker Dirikan Pabrik Skincare Ilegal di Tangsel: Sebulan Untung Rp1 Miliar – Halaman all

    Pasangan Suami Istri Apoteker Dirikan Pabrik Skincare Ilegal di Tangsel: Sebulan Untung Rp1 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, CIPUTAT- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggerebek pabrik skincare abal-abal di Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu (19/3/2024) 

    Pabrik skincare ilegal tersebut berada di sebuah rumah mewah di Kampung Gunung, Cireunde, Ciputat Timur.

    Saat memasuki rumah itu, terlihat ruang pengemasan yang dipenuhi dengan botol-botol berwarna kuning, yang diduga merupakan kemasan untuk produk kosmetik ilegal.

    Di bagian belakang rumah, terlihat lokasi produksi skincare tanpa merek yang diduga diproduksi secara ilegal.

    Di dalam ruangan tersebut, terdeteksi adanya sebuah mesin aduk atau mixer besar yang mampu menghasilkan hingga 25 kilogram base krim dalam sekali produksi.

    Mesin ini digunakan memproduksi produk skincare dalam jumlah besar, tanpa memperhatikan standar keamanan dan kesehatan.

    “Mereka sekali produksi banyak sekali, bisa sampai ribuan. Ini kan sama saja penipuan untuk masyarakat banyak,” ujar Ketua BPOM RI Taruna Ikrar.

    Tak hanya itu, di ruangan lainnya, terdapat tumpukan kardus cokelat yang dipakai untuk kemasan produk skincare tersebut.

    “Sebulan keuntungan 1 miliar,” kata Taruna Ikrar.

    Terlihat ada ruangan khusus yang difungsikan untuk penyimpanan zat kimia yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut.

    Zat-zat kimia yang digunakan dalam produksi skincare tersebut ditempatkan dalam berbagai wadah penyimpanan. 

    Beberapa di antaranya diletakkan dalam jerijen plastik berwarna biru dan putih dengan berbagai ukuran. 
    Adapun pabrik skincare sudah beroperasi selama dua tahun, yaitu sejak tahun 2023. 

    “Pengakuannya sementara sudah dua tahun tapi nanti setelah penyelidikan lebih dalam pasti akan ketahuan berapa tahunnya,” jelas dia.

    Kini, sang pemilik skincare ilegal tersebut sudah diamankan oleh pihak BPOM RI dan tengah penyelidikan lebih lanjut.

    “Pelaku sedang kita amankan dan faktanya, mereka sudahelanggar Undang-undang Nomor 17 Pasal 435 dan 436 tentang kesehatan,” Tutup Taruna.

    Sementara itu, ketua RT 02/04 Adi Mulyadi menceritakan bahwa sekitar dua tahun lalu usaha skincare ini telah berdiri di wilayah kepemimpinannya.

    “Ini baru sebulan, sebelumnya gak jauh dari sini, kurang lebih dua tahun, tapi disitu udah ada usaha,” ucap Adi Mulyadi.

    Kata Adi, ia tak tau pasti apakah usaha tersebut memiliki izin yang sah atau tidak, ia hanya menerima laporan dari warga yang akan tinggal di wilayah kepemimpinannya.

    “Dia laporan mau buka usaha untuk alat kecantikan, kita gak tau ada ijin atau tidak, yang penting lapor, yang penting tidak menggangu lingkungan,” pungkasnya.

    Dimiliki suami istri apoteker

    Pemilik pabrik skincare ilegal tersebut merupakan sepasang suami istri (pasutri) berinisial K dan IKC yang berprofesi sebagai apoteker. 

    Dengan keahlian tersebut, kedua pelaku sangat paham cara menyimpan dan mengolah zat-zat berbahaya yang digunakan untuk memproduksi skincare ilegal.

    “Pemiliknya ini atas nama K dan IKC yang juga berprofesi sebagai apoteker,” ujar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) Taruna Ikrar usai menggerebek pabrik skincare ilegal tersebut, Rabu (19/3/2025).

    Berdasarkan pengakuan pelaku, K dan IKC mengoperasikan pabrik skincare ilegal tersebut sejak dua tahun lalu atau 2023.  

    “Tapi nanti setelah penyelidikan lebih dalam pasti akan ketahuan berapa tahunnya,” kata Taruna.

    Adapun K dan IKC memproduksi berbagai jenis produk skincare, seperti krim siang dan malam, sabun muka, dan lotion.

    Seluruh produk tersebut tak mencantumkan merek ataupun nomor izin edar. Dalam sehari, pelaku bisa memproduksi 5.000 skincare ilegal yang dijual ke berbagai wilayah Indonesia, khususnya Semarang, Medan, dan Makassar.

    “Omzet penjualan sekitar Rp 1 miliar per bulan,” jelas dia.

    Usai penggeledahan, K dan IKC diamankan pihak BPOM RI. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dikenai hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda Rp 5 miliar.

    “Mereka sudah melanggar Undang-undang Nomor 17 Pasal 435 dan 436 tentang Kesehatan,” ucap Ikrar. (Tribun Tangerang/Kompas.com)

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com dengan judul BPOM Gerebek Rumah Produksi Skincare Ilegal di Ciputat Tangsel, Raup Cuan Rp 1 Miliar Per Bulan

  • Transjakarta hadirkan wisata bus tingkat rute situs sejarah di Jakarta

    Transjakarta hadirkan wisata bus tingkat rute situs sejarah di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menghadirkan wisata menggunakan bus tingkat atap terbuka dengan rute khusus yang melewati situs-situs bersejarah di Jakarta seperti Bundaran HI, Museum Nasional, dan pusat perbelanjaan Sarinah.

    “Transjakarta akan mengoperasikan bus atap terbuka di layanan Jakarta Heritage. Saat ini unit busnya tengah dalam proses produksi. Harapannya, bisa segera dioperasikan jelang libur sekolah pada Juni mendatang,” kata Direktur Bisnis Dan Pemanfaatan Aset Transjakarta, Fadly Hasan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Wisata ini merupakan program “Open Top Tour of Jakarta rute Jakarta Heritage” untuk mendukung Jakarta sebagai kota global dengan meningkatkan daya tarik wisata kota Jakarta serta memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.

    Adapun dalam program ini, Transjakarta bekerja sama dengan PT Sarinah (Persero), sekaligus kolaborator kedua untuk rute Jakarta Heritage.

    Sebelumnya, untuk rute perdana, Transjakarta berkolaborasi dengan Brightspot dengan rute Jakarta Skyline.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT Sarinah, Selfie Dewiyanti berharap kerja sama dengan Transjakarta dapat menjadi daya tarik serta memberikan kemudahan transportasi untuk menuju ke Sarinah.

    “Kemitraan ini membuka peluang besar bagi wisatawan untuk menjelajahi Jakarta dengan cara yang lebih menarik dan berkesan. Kami ingin menghadirkan pengalaman wisata yang menyeluruh, menghubungkan perjalanan sejarah dengan kenyamanan berbelanja dan bersantai di Sarinah,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DEN nilai Presiden perlu dengar langsung kekhawatiran pasar

    DEN nilai Presiden perlu dengar langsung kekhawatiran pasar

    “Ini mungkin akan menjadi kesempatan yang baik untuk Presiden sendiri yang menjelaskan. Bukan dari kami-kami, tetapi Presiden sendiri,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mendengar secara langsung kekhawatiran pasar, dan Presiden juga perlu menyampaikan secara langsung kebijakan-kebijakan pemerintah.

    Oleh karena itu, Mari Elka menyambut baik rencana Presiden bertemu dengan para investor, terutama setelah IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) anjlok pada Selasa (17/3).

    “Ini mungkin akan menjadi kesempatan yang baik untuk Presiden sendiri yang menjelaskan. Bukan dari kami-kami, tetapi Presiden sendiri,” kata Wakil Ketua DEN saat ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Dia juga berharap pertemuan itu nantinya menjadi kesempatan bagi para investor untuk menyampaikan langsung kekhawatiran mereka.

    “Kami harapkan itu beliau sendiri (langsung bertemu, red.). Kami akan mendengarkan bagaimana beliau menjelaskan, tetapi saya rasa tadi saya sudah memberi beberapa kisi-kisi kira-kira apa yang menjadi concern pasar,“ kata Mari Elka.

    Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan sementara perdagangan (trading halt) pada pukul 11.19,31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS), Selasa (18/3), dipicu oleh penurunan IHSG yang mencapai lebih dari 5 persen.

    IHSG tercatat ditutup melemah 395,87 poin atau 6,12 persen ke posisi 6.076,08 pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (18/3) siang. Sementara itu, indeks LQ45 tercatat turun 38,27 poin atau 5,25 persen ke posisi 691,08.

    Kemudian, pada penutupan perdagangan Selasa (18/3) sore, IHSG ditutup melemah 248,56 poin atau 3,84 persen ke posisi 6.223,39. Kemudian, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 20,34 poin atau 2,79 persen ke posisi 709,01.

    IHSG Bursa Efek Indonesia masih dibuka melemah 30,59 poin atau 0,49 persen ke posisi 6.192,80, sementara Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,88 poin atau 0,27 persen ke posisi 707,13.

    Walaupun demikian, IHSG pada Rabu sore ditutup menguat 88,27 poin atau 1,42 persen ke posisi 6.311,66. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,66 poin atau 0,38 persen ke posisi 711,67.

    Presiden pada Rabu sore memanggil Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana.

    Selepas rapat dengan Presiden, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap Presiden Prabowo Subianto berencana menemui kelompok investor. Walaupun demikian, Luhut belum tahu kapan pertemuan itu akan berlangsung.

    “Nanti Presiden akan bertemu dengan investor market. Nanti lagi diatur. Pak Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya) yang atur,” kata Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Di Depan Kapolri, Kakorlantas Paparkan Kesiapan Strategi Kawal Arus Mudik 2025

    Di Depan Kapolri, Kakorlantas Paparkan Kesiapan Strategi Kawal Arus Mudik 2025

    Brebes –

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryo Nugroho menjelaskan strategi mengawal arus mudik 2025 kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia membeberkan sejumlah strategi mulai dari pembatasan kendaraan sumbu tiga, contraflow, hingga one way.

    Irjen Agus mulanya membeberkan terkait larangan kendaraan sumbu tiga melintas di dalam tol. Dia menyebut kendaraan besar itu dilarang melintas mulai 24 Maret 2025.

    “Kendaraan sumbu tiga mulai dilarang tanggal 24 hingga tanggal 8, tetapi ini tidak absolut, untuk angkutan sembako dan lain sebagainya masih bisa jalan, termasuk barang-barang yang diangkut dengan sumbu 2 itu masih bisa. Artinya tidak absolut, ada alternatif pengangkutan logistik barang masih bisa. Kecuali di TransJawa, sumbu 2 itu dilarang, khusus membawa batu dan pasir, ini di SKB sudah ditetapkan,” kata Irjen Agus saat memberikan paparan di depan Kapolri, di pos pengamanan terpadu Gerbang Tol Pejagan, Polres Brebes, Rabu (19/3/2025).

    “Termasuk berkaitan dengan ganjil genap, juga diinformasikan mulai tanggal 23 sudah dimulai. Maka itu dengan 3 kebijakan ini, termasuk relaksasi hari libur arus baliknya juga menjadi rangkaian daripada arus balik tersebut juga terurai,” lanjutnya.

    Contraflow dan One Way

    Kemudian, Irjen Agus menjelaskan terkait rekayasa lalu lintas contraflow. Dia menyebut penerapan contraflow akan bergantung pada peningkatan rasio kendaraan.

    “Persoalan jalan tol itu adalah dari Km 01 itu sudah 3 lajur, setelah 3 lajur, nanti akan ketemu lagi 2 lajur, 4, 3, 2, akhirnya terjadi bottleneck, sehingga apabila pada saat nanti arus mudik cukup tinggi, bangkitan arus mudik cukup tinggi, ini nantinya harus kita lakukan contraflow. Ini Bapak Kapolri, ketika kapan kita lakukan contraflow, ini tidak prediksi, pihak kepolisian korlantas tidak bisa memprediksi,” jelasnya.

    Irjen Agus mengungkap, ketika rasio kendaraan setiap jam sudah mencapai 6.200 kendaraan, one way nasional akan diterapkan. One way akan diterapkan kembali dari Km 70 hingga Km 414.

    “Kapan harus dilakukan? Ketika Tol Cikatama itu jumlahnya 6.200 per jam. Apabila tidak dilakukan one way, tentu kapasitas tol tidak akan mampu dengan bangkitan arus yang cukup deras,” imbuhnya.

    “Tahun ini, hasil koordinasi stakeholder khususnya Jasamarga dan tata kelola jalan tol, kami akan buka Tol Cisondong, jadi yang arah Semarang nanti akan kita lepas, tahun lalu belum. Teknis sudah kami latihkan. Kemungkinan nanti sudah tidak ada lagi dobrak. Dobrak itu hanya dilakukan saat emergency, tetapi kemarin karena sisi kanan A dan B tidak imbang, sehingga dia akan pindah ke jalur B, sehingga terjadi dobrak. Nah ini dengan kita alirkan di Cisandau dan Ciperna, itu akan isi jalur A dan B. Nanti A dan B kalau dilihat dari udara akan imbang,” jelasnya.

    Irjen Agus mengatakan hitungan hingga rekayasa lalin contraflow hingga one way yang sama juga akan berlaku pada arus balik.

    “Untuk arus balik, arus balik juga demikian, kita tidak bisa tentukan dan prediksi, ketika nanti di Km 67, itu sudah 5.500, sama, teorinya sama, akan kita lakukan contraflow arus balik sampai Km 47. Dari Km 70-47. Termasuk apakah lajur 1 atau lajur 2, tergantung, apabila di Km 67 terhitung jumlahnya 6.400, itu harus kita contraflow lajur 2. Ini ada hitung hitungannya sehingga tak bisa diprediksi. Ketika visi rasio kendaraan yang melintasi tol ke Jakarta itu sudah sampai 6.400-7.400, jika 7.500 itu nanti akan one way lajur 3, one way sama, tahun ini juga dari Km 414 Kalikangkung sampai Km 70,” jelasnya.

    “Dan nanti yang tahun lalu tidak dilakukan adalah kita akan keluarkan di Tegal, akan kita masukkan Pejagan, sampai Ciperna Timur, sehingga arus menuju Jakarta akan imbang antara jalur A dan jalur B apabila kita lakukan one way,” sambung dia.

    Tol Fungsional

    Kemudian, Irjen Agus juga membeberkan strategi tol fungsional. Dia menyebut strategi ini belum diterapkan pada mudik tahun-tahun sebelumnya.

    Dia menjelaskan tol fungsional akan berada di persimpangan Tol Cipularang dan Tol TransJawa. Dia menyebut tol fungsional ini nantinya akan menuju daerah Deltamas sehingga bisa mencegah adanya penumpukan di pertemuan Tol Cipularang dan Tol TransJawa.

    “Tahun lalu belum dilakukan kaitannya dengan tol fungsional Japek 3. Japek 3 dulu dari Bandung itu crossing di Km 66, sekarang dari Bandung di Sadang itu sudah ada tol fungsional yang menuju Deltamas. Jadi crossing dari TransJawa yang ketemu di 66 sama dari Bandung, tahun ini tidak ketemu, langsung dipotong di Japek 3 sampai Deltamas nanti ada arteri sepanjang 3 km, ini cukup representatif,” ungkapnya.

    Tol fungsional lainnya, lanjut dia, juga akan diterapkan di Solo dan Jogja. Dia menyebut tol fungsional ini untuk menghindari penumpukan di Jogja.

    “Termasuk tol fungsional di Solo dan Jogja. Solo-Jogja itu ada pintu tol yang exit di Klaten, terus sampai Prambanan, sampai di Taman Martali, ini jadi persoalan di ujung, apabila weekend saja sudah penuh, ini kalu di ujungnya tidak dikelola, ini nantinya di tol exit yang masuk Jogja akan padat, sehingga di Jogja akan dilakukan rekayasa atau mungkin pada saat dikeluarkan exit Tol Prambanan bisa di delay system, bisa dimasukkan ke arah Sleman, sehingga masuk ke Jogja bisa kita kurangi sehingga tidak terjadi kepadatan,” tutur dia.

    (maa/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ladang Ganja Ditemukan di Taman Nasional Bromo, DPR Panggil Kemenhut

    Ladang Ganja Ditemukan di Taman Nasional Bromo, DPR Panggil Kemenhut

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi IV DPR RI akan memanggil Kementerian Kehutanan untuk meminta penjelasan terkait temuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

    Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, menegaskan akan memastikan kejadian serupa tidak terjadi di taman nasional lain atau wilayah yang berada dalam kendali pemerintah.

    “Karena letak dari ladang ganja ini kan di tengah-tengah Taman Nasional. Yang seharusnya dalam kendali pemerintah,” ujar Daniel Johan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    “Dalam kendali Kementerian Kehutanan. Kita akan segera memanggil,” lanjutnya.

    Ia juga meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat.

    “Sehingga masyarakat bisa memahami. Tidak bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Tentu yang kedua, kita minta hal ini tidak terulang. Karena jangan-jangan tidak hanya di Taman Nasional yang ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) mengungkapkan bahwa ladang ganja di lereng Gunung Semeru berada di area konservasi seluas 0,6 hektare atau 6.000 meter persegi.

    Ladang tersebut tersebar di 59 lokasi berbeda di Dusun Pusung Duwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Peluru Targetkan Kepala dan Jantung

    Peluru Targetkan Kepala dan Jantung

    PIKIRAN RAKYAT – Vice Commander DVI Biddokkes Polda Lampung, AKBP Legowo Hamijaya mengungkapkan hasil autopsi dari ketiga polisi yang gugur dalam penembakan oleh terduga oknum TNI, saat penggerebekan lapak perjudian sabung ayam di Way Kanan Lampung.

    Tim DVI dan Biddokkes Polda Lampung melakukan autopsi terhadap tiga anggota polisi yang gugur itu di RS Bhayangkara. Ketiga anggota polisi yang tewas, yakni AKP (anumerta) Lusiyanto, Aipda (anumerta) Petrus serta Briptu (anumerta) Ghalib.

    Adapun, kegiatan ini dilaksanakan oleh INDVI Belda Lampung bersama dengan tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, pada hari Selasa, 18 Maret 2025, mulai pukul 00.00 tengah malam sampai jam 12.00 siang harinya.

    Dalam keterangan pers Selasa, 18 Maret 2025, AKBP Legowo mengungkap luka-luka hingga letak peluru secara detail bagi masing-masing korban jiwa.

    “Pelaksanaan otopsi ada di instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara dengan hasil sebagai berikut: Ajun Komisaris Anumerta Lusianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri,” ujarnya.

    “Ajun Komisaris Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut,” ucap dia menambahkan.

    Terakhir, untuk Brigadir Anumerta Galib, dijelaskan bahwa terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya, menembus rongga mulutnya.

    “Saat dilaksanakan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya, sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Itulah yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas,” tuturnya.

    Simpulan Autopsi

    Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Selasa, 18 Maret 2025, AKBP Legowo memberikan penjelasan mengenai hasil otopsi yang dilakukan di Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara, sebagai berikut:

    1. Ajun Komisaris Anumerta Lusianto: Terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan proyektil peluru ditemukan di rongga dada sebelah kiri (jantung) saat otopsi dilakukan.

    2. Ajun Komisaris Anumerta Petrus: Ditemukan bekas luka peluru di mata sebelah kiri yang menunjukkan arah tembak dari depan. Proyektil peluru ditemukan di tempurung kepala korban saat otopsi.

    3. Brigadir Anumerta Galib: Ditemukan lubang bekas peluru pada sisi kiri bibir yang menembus rongga mulutnya. Proyektil peluru ditemukan di tempurung kepala dan tenggorokannya, sekitaran tempurung kepala belakang.

    Hasil otopsi ini menjelaskan penyebab kematian dari ketiga anggota yang gugur saat melaksanakan tugas. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pramono Anung junjung tinggi toleransi antarumat beragama di Jakarta

    Pramono Anung junjung tinggi toleransi antarumat beragama di Jakarta

    …Menurut saya, hubungan antara tokoh-tokoh agama dan kepercayaan perlu terus-menerus dirawat dan dibina, dan ini merupakan hal yang baik, kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berkomitmen untuk menjunjung tinggi kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di Jakarta.

    Salah satunya adalah dengan turut hadir dalam acara Dialog Ramadhan Keuskupan Agung Jakarta, yang digelar di Graha Pemuda Katedral, Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga, Paroki Katedral, Jakarta Pusat.

    “Dukungan sepenuhnya untuk acara yang diadakan hari ini dalam rangka merawat kebersamaan dan keagamaan. Menurut saya, hubungan antara tokoh-tokoh agama dan kepercayaan perlu terus-menerus dirawat dan dibina, dan ini merupakan hal yang baik,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Pramono, pemimpin yang baik di Jakarta adalah pemimpin yang berlaku adil bagi semua warganya.

    Ia pun berusaha menjalankan amanat tersebut dengan komitmen penuh.

    “Tadi, bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menyampaikan izin terhadap gereja dan sebagainya, saya sudah bilang di internal kita harus adil. Perlakuannya harus sama untuk semua agama. Selama syaratnya sudah terpenuhi, bawa ke saya, saya yang bertanggung jawab,” kata Pramono.

    Gubernur Pramono menyebut, hal itu merupakan bagian dari menciptakan keadilan bagi seluruh warga.

    “Untuk merawat harapan dan melanjutkan kerukunan antarumat beragama, kepercayaan itu harus dijaga karena merupakan bagian dari keadilan. Dialog antarumat beragama seperti ini juga bisa menjadi wadah pemersatu warga Jakarta,” jelas Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025