Blog

  • Jelang Lebaran Pasar Tanah Abang Sepi? Ini Kata Menteri UMKM – Page 3

    Jelang Lebaran Pasar Tanah Abang Sepi? Ini Kata Menteri UMKM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menanggapi keluhan para pedagang di Pasar Tanah Abang yang mengalami penurunan jumlah pembeli selama bulan puasa 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Maman mengakui adanya perubahan pola belanja masyarakat. Jika dulu orang lebih sering berbelanja langsung di pasar, kini banyak yang beralih ke platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan mereka.

    “Kita juga sudah cek. Ada terjadi shifting pola budaya berbelanja masyarakat,” kata Maman saat ditemui di Kementerian UMKM, di tulis Jumat (21/3/2025).

    Menurut dia, jika dibandingkan tiga atau empat tahun lalu, masyarakat masih lebih banyak berbelanja di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan.

    Meski begitu, ia menepis anggapan bahwa sepinya pembeli di pasar disebabkan oleh melemahnya ekonomi. Data dari Kementerian UMKM menunjukkan bahwa tren belanja online terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

    “Jadi ada pergeseran ke arah sana. Belanja online memang naik,” ujarnya.

    Seiring dengan tren ini, Maman menegaskan bahwa kementeriannya akan mengatur ulang biaya pemasaran (marketing fee) di platform e-commerce.

    “Jadi, jangan semua sudah bergeser, masyarakat sudah mulai belanja online, ini e-commerce-e-commerce, dia naikkan marketing fee kepada pedagang-pedagang mikro, pengusaha-pengusaha mikro ataupun pengusaha-pengusaha online,” ujarnya.

    Viral Pasar Tanah Abang Masih Sepi Jelang Lebaran

    Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat belakangan ini kembali ramai jadi perbincangan publik. Biasanya, tempat tersebut selalu ramai pengunjung menjelang Lebaran yang berburu dan membeli pakaian baru.

    Namun, tahun ini kondisinya berbeda karena disebut tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Tentu ada banyak penyebabnya, seperti belanja online yang makin diminati dan sudah beberapa kali dikeluhkan para pedagang di pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara itu.

    Namun bukan itu saja. Ada pengguna media sosial yang menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Tanah Abang. Warganet itu menduga Pasar Tanah Abang semakin sepi, karena maraknya praktik parkir liar yang membuat pengunjung enggan datang.

     

     

  • YouTube Alami Penurunan Kualitas Video Mendadak, Mentok di 360p – Page 3

    YouTube Alami Penurunan Kualitas Video Mendadak, Mentok di 360p – Page 3

    Di sisi lain, Australia baru saja mengesahkan aturan ketat soal media sosial, di mana anak-anak berusia di bawah 16 tahun dilarang memakai media sosial.

    Namun, ada satu pengecualian yang membuat Meta, TikTok, dan Snap memprotes kebijakan ini, yaitu lantaran YouTube yang tetap boleh diakses oleh mereka di bawah 16 tahun. 

    Mengutip Engadget, Jumat (7/3/2025), Pemerintah Australia menganggap YouTube sebagai alat edukasi penting, sehingga tak masuk dalam larangan ini, meskipun sebelumnya YouTube diperkirakan bakal ikut kena blokir.

    Keputusan ini muncul setelah laporan dari eSafety Commissioner Australia bulan lalu menunjukkan bahwa YouTube adalah platform favorit bagi remaja usia 13-15 tahun.

    Hampir 75 persen dari para remaja masih aktif menggunakan platform ini di 2024. Meski begitu, anak di bawah 16 tahun hanya bisa mengakses YouTube jika terdaftar dalam akun keluarga dengan pengawasan orang tua.

    Keputusan ini membuat beberapa raksasa teknologi geram. Direktur kebijakan publik TikTok untuk Australia dan Selandia Baru, Ella Woods Joyce, menyebut langkah ini tidak masuk akal.

    Sementara itu, Meta menuduh pemerintah Australia kurang transparan dalam mengambil keputusan dan menyebut aturan ini bertentangan dengan tujuan awalnya, melindungi anak muda di dunia digital.

  • Cara Beli Paket Data Lebaran Diskon 50% Telkomsel-Indosat-XL-Smartfren

    Cara Beli Paket Data Lebaran Diskon 50% Telkomsel-Indosat-XL-Smartfren

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital beserta operator seluler mengumumkan persiapan terkait momen mudik lebaran 2025 mendatang. Termasuk menghadirkan tarik paket lebih murah, hingga 50% dalam periode tersebut.

    “Setelah dilakukan kurang lebih tiga kali rapat bersama seluruh operator seluler, pemerintah dan seluler operator seluler sepakat untuk dapat memberikan dukungan kepada seluruh masyarakat berupa tarif paket yang lebih murah sampai dengan 50% dalam bentuk paket Ramadhan Lebaran,” jelas Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam konferensi pers di kantor Komdigi, Kamis (20/3/2025).

    Semua paket tersebut memiliki masa aktif selama 30 hari setelah diaktifkan. Sejumlah operator telah meluncurkan beberapa paket bahkan dari awal Maret lalu.

    Selain itu, Komdigi dan opsel juga menyiapkan sejumlah posko monitoring selama momen mudik nanti. Salah satunya lima posko akan ada di titik strategis, dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, rest area KM 57 dan KM 62, Stasiun Gambir, dan Stasiun Tawang.

    Dia menegaskan program ini tetap akan mengoptimalkan kualitas layanan. Komunikasi akan dijaga agar tidak terganggu nantinya.

    “Ini tidak lain untuk memastikan masyarakat mendapatkan kualitas layanan telekomunikasi yang optimal, menjaga keselamatan masyarakat dengan memastikan komunikasi transportasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio tidak terganggu dan juga untuk mensosialisasikan early warning sistem kebencanaan,” jelas Meutya.

    Dalam konferensi pers itu juga hadir perwakilan tiap opsel yang juga memaparkan persiapan hingga paket yang ditawarkan perusahaan kepada masyarakat. Berikut rangkumannya:

    Telkomsel

    Direktur Sales Telkomsel, Adiwahyuni Basuki Sigit menjelaskan pihaknya memberikan banyak program selama Ramadan ini. Program tersebut memiliki masa aktif 30 hari setelah pembelian, jadi tetap bisa digunakan bahkan setelah Ramadan berakhir.

    “Tapi masa aktifnya sendiri itu 30 hari dari pembelian. Artinya event sampai setelah mudik pulang kembali itu paketnya masih bisa dinikmati,” kata Adi.

    “Jadi sebenarnya yang kami desain ini memang sesuai dengan diskusi kita tadi, operator semua sepakat memang kita ingin Ramadan ini bisa benar-benar nyaman dan tenang,” dia melanjutkan.

    Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan Telkomsel telah memastikan kesiapannya menghadapi lonjakan trafik saat momen mudik nanti. Termasuk yang menjadi titik keramaian atau Point of Interest (POI) dan menyiapkan backup saat ada insiden yang tidak diinginkan.

    Indosat

    Chief Legal & Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Reski Damayanti menjelaskan pula IOH menghadirkan beragam paket yang lebih murah. Ini bisa dinikmati untuk semua pelanggan baik Prabayar maupun Pascabayar.

    “Kami juga sudah menyediakan paket khusus Ramadan dari dua brand IM3 dan 3. Dengan harga yang lebih murah sampai dengan 50%. Ini adalah paket untuk Prabayar dan Pascabayar, dari 60,150, dan 300 GB,” jelasnya.

    Reski juga menjelaskan pihaknya telah melakukan optimalisasi jaringan pada titik POI. Selain itu juga upgrading BTS yang mereka miliki dan membangun sejumlah BTS baru.

    XL Axiata

    XL Axiata juga menyiapkan jaringan di tempat keramaian. Selain itu juga telah melakukan pengecekan langsung ke rute yang kemungkinan akan dilalui pemudik.

    “Kami juga sudah ngecek ada sekitar 120 rute yang biasa dilalui oleh pemudik yang kita pastikan kesiapan jaringannya,” kata Director & Chief Enterprise Business and Corporate Affairs Officer XL Axiata Yessie D. Yosetya.

    Yessie juga menambahkan pihaknya menyiapkan beberapa harga paket yang lebih murah hingga 50%. Ada juga diskon khusus bagi pelanggan baru bagi layanan home broadband milik XL.

    Dalam keterangan resminya, XL menjelaskan diskon tersebut untuk penawaran bagi pelanggan korporasi untuk layanan IoT Connectivy ditambah 20 pelanggan pertama. Selain itu ada juga diskon 20% bagi Biz Postpaid untuk aktivasi Biz Prime, Pro, Maxima, dan Infinity.

    XL juga menghadirkan beragam promo untuk driver Gojek. Dari bonus kuota 5GB untuk paket Rp 50 ribu dan 10 GB untuk paket Rp 75 ribu, bagi pembelian paket Gojek Swadaya.

    Adapula promo untuk pelanggan XL Satu Biz selama bulan Maret ini dan akan mendapatkan langganan 4 bulan aktivasi baru dalam 12 bulan.

    Smartfren

    Direktur Utama Smartfren, Merza Fachys mengatakan Smartfren memiliki program Kuota Besar Ibadah Lancar. Karena pihaknya menyadari momen mudik membuat masyarakat butuh kuota yang lebih besar lagi.

    “Dengan diskon sampai dengan 50%. Dengan demikian kita harapkan selama masa libur atau mudik selama dua minggu, maka semua kuota besar tadi akan bisa memenuhi semua kebutuhan para pemudik,” jelasnya.

    Smartfren juga melakukan berbagai persiapan menghadapi mudik nanti. Termasuk melakukan peningkatan kapasitas dan menyiapkan tenaga serta resource untuk titik yang akan ramai.

    Beberapa diskon itu seperti kuota 500 GB dari Rp 500 ribu menjadi Rp 250 ribu, kuota 300 GB dari Rp 300 ribu menjadi Rp 225 ribu, dan 200 GB senilai Rp 200 ribu menjadi Rp 180 ribu. Smartfren juga menyiapkan paket Kuota Sahur 12 GB seharga Rp 11 ribu menjadi Rp 5.500.

    (dem/dem)

  • InJourney Airports Beri Diskon Tarif Bandara, Harga Tiket Lebih Murah

    InJourney Airports Beri Diskon Tarif Bandara, Harga Tiket Lebih Murah

    Tangerang, Beritasatu.com – Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), Faik Fahmi, mengungkapkan dampak pemberian diskon tarif pesawat selama periode angkutan Lebaran 2025 terhadap keuangan perusahaan. Faik menjelaskan InJourney Airports memberikan diskon sebesar 50% untuk tarif jasa kebandarudaraan.

    Kebijakan ini berpengaruh pada penurunan pendapatan perusahaan. Namun, ia optimistis peningkatan jumlah penumpang dapat menutup selisih pendapatan yang hilang akibat diskon tersebut.

    Ia memproyeksikan jumlah penumpang pesawat di 37 bandara yang dikelola InJourney Airports akan mencapai 10,8 juta orang selama masa angkutan mudik Lebaran 2025. Angka ini naik 9% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Penurunan revenue akibat diskon bisa ditutup dengan meningkatnya volume penumpang,” ujar Faik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (20/3/2025).

    Selain dari lonjakan penumpang, Faik menyebut peningkatan pendapatan non-aero, seperti dari ritel dan layanan bandara, juga dapat menyeimbangkan potensi kerugian.

    “Yang terpenting adalah harga tiket menjadi lebih terjangkau, sehingga tidak memberatkan masyarakat,” jelasnya.

    Sebagai bagian dari upaya menekan harga tiket pesawat, InJourney Airports menurunkan dua jenis tarif jasa kebandarudaraan. Keduanya, yakni tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) dan tarif pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U).

    Dengan kebijakan diskon tarif bandara ini, InJourney Airports berkontribusi dalam meringankan beban masyarakat yang ingin bepergian selama periode mudik Lebaran 2025.

  • 5
                    
                        "Jagoan Cikiwul" yang Minta THR ke Perusahaan Ditangkap
                        Megapolitan

    5 "Jagoan Cikiwul" yang Minta THR ke Perusahaan Ditangkap Megapolitan

    “Jagoan Cikiwul” yang Minta THR ke Perusahaan Ditangkap
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –

    Polisi
    menangkap pria bernama Suhada alias
    jagoan Cikiwul
    yang sempat meminta tunjangan hari raya (THR) Lebaran ke salah satu perusahaan plastik di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
    Suhada ditangkap di Sukabumi pada Kamis (20/3/2025).
    “Yang bersangkutan sudah ditangkap di Sukabumi kemarin maghrib,” kata Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi kepada
    Kompas.com
    , Jumat (21/3/2025).
    Suhada saat ini telah dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk menjalani pemeriksaan oleh petugas.
    “Sekarang sudah dibawa ke polres,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Suhada mengancam akan menutup akses jalan salah satu pabrik plastik di Jalan Tali Kolot, Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
    Ancaman itu ucapkan Suhada setelah dirinya hanya diberi Rp 20.000 ketika meminta tunjangan hari raya (THR) Lebaran saat mendatangi perusahaan pada Senin (17/3/2025), sekitar pukul 11.00 WIB.
    Aksi Suhada itu terekam dalam sebuah video berdurasi 2 menit 59 detik yang diunggah pengguna Instagram, @infobekasi.
    Awalnya, Suhada yang mengenakan rompi hitam dan kaus berwarna merah marun geram setelah petugas sekuriti pabrik memberikannya uang THR Rp 20.000.
    Suhada yang tak puas dengan nominal pemberian sekuriti akhirnya memaksa ingin bertemu pemilik perusahaan.
    “Gue enggak mau itu duit lu, gue mau pimpinan lu, sini,” kata Suhada kepada sang sekuriti, dikutip dari Instagram @Infobekasi, Kamis.
    “Jangan gitu Pak, hargai saya, saya kerja di sini, Pak,” ujar sekuriti.
    “Kalau lu kerja di sini, sampaikan, ini amanah lho,” kata Suhada.
    “Sudah saya sampaikan, amanah, Pak,” jawab sekuriti.
    Tak puas dengan jawaban tersebut, Suhada kemudian mencoba mengintimidasi sekuriti dengan mengaku sebagai jagoan di Cikiwul.
    Bahkan, ia mengancam akan menutup akses jalan depan perusahaan apabila tak bisa bertemu dengan pemilik pabrik.
    “Lu makan, b***k di sini, lu enggak menghargain gue, lu. Kalau lu pengen tahu, gue jagoan yang megang Cikiwul. Massa gue banyak di sini. Kalau gue tutup jalan depan, bisa bergerak?” ujar Suhada.
    Sementara itu, Kapolsek Bantargebang Kompol Sukadi membenarkan peristiwa tersebut.
    Setelah menerima informasi peristiwa itu, Sukadi dan anak buahnya telah mendatangi perusahaan dan meminta keterangan sekuriti.
    Berdasarkan keterangan sekuriti, Suhada datang bersama tiga rekannya untuk meminta THR Lebaran. Namun, mereka hanya diberi Rp 20.000 oleh sekuriti.
    “Iya, dia minta (THR), dikasih Rp 20.000. Tapi dia enggak mau, pengen ketemu pimpinannya,” kata Sukadi kepada
    Kompas.com
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Mahasiswa UI Terluka Saat Demo Revisi UU TNI Ricuh di DPR – Page 3

    3 Mahasiswa UI Terluka Saat Demo Revisi UU TNI Ricuh di DPR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Unjuk rasa penolakan pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Gedung DPR/MPR pada Kamis 20 Maret 2025, berakhir ricuh. Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang turut menyuarakan aspirasi, terluka.

    Koordinator Bidang Sosial Politik BEM Fakultas Hukum UI Muhammad Bagir Shadr menyebut, ada tiga mahasiswa UI sempat dilarikan ke rumah sakit setelah bentrok dengan aparat.

    Mereka yakni Muhammad Aidan dari Fakultas Antropologi angkatan 2024 dan Rafi Raditya dari Fakultas Politik angkatan 2024 dirawat di RS Pelni Slipi. Kemudian Ghifari Rizqi Pramono dari Fakultas Ilmu Politik angkatan 2024 menjalani perawatan di RS Tarakan.

    “Ada tiga 3 mahasiswa UI yang dilarikan ke rumah sakit. Ketiganya sudah dibawa oleh wali dan keluar dari rumah sakit,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

    Bagir menjelaskan, sejak pagi mahasiswa melaksanakan aksi damai, namun tak ada satu pun perwakilan DPR yang mau menemui massa aksi. Mereka akhirnya memaksa masuk ke dalam gedung.

    “Massa mencoba masuk ke gedung DPR setelah ada pagar yang jebol, akhirnya kami berniat masuk secara damai. Tidak pernah ada niatan untuk merusak apalagi “berperang” dengan polisi, karena itu bukanlah tujuan yang hendak kami capai. Namun, baru saja kami mulai masuk, mereka langsung menghujani kami dengan pentungan dan pukulan,” ucap dia.

    “Beberapa massa aksi yang berada di depan menjadi korban. mereka dipukul dan mengalami luka. Ada yang kepalanya bocor hingga tidak sadarkan diri. Ada juga yang dipukul kepala dan punggungnya sampai kacamatanya jatuh dan hilang,” ujar dia.

    “Aidan; kepala bocor, sudah dijahit. Radit; badan dipukulin, kepala juga kena tapi belum ada tindakan, cuma diobatin luarnya saja. Mono; engselnya keinjek-injek tapi sekarang sudah aman,” sambung dia.

    Dia mengatakan, Aidan dan Radit dipukul saat hendak masuk halaman DPR. Sementara Ghifari tak tahu persis bagaimana cerita.

    “Kurang tahu persisnya (Ghifari atau Mono), bisa jadi keinjek dari massa & polisi juga, saya tidak bisa confirm tapi yang pasti mereka jatuh karena serangan polisi yang bikin keadaan chaos. Aidan dan Radit itu digebuk saat hendak masuk ke halaman DPR,” ucap dia.

    Bagir mengecam keras aksi represif aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi.

  • Top 3 News: DPR Resmi Sahkan RUU TNI di Tengah Penolakan – Page 3

    Top 3 News: DPR Resmi Sahkan RUU TNI di Tengah Penolakan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi undang-undang atau UU TNI. Itulah top 3 news hari ini.

    Rapat paripurna pengesahan digelar pada Kamis 20 Maret 2025, dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Adies Kadir dan Saan Mustopa.

    Awalnya, Puan mempersilakan pimpinan Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan laporannya terkait pembahasan tingkat 1 RUU TNI. Selanjutnya ia menanyakan persetujuan anggota terkait RUU tersebut menjadi UU.

    Sementara itu, tanggal pelaksanaan Idulfitri 1446 H selalu menjadi sorotan utama bagi umat Islam di Indonesia. Tahun ini, perbedaan metode penetapan antara Muhammadiyah dan pemerintah kembali menjadi perhatian publik.

    Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah resmi menetapkan Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Pengumuman ini sudah disampaikan beberapa waktu lalu saat Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan 1446 H.

    Menurut Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Sayuti, keputusan ini berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Sementara pemerintah menggabungkan metode hisab dan rukyatul hilal.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menahan advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah (DTI) yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap Pergantian Antarwaktu (PAW) mantan caleg PDIP, Harun Masiku (HM).

    Padahal Hasto telah ditahan KPK sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, Sekjen PDIP itu telah diseret ke meja hijau untuk menjalani persidangan.

    Terkait hal ini, Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pihaknya belum menahan DTI karena masih dalam proses penyidikan berbarengan dengan Harun Masiku yang saat ini masih dalam perburuan.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 20 Maret 2025:

    Rapat Kerja Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR membahas RUU TNI di hotel mewah menuai protes. Tak cuma menuai kritik soal efisiensi, draft usulan RUU TNI juga dinilai berbahaya karena tidak senapas dengan penghapusan dwifungsi militer.

  • Menag Tolak Tegas Praktik Suap dalam Promosi Jabatan

    Menag Tolak Tegas Praktik Suap dalam Promosi Jabatan

    loading…

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen untuk memberantas praktik suap dalam promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Foto/Ist

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen untuk memberantas praktik suap dalam promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menandatangani Surat Keputusan (SK) promosi bagi siapa pun yang terbukti melakukan praktik tidak etis.

    “Saya tidak akan mempromosikan seseorang hanya karena memiliki koneksi. Lebih baik mengangkat orang yang masih perlu belajar tetapi memiliki integritas daripada orang yang cakap tetapi korup,” ujar Menag dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ditjen Bimas Islam 2025 yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Menurut Menag, jabatan adalah amanah yang harus diperoleh dengan cara yang benar. Ia menegaskan bahwa promosi harus didasarkan pada kompetensi, dedikasi, dan integritas, bukan kedekatan atau kepentingan pribadi. Ia berharap lingkungan Kemenag semakin bersih dari praktik korupsi dan semakin profesional dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat.

    “Jika garis tangan kita memang ditakdirkan untuk naik jabatan, maka itu akan datang dengan sendirinya. Yang terpenting adalah bekerja dengan jujur dan ikhlas demi kemaslahatan umat,” tegasnya.

    Selain itu, Menag juga mendorong seluruh jajaran Ditjen Bimas Islam untuk lebih profesional dalam melayani umat. Ia menyebut, Ditjen Bimas Islam merupakan wajah depan Kemenag, sehingga harus menjadi contoh bagi unit lainnya. Karenanya, ia mengingatkan pentingnya kebijakan berbasis data dalam setiap pengambilan keputusan.

    “Jangan membuat kebijakan yang terlalu melangit tanpa dasar kuantitatif yang kuat. Sebelum mengambil keputusan, lakukan survei agar kebijakan kita benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pemanfaatan teknologi saat ini, imbuhnya, memungkinkan akses cepat terhadap sejumlah informasi. Dengan memanfaatkan data dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan yang dibuat bisa lebih akurat dan tepat sasaran.

    “Teknologi sudah sangat maju. Dengan membuka internet, kita bisa mengetahui data terbaru secara akurat, cepat, dan terpercaya,” tandasnya.

    (shf)

  • Pemerintah pastikan tidak ada PHK massal usai penertiban lahan sawit

    Pemerintah pastikan tidak ada PHK massal usai penertiban lahan sawit

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah pastikan tidak ada PHK massal usai penertiban lahan sawit
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Komandan Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Mayjen TNI Yusman Madayun menyampaikan bahwa pemerintah memastikan penyegelan dan penguasaan lahan milik perusahaan besar swasta (PBS) sektor perkebunan sawit tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyitaan yang dilakukan tidak serta merta menghentikan operasional perusahaan. Pengelolaan lahan yang telah diambil alih akan tetap berjalan sebagaimana mestinya di bawah manajemen baru, sehingga tidak ada dampak negatif terhadap karyawan,” kata Yusman dalam keterangannya yang diterima di Sampit, Kamis.

    Yusman telah memimpin penertiban kawasan hutan di sejumlah PBS di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur sejak awal Maret 2025.

    Penertiban dilakukan terhadap lahan yang penguasaannya dinilai tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

    Pemerintah telah mengantisipasi segala potensi dampak dari kebijakan ini, termasuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan normal usai penyitaan.

    Tim Satgas Garuda PKH bersama Tim Transisi pun telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja.

    “Selain itu, pemerintah menjamin bahwa hak-hak pekerja tetap dipenuhi, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), dengan memastikan perusahaan yang dikelola tetap beroperasi,” lanjutnya.

    Selanjutnya, pemerintah akan menunjuk pengelola baru yang akan mengambil alih manajemen perusahaan dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan pekerja.

    Sebagai bentuk perlindungan lebih lanjut, telah dipastikan adanya kepastian Jaminan Pemutusan Kerja (JPK) serta Jaminan Hari Tua (JHT) bagi seluruh karyawan yang terdampak.

    Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh isu yang menyebutkan bahwa penyitaan ini akan berujung pada PHK massal.

    Pemerintah memastikan kebijakan ini telah dikaji secara matang agar tidak merugikan masyarakat, khususnya pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan sawit.

    “Satgas bekerja dengan penuh pertimbangan dan telah memikirkan dampak sosial serta ekonomi dari penyitaan lahan ini. Dengan adanya Tim Transisi, operasional perusahaan tetap berlangsung dan kewajiban terhadap pekerja, termasuk pembayaran THR, tetap dipenuhi,” demikian Yusman.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah pastikan tidak ada PHK massal usai penertiban lahan sawit

    Pemerintah pastikan tidak ada PHK massal usai penertiban lahan sawit

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah pastikan tidak ada PHK massal usai penertiban lahan sawit
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Komandan Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Mayjen TNI Yusman Madayun menyampaikan bahwa pemerintah memastikan penyegelan dan penguasaan lahan milik perusahaan besar swasta (PBS) sektor perkebunan sawit tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Penyitaan yang dilakukan tidak serta merta menghentikan operasional perusahaan. Pengelolaan lahan yang telah diambil alih akan tetap berjalan sebagaimana mestinya di bawah manajemen baru, sehingga tidak ada dampak negatif terhadap karyawan,” kata Yusman dalam keterangannya yang diterima di Sampit, Kamis.

    Yusman telah memimpin penertiban kawasan hutan di sejumlah PBS di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur sejak awal Maret 2025.

    Penertiban dilakukan terhadap lahan yang penguasaannya dinilai tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kegiatan ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

    Pemerintah telah mengantisipasi segala potensi dampak dari kebijakan ini, termasuk memastikan operasional perusahaan tetap berjalan dengan normal usai penyitaan.

    Tim Satgas Garuda PKH bersama Tim Transisi pun telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja.

    “Selain itu, pemerintah menjamin bahwa hak-hak pekerja tetap dipenuhi, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), dengan memastikan perusahaan yang dikelola tetap beroperasi,” lanjutnya.

    Selanjutnya, pemerintah akan menunjuk pengelola baru yang akan mengambil alih manajemen perusahaan dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan pekerja.

    Sebagai bentuk perlindungan lebih lanjut, telah dipastikan adanya kepastian Jaminan Pemutusan Kerja (JPK) serta Jaminan Hari Tua (JHT) bagi seluruh karyawan yang terdampak.

    Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak terprovokasi oleh isu yang menyebutkan bahwa penyitaan ini akan berujung pada PHK massal.

    Pemerintah memastikan kebijakan ini telah dikaji secara matang agar tidak merugikan masyarakat, khususnya pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan sawit.

    “Satgas bekerja dengan penuh pertimbangan dan telah memikirkan dampak sosial serta ekonomi dari penyitaan lahan ini. Dengan adanya Tim Transisi, operasional perusahaan tetap berlangsung dan kewajiban terhadap pekerja, termasuk pembayaran THR, tetap dipenuhi,” demikian Yusman.

    Sumber : Antara