Blora, Beritasatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sekitar 17,2 persen dengan menggunakan pupuk organik bersubsidi Petroganik. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil program “Rembuk Tani & Panen Raya Petroganik” di Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Jumat (21/3/2025).
Produktivitas budidaya padi petani sebelumnya hanya 6,5 ton per hektar. Sementara produktivitas padi lahan demonstration plot (demplot) atau lahan percontohan Petroganik di Desa Kamolan, Blora meningkat menjadi 7,4 ton per hektar. Hal ini dikarenakan penggunaan Petroganik secara konsisten dan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan pertanian berkelanjutan.
Blog
-
Petroganik Tingkatkan Produktivitas Padi dan Lestarikan Lingkungan
-
JNK tambah gardu di GT Madiun dan Nganjuk saat libur Lebaran 2025
Kami menyiapkan tambahan 33 personel serta menambah 2 hingga 3 gerbang transaksi di setiap gerbang tol untuk mengurai antrean
Madiun (ANTARA) – PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) menambah gardu di Gerbang Tol (GT) Madiun dan Nganjuk, Jawa Timur, untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan selama libur arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 H/Lebaran 2025.
Direktur Utama PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri Arie Irianto di Madiun, Jumat, mengatakan bahwa JNK meningkatkan kapasitas gardu menjadi lima lajur untuk masuk dan keluar di masing-masing GT di bawah pengelolaannya, yakni GT Madiun, GT Caruban, dan GT Nganjuk, dari sebelumnya ada tiga.
“Kami menyiapkan tambahan 33 personel serta menambah 2 hingga 3 gerbang transaksi di setiap gerbang tol untuk mengurai antrean,” ujar Arie Irianto usai menggelar Apel Siaga Mudik Lebaran 2025 di halaman kantor PT JNK Madiun.
Menurut dia, tiga gerbang tol di bawah pengelolaan PT JNK, yaitu Gerbang Tol Madiun, Gerbang Tol Caruban, dan Gerbang Tol Nganjuk, akan diperkuat dengan tambahan petugas serta layanan transaksi guna mengantisipasi kemungkinan lonjakan kendaraan.
Penambahan personel tersebut dilakukan selama masa mudik dan balik berlangsung, yakni pada H-10 hingga H+10 Lebaran 2025.
Selain itu, PT JNK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan kecelakaan di sepanjang Jalan Tol Madiun. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang lurus, sehingga berpotensi menimbulkan kejenuhan bagi pengemudi.
“Kami telah mengantisipasi potensi kecelakaan dengan memasang rambu tambahan di titik-titik rawan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan pengemudi dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan tol,” tambah Arie Irianto.
Tak hanya fokus pada arus mudik, PT JNK juga menyiapkan langkah antisipasi untuk mengatasi kepadatan pengguna tol saat periode silaturahmi Lebaran, yang biasanya terjadi setelah hari raya. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan perjalanan para pemudik dapat berjalan lancar dan aman.
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
Setelah 2 Tahun, Militer Sudan Rebut Kembali Istana Kepresidenan
Khartoum –
Militer Sudan berhasil merebut kembali istana kepresidenan di Khartoum pada Jumat (21/3) waktu setempat, sekitar dua tahun setelah istana diduduki oleh kelompok paramiliter yang berperang melawan angkatan bersenjata negara tersebut.
Direbutnya kembali istana kepresidenan ini menjadi salah satu kemajuan paling signifikan dalam perang yang berpotensi memecah-belah Sudan.
Laporan televisi pemerintah Sudan dan sejumlah sumber militer setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (21/3/2025), menyebut militer melancarkan operasi perburuan di area sekitar istana kepresidenan untuk mengejar para anggota paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).
RSF belum menyampaikan pernyataan menanggapi pencapaian terbaru militer Sudan tersebut.
Sejumlah saksi mata menuturkan kepada Reuters bahwa tembakan senjata api sesekali terdengar di beberapa area pusat ibu kota Khartoum.
Perang yang berkecamuk di Sudan telah menyebabkan apa yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan kelaparan dan penyakit menyelimuti berbagai wilayah di negara tersebut.
Kelompok paramiliter RSF dengan cepat menduduki istana kepresidenan Sudan dan sebagian besar ibu kota Khartoum saat perang pecah pada April 2023. Namun Angkatan Bersenjata Sudan dalam beberapa bulan terakhir telah bangkit dan bergerak perlahan menuju ke istana kepresidenan di sepanjang Sungai Nil.
Momen militer Sudan merebut kembali Istana Kepresidenan di Khartoum dari paramiliter RSF Foto: Social Media via REUTERS Purchase Licensing Rights
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
RSF yang awal tahun ini mulai membentuk pemerintahan paralel, masih mempertahankan kendali atas sebagian wilayah Khartoum dan Omdurman yang berdekatan, serta Sudan bagian barat, tempat mereka berjuang mengambil alih benteng terakhir militer di Dardur, al-Fashir.
Merebut kembali ibu kota Khartoum dalam mempercepat pengambilalihan penuh wilayah Sudan bagian tengah oleh militer negara tersebut, dan mempersulit pembagian wilayah timur-barat negara itu antara kedua pasukan.
Kedua belah pihak telah bersumpah untuk terus bertempur di sisa wilayah negara tersebut, dan tidak ada upaya perundingan damai yang terwujud.
Perang ini meletus di tengah perebutan kekuasaan antara militer Sudan dan RSF menjelang transisi yang direncanakan ke pemerintahan sipil.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
Di Balik Kedekatan Trump-Putin, AS Incar Sumber Daya yang Melimpah di Rusia – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan hubungan yang membaik antara AS dan Rusia akan membawa keuntungan besar bagi kedua negara.
Trump mengindikasikan luasnya wilayah Rusia dan sumber daya mineral yang besar adalah salah satu alasan penting untuk memulihkan hubungan AS dan Rusia.
“Hubungan yang membaik antara AS dan Rusia akan membawa keuntungan besar,” kata Trump kepada Breitbart News, Kamis (20/3/2025).
Ia mengatakan Rusia memiliki teritori yang lebih besar dari China dan memiliki sumber daya yang berharga.
“Mereka memiliki wilayah daratan terluas sejauh ini, lebih besar dari China. Mereka memiliki 11 zona waktu. Anda dapat terbang melintasi 11 zona waktu dari satu sisi ke sisi lainnya. Mereka memiliki tanah yang sangat berharga,” kata Trump.
Presiden AS kemudian menyebutkan perjanjian mineral dengan Ukraina yang ia usulkan sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan oleh AS kepada Ukraina selama perang melawan Rusia.
“Setidaknya kita dapat mengatakan bahwa kita mendapatkan kembali uang kita dan kita dapat melakukan sesuatu,” kata Trump, seperti diberitakan Pravda Ukraina.
Sebelumnya Bloomberg melaporkan pada 14 Maret 2025, mengutip sumber informasi, bahwa pejabat Rusia dan Eropa mengklaim AS sedang menjajaki kemungkinan kerja sama dengan raksasa energi Rusia Gazprom.
Sebelumnya pada Februari lalu, Putin mengatakan Rusia siap berkolaborasi dengan AS dalam mengembangkan deposit mineral tanah jarangnya sendiri, dan Trump mengindikasikan ia terbuka terhadap gagasan tersebut.
Rusia diperkirakan memiliki lebih dari 20 persen dari total cadangan REE dunia menurut Badan Federal untuk Sumber Daya Mineral Rusia.Meskipun melimpah, pangsa Rusia saat ini dalam produksi REE global kurang dari 1 persen, yang menunjukkan potensi signifikan untuk pengembangan di masa depan.
Hubungan AS dan Rusia
Hubungan AS dan Rusia sebelumnya memburuk selama pemerintahan Joe Biden dan semakin menurun ketika Joe Biden memberikan bantuan militer besar-besaran kepada Ukraina untuk mendukungnya dalam perang melawan Rusia sejak tahun 2022.
Pada pertengahan Februari lalu, Trump berbicara dengan Putin melalui panggilan telepon dan menyatakan tekadnya untuk menengahi perundingan antara Rusia dan Ukraina yang bertujuan untuk mengakhiri perang.
Perwakilan AS bertemu dengan perwakilan Rusia di Riyadh pada 18 Februari 2025 untuk membahas usulan Trump tersebut.
Pihak Ukraina protes karena AS bertemu dengan Rusia terlebih dahulu tanpa melibatkan perwakilan Ukraina.
Setelah pertemuan dengan Rusia, perwakilan AS kemudian menggelar pertemuan dengan perwakilan Ukraina pada bulan Maret.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Berita lain terkait Konflik Rusia VS Ukraina
-
Pencemaran Nama Baik, Nikita Mirzani Bakal Lama di Penjara
Jakarta, Beritasatu.com – Pengusaha skincare Shella Saukia diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya terkait laporannya terhadap Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE yang dilaporkannya pada 17 Januari 2025.
“Klien kami, Shella Saukia, telah diperiksa dengan 26 pertanyaan terkait laporannya terhadap Nikita Mirzani atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kami telah menyerahkan barang bukti berupa transkrip video live percakapan suara Nikita Mirzani yang menghina dan menyebut klien kami sebagai ‘ular’ dan ‘hantu’,” ujar kuasa hukum Shella Saukia, Petrus Bala Pattyona dikutip dari channel YouTube, Jumat (21/3/2025).
Petrus menjelaskan, laporan ini bermula dari video live yang diunggah Nikita Mirzani pada 17 Januari 2025 melalui akun TikTok pribadinya.
Dalam video tersebut, Nikita Mirzani selama 8 menit berbicara dan dihujani dengan 115 ribu penonton, menyebut Shella Saukia dengan sebutan ‘ular’ dan ‘hantu’, serta me-review produk Shella Saukia yang disebut berbahaya dan bisa menyebabkan kanker kulit.
“Setelah Nikita Mirzani merendahkan Shella Saukia dan produknya, penjualan produk Shella Saukia menurun. Ini jelas merugikan baik pribadi maupun bisnisnya,” tambahnya.
Petrus menegaskan kasus yang dilaporkan kliennya masih dalam tahap penyidikan oleh Polda Metro Jaya, meski saat ini Nikita Mirzani ditahan di Polda Metro Jaya atas laporan Reza Gladys terkait kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Kami mengapresiasi langkah penyidik yang terus melanjutkan pemeriksaan, meski Nikita Mirzani ditahan atas kasus lain. Hal ini memungkinkan Nikita Mirzani diperiksa atas laporan dan pasal yang berbeda. Dia bisa dikenakan beberapa perbuatan pidana dalam waktu yang bersamaan,” tutupnya.
Dalam kasus ini, Nikita Mirzani dijerat dengan pelanggaran UU ITE dan terancam hukuman maksimal lima tahun penjara atas pelaporan Shella Saukia di Polda Metro Jaya.
-
Danareksa percepat investasi untuk tingkatkan daya saing KEK Batang
TCTP membuka peluang besar bagi industri lokal untuk terlibat dalam ekosistem industri yang lebih luas
Jakarta (ANTARA) – PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa mendorong percepatan investasi untuk memperkuat daya saing PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) pasca ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.
Salah satu percepatan investasi yang didorong adalah implementasi program Two Countries Twin Park (TCTP) yang akan menjadikan KITB sebagai pusat kolaborasi strategis antara Indonesia dan China.
“TCTP membuka peluang besar bagi industri lokal untuk terlibat dalam ekosistem industri yang lebih luas,” kata Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Yadi menjelaskan, program alih teknologi, pelatihan tenaga kerja, serta integrasi rantai pasok akan meningkatkan akses Indonesia ke kawasan industri mitra di China, yang memberikan peluang bagi perusahaan Indonesia untuk berinvestasi dan memasarkan produknya ke pasar China.
Implementasi program TCTP tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Momerandum of Understanding/MoU) antara KITB dengan China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) di sela peresmian KEK Industropolis Batang yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong.
Adapun ruang lingkup MoU mencakup tiga hal, yaitu Kerja Sama Perencanaan dan Pengembangan yang meliputi perencanaan dan pengembangan lahan industri seluas 500 hektare (ha) dengan akses logistik terintegrasi melalui pelabuhan laut dan pelabuhan kering.
Kemudian, Kerja Sama Pemasaran Bersama untuk menarik tenant dan membangun ekosistem rantai pasok (supply chain); serta Kerja Sama Investasi di mana KITB akan menyediakan lahan dan infrastruktur dasar dan BUMN China yang akan membawa infrastruktur canggih dan akuisisi tenant.
Dengan nilai investasi yang diproyeksikan mencapai Rp133,8 triliun dalam satu dekade ke depan, Yadi menilai KEK Industropolis Batang tidak hanya akan menjadi magnet bagi perusahaan multinasional tetapi juga mengakselerasi penyerapan lebih dari 240 ribu tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing industri nasional.
Selain itu, dengan adanya insentif pajak dan kemudahan regulasi, kawasan ini juga berpotensi meningkatkan ekspor hingga 23,98 juta dolar AS, memperluas akses pasar global bagi industri di dalamnya, serta mempercepat transfer teknologi dan inovasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam laporannya kepada Presiden RI menyampaikan bahwa kerja sama TCTP ini sudah dibicarakan sejak 2 tahun, dan jalannya menunggu status KEK.
Adapun TCTP akan dilakukan di tiga kawasan industri, yakni di KITB, Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), dan Bintan.
“Kehadiran 20 perusahaan Tiongkok ini diharapkan dapat mengembangkan potensi kerja sama di atas lahan KEK Industropolis Batang seluas 500 hektar dengan target KITB menjadi Shenzhen-nya Indonesia. Kerja sama TCTP juga akan menarik investasi minimal Rp60 triliun dalam lima tahun ke depan. Tentunya, kalau semua sudah berjalan ke tiga kawasan, nilai investasinya akan menjadi lebih besar lagi dan menjadi semacam momentum dari kerja sama politik Indonesia-China,” kata Airlangga.
Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan menegaskan bahwa dengan ditetapkannya KITB sebagai KEK Industropolis Batang dan investasi oleh CSCEC ini semakin membuktikan kepercayaan akan peran KITB oleh investor global sebagai kawasan industri yang diyakini mampu memberikan nilai tambah.
“Kami sangat bersyukur dengan penetapan kami sebagai KEK akan membantu percepatan pembangunan KITB ini menjadi lebih cepat, menjadi lebih menarik bagi para investor dalam rangka peningkatan investasi asing dan investasi dalam negeri di Batang dan tentunya menambah jumlah pabrik dan aktivitas ekonomi di sini, menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan oleh pemerintah,” kata Ngurah.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
Rupiah melemah karena pasar yakin The Fed pertahankan suku bunga
Dolar pulih dari kerugian pasca-Fed karena pasar semakin yakin bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama tahun ini…
Jakarta (ANTARA) – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menyatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi keyakinan pasar bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi.
“Dolar pulih dari kerugian pasca-Fed karena pasar semakin yakin bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama tahun ini, bahkan ketika mempertahankan proyeksi pemotongan 50 basis points (bps) pada tahun 2025. Pasar terlihat memperkirakan lebih sedikit peluang suku bunga turun dalam waktu dekat, terutama karena Fed tidak mengubah suku bunga minggu ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Salah satu pertimbangan The Fed melakukan pemotongan suku bunga ialah data klaim pengangguran Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan ketahanan di pasar tenaga kerja, yakni 223 ribu dari sebelumnya 221 ribu.
Sebagian besar para investor disebut mengabaikan seruan berulang Presiden AS Donald Trump agar The Fed memangkas suku bunga.
“Bank sentral tidak mengisyaratkan niat seperti itu selama pertemuannya baru-baru ini, menandai meningkatnya ketidakpastian atas ekonomi, tarif Trump, dan lintasan inflasi. Fed juga menaikkan perkiraan inflasi 2025 dan memangkas prospek pertumbuhannya,” ujar Ibrahim.
Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta melemah sebesar 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.502 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.485 per dolar AS.
Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.501 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.481 per dolar AS.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
Setelah Sahkan UU TNI, Pemerintah dan DPR Diduga Kebut Jadwalkan Revisi UU Kejaksaan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Advokasi dan Kebijakan De Jure, Awan Puryadi mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa pemerintah dan DPR juga menjadwalkan pembahasan RUU Kejaksaan pada lokasi yang sama dengan pembahasan senyap RUU TNI, di hotel bintang lima di bilangan Jakarta Pusat.
Dia heran mengapa DPR dan pemerintah mengebut revisi undang-undang ini.
“Di Fairmont kemarin, menurut info yang kita dapat, juga ada jadwal RUU Kejaksaan, bukan hanya RUU TNI. Kenapa ini kok bersama-sama,” kata Awan dalam diskusi ‘Memperluas Kewenangan dan Memperkuat Pengawasan’ di Aula Fakultas Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Kamis (20/3/2025).
Awan kemudian menilik persoalan yang ada dalam rencana revisi UU Kejaksaan.
Misalnya dalam revisi sebelumnya yakni UU 11/2021, kejaksaan yang merupakan pemerintah atau eksekutif berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau yudikatif.
Hal ini, sambungnya, membuat skema pemilahan kekuasaan menjadi blur. Tapi bukannya dibenahi, posisi ini justru hendak dieksplisitkan dalam RUU.
“Di dalam UU 11/2021 kejaksaan sudah berada di dua kaki, antara yudikatif dan eksekutif. Di dalam RUU yang baru, kembali mau dieksplisitkan, bukan dibenahi,” katanya.
Menurutnya undang-undang Kejaksaan yang saat ini ada, sudah melampaui kewenangan wilayah lain.
Sebagai contoh kejaksaan saat ini berada pada dua kaki yakni yudikatif dan eksekutif. Jika dia eksekutif maka ada kewajiban melaporkan kegiatannya ke presiden. Menurutnya ini yang berbahaya bagi sistem hukum dan demokrasi.
Selain itu Awan juga menyoroti hak imunitas berupa pendampingan hukum yang pernah diberikan Jaksa Agung kepada jaksa Pinangki yang kala itu berkasus. Padahal jika kejaksaan merupakan eksekutif, maka hak imunitas semestinya diberikan oleh yudikatif atau lembaga kekuasaan kehakiman.
“Jadi, lembaga eksekutif memberikan imunitas pada dirinya sendiri,” katanya.
Awal mengatakan pada RUU Kejaksaan, sebagian besar yang diatur adalah kewenangan menghentikan kasus di luar pengadilan, atau disebut dengan restorative justice (RJ).
“Kalau kemarin masuk di Peraturan Jaksa Agung, sekarang dimasukkan ke dalam UU. Kenapa ini mau dimasukkan?” tanya dia.
Ia menduga upaya ini dimaksudkan agar kejaksaan punya kewenangan memberhentikan kasus dengan alasan RJ. Menurutnya ledakan kewenangan kejaksaan hampir tidak terdeteksi oleh publik.
“Jadi ledakan kewenangan ini luar biasa, hampir tidak terdeteksi. Sudah ngawur kita katakan. Nah, proses revisi ini juga sudah dikondisikan, diantaranya misalnya, sebagai suatu bacaan, kejaksaan dikondisikan untuk naik, di mana kasus-kasus high profile itu naik semua, misalnya Pertamina,” jelas dia.
Sementara itu dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Valerianus Beatae Jehanu mengatakan isu paling kentara dalam RUU Kejaksaan adalah intelijen penegakan hukum.
Hal ini kata Valeri, membuat jaksa memiliki fungsi cipta kondisi mendukung pembangunan. Ini terjadi pada kasus Rempang.
Kemudian jaksa juga bisa mengawasi ruang media yang tertuang dalam frasa ‘pengawasan multimedia’. Menurutnya hal ini semestinya hanya bisa dilakukan dalam konteks pro justitia atau demi hukum.
Ia melihat secara garis besar RUU Kejaksaan hendak menguatkan kontrol terhadap sipil tapi tidak membarenginya dengan peningkatan kontrol internal.
“Bisa dikatakan, kontrol terhadap sipilnya semakin kuat, sementara kontrol internalnya lemah. Ini bahaya, karena memungkinkan impunitas di institusi kejaksaan. Di militer ada impunitas dengan belum direvisinya UU Pengadilan Militer, nah ini di Kejaksaan justru terbuka peluang impunitas baru di institusi negara,” katanya.
-
Wali Kota jamin BBM di seluruh SPBU Kota Solo tak tercampur air
ANTARA – Wali Kota Solo, Respati Ardi pada hari Jumat (21/3), memastikan seluruh SPBU di Kota Solo aman dari campuran air. Hal itu Ia nyatakan usai melakukan pengecekan kadar, takaran, dan kualitas BBM Pertamax di SPBU, di mana sebelumnya Ia mendengar keluhan dari konsumen yang mendapati BBM jenis tersebut tercampur dengan air. (Denik Apriyani/Agha Yuninda Maulana/Rijalul Vikry)
-
Pemerintah Incar Pendapatan Baru dari Mineral & Batu Bara, Ini Bocorannya
Jakarta –
Pemerintah tengah mengincar sumber pendapatan baru dari sektor mineral dan batu bara (minerba). Untuk itu, pemerintah akan merampungkan revisi dua peraturan pemerintah (PP) untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minerba.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan utama PP tersebut mengenai revisi terkait penyesuaian tarif royalti yang akan segera selesai. Hal ini dibahas saat Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sesaat setelah berbuka puasa di Istana Merdeka, pada Kamis, 20 Maret 2025.
“Perubahan sekarang sudah hampir final, dikit lagi,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Bahlil menerangkan rapat tersebut turut dibahas mengenai beberapa sumber pendapatan baru lainnya. Hal ini termasuk dengan peningkatan royalti pada beberapa komoditas unggulan mulai dari emas hingga batu bara.
“Tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain termasuk di dalamnya adalah batu bara,” terang Bahlil.
Selain itu, menurut Bahlil, pemerintah juga mempertimbangkan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap produk turunan mineral yang belum masuk dalam skema pendapatan negara. Upaya ini diharapkan mendorong strategi hilirisasi pemerintah guna meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan.
Berkaitan dengan royalti, Bahlil menerangkan royalti ini dikenakan mulai dari bahan baku hingga barang jadi untuk menunjang proses hilirisasi. Sementara untuk besarannya berkisar antara 1,5-3% yang tergantung pada kondisi harga komoditas di pasar global.
“Tergantung dan itu fluktuatif ya. Kalau harganya naik kita naikkan kepada yang paling tinggi. Tapi kalau harganya lagi turun, kita juga tidak boleh mengenakan pajak yang besar pada pengusaha karena kita juga butuh pengusaha berkembang,” jelas Bahlil.
Bahlil pun memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Freeport Indonesia juga akan dikenakan tarif royalti sesuai dengan aturan yang berlaku. “Sesuai aturan kan kita kenakan pajak yang paling tinggi,” imbuh dia.
(hns/hns)