Xcloud.id

Blog

  • Kontestasi Politik 2024 Pembelajaran untuk Instrospeksi

    Kontestasi Politik 2024 Pembelajaran untuk Instrospeksi

    loading…

    Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) memberikan keterangan di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo , Andi Yuslim Patawari (AYP) menanggapi wejangan yang disampaikan Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) soal introspeksi keberadaan Perindo di tengah situasi politik terkini. Menurutnya, kontestasi Pemilu 2024 menjadi pembelajaran berharga bagi Perindo untuk introspeksi.

    “Tentu masa lalu adalah pembelajaran bagi kita yang kita introspeksi adalah proses yang lalu kita akan berusaha dengan masukan yang ada, diskusi, kajian tentunya kita introspeksi diri agar lebih baik di hari mendatang,” kata AYP saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025).

    AYP menambahkan bahwa kemajuan yang sudah dibuat hari ini pun harus lebih baik dari kemarin. Begitupun di masa mendatang dalam menyongsong kontestasi Pemilu 2029 harus lebih baik dari tahun sebelumnya.

    “Kemajuan itu hari ini harus lebih baik dari kemarin dan mendatang harus lebih baik daripada hari ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, HT menekankan momen Ramadan 1446 Hijriah/2025 ini agar dimaknai untuk introspeksi ke arah yang lebih baik. Ia juga memberikan arahan langsung ke pengurus DPP Partai Perindo untuk introspeksi eksistensi di tengah kancah peta perpolitikan Indonesia saat ini.

    “Ramadan itu bukan satu hal yang kita ikuti bukan merupakan rutinitas, tapi harus kita maknai salah satunya adalah introspeksi bagaiman kita bisa lebih baik secara individu atau pribadi. Dan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini Introspeksi keberadaan Partai Perindo di tengah-tengah kancah atau peta politik nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata HT dalam sambutannya di acara Buka Bersama DPP Perindo.

    HT menyebutkan sebuah partai politik menciptakan para anggota legislatif mulai dari tingkat DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota untuk menjalankan fungsi legislasi dan anggaran dengan baik.

    “Partai politik adalah satu organisasi karena partai politik kita tahu menciptakan anggota legislatif, Legislator, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kita tahu anggota dewan fungsinya luas sekali, membuat Undang-undang atau fungsi legislasi, fungsi anggaran dan lain sebagainya,” katanya.

    (abd)

  • Gelar Aksi Damai di Depan Kedubes AS, Masyarakat Serukan Keadilan untuk Palestina  

    Gelar Aksi Damai di Depan Kedubes AS, Masyarakat Serukan Keadilan untuk Palestina  

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Aksi damai digelar masyarakat pembela Palestina di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025) sore.

    Hal itu sebagai bentuk respons mereka terhadap ulah Israel yang kembali bernafsu melanjutkan perang dan genosidanya di tengah gencatan senjata yang disepakati sejak Januari 2025 dan sempat menghadirkan sekeping harapan bagi Gaza yang porak poranda.

    Hal itu ditandai dengan munculnya wacana pengusiran warga Gaza, puncaknya terjadi pada Selasa (18/3/2025) dini hari, saat sahur.

    Dimana saat itu Israel secara terbuka mengkhianati kesepakatan dengan membantai lebih dari 450 rakyat Gaza yang dua pertiganya adalah perempuan dan anak-anak.

    Pengkhianatan ini didukung secara terbuka oleh Amerika Serikat.  

    Menyikapi tragedi ini, belasan ribu masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARIBP) menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat.

    Mereka membawa atribut solidaritas Palestina dan menempel stiker foto Benjamin Netanyahu dan Donald Trump di bawah sepatu para peserta sebagai simbol penolakan terhadap kejahatan Israel.  

    Polres Metro Bekasi Kota berhasil meringkus Suhada, preman sok jagoan yang berasal dari Cikiwul viral minta THR ke perusahaan di Bantargebang. Ia sempat kabur, namun polisi berhasil meringkusnya di Sukabumi.

    Komite Pelaksana ARIBP Zaitun Rasmin menegaskan bahwa Israel dan Amerika Serikat adalah penjahat kemanusiaan besar yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah mereka lakukan.
     
    “Dunia harus tahu bahwa Israel bukan hanya melanggar gencatan senjata, tetapi juga terus melakukan genosida dengan brutal. Amerika Serikat adalah sekutunya yang setia mendukung kejahatan ini.

    Jika dunia membiarkan ini terus terjadi, berarti kita semua berkontribusi dalam pembantaian rakyat Palestina,” ujar Zaitun di lokasi aksi damai.

    Dalam pernyataan yang disampaikan dalam aksi, ARIBP menuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk segera menangkap Netanyahu dan semua pelaku genosida yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Palestina.

    Mereka juga mendesak para mediator gencatan senjata untuk menekan Israel agar menghentikan segala bentuk pelanggaran dan memastikan keselamatan rakyat Palestina yang tidak berdosa.  

    Pada aksi tersebut, ARIBP juga menyatakan mendukung upaya negara-negara Arab dan dunia Islam dalam mencegah pengusiran rakyat Gaza yang telah dirancang oleh Israel dan Amerika Serikat.

    Namun ARIBP juga mendesak agar bantuan militer dari negara-negara Arab dan dunia Islam harus segera dilaksanakan sebagai bentuk keseriusan dalam melindungi rakyat Palestina dari serangan brutal yang terus terjadi.  

    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim selaku Ketua MUI dan Komite Pengarah ARIBP juga mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk menyampaikan respons keras kepada misi diplomatik Amerika Serikat di Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump yang terus mendukung genosida terhadap rakyat Palestina.  

    Dalam aksi tersebut, ARIBP mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang cinta damai dan anti penjajahan untuk terus menunjukkan solidaritas dengan berbagai cara, baik melalui doa, boikot produk yang mendukung Israel, dan kampanye media sosial #BersuaraSampaiMerdeka sebagai pernyataan tegas bahwa Gaza dan Palestina tidak berdiri sendirian.

    Ditempat yang sama Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya bakal mendorong dibahasnya RUU Boikot Produk Israel.

    “Kami juga akan mendorong dibahasnya RUU Boikot, mohon dukungan masyarakat Indonesia,” jelas Mardani.

    Aksi damai ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh nasional yang memiliki komitmen tinggi terhadap perjuangan Palestina, di antaranya Prof. Sudarnoto Abdul Hakim selaku Ketua MUI, Habib Muhammad bin Husein Alatas dan Buya Husein dari FPI, Muhammad Husein Gaza, dan para tokoh masyarakat dan tokoh nasional lainnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Membenahi demokrasi melalui Pemilihan Suara Ulang bagian 3

    Membenahi demokrasi melalui Pemilihan Suara Ulang bagian 3

    ANTARA – Penyelenggaraan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di tengah efisiensi anggaran menjadi sorotan. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan anggaran PSU mencapai Rp719 miliar. 

    Anggaran PSU juga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan, tidak semua APBD di setiap daerah mampu memenuhi. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui subsidi anggaran. (Feny Aprianti/Aloysius Puspandono/Erlangga Bregas Prakoso, Subur Atmamihardja/Soni Namura/Feny Aprianti)

  • Sertifikasi iPhone 16 Rampung, Meutya Hafid: Segera Beredar di Indonesia

    Sertifikasi iPhone 16 Rampung, Meutya Hafid: Segera Beredar di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memastikan bahwa seluruh varian ponsel seri iPhone 16 telah mengantongi sertifikat postel dari pemerintah. Sertifikasi tersebut menjadi syarat utama bagi perangkat elektronik yang akan dibuat, dirakit, digunakan, atau diperdagangkan di Indonesia.

    “Kalau dari kantor kami, Kantor Kementerian Komdigi, untuk iPhone dengan segala macam variannya itu sudah selesai, iPhone 16,” kata Meutya dalam acara buka puasa bersama wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025) malam.

    Berdasarkan informasi dalam laman resmi sertifikasi postel Kementerian Komunikasi dan Digital, sertifikat telah diterbitkan untuk lima varian seri iPhone 16, yakni iPhone 16 Pro Max dengan nomor 108550/DJID/2025, iPhone 16 Pro (108552/DJID/2025), iPhone 16 Plus (108553/DJID/2025), iPhone 16 (108574/DJID/2025), serta iPhone 16e (108575/DJID/2025).

    Dengan diterbitkannya sertifikat postel tersebut, Meutya menjelaskan bahwa Apple selanjutnya perlu menyelesaikan sejumlah prosedur lainnya sebelum produk iPhone 16 bisa resmi dipasarkan di Indonesia. Salah satunya, perusahaan perlu memperoleh Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Impor dari Kementerian Perindustrian.

    Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) agar perangkatnya dapat digunakan di jaringan telekomunikasi Indonesia.

    “Kalau dari kantor kami seluruhnya sudah selesai dan izinnya sudah dikeluarkan. Rasanya berarti sudah bisa beredar dalam waktu amat dekat,” ujar Meutya.

  • Kisah Brigjen Untung Ses NCB Interpol Indonesia Pimpin Operasi Evakuasi WNI di Thailand dan Myanmar

    Kisah Brigjen Untung Ses NCB Interpol Indonesia Pimpin Operasi Evakuasi WNI di Thailand dan Myanmar

    loading…

    Sekretaris NCB–Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko memimpin timnya bertolak untuk menjemput korban online scam di Thailand. FOTO/IST

    JAKARTA – Operasi pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia Bermasalah (WNIB) yang menjadi korban eksploitasi online scam di Thailand dan Myanmar berhasil dilakukan. Operasi gabungan di antaranya ada peran Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri itu dilakukan dalam 2 tahap pemulangan.

    Pada operasi pemulangan skala besar itu totalnya ada 564 WNI yang dipulangkan dari Thailand dan Myanmar. Ada satu perwira tinggi Polri di balik operasi itu, yakni Sekretaris NCB-Interpol Indonesia Brigjen Pol. Untung Widyatmoko. Untung memimpin timnya bertolak ke Thailand untuk menjemput mereka.

    “Proses repatriasi ini merupakan hasil kerja sama antara KBRI Bangkok, KBRI Yangon, serta otoritas Thailand dan Myanmar, yang dengan sigap mengupayakan keselamatan para WNI,” kata Brigjen Untung dalam keterangannya yang diterima SindoNews, Jumat (21/3/2025).

    Dia menjelaskan, setelah melalui berbagai proses administrasi dan identifikasi, pada 17 Maret 2025 Tim Satgas Repatriasi WNIB membawa 400 WNI dari Mae Sot, Thailand, menuju Bandara Don Muang Bangkok dengan pengawalan ketat.

    “Perjalanan darat selama delapan jam ini menjadi langkah pertama mereka kembali ke tanah air,” sambungnya.

    Mereka diterbangkan menggunakan pesawat charter AirAsia tipe B737-900ER pada pukul 05.25 waktu setempat dan tiba di Indonesia pukul 09.00 WIB. “Begitu mendarat, mereka akan ditampung sementara di Asrama Haji untuk proses pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya.

    Dijelaskan Brigjen Untung, pemulangan gelombang kedua yang terdiri dari 156 WNI diberangkatkan pada 19 Maret 2025, dengan kemungkinan jumlahnya bertambah, mengingat masih ada 10 WNI yang ditahan oleh Kepolisian Hpa An, Myanmar. Momen kepulangan ini mendapat perhatian langsung dari pemerintah Indonesia.

    Menteri Luar Negeri, Menkopolkam, serta pejabat tinggi lainnya menyambut langsung para WNIB saat tiba di tanah air. Bagi banyak dari mereka, perjalanan ini bukan sekadar kepulangan, tetapi juga akhir dari mimpi buruk yang menghantui mereka selama ini.

    “Mereka sebagian besar adalah korban perdagangan manusia, yang diperdaya dengan janji pekerjaan bergaji tinggi tetapi justru dipaksa bekerja di industri penipuan online,” kata Untung.

  • Membenahi demokrasi melalui Pemilihan Suara Ulang bagian 2

    Membenahi demokrasi melalui Pemilihan Suara Ulang bagian 2

    ANTARA – Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang diadakan mulai 22 Maret – 9 Agustus 2025 di tengah efisiensi anggaran menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Namun, masyarakat mengapresiasi upaya pemerintah menggelar PSU sebagai pemenuhan demokrasi di Indonesia. (Feny Aprianti/Aloysius Puspandono/Erlangga Bregas Prakoso, Ibnu Zaki, Setyanka Harviana Putri, Subur Atmamihardja/Soni Namura/Feny Aprianti)

  • Keluarga Mahasiswa UKI yang Tewas Belum Terima Surat Penyelidikan, Polisi Ungkap Kondisi Sebenarnya

    Keluarga Mahasiswa UKI yang Tewas Belum Terima Surat Penyelidikan, Polisi Ungkap Kondisi Sebenarnya

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Jajaran Polres Metro Jakarta Timur angkat bicara terkait keluhan pihak keluarga korban dalam proses penyelidikan kasus tewasnya Kenzha Walewangko (22).

    Seorang mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang ditemukan di dalam kampus dengan luka di kepala pada Selasa (4/3/2025) malam.

    Berdasar keterangan pihak keluarga Kenzha Walewangko, mereka belum menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) dari Polres Metro Jakarta Timur.

    Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan selama hampir tiga minggu penyelidikan berjalan pihaknya sudah mengirim sebanyak tiga kali SP2HP.

    “Mengenai SP2HP itu kita sudah kirim SP2HP yang ketiga kali, hari ini yang keempat kali. Cuman memang sesuai SOP kita mengirim kepada pelapor,” kata Nicolas, Jumat (21/3/2025).

    Menurut Nicolas, dalam kasus tewasnya Kenzha, pelapor merupakan pihak otoritas dari UKI yang pertama kali menyampaikan kejadian atau bukan pihak keluarga.

    Sehingga SP2HP tersebut dikirim kepada pihak otoritas UKI dan bukan keluarga korban, hal ini yang menyebabkan pihak keluarga Kenzha tidak mendapat informasi perkembangan penyelidikan.

    Polres Metro Bekasi Kota berhasil meringkus Suhada, preman sok jagoan yang berasal dari Cikiwul viral minta THR ke perusahaan di Bantargebang. Ia sempat kabur, namun polisi berhasil meringkusnya di Sukabumi.

    Mengacu laman https://polri.go.id/ (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor, dan dalam hal menjamin akuntabilitas, transparansi penyelidikan penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pelapor.

    “Seharusnya memang pelapor menyampaikan SP2HP itu kepada pihak korban, jadi ada mis-nya di situ. Intinya bukan hari ini kita menyampaikan SP2HP, sudah kita kirim dari tanggal 6,” ujarnya.

    Nicolas menuturkan sudah menjelaskan hal ini kepada pihak keluarga Kenzha dan massa aksi demo yang menuntut Polres Metro Jakarta Timur segera mengungkap penyebab kematian Kenzha.

    DEMO MAHASISWA UKI – Aksi demo di depan Polres Metro Jakarta Timur menuntut tewasnya mahasiswa UKI, Kenzha Walewangko diusut tuntas, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (21/3/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)

    Dalam pertemuan antara massa aksi demo, penyelidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Timur pun sudah menyerahkan SP2HP kepada pihak keluarga korban.

    Menurut Nicolas, seharusnya pihak Otoritas UKI sebagai pelapor yang meneruskan SP2HP tersebut kepada pihak keluarga Kenzha sehingga informasi perkembangan diketahui.

    “Ada mis antara korban dan pelapor. Korban dari pihak keluarga, pelapornya dalam hal ini adalah kepala otorita kampus UKI. Jadi seharusnya menjadi kewajiban otoritas kampus,” tuturnya.

    Sebelumnya puluhan orang melakukan aksi demo di depan Polres Metro Jakarta Timur terkait tewasnya mahasiswa UKI, Kenzha Walewangko pada Jumat (21/3/2025) siang.

    Dalam aksinya peserta aksi yang berasal dari mahasiswa UKI, teman, dan keluarga Kenzha mempertanyakan kinerja Polres Metro Jakarta Timur dalam penanganan kasus tewasnya Kenzha.

    Pasalnya penyebab kematian, dan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam kasus tewasnya Kenzha Walewangko belum dapat dipastikan dengan alasan proses penyelidikan masih berjalan.

    DEMO MAHASISWA UKI – Aksi demo di depan Polres Metro Jakarta Timur menuntut tewasnya mahasiswa UKI, Kenzha Walewangko diusut tuntas, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (21/3/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA)

    Peserta aksi, Emon Wirawan mengatakan bahkan hingga kini pihak keluarga Kenzha belum mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari penyelidik.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • KPK Duga SYL Bayar Firma Hukum Visi Law Office dari Uang Korupsi

    KPK Duga SYL Bayar Firma Hukum Visi Law Office dari Uang Korupsi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi untuk membayar jasa firma hukum Visi Law Office.

    “Visi Law Office ini direkrut oleh SYL sebagai konsultan hukumnya waktu itu, penasihat hukumnya. Nah, kami menduga bahwa uang hasil tindakan korupsi SYL itu digunakan untuk membayar jasa (hukum),” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Atas dasar dugaan tersebut, penyidik KPK menggeledah kantor Visi Law Office pada Rabu (19/3/2025). Asep menyampaikan, penggeledahan dilakukan guna menelusuri keabsahan kontrak kerja sama antara Syahrul Yasin Limpo dengan firma hukum tersebut.

    “Setelah itu, kami akan lihat apakah proses kontrak antara mereka itu benar atau tidak, dan apakah ada hal-hal lain, misalkan dititipkan lah, dan lain-lainnya. Itu yang sedang didalami,” ujar Asep.

    KPK memastikan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo juga akan mencakup pelacakan aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan bahwa dalam penggeledahan di kantor Visi Law Office, penyidik menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini.

    Kantor Visi Law Office diketahui merupakan tempat kerja Rasamala Aritonang, mantan pegawai KPK Febri Diansyah, dan pengacara Donal Fariz. Firma hukum tersebut sempat menjadi kuasa hukum yang mendampingi Kementerian Pertanian, termasuk Syahrul Yasin Limpo, ketika kasus dugaan korupsi itu masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK.

  • Membenahi demokrasi melalui Pemilihan Suara Ulang bagian 1

    Membenahi demokrasi melalui Pemilihan Suara Ulang bagian 1

    ANTARA – Pemilihan Suara Ulang (PSU) diselenggarakan mulai tanggal 22 Maret – 9 Agustus 2025 di 24 daerah. Sebanyak 14 daerah diantaranya, bahkan melaksanakan PSU di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

    Keputusan pelaksanaan PSU diambil oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari sebagai upaya memberikan pemilihan yang adil atas berbagai sengketa yang terjadi pada Pilkada 2024 lalu. (Feny Aprianti/Aloysius Puspandono/Erlangga Bregas Prakoso, Subur Atmamihardja/Soni Namura/Feny Aprianti)

  • Program Makan Bergizi Gratis Capai 3 Juta Penerima, BGN Optimistis Target April Terealisasi

    Program Makan Bergizi Gratis Capai 3 Juta Penerima, BGN Optimistis Target April Terealisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan optimisme bahwa target 6 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dicapai lebih cepat dari jadwal semula, yakni sebelum akhir April 2025.

    Dadan menyampaikan hal itu seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025). Ia menilai, antusiasme pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin bergabung sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi faktor utama dalam percepatan program.

    “Saat ini sudah ada 3 juta penerima manfaat dan 1.050 SPPG, sesuai target awal. Mulai akhir April itu kan targetnya 6 juta, dan mudah-mudahan bisa kita capai lebih cepat karena semakin banyak orang yang ingin bergabung di SPPG,” ujar Dadan.

    Pernyataan tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan peningkatan jumlah penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia.

    Dadan menjelaskan, ada tiga faktor utama yang menentukan keberhasilan percepatan program MBG, yaitu kecukupan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur pendukung. Ketiga aspek itu, kata Dadan, terus dikondisikan agar distribusi manfaat program berjalan optimal.

    Terkait anggaran, Dadan menyebut alokasi dana program MBG saat ini telah mendekati Rp 1 triliun, meningkat signifikan dari sekitar Rp 700 miliar lebih pada tahap awal. Peningkatan ini terjadi seiring perbaikan proses administrasi dan percepatan pencairan dana bagi para mitra penyedia layanan.