BGN Pastikan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Minggu Depan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
Dadan Hindayana
memastikan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cair minggu depan.
Pasalnya, proses administrasi pencairan
gaji SPPI
sudah selesai sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) diprediksi keluar pada Senin mendatang.
“Sehingga alhamdulillah sudah selesai proses administrasinya. Mungkin Senin sudah mulai ada SPM dan Insya Allah minggu depan selesai,” kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Dadan mengungkapkan, gaji yang dibayarkan adalah gaji tiga bulan sejak program
Makan Bergizi Gratis
(MBG) digulirkan pada awal Januari 2025.
Tak hanya SPPI,
pencairan gaji
ini pun mencakup gaji ahli gizi dan akuntan.
“Iya semua (SPPI yang belum dibayar), tiga bulan. Tiga bulan akan selesai sebelum Lebaran termasuk ahli gizi dan akuntan. Insya Allah selesai,” ucap dia.
Lebih lanjut Dadan mengungkapkan, pembayaran gaji memang sempat terkendala mengingat SPPI belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (SPPK).
Dadan bilang, pengangkatan PPPK paling cepat baru dilaksanakan pada April.
Dengan demikian, pembayaran gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa serta merta dilakukan karena status tersebut.
Saat ini, pihaknya telah menggunakan metode lain untuk pembayaran gaji sehingga gaji SPPI, ahli gizi, hingga akuntan bisa dicairkan.
“Kemudian akhirnya, karena SPM lama, kemudian kita menggunakan jasa penggunaan lain. Tapi kemudian dalam pembayarannya rupanya kan ada banyak metode nih, mulai dari penyaluran satu sampai tujuh,” jelas Dadan.
“Kalau dua yang digunakan itu artinya kita kontak satu-satu, pembayarannya satu-satu. Nah, ini akan memakan waktu lama sehingga kita ubah ke 6,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah menunjuk SPPI untuk menjalankan program
makan bergizi gratis
bagi anak-anak sekolah.
Dikutip dari Kompas TV, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional Ikeu Tanziha mengatakan, para lulusan SPPI akan ditugaskan dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja di unit layanan makan bergizi gratis.
SPPI sendiri adalah kumpulan sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang sebelumnya telah mengikuti Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) bersama TNI.
Dengan keterlibatan SPPI, pemerintah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-
/data/photo/2025/03/03/67c572115b78b.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BGN Pastikan Gaji SPPI hingga Ahli Gizi MBG Cair Minggu Depan
-

Menko Budi pastikan stok kebutuhan pokok terjaga selama Idul Fitri
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Menko Budi pastikan stok kebutuhan pokok terjaga selama Idul Fitri
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 21 Maret 2025 – 21:11 WIBElshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan stok kebutuhan bahan pokok terjaga dan aman selama perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025.
“Pemerintah akan memastikan ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat selama Idul Fitri terpenuhi dengan harga yang stabil,” kata Budi Gunawan dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat.
Budi mengatakan ada beberapa kebutuhan pokok yang harus tersedia selama Lebaran, di antaranya daging sapi, cabai, bawang, daging ayam, dan kebutuhan pangan lainnya.
Tidak hanya soal ketersediaan, Budi Gunawan juga memastikan kebutuhan pokok yang dijual harganya tidak melebihi standar harga yang ditentukan.
Oleh karena itu, ia memerintahkan jajarannya beserta kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan operasi pasar di beberapa titik secara rutin.
Hal itu dilakukan agar tidak ada praktik penimbunan kebutuhan pangan yang menyebabkan tingginya harga di pasaran.
Selain itu, Menko Budi juga memastikan pihaknya juga akan memastikan pendistribusian minyak goreng merek MinyaKita tepat sasaran dan dijual dengan harga yang telah ditentukan.
“Pemerintah juga akan menjamin pasokan dan pengawasan distribusi MinyaKita,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F. Paulus mengatakan hingga Senin, 24 Februari 2025, pihaknya telah melakukan operasi pasar di 4.000 titik secara serentak.
Mantan Danjen Kopassus ini menjelaskan operasi pasar itu dilakukan secara rutin agar harga pangan pada bulan Suci Ramadhan tetap stabil.
Dia menambahkan operasi pasar itu juga bertujuan memberantas praktik penimbunan bahan pangan yang kerap terjadi di lapangan.
Sumber : Antara
-

Apakah Boleh Pilih Lokasi Tukar Uang Baru 2025 Tapi Beda Domisili KTP?
PIKIRAN RAKYAT – Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru melalui platform daring pintar.bi.go.id menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.
Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah masyarakat bebas memilih lokasi penukaran uang baru, meskipun berbeda dengan domisili yang tertera di KTP?
Fleksibilitas Pemilihan Lokasi Penukaran Uang Baru
Berdasarkan informasi dari BI, masyarakat diperbolehkan untuk memilih lokasi penukaran uang baru yang berbeda dengan domisili yang tertera di KTP.
Artinya, Anda memiliki kebebasan untuk memilih lokasi penukaran yang paling nyaman dan mudah dijangkau, terlepas dari di mana Anda terdaftar sebagai penduduk.
Hal yang perlu diperhatikan adalah, masyarakat harus dapat hadir di lokasi atau tempat tujuan yang dipilih, untuk menukarkan
uang baru.Fleksibilitas ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang berada di luar kota atau memiliki mobilitas tinggi.
Namun, penting untuk diingat bahwa penukaran hanya dapat dilakukan pada tanggal, lokasi, dan waktu yang tertera pada bukti pemesanan.
Oleh karena itu, pastikan Anda memilih lokasi yang benar-benar dapat Anda datangi pada waktu yang telah ditentukan.
Syarat dan Ketentuan
Meskipun lokasi penukaran fleksibel, ada beberapa syarat dan ketentuan yang tetap berlaku:
– Penukar wajib menunjukkan bukti pemesanan layanan penukaran kas keliling dalam bentuk digital atau cetak.
– Penukar harus membawa uang1 dalam jumlah nominal yang pas sesuai dengan pemesanan.
– Uang yang ditukarkan harus memenuhi syarat kondisi yang ditetapkan oleh BI.
Perlu diingat, pendaftaran penukaran uang baru dilakukan secara daring melalui situs pintar.bi.go.id. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dari Bank Indonesia.
Manfaatkan fleksibilitas ini untuk memilih lokasi penukaran yang paling nyaman bagi Anda!
Disclaimer: Ketentuan dan syarat penukaran uang baru dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu periksa informasi terbaru dari sumber resmi.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-

Cek! Ini Skema Penyeberangan Jawa-Sumatera Saat Mudik Lebaran
Jakarta –
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah pelabuhan penyeberangan Jawa-Sumatera di periode mudik Lebaran 2025. Pengoperasian pelabuhan tersebut dilakukan untuk mengurai kepadatan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, langkah ini juga sempat telah dilakukan pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025. Kala itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memisahkan pelabuhan penyeberangan sesuai jenis kendaraannya.
“Sebenarnya kami sudah mulai pada saat Nataru kemarin, di mana di Merak kami mengklaster, ada 3 klaster,” kata Dudy kepada wartawan di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Daftar Pelabuhan Penyeberangan
Ketiga pelabuhan tersebut, yakni Pelabuhan Merak untuk kendaraan pribadi dan bus, Pelabuhan Ciwandan untuk sepeda motor dan kendaraan ringan, serta Pelabuhan Bojonegara untuk kendaraan berat.
Selanjutnya, Kemenhub juga menetapkan tiga pelabuhan tujuan penyeberangan, yaitu Pelabuhan Bakauheni untuk bus dan kendaraan pribadi roda 4, Pelabuhan WIKA Beton untuk kendaraan roda 2, dan Pelabuhan BBJ.
“Harapan kami dengan melakukan clustering ini bisa secara lancar dari kedua sisi ini mengatur para pemudik yang melakukan penyebrangan,” tutupnya.
Berdasarkan catatan detikcom, pemudik tahun ini masih banyak menggunakan mobil pribadi dengan jumlah perkiraan 33,6 juta jiwa (23%), kemudian bus dengan 24,7 juta jiwa (16,9%), kereta api 23,6 juta jiwa (16,1%), pesawat terbang 19,7 juta jiwa (13,6%), sepeda motor 12,7 juta jiwa (8,7%) dan sisanya kendaraan lain.
Jumlah Pemudik Diprediksi Turun
Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia memprediksi, jumlah pemudik Lebaran tahun ini turun drastis dibandingkan tahun lalu. Bahkan, selisihnya bisa mencapai puluhan juta jiwa.
Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri mengatakan, pihaknya telah melakukan hitung-hitungan total pemudik Lebaran tahun ini. Menurutnya, 52% masyarakat Indonesia akan terlibat dalam ‘perayaan’ akbar tersebut.
“Tahun ini, diperkirakan ada 146,47 juta orang yang akan melakukan mudik ke kampung halaman. Jumlah pemudik kali ini turun 24,3% atau sekitar 47,13 juta jiwa dibandingkan tahun lalu,” ujar Komjem Ahmad Dofiri dikutip dari detikOto, Selasa (18/3).
(ara/ara)
-

Polemik UU TNI, Menkum: Masyarakat Bisa Ajukan Judicial Review
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan masyarakat bisa melakukan judicial review terhadap revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini sebagai respons atas keresahan masyarakat atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI.
“Berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang TNI yang baru disahkan kemarin. Kemudian biarkan dia akan diuji, apakah benar kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan,” kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Menurut Supratman, revisi UU TNI 2025 kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto agar selesai diundangkan, setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Presiden dikatakan akan segera menandatangani UU TNI 2025.
Setelah diundangkan, Supratman mempersilakan masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU TNI yang baru guna menguji peraturan perundang-undangan tersebut.
“Semuanya boleh (judicial review), karena kita punya struktur ketatanegaraan yang baku. DPR bersama pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang, tetapi juga ada lembaga lain yang boleh melakukan uji materi,” ucapnya.
Supratman juga kembali menegaskan RUU TNI 2025 tidak menghidupkan kembali dwifungsi militer. Revisi, katanya, hanya mencakup tiga poin utama, yaitu tugas pertahanan, usia pensiun prajurit, dan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga tertentu.
Dalam revisi ini, tidak ada perubahan signifikan dalam penempatan prajurit TNI di ranah sipil, kecuali perluasan jumlah kementerian/lembaga dari 10 menjadi 15 instansi.
“Kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI kan enggak ada. Justru memberi batasan kepastian terkait dengan jabatan mana yang boleh diisi oleh militer di dalam jabatan sipil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Supratman menekankan revisi UU TNI tidak dilakukan melalui pembahasan kilat, melainkan sudah dikaji dari periode sebelumnya. Menyoal banyaknya gelombang protes, dia menyebut ini merupakan bagian dari demokrasi.
“Kan cuma tiga pasal. Enggak ada krusial pasal ini. UU TNI ini dahulu saya yang inisiasi itu tahun 2024, tidak jadi. waktu itu karena memang pemerintah belum menyelesaikannya DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), karena itu menjadi carry over di periode sekarang,” tandasnya terkait UU TNI.
-

Lindungi Anak di Ruang Digital, Menkomdigi Berharap Anak Tidak Punya Akun Sosmed Sendiri – Halaman all
Mudahnya akses digital oleh anak dan tanpa perlindungan yang kuat, anak-anak kian rentan menjadi korban eksploitasi dan kejahatan daring.
Tayang: Sabtu, 22 Maret 2025 06:24 WIB
Lita Febriani/Tribunnews.com
PERLINDUNGAN ANAK – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (21/3/2025). Regulasi mengenai perlindungan anak di ruang digital tengah dirumuskan bersama para stakeholder. (Tribunnews.com/Lita Febriani).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Banyaknya kejahatan di sosial media, mulai dari judi online, perundungan, pornografi hingga kekerasan seksual makin mengancam anak-anak Indonesia di ruang digital.
Mudahnya akses digital oleh anak dan tanpa perlindungan yang kuat, anak-anak kian rentan menjadi korban eksploitasi dan kejahatan daring.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, berencana membentuk regulasi perlindungan anak di ruang digital.
“Bahasa yang tepat adalah pembatasan akun anak di ruang digital, khususnya untuk sosial media. Jadi anaknya tetap kalau menggunakan harus didamping orang tua itu boleh,” tutur Meutya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Menkomdigi memastikan, pihaknya tidak membatasi anak akan kemajuan teknologi, akan tetapi tidak dibolehkan berselancar di media sosial sendiri tanpa pendampingan.
“Ibaratnya di dunia nyata kita tidak mungkin biarkan anak-anak kita keluar rumah di daerah yang begitu rawan kesendirian. Kira-kira konsepnya seperti itu,” ungkapnya.
Melalui regulasi tersebut, anak-anak nantinya tidak akan diperbolehkan memiliki akun media sosial sendiri dengan alasan apapun.
Komdigi terus berkoordinasi dengan operator dan stakeholder lain dalam menyusun regulasi Perlindungan Anak di Ruang Digital tersebut.
“Seluruh operator kemarin juga kita ajak diskusi untuk selesaikan ini bersama-sama,” ucap Menkomdigi Meutya.
“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}Berita Terkini
-

Polisi Tangkap WNA Pembawa 12 Kilogram Sabu di Pelabuhan Bakauheni
LAMPUNG – Personel Satres Narkoba, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung menangkap Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia yang membawa 12 kilogram (kg) narkoba jenis sabu-sabu di Pelabuhan Bakauheni.
“Yang terbaru pada 17 Maret 2025 kemarin polisi berhasil melakukan pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional yang diduga masih jaringan Ferdy Pratama,” kata Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika dilansir ANTARA, Jumat, 21 Maret.
Penangkapan tersebut terjadi pada saat anggota penjaga pintu masuk pelabuhan menerima informasi terkait adanya percobaan penyelundupan narkoba menuju Pulau Jawa.
“Pelaku menggunakan bus dari Medan, kemudian petugas yang berjaga di pintu masuk pelabuhan atau tempat pemeriksaan berhasil mengamankan satu orang kurir asal negara Malaysia yang membawa 12 kg Sabu yang dimasukkan ke dalam tasnya, dari hasil pendalaman pelaku termasuk ke dalam jaringan Ferdy Pratama,” sambungnya.
Kepolisian terus memperketat pengawasan di area pintu keluar masuk Pelabuhan Bakauheni.
Kawasan Pelabuhan khusunya di Pelabuhan Bakauheni, menjadi salah satu titik rawan penyelundupan barang terlarang, karena area tersebut adalah tempat keluar masuk dan pintu gerbang pulau Sumatera.
“Kami terus meningkatkan pengawasan di Pelabuhan Bakauheni sebagai pintu gerbang Sumatera untuk mencegah peredaran narkoba,” ujarnya.
Atas kasus tersebut, pelaku kini dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana mati.
-
/data/photo/2025/03/19/67da91dd5fc7c.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemerintah Targetkan Bangun 80.000 Koperasi Desa Tahun Ini
Pemerintah Targetkan Bangun 80.000 Koperasi Desa Tahun Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000
Koperasi Desa Merah Putih
pada tahun ini.
Menteri Koperasi (Menkop)
Budi Arie Setiadi
mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini tengah dimatangkan.
“Tadi Pak Presiden sudah sampaikan, salah satunya adalah Koperasi Desa Merah Putih jumlahnya 80.000 Koperasi Desa. Jadi bukan 70.000, (tapi) 80.000 Koperasi Desa. Targetnya tahun ini membentuk Koperasi Desa Merah Putih, 80.000,” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Budi berharap, Inpres mengenai Koperasi Desa Merah Putih itu segera keluar dalam waktu dekat. Sebab, beleid itu akan menjadi dasar eksekusi kebijakan ini.
Namun ia menegaskan, pendirian Koperasi juga diselaraskan dengan kearifan lokal di wilayah masing-masing.
“Setiap desa kan kondisinya beragam, ada desa petani, ada nelayan, ada desa yang juga agak terluar, tertinggal. Jadi kita perlu untuk menyelaraskan dengan kearifan lokal Indonesia, itu pasti berbeda setiap desa,” tutur Budi.
Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih akan berperan memajukan desa dan menyejahterakan rakyat lewat kegiatan ekonominya.
Hal ini lanjutnya, turut berkontribusi dalam
pengentasan kemiskinan
dan kemiskinan ekstrem.
“(Koperasi desa) menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang sebanyak 3,1 juta desa. Tunggu saja (launching-nya), ada (pilot project),” jelas Budi.
Sebelumnya diberitakan, setiap koperasi desa akan dilengkapi dengan bangunan multifungsi, seperti kantor koperasi, outlet penjualan sembako (barang konsumsi), dan outlet simpan pinjam (modal kerja rakyat desa).
Lalu, ada pula outlet klinik dan obat, gudang (saprodi dan offtaker), serta truk untuk mendukung mobilisasi logistik desa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

