Xcloud.id

Blog

  • Hampers Mega Mendung Cirebon, Pilihan Unik Sambut Lebaran 2025

    Hampers Mega Mendung Cirebon, Pilihan Unik Sambut Lebaran 2025

    Vera mengatakan, pemesan hampers juga tidak hanya di momen hari raya idul fitri saja. Hampers miliknya banyak dipesan instansi baik pemerintah maupun swasta untuk dijadikan tanda mata atau kenang-kenangan.

    “Alhamdulillah selama kami beroperasi pasar hampers cukup bagus apalagi kalau kami kan desain sendiri ya jadi isi dalam hampers dipastikan tidak sama dengan yang lain,” ujarnya.

    Selama 30 tahun beroperasi, Vera mengaku sudah mendapat banyak pesanan dari pelanggan individu maupun instansi. Bahkan, kiriman hampers atau produk kerajinan lain karya Umae Tris tersebut memiliki pasar tersendiri.

    Hingga saat ini, usaha yang digelutinya menjadi salah satu tempat yang kerap dikunjungi para wisatawan yang berwisata di Cirebon. Vera mengatakan, Umae Tris menjadi pusat oleh-oleh khusus kerajinan tangan yang ada di Cirebon.

  • Polda Kepri Geledah Kantor BP Batam, Terkait Dugaan Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar

    Polda Kepri Geledah Kantor BP Batam, Terkait Dugaan Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar

    Status perkara saat ini telah memasuki tahap penyidikan, dan SPDP telah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau atas nama 7 terlapor.Sebanyak 75 saksi telah diperiksa dalam perkara ini.”

    Selanjutnya, tim penyidikan akan meminta bantuan teknis kepada beberapa ahli, termasuk meminta perhitungan kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

    Meskipun proses penyidikan telah berjalan intensif dan penggeledahan telah dilakukan di beberapa lokasi, hingga saat ini belum ada satu orang pun yang ditetapkan sebagai tersangka atau dilakukan penahanan. Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri masih fokus pada pengumpulan bukti-bukti yang kuat dan mendalam sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya.

    Polda Kepri akan berkomitmen penuh dalam mendukung Program Asta Cita, khususnya dalam aspek penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Salah satu fokus utama dalam program ini adalah memastikan tidak adanya kebocoran anggaran negara dalam proses pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol. Zahwani Pandra menjelaskan bahwa penyelidikan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Kepri dalam mengawal tata kelola keuangan negara agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

    “Kami akan terus mengawal proses hukum secara profesional guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Polda Kepri berkomitmen mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad.

    Kabidhumas Polda Kepri juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk memberikan dukungan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada aparat penegak hukum. Setiap perkembangan akan kami sampaikan secara resmi melalui Bidhumas Polda Kepri,” tutur Kabidhumas Polda Kepri, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad.

    Pasal yg dipersangkakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana

    “Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana yang tegas bagi para pelaku yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi,” tutupnya

  • Eksekusi Putusan Harus Segera Dijalankan

    Eksekusi Putusan Harus Segera Dijalankan

    loading…

    DPR menyebut eksekusi putusan MA yang mengabulkan PK PT Antam Tbk terhadap Crazy Rich Surabaya Budi Said harus segera dijalankan. Foto/SindoNews.

    JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Andi Muzakkir Aqil menanggapi hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) PT Aneka Tambang (Antam), Tbk terhadap Crazy Rich Surabaya Budi Said. Putusan PK kedua tersebut bersifat mengikat sehingga tidak dapat menunda eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

    “Setelah Antam menang PK kedua, tugas selanjutnya adalah bagaimana memastikan eksekusi berjalan dengan lancar. Percuma menang kalau misalnya eksekusinya nanti terkendala,” kata Muzakkir, Rabu (19/3/2025).

    Tidak hanya itu, politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan dampak putusan PK Mahkamah Agung terhadap aset-aset Budi Said. Aset crazy rich asal Surabaya itu bisa langsung diblokir dan disita untuk membayar kerugian PT Antam. “Selain itu, aset-aset Budi Said juga diblokir dan dipergunakan untuk membayar denda dan uang pengganti,” ucapnya.

    Muzakkir juga menegaskan posisi PK kedua yang diajukan PT Antam. Menurut Muzakkir, putusan PK kedua sah dan harus langsung dijalankan.

    “Peninjauan kembali (PK) kedua diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. PK kedua dapat diajukan jika terdapat dua putusan yang saling bertentangan. Dan juga sudah sesuai dengan hukum acara. Oleh karenanya kemenangan Antam di PK kedua itu sah,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan PK yang diajukan PT Antam Tbk. dalam kasus melawan Budi Said.

    Adapun putusan tertanggal 11 Maret dengan nomor 815 PK/PDT/2024 itu membatalkan putusan PK 1 yang sebelumnya dimenangkan crazy rich asal Surabaya itu. Sidang putusan ini diketok ketua majelis hakim Suharto, dengan 4 anggota majelis hakim lainnya, yakni Syamsul Ma’arif, Prof. Hamdi, Lucas Prakoso, dan Agus Subroto.

    “Amar putusan kabul PK, batal PK 1, adili kembali, tolak gugatan,” demikian bunyi putusan yang disampaikan MA melalui laman resminya, Minggu, 16 Maret 2025.

  • Kejati Ungkap Dugaan Korupsi Rp 65 M dalam Dana Hibah Dispendik Jatim Tahun 2017

    Kejati Ungkap Dugaan Korupsi Rp 65 M dalam Dana Hibah Dispendik Jatim Tahun 2017

    Surabaya (beritajatim.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah barang dan jasa untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang dikelola Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur pada tahun anggaran 2017.

    Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati, menyatakan bahwa perhitungan kerugian negara akibat kasus ini masih dalam proses oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Timur.

    “Setelah ditemukan bukti awal yang cukup, Kejati meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-334/M.5/Fd.2/03/2025 tanggal 3 Maret 2025,” ujar Mia.

    Dugaan Penyimpangan dalam Dana Hibah

    Kasus ini berawal dari penyelidikan yang dilakukan Kejati Jatim berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-33/M.5/Fd.1/01/2025 tanggal 6 Januari 2025.

    Dalam proses tersebut, tim penyidik telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk 25 kepala sekolah SMK Swasta penerima hibah di 11 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Selain itu, Kejati juga meminta keterangan dari beberapa pejabat terkait, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Kepala Biro Hukum Provinsi Jatim, Kabid SMK Dispendik Jatim selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Pemprov Jatim. Tak hanya itu, vendor penyedia barang dan jasa juga turut diperiksa.

    Menurut Mia, pada tahun 2017 Dispendik Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 65 miliar untuk belanja hibah barang dan jasa bagi SMK Swasta. Penyaluran dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/386/KPTS/013/2017 yang diterbitkan pada 21 Juli 2017. Namun, dalam implementasinya, ditemukan dugaan penyimpangan.

    Pembagian Proyek dan Dugaan Mark-Up

    Dana hibah tersebut dibagi menjadi dua paket proyek, yaitu:

    Paket I: Melibatkan 12 SMK Swasta dan dimenangkan oleh PT Desina Dewa Rizky dengan nilai kontrak Rp 30,5 miliar. Kontrak ini ditandatangani oleh Hudiyono sebagai PPK dan Djono Tehyar sebagai Direktur PT Desina Dewa Rizky.

    Paket II: Melibatkan 13 SMK Swasta dan dimenangkan oleh PT Delta Sarana Medika dengan nilai kontrak Rp 33 miliar. Kontrak ini ditandatangani oleh Hudiyono sebagai PPK dan Subagio (almarhum) sebagai Direktur PT Delta Sarana Medika.

    Dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa barang yang diterima beberapa sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan jurusan, tidak sesuai dengan SK Gubernur, serta terdapat indikasi mark-up harga yang berpotensi merugikan keuangan negara.

    Penyidikan dan Penggeledahan

    Kejati Jatim menyoroti dugaan pelanggaran terhadap sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD, serta Pergub Jatim Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bansos.

    Sebagai bagian dari penyidikan, pada Rabu (12/3/2025) pukul 10.00 WIB, tim penyidik Kejati Jatim melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Surabaya, termasuk Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kantor penyedia barang/jasa, dan dua rumah yang diduga terkait proyek hibah ini.

    Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan berbagai dokumen serta barang bukti elektronik seperti ponsel dan laptop yang berkaitan dengan proyek ini. “Dokumen dan barang bukti yang ditemukan akan disita untuk memperkuat alat bukti dalam perkara ini,” tegas Mia.

    Saat ini, Kejati Jatim terus mengumpulkan alat bukti dengan memeriksa saksi, meminta keterangan ahli, serta berkoordinasi dengan BPKP untuk memastikan besaran kerugian negara dalam kasus ini. [uci/ted]

  • Pemerintah serahkan kunci rumah guru serentak pada 25 Maret mendatang

    Pemerintah serahkan kunci rumah guru serentak pada 25 Maret mendatang

    …Tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru, kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (19/3)

    Djakarta, 29/9/1950 (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) segera menyerahkan kunci rumah subsidi untuk guru berjumlah 20 ribu unit di berbagai wilayah secara serentak pada 25 Maret mendatang.

    “Tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (19/3).

    Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan penyerahan kunci rumah untuk guru akan dilakukan di berbagai wilayah, antara lain Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Kupang, Bangkalan, dan Jayapura.

    Ara merinci ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun pada 25 Maret mendatang, penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Ara menjelaskan bahwa rumah subsidi untuk guru akan memiliki skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

    Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

    Adapun total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

    Dalam pertemuan Ara dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kapolda Ungkap Jarak Tembakan Penembakan 3 Anggota Polisi yang Diduga Dilakukan Dua Oknum TNI

    Kapolda Ungkap Jarak Tembakan Penembakan 3 Anggota Polisi yang Diduga Dilakukan Dua Oknum TNI

    Liputan6.com, Lampung – Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helmy Santika mengungkapkan bahwa jarak tembakan terhadap tiga anggota polisi yang tewas saat penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, sangat dekat. Penembakan itu diduga dilakukan oleh dua oknum anggota TNI.

    Berdasarkan keterangan saksi, termasuk seorang warga sipil berinisial Z, yang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pemain judi sabung ayam, jarak tembak bervariasi antara 6 hingga 13 meter. Fakta ini juga diperkuat dengan hasil autopsi dan prarekonstruksi di lokasi kejadian.

    “Saksi Z adalah penjudi yang datang ke lokasi karena diundang oleh oknum Kopka B. Saksi mengetahui bahwa oknum tersebut merupakan anggota TNI,” kata Irjen Pol Helmy dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (19/3/2025).

    Saksi Z juga menyebut bahwa dua oknum TNI, Kopka B dan Peltu L, membawa senjata api, termasuk senpi laras panjang. Hal ini diperkuat oleh empat anggota polisi yang melihat langsung kedua oknum tersebut melepaskan tembakan.

    Sementara itu, Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis memastikan pihaknya akan bekerja sama dengan Polda Lampung untuk mengusut kasus ini.

    “Kami akan menelusuri asal senjata dan melakukan uji balistik untuk memastikan kecocokan dengan proyektil yang ditemukan,” ujar Ujang.

    Di sisi lain, tim forensik Polda Lampung sebelumnya telah menyelesaikan autopsi terhadap ketiga anggota Polri yang gugur. Kasubbid Dokpol Polda Lampung, AKBP drg Legowo, menjelaskan bahwa hasil autopsi mengonfirmasi penyebab kematian akibat luka tembak.

    “AKP Anumerta Lusiyanto mengalami luka tembak di dada kanan dengan proyektil ditemukan di rongga dada kiri. Aipda Anumerta Petrus terkena tembakan di mata kiri dengan proyektil bersarang di tempurung kepala. Sedangkan Briptu Anumerta Ghalib mengalami luka tembak di bibir yang menembus rongga mulut dan ditemukan proyektil di tenggorokan serta tempurung kepala belakang,” ungkap Legowo.

    Kasus ini masih dalam penyelidikan intensif oleh Polda Lampung dan TNI untuk mengungkap seluruh fakta yang terjadi di lapangan.

     

  • Daftar 13 Perwira TNI Memasuki Pensiun usai Mutasi TNI Maret 2025, Ini Nama-namanya

    Daftar 13 Perwira TNI Memasuki Pensiun usai Mutasi TNI Maret 2025, Ini Nama-namanya

    loading…

    Terdapat 13 Perwira TNI yang memasuki masa pensiun setelah pengumuman mutasi TNI Maret 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Terdapat 13 Perwira TNI yang memasuki masa pensiun setelah pengumuman mutasi TNI Maret 2025. Mereka yang memasuki usia pensiun telah dipindahtugaskan ke Pati Markas Besar TNI.

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi di tahun 2025. Total 86 Perwira TNI dirotasi sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 tanggal 14 Maret 2025.

    Dari total tersebut, tercatat 13 Perwira yang akan meninggalkan militer tahun ini, dengan rincian 5 Perwira TNI AD, 3 Perwira TNI AL, dan 5 Perwira TNI AU.

    Daftar 13 Perwira TNI Memasuki Pensiun usai Mutasi TNI Maret 20251. Mayjen TNI Haryanto
    Jabatan lama : Pa Sahli Tk III KSAD
    Jabatan baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

    2. Mayjen TNI Dr dr Sukirman
    Jabatan lama : Waka RSPAD Gatot Soebroto
    Jabatan baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

    3. Mayjen TNI dr Akhmad Rusli Budi A
    Jabatan lama : Kakommed RSPAD Gatot Soebroto
    Jabatan baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

    4. Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin
    Jabatan lama : Tenaga Ahli Pengajar Bid Kewaspadaan Nasional Lemhannas
    Jabatan baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

    5. Brigjen TNI Hendi Setiawan
    Jabatan lama : Dirlitbang Pusjianstralitbang TNI
    Jabatan baru : Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun)

    6. Laksda TNI Poedji Santoso
    Jabatan lama : Kapusku TNI
    Jabatan baru : Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

    7. Laksda TNI Ribut Eko Suyatno
    Jabatan lama : Deputi Bid Ops Pencarian, Pertolongan, dan Kesiapsiagaan BNPP
    Jabatan baru : Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun)

  • Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha – Page 3

    Prabowo Perintahkan TNI-Polri Tindak Ormas yang Pungli Pengusaha – Page 3

    Noel mengatakan penyerapan tenaga kerja menjadi terhambat dan rencana investasi menjadi gagal karena ulah ormas bergaya preman. Dampak yang ditimbulkan gegara ormas bergaya preman tersebut merugikan banyak pihak.

    “Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” kata Noel.

    Noel berencana bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berkoordinasi ihwal ulah ormas bergaya preman yang menghambat jalannya investasi dan penyerapan tenaga kerja.

    “Saya akan menemui kapolri secara khusus membicararakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respons yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” katanya.

  • Pengamat Sebut Butuh Komitmen Kuat Presiden Prabowo Usut Kasus Terorganisir Mafia Migas di Pertamina

    Pengamat Sebut Butuh Komitmen Kuat Presiden Prabowo Usut Kasus Terorganisir Mafia Migas di Pertamina

    Liputan6.com, Yogyakarta – Beberapa waktu terakhir kasus dugaan Mega Korupsi Pertamina yang merugikan uang negara mencapai hampir Rp. 1.000 triliun menjadi perbincangan masyarakat karena melibatkan jaringan terorganisir mafia migas yang melibatkan elit pemerintahan, aparat keamanan, pengusaha dan para pembantunya.

    Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menganalisis semenjak beredarnya rekaman di media sosial soal korupsi itu hingga kini tidak ada pihak yang menyangkal atau membenarkan soal itu.

    “Jaringan terorganisirnya ini serupa dengan mafia migas yang beroperasi di Petral, anak perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Singapura. Saat itu, Tim Anti Mafia Migas, yang diketuai oleh Almarhum Faisal Basri, mengendus perampokan uang negara melalui modus bidding dan markup blending impor BBM Premium (RON 88) yang dilakukan oleh Petral”, ujar Dosen Sekolah Vokasi UGM di Kampus UGM, Jumat 14 Maret 2025

    Fahmi mengaku menyayangkan kelanjutan hasil endusan Tim Anti Mafia Migas saat itu karena tidak memiliki kewenangan penyidikan dan hanya melaporkan temuan kepada KPK. Saat penyerahan hasil temuan itu, dalam diskusinya KPK mengaku memiliki informasi serupa namun tidak menemukan alat bukti, dan sulit menyelidiki lantaran Petral berada di Singapura dengan posisi di luar teritorial Indonesia.

    Fahmi mengatakan Tim Anti Mafia Migas pun akhirnya hanya merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan impor BBM Premium, yang menjadi sasaran perampokan dan membubarkan Petral saat itu.

    “Petral memang telah menjadi sarang Mafia Migas, dan pada saat itu, Presiden Joko Widodo setuju dan mendukung pembubaran Petral,” terangnya.

    Fahmi mengatakan sejak saat itu, penyidikan kasus Petral dihentikan dan tidak ada satu yang menjadi tersangka. Untuk itu, agar penyidikan mega korupsi Pertamina tidak terhenti seperti kasus Petral, Presiden Prabowo seharusnya memiliki komitmen kuat soal ini.

    “Semua tentu berharap Presiden Prabowo berkomitmen dan serius membongkar ini, dan siapa pun yang terlibat dalam jaringan terorganisir harus ditindak tegas secara hukum”, harap Mantan Anggota tim Anti Mafia Migas.

     

    Putus Cinta, Pemuda Kebumen Nekat Sebar Foto Syur Mantan Pacarnya

  • Kapolda Lampung Pertanyakan Julukan ‘Texas’ untuk Lokasi Penggerebekan Sabung Ayam di Way Kanan

    Kapolda Lampung Pertanyakan Julukan ‘Texas’ untuk Lokasi Penggerebekan Sabung Ayam di Way Kanan

    Liputan6.com, Lampung – Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika mempertanyakan julukan “Texas” yang disematkan pada lokasi penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

    Menurut Helmy, lokasi tersebut berada di kawasan terpencil, tepatnya di tengah Hutan Tanaman Industri (HTI) Register 44 di Kabupaten Way Kanan.

    Dia menegaskan bahwa penyebutan “Texas” yang identik dengan wilayah berkriminalitas tinggi dan minim penegakan hukum tidak tepat untuk menggambarkan tempat tersebut.

    “Yang dimaksud daerah Texas itu apa sih? Kalau Texas sekarang mungkin sudah dipenuhi gedung-gedung, sedangkan lokasi ini adalah tempat judi sabung ayam,” ujar Helmy saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (19/3/2025).

    Ia menjelaskan bahwa jarak dari pusat Kabupaten Way Kanan, Blambangan Umpu, ke lokasi kejadian memakan waktu sekitar empat sampai lima jam perjalanan. Selain itu, akses menuju arena sabung ayam yang dikelilingi perkebunan karet dan tebu masih berupa jalan tanah merah.

    “Jadi memang sangat terpencil, dan di lokasi itu hanya ada satu rumah. Ini berada di kawasan HTI Register 44,” ungkapnya. 

    Lebih lanjut, Helmy mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, lokasi judi sabung ayam tersebut dikelola oleh seorang anggota TNI yang kini telah diamankan.

    “Namun, semua ini masih perlu pendalaman. Kita harus mengunci setiap fakta dengan alat bukti agar tidak ada informasi yang simpang siur,” dia menandaskan.