Xcloud.id

Blog

  • Polisi Peras 12 Kepsek di Sumut, Barang Bukti Uang Rp 400 Juta Ditemukan di Mobil Kompol Ramli – Halaman all

    Polisi Peras 12 Kepsek di Sumut, Barang Bukti Uang Rp 400 Juta Ditemukan di Mobil Kompol Ramli – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kortas Tipikor Polri menyita barang bukti berupa uang tunai Rp 400 juta dalam kasus pemerasan yang dilakukan dua anggota Polda Sumatera Utara (Sumut) terhadap 12 kepala sekolah (Kepsek) SMK Negeri.

    Uang Rp 400 juta tersebut merupakan barang bukti dari tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Sumut.

    Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Cahyono Wibowo mengatakan barang bukti uang Rp 400 juta tersebut ditemukan dalam koper yang disimpan di mobil.

    “Pada saat dia kita mau lakukan upaya paksa penangkapan itu. Mobilnya ada di bengkel dan di bengkel itu ada duit dalam koper,” ucap Cahyono saat jumpa wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025) malam.

    Kakortas berujar uang tersebut berada di mobil milik Kompol Ramli.

    Dalam kasus ini, Kortas Tipikor Polri menetapkan dua tersangka.

    Pertama, Kompol Ramli, mantan PS Kasubdit Tipikor Dirkrimsus Polda Sumut.

    Kedua, Brigadir BSP mantan penyidik pembantu pada Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut.

    Pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi ini.

    “Nanti akan berkembang, tidak hanya sampai di situ karena dari fakta yang berkembang ini ada pihak lain juga yang punya peran cukup signifikan, sehingga ini bisa kita minta pertanggung jawaban,” ucap Irjen Cahyono.

    Cahyono mengatakan nilai pemerasan terhadap 12 kepala sekolah yang dilakukan oknum polisi tersebut mencapai Rp 4,7 miliar.

    Diketahui operasi penangkapan dua personel Polda Sumut tersebut sempat gagal.

    Penangkapan keduanya gagal karena diduga bocor.

    Tak hilang akal, Polri menerjunkan Paminal untuk meringkus dua oknum polisi tersebut.

    Saat ini kedua mantan anggota tersebut ditahan di Rutan Bareskrim Polri.

    Keduanya juga mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka mereka di Pengadilan Negeri Medan.

    Atas perbuatan tersebut, kedua tersangka disangkakan dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    UU tersebut diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

  • Menpar Widiyanti Paparkan Strategi Sambut Libur Lebaran 2025

    Menpar Widiyanti Paparkan Strategi Sambut Libur Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mempaparkan upaya serta langkah strategi dalam menyambut dan menghadapi periode libur Lebaran Idulfitri dan mudik. Upaya ini menurutnya selaras dengan arahan dengan Presiden Prabowo Subianto guna memastikan periode Lebaran 2025 yang aman, tenang, dan menyenangkan.

    “Upaya tersebut adalah penurunan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi di seluruh Indonesia sebesar 13-14% dengan pemesanan dimulai pada awal Maret 2025 untuk periode perjalanan 24 Maret hingga 7 April 2025. Ini dilakukan untuk mendorong perjalanan wisatawan nusantara yang terjangkau,” katanya saat acara jumpa pers di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Penurunan harga tiket pesawat ini, diharapkan Menpar Widiyanti dapat memberikan kesempatan sekaligus memudahkan masyarakat untuk merencanakan mudik atau berwisata dengan biaya yang lebih terjangkau.

    Kementerian Pariwisata (Kemenpar) juga telah bekerja sama dengan para pelaku usaha untuk menghadirkan beragam promosi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berwisata selama libur Lebaran 2025.

    “Dua kampanye yang telah kami luncurkan dirancang untuk mendorong masyarakat dalam mengeksplorasi berbagai destinasi wisata di sepanjang jalur mudik atau di sekitar kampung halaman mereka,” ujar Widiyanti.

    Selain itu, sejumlah event di penjuru Indonesia juga digelar agar bisa semakin memperkuat daya tarik wisata. Misalnya, Aceh Ramadan Festival dan Festival rakik-rakik yang keduanya merupakan event yang terpilih untuk kurasi Karisma Event Nusantara (KEN) 2025.

    Sedangkan dalam mengantisipasi kemungkinan lonjakan wisatawan dan mendorong kesiapan daerah, Kemenpar telah menerbitkan surat imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia untuk mempersiapkan destinasi wisata dalam menerima lonjakan wisatawan.

    “Melalui surat ini, saya mengimbau kepada pemda, asosiasi, dan pelaku usaha untuk memberikan pelayanan prima serta memastikan keselamatan dan keamanan wisatawan. Surat ini juga makin diperkuat dengan adanya Surat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, yang isinya memberikan imbauan untuk melaksanakan penilaian risiko, dan penyiapan tempat istirahat bagi pengemudi sarana transportasi,” jelas Menpar Widiyanti.

    Ia juga menjelaskan, proyeksi pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada Lebaran 2025 oleh Kementerian Perhubungan mencapai angka 146 juta perjalanan. Dengan rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara per perjalanan sebesar Rp 2,57 juta, maka perputaran ekonomi yang terjadi selama periode Lebaran 2025 diproyeksi dapat mencapai Rp 375,2 triliun.

  • Maruarar usul ke Prabowo lahan sitaan BLBI di Karawaci dibangun rumah

    Maruarar usul ke Prabowo lahan sitaan BLBI di Karawaci dibangun rumah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan ke Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan aset menganggur, salah satunya lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Karawaci, Tangerang untuk dibangun rumah.

    Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara meminta agar aset-aset Negara yang tidak dimanfaatkan, seperti lahan menganggur milik BUMN, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, hingga milik eks debitur BLBI dapat dimaksimalkan untuk penyediaan rumah.

    “Di Dirjen Kekayaan Negara, di bawah Kementerian Keuangan, itu yang paling cepat yang eks BLBI, yang ada di Lippo Karawaci, sebelah lapangan golf, itu akan segera kita manfaatkan,” kata Ara saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam (19/3).

    Ara menjelaskan lahan milik eks debitur BLBI, PT Lippo Karawaci tersebut segera dimanfaatkan karena merupakan lahan menganggur, berstatus “clean and clear” atau tidak bersengketa, dan tidak ada masyarakat yang tinggal di lahan tersebut.

    Adapun pemanfaatan aset menganggur Negara ini dalam rangka percepatan program penyediaan 3 juta rumah.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Ara menjelaskan lahan eks BLBI di Karawaci itu memiliki total luas 3,7 hektare (ha) yang terdiri dari 3,5 ha pada satu hamparan dan sisanya di beberapa lokasi.

    Menurut dia, kawasan tersebut ideal karena sangat strategis dan tidak diduduki oleh masyarakat.

    Dalam rangka menindaklanjuti persoalan ini, Menteri PKP bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban dan Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja membahas konsep pembangunan perumahan di area-area eks BLBI dan tanah negara lainnya agar semua yang dilakukan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Bernadus Tokan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polisi Pastikan Penanganan Kasus Kematian Mahasiswa UKI Dilakukan Transparan – Page 3

    Polisi Pastikan Penanganan Kasus Kematian Mahasiswa UKI Dilakukan Transparan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly memastikan, akan terus bekerja secara maksimal serta transparan dalam menangani kasus kematian Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewengko.

    Diketahui, korban ditemukan tewas di lingkungan kampus pada Selasa 4 Maret 2025, tepatnya di Taman Perpustakaan UKI.

    Nicolas mengatakan, penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Timur mengutamakan prosedur ilmiah dan hasil yang akurat untuk memastikan kejelasan hukum.

    “Proses penyelidikan kami lakukan secara transparan, dengan memperhatikan setiap keterangan saksi, serta menunggu hasil autopsi dari RS Polri dan pemeriksaan Labfor,” kata Nicolas dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

    “Kami memahami bahwa banyak spekulasi yang beredar di masyarakat, namun kami pastikan bahwa kami bekerja dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme,” sambungnya.

    Sampai saat ini, polisi telah memanggil 34 orang saksi yang terdiri dari pihak UKI, rumah sakit yang menangani korban, serta sejumlah mahasiswa yang hadir pada saat kejadian.

    Selain itu juga termasuk di dalamnya saksi dari pihak penjual minuman keras, yang diduga turut berperan dalam kejadian tersebut.

    “Sebanyak 34 saksi telah memberikan keterangan dan kami akan terus melanjutkan proses ini. Namun, hasil akhir dari penyelidikan kami masih menunggu hasil autopsi dan pemeriksaan dari Laboratorium Forensik (Labfor) untuk memastikan faktor penyebab kematian korban,” jelasnya.

     

  • Menimbang Untung Rugi Hukuman Mati untuk Koruptor

    Menimbang Untung Rugi Hukuman Mati untuk Koruptor

    Liputan6.com, Semarang – Terungkapnya korupsi hingga ratusan triliun, membuka ruang diskusi penerapan hukuman mati. Kasus korupsi Pertamina, PT Timah, dan PT Antam, mencerminkan keresahan publik yang kian memuncak. 

    Banyak yang kemudian mengusulkan penerapan hukuman mati untuk menimbulkan rasa takut dan efek jera.

    Pakar hukum Prof Dr Henry Indraguna SH MH menilai persoalan tersebut bukan hanya soal lemahnya pelaksanaan aturan, tetapi juga desain sistem yang kerap dimanipulasi oleh politisi korup dan kekuatan finansial oligarki. 

    Ada pula yang mengusulkan penerapan hukuman mati ini bagi juga berlaku para aparat penegak hukum (APH). Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum, juga KPK. 

    “Hukuman mati, misalnya untuk penegak hukum, mungkin memberi efek jera sementara. Akan tetapi jika tanpa perbaikan sistem, korupsi akan terus berulang,” kata Prof Henry Indraguna SH MH.

    Menurutnya, kasus-kasus Mega korupsi seperti Jiwasraya, Pertamina, PT Timah, PT Antam menunjukkan pola bahwa pelaku utama di level atas sering lolos, sementara “pion” yang menjadi pelaksana justru dijadikan tumbal.

    Menuri tindakan menempatkan hukum di bawah politik, memungkinkan pemilik modal besar atau oligarki hitam mendanai politisi untuk melindungi kepentingan mereka. 

    “Selalu ada wacana, siapapun yang menduga justru malah diminta membuktikan. Padahal rakyat tak punya wewenang untuk membuktikan. Tak punya wewenang memeriksa saksi, bahkan tak punya akses untuk melakukan investigasi,” katanya.

     

    Ada Covid-19 Klaster TILIK di TEMANGGUNG

  • Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG

    Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu dalam Mining Forum dengan tema, “Industri Tambang di Tengah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Gejolak Dunia”, digelar di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Wamen Investasi: Danantara biayai DME untuk kurangi impor LPG
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 06:48 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan membiayai proyek dimethyl ether (DME) untuk mengurangi impor LPG.

    “Melalui Danantara, tentunya pemerintahan ini juga memiliki pemikiran untuk batu bara menjadi produk DME. Produk ini adalah produk pengganti LPG, yang banyak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat kita,” ucap Todotua dalam Mining Forum dengan tema, “Industri Tambang di Tengah Target Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Gejolak Dunia”, digelar di Jakarta, Selasa.

    Setiap tahunnya, lanjut dia, Indonesia melakukan impor LPG dengan angka yang cukup besar.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipaparkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno dalam forum yang sama, Indonesia mengimpor LPG sekitar 7–8 juta ton per tahun. Data tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

    Di satu sisi, Indonesia memiliki cadangan batu bara yang bisa diubah untuk menjadi DME guna menggantikan LPG.

    “Apabila program ini (DME) bisa kami laksanakan maka kami bisa mengurangi impor LPG ke depannya,” kata Todotua.

    Sebelumnya, proyek DME sempat mengalami kendala karena investor asing, seperti Air Products dari Amerika Serikat dan juga investor lainnya dari China, mundur dari kerja sama. Namun, kali ini pemerintah memastikan proyek akan berjalan tanpa ketergantungan pada modal asing.

    DME merupakan bahan bakar alternatif berbasis batu bara kalori rendah yang dirancang sebagai substitusi impor bahan bakar LPG.

    Proyek DME ini akan dikembangkan di beberapa lokasi, termasuk Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) di Indonesia kali ini tidak lagi bergantung pada investor asing.

    Bahlil, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3), mengatakan bahwa pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, akan membiayai proyek ini dengan sumber daya dalam negeri, baik melalui anggaran negara maupun swasta nasional.

    Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), investasi untuk proyek DME ini diperkirakan mencapai 11 miliar dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pengolahan batu bara menjadi DME.

    Sumber : Antara

  • Paus Fransiskus Membaik, Kini Tak Lagi Pakai Masker Oksigen

    Paus Fransiskus Membaik, Kini Tak Lagi Pakai Masker Oksigen

    Jakarta –

    Paus Fransiskus kini dalam kondisi lebih baik setelah sempat kritis. Paus sudah tidak lagi memakai masker oksigen untuk membantu bernapas.

    Dilansir AFP, Kamis (20/3/2025), pria berusia 88 tahun tersebut sudah membaik setelah lebih dari satu bulan dirawat di rumah sakit. Paus asal Argentina itu telah dirawat di rumah sakit Gemelli di Roma sejak 14 Februari 2025 lalu karena menderita pneumonia di kedua paru-parunya.

    Namun demikian, pihak Vatikan telah melaporkan kemajuan terkini setelah sebelumnya khawatir bahwa nyawanya bisa terancam.

    “Kondisi klinis Bapa Suci dipastikan membaik,” tulis Vatikan dalam buletin medis, yang sekarang hanya diterbitkan secara sporadis, alih-alih setiap hari, karena kesehatannya yang membaik.

    “Ia telah menghentikan ventilasi mekanis non-invasif dan juga mengurangi kebutuhan akan terapi oksigen aliran tinggi,” lanjut Vatikan seraya menambahkan bahwa ada kemajuan dalam fisioterapi motorik dan pernapasan Paus.

    Setelah serangkaian serangan pernapasan sebelumnya selama perawatan Paus di rumah sakit, pernapasannya telah membaik selama seminggu terakhir, dengan Vatikan pada hari Senin mengatakan bahwa ia menghabiskan beberapa saat untuk bernapas sendiri. Pada siang hari, ia mengandalkan kanula, tabung plastik yang dimasukkan ke dalam lubang hidungnya, untuk mengalirkan oksigen aliran tinggi, yang kini dikurangi oleh para dokter.

    Meskipun kondisinya baru-baru ini membaik, Vatikan belum mengatakan kapan ia bisa keluar dari rumah sakit. Pada akhir pekan, dikatakan bahwa sang Jesuit masih memerlukan terapi yang diberikan dari rumah sakit.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menkum tegaskan kekhawatiran dwifungsi dalam RUU TNI tidak terjadi

    Menkum tegaskan kekhawatiran dwifungsi dalam RUU TNI tidak terjadi

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    Menkum tegaskan kekhawatiran dwifungsi dalam RUU TNI tidak terjadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan kekhawatiran akan dihidupkannya kembali dwifungsi ABRI atau TNI dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) tidak terjadi.

    “Yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3).

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah guna melakukan sejumlah penyempurnaan terhadap draf RUU TNI.

    Menkum mengatakan kekhawatiran dihidupkannya kembali dwifungsi TNI melalui RUU TNI sebagaimana yang ia dapati ketika melakukan audiensi dengan para mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi terkait revisi UU TNI di Gerbang Pancasila, sisi belakang Kompleks Parlemen, Jakarta, sesaat sebelum dirinya menghadiri rapat.

    “Apa yang menjadi tuntutan teman-teman, adik-adik mahasiswa itu sudah didengar oleh pemerintah, oleh DPR, bahwa kekhawatiran tadi menyangkut soal kembalinya peran dwifungsi TNI ataupun ABRI di dalam revisi UU TNI sama sekali enggak terlihat,” ucapnya.

    Untuk itu, dia berharap dapat melakukan dialog lebih jauh lagi dengan publik guna menepis kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi TNI melalui RUU TNI.

    “Saya berharap nanti kita akan dialog lebih jauh lagi karena itu saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, saya akan sampaikan secara langsung bahwa kekhawatiran itu tidak terjadi,” tuturnya.

    Sebaliknya, dia menyebut RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dengan membatasi hanya 14 kementerian/lembaga yang boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif.

    “Kalau mau di luar yang 14 (K/L) yang ditentukan tadi, ya harus pensiun. Artinya, harus jadi orang sipil. Itu kan artinya supremasi sipil,” katanya.

    Dia menegaskan prajurit TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut maka harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas keprajuritan.

    “Itu di tempat-tempat yang lain tugasnya (TNI) juga hanya bantu. Nah, bagi prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil ya dari awal harus pensiun, sudah itu, tidak ada tawar menawar lagi, harus pensiun,” paparnya.

    Sebelumnya, Selasa (18/3), Menkum mengungkapkan hanya ada 14 kementerian/lembaga yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam RUU TNI.

    Dia mengatakan bahwa dalam penyusunannya, semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU tersebut. Namun ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

    “14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta

    Pada Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan RUU TNI pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.

    Sumber : Antara

  • Mulai Marak Modus Kejahatan Smishing, BRI Imbau Nasabah untuk Waspada dan Jaga Kerahasiaan Data Transaksi Perbankan

    Mulai Marak Modus Kejahatan Smishing, BRI Imbau Nasabah untuk Waspada dan Jaga Kerahasiaan Data Transaksi Perbankan

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengimbau nasabah untuk lebih waspada terhadap smishing, modus penipuan berbasis SMS yang semakin marak terjadi. Smishing merupakan teknik kejahatan digital yang digunakan pelaku untuk mencuri data perbankan dengan mengirim pesan singkat yang menyerupai komunikasi resmi dari pihak perbankan. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan menggunakan nomor pengirim yang menyerupai layanan pelanggan bank untuk meyakinkan korban.
     
    Atas maraknya modus penipuan tersebut, BRI mengimbau nasabah untuk selalu berhati-hati terhadap pesan yang menginformasikan transaksi mencurigakan, meminta verifikasi akun, atau menjanjikan hadiah tertentu. Pesan semacam ini umumnya mengandung tautan yang jika diklik, akan mengarahkan korban ke situs palsu yang dirancang menyerupai laman resmi perbankan.
     
    Situs tersebut akan meminta informasi seperti nomor kartu, PIN, kode OTP, masa berlaku kartu, CVC/CVV, user ID, dan password, yang dapat digunakan pelaku untuk mengakses rekening nasabah. Jika data tersebut diberikan, akan membuka ruang untuk pelaku kejahatan dapat mengakses rekening nasabah dan melakukan transaksi.

    Terkait dengan hal tersebut, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha, menegaskan bahwa kejahatan siber terus berkembang dengan pola yang semakin kompleks, sehingga kewaspadaan dan literasi digital menjadi faktor utama dalam melindungi keamanan perbankan.
     
    “BRI terus meningkatkan sistem keamanan untuk menghadapi berbagai ancaman siber yang terus berkembang. Kami juga mendorong nasabah untuk lebih berhati-hati dalam menerima pesan yang mencurigakan dan memastikan bahwa setiap transaksi hanya dilakukan melalui kanal resmi BRI,” ujar Arga. 
     
     

     
    Jika menerima pesan mencurigakan yang mengatasnamakan BRI, nasabah disarankan untuk tidak menanggapi atau meng-klik tautan yang disertakan dan selalu mengaktifkan notifikasi transaksi melalui aplikasi BRImo, SMS, ataupun Whatsapp Resmi BRI agar dapat langsung mendeteksi aktivitas mencurigakan.
     
    Selain itu, nasabah diharapkan untuk lebih waspada terhadap berbagai bentuk modus penipuan digital dan tidak memberikan informasi perbankan kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Segera lakukan perubahan password atau PIN BRImo serta ATM apabila terdapat indikasi bahwa informasi perbankan tersebut telah dibagikan kepada pihak yang tidak terverifikasi.
     
    Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan BRI, nasabah dapat menghubungi Contact BRI di 1500017 atau melalui WhatsApp Sabrina di 08121214017.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Ladang Ganja Terungkap di Bromo Tengger Semeru, Kemenhut Sebut Kasus Lama – Page 3

    Ladang Ganja Terungkap di Bromo Tengger Semeru, Kemenhut Sebut Kasus Lama – Page 3

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni angkat suara terkait penemuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Antoni menjelaskan, penemuan ladang ganja tersebut merupakan kerja sama Kemenhut, dalam hal ini Balai Besar TNBTS dengan aparat kepolisian.

    “Bahwa ladang ganja itu bukan hasil karya teman-teman Taman Nasional di sana. Tapi itu bekerja sama dengan kepolisian untuk menemukan ladangnya,” ujar Menhut Antoni di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Antoni menyebut, penemuan area ladang ganja ini dilakukan dengan menggunakan drone dan pemetaan bersama pihak kepolisian hingga Polisi Hutan. Dia mengatakan, hal ini sekaligus membantah isu yang mengaitkan penutupan TNBTS lantaran adanya lahan ganja.

    “Pakai drone segala macam, dan itu tidak terkait dengan penutupan taman nasional. Kan isunya ‘oh ditutup supaya ganjanya tidak ketahuan’. Justru dengan drone, dan temen-temen di Taman Nasional yang menemukan titiknya bersama Polhut, itu kita cabut dan menjadi barang bukti yang kita bawa ke polisi,” ujar Antoni.

    “Insyaallah staf kami tidak ada yang begitu. Ada juga paling nanam singkong,” sambungnya.