Xcloud.id

Blog

  • PT Djarum berikan THR bagi 50.553 pekerja di 8 daerah

    PT Djarum berikan THR bagi 50.553 pekerja di 8 daerah

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    PT Djarum berikan THR bagi 50.553 pekerja di 8 daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 50.552 pekerja PT Djarum mendapatkan tunjangan hari raya (THR) yang dibagikan hari ini Rabu (19/3) secara transfer ke rekening masing-masing untuk pekerja harian sedangkan Kamis (20/3) untuk pekerja borongan. Dimana puluhan ribu pekerja tersebut berasal dari berbagai daerah yakni Kudus, Pati, Rembang, Jepara, Temanggung, Sragen, Karanganyar dan Sukoharjo dengan total THR mencapai Rp. 130, 5 miliar.

    Purwono Nugroho Senior Manager Public Affairs PT Djarum mengatakan pembagian THR tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini THR dibayarkan dengan cara langsung ditransfer 10096 ke rekening bank masing-masing pekerja. Dengan cara ini diharapkan menjadi lebih aman dan tertib.

    “Kami berharap dengan telah diterimanya THR ini dapat membantu para pekerja untuk mempersiapkan kebutuhan Hari Raya dan dapat merayakan hari raya Idul Fitri 1446 H dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga”, ujarnya di Kantor Pusat PT Djarum seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Kamis (20/3).

    Dijelaskan, terkait pembagian THR melalui cara transfer akan dievaluasi apakah ada kendala antrean di ATM yang ada di Kabupaten Kudus atau kendala lainnya. Sehingga kemungkinan tahun depan bisa saja dilakukan kembali seperti dahulu yakni sebagian di transfer dan sebagian diberikan secara tunai. 

    Senada, Senior Manager HRD PT Djarum Subronto menyampaikan  jika pekerja harian PT Djarum ada sebanyak 7.718 karyawan sedangkan sisanya berupa karyawan borong. Untuk besaran THR disesuaikan dengan Upah minimum Kabupaten masing-masing. “Bahkan ada yang lebih tinggi dari UMK”, ujarnya. 

    Salah satu pekerja, Jatni dari Brak Perwakilan Jetak Kaliwungu Kudus mengaku hari ini sudah mendapatkan transferan THR dari perusahaan tempat ia bekerja bahkan sudah ke ATM untuk mengambil uang tersebut untuk keperluan hari raya.

    “Senang THR sudah cair bisa untuk berbelanja keperluan lebaran. Kalau belanja mendekati lebaran takutnya harga-harga sudah naik”, ungkapnya.

    Sebanyak 50.552 pekerja PT Djarum mendapatkan tunjangan hari raya (THR) yang dibagikan hari ini Rabu (19/3) secara transfer ke rekening masing-masing untuk pekerja harian sedangkan Kamis (20/3) untuk pekerja borongan. Dimana puluhan ribu pekerja tersebut berasal dari berbagai daerah yakni Kudus, Pati, Rembang, Jepara, Temanggung, Sragen, Karanganyar dan Sukoharjo dengan total THR mencapai Rp. 130, 5 miliar.

    Purwono Nugroho Senior Manager Public Affairs PT Djarum mengatakan pembagian THR tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini THR dibayarkan dengan cara langsung ditransfer 10096 ke rekening bank masing-masing pekerja. Dengan cara ini diharapkan menjadi lebih aman dan tertib.

    “Kami berharap dengan telah diterimanya THR ini dapat membantu para pekerja untuk mempersiapkan kebutuhan Hari Raya dan dapat merayakan hari raya Idul Fitri 1446 H dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga”, ujarnya di Kantor Pusat PT Djarum.

    Dijelaskan, terkait pembagian THR melalui cara transfer akan dievaluasi apakah ada kendala antrean di ATM yang ada di Kabupaten Kudus atau kendala lainnya. Sehingga kemungkinan tahun depan bisa saja dilakukan kembali seperti dahulu yakni sebagian di transfer dan sebagian diberikan secara tunai. 

    Senada, Senior Manager HRD PT Djarum Subronto menyampaikan  jika pekerja harian PT Djarum ada sebanyak 7.718 karyawan sedangkan sisanya berupa karyawan borong. Untuk besaran THR disesuaikan dengan Upah minimum Kabupaten masing-masing. “Bahkan ada yang lebih tinggi dari UMK”, ujarnya. 

    Salah satu pekerja, Jatni dari Brak Perwakilan Jetak Kaliwungu Kudus mengaku hari ini sudah mendapatkan transferan THR dari perusahaan tempat ia bekerja bahkan sudah ke ATM untuk mengambil uang tersebut untuk keperluan hari raya.

    “Senang THR sudah cair bisa untuk berbelanja keperluan lebaran. Kalau belanja mendekati lebaran takutnya harga-harga sudah naik”, ungkapnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hingga Kamis siang demonstrasi tolak RUU TNI berlangsung kondusif

    Hingga Kamis siang demonstrasi tolak RUU TNI berlangsung kondusif

    Seorang masa aksi saat menuliskan tuntutan di dinding pagar gedung DPR RI Jakarta, Kamis (20/3/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Hingga Kamis siang demonstrasi tolak RUU TNI berlangsung kondusif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Demonstrasi dari elemen mahasiswa dan gabungan beberapa aliansi masyarakat terkait Revisi UU TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat hingga Kamis siang berlangsung kondusif. Di depan Gedung DPR RI, pada Kamis, massa aksi terus berorasi untuk menolak revisi Undang-Undang (UU) TNI dan sejumlah permasalahan publik lainnya.

    Massa aksi juga mulai berdatangan dari berbagai universitas yang berada di sekitar Jakarta. Mereka mengenakan almamater dari universitas masing-masing. Mereka juga membentangkan sejumlah poster dan spanduk terkait penolakan RUU TNI yang kini sudah disetujui untuk disahkan oleh DPR RI.

    Selain itu, ada juga yang menuliskan penolakannya di pagar DPR RI menggunakan cat semprot. Mereka terus menyuarakan kegelisahannya dengan silih berganti menyampaikan orasinya. Kepolisian mengerahkan sebanyak 5.021 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi dari elemen mahasiswa dan beberapa aliansi terkait RUU TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi terkait RUU TNI, pihaknya melibatkan 5.021 personel gabungan. Personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.

    Sumber : Antara

  • Rapat Paripurna DPR setujui RUU TNI disahkan menjadi undang-undang

    Rapat Paripurna DPR setujui RUU TNI disahkan menjadi undang-undang

    Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Rapat Paripurna DPR setujui RUU TNI disahkan menjadi undang-undang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI untuk disahkan menjadi undang-undang.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Ketua DPR RI Puan Maharani yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.

    Persetujuan RUU TNI itu disaksikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

    Dalam RUU TNI itu ada empat poin perubahan, yang pertama adalah Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

    Kemudian Pasal 7 mengenai operasi militer selain perang (OMSP), yang menambah cakupan tugas pokok TNI dari semula 14 tugas menjadi 16 tugas. Penambahan dua tugas pokok itu meliputi membantu dalam menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.

    Kemudian perubahan yang ketiga, yakni pada Pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Pada undang-undang lama terdapat 10 bidang jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif, sedangkan dalam RUU tersebut bertambah menjadi 14 bidang jabatan sipil.

    Jabatan itu bisa diisi prajurit TNI aktif hanya berdasarkan permintaan kementerian/lembaga dan harus tunduk pada ketentuan dan administrasi yang berlaku. Di luar itu, TNI harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan jika hendak mengisi jabatan sipil.

    Perubahan yang terakhir, yakni pada Pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun bagi prajurit di seluruh tingkatan pangkat. Batas usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 55 tahun, sedangkan perwira sampai pangkat kolonel memiliki batas usia pensiun 58 tahun. Untuk perwira tinggi, masa dinas diperpanjang, khususnya bagi bintang empat, yakni 63 tahun dan maksimal 65 tahun. Sedangkan dalam undang-undang yang lama, dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

    “Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan,” kata Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memaparkan laporan RUU tersebut.

    Sumber : Antara

  • Mendagri minta daerah pastikan kelancaran mudik Lebaran 2025

    Mendagri minta daerah pastikan kelancaran mudik Lebaran 2025

    “Kami sudah meminta sejak bulan lalu agar jalan-jalan yang berlubang atau rawan banjir segera diperbaiki. Hal ini bertujuan untuk menghindari perlambatan perjalanan,”

    Surabaya (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriyah.

    Tito usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2025 di Surabaya, Kamis menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Salah satu fokus utama adalah perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan pasar tumpah yang berpotensi menghambat arus lalu lintas.

    “Kami sudah meminta sejak bulan lalu agar jalan-jalan yang berlubang atau rawan banjir segera diperbaiki. Hal ini bertujuan untuk menghindari perlambatan perjalanan,” ujar Tito.

    Ia mengapresiasi sejumlah kepala daerah di Jawa Barat yang telah mengambil langkah strategis, seperti menutup sementara pangkalan yang berpotensi menghambat lalu lintas selama puncak arus mudik.

    Menurutnya, kebijakan tersebut akan dikompensasi oleh pemerintah daerah untuk menjaga kesejahteraan para pekerja.

    Selain itu, Tito juga menyoroti kesiapan pelabuhan dan bandara, terutama di wilayah kepulauan dan Indonesia bagian timur.

    Pemerintah telah meminta agar standar operasional prosedur (SOP) di pelabuhan diperketat guna mencegah kelebihan muatan yang berisiko membahayakan keselamatan penumpang.

    “Jangan sampai terjadi insiden seperti peristiwa Danau Toba. Ketersediaan alat keselamatan, termasuk pelampung, harus dipastikan,” katanya.

    Dalam rangka menjaga keamanan di tempat wisata selama libur Lebaran, Kemendagri telah berkoordinasi dengan Polri, TNI Angkatan Laut, serta tim pengamanan pantai guna mengantisipasi potensi kerumunan dan risiko kecelakaan di daerah rawan ombak besar.

    Sementara itu, terkait stabilitas pangan, Tito memastikan bahwa pasokan beras, jagung, serta daging ayam dan telur dalam kondisi aman. Namun, ia mencatat adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas, seperti cabai, gula pasir, dan minyak goreng.

    “Kami berterima kasih kepada Satgas Pangan Polri serta Kementerian Pertanian dan Perdagangan yang telah menindak distributor minyak goreng yang menyalahi aturan,” ujarnya.

    Tito juga menegaskan bahwa Lebaran tahun ini menjadi ujian pertama bagi 503 kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025.

    Ia meminta mereka untuk bekerja keras guna memastikan kelancaran perayaan Lebaran di wilayah masing-masing.

    “Kepala daerah harus turun langsung ke lapangan untuk mengecek kesiapan infrastruktur, distribusi pangan, dan keamanan. Ini adalah momen penting untuk membuktikan kinerja mereka kepada masyarakat,” kata Tito.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pasar Saham Ambruk, Sandiaga Uno: Waktunya Beli Saham?

    Pasar Saham Ambruk, Sandiaga Uno: Waktunya Beli Saham?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Sandiaga Uno memberikan sindiran di tengah anjloknya pasar saham Indonesia.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Sandiaga Uno menyindir dengan menyebut saatnya berinvestasi.

    Padahal, saat ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memasuki masa-masa sulit.

    “IHSG anjlok?! Saatnya berinvestasi?,” tulisnya dikutip Kamis (20/3/2025)

    Sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan yang luar biasa dalam beberapa hari terakhir.

    Pada perdagangan sesi I hari ini, Selasa (18/3), IHSG terjun bebas hingga 395,87 poin atau 6,12 persen, menutup sesi di level 6.076,08.

    Hal ini memaksa, Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan perdagangan selama 30 menit setelah IHSG anjlok lebih dari 5 persen.

    Dan per hari ini IHSG menguat 70,01 poin atau 1,11 persen ke 6.381 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (20/3/2025).

    Pada penutupan perdagangan,  terdapat 318 saham menguat, 286 saham melemah dan 353 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,2 triliun dari 16,1 miliar saham yang diperdagangkan.

    (Erfyansyah/fajar)

  • IHSG Anjlok Tak Terkait Koperasi Desa Merah Putih

    IHSG Anjlok Tak Terkait Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menegaskan, indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok sebesar 6,12 persen ke level 6.076 pada Selasa (18/3/2025) tidak berkaitan dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurutnya, koperasi ini justru bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat bawah.

    “Saya tidak mau berkomentar soal IHSG karena itu ada yang mengurus. Namun, Koperasi Desa Merah Putih ini bertujuan untuk mendongkrak ekonomi rakyat, terutama di desa,” ujar Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Koperasi Desa Dongkrak Ekonomi

    Budi menekankan, koperasi desa berpotensi menumbuhkan ekonomi lokal, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pembangunan di pedesaan sehingga tak ada hubungannya dengan IHSG anjlok. Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan pendanaan dari bank-bank Himbara, dengan sistem yang memastikan tidak akan memicu kredit macet.

    “Bagaimana bisa macet kalau dibayar pakai APBN? Ini bukan ekonomi konsumtif, melainkan investasi sosial. Investasi ini berbentuk gerai, gudang, unit simpan pinjam, dan klinik desa,” jelasnya.

    Budi juga membantah anggapan koperasi desa bisa menimbulkan kredit macet baru di bank-bank Himbara. Sebaliknya, ia optimistis koperasi ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

    “Koperasi ini justru mempercepat pembangunan desa. Kalau ekonomi desa bergerak, ekonomi nasional juga terdongkrak. Jadi, IHSG anjlok dan koperasi desa itu tidak ada hubungannya,” tegasnya.

  • Menkomdigi Meutya Hafid Siap Bantu Kejagung Ungkap Kasus PDNS – Halaman all

    Menkomdigi Meutya Hafid Siap Bantu Kejagung Ungkap Kasus PDNS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespon soal dugaan korupsi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), saat itu masih Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020-2024.

    Meutya menerangkan, Kementerian Komdigi siap membantu proses hukum. Bahkan, ucap Meutya, jika diperlukan siap memberikan dokumen untuk membantu proses hukum.

    “Kantor Kemkomdigi siap membantu apapun yang diperlukan, dokumen dan lain-lain,” kata Meutya saat ditemui di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (20/3).

    Meutya memastikan siap bekerjasama dengan Kejaksaan Agung. Dia memastikan, Kementerian Komdigi akan terbuka dan mengikuti proses hukum.

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, berujar, Kementerian Komdigi akan kooperatif untuk menyelesaikan dugaan kasus korupsi ini.

    “Kita kooperatif, sangat kooperatif. Terima kasih banyak ya,” ucap Nezar.

    Sebelumnya diberitakan, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat memeriksa pejabat Komdigi terkait pengusutan dugaan korupsi dalam pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024 dengan total pagu anggaran Rp 958 miliar.

    Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting, mengungkapkan, pemeriksaan ini berlangsung pada Senin (17/3/2025) dan Selasa (18/3/2025). Namun, dia tidak merinci siapa pejabat Komdigi yang diperiksa.

    “Para saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat Kementerian Komdigi serta pihak terkait dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS, sejumlah tujuh orang saksi,” ujar Bani dalam keterangannya, Selasa

  • Kondisi Paus Fransiskus Makin Membaik, Sudah Berhenti Pakai Masker Oksigen

    Kondisi Paus Fransiskus Makin Membaik, Sudah Berhenti Pakai Masker Oksigen

    Jakarta –

    Vatikan membagikan kabar baik terkait kesehatan Paus Fransiskus. Kini Paus tak lagi menggunakan masker oksigen untuk bernapas di malam hari.

    Paus Fransiskus telah dirawat satu bulan di rumah sakit. Dirinya juga sempat menggunakan ventilasi mekanik non-invasif selama semalam di Rumah Sakit Gemelli, Roma karena infeksi saluran pernapasan parah.

    Meskipun ventilasi mekanik tersebut telah dihentikan, Paus tetap mendapatkan bantuan oksigen berupa tabung kecil di hidung untuk memperlancar pernapasan.

    Dokter Paus menegaskan bahwa pemimpin Vatikan tersebut infeksinya terkendali. Tes darah dari Paus juga normal, tidak ada demam.

    Meskipun kondisi Paus telah membaik, pihak Vatikan masih belum memberikan jadwal kapan Paus kemungkinan akan dipulangkan dari rumah sakit.

    Paus mendapatkan dukungan dari banyak pihak untuk kesembuhannya, termasuk dari Raja Inggris Charles yang akan terbang ke Vatikan pada awal April mendatang. Para bangsawan dijadwalkan akan bertemu Paus Fransiskus pada 8 April.

    Paus dirawat di rumah sakit pada tanggal 14 Februari setelah mengalami pneumonia di kedua paru-parunya.

    Selama dirawat di rumah sakit, Paus telah menerima fisioterapi pernapasan untuk membantu pernapasan dan terapi fisik untuk membantu mengatasi nyeri lutut dan punggung.

    (dpy/kna)

  • Volume bongkar muat di Pelabuhan Belawan 48.251 TEUs pada Februari

    Volume bongkar muat di Pelabuhan Belawan 48.251 TEUs pada Februari

    Medan (ANTARA) – PT Belawan New Container Terminal (BNCT) menyatakan bahwa volume bongkar muat di Pelabuhan Belawan Medan Sumut 48.251 tewenty foot equivalent units (TEUs) pada Februari 2025.

    “Jumlah tersebut melampaui target dari 42.667 TEUs atau naik 13,09 persen pada Februari ini,” ujar Corporate Secretary BNCT Rizki Affandi Nasution di Medan, Kamis.

    Rizki melanjutkan kenaikan volume bongkar muat ini didorong oleh meningkatnya ekspor 1.465 TEUs, yang mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor produk Indonesia.

    Keberhasilan ini menegaskan peran BNCT dalam menjaga operasional dengan tetap mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama.

    “Keberhasilan operasional bukan sekadar angka, tapi juga cerminan dari komitmen perusahaan dalam menjaga standar keselamatan kerja yang tinggi,” ucapnya.

    Pasalnya, keselamatan adalah aspek fundamental dengan lingkungan kerja yang aman, produktivitas dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

    Di sisi lain, beberapa pabrik mulai mempercepat pengiriman sebelum lonjakan permintaan pengapalan menjelang libur Idul Fitri pada Maret sampai April 2025.

    Sebagai bagian dari tren positif ini, BNCT juga menerima tambahan “call” kapal dari Marsha Ocean Shipping.

    MTT Shipping juga tengah menyiapkan rencana untuk menambah panggilan kapal guna mendukung pertumbuhan arus logistik di Pelabuhan Belawan.

    “Langkah ini selaras dengan komitmen BNCT dalam mengembangkan terminal peti kemas yang tidak hanya unggul dalam keselamatan, tetapi juga dalam keberlanjutan lingkungan,” ucap Rizki.

    BNCT berkomitmen untuk menghadirkan layanan logistik yang aman dan berstandar internasional.

    Adanya inovasi serta perhatian serius terhadap aspek keselamatan, pihaknya terus memainkan peran strategis dalam mendukung kelancaran arus perdagangan domestik maupun internasional.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI Aktif Selain di 14 Jabatan Tertentu Harus Mundur atau Pensiun dari Kedinasan

    TNI Aktif Selain di 14 Jabatan Tertentu Harus Mundur atau Pensiun dari Kedinasan

    PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan perluasan kewenangan TNI kemarin pada dasarnya bertujuan agar TNI memiliki landasan hukum yang jelas dalam menghadapi tantangan keamanan modern seperti perang siber maupun perang hibrida. 

    Perluasan kewenangan TNI ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers maupun hasil dari Rapat Panja Komisi I pada Senin (17/3/2025) malam terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI.

    “Namun, kami di DPR juga menekankan bahwa perluasan kewenangan ini harus dilakukan secara hati-hati, tetap menghormati prinsip demokrasi, dan tidak boleh melampaui batas yang dapat mengganggu supremasi sipil,” jelas Amelia dalam wawancara kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    “Untuk jabatan sipil selain yang dikecualikan – selain 14 jabatan tertentu yang dibahas – kami tegaskan bahwa anggota TNI aktif yang akan mendudukinya harus terlebih dahulu mundur atau pensiun dari kedinasan aktif militernya, agar benar-benar terpisah status militernya ketika mengemban tugas sipil,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

    Adapun 14 kementrian dan lembaga itu, yaitu sembilan kementerian/lembaga (K/L) sebagaimana yang diatur dalam UU TNI tahun 2004, dengan ditambah lima K/L yang sudah eksis di UU dan perpres sebelum tahun 2022 yang menjadi substansi dalam perubahan UU TNI 2025 saat ini.

    Daftar lembaga yang bisa dimasuki prajurit aktif berdasar revisi UU TNI. 

    Daftar Kementerian/Lembaga eksisting:

    1. Koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, 

    2. Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional

    3. Sekretaris Militer Presiden (dalam revisi UU TNI menjadi Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden)

    4. Intelijen Negara,

    5. Siber dan/atau Sandi Negara,

    6. Lembaga Ketahanan Nasional,

    7. Search and Rescue (SAR) Nasional,

    8. Narkotika Nasional, dan

    9. Mahkamah Agung

    Daftar 5 Kementerian/Lembaga tambahan:

    1. Pengelola Perbatasan,

    2. Penanggulangan Bencana,

    3. Penanggulangan Terorisme,

    4. Keamanan Laut, dan

    5. Kejaksaan Republik Indonesia . ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News