Xcloud.id

Blog

  • iPhone 16 Telah Kantongi Sertifikasi Komdigi, Segera Hadir di Indonesia? – Page 3

    iPhone 16 Telah Kantongi Sertifikasi Komdigi, Segera Hadir di Indonesia? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Setelah penantian panjang, kabar gembira datang bagi para penggemar Apple di Indonesia! iPhone 16 Series dipastikan akan segera hadir secara resmi di Tanah Air.

    Perjalanan panjang negosiasi antara Apple dan pemerintah Indonesia akhirnya membuahkan hasil, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Apple dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 26 Februari 2025.

    Sebelumnya, penjualan iPhone 16 series sempat terganjal karena belum memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Kabar baik ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, yang menyatakan bahwa MoU telah ditandatangani.

    Terbaru, informasi ini juga ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Ia menyatakan, pihaknya telah memberikan sertifikasi untuk lini iPhone 16. 

    “Kalau dari kantor kami, kantor Kementerian Komdigi untuk iPhone dengan segala macam varian itu sudah selesai, iPhone 16,” tutur Menkomdigi saat ditemui dalam acara buka puasa bersama dengan Kementerian Komdigi di Jakarta. 

    Berdasarkan pantauan tim Tekno Liputan6.com, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16e memang sudah muncul di database situs Postel milik Komdigi.

    “Kalau dari kantor kami, seluruhnya sudah selesai dan izinnya sudah dikeluarkan, rasanya berarti sudah bisa beredar dalam waktu amat dekat,” ujarnya menutup pernyataan. 

    Dengan kepastian ini, kehadiran lini iPhone 16 Indonesia kemungkinan tinggal menunggu waktu. Karenanya, menarik untuk menunggu informasi lebih lanjut soal kehadiran perangkat besutan Apple tersebut. 

  • Supremasi Sipil Harus Dijunjung Tinggi

    Supremasi Sipil Harus Dijunjung Tinggi

    loading…

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily merespons polemik Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. RUU TNI telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily merespons polemik Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. RUU ini telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR beberapa hari lalu.

    Ace menilai penempatan TNI pada jabatan sipil harus sesuai fungsi pertahanan negara. Jabatan sipil yang diisi TNI harus berdasarkan kapasitas dan kompetensi dalam menjaga kedaulatan negara.

    “Saya menegaskan supremasi sipil harus dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi. Penempatan TNI dalam jabatan sipil mesti sesuai dengan fungsi pertahanan negara,” ujar Ace melalui Instagramnya, Sabtu (22/3/2025).

    Dalam pengamatannya, TNI telah menempati jabatan sipil sesuai dengan fungsinya. Namun, ada beberapa jabatan yang sudah diisi tetapi belum diatur, sehingga perlu revisi undang-undang.

    “Lemhannas pernah mengkaji terkait posisi TNI, Polri, dan pemerintahan. Tentu supremasi sipil dalam negara demokrasi itu merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi,” katanya.

    “Jadi, menempatkan TNI di dalam negara demokrasi sesuai fungsi pertahanan. Sementara, polisi sesuai fungsi keamanan,” tambahnya.

    (jon)

  • Kata Para Pentolan Partai Demokrat Soal Riuh Revisi UU TNI

    Kata Para Pentolan Partai Demokrat Soal Riuh Revisi UU TNI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perubahan Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR mendapat beragam tanggapan dari para elit Partai Demokrat.

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan dalam proses revisi UU TNI tak hanya melibatkan DPR, tapi juga pemerintah, tentara dan sipil.

    “RUU TNI adalah produk yang kita revisi bersama, melibatkan pemerintahan, tentara, sipil, dan parlemen. Sudah banyak masukan dan perubahan terkait pasal-pasal tertentu. Kita ingin supresmasi sipil tetap dikedepakan, tetapi kita juga harus tahu, TNI juga penting dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan penugasannya. Karena TNI adalah pengawal kedaulatan negara,” kata Wakil Ketua MPR RI itu, dikutip dari akun X resmi Partai Demokrat, Sabtu (22/3/2025)

    Kemudian, tanggapan lain datang dari Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Rizky A.R. Natakusumah. Ia memastikan dalam proses penggodokan RUU TNI, Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu telah menyuarakan aspirasi publik.

    “Kami memastikan telah menyuarakan aspirasi publik terkait RUU TNI dan wejangan dari Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jadi kekhawatiran yang selama ini disuarakan juga itu yang kami tampung dan kami suarakan dalam rapat panja,” ungkapnya.

    Selanjutnya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anton S. Suratto berharap RUU TNI bisa menghasilkan sebuah regulasi yang seimbang, menjaga profesionalisme TNI, dan pada saat yang sama mendukung sistem demokrasi dan meritokrasi yang sehat di Indonesia.

  • Penilaian Moody’s Cerminkan Upaya Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

    Penilaian Moody’s Cerminkan Upaya Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga pemeringkat Moody’s menilai bahwa profil kredit dan stabilitas ekonomi Indonesia tetap kuat dengan peringkat Baa2, didukung oleh ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Moody’s juga mencatat adanya potensi peningkatan peringkat jika Indonesia berhasil memperluas ukuran dan daya saing sektor manufaktur serta komoditasnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi penilaian tersebut, yang menurutnya mencerminkan upaya keras pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fiskal.

    “Pemerintah akan terus berkomitmen untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan memastikan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resmi yang diterima pada Sabtu (22/3/2025).

    Pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia diperkirakan tetap solid, dengan pertumbuhan PDB riil rata-rata sekitar 5,0% pada 2025 dan 2026.

    Faktor utama pendorongnya adalah konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap kuat, serta stabilnya volume komoditas yang mendukung pertumbuhan ekspor.

    Namun, Moody’s juga menyoroti risiko perlambatan akibat dinamika global, seperti perang tarif. Meski demikian, beban utang Indonesia diperkirakan tetap stabil dan pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan ukuran ekonomi serta negara-negara sebanding.

    Moody’s juga mencatat bahwa meskipun masih ada tantangan dalam hal optimalisasi pendapatan negara, kondisi fiskal Indonesia dinilai tetap terkelola dengan baik.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus memantau dinamika serta risiko global. Upaya yang dilakukan mencakup menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan bahwa kepercayaan Moody’s terhadap ketahanan ekonomi Indonesia menjadi indikator positif yang mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang solid, meskipun ketidakpastian keuangan global masih tinggi.

    “Hal ini didukung oleh komitmen otoritas dalam menjaga kredibilitas serta memperkuat sinergi kebijakan guna memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga,” tutur Perry.

    Ia menjelaskan bahwa koordinasi kebijakan mencakup beberapa aspek, seperti stabilisasi nilai tukar rupiah untuk meredam dampak dinamika global, mendorong pembiayaan ekonomi melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), percepatan transformasi digital pemerintah, serta penguatan hilirisasi dan ketahanan pangan.

    Selain itu, BI terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

    “Untuk menjaga kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia, BI akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna memastikan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan program Asta Cita pemerintah,” pungkas Perry terkait stabilitas ekonomi Indonesia.

  • Dukung SDGs, Bank Mandiri Optimalkan Sistem Daur Ulang & Akses Air Bersih

    Dukung SDGs, Bank Mandiri Optimalkan Sistem Daur Ulang & Akses Air Bersih

    Jakarta – Bank Mandiri mendorong penggunaan air secara berkelanjutan dalam rangka mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). Bank berlambang pita emas ini berupaya menekan konsumsi air serta mengoptimalkan sistem daur ulang dalam operasi perusahaan, serta memberikan dukungan pelestarian sumber air di pedesaan.

    Diketahui, Bank Mandiri saat ini telah melengkapi beberapa gedung seperti di Plaza Mandiri, Menara Mandiri dan Wisma Mandiri dengan sistem daur ulang air. Air ini kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari, seperti pemeliharaan tanaman, sanitasi, hingga air minum yang memenuhi baku mutu.

    Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara mengatakan pihaknya secara rutin memantau penggunaan air bulanan. Langkah ini agar dapat memperhatikan tingkat konsumsi serta efektivitas penggunaan air bersih dalam operasional gedung.

    “Kami mengoptimalkan pemanfaatan air efluen melalui sistem daur ulang dengan teknologi yang tepat. Dengan cara ini, air yang telah digunakan dapat diproses kembali untuk keperluan lain, sehingga dapat menghemat penggunaan air bersih. Bank Mandiri percaya bahwa langkah ini dapat menjadi contoh pengelolaan air yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di lingkungan perkantoran,” ujar Ashidiq dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/3/2025).

    Menurutnya, hingga akhir tahun 2024 Bank Mandiri telah memanfaatkan sebanyak 88 ribu meter kubik (m3) air daur ulang, atau 13 persen dari total penggunaan air. Bank Mandiri, kata dia, juga menggunakan sistem reverse osmosis yang berkontribusi untuk pengelolaan efluen atau limbah cair. Per Desember 2024, sebanyak 32 ribu m3 limbah cair telah dikelola melalui sistem reverse osmosis Bank Mandiri.

    Ashidiq mengatakan sistem pengelolaan Bank Mandiri dapat mengolah limbah cair yang dihasilkan gedung agar sesuai dengan standar lingkungan sebelum dilepaskan ke badan air. Pihak perusahaan memeriksa kualitas limbah cair secara bulanan dengan bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi.

    “Hasil pemeriksaan dengan standar ilmiah ini menjadi dasar bagi laporan Bank Mandiri atas kepatuhan pada peraturan dan standar lingkungan,” terang Ashidiq.

    Dia menambahkan Bank Mandiri juga memiliki lubang biopori dan sumur resapan untuk penampungan air di beberapa wilayah operasinya. Salah satu yang terbesar adalah danau buatan seluas 1,8 hektare di kawasan Mandiri University, Wijayakusuma. Kapasitas tampung ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan air perusahaan, yang pada tahun 2024 mencapai 663.164 m3.

    Selain di wilayah perusahaan, Bank Mandiri juga mendukung ketersediaan dan akses air bersih bagi masyarakat. Upaya ini sejalan dengan semangat perayaan hari air sedunia untuk berperan dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

    Melalui program Mandiri Sahabat Desa Kolaborasi Manunggal Air dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), bank BUMN ini telah menyalurkan bantuan pada masyarakat di 4 kabupaten, yakni Banyumas, Temanggung, Pandeglang, dan Nabire pada Desember tahun lalu. Sebanyak 3.719 keluarga di 17 desa telah mendapatkan bantuan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

    Pihaknya meyakini dengan mendukung akses masyarakat ke kebutuhan pokok merupakan langkah untuk mewujudkan salah satu pilar keberlanjutan Bank Mandiri yakni, sustainability beyondbanking, yang berfokus untuk mendorong pertumbuhan dampak sosial dalam mewujudkan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Di mana berbagai program ini telah sejalan sejalan dengan TBP nomor 6 terkait Air bersih dan sanitasi layak dan nomor 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan.

    (akd/akd)

  • Kala Hasan Nasbi Suruh Tempo ‘Masak Saja’ Kepala Babi yang Diterima, Ragukan Teror yang Dialami Cica

    Kala Hasan Nasbi Suruh Tempo ‘Masak Saja’ Kepala Babi yang Diterima, Ragukan Teror yang Dialami Cica

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menanggapi teror yang dialami Tempo pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Kala itu, salah satu jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica) menerima kiriman paket berisi kepala babi.

    Akan tetapi, respons yang diberikan oleh Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto itu justru menuai kontroversi. Sebab, dia menyarankan agar kepala babi tersebut “dimasak saja”.

    “Sudah dimasak saja,” kata Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.

    Pernyataan tersebut didasari oleh cuitan Francisca Christy Rosana di media sosial X yang dianggapnya menanggapi teror tersebut dengan lelucon. Menurutnya, hal itu menjadi tanda bahwa Cica tidak merasa terancam akan adanya teror semacam itu.

    “Saya lihat medsos Cica. Dia minta dikirim daging babi. Artinya dia tidak terancam. Dia bisa bercanda. Kirimin daging babi dong,” ucap Hasan Nasbi.

    Dia pun menilai, teror tersebut merupakan masalah internal antara Tempo dengan pihak lain. Pemerintah tidak ingin dikaitkan dengan kejadian tersebut.

    “Ini kan kami engga tahu. Ini problem mereka dengan entah siapa. Entah siapa yang mengirim. Buat saya engga bisa tanggapi apa-apa,” ujar Hasan Nasbi.

    Ragukan Teror ke Tempo

    Tidak hanya itu, Hasan Nasbi juga mempertanyakan keaslian teror tersebut, apakah benar-benar terjadi atau hanya lelucon? Sebab, redaksi Tempo dianggapnya menanggapi teror tersebut dengan lelucon.

    “Apakah itu beneran seperti itu atau cuma jokes? Karena mereka menanggapinya dengan jokes,” tuturnya.

    Hasan Nasbi meminta agar kasus teror ini tidak dibesar-besarkan, dan menegaskan bahwa pemerintah Prabowo Subianto menjamin kebebasan pers.

    “Pemerintah tidak ikut campur sama sekali dalam membuat berita. Pemerintah hanya meluruskan kalau medianya salah paham. Kami luruskan. Kalau nulis statemen salah, kami luruskan,” katanya.

    Menkomdigi Minta Tempo Laporkan Teror ke Polisi

    Berbeda respons dengan Hasan Nasbi, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyesalkan insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo, seraya mendorong agar media tersebut melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

    “Saya sebagai mantan jurnalis menyayangkan tentu dan silakan saja nanti laporkan gitu ya supaya ketahuan begitu siapa yang kirim,” ujarnya dalam wawancara cegat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 21 Maret 2025.

    Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, mendukung kebebasan pers. Dia juga menyatakan bahwa Prabowo Subianto tetap konsisten dalam menjaga kebebasan pers.

    Pemerintah selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat, termasuk dari media sosial, dan beberapa kebijakan telah dikoreksi berdasarkan masukan tersebut.

    “Kita lihat berbagai masukan justru ditampung oleh pemerintah,” ucap Meutya Hafid.

    Menkum Persilakan Aparat Selidiki Kasus Tempo

    Begitu juga dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang mempersilakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan teror yang menimpa media Tempo.

    Menurutnya, insiden pengiriman kepala babi kepada Tempo dimungkinkan menjadi upaya memecah belah antara pemerintah dan masyarakat melalui media.

    “Siapa tahu itu bagian untuk memecah belah kita, ya kan kita tidak tahu sumbernya. Karena itu, silakan aparat untuk menyelidiki ya,” tutur Supratman Andi Agtas.

    Dia menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan, mengingat sumber atau pengirim paket tersebut belum diketahui.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Praperadilan Tersangka Korupsi DAM Kali Bentak Blitar Ditolak

    Praperadilan Tersangka Korupsi DAM Kali Bentak Blitar Ditolak

    Blitar (beritajatim.com) – Praperadilan yang diajukan oleh tersangka MB, Direktur CV Cipta Graha Pratama ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Blitar. Kepastian penolakan praperadilan ini diungkapkan langsung oleh kuasa hukum tersangka Hendi Priono.

    Kuasa hukum tersangka kasus korupsi proyek DAM Kali Bentak ini pun menyoroti soal kerugian negara yang diajukan oleh pihak termohon Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar. Menurut kuasa hukum tersangka nilai kerugian negara yang ditampilkan oleh Kejari Blitar tersebut cukup aneh.

    Diketahui nilai proyek DAM Kali Bentak sendiri mencapai Rp.4,9 miliar rupiah. Sementara informasi yang diperoleh kuasa hukum tersangka dari penghitungan tim ahli Kejari Blitar nilai kerugian negara yang ditimbulkan proyek ini mencapai Rp.4,8 miliar lebih.

    “Masa nilai proyek DAM Kali Bentak itu hanya senilai Rp.74.172.627 padahal proyek itu sudah selesai dibangun,” ungkap Hendi, Sabtu (22/03/2025).

    Temuan kerugian negara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) ini pun dipandang janggal oleh kuasa hukum tersangka. Kuasa hukum tersangka pun menilai penentuan nilai kerugian ini terkesan terburu-buru.

    “Seharusnya penyidikan dilakukan dengan seksama dan tidak tergesa-gesa ini yang membuat kami kaget dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan yakni Rp.4,8 miliar,” tegasnya.

    Meski begitu, tim kuasa hukum tersangka tetap menghormati keputusan hakim terkait penolakan praperadilan ini. Keputusan penolakan praperadilan ini pun bersifat final dan pihaknya akan menghormati proses hukum yang berjalan.

    “Meski putusan praperadilan kami ditolak pengadilan, namun kita horati dan menerima putusan hakim karena putusan praperadila ini bersifat final akan tetapi kami ragu soal akuntabilitas nilai kerugian negara yang mencapai Rp.4,8 miliar padahal proyeknya hanya senilai Rp.4,9 miliar,” tegasnya.

    Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar sendiri telah menetapkan satu tersangka dalam kasus proyek DAM Kali Bentak. Satu tersangka tersebut adalah MB, Direktur CV Cipta Graha Pratama.

    Pihak Kejari Kabupaten Blitar sendiri menegaskan bahwa proses penyelidikan kasus korupsi ini dilakukan secara prosedural. Dalam setiap penyidikannya Kejari Kabupaten Blitar juga selalu mengacu pada undang-undang.

    “Penyidik kami bahwa penyidikan yang kami lakukan itu sudah sesuai standar SOP yang kami miliki dan itu sudah sesuai dengan perundang-undangan,” ucap Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Andrianto Budi Santoso, Rabu (19/03/2025). [owi/ian]

  • Persiapan Lonjakan Penumpang selama Mudik Lebaran, Pelita Air Lakukan Inspeksi Keselamatan – Page 3

    Persiapan Lonjakan Penumpang selama Mudik Lebaran, Pelita Air Lakukan Inspeksi Keselamatan – Page 3

    Dendy juga menegaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memastikan setiap perjalanan dengan Pelita Air tak hanya memenuhi standar keselamatan yang tinggi, tapi juga memberikan kenyamanan dan pengalaman terbang berkualitas untuk penumpang.

    “Kami percaya bahwa inisiatif ini akan memberikan rasa aman bagi para penumpang, tentunya didukung dengan armada kami yang seluruhnya dipersiapkan untuk kenyamanan, dan layanan yang mengutamakan ketepatan waktu. Kami berharap perjalanan mudik masyarakat menjadi lebih tenang dan menyenangkan bersama Pelita Air.” Pungkasnya.

    Sejalan dengan hal tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengungkapkan bahwa melalui Pelita Air pihaknya berkomitmen agar libur Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan lancar.

    “Dalam semangat kebersamaan di bulan Ramadan, Pertamina melalui Pelita Air hadir untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Sejalan dengan tema Ramadan Pertamina, yakni Harmoni Merangkai Energi, kami ingin menciptakan sinergi yang baik, untuk mewujudkan kerjasama yang solid dalam mendukung kelancaran perjalanan mudik masyarakat selama Lebaran.” Jelas Fadjar.

  • Menhan Israel Ancam Caplok Gaza Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

    Menhan Israel Ancam Caplok Gaza Jika Hamas Tak Bebaskan Sandera

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz mengancam akan mencaplok sebagian wilayah Jalur Gaza, kecuali kelompok Hamas membebaskan para sandera Israel yang masih ditahan.

    Peringatan itu muncul saat Israel melancarkan serangan-serangan baru di Gaza, menghancurkan ketenangan sejak gencatan senjata 19 Januari.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (22/3/2025), dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (21/3), Katz mengatakan: “Saya memerintahkan (militer) untuk merebut lebih banyak wilayah di Gaza… Semakin Hamas menolak membebaskan para sandera, semakin banyak wilayah yang akan hilang, yang akan dianeksasi oleh Israel”.

    Jika Hamas tidak mematuhinya, Katz juga mengancam “akan memperluas zona penyangga di sekitar Gaza untuk melindungi wilayah penduduk sipil dan tentara Israel dengan menerapkan pendudukan permanen Israel di wilayah tersebut”.

    Sumber Palestina yang dekat dengan perundingan gencatan senjata mengatakan kepada AFP, Jumat malam, bahwa Hamas telah menerima proposal dari mediator Mesir dan Qatar untuk membangun kembali gencatan senjata dan menukar sandera Israel dengan tahanan Palestina “sesuai dengan jadwal yang akan disepakati”.

    Sumber tersebut mengatakan proposal itu “termasuk masuknya bantuan kemanusiaan” ke Gaza, yang telah diblokir oleh Israel sejak 2 Maret.

    Israel melanjutkan gempuran intensif di Gaza sejak hari Selasa lalu, dengan alasan kebuntuan dalam negosiasi.

    Lihat juga Video: 710 Warga Palestina Tewas Sejak Israel Langgar Gencatan Senjata di Gaza

    Militer Israel mengatakan pada hari Jumat, bahwa mereka telah membunuh kepala intelijen militer Hamas di Gaza selatan dalam sebuah serangan sehari sebelumnya. Ini merupakan pejabat terbaru Hamas yang menjadi sasaran serangan Israel dalam beberapa hari terakhir.

    Dimulainya kembali operasi militer skala besar oleh Israel, yang dikoordinasikan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut, menuai kecaman luas.

    Menteri luar negeri Jerman, Prancis, dan Inggris menyerukan agar gencatan senjata Gaza segera diberlakukan, dengan menyebut serangan baru Israel itu sebagai “langkah mundur yang dramatis”.

    Kementerian luar negeri Turki juga mengecam apa yang disebutnya sebagai serangan “sengaja” oleh Israel terhadap rumah sakit yang dibangun Turki di Gaza.

    Lihat juga Video: 710 Warga Palestina Tewas Sejak Israel Langgar Gencatan Senjata di Gaza

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • pintar.bi.go.id Sudah Bisa Dibuka! Langsung Daftar Sebelum Kehabisan

    pintar.bi.go.id Sudah Bisa Dibuka! Langsung Daftar Sebelum Kehabisan

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang baru melalui situs pintar.bi.go.id. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, meskipun sempat ada gangguan teknis di periode sebelumnya.

    Kini, situs sudah bisa diakses kembali. Yuk, simak panduan lengkapnya agar tidak ketinggalan!

    Kenapa PINTAR BI Sempat Error?

    Banyak masyarakat mengeluh situs sulit diakses. Ada beberapa penyebab utama kenapa pintar.bi.go.id sempat error:

    Lonjakan Pengunjung: Saat pendaftaran dibuka, ribuan orang mengakses situs secara bersamaan, menyebabkan server overload. Koneksi Internet: Jaringan yang lambat atau terputus ikut memperparah masalah. Gangguan Teknis: Beberapa masalah teknis tak terduga juga dilaporkan terjadi.

    Namun, BI sudah mengatasi gangguan ini. Berdasarkan pantauan Pikiran-Rakyat.com pada pukul 11.23 WIB, situs PINTAR BI sudah kembali normal.

    Cara Daftar Penukaran Uang Baru di PINTAR BI

    Agar lebih mudah, ikuti langkah-langkah berikut:

    Kunjungi situs pintar.bi.go.id Pilih menu ‘Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling’ Klik ‘Lihat Lokasi’ untuk memilih lokasi penukaran terdekat. Tentukan tanggal dan waktu penukaran. Isi data pemesanan (NIK, nama lengkap, nomor telepon, email). Tentukan jumlah lembar uang yang akan ditukarkan (sesuai batas maksimal). Centang pernyataan persetujuan dan klik ‘Pesan’. Download bukti pemesanan. Bawa bukti pemesanan dan KTP asli saat penukaran di lokasi yang dipilih.
    Tips: Akses situs di jam-jam sepi agar lebih lancar!

    Jadwal Penukaran Uang Baru Lebaran 2025Berdasarkan pengumuman resmi Bank Indonesia, berikut jadwal penukaran uang baru:

    Tahap I (22 Maret 2025): Khusus Pulau Jawa, pukul 08.00 – 18.00 WIB di 1.505 lokasi. Tahap II (23 Maret 2025): Luar Pulau Jawa, mulai pukul 09.00 WIB di 1.043 lokasi.

    Penukaran langsung berlangsung 24-27 Maret 2025. Pastikan mendaftar lebih dulu, ya!

    Syarat dan Ketentuan Penukaran Uang Baru di PINTAR BI Penukaran sesuai tanggal, lokasi, dan waktu di bukti pemesanan. Bukti pemesanan (cetak atau digital) harus ditunjukkan. Uang yang ditukarkan harus sesuai nominal pemesanan. Uang harus dipilah per pecahan dan tahun emisi (tanpa perekat). NIK-KTP hanya bisa dipakai sekali hingga penukaran sebelumnya selesai. Berapa Batas Maksimal Penukaran Uang Baru?

    BI menetapkan batas maksimal penukaran per orang sebesar Rp 4,3 juta, dengan rincian:

    Uang Pecahan Besar (UPB): Total Rp 2 juta Uang Pecahan Kecil (UPK): Total Rp 2,3 juta Kenapa Jadwal Penukaran Berubah?

    Perubahan jadwal penukaran terjadi karena gangguan teknis di periode ke-3 (16 Maret 2025). Bank Indonesia menjelaskan bahwa lonjakan pengguna membuat server kewalahan.

    “Untuk meningkatkan layanan penukaran, kami melakukan penyesuaian jadwal pemesanan,” ujar pihak BI dalam pengumumannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News