Xcloud.id

Blog

  • Sejumlah Mobilnya Kebakaran, Begini Pernyataan Resmi Chery Indonesia

    Sejumlah Mobilnya Kebakaran, Begini Pernyataan Resmi Chery Indonesia

    JAKARTA – Ramai di media sosial sebuah video singkat memperlihatkan sejumlah mobil terbakar, yang merujuk bahwa model tersebut (Omoda) merupakan milik PT Chery Sales Indonesia.

    Menyikapi hal tersebut PT Chery Sales Indonesia buka suara, dalam keterangan resmi yang diterima VOI, Senin, 24 Maret ada tiga poin yang diungkapkan oleh Chery atas insiden tersebut.

    1. Kami ingin mengklarifikasi informasi yang beredar bahwa KD (Knock-Down) Kit unit yang terdampak dalam insiden tersebut adalah komponen untuk produk kendaraan dengan mesin pembakaran internal (ICE). Perlu kami luruskan bahwa unit yang terdampak dalam kejadian ini bukanlah kendaraan listrik (EV), melainkan Knock-Down (KD) Kit untuk kendaraan dengan mesin pembakaran internal (ICE). Sebagai bukti, kami lampirkan foto yang menunjukkan karakteristik KD Kit tersebut, di mana terlihat adanya lubang untuk pengisian tangki bahan bakar minyak (BBM) yang hanya ditemukan pada mobil bermesin pembakaran internal.

    2. Kami ingin turut mengklarifikasi bahwa insiden tersebut tidak terjadi di dalam maupun area pabrik atau warehouse Chery, melainkan outsourcing di mana lokasi dan pengelolaannya di tempat pihak ketiga. dan di lokasi dipastikan tidak ada kendaraan Listrik (EV) seperti yang diberitakan.

    3. Saat ini, PT Chery Sales Indonesia (CSI) tengah melakukan investigasi internal secara menyeluruh untuk memahami secara utuh penyebab dan dampak dari kejadian ini. Kami juga bekerja sama penuh dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

    PT Chery Sales Indonesia (CSI) senantiasa berkomitmen untuk menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Chery Family di Indonesia.

    “Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan oleh rekan-rekan dan seluruh masyarakat Indonesia kepada Chery. Kami akan terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi industri otomotif Indonesia dan menghadirkan produk-produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat,” bunyi keterangan resmi Chery.

  • Kronologi Penangkapan 2 WNA asal Tiongkok Terkait Penipuan Online Fake BTS, Korban Rugi Rp473 Juta – Halaman all

    Kronologi Penangkapan 2 WNA asal Tiongkok Terkait Penipuan Online Fake BTS, Korban Rugi Rp473 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS, JAKARTA – Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa akhir akhir ini marak terjadi penipuan daring melalui SMS dengan modus “Fake Base Transceiver Station (BTS)”.

    Dalam operasi pengungkapan kasus ini, dua warga negara asing (WNA) asal China, XJ dan YXC, ditangkap di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

    Kedua tersangka menggunakan perangkat “Fake BTS” untuk mengirimkan SMS phishing ke 259 nasabah bank, menyebabkan kerugian total sekitar Rp473,7 juta.

    Dari 259 nasabah, 12 di antaranya menjadi korban penipuan.

    “Ada Rp473.767.388, ini kerugian yang dialami oleh 12 orang korban,” kata kata Kabareskrim Polri, Komjen. Wahyu Widada saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

    Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan nasabah bank swasta yang menerima SMS berisi tautan phishing.

    “Pengungkapan yang kita lakukan ini berasal dari pengaduan nasabah salah satu bank swasta yang menerima SMS bermuatan phishing,” ujar Wahyu.

    Sejak menerima pengaduan, polisi kemudian melakukan pengawasan dan pemantauan, dan menemukan fakta bahwa SMS penipuan tersebut dikirimkan menggunakan perangkat ilegal “Fake BTS”.

    “Dari pengaduan tersebut, maka setiap tanggal 13 Maret 2025 dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan oleh Bareskrim, khususnya Direktorat Tindak Pindana Siber bersama dengan rekan-rekan kita dari Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkomdigi.

    Dan hasil kegiatan tersebut ditemukan adanya fakta bahwa ada penyebaran SMS palsu yang berisi penipuan yang mengatasnamakan bank melalui penggunaan perangkat telekomunikasi yang ilegal,” jelas Wahyu.

    Pada 18 Maret 2025, polisi menangkap tersangka berinisial XJ, yang saat itu mengemudikan mobil berisi perangkat Fake BTS di SCBD.

    “Pada tanggal 18 Maret 2025, Bareskrim Polri bersama Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkomdigi melakukan penangkapan bersama terhadap tersangka warga negara China dengan inisial XJ, saat sedang mengemudikan kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam, nomor polisi B2146UYT yang dilengkapi dengan perangkat elektronik fake BTS di sekitar area SCBD Jakarta Selatan,” jelas Wahyu.

    Dua hari kemudian, tersangka berinisial YXC juga ditangkap di lokasi yang sama.

    “Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2025, tim kembali melaksanakan penangkapan terhadap tersangka warga negara China dengan inisial YXC saat sedang mengemudikan kendaraan Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi B2328NFB, yang dilengkapi dengan perangkat elektronik fake BTS di sekitar SCBD Jakarta Selatan,” lanjutnya.

    Kedua tersangka mengaku bahwa mereka diatur oleh dalang yang lebih besar, yang diduga menjadi otak dari kasus penipuan ini.

    XJ mengaku datang ke Indonesia sejak 18 Februari 2025 dan diajari cara menggunakan perangkat Fake BTS oleh seseorang berinisial XL.

    “Tersangka XJ ini datang ke Indonesia sejak 18 Februari 2025, yang bersangkutan diarahkan dan diajarkan oleh seseorang dengan inisial XL bagaimana cara menggunakan peralatan fake BTS tersebut, dengan membawa tiga unit handphone kemudian yang bersangkutan membuka perangkat elektronik yang ada di mobil dan meletakkan handphone di atas perangkat elektronik tersebut,” ungkap Wahyu.

    Sementara itu, YXC mengikuti arahan JGX, yang diduga sebagai bos sindikat penipuan ini.

    “Kemudian tersangka kedua adalah YXC dari tahun 2021 sampai 2023, yang bersangkutan sudah sering ke Indonesia, namun menggunakan visa turis hingga pulang balik, yang bersangkutan mengikuti arahan seseorang dengan inisial JGX yang diduga merupakan orang kepercayaan dari pos sindikat penipuan online modus BTS ini,” tuturnya.

    Mereka berkeliling menggunakan mobil yang dilengkapi BTS palsu untuk memancarkan sinyal dan mengirim SMS penipuan ke calon korban di area ramai, khususnya SCBD.

    “Selanjutnya yang bersangkutan mengemudikan kendaraan berputar-putar di area keramaian, khususnya di area SCBD sampai dengan pukul 20.00,” imbuhnya.

    Menurut Wahyu, tersangka dalam melakukan aksinya berkomunikasi melalui grup Telegram “stasiun pangkalan Indonesia”, dari situ pelaku juga menerima perintah dari akun Telegram JGX.

    “Tersangka YXC ini berkomunikasi melalui grup telegram dengan nama grup stasiun pangkalan Indonesia yang membahas tentang operasional fake BTS. Tersangka mendapatkan perintah dari salah satu akun telegram dengan ID inisial JGX,” katanya.

    Tugas kedua tersangka adalah mengemudikan kendaraan yang dilengkapi ‘Fake BTS’ di area-area strategis.

    Sementara itu, sistem pengiriman SMS penipuan telah diatur secara otomatis oleh pihak lain.

    “Pengiriman SMS tersebut sudah diatur secara otomatis untuk disebarkan melalui alat yang dikendalikan oleh bos tersangka. Jadi tugasnya dia hanya berputar-putar saja, semuanya sudah diatur dari dikendalikan oleh orang lain,” ujar Wahyu.

    Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dua unit mobil dengan perangkat “fake BTS”, tujuh ponsel, tiga kartu SIM, dan dua kartu ATM bank.

    “Dari barang bukti yang kita amankan, diantaranya adalah dua unit mobil beserta perangkat alat fake BTS, mungkin rekan-rekan bisa melihat di depan, tujuh unit handphone, tiga buah SIM card, dua buah kartu ATM bank, satu buah paspor China atas nama YXC, satu buah kartu travel permit atas nama YXC, satu buah kartu identitas China atas nama YXC, satu buah kartu NPWP atas nama YXC,” ungkapnya

    Kedua tersangka dijerat pasal berlapis, antara lain UU ITE, UU Telekomunikasi, UU TPPU, dan KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp12 miliar.

    “Para tersangka mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp 12 miliar,” ujar Wahyu.

    Bareskrim Polri mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap SMS yang mencurigakan, terutama yang berisi tautan atau permintaan informasi pribadi. Masyarakat juga diminta untuk tidak ragu melaporkan SMS penipuan kepada pihak berwenang

    “Dan dalam kesempatan ini juga kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada, hati-hati apabila mendapatkan SMS, dicek betul, jangan buru-buru. Kalau misalnya di SMS yang menggunakan, Anda mendapatkan poin dari bank X, ternyata kita bukan nasabah bank X, kan pasti gak mungkin,” ujar Wahyu.

    “Oleh karena itu agar betul-betul dicermati, diverifikasi, kalau betul ditanyakan kembali. Kan biasanya ada customer service number-nya di masing-masing bank itu, bisa tanya dulu betul gak ada tersebut. Supaya jangan sampai kita diperdaya oleh para pelakunya,” lanjutnya.

    Modus penipuan “Fake Base Transceiver Station (BTS)” yang terungkap bukan sekadar penipuan biasa, melainkan operasi kejahatan digital yang sangat terorganisir dan meresahkan.

    Pelaku menggunakan perangkat “Fake BTS” dan bertindak sebagai menara telekomunikasi palsu, mereka memancarkan sinyal yang menipu ponsel di sekitarnya untuk terhubung ke jaringan mereka.

    Saat ponsel terhubung, pelaku memiliki kendali penuh atas aliran data, seperti meminta kode One-Time Password (OTP) yang dikirim oleh bank atau layanan digital resmi.

    Mereka bertindak sebagai “man-in-the-middle”, sehingga membuat korban percaya mereka sedang berinteraksi dengan layanan resmi, padahal semua informasi yang mereka berikan jatuh ke tangan pelaku.

    Selain itu, perangkat “Fake BTS” mampu mengirimkan SMS massal tanpa melalui jaringan operator seluler, kemampuan ini membuat pesan-pesan penipuan sulit dilacak dan sering kali mampu menembus lapisan keamanan yang diterapkan operator.(Grace Sanny Vania)

     

  • Serangan Israel Kian Membabi-buta, Hamas: Kami Tak Inginkan Kendali Atas Gaza – Halaman all

    Serangan Israel Kian Membabi-buta, Hamas: Kami Tak Inginkan Kendali Atas Gaza – Halaman all

    Israel Kian Membabi-buta, Hamas: Kami Tak Inginkan Kendali Atas Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas menegaskan pada Sabtu (22/3/2025) kalau gerakan tersebut tidak bermaksud untuk memerintah Jalur Gaza.

    Hamas menekankan, pihaknya justru mendorong agar Gaza dipimpin oleh ‘Persatuan Nasional’ yang terdiri dari berbagai elemen dan entitas Palestina.

    “Bahwa pengaturan apa pun di masa mendatang di Gaza harus didasarkan pada konsensus nasional,” tulis laporan RNTV, mengutip pernyataan Hamas, dikutip Senin (24/3/2025).

    Dalam pernyataan pers, juru bicara Hamas Abdel Latif al-Qanou menyatakan kalau gerakan tersebut “siap untuk melaksanakan pengaturan apa pun (pemerintahan di Gaza) yang disetujui secara nasional, dan tidak tertarik untuk menjadi bagian dari pengaturan tersebut.”

    Al-Qanou menegaskan kalau Hamas telah sepakat untuk membentuk komite pendukung masyarakat di Gaza, yang tidak akan mencakup perwakilan dari gerakan tersebut.

    Dia menekankan kalau, “Hamas tidak bercita-cita untuk mengatur sektor tersebut, tetapi berfokus pada pencapaian konsensus nasional dan mematuhi hasilnya.”

    Terkait negosiasi gencatan senjata dengan Israel, al-Qanou menjelaskan bahwa Hamas tengah mendiskusikan usulan utusan Amerika Serikat (AS) Steve Hanke, beserta sejumlah ide lainnya.

    “Komunikasi sedang berlangsung untuk menuntaskan kesepakatan gencatan senjata,” katanya.

    SERANGAN UDARA ISRAEL – Serangan udara Israel terhadap tenda-tenda pengungsi Palestina pada Selasa (18/3/2025) pagi menyebabkan kamp tersebut terbakar saat para penduduk tengah tidur di Khan Yunis. Akibatnya sebanyak 200 orang tewas atas serangan udara Israel ini. (Telegram Quds News Network)

    Israel Makin Membabi-buta di Gaza

    Pernyataan Hamas yang menyebut tidak tertarik memerintah di Gaza pasca-perang terjadi saat Israel makin membabi-buta melakukan bombardemen di wilayah kantung Palestina tersebut.

    Atas hal itu, Al-Qanou menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penghambat utama pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung.

    “Penghambatannya (Netanyahu merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan pemerintahannya dengan mengorbankan para sandera Israel dan pelaksanaan kesepakatan,” kata dia.

    Ia menambahkan kalau dimulainya kembali operasi militer Israel di Gaza terjadi “dengan dukungan dari pemerintah AS,”.

    Atas hal itu, Hamas mendesak Washington untuk menghindari berpihak pada satu pihak dalam konflik tersebut dan menekan Israel untuk melanjutkan perjanjian gencatan senjata.

    Pada Januari 2025, Hamas dan Israel melalui para mediator perundingan, Mesir dan Qatar menyepakati tiga fase gencatan senjata dengan sejumlah poin di tiap tahapannya.

    Tahap Pertama, yang berakhir pada akhir Februari, dilakukan dengan kerangka pertukaran pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina.

    Sedianya, Tahap II gencatan senjata beragenda penarikan mundur pasukan Israel dan pembukaan blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Namun, Israel mangkir dan mengajukan proposal yang disetujui AS untuk memperpanjang Tahap Pertama.

    Hamas menolak, direspons Israel dengan membombardir Gaza dengan serangan udara dan rencana dimulainya kembali operasi militer darat dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya.

    AGRESI GAZA – Pasukan Israel (IDF) memasuki wilayah Gaza Utara. Agresi baru IDF ke Jalur Gaza rupanya disertai penentangan dari kalangan internal militer Israel, terlebih IDF dilaporkan memiliki tujuan untuk menduduki Jalur Gaza dalam agresi kali ini. (IDF/Ynet)

    “Dalam hal perkembangan di lapangan, Hamas menuduh militer Israel meningkatkan serangan terhadap warga sipil di Gaza, menunjuk pada penembakan yang semakin intensif terhadap rumah, lingkungan pemukiman, dan tempat perlindungan, di tengah pengepungan yang menyebabkan terhambatnya pengiriman pasokan penting seperti makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar,” tulis laporan Khaberni.

    Gerakan tersebut menggambarkan operasi ini sebagai “pelanggaran hukum internasional yang mencolok dan belum pernah terjadi sebelumnya,” dan menegaskan bahwa tindakan yang sedang berlangsung tersebut mencerminkan “penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan perjanjian yang dirancang untuk melindungi warga sipil selama masa perang.”

     

    (oln/khbrn/*)

  • Fatah Minta Hamas Mundur Demi Warga Palestina – Halaman all

    Fatah Minta Hamas Mundur Demi Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Partai Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas, telah mengeluarkan pernyataan mendesak Hamas untuk menyerahkan kekuasaan di Jalur Gaza kepada Israel.

    Permintaan ini bertujuan untuk melindungi nyawa dan keberadaan warga Palestina yang terjebak dalam konflik yang berkepanjangan.

    Mengapa Fatah Mendesak Hamas Mundur?

    Juru bicara Fatah, Monther al-Hayek, menjelaskan bahwa situasi di Jalur Gaza sangat mengkhawatirkan. “Hamas harus mengundurkan diri dari pemerintahan dan mengakui sepenuhnya bahwa pertempuran di depan akan berujung pada berakhirnya keberadaan warga Palestina,” katanya dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari New Arab.

    Al-Hayek menekankan pentingnya Hamas menunjukkan belas kasihan kepada warga Gaza, terutama anak-anak, wanita, dan pria yang terperangkap dalam situasi sulit ini.

    Meskipun permintaan ini telah diajukan, hingga saat ini Hamas belum memberikan komentar resmi mengenai desakan dari Fatah.

    Sejarah Penguasaan Gaza oleh Hamas

    Hamas mulai menguasai Jalur Gaza pada tahun 2007, setelah terjadinya konflik bersenjata yang memaksa pasukan Fatah mundur dari wilayah tersebut.

    Sejak saat itu, Hamas telah menjadi penguasa de facto di Gaza, sementara Otoritas Palestina yang dikepalai Fatah tetap mengontrol Tepi Barat.

    Situasi ini menyebabkan Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Barat lainnya.

    Pemerintahan Hamas yang semakin kuat ini membuat Israel khawatir akan potensi ancaman terhadap stabilitas negara mereka, yang pada gilirannya memicu serangkaian serangan militer ke wilayah-wilayah yang dianggap sebagai markas Hamas.

    Ancaman Pencaplokan Wilayah Gaza

    Di tengah situasi yang semakin memanas, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengeluarkan ancaman untuk melanjutkan agresi militer. “Jika Hamas terus menolak membebaskan para sandera, saya telah menginstruksikan IDF untuk merebut wilayah tambahan dan menduduki sebagian wilayah tersebut secara permanen,” kata Katz dalam sebuah pernyataan yang dilansir oleh BBC International.

    Katz juga menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan untuk melindungi masyarakat Israel, sembari mengingatkan agar warga sipil Gaza segera mengungsi dari area pertempuran.

    Alasan Penundaan Pembebasan Sandera

    Hamas telah menjelaskan bahwa keputusan mereka untuk menunda pembebasan sandera Israel disebabkan oleh ketidakpatuhan Netanyahu terhadap perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya.

    Sebagai akibatnya, tensi antara kedua belah pihak semakin meningkat, dan Israel mengintensifkan serangan mereka.

    PM Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan, “Israel akan mulai sekarang bertindak melawan Hamas dengan kekuatan militer yang meningkat.” Penolakan Hamas terhadap usulan perpanjangan gencatan senjata telah menjadi salah satu pemicu kembali memburuknya situasi di Gaza.

    Permintaan Fatah agar Hamas mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada Israel menambah kompleksitas situasi di Jalur Gaza.

    Dengan ancaman pencaplokan wilayah yang semakin mendesak, masa depan warga Palestina di kawasan tersebut menjadi semakin tidak pasti.

    Upaya untuk menciptakan perdamaian dan perlindungan bagi masyarakat sipil akan sangat bergantung pada bagaimana kedua pihak dapat menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tersangka Penembakan 3 Polisi di Lampung Diumumkan Besok

    Tersangka Penembakan 3 Polisi di Lampung Diumumkan Besok

    Tersangka Penembakan 3 Polisi di Lampung Diumumkan Besok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tersangka penembakan tiga polisi di
    Way Kanan
    , Lampung, yang juga melibatkan dua anggota
    TNI
    , bakal diumumkan pada besok, Selasa (25/3/2025).
    Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana.
    “Benar (akan diumumkan besok). Saya sudah komunikasi dengan Wadan (Wakil Komandan) Puspom Angkatan Darat,” ujar Kadispenad, kepada Kompas.com, Senin (24/3/2025) malam.
    Ia menyampaikan bahwa rilis pengungkapan tersangka bakal disampaikan oleh Kapolda Lampung, Wadan Puspomad, dan Danrem 043/Garuda Hitam.
    Konferensi pers itu bakal berlangsung sekitar pukul 10.00 atau 11.00 WIB.
    “Jam-nya sekitar jam 10-11-an ya,” sebut Wahyu.
    Diberitakan sebelumnya, lima hari setelah peristiwa penembakan tiga anggota polisi di Kabupaten Way Kanan, Lampung, dua oknum TNI yang diduga terlibat masih berstatus sebagai saksi.
    Kedua oknum tersebut adalah Pembantu Letnan Satu (Peltu) L dan Kopral Kepala (Kopka) B.
    Keduanya diduga terlibat dalam insiden penembakan yang terjadi pada Senin (17/3/2025) sore.
    Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rikas Hidayatullah, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini status kedua oknum masih sebagai saksi.
    “Masih saksi,” katanya singkat saat dihubungi, Sabtu (22/3/2025).
    Saat ditanya mengenai alasan status belum ditingkatkan, Rikas menyebut penyidik masih melakukan proses pemeriksaan.
    “Info dari penyidik untuk melengkapi bukti,” kata dia.
    Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menyebut pihaknya menunggu hasil investigasi tim gabungan TNI-Polri terkait kasus tersebut.
    “Kita tunggu saja hasil investigasi secara menyeluruh,” kata Kristomei.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heboh Beras dan Minyak Goreng Disunat, Zulhas Minta Pelaku Dipenjara

    Heboh Beras dan Minyak Goreng Disunat, Zulhas Minta Pelaku Dipenjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta agar pelaku usaha yang melakukan pengurangan takaran bahan pangan, mulai dari beras hingga minyak goreng untuk segera ditindak dan dimasukkan ke bui alias penjara.

    “Kalau ada yang nyuri-nyuri ukuran, minyak, beras, apa saja, masukin penjara,” ujarnya, usai rapat koordinasi (rakor) jagung di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Pernyataan Zulhas merespons video yang berlalu-lalang di media sosial terkait pengurangan beras hingga minyak goreng.

    Teranyar, media sosial digegerkan dengan video temuan beras kemasan 5 kilogram yang tak sesuai label kemasan. Dalam unggah video itu, warganet menimbang beras kemasan yang bertuliskan 5 kilogram itu menggunakan timbangan berat, namun hasilnya tak sesuai.

    Dalam catatan Bisnis, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso sebelumnya menyatakan pihaknya mendukung adanya pengawasan langsung di lapangan terhadap beras, termasuk beras kemasan 5 kilogram.

    Sutarto juga meminta agar pemerintah tidak tebang pilih jika ditemukan ada pihak yang melakukan kecurangan terhadap volume beras 5 kilogram.

    “Siapa saja yang melanggar agar ditindak sesuai dengan peraturan,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).

    Dia pun meminta agar pemerintah, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyelidiki lebih lanjut dalang yang melakukan kecurangan beras. Pasalnya, kata dia, rantai pasok gabah relatif panjang.

    “Karena pelaku bisnis atau rantai pasok gabah relatif panjang, mulai dari produsen ke distributor ke sub distributor dan ke pengecer,” ucapnya. 

    Adapun Kemendag mengungkapkan terdapat sembilan pelaku usaha beras yang dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis imbas adanya pengurangan isi beras kemasan 5 kilogram sepanjang 2025.

    Mereka tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bangka Tengah.

    “Sekarang 2025 ada 9 [pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif],” tuturnya. 

    Rinciannya, pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal Jawa Tengah, Jakarta Selatan, Kediri Jawa Timur, Pangkalan Baru Bangka Tengah, Pangkalpinang, Lumajang Jawa Timur, Mojokerto Jawa Timur, dan Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

    Berdasarkan data hasil pengawasan Kemendag dari Februari—Maret 2025 yang diterima Bisnis, sebanyak 28,27% dari 21 produk beras kemasan 5 kilogram tidak sesuai dengan ketentuan di label. Sisanya, sebanyak 72,73% beras sesuai dengan kemasan atau berisi 5 kilogram.

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan bahwa pihaknya tengah menindaklanjuti hasil pengawasan itu.

    “Kami sedang tindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya. 

    Meski demikian, Kemendag menyebut angka penurunan beras yang tak sesuai ketentuan itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Jika dirinci, sebanyak 96,55% dari 29 produk beras yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 2023. Di tahun berikutnya, Kemendag mencatat ada 50% dari 36 produk beras yang tak sesuai dengan ketentuan.

    “Tahun 2023 sebanyak 96,55% [beras] tidak sesuai ketentuan, tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 50% tidak sesuai ketentuan, dan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 28,27% tidak sesuai ketentuan,” terangnya.

  • Krisis di VOA: Jurnalis Menggugat Trump atas Pemangkasan Anggaran – Halaman all

    Krisis di VOA: Jurnalis Menggugat Trump atas Pemangkasan Anggaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada bulan Maret 2025, enam jurnalis dari Voice of America (VOA) menggugat Presiden Donald Trump di pengadilan New York.

    Gugatan ini muncul setelah media yang didanai pemerintah Amerika Serikat tersebut mengalami penutupan sementara akibat pemangkasan anggaran yang signifikan.

    Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik kasus ini?

    Mengapa Pemangkasan Anggaran Terjadi?

    Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Trump ditujukan kepada lembaga-lembaga pemerintah yang dianggap sebagai pemborosan.

    Salah satu lembaga yang terdampak adalah Badan Media Global AS.

    Dalam hal ini, Trump berargumen bahwa pemotongan dana dilakukan untuk menghentikan pemborosan uang pajak rakyat Amerika untuk kegiatan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional.

    Namun, dampak dari kebijakan ini sangat terasa, terutama bagi VOA yang terpaksa memberhentikan 1.300 karyawan dan menghentikan siaran berita dalam beberapa bahasa, seperti berita berbahasa Spanyol ke Kuba melalui TV dan Radio Marti. “Saya sangat sedih karena untuk pertama kalinya dalam 83 tahun, Voice of America yang tersohor itu dibungkam,” ungkap Direktur VOA, Michael Abramowitz, dalam pernyataan di akun Facebook-nya.

    Bagaimana Pemangkasan Mempengaruhi Operasional VOA?

    Dalam gugatannya, para jurnalis menuntut agar VOA dapat kembali beroperasi setelah sebelumnya pemerintah Trump memutuskan untuk memangkas dana untuk program-program prodemokrasi.

    Hal ini menyebabkan banyak sumber berita objektif yang krusial hilang, yang menurut gugatan tersebut, mengancam kebebasan pers di seluruh dunia.

    Mantan Kepala Keuangan Badan Media Global AS, Grant Turnet, juga menyuarakan keprihatinan atas keputusan ini.

    Dia menekankan bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya berdampak pada VOA, tetapi juga bisa mengakhiri kontrak dengan lembaga penyiaran internasional swasta yang didanai, seperti Radio Free Europe, Radio Liberty, dan Middle East Broadcasting Networks. “Voice of America telah menjadi aset tak ternilai bagi Amerika Serikat dalam perjuangan untuk kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia,” ujar Turnet.

    Apa Respons dari Kelompok Advokasi?

    Kelompok advokasi Reporters Without Borders turut mengecam keputusan pemangkasan anggaran oleh Trump.

    Mereka menyatakan bahwa langkah ini mengancam kebebasan pers di seluruh dunia dan merusak 80 tahun sejarah Amerika dalam mendukung arus informasi yang bebas.

    Sebagai penutup, pembekuan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Trump telah menciptakan dampak yang signifikan, tidak hanya terhadap media seperti VOA, tetapi juga terhadap jurnalisme secara keseluruhan.

    Bagaimana langkah selanjutnya dalam upaya untuk memulihkan dan mendukung kebebasan pers?

    Hanya waktu yang akan menjawabnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Bansos Jelang Idul Fitri, agar Daya Beli Masyarakat Meningkat

    Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Bansos Jelang Idul Fitri, agar Daya Beli Masyarakat Meningkat

    Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Bansos Jelang Idul Fitri, agar Daya Beli Masyarakat Meningkat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri RI
    Tito Karnavian
    meminta pemerintah daerah (Pemda) menggelontorkan
    bantuan sosial
    jelang hari raya
    Idul Fitri
    1446 Hijriah/2025 Masehi.
    Tito mengatakan, penggelontoran bansos ini penting dilakukan untuk memperkuat
    daya beli masyarakat
    .
    “Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, barang misalnya kepada masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat,” kata Tito, dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).
    Tito mengatakan, bansos yang bisa digelontorkan dapat berupa tunai maupun non-tunai untuk masyarakat yang membutuhkan.
    Selain itu, mantan Kapolri ini juga meminta agar para kepala daerah di seluruh Indonesia melakukan rapat internal untuk optimalisasi pendapatan daerah.
    Dengan optimalisasi tersebut, Pemda dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah dan memperkuat daya beli masyarakat.
    “Agar target pendapatan betul-betul bisa optimal dan tolong jangan disimpan (anggarannya), belanjakan agar ada uang yang beredar di masyarakat, sehingga dapat memicu juga swasta dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujar dia.
    Mendagri juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran relatif terkendali.
    Terlebih, saat ini mendekati panen raya beras dan jagung. Hal ini tentunya akan membuat
    ketersediaan pangan
    tercukupi.
    “Intinya bahwa jelang Lebaran ini kesiapan pangan kita cukup,” ujar dia.
    Tito juga menyoroti sejumlah komoditas yang perlu diperhatikan berbagai pihak terkait.
    Hal ini seperti adanya kenaikan harga minyak goreng di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian, Mendagri juga menyoroti persoalan bawang putih.
    Dia berharap, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat segera mengatasi persoalan tersebut.
    Dirinya juga mendorong agar gerakan menanam digalakkan untuk mendukung produksi cabai rawit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Perputaran Uang Idul Fitri 1446 H Menurun, Apa Dampaknya?

    Video: Perputaran Uang Idul Fitri 1446 H Menurun, Apa Dampaknya?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berdasarkan prediksi terbaru, perputaran uang selama libur idul fitri hanya mencapai Rp 137,9 Triliun mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 157,3 Triliun. Apa yang menyebabkan penurunan ini, dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia?

    Selengkapnya saksikan di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (24/03/2025).

  • Demo Tolak UU TNI di Kalteng Ricuh, Pintu Kaca Gedung DPRD Pecah

    Demo Tolak UU TNI di Kalteng Ricuh, Pintu Kaca Gedung DPRD Pecah

    Palangka Raya, Beritasatu.com – Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Kalimantan Tengah di depan kantor DPRD Kalteng menolak disahkannya Undang-Undang TNI berakhir ricuh.

    Awalnya, massa berorasi dengan tertib di depan pagar Gedung DPRD Kalteng, tetapi situasi berubah saat mereka berusaha menemui anggota dewan. Aksi saling dorong terjadi setelah massa dihalangi oleh aparat keamanan yang berjaga.

    Kericuhan semakin memanas saat massa berhasil merangsek masuk ke halaman gedung DPRD Kalteng untuk menuntut anggota dewan keluar dan menemui mereka. Ketegangan semakin tinggi setelah pintu kaca utama gedung DPRD Kalteng pecah dan hancur akibat didorong oleh peserta aksi.

    Akibat kejadian tersebut, seorang mahasiswa terluka robek di bagian tangan karena terkena serpihan kaca dan segera dilarikan ke rumah sakit.

    Polisi yang mengamankan jalannya aksi langsung mengambil tindakan tegas. Beberapa mahasiswa yang diduga menjadi provokator aksi diamankan karena situasi semakin tidak kondusif.

    Doni, salah satu peserta aksi, dalam orasinya mendesak agar Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR segera dicabut.

    Demonstrasi penolakan pengesahan Undang-Undang TNI membuat pintu kaca DPRD Kalimantan Tengah pecah – (Beritasatu.com/Andre Faisal Rahman)

    “Kami meminta anggota dewan yang ada di dalam segera keluar sekarang juga, kami menuntut agar UU TNI yang disahkan segera dicabut,” kata Doni yang disambut sorakan dukungan dari peserta aksi, Senin (24/3/2025).

    Doni menambahkan tuntutannya agar pemerintah menjamin keterbukaan informasi kepada publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta menuntut agar TNI yang melakukan pelanggaran hukum diadili di peradilan umum.

    Setelah situasi kembali kondusif, ratusan mahasiswa yang sempat bentrok dengan aparat kepolisian akhirnya diminta masuk ke dalam ruangan untuk menemui perwakilan DPRD Kalteng.

    Wakil Ketua III DPRD Kalteng Jimmy Carter menyatakan, pihaknya akan segera menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPR.

    “Tentu apa yang adik-adik mahasiswa suarakan akan kami sampaikan ke DPR RI, kemungkinan setelah selesai cuti bersama Lebaran nanti,” ujarnya di hadapan massa aksi soal penolakan pengesahan Undang-Undang TNI.