Xcloud.id

Blog

  • NJZ (NewJeans) Umumkan Vakum Sementara Usai Tampil di Hong Kong

    NJZ (NewJeans) Umumkan Vakum Sementara Usai Tampil di Hong Kong

    JAKARTA – Sehari setelah penampilan mereka di Hong Kong, NJZ atau NewJeans mengumumkan akan vakum sementara dari kegiatan publik mereka.

    Pada 23 Maret, mereka tampil sebagai NJZ dan membawakan lagu baru berjudul “Pit Stop”. Penampilan itu berlangsung dua hari setelah Pengadilan Pusat Seoul menerima permintaan agensi lama mereka, ADOR agar anggota NewJeans tidak bisa beraktivitas dengan nama NJZ secara individu mau pun grup.

    Pihak NJZ akan mengajukan banding dan tetap tampil di ComplexCon Hong Kong, namun pihak ADOR mengumumkan mereka akan mengirim staf untuk mendukung para anggota di lokasi.

    Pada konser tersebut, NJZ juga membacakan pernyataan resmi, mengatakan, “Menghormati keputusan pengadilan, kami memutuskan untuk menjeda seluruh aktivitas kami sekarang, tapi bukan berarti kami akan menyerang… ini langkah untuk jeda.”

    Senin, 24 Maret, NJZ merilis pernyataan kepada publik mengenai keputusan mereka untuk vakum.

    “Panggung ini sangat berarti bagi kami dan kalian semua yang memberi kami kekuatan. Sulit mengatakannya, tapi ini mungkin menjadi panggung terakhir kami untuk sejenak,” kata pihak NJZ.

    “Sejujurnya, kami tahu dari awal kalau perjalanan ini tidak mudah dan walaupun kami menerima hasil pengadilan, kami harus berbicara menjaga nilai yang kami percaya dan itu bukan pilihan yang kami sesali. Kami yakin kami berdiri untuk hak dan semua yang kami percaya,” lanjutnya.

    “Kami percaya pengumuman ini mengecewakan tapi ini bukan keputusan mudah untuk kami. Tapi momen ini juga menjadi refleksi agar kami kembali dengan kuat,” lanjut mereka.

    Pada pernyataan terpisah, ADOR menyesalkan anggota NewJeans tampil dengan nama baru kemudian memilih vakum. Mereka masih berharap bisa berdiskusi dengan para anggota untuk membicarakan masa depan NewJeans.

  • Uniknya Ragam Tradisi Menyambut Idulfitri di Indonesia

    Uniknya Ragam Tradisi Menyambut Idulfitri di Indonesia

    Liputan6.com, Yogyakarta – Sebagai negara yang kaya budaya, Indonesia selalu memiliki perayaan tradisi yang khusus dilaksanakan untuk menyambut berbagai perayaan penting, termasuk Idulfitri. Menjelang Lebaran, setiap wilayah di Indonesia akan menggelar ragam tradisi dengan keunikannya masing-masing.

    Perayaan Idulfitri tak hanya diisi dengan tradisi mudik dan sungkeman. Di beberapa wilayah, akan digelar tradisi Lebaran yang sudah rutin dilaksanakan secara turun-temurun. Mengutip dari laman kemenparekraf, berikut ragam tradisi Idulfitri di Indonesia:

    1. Binarundak (Sulawesi Utara)

    Masyarakat Motoboi Besar di Sulawesi Utara memiliki tradisi menyambut Lebaran bernama binarundak. Tradisi ini telah menjadi warisan leluhur yang terus dilestarikan hingga sekarang.

    Binarundak adalah tradisi membuat atau memasak nasi jaha secara bersama-sama selama tiga hari berturut-turut. Tradisi ini dilaksanakan setelah Idulfitri.

    Nasi jaha adalah makanan khas Sulawesi Utara berupa beras yang dimasak dalam batang bambu. Sajian ini memiliki perpaduan rasa gurih dari santan dengan aroma jahe yang cukup kuat.

    2. Festival Meriam Karbit (Kalimantan Barat)

    Tradisi Lebaran di Kalimantan Barat dilaksanakan melalui Festival Meriam Karbit. Festival ini digelar selama tiga hari berturut-turut, mulai sebelum, sesaat, dan sesudah Lebaran.

    Selain menjadi tradisi Lebaran, Festival Meriam Karbit juga menjadi warisan budaya yang kental dengan nilai historis. Konon, festival ini berkaitan dengan sejarah berdirinya Kota Pontianak.

    3. Grebeg Syawal (Yogyakarta)

    Grebeg Syawal adalah salah satu ritual rutin tahunan yang berasal dari Keraton Yogyakarta. Tradisi ini digelar setiap 1 Syawal sebagai wujud syukur setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan.

    Grebeg Syawal sudah dilaksanakan sejak abad ke-16. Salah satu yang menjadi daya tarik tradisi ini adalah keberadaan tujuh gunungan yang terdiri dari gunungan lanang (kakung) sebanyak tiga buah, gunungan wadon (estri), gunungan darat, gunungan gepak, dan gunungan pawuhan masing-masing satu buah.

    Seluruh gunungan dibawa oleh abdi dalem dengan dikawal prajurit Bregodo dari Alun-Alun Utara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menuju Masjid Gedhe Kauman, Pura Pakualaman, dan Kantor Kepatihan. Gunungan tersebut akan didoakan, kemudian diperebutkan masyarakat yang hadir.

    4. Perang Topat (Nusa Tenggara Barat)

    Masyarakat Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut Hari Raya dengan menggelar tradisi perang topat atau perang ketupat. Tradisi saling melempar ketupat ini merupakan simbol kerukunan antar umat Hindu dan Islam yang hidup berdampingan di Lombok.

    Tradisi ini diawali dengan doa dan ziarah di Makam Loang Baloq dan Makam Bintaro. Makam Loang Baloq berada di kawasan Pantai Tanjung Karang, sedangkan Makam Bintaro berlokasi di kawasan Pantai Bintaro.

    Setelahnya, para warga akan memulai ‘perang’. Uniknya, ketupat-ketupat yang digunakan untuk berperang nantinya akan kembali diperebutkan karena dipercaya membawa kesuburan yang membuat panen melimpah.

    5. Ronjok Sayak (Bengkulu)

    Ronjok sayak adalah tradisi Lebaran yang berkembang di Bengkulu. Secara umum, kata sayak berarti batok kelapa.

    Tradisi yang sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun lalu ini adalah tradisi membakar batok kelapa kering yang ditumpuk setinggi satu meter. Ronjok sayak umumnya dilaksanakan setelah salat Isya pada 1 Syawal.

    Masyarakat Bengkulu percaya, api merupakan penghubung antara manusia dan leluhur. Tradisi ini juga dibarengi dengan doa selama proses pembakaran.

    Penulis: Resla

  • Prabowo Resmi Lantik 31 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

    Prabowo Resmi Lantik 31 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik 31 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia (RI) untuk negara sahabat pada Senin (24/3/2025). 

    Pengangkatan para dubes LBBP RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. 

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengambil sumpah bagi para dubes yang dilantik pada hari ini. 

    “Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

    Acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan Duta Besar yang dilantik. Adapun 31 nama dubes LBBP RI yang dilantik yakni:

    1. Agus Priono, sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana;

    2. Andreano Erwin, sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro;

    3. Ardian Wicaksono, sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone;

    4. Cecep Herawan, sebagai Duta Besar untuk Republik Korea;

    5. Dicky Komar, sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon;

    6. Fikry Cassidy, sebagai Duta Besar untuk Republik Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, Republik Trinidad dan Tobago;

    7. Hendra Halim, sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua;

    8. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo, sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia;

    9. Junimart Girsang, sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT);

    10. Mirza Nurhidayat, sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola;

    11. Penny Dewi Herasati, sebagai Duta Besar untuk Hungaria;

    12. Siti Nugraha Mauludiah, sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania;

    13. Siti Ruhaini Dzuhayatin, sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan;

    14. Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji, sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, United Nation Environtmental Programme (UNEP), dan United Nation Human Settlement Programme (UN-HABITAT);

    15. Yayan Ganda Hayat Mulyana, sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia;

    16. Agung Cahaya Sumirat, sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah;

    17. Chandra Warsenanto Sukotjo, sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan;

    18. Listiana Operananta, sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara;

    19. Manahan M. P. Sitompul, sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina;

    20. Rolliansyah Soemirat, sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan;

    21. Kartika Candra Negara, sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambik merangkap Malawi;

    22. Bambang Suharto, sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Togo, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan ECOWAS;

    23. Muhsin Syihab, sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO);

    24. Simon Djatwoko Irwantoro Soekarno, sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Republik Jamaika;

    25. Susi Marleny Bachsin, sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal;

    26. Yuyu Sutisna, sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko, merangkap Republik Islam Mauritania;

    27. Arief Hidayat, sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambia;

    28. Didik Eko Pujianto, sebagai Duta Besar untuk Republik Irak;

    29. Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko;

    30. Vedi Kurnia Buana, sebagai Duta Besar untuk Republik Chile; dan

    31. Faizal Chery Sidharta, sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.

  • Mantan Danjen Kopassus Ditunjuk Jabat Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN Agrinas Disuntik Rp8 Triliun

    Mantan Danjen Kopassus Ditunjuk Jabat Dirut PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN Agrinas Disuntik Rp8 Triliun

    FAJAR.CO.ID — Di tengah gencarnya penolakan Undang-undang TNI hasil revisi, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk menunjuk Agus Sutomo untuk menjadi Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Letjen TNI (purn) Agus Sutomo merupakan mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) periode 2012–2014.

    Pria kelahiran Klaten, 14 April 1960 ini merupakan alumnus Akademi Militer 1984 dari kecabangan infanteri. Saat ini telah menjadi purnawirawan perwira tinggi TNI-AD .

    Laman resmi Agrinas Palma Nusantara menginformasikan penunjukan Agus Sutomo sebagai Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara. Perusahaan ini transformasi dari perusahaan pelat merah PT Indra Karya (Persero).

    Pemerintah membentuk Agrinas sebagai BUMN yang terbentuk dari transformasi tiga BUMN karya menjadi perusahaan yang bergerak di sektor pangan, perkebunan, dan perikanan.

    Ketiga BUMN tersebut adalah Virama Karya yang berganti nama menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    Melalui transformasi tersebut, perusahaan juga melakukan perluasan lini bisnis usaha di bidang perkebunan dan konsultansi konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025.

    Terkait Agus Sutomo yang kini menjabat Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), beberapa jabatan penting lingkungan militer telah diembannya. Sebelum menjabat Danjen Kopassus periode 2012–2014, Agus Sutomo terlebih dahulu menjabat Komandan Paspampres pada 2011–2012.

  • Komisi III DPR Pastikan Bahas Revisi UU Polri secara Terbuka – Halaman all

    Komisi III DPR Pastikan Bahas Revisi UU Polri secara Terbuka – Halaman all

    Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, memastikan pihaknya akan membahas revisi UU Polri secara terbuka.

    Tayang: Senin, 24 Maret 2025 23:34 WIB

    Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra

    HINCA PANJAITAN – Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan (kiri) dan Waketum DPP Partai Gerindra Habiburokhman (kanan) saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, memastikan pihaknya akan membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara terbuka.

    Namun, Hinca menyebut saat ini Komisi III DPR belum membahas revisi UU Polri. Pihaknya tengah fokus membahas revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Setahu saya sampai hari ini di Komisi III belum ada (bahas revisi UU Polri), masih kita fokus di KUHAP,” kata Hinca di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Hinca memastikan pembahasan revisi UU Polri akan dilakukan secara terbuka kalaupun ditugaskan ke Komisi III DPR.

    Dia mencotohkan pembahasan KUHAP yang sedang berlangsung di Komisi III DPR. Dia mengklaim bahwa pembahasannya dilakukan secara terbuka dan mengundang banyak pihak.

    “Percayalah kalau RUU Polri itu juga masuk di kami, kami akan lakukan hal yang sama,” ungkap Hinca.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa pihaknya belum menerima surat presiden (Surpres) terkait revisi UU Polri.

    “Belum ada (Surpres RUU Polri),” kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Rencana Kenaikan Tarif Royalti, Aspebindo Minta 20% PNBP Minerba untuk Penghiliran

    Rencana Kenaikan Tarif Royalti, Aspebindo Minta 20% PNBP Minerba untuk Penghiliran

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) mengusulkan agar 20% PNBP royalti mineral dan batu bara (minerba) yang masuk ke kas negara dialokasikan untuk percepatan hilirisasi.

    Hal ini diusulkan seiring dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan tarif royalti minerba. Ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendorong industrialisasi hilir.

    Wakil Ketua Umum ASPEBINDO Fathul Nugroho mengatakan pemerintah agar mengalokasikan 20% dari PNBP royalti minerba untuk pengembangan industri hilir yang nilainya sekitar Rp28 triliun. 

    Menurutnya, alokasi ini diharapkan dapat mendanai pembangunan Infrastruktur pendukung seperti pembangunan smelter, kawasan industri hijau, dan jaringan energi terbarukan. Kemudian, riset dan inovasi teknologi pemurnian mineral serta reduksi emisi di sektor pertambangan.

    “Serta, pendidikan dan pelatihan SDM berkompetensi tinggi di bidang pengolahan mineral dan manajemen rantai pasok,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (24/3/2025).

    Dia menilai kenaikan royalti harus berbanding lurus dengan komitmen hilirisasi. Artinya, jangan sampai Indonesia hanya menjadi pengekspor bahan mentah, sedangkan nilai tambah dinikmati negara lain. 

    “Kami siap bersinergi dengan pemerintah untuk memastikan kenaikan royalti tidak membebani industri, melainkan menjadi investasi jangka panjang bagi kemandirian bangsa,” katanya. 

    Di sisi lain, Fathul berpendapat tarif royalti minerba Indonesia masih tetap kompetitif walaupun nanti mengalami kenaikan. Asalkan, kenaikan itu tidak lebih dari 2 kali lipat dibandingkan negara produsen utama lainnya, seperti Australia, China, India, Filipina, Chile, dan Amerika Serikat (AS).  

    Sebagai perbandingan, untuk tarif royalti batu bara di Indonesia ditetapkan berjenjang sesuai dengan range harga batu bara acuan (HBA) di mana 5% hingga 13,5% untuk izin usaha pertambangan (IUP) dan 13,5% hingga 28% untuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK). 

    Rencananya, pemerintah akan menaikkan tarif sekitar 10% dari angka saat ini. Sementara, untuk kenaikan tarif royalti mineral bervariasi sesuai jenis komoditas. 

    Sebagai contoh, kenaikan royalti untuk komoditas bijih tembaga akan naik dari 5% menjadi 17% , nickel matte dari 2% menjadi 6,5%, dan feronikel dari 2% menjadi 7%. 

    Adapun tarif royalti batu bara Indonesia memang lebih tinggi dari negara lain seperti Australia yang sebesar 7% higga 15% tergantung jenis penambangan dan negara bagian, serta China sekitar 2% hingga 10%. 

    Namun, metode penambangan batu bara di Australia dan China banyak tipe underground mining yang berbiaya tinggi sekitar 20% dan 60% untuk masing-masing negara. 

    Sedangkan untuk komoditas seperti nikel, tarif royalti Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara lain, seperti Australia 5% hingga 7,5% untuk nikel olahan. Lalu, Filipina memberlakukan tarif 5% untuk nikel ditambah pajak ekspor. 

    Sementara itu, Chile menerapkan sistem hybrid 1% ad valorem ditambah pajak laba progresif 8% – 26% untuk semua mineral non-tembaga termasuk nikel. Lalu AS memiliki 3% – 5% untuk nikel dan tergantung kebijakan negara bagian.  

    Oleh karena itu, Fathul menilai Indonesia berada pada posisi strategis dalam penentuan suplai dan harga komoditas dunia, baik batu bara dan nikel sebagai negara dengan cadangan terbesar di dunia. 

    “Hal ini sejalan dengan ambisi hilirisasi, dimana batubara dan mineral diolah mendapatkan nilai tambah sebelum diekspor,” tuturnya.

  • KIPP 2025 usung semangat berdampak untuk kesejahteraan masyarakat

    KIPP 2025 usung semangat berdampak untuk kesejahteraan masyarakat

    “Dalam kesempatan yang baik ini, saya secara resmi membuka KIPP 2025. Kami mengajak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mengikutkan inovasi pelayanan publik terbaiknya,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025 dengan mengusung semangat “Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

    Adapun pendaftaran kompetisi ini akan dimulai pada 8 April 2025 melalui tautan https://sinovik.menpan.go.id/

    “Dalam kesempatan yang baik ini, saya secara resmi membuka KIPP 2025. Kami mengajak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN untuk mengikutkan inovasi pelayanan publik terbaiknya,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Rini menambahkan Kementerian PANRB terus mendorong terciptanya pelayanan publik yang adaptif dan beriorientasi pada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan pembinaan inovasi melalui KIPP yang diikuti oleh instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.

    Penyelenggaraan kompetisi ini juga sebagai upaya mendorong pencapaian target Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Penyelenggaraan KIPP 2025 merupakan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian target Asta Cita dan menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika global,” ujarnya.

    Menurutnya, keberhasilan inovasi untuk mentransformasi pelayanan publik, tidak hanya dengan menghadirkan teknologi baru, tetapi juga dengan perubahan mindset penyelenggara pelayanan publik.

    Sebagai informasi, penyelenggaraan KIPP ini diatur melalui Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021 tentang tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD. KIPP telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan diikuti oleh 460 instansi pemerintah.

    “Penyelenggaraan KIPP telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui inovasi pada berbagai bidang seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan,” ungkap Rini.

    Diharapkan KIPP 2025 menjadi ajang untuk berbagi inspirasi, mendorong kolaborasi, dan mempercepat transformasi pelayanan publik. Untuk itu, dirinya mengajak seluruh instansi berpartisipasi untuk mengirimkan inovasi terbaiknya.

    “Mari bersama kita wujudkan birokrasi yang semakin inovatif, berdampak, dan melayani dengan sepenuh hati,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG Senin dibuka melemah 22,03 poin

    IHSG Senin dibuka melemah 22,03 poin

    Seorang karyawan berdiri di depan layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

    IHSG Senin dibuka melemah 22,03 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Maret 2025 – 11:41 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi dibuka melemah 22,03 poin atau 0,35 persen ke posisi 6.236,15. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 5,79 poin atau 0,84 persen ke posisi 686,23.

    Sumber : Antara

  • Ramp check di Terminal Kampung Rambutan hampir semua tak lolos uji

    Ramp check di Terminal Kampung Rambutan hampir semua tak lolos uji

    Bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin (24/3/2025) atau H-7 Lebaran 2025. (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

    Ramp check di Terminal Kampung Rambutan hampir semua tak lolos uji
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Maret 2025 – 17:51 WIB

    Elshinta.com – Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) Dinas Perhubungan (DIshub) Jakarta mendapatkan hasil pemeriksaan sejumlah bus (ramp check) yang dijadikan armada mudik Lebaran di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin, hampir semuanya tidak lolos uji.

    Suparman selaku Penguji UPPKB di Terminal Kampung Rambutan mengatakan hal ini karena ada beberapa bus yang menggunakan ban vulkanisir atau ban bekas yang direkondisi. Penggunaan ban ini berisiko meningkatkan ketidakamanan berkendara karena kinerja tidak stabil, ban cepat aus, dan berpotensi pecah.

    Selain itu ada juga bus yang ditemukan bangku tidak miliki sabuk pengaman, pecah kaca (retak), palu pemecah kaca, pintu darurat terhalang, hingga surat-surat yang kedaluwarsa.

    “Temuannya kebanyakan catatan-catatan yang kita lihat itu sabuk, terus sit yang tidak sesuai, terus pintu darurat yang terhalang, bel vulkanisir, kaca pecah, rata-rata itu,” kata Suparman di Terminal Kampung Rambutan, Senin.

    Petugas UPPKB melakukan pemeriksaan hingga 16 bus dalam setiap harinya. Dari bus-bus yang diperiksa, banyak ditemukan kendaraan yang tidak lain jalan dan membahayakan penumpang jika tetap beroperasi di arus mudik ini. Menurut Suparman. ada 24 elemen pemeriksaan yang harus ada serta dalam kondisi baik dan sesuai karena vital saat bus beroperasi.

    Hasil pemeriksaan ini kemudian diserahkan kepada pihak Terminal Kampung Rambutan untuk ditindak lanjuti. Dalam hal ini, UPPKB hanya memberikan rekomendasi, tetapi keputusan tetap di pihak pengelola terminal Kampung Rambutan.

    “Rekomendasinya untuk diperbaiki, untuk diperbaiki ini kekurangan-kekurangan ini kita catat, kita konsultasikan ke kepala terminal atau anggota terminal, kita serahkan ke beliau, apa mau dikasih jalan atau tidak, yang penting kita sudah kasih catatan seperti itu,” jelas Suparman.

    Sementara itu Pengendali Terminal Kampung Rambutan Mulyono mengatakan jika ada bus yang gagal melewati ramp check, maka pihaknya dengan tegas tidak memberangkatkan bus tersebut.

    “Ya, setelah dari pulau masing-masing tetap kita cek kembali. Kalau tidak melengkapi y,a terpaksa kita tidak berangkatkan,” kata Mulyono.

    Sejak kemarin ada 15 bus dari berbagai PO yang saat diuji banyak ditemukan ketidaklayakan. Suparman mengatakan kebanyakan PO yang tidak layak adalah bus tujuan daerah Sumatera dan Jawa.

    “Kebanyakan Jawa Barat, Jawa Tengah. Sumatera terutama itu,” jelas Suparman.

    Adapun uji ramp check ini dilakukan sejak H-10 atau sejak Jumat (21/3). Hingga Minggu (23/3), sudah ditemukan 42 bus yang dilakukan pengujian namun tidak ada satupun bus-bus itu lulus uji kelayakan jalan.

    Sumber : Antara

  • Dwifungsi TNI Disebut Telah Dilakukan Sebelum Prabowo Jabat Presiden

    Dwifungsi TNI Disebut Telah Dilakukan Sebelum Prabowo Jabat Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA —  Bangsa Indonesia seolah-olah mengalami amnesia dan melupakan bahwa negara ini pernah dikuasai oleh militer yang melaksanakan dwifungsi.

    Wakil Direktur Imparsial Hussein Ahmad mengatakan Indonesia punya pengalaman selama 32 tahun berada dalam rezim otoritarianisme militeristik Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

    Menurutnya, salah satu alasan kenapa presiden kedua itu bisa berkuasa selama puluhan tahun, karena disokong oleh dua hal yakni Golkar serta militer yang ketika itu bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). kedua adalah oleh ABRI.

    “Pak Harto menempatkan militer aktif pada saat itu dalam jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan pemerintahan, yang kemudian dalam tahap tertentu berlawanan dengan demokrasi  dan sistem negara hukum yang baik,” ujarnya dalam program bincang Broadcash Youtube Bisniscom dikutip Senin (24/3/2025). 

    Menurutnya, pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet mengingatkan publik bahwa Indonesia pernah berada di zaman seperti saat Orde Baru itu, di mana TNI semua berkuasa dan supremasi sipil dipinggirkan.

    Dia menilai, praktik dwiifungsi pascareformasi sebenarnya diam-diam sudah mulai terjadi sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden. Namun, pada rezim saat ini dilakukan secara terang-terangan.

    Dia mencontohkan penunjukkan Majen Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dinilai tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi TNI. Prajurit TNI tidak dilatih menjadi birokrat atau berbisnis sehingga penempatan jabatan sipil seperti itu merupakan sebuah kekeliruan yang nyata dan menandakan dwifungsi TNI itu sudah kembali.

    “Sebagai catatan kami menemukan data bahwa saat ini itu sudah lebih dari 2.500 TNI aktif di jabatan sipil. Artinya prinsip distingsi sipil dan militer ini sudah kacau,” katanya. 

    Dia membantah argumen yang menyatakan pihak militer tidak pernah akan kembali menduduki jabatan sipil. Hal ini dapat dibuktikan pada masa kepemimpinan Joko Widodo terdapat beberapa pelaksana tugas kepala daerah merupakan perwira militer aktif.

    Tentu saja penunjukkan anggota TNI untuk menduduki jabatan sipil menurutnya tidak adil. Di tengah masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan, pemerintah justru membuka ruang yang luas kepada TNI untuk masuk ke jabatan sipil.

    “Bayangkan ASN saja yang sudah terpilih pelantikannnya ditunda sampai Oktober. Tapi kok sekarang di tengah-tengah kondisi yang demikian, justru pemerintah berusaha membuka ruang kepada TNI  yang jelas-jelas sudah punya pekerjaan, dia untuk bisa double job bahkan, atau bahkan triple job di jabatan-jabatan sipil yang sama sekali tidak punya kaitannya dengan pertahanan,” tuturnya. 

    Oleh karena itu, seorang anggota TNI yang ingin menempati jabatan sipil semestinya mengajukan pengunduran diri atau pensiun dini dari dinas kemiliteran. Hal itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

    Ssecara konsep dalam negara demokrasi, prinsip pembedaan atau distingsi antara tugas-tugas sipil dan militer jelas diatur. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dimana Kementerian Pertahanannya dijalankan oleh mayoritas pejabat sipil.

     “Tanpa supremasi sipil, kita akan kembali ke Orde Baru. Bahkan dalam tahap yang paling parah, seperti Thailand, Myanmar, junta militer berkuasa, kudeta terjadi. Itu yang kita tidak inginkan,” ujarnya.