Xcloud.id

Blog

  • Pemudik Wajib Tahu! Jangan Mepet-mepet, Ini Jarak Aman Kendaraan saat Berkendara

    Pemudik Wajib Tahu! Jangan Mepet-mepet, Ini Jarak Aman Kendaraan saat Berkendara

    Jakarta –

    Jarak aman berkendara merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh setiap pengemudi. Pengendara perlu mengatur jarak aman antar kendaraan untuk memastikan keselamatan di jalan.

    Menjaga jarak yang cukup antara kendaraan satu dengan lainnya juga membantu menghindari kecelakaan, apalagi di tengah kondisi jalan macet atau cuaca buruk. Berapa meter jarak aman yang seharusnya dipertahankan saat berkendara?

    Jarak Aman Kendaraan

    Disebutkan dalam buku Budaya Berkendara di Jalan Raya oleh Joko Subroto, berdasarkan kecepatannya berikut adalah jarak aman direkomendasikan saat berkendara secara umum:

    Kecepatan 30 km/jam: Jarak aman 30 meter dengan jarak minimal 15 meter.Kecepatan 40 km/jam: Jarak aman 40 meter dengan jarak minimal 20 meter.Kecepatan 50 km/jam Jarak aman 50 meter dengan jarak minimal 25 meter.Kecepatan 60 km/jam: Jarak aman 60 meter dengan jarak minimal 40 meter.Kecepatan 70 km/jam: Jarak aman 70 meter dengan jarak minimal 50 meter.Kecepatan 80 km/jam: Jarak aman 80 meter dengan jarak minimal 60 meter.Kecepatan 90 km/jam: Jarak aman 90 meter dengan jarak minimal 70 meter.Kecepatan 100 km/jam: Jarak aman 100 meter dengan jarak minimal 80 meter.

    Menjaga jarak aman ini berguna sebagai antisipasi untuk memberikan waktu reaksi yang lebih baik. Utamanya jika terjadi dalam situasi mendesak.

    Perlu dipahami, jarak aman merupakan rentang jarak antara di pengemudi satu dengan yang lain. Sementara, jarak minimal merupakan jarak terdekat di masing-masing kendaraan.

    Unsur Jarak Aman Berkendara

    Jarak aman terdiri dari 3 unsur, meliputi aman dengan kendaraan di depan, samping dan belakang.

    Jarak aman dengan kendaraan di depan memiliki tujuan untuk memberi waktu yang cukup agar kita bisa mengurangi kecepatan, dan mendapat ruang cukup dalam mengerem dengan aman.Jarak aman dengan kendaraan di samping, berguna untuk mengantisipasi kemungkinan kendaraan berubah jalur. Contohnya, ketika keluar dari persimpangan atau mobil keluar dari parkir.Jarak aman dengan motor atau kendaraan di belakang bermanfaat untuk menghindar dari tabrakan dari belakang.Kondisi untuk Meningkatkan Jarak Aman Berkendara

    Pada dasarnya, setiap pengendara perlu menjaga jarak aman dalam kondisi apa pun.

    Mengutip Buku Petunjuk tata cara Berlalu Lintas (Highway Code) Kemenhub, penting bagi pengemudi untuk menjaga jarak aman antara kendaraan dengan kendaraan di depan, terutama ketika:

    Waktu hujanPermukaan jalan licinPendakian yang aman

    Sedang mengemudikan kendaraan berat atau menarik gandengan/tempelan.

    (khq/fds)

  • Pandangan Dokter soal Ramai Imbauan Jangan Sentuh Anak Sembarangan Pas Lebaran

    Pandangan Dokter soal Ramai Imbauan Jangan Sentuh Anak Sembarangan Pas Lebaran

    Jakarta – Menjelang Lebaran, di media sosial ramai imbauan jangan sentuh, cium, peluk anak sembarangan serta jangan memberi makanan atau minuman tanpa seizin orang tuanya. Imbauan ini dimaksud untuk mencegah anak tertular penyakit dari orang lain yang tidak diketahui saat berkumpul. Apa kata dokter anak soal imbauan ini?

    (/)

  • BTN Tebar Dividen Rp 751,83 Miliar

    BTN Tebar Dividen Rp 751,83 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 751,83 miliar untuk tahun buku 2024. Jumlah ini setara dengan 25% dari laba bersih perseroan yang mencapai Rp 3 triliun. Sementara itu, 75% atau Rp 2,25 triliun akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha.

    Dividen yang dibagikan setara dengan Rp 53,57 per lembar saham dan akan diberikan kepada pemegang saham, yakni Pemerintah Indonesia sebesar 60% dan publik sebesar 40%.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, pembagian dividen ini mencerminkan komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, serta upaya perseroan untuk meningkatkan shareholders value kepada investor.

    “Pemberian dividen sebesar 25% akan menjaga rasio permodalan BTN di atas persyaratan regulator. Dengan pembagian dividen ini, kami berharap dukungan investor terhadap BTN semakin kuat,” ujar Nixon dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu (26/3/2025).

    Pada akhir 2024, BTN mencatat pertumbuhan kinerja positif dengan penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai Rp 357,97 triliun, meningkat 7,3% year-on-year (yoy). Dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 9,1% yoy menjadi Rp 381,67 triliun. Dengan capaian tersebut, total aset BTN naik 7,03% yoy menjadi Rp 469,61 triliun.

    Untuk 2025, BTN menargetkan aset menembus Rp 500 triliun, didukung pertumbuhan kredit dan pembiayaan sekitar 7%-8% serta DPK yang ditargetkan meningkat 8%-9% yoy.

    RUPST BTN juga menyetujui akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai bagian dari rencana pemekaran (spin-off) unit usaha syariah BTN Syariah. Perseroan akan melanjutkan proses pengajuan izin akuisisi kepada regulator.

    BTN Syariah sendiri menunjukkan kinerja positif dengan total aset mencapai Rp 60,56 triliun per Desember 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 POJK 12 Tahun 2023, BTN wajib melakukan pemisahan terhadap unit usaha syariahnya.

    Lebih lanjut, Nixon menegaskan BTN akan terus melakukan ekspansi dan transformasi bisnis untuk meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

    “Dengan strategi bisnis yang konsisten dan transformasi yang terus dilakukan, BTN optimistis dapat tumbuh secara berkelanjutan, sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian di tengah berbagai tantangan ekonomi,” pungkas Nixon.

  • Segini Tarif Tol Lampung-Palembang Spesial Mudik Lebaran 2025, Ada Diskon 20 Persen sampai 8 April – Halaman all

    Segini Tarif Tol Lampung-Palembang Spesial Mudik Lebaran 2025, Ada Diskon 20 Persen sampai 8 April – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Simak, berikut merupakan rincian estimasi tarif tol Trans Sumatra rute Lampung – Palembang selama arus mudik dan balik Lebaran 2025.

    Memasuki periode mudik lebaran, Tol Trans Sumatra mulai ramai dilalui para pemudik yang hendak merayakan mudik Lebaran di kampung halaman.

    Diperkirakan jumlah kendaraan yang akan melintas di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) pada masa arus mudik Lebaran 2025, meningkat 26,01 persen bila dibandingkan trafik normal.

    Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) ramai dipilih masyarakat sebagai jalur mudik favorit karena dapat memangkas waktu tempuh dan meningkatkan mobilitas. 

    Terlebih, JTTS menghubungkan berbagai provinsi di Sumatra dengan jaringan jalan yang lancar dan efisien.

    Ada Diskon 20 Persen

    Untuk menyambut momen arus mudik dan balik lebaran, PT Hutama Karya (Persero) memberi potongan tarif tol 20 persen di ruas utama Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang dikelolanya. 

    Diskon tersebut berlaku mulai Senin, 24 Maret 2025 pukul 07.00 WIB sampai 28 Maret pukul 07.00 WIB untuk arus mudik.

    Sementara pada arus balik berlaku mulai 3, 5, 8, 10 April 2025 pukul 07.00 WIB.

    Adapun potongan tarif 20 persen berlaku untuk semua golongan kendaraan, untuk Jalan Tol Trans Sumatra mencakup Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat

    Berikut ulasan estimasi total tarif tol Lampung-Palembang setelah diskon 20 persen.

     1. Arus mudik 24-26 Maret 2025

    Dari Lampung (GT Bakauheni Selatan)-Palembang (GT Kramasan):

    Kendaraan Golongan I semula Rp 495.000 menjadi Rp 396.100
    Kendaraan Golongan II dan III semula Rp 743.000 menjadi Rp 594.600
    Kendaraan Golongan IV dan V semula Rp 990.500 menjadi Rp 792.200

    Dari Palembang (GT Kramasan)-Lampung (GT Bakauheni Selatan):

    Kendaraan Golongan I semula Rp 495.000 menjadi Rp 434.000
    Kendaraan Golongan II dan III semula Rp 743.000 menjadi Rp 651.500
    Kendaraan Golongan IV dan V semula Rp 990.500 menjadi Rp 868.000.

    2. Arus mudik 26-28 Maret 2025

    Dari Lampung (GT Bakauheni Selatan)-Palembang (GT Kramasan) dan sebaliknya:

    Kendaraan Golongan I semula Rp 495.000 menjadi Rp 444.000
    Kendaraan Golongan II dan III semula Rp 743.000 menjadi Rp 666.500
    Kendaraan Golongan IV dan V semula Rp 990.500 menjadi Rp 888.000

     3. Arus balik 3-5 April 2025

    Dari Lampung (GT Bakauheni Selatan)-Palembang (GT Kramasan):

    Kendaraan Golongan I semula Rp 495.000 menjadi Rp 444.000
    Kendaraan Golongan II dan III semula Rp 743.000 menjadi Rp 666.500
    Kendaraan Golongan IV dan V semula Rp 990.500 menjadi Rp 888.000

    Dari Palembang (GT Kramasan)-Lampung (GT Bakauheni Selatan):

    Kendaraan Golongan I semula Rp 495.000 menjadi Rp 396.100
    Kendaraan Golongan II dan III semula Rp 743.000 menjadi Rp 594.600
    Kendaraan Golongan IV dan V semula Rp 990.500 menjadi Rp 792.200

    4. Arus balik 8-10 April 2025

    Dari Lampung (GT Bakauheni Selatan)-Palembang (GT Kramasan):

    Kendaraan Golongan I semula Rp 495.000 menjadi Rp 444.000
    Kendaraan Golongan II dan III semula Rp 743.000 menjadi Rp 666.500
    Kendaraan Golongan IV dan V semula Rp 990.500 menjadi Rp 888.000

    Dari Palembang (GT Kramasan)-Lampung (GT Bakauheni Selatan):

    Kendaraan Golongan I semula Rp 495.000 menjadi Rp 396.100
    Kendaraan Golongan II dan III semula Rp 743.000 menjadi Rp 594.600
    Kendaraan Golongan IV dan V semula Rp 990.500 menjadi Rp 792.200

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Mahasiswa UI Desak Rektor Tuntaskan Kasus Kematian Akseyna

    Mahasiswa UI Desak Rektor Tuntaskan Kasus Kematian Akseyna

    Jakarta –

    Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi simbolik mengenang 10 tahun kematian Akseyna Ahad Dori. Mereka menuntut sejumlah hal kepada UI untuk menuntaskan kasus Akseyna.

    “Apa yang menjadi tuntutan kami pada hari ini adalah satu, menuntut Rektor UI untuk membersamai keluarga Akseyna dalam menuntaskan kasus Akseyna sesuai dengan kontrak politik kinerja Rektor UI pada poin nomor 7,” kata Koordinator Aksi Difka kepada wartawan di UI, Depok, Rabu (26/3/2025).

    Mereka juga menuntut UI memfasilitasi pertemuan setiap tiga bulan sekali keluarga Akseyna dengan polisi. Mereka ingin UI menepati janjinya.

    “Dua, menuntut UI untuk mengadakan pertemuan 3 bulan dengan keluarga Akseyna dan kepolisian sesuai dengan janji pada audiensi BEM UI, keluarga Akseyna, Polres Depok dan UI pada tanggal 3 Juni 2024,” jelasnya.

    Mahasiswa menuntuk kejelasan tim khusus yang dijanjikan Kompolnas kepada keluarga Akseyna dalam investigasi kasus. Terakhir mahasiswa menuntut Polres Depok untuk serius menuntaskan kasus Akseyna.

    “Poin nomor 3, menuntut kejelasan dari kelanjutan tim khusus yang dijanjikan oleh Kompolnas kepada keluarga Akseyna dalam rangka mengawal investigasi kasus Akseyna,” tuturnya.

    Sebelumnya, Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi simbolik mengenang 10 tahun kematian Akseyna Ahad Dori. Orasi digelar di Danau Kenanga UI, yang menjadi lokasi penemuan jasad mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas MIPA UI tersebut.

    Pantauan detikcom di Taman Lingkar UI, Rabu (26/3), pukul 16.00 WIB, sejumlah mahasiswa mengenakan pakaian berwarna hitam. Beberapa membawa poster foto Akseyna sebagai simbol mengenang 10 tahun meninggalnya Akseyna.

    Ada juga poster dengan foto Akseyna bertulisan ’10 Tahun Berlalu Tanpa Kejelasan Jangan Biarkan Tenggelam’. Mereka berorasi mengungkapkan kekecewaan terkait ketidakadilan kasus kematian Akseyna.

    “Almarhum Akseyna adalah simbol perjuangan kita. Selain itu ini juga merupakan simbol bahwa setiap individu manusia berhak mendapatkan keadilan. Tapi faktanya? apa yang kita dapatkan dan saksikan? kita menyaksikan janji-janji yang tidak terpenuhi,” kata orator.

    Mahasiswa dari berbagai jurusan mengungkapkan kekecewaan dan memberikan refleksi serta puisi terkait ketidakadilan tak terbukanya kasus Akseyna.

    “Mau sampai kapan mereka diam? Rektorat hanya sibuk menambah pemasukan? Membiarkan kasus ini tenggelam. Almarhum Akseyna Ahad Dori mahasiswa yang harusnya bisa mengabdi pendidikan. Namun harus merenggang nyawa 10 tahun di Danau Kemanga,” tutur orator.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Koruptor Tak Takut Penjara tapi Takut Miskin

    Koruptor Tak Takut Penjara tapi Takut Miskin

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan komitmen dalam mengelola aset rampasan negara secara optimal melalui mekanisme hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Tujuannya, agar aset yang telah disita dari hasil tindak pidana korupsi dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik.

    Atas dasar itu, KPK secara resmi menyerahkan empat aset barang rampasan negara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penyerahan berlangsung di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta Timur pada Selasa, 25 Maret 2025.

    Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan, pemanfaatan aset rampasan negara bukan hanya untuk mengoptimalkan nilai ekonomisnya, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih luas. Ia menegaskan, selain hukuman penjara, efek jera terhadap koruptor juga bisa diterapkan lewat perampasan aset.

    “Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum,” kata Fitroh dalam keterangan yang diterima Rabu, 26 Maret 2025.

    Lebih lanjut, Fitroh menjelaskan, mekanisme hibah yang dilakukan ini juga merupakan upaya mitigasi risiko untuk menjaga nilai ekonomis aset rampasan, serta memperjelas pemisahan kewenangan antara eksekusi dan pengelolaan barang milik negara.

    Empat Aset Bernilai Rp3,7 Miliar

    Adapun aset rampasan negara yang diserahkan KPK ke LPSK adalah tanah dan bangunan senilai Rp3,71 miliar, yang meliputi:

    Dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 m² dengan nilai Rp2,88 miliar. Satu unit rumah susun seluas 53 m² dengan nilai Rp664,15 juta. Satu unit rumah susun seluas 36 m² dengan nilai Rp186,6 juta.

    Proses hibah ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024.

    LPSK Apresiasi KPK

    Ketua LPSK, Achmadi mengapresiasi KPK atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan melalui penyerahan aset ini.

    “Terima kasih atas dukungan KPK dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana untuk kantor perwakilan LPSK di daerah,” ucapnya.

    Achmadi menegaskan, aset yang diberikan kepada LPSK akan dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Menurutnya, hibah aset ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

    “Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ketua Dewan Apresiasi Pemutihan Pajak Pemprov Jabar

    Ketua Dewan Apresiasi Pemutihan Pajak Pemprov Jabar

    JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa mengapresiasi kebijakan Pemprov Jabar terkait pembebasan denda dan tunggakan atau pemutihan pajak. Menurutnya itu terobosan yang cukup berani.

    Politikus Partai Gerindra itu menguraikan, kebijakan itu nampaknya juga disambut baik oleh masyarakat. “Buktinya sampai saat ini masyarakat juga terus berdatangan ke samsat,” ujarnya, Rabu (26/3).

    Buky melanjutkan, dengan dituntaskannya salah satu kewajiban ini, masyarakat juga lebih tenang. Mengingat kendaraannya telah bayar pajak.

    Karena itu, Buky mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kesempatan emas itu. “Silahkan segera datang ke samsat,” ujarnya.

    Di sisi lain, animo masyarakat bayar pajak itu ternyata juga berdampak positif pada pendapatan daerah. Khususnya sektor pajak kendaraan bermotor.

    Tercatat pada 20 Maret atau hari pertama pemutihan, pendapatan pajak tembus Rp 26,5 miliar. Padahal biasanya hanya Rp 19 miliar.

    Lalu di hari kedua tembus di angka Rp 27,4 miliar dari yang biasanya di angka Rp 17,9 miliar. Di hari ketiga atau Sabtu, aliran pajak ada di angka Rp 17,8 miliar dari yang biasanya hanya Rp 11,3 miliar.

    Kemudian di hari ke empat atau Minggu, pendapatan ada di angka Rp 4,6 miliar. Sehingga jika ditotal dalam empat hari itu, aliran pajak dari kendaraan bermotor itu tembus Rp 76,3 miliar. Atau naik 54 persen dari yang biasanya hanya di kisaran Rp 49,7 miliar.

    Sementara dari catatan wajib pajak yang melakukan transaksi tembus di angka 173.797 orang. Jumlahnya naik 104 persen dari yang biasanya hanya 85 ribu orang.(son)

  • Dituding Oposisi jadi Boneka Thaksin, PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Lolos dari Penggulingan – Halaman all

    Dituding Oposisi jadi Boneka Thaksin, PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Lolos dari Penggulingan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, berhasil lolos dari mosi tidak percaya di parlemen pada Rabu (26/3/2025).

    Oposisi menuding pemerintahannya berada di bawah kendali sang ayah, mantan PM Thaksin Shinawatra, yang kini kembali aktif dalam dunia politik Thailand.

    Dikutip dari Reuters, oposisi utama, Partai Rakyat, mengkritik kepemimpinan Paetongtarn yang dianggap terlalu dipengaruhi oleh Thaksin.

    Mereka menilai kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kepentingan keluarga Shinawatra dibanding rakyat Thailand.

    “Kita memiliki pemimpin di luar sistem yang mengarahkan kebijakan pemerintahan tanpa pertanggungjawaban apa pun,” ujar Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat.

    Selain itu, Paetongtarn juga dituding melakukan penggelapan pajak serta gagal menangani berbagai masalah nasional, seperti krisis ekonomi, polusi udara, meningkatnya kriminalitas, dan kasus korupsi yang merajalela.

    Paetongtarn Bantah Tuduhan Oposisi

    Meski diterpa kritik, Paetongtarn menegaskan bahwa pemerintahannya tetap solid.

    Ia membantah tuduhan sebagai boneka politik Thaksin dan menolak anggapan bahwa dirinya tidak memiliki kualifikasi sebagai pemimpin negara.

    Dalam sidang mosi tidak percaya, ia mendapatkan 319 suara dukungan dan 161 suara menentang. Setelahnya, ia mengunggah ucapan terima kasih di media sosial.

    “Setiap suara, baik yang mendukung maupun yang menentang, adalah kekuatan yang akan mendorong saya dan Kabinet untuk terus bekerja dengan tekun bagi rakyat,” tulisnya di akun pribadinya.

    Pengaruh Thaksin di Politik Thailand

    Thaksin Shinawatra merupakan sosok yang kontroversial di Thailand. Setelah digulingkan dalam kudeta militer pada 2006, ia mengasingkan diri selama 15 tahun.

    Namun, pada 2023, ia kembali ke Thailand setelah Partai Pheu Thai yang ia dirikan kembali berkuasa.

    Setelah sempat menjalani tahanan rumah selama enam bulan, Thaksin dibebaskan bersamaan dengan naiknya Paetongtarn sebagai Perdana Menteri.

    Kini, ia juga mendapat posisi sebagai dewan penasihat di Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia, Danantara, bersama tokoh dunia lainnya, seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Komisi I DPR: Adanya penolakan UU TNI karena belum paham substansi

    Komisi I DPR: Adanya penolakan UU TNI karena belum paham substansi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai adanya berbagai aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) TNI yang sudah disetujui oleh DPR RI karena belum memahami isi substansi dari perubahan UU tersebut.

    Menurut dia, ada sejumlah tafsir pribadi yang terus berkembang hingga meyakini tafsir mengenai UU tersebut padahal tidak benar. Dia menegaskan bahwa UU TNI justru membatasi personel TNI dalam mengisi jabatan sipil.

    “Ini saya melihatnya ada hambatan komunikasi, isinya gimana, draf akhirnya belum diterima,” kata Dave kepada ANTARA di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa UU tersebut hanya menambahkan jabatan sipil yang sebenarnya saat ini sudah diisi oleh TNI aktif, di antaranya BNPT, BNPB, hingga BNPP.

    “Dengan begitu ada 14 jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif, di luar itu maka TNI aktif harus mundur atau pensiun,” ujarnya.

    Selain itu, dia pun akan segera berkoordinasi dengan pihak kesekretariatan DPR RI untuk mengatasi masalah draf UU TNI baru yang belum diunggah ke laman resmi DPR.

    Menurut dia, draf tersebut seharusnya sudah harus bisa dilihat di laman DPR RI.

    “Kalau dikhawatirkan TNI over ke ranah sipil, ranah penegakan hukum, ke kepolisian, itu dipastikan tidak ada,” kata Dave.

    Mengenai penambahan usia dinas atau perpanjangan batas pensiun, kata dia, hal itu diubah salah satunya agar Presiden tidak sering mengganti personel TNI yang berpangkat bintang empat.

    Menurut dia, akhir-akhir ini ada beberapa perwira TNI yang berpangkat bintang empat hanya berdinas selama satu tahun. Padahal, kata dia, perwira tersebut masih memiliki tugas yang belum terselesaikan.

    “Tertentu bintang empat itu hanya satu tahun sudah harus pensiun maka Presiden harus cari lagi, harus adjust lagi, harus ganti, padahal tugas sudah cocok dan tugas masih banyak,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin: 198 Perusahaan Bakal Bangun Pabrik, Serap 24.568 Pekerja – Page 3

    Kemenperin: 198 Perusahaan Bakal Bangun Pabrik, Serap 24.568 Pekerja – Page 3

    Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menuturkan, diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah, termasuk untuk mengatasi dampak opsen pajak kendaraan bermotor sehingga industri kendaraan bermotor nasional tetap bisa tumbuh.

    “Dukungan insentif dapat meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor, yang terlihat pada peningkatan penjualan. Ini akan menggairahkan industri komponen, industri perbankan, hingga lembaga pembiayaan,” ungkapnya.

    Gaikindo, kata Kukuh, meminta semua kendaraan berteknologi elektrifikasi (xEV), meliputi HEV, PHEV, dan BEV, diberi kesempatan untuk mendapatkan insentif sesuai dengan kontribusi dalam penurunan emisi karbon dioksida (CO2) dan bahan bakar minyak (BBM).

    “Meningkatnya perkembangan pasar xEV dapat memberikan dampak pada pendalaman industri untuk xEV juga potensi peningkatan ekspor xEV,” imbuhnya.

    Pengamat Otomotif LPEM Universitas Indonesia, Riyanto menyatakan, pasar mobil membutuhkan intervensi cepat, karena kondisi semakin berat. Adapun perbaikan fundamental, berupa penguatan daya beli dan akselerasi pertumbuhan ekonomi merupakan solusi jangka panjang.

    Berdasarkan hitungan LPEM Universitas Indonesia, pemberian insentif bakal berdampak positif terhadap ekonomi. Kontribusi industri mobil baik langsung dan tidak langsung terhadap produk domestik bruto (PDB) akan mencapai Rp177 triliun dengan tarif PPnBM 10%, lalu Rp181 triliun dengan PPnBM 7,5%, Rp185 triliun PPnBM 5%, dan Rp194 triliun dengan PPnBM 0%, dibandingkan skema business as usual Rp168 triliun.

    Selain itu, akan ada tambahan tenaga kerja otomotif sebanyak 7.740 orang dengan PPnBM 10%, lalu 11.611 orang (PPnBM 7,5%), 15.481 orang (PPnBM 5%), dan 23.221 orang (PPnBM 0%). Riyanto juga mengusulkan PPnBM mobil murah tahun ini bisa dikembalikan ke 0% dari saat ini 3%. “Adapun insentif PPnBM untuk mobil pertama layak dipertimbangkan, bersama lokalisasi, ekspor, dan litbang karena bakal berimbas positif terhadap industri otomotif,” pungkasnya.