Xcloud.id

Blog

  • Bayar Tol Tanpa Antre dengan Sistem Multi Lane Free Flow

    Bayar Tol Tanpa Antre dengan Sistem Multi Lane Free Flow

    Bisnis.com, JAKARTA – Kemacetan di gerbang tol sering menjadi masalah yang memperburuk kondisi lalu lintas. Namun, teknologi terus berkembang untuk mengatasi tantangan ini, salah satunya dengan penerapan sistem Multi-Lane Free Flow (MLFF). 

    Sistem inovatif ini dirancang untuk mempercepat transaksi tol dan mengurangi antrean, memungkinkan kendaraan melintas tanpa harus berhenti atau melakukan tap di gerbang tol.

    Apa itu Multi-Lane Free Flow (MLFF)?

    Teknologi tol semakin berkembang, terutama dalam  mengurangi kemacetan. Salah satu terobosan baru dengan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF). Sistem ini memungkinkan kendaraan melintas gerbang tol tanpa harus berhenti atau mengetap, yang menjadi  penyebab kemacetan.

    Dilansir dari dct.co.id, Rabu (26/3/2025) MLFF menggunakan teknologi seperti sensor, kamera, dan pemrosesan data untuk mendeteksi dan memproses pembayaran tol secara otomatis. Pembayaran dan identifikasi kendaraan dilakukan secara real-time saat kendaraan melewati gerbang tol.

    Sistem ini memanfaatkan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) dan Automatic Number Plate Recognition (ANPR). RFID mengenali kendaraan melalui tag yang dipasang, sementara ANPR menggunakan kamera untuk membaca nomor plat kendaraan secara otomatis, sehingga pembayaran tol bisa dilakukan tanpa hambatan.

    Manfaat Multi-Lane Free Flow (MLFF)

    Dilansir dari mpm-rent.com, manfaat dari Multi-Lane Free Flow (MLFF)

    1. Dapat mengurangi kemacetan di gerbang tol.

    2. Dapat mengurangi emisi gas buang kendaraan akibat antrian di gerbang tol.

    3. Mendukung pembayaran digital yang dapat dipantau secara real-time.

    4. Menghemat waktu 30 detik hingga 5 menit yang biasanya digunakan untuk transaksi di gerbang tol.

    5. Mendukung sistem pembayaran tol yang lebih efisien dan efektif. Bahkan jika pengguna tidak memiliki rekening bank, masih banyak pilihan gateway pembayaran lainnya.

    Cara  Pembayaran Multi-Lane Free Flow (MLFF)

    1. On Board Unit (OBU)

    Dilansir dari dwijayakarya.com, On Board Unit adalah perangkat yang dipasang di kendaraan yang digunakan untuk memudahkan pembayaran tol secara otomatis tanpa harus berhenti. Pengguna cukup melewati gerbang tol dan perangkat ini akan mendeteksi pembayaran secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi.

    2. Electronic On Board Unit (E-OBU)

    Sistem transaksi tol pertama yang menggunakan MLFF adalah Electronic On Board Unit (E-OBU). Metode ini disarankan bagi pengguna jalan tol yang memiliki smartphone dan tidak sering mengganti kendaraan dengan orang lain. Cara menggunakan E-OBU:

    * Download aplikasi E-OBU di App Store atau Play Store.

    * Isi data diri, termasuk nomor HP, e-mail, dan pilih e-wallet atau uang elektronik yang akan digunakan untuk pembayaran.

    * Pilih menu “Car Registration” dan masukkan data kendaraan, seperti nomor plat kendaraan, tipe mobil, foto mobil, dan foto dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

    * Setelah itu, pilih menu “Payment Details” untuk mengonfirmasi pilihan pembayaran.

    3. Electronic Route Ticket (ERT)

    Electronic Route Ticket (ERT) adalah tiket digital yang dapat digunakan untuk pembayaran tol pada rute tertentu. Sistem ini memungkinkan pengguna membeli tiket secara online tanpa harus melalui gerbang tol yang memerlukan tap manual.

    Cara menggunakan Electronic Route Ticket (ERT):

    * Beli ERT melalui aplikasi yang disediakan oleh penyedia layanan tol atau situs resmi.

    * Pilih rute yang akan dilalui dan lakukan pembayaran.

    * Setelah pembayaran berhasil, terima kode tiket elektronik yang akan digunakan untuk melewati tol.

    * Tunjukkan kode tiket elektronik (melalui aplikasi atau SMS) saat melewati gerbang tol, yang akan dipindai untuk memproses pembayaran otomatis.

    Dengan cara ini, proses pembayaran tol menjadi lebih cepat dan efisien, serta mengurangi antrian dan kemacetan di gerbang tol. (Siti Laela)

  • 26 Organisasi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah dan DPR Cabut UU TNI yang Baru Disahkan – Halaman all

    26 Organisasi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah dan DPR Cabut UU TNI yang Baru Disahkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Kebebasan Berserikat mendesak pemerintah dan DPR segera mencabut Undang-Undang TNI yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna di DPR RI pada Kamis (20/3/2025).

    Mereka yang tergabung dalam koalisi tersebut yakni Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), IMPARSIAL, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta).

    Kemudian Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH Surabaya), Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru (LBH Pekanbaru), Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH Padang), Lembaga Bantuan Hukum Samarinda (LBH Samarinda), dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBh Bandung)

    Selanjutnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Amnesty International Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Internasional (HRWG), Indonesia Parliamentary Center (IPC), dan Arus Pelangi.

    Selain itu, ada pula Solidaritas Perempuan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia), dan Jaringan Gusdurian.

    Kemudian Lab Demokrasi, Borneo Institute, Institut Mosintuwu, Koalisi Seni, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia, serta Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).

    Koordinator Koalisi Kebebasan Berserikat Riza Abdali dalam tuntutan yang dibacakan menyatakan dan menegaskan koalisi menyerukan pencabutan pengesahan terhadap revisi UU TNI dan mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap pembela hak asasi manusia dan aktivis pro demokrasi.

    Ia mengatakan hal tersebut memundurkan dan memperdalam regresi demokrasi, mempersempit kebebasan sipil, dan melanggar hak asasi manusia.

    Koalisi Kebebasan Berserikat, kata dia, menegaskan tindakan represif terhadap aktivis dan pembela hak asasi manusia yang menyerukan penolakan terhadap revisi UU TNI merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

    Negara, kata dia, wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara untuk berekspresi, berkumpul, dan berserikat sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

    Hal itu disampaikannya saat konferensi pers Koalisi Kebebasan Berserikat bertajuk “Menyikapi Kekerasan Aparat Terhadap Aksi Tolak Revisi UU TNI di Berbagai Kota” yang disiarkan di kanal Youtube YAPPIKA-ActionAid pada Rabu (26/3/2025).

    “Oleh karena itu Koalisi Kebebasan Berserikat mendesak yang pertama pemerintah dan DPR RI untuk segera mencabut UU TNI yang melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta merusakan tatanan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia,” kata Riza.

    Kedua, mereka mendesak aparat keamanan dan militer segera menghentikan segala bentuk kekerasan, kriminalisasi, penyiksaan, dan segala bentuk serangan digital terhadap masyarakat sipil, kelompok rentan lainnya, perempuan pembela HAM serta aktivis pro-demokrasi yang menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI.

    Ketiga, mereka mendesak Pemerintah untuk memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat terhadap tindakan aparat dalam merespons aksi-aksi protes penolakan terhadap revisi UU TNI.

    Keempat, mereka mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk evaluasi secara menyeluruh terhadap peran TNI dalam pemerintahan sipil guna memastikan supremasi sipil dan pemisahan yang jelas antara ranah pertahanan dan pemerintahan.

    Kelima, mereka juga mendesak pemerintah harus menjamin perlindungan bagi jurnalis, aktivis, dan pembela HAM dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun digital, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara.

    Keenam, mereka juga mendorong ASEAN dan PBB untuk segera mencatat, melaporkan, dan memantau secara langsung pelanggaran hak asasi manusia yang semakin memperburuk situasi demokrasi Indonesia.

    Ketujuh, mereka juga mendorong dan menyerukan organisasi dan gerakan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk memperkuat dukungan terhadap penolakan pengesahan UU TNI.

    “Koalisi Kebebasan Berserikat bersama masyarakat sipil terus mengawal upaya penolakan terhadap pengesahan UU TNI ini dan memastikan bahwa hak-hak demokratis warga negara tetap dijamin dan dilindungi,” pungkas Riza.

  • Kapolri dan Panglima Sampaikan Duka Cita kepada Keluarga Korban Penembakan Kasus Judi Sabung Ayam Lampung

    Kapolri dan Panglima Sampaikan Duka Cita kepada Keluarga Korban Penembakan Kasus Judi Sabung Ayam Lampung

    Kapolri dan Panglima Sampaikan Duka Cita kepada Keluarga Korban Penembakan Kasus Judi Sabung Ayam Lampung
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    –
    Kapolri
    Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan
    Panglima TNI
    Jenderal Agus Subianto menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam kepada keluarga Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta.
    Ghalib merupakan satu dari tiga anggota Polsek Negara Batin, yang tewas ditembak oknum TNI saat hendak menggerebek
    judi sabung ayam
    di
    Way Kanan
    , Lampung.
    “Walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami dan tentunya kami akan selalu bersama dengan seluruh keluarga,” ujar Kapolri Sigit dikutip dari keterangannya, Rabu.
    Dalam kesempatan itu, Kapolri dan Panglima memastikan, seluruh harapan yang disampaikan oleh keluarga korban akan didengar oleh TNI dan Polri.
    Sigit juga menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus perjudian sabung ayam hingga peristiwa penembakan yang terjadi di dalamnya.
    “Saya dan Pak Panglima mendengarkan apa yang menjadi harapan keluarga dan kita akan melakukan proses penegakan hukum secara tuntas dari sisi saya dan dari sisi Panglima,” lanjut Sigit.
    Pada kunjungan ini, Kapolri juga memberikan penghargaan Rekrutmen Proaktif (Rekpro) Bintara kepada Daffa, sepupu dari almarhum Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta.
    Dikutip dari casispolri.id, penghargaan Rekpro ini diberikan kepada anak kandung anggota polisi yang gugur/tewas/hilang/cacat saat bertugas, memiliki penghargaan atau tanda kehormatan, dan juga anak kandung masyarakat umum yang gugur saat membantu tugas kepolisian.
    Diberitakan, dua anggota TNI ditetapkan sebagai tersangka di kasus tewasnya tiga anggota polisi di Way Kanan, Lampung, pada 17 Maret 2025.
    “Sehingga di tanggal 23 Maret 2025, resmi kedua tersangka ini kita jadikan sebagai tersangka untuk penyidikan lebih lanjut,” ujar Ws Danpuspom Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Selasa (25/3/2025), dikutip dari Kompas TV.
    Kopda Basarsyah alias Kopda B disangkakan Pasal 340 juncto 338. B mengakui telah menembak ketiga korban.
    Sementara Peltu YHL disangkakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian.
    “Namun, untuk Kopda B karena memiliki senjata pabrikan, tetapi bukan organik, itu akan kita lakukan Undang-undang Darurat,” ujar Eka.
    Sementara, Polda Lampung menjadikan satu anggota Polri yang bertugas di Polda Sumsel menjadi tersangka perjudian sabung ayam.
    “Satu orang anggota Polri dari Polda Sumsel (Sumatera Selatan), yakni Bripda KP, telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan,” kata Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika, saat konferensi pers di Mapolda Lampung.
    “KP mengakui mengikuti perjudian itu dan mendapat undangan dari oknum (Kopda B),” kata Helmy.
    Selain itu, KP juga ikut mempromosikan agenda sabung ayam yang berujung pada perjudian dan tewasnya tiga anggota polisi itu.
    Dengan demikian, dalam rentetan kasus ini, telah ditetapkan sebanyak empat orang tersangka dalam dua klaster.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Direktur Utama Baru BBNI Hasil RUPS BNI 2025

    Direktur Utama Baru BBNI Hasil RUPS BNI 2025

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) resmi menunjuk Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama (Dirut) baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung di Menara BNI, Jakarta.

    Putrama menggantikan Royke Tumilaar yang telah menyelesaikan masa jabatannya sejak menjabat pada 2020.

    Pengangkatan ini menegaskan peran strategis Putrama di tengah transformasi dan ekspansi bisnis BNI. Sebelumnya, Putrama Wahju Setyawan menjabat sebagai Wakil Direktur Utama (Wadirut) BNI sejak Maret 2024.

    Profil dan Perjalanan Karier

    Lahir pada tahun 1969, Putrama Wahju Setyawan menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM), meraih gelar Sarjana (S1) Kehutanan dan Magister (S2) Akuntansi. Meski latar belakang akademiknya bukan dari bidang perbankan, sepak terjang Putrama di dunia finansial justru membuktikan kompetensinya.

    Putrama memulai kariernya di BNI dan menapaki berbagai posisi strategis, di antaranya:

    2011-2014: Pemimpin Divisi Corporate Remedial and Recovery 2014-2015: Pemimpin Divisi BUMN dan Institusi Pemerintah 2015-2016: Pemimpin Divisi Commercial Remedial & Recovery 2016: Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business 2020: Direktur Bisnis Korporasi BNI 2020: Direktur Treasury dan Internasional BNI

    Pada tahun 2020, Putrama sempat dipercaya memimpin PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai Direktur Utama hingga 2022. Setelah itu, ia kembali ke BNI dengan menjabat sebagai Direktur Retail Banking (2022-2024).

    Kiprahnya semakin bersinar hingga akhirnya diangkat sebagai Wakil Direktur Utama BNI pada Maret 2024. Tak butuh waktu lama, Putrama dipercaya pemegang saham untuk memimpin BNI sebagai Direktur Utama dalam RUPST 2025.

    “Saya siap melanjutkan transformasi BNI dengan fokus pada pengembangan digital banking, ekspansi global, dan memperkuat sinergi dengan ekosistem BUMN,” kata Putrama Wahju Setyawan saat konferensi pers usai RUPST.

    Visi dan Arah Baru BNI

    Putrama Wahju Setyawan dikenal sebagai pemimpin yang inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Salah satu visinya adalah menjadikan BNI sebagai bank global berbasis digital dengan memperkuat segmen korporasi, UMKM, dan konsumer.

    “BNI punya potensi besar di pasar internasional. Kami akan memperluas jaringan global dan mendukung nasabah ekspor agar BNI bisa menjadi mitra strategis bisnis global dari Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, Putrama Wahju Setyawan menegaskan komitmen BNI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan sustainable banking.

    “Kami akan memastikan BNI menjadi pionir dalam pembiayaan hijau serta mendukung transisi energi di Indonesia,” ucapnya.

    Tidak Memiliki Hubungan Afiliasi

    Salah satu poin menarik dari sosok Putrama Wahju Setyawan adalah ia tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, maupun pemegang saham utama dan pengendali BNI. Ini menegaskan bahwa pemilihannya murni didasarkan pada kompetensi dan rekam jejak profesional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TNI Bakal Lakukan Operasi di Ruang Siber, Zainal Arifin Muchtar Soal UU TNI: Masih Percaya Tak Ada Relasinya dengan Kebebasan Berekspresi?

    TNI Bakal Lakukan Operasi di Ruang Siber, Zainal Arifin Muchtar Soal UU TNI: Masih Percaya Tak Ada Relasinya dengan Kebebasan Berekspresi?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Militer bakal melakukan operasi informasi di ruang siber. Itu setelah revisi Undang-Undang (UU) TNI terbaru.

    Hal tersebut kini menjadi sorotan. Salah satunya datang dari Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar.

    Ia mengajukan pertanyaan spekulasi. Bahwa apakah revisi UU TNI benar-benar tak berpengaruh ke ruang sipil.

    “Masih percaya tak ada relasinya dengan ruang sipil dan kebebasan berekspresi?” kata Zainal dikutip dari unggahannya di X, Rabu (26/3/2025).

    Dosen Universitas Gadjah Mada itu menyoal operasi tersebut. Menurutnya bisa saja menjadi hal yang diartikan semaunya.

    Pasalnya, pihak TNI mengatakan operasi siber menyasar pihak yang mengancam kedaulatan bangsa.

    “Bayangkan jika ancaman kedaulatan bangsa itu diterjemahkan serampangan? Camkan, kisanak,” terangnya.

    Sebelumnya, revisi UU TNI menuai penolakan dari masyarakat sipil. Karena dianggap akan mengembalikan dwifungsi TNI.

    Namun terjadi pro kontra. Pemerintah menyebut revisi UU TNI tidak akan mengembalikan dwifungsi TNI seperti saat orde baru.
    (Arya/Fajar)

  • Pria Asal Malang Pamer Tumpukan Duit Baru Senilai Rp2 M Ternyata Pengusaha Jasa Tukar Uang Musiman – Halaman all

    Pria Asal Malang Pamer Tumpukan Duit Baru Senilai Rp2 M Ternyata Pengusaha Jasa Tukar Uang Musiman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Baru-baru ini, media sosial dihebohkan oleh unggahan seorang pria bernama Wildan Pasuruan, yang pamer uang tunai baru senilai miliaran rupiah.

    Akun TikTok Wildan Uang Baru, yang memperlihatkan tumpukan uang baru senilai lebih dari Rp2 miliar.

    Dalam video tersebut, Wildan mengiklankan jasa penukaran uang untuk lebaran dengan pecahan mulai dari Rp1.000 hingga Rp20.000, yang ditata rapi dalam bungkus plastik transparan.

    Namun, aksi pamer tumpukan uang tersebut justru menuai kecaman dari publik.

    Banyak yang mengkritik Wildan, terutama karena banyak masyarakat yang kesulitan menemukan tempat penukaran uang baru untuk lebaran. 

    Beberapa pihak bahkan menduga Wildan memiliki “orang dalam” di bank, mengingat kebijakan Bank Indonesia yang membatasi penukaran uang baru hingga Rp4,3 juta per orang.

    Setelah menuai banyak komentar negatif, Wildan segera menghapus video tersebut dan memberikan klarifikasi.

    Dalam penjelasannya, pria asal Pasuruan, Jawa Timur ini mengungkapkan bahwa ia telah membuka usaha penukaran uang baru selama lebih dari lima tahun.

    Ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan khusus dengan pihak bank untuk mendapatkan tumpukan uang tersebut.

    “Saya di sini atas nama Wildan Pasuruan Uang Baru, ada yang stich video saya orang Malang, saya banyak terima kasih soalnya bikin saya makin terkenal,” ujar Wildan.

    “Uang baru itu saya kulakan (membeli) ke seseorang, bukan ke orang bank. Kadang kita cari di online, bukan kita main orang dalam, nggak segitunya, gak gampang,” tambahnya.

    Wildan juga menambahkan bahwa usaha penukaran uang baru yang ia jalani bersifat musiman, hanya dilakukan setahun sekali menjelang lebaran.

    Selain itu, ia juga memiliki berbagai usaha lain seperti rental mobil dan koperasi. Mengenai komentar negatif, Wildan memilih untuk tidak terlalu memikirkannya.

    Menyikapi viralnya video tersebut, Bank Indonesia (BI) turut angkat bicara. Melalui akun X-nya, BI menegaskan bahwa pihaknya tidak bekerja sama dengan siapapun dalam melakukan penukaran uang di luar mekanisme resmi.

    Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan penukaran uang hanya di tempat resmi melalui layanan PINTAR BI.

    “Hai, #SobatRupiah. Sangat disayangkan sekali jika hal tersebut terjadi. Bank Indonesia tidak bekerja sama dengan pihak manapun yang melakukan jasa penukaran uang di luar mekanisme resmi,” tulis akun @bank_indonesia.

    Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa meskipun aktivitas jual beli uang Rupiah tidak dilarang, namun hal itu dapat melanggar hukum jika melibatkan unsur penipuan atau pengedaran uang palsu.

    “Sebagai informasi, aktivitas jual beli uang Rupiah tidak dilarang, namun dapat memiliki unsur pidana jika terbukti melanggar hukum, seperti menggunakan modus penipuan atau mengedarkan uang palsu,” tambah BI.

    Imbauan untuk Masyarakat

    Bank Indonesia kembali mengimbau masyarakat untuk menukar uang hanya di layanan resmi yang telah terdaftar, untuk memastikan keaslian dan keamanan uang yang ditukar.

    Masyarakat juga dapat menggunakan layanan kas keliling atau perbankan resmi yang berpartisipasi dalam program SERAMBI 2025 dengan melakukan pemesanan melalui laman PINTAR BI.

  • RUPST BTN Setujui Akuisisi Bank Victoria Syariah untuk Spin off Unit Syariah – Halaman all

    RUPST BTN Setujui Akuisisi Bank Victoria Syariah untuk Spin off Unit Syariah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyetujui perseroan mengakuisisi bank umum syariah (BUS) yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai bagian dari rancangan pemekaran (spin-off) unit usaha syariah yakni BTN Syariah. 

    Dengan mengantongi persetujuan tersebut, BTN akan melanjutkan proses pengajuan izin akuisisi kepada regulator.

    Selain memberikan persetujuan atas pengambilalihan saham BVIS, RUPST BTN juga menyetujui rancangan restrukturisasi dalam rangka pemekaran usaha bisnis syariah perseroan. Berdasarkan laporan keuangan BTN tahun 2024, unit usaha syariah (UUS) BTN yakni BTN Syariah memiliki kinerja yang sangat baik, seperti terlihat pada total aset yang mencapai Rp 60,56 triliun per Desember 2024. 

    “Dengan kondisi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) 12 Tahun 2023, BTN wajib untuk melakukan pemisahan terhadap UUS perseroan,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai RUPST Tahun Buku 2024 di Menara I BTN, Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

    Nixon menjelaskan, skema pemisahan UUS yang akan dilakukan oleh perseroan adalah dengan terlebih dahulu melakukan akuisisi BUS dan selanjutnya BTN Syariah akan diintegrasikan ke dalam BUS hasil pengambilalihan. 

    Sebelumnya pada 20 Januari 2025, BTN telah mengumumkan keterbukaan mengenai perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham Bank Victoria Syariah (BVIS). Dalam perjanjian tersebut, BTN akan mengambil alih 100 persen saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta.

    Melalui akuisisi tersebut, kata Nixon, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100 persen dari seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp 1,06 triliun. BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.

    Mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Menteri tentang Aksi Korporasi BUMN Tahun 2023, usulan restrukturisasi UUS tersebut memerlukan persetujuan dari Menteri BUMN. Dalam hal ini, Menteri BUMN perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden.

    Lebih lanjut, kata Nixon, setelah disetujui, langkah spin-off BTN Syariah dapat diberikan insentif pajak sepanjang hal tersebut dikategorikan sebagai restrukturisasi untuk peningkatan kinerja dan penambahan nilai perusahaan.

    Nixon mengungkapkan apresiasinya kepada pemegang saham BTN. 

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham atas persetujuan yang diberikan kepada BTN melakukan aksi korporasi ini. BTN berharap proses selanjutnya dapat berjalan lancar sesuai dengan koridor ketentuan dan timeline yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis bank,” ujar Nixon.

    Berdasarkan timeline, BTN akan mengajukan permohonan izin akuisisi Bank Victoria Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan. Setelah mendapatkan izin dari regulator, BTN akan memisahkan Unit Usaha Syariah yakni BTN Syariah dan mengintegrasikannya ke dalam BVIS menjadi sebuah bank umum syariah baru. Diharapkan, seluruh proses tersebut akan selesai pada kuartal III-2025, sehingga BTN Syariah dapat beroperasi sebagai Bank Umum Syariah sebelum tahun ini berakhir.

    “BTN Syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pesaing yang kuat di industri perbankan syariah nasional karena memiliki keunikan sebagai pemain utama di pasar KPR berbasis syariah di Indonesia. Dengan adanya spin-off menjadi bank umum syariah, BTN Syariah akan mencatatkan pertumbuhan aset yang diharapkan dapat mencapai Rp100 triliun dalam waktu tiga tahun ke depan,” tutur Nixon.

  • InJourney Proyeksi Okupansi Hotel Capai 79% di Lebaran 2025

    InJourney Proyeksi Okupansi Hotel Capai 79% di Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Grup InJourney, PT Hotel Indonesia Natour (HIN) atau InJourney Hospitality memproyeksikan pertumbuhan tingkat hunian atau okupansi hotel hanya sebesar 1% pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

    Direktur Utama HIN Christine Hutabarat mengatakan secara keseluruhan pertumbuhan tingkat hunian hotel InJourney hanya sebesar 1% dibandingkan tahun lalu. Meski demikian dia mengklaim rata-rata okupansi berada di level 79%. 

    “Rata-rata okupansinya di 79%, jadi itu cukup membaik, walaupun memang growth-nya dari Lebaran sebelumnya itu hanya 1%,” kata Christine di Gedung InJourney, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Christine mengeklaim puncak hunian tertinggi akan terjadi pada H+1 dan H+2 Lebaran dengan rata-rata okupansi 79%. Tingkat okupansi tersebut dipimpin oleh hotel di Bali sebesar 76,1%.

    Kemudian disusul oleh hotel klaster Jawa yang diprediksi memiliki okupansi hingga 75%. Okupansi untuk klaster Sumatra berada di level 73% serta disusul oleh klaster Kalimantan dan Sulawesi. 

    Adapun, lima hotel dengan okupansi tertinggi yaitu The Meru Sanur, Merusaka Nusa Dua, Truntum Kuta, Inna Sindhu Beach Bali dan The Manohara Yogyakarta. 

    Meski pertumbuhan hunian hanya 1%, Christine menyebut proyeksi pertumbuhan lini bisnis kuliner dapat tumbuh hingga 34% dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu.

    Dia menyebut pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan konsumsi, strategi pemasaran serta potensi peningkatan jumlah pelanggan di berbagai lokasi bisnis.

    Pada perkembangan lain, HIN sendiri telah melakukan soft launching dua hotel baru di Bali yaitu The Meru Sanur dan Bali Beach yang merupakan hotel bintang 5. Christine mengatakan jika dua hotel ini ditargetkan akan menyumbang 40% dari seluruh kinerja selama 2025.

    HIN sendiri memiliki 38 properti yang terdiri dari 6 properti hotel bintang 5, 11 properti hotel bintang 4, 19 properti hotel bintang 3, 2 properti hotel bintang 2 serta 1 properti lainnya.

  • 3 Hal tentang Skandal Signal: Jurnalis Tak Sengaja Masuk ke Grup Chat Pejabat Pemerintahan Trump – Halaman all

    3 Hal tentang Skandal Signal: Jurnalis Tak Sengaja Masuk ke Grup Chat Pejabat Pemerintahan Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang jurnalis secara tidak sengaja ditambahkan ke dalam grup obrolan aplikasi perpesanan Signal yang berisi pejabat tinggi pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

    Dalam grup tersebut, mereka membahas rencana serangan militer rahasia terhadap target Houthi di Yaman.

    Trump sebelumnya telah meluncurkan kampanye serangan militer skala besar terhadap Houthi awal bulan ini dan memperingatkan Iran, pendukung utama kelompok tersebut, untuk segera menghentikan dukungannya.

    Serangan udara dilaksanakan hanya dua jam setelah jurnalis tersebut menerima informasi rahasia ini.

    Mengutip SBS News, berikut tiga hal yang perlu diketahui mengenai skandal ini:

    1. Kronologi

    Pemimpin redaksi The Atlantic, Jeffrey Goldberg, mengatakan bahwa ia secara tidak sengaja ditambahkan ke grup obrolan Signal bernama “Houthi PC Small Group” pada 13 Maret 2025.

    Goldberg mengklaim grup tersebut berisi pejabat tinggi pemerintahan Trump yang tengah mendiskusikan serangan militer yang akan segera terjadi.

    Obrolan tersebut tampaknya melibatkan 18 tokoh senior, termasuk:

    Wakil Presiden AS JD Vance,
    Menteri Pertahanan Pete Hegseth,
    Menteri Luar Negeri Marco Rubio,
    Direktur CIA John Ratcliffe,
    Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard,
    Menteri Keuangan Scott Bessent,
    Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles,
    Seorang perwira intelijen aktif yang tidak disebutkan namanya,
    Serta pejabat senior Dewan Keamanan Nasional lainnya.

    Dalam artikelnya di The Atlantic berjudul “The Trump Administration Accidentally Texted Me Its War Plans”, Goldberg membagikan pengalamannya dalam grup tersebut, lengkap dengan tangkapan layar percakapan.

    Menurutnya, pesan-pesan dalam grup berisi rincian rahasia mengenai target serangan, senjata yang akan dikerahkan AS, serta strategi operasi.

    Ia juga mengungkap bahwa penasihat keamanan nasional Michael Waltz menugaskan wakilnya, Alex Wong, untuk membentuk “tim macan” guna mengoordinasikan serangan ini.

    Awalnya, Goldberg meragukan keaslian grup tersebut.

    Namun, setelah membaca isi obrolan, ia menyadari bahwa serangan udara benar-benar diluncurkan hanya dua jam setelah informasi tersebut dibagikan.

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes mengonfirmasi bahwa grup tersebut tampaknya asli.

    Di bawah hukum AS, menyalahgunakan atau salah menangani informasi rahasia dapat dianggap sebagai kejahatan.

    Selain itu, penggunaan Signal—yang memungkinkan pesan terhapus otomatis—memunculkan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang pencatatan federal.

    2. Isi Obrolan

    Percakapan dalam grup tidak hanya membahas strategi militer, tetapi juga berisi perdebatan internal mengenai serangan tersebut.

    Dalam sebuah pesan, akun yang diklaim sebagai Vance mengekspresikan kekhawatiran terkait alasan dan waktu serangan:

    “Hanya 3 persen perdagangan AS melewati Terusan Suez, sementara 40 persen perdagangan Eropa bergantung padanya. Ada risiko besar bahwa publik tidak memahami ini atau mengapa kita perlu bertindak. Alasan utama untuk melakukan ini, seperti yang dikatakan POTUS, adalah untuk mengirim pesan.”

    Di pesan lain, akun Vance mempertanyakan konsistensi strategi Trump:

    “Saya tidak yakin presiden menyadari betapa kontradiktifnya hal ini dengan pesan kebijakannya terhadap Eropa. Ada argumen kuat untuk menunda serangan selama sebulan, memberi waktu untuk menyampaikan alasan di balik tindakan ini, dan melihat bagaimana dampaknya terhadap ekonomi.”

    Obrolan juga mengungkap sikap skeptis terhadap peran AS dalam membantu sekutu Eropa.

    Akun yang diidentifikasi sebagai Vance menulis:

    “@PeteHegseth, kalau menurutmu kita harus melakukannya, ayo.”

    “Saya benci menyelamatkan Eropa lagi.”

    “Mari kita pastikan pesan kita di sini tepat.”

    Hegseth membalas:

    “VP: Saya sepenuhnya setuju dengan kebencianmu terhadap Eropa yang tidak bertanggung jawab. Itu MENYEDIHKAN.”

    Goldberg menilai penggunaan Signal untuk membahas strategi keamanan nasional sebagai tindakan yang “sangat sembrono.”

    3. Reaksi

    Skandal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai bagaimana pemerintahan Trump menangani informasi rahasia serta potensi pelanggaran Undang-Undang Spionase AS.

    Politisi dari Partai Demokrat langsung bereaksi keras dan menyerukan investigasi.

    Mantan kandidat presiden Hillary Clinton menulis di X (Twitter):

    “Anda pasti bercanda,” tulisnya disertai emoji mata serta tangkapan layar artikel The Atlantic.

    Sebagai catatan, penggunaan server pribadi Clinton untuk email rahasia saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pernah menjadi isu besar dalam Pilpres 2016.

    Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer menyebut insiden ini sebagai salah satu kebocoran intelijen militer paling mencengangkan dalam waktu yang sangat lama.

    Ia berjanji akan meminta pemimpin mayoritas Senat, John Thune, untuk melakukan penyelidikan.

    Senator Elizabeth Warren menulis di X:

    “Menggunakan Signal untuk membahas strategi keamanan nasional yang sangat sensitif jelas ilegal dan berbahaya di luar dugaan.”

    Senator Chris Coons juga menambahkan:

    “Setiap pejabat dalam rantai pesan ini kini telah melakukan kejahatan—meskipun tidak disengaja—yang biasanya berujung hukuman penjara.”

    Saat ditanya oleh wartawan mengenai insiden ini, Trump menanggapi singkat:

    “Saya tidak tahu apa pun tentang itu. Saya bukan penggemar berat The Atlantic.”

    Namun, seorang pejabat Gedung Putih kemudian mengonfirmasi bahwa Trump telah diberi pengarahan, dan penyelidikan internal sedang berlangsung.

    Meski mendapat kritik keras, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Brian Hughes membela percakapan dalam grup tersebut.

    “Diskusi itu adalah contoh koordinasi kebijakan yang mendalam dan bijaksana antara pejabat senior.”

    “Keberhasilan operasi terhadap Houthi menunjukkan bahwa tidak ada ancaman terhadap anggota militer atau keamanan nasional kita.”

    Hughes juga membantah bahwa rencana perang dibagikan melalui pesan teks.

    Namun, dalam wawancara dengan CNN, Goldberg menanggapi pernyataan itu dengan tegas:

    “Tidak, itu bohong. Dia mengirim rencana perang lewat pesan teks.”

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • China Makin Mepet, Amerika Tabuh Genderang Perang Baru

    China Makin Mepet, Amerika Tabuh Genderang Perang Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat melarang perusahaan Amerika menjual produk dan layanan mereka ke puluhan perusahaan teknologi China. Langkah ini diambil untuk menghambat perkembangan industri teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), di China.

    CNBC International melaporkan bahwa Departemen Perdagangan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menambahkan 80 perusahaan baru ke “daftar entitas” milik mereka. Sebelum berbisnis dengan perusahaan yang ada di dalam daftar tersebut, perusahaan AS harus meminta izin pemerintah. 

    Alasan pembatasan adalah untuk melindungi keamanan nasional dan kepentingan AS. Khusus di sektor teknologi, AS ingin membatasi akses pemerintah China atas teknologi komputer kuantum dan exascale (komputer dengan kemampuan pengolahan data sangat cepat).

    Sebanyak 50 dari 80 perusahaan yang baru masuk daftar berasal dari China. Mereka “diblokir” karena terlibat dalam pengembangan AI canggih, chip, dan komputer super untuk kepentingan militer. Dua perusahaan disebut sebagai pemasok teknologi untuk Huawei dan HiSilicon, yang sudah lebih dulu masuk di dalam daftar.

    Sebanyak 27 perusahaan China disebut menggunakan produk AS untuk mendukung modernisasi militer China, sedangkan 7 perusahaan terlibat dalam pengembangan kapabilitas teknologi kuantum China.

    “Penambahan ini adalah upaya memperbesar jaring dengan sasaran negara pihak ketiga, titik transit, dan perantara,” kata Alex Capri dari National University of Singapore.

    Selama ini, perusahaan China berhasil menembus blokade teknologi AS lewat pihak ketiga.

    “Pemerintah AS akan terus melacak potensi penyelundupan semikonduktor canggih buatan Nvidia,” kata Capri.

    Industri AI China dalam beberapa bulan terakhir berkembang sangat cepat menyusul saingan mereka di AS. Pemicunya adalah adopsi model AI open-source, seperti DeepSeek yang lebih mudah dan murah untuk diakses dibanding model AI buatan AS.

    (dem/dem)