Xcloud.id

Blog

  • Sahroni Ngaku Rugi Rp 80 Miliar Akibat Penjarahan, Massa Beringas Seperti Kelaparan

    Sahroni Ngaku Rugi Rp 80 Miliar Akibat Penjarahan, Massa Beringas Seperti Kelaparan

    GELORA.CO – – Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni, mengungkapkan kerugian yang dialaminya akibat penjarahan rumah yang terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025. Ia memperkirakan, total kerugian mencapai Rp 80 miliar setelah hampir seluruh isi rumahnya dibawa kabur oleh sekelompok orang tidak dikenal.

    Ia mengungkapkan, kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan parah akibat penjarahan. Kerusakan terlihat dari lantai bawah hingga ke bagian atas rumah.

    Hal itu disampaikan Sahroni saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (13/1).

    “Yang saya laporkan sebesar Rp80 miliar, Yang Mulia,” kata Sahroni saat memberikan kesaksian di ruang sidang.

    Ia kemudian merinci sejumlah barang berharga yang hilang, di antaranya koleksi patung Iron Man, pakaian, lampu, serta berbagai perabot rumah tangga lainnya.

    Bahkan, politikus Partai NasDem itu mengaku lima unit kendaraan miliknya turut mengalami kerusakan berat.

    “Mobil ada lima, Yang Mulia. Semuanya hancur,” ungkapnya.

    Selain kerugian materi, Sahroni juga mengaku kehilangan berbagai dokumen penting. Dokumen tersebut di antaranya berupa ijazah SD hingga tingkat doktoral, sertifikat-sertifikat, serta kartu keluarga.

    “Ijazah dari SD sampai doktor hilang, Yang Mulia. Sertifikat juga semuanya hilang,” bebernya.

    Massa bertindak beringas seperti kelaparan

    Sahroni menceritakan, massa yang mendatangi kediamannya bertindak secara brutal dan tidak terkendali. Ia menyebut, situasi saat itu sangat mencekam karena amukan massa berlangsung tanpa kendali.

    “Mereka beringas, Yang Mulia. Seperti orang kehausan dan kelaparan,” ujar Sahroni.

    Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 30 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 WIB. Saat kejadian, ia mengaku tengah berada di ruang makan bersama beberapa orang, ketika sekelompok massa datang sambil berteriak-teriak dan melintas di depan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor.

    Ia menjelaskan, rombongan awal hanya melintas tanpa melakukan tindakan. Namun, sekitar 10 menit kemudian, massa kembali berdatangan dengan jumlah yang jauh lebih besar dan langsung melakukan penyerangan

    “Mereka langsung menyerang. Saya melihatnya sendiri,” urai Sahroni.

    Menurutnya, massa terlebih dahulu melempari kaca rumah dengan batu, lalu berusaha masuk ke dalam rumah secara paksa. Merasa situasi semakin berbahaya, Sahroni memilih menyelamatkan diri dengan berlari ke lantai atas kediamannya.

    “Intinya, mereka berusaha masuk ke rumah dengan cara-cara yang tidak wajar,” pungkasnya.

  • Menkeu Purbaya Temui Jaksa Agung, Bahas Apa?

    Menkeu Purbaya Temui Jaksa Agung, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima kunjungan dari Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa.

    Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna menyatakan pertemuan itu dalam rangka koordinasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB).

    “Kebetulan juga koordinasinya dalam rangka, itu kan, kita melihat potensi-potensi terkait dengan PNBP,” ujar Anang di Kejagung, Rabu (14/1/2026).

    Dia menambahkan kunjungan Menkeu Purbaya merupakan buntut dari kinerja Korps Adhyaksa terhadap penerimaan negara yang cukup signifikan senilai triliunan.

    Oleh sebab itu, koordinasi ini dinilai perlu untuk membahas langkah-langkah ke depan terkait dengan PNPB dari penegakan hukum, khususnya Kejaksaan RI.

    “Ya nanti kalau memang ada potensi dari PNBP yang bisa direalisasikan, ya mungkin diadakan penagihan, nanti otomatis kan kita akan setor ke kas negara,” imbuhnya.

    Di lain sisi, Anang menyatakan bahwa kehadiran bendahara negara itu tidak berkaitan dengan laporan kasus atau isu-isu lainnya.

    “Enggak, enggak. Terbatas koordinasi kinerja aja,” pungkasnya.

    Adapun, berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, kehadiran Menkeu Purbaya tidak terlihat oleh awak media yang sudah menunggu sejak pukul 09.00 WIB.

  • Jokowi Buka Suara soal Pertemuan dengan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis

    Jokowi Buka Suara soal Pertemuan dengan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara terkait pertemuannya dengan dua tersangka kasus fitnah ijazah palsu, Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka jalan menuju penyelesaian hukum melalui restorative justice.

    Pertemuan terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi itu berlangsung di kediamannya di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Kamis (8/1/2026) lalu.

    “Telah hadir bersilaturahmi Bapak Prof Eggy Sudjana dan Bapak Damai Hari Lubis SH ke rumah saya. Benar beliau-beliau hadir didampingi pengacara Ibu Elida Netty, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Rabu (14/1/2026).

    Jokowi mengaku menghargai dan menghormati silaturahmi yang dilakukan kedua tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi tersebut. Dia menilai pertemuan itu merupakan niat baik yang patut diapresiasi.

    Dari pertemuan silaturahmi itu, Jokowi berharap dapat menjadi pertimbangan bagi penyidik Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara yang menjerat Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis.

    “Karena itu adalah kewenangan dari penyidik Polda Metro Jaya,” katanya.

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut terdapat permintaan maaf terkait tudingan fitnah ijazah palsu Jokowi, ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menilai hal tersebut tidak perlu diperdebatkan.

    “Menurut saya, ada atau tidak (permintaan maaf), tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya, niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan hargai,” ucap Jokowi.

    Ketika ditanya apakah Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis juga menyampaikan permintaan agar kasus fitnah ijazah palsu Jokowi dihentikan, Jokowi memperkirakan hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh kuasa hukum masing-masing pihak.

    Jokowi menegaskan bahwa keputusan terkait proses hukum sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku

  • Sugiono Sebut 3 Wamen Masih Kurang, Mau Minta Tambah ke Prabowo

    Sugiono Sebut 3 Wamen Masih Kurang, Mau Minta Tambah ke Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengakui keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Luar Negeri di tengah semakin kompleksnya agenda diplomasi Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

    Sugiono menyampaikan apresiasi kepada jajaran wakil menteri luar negeri yang selama ini mengawal berbagai isu strategis Indonesia di tingkat global. Secara khusus, dia menyoroti peran Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam diplomasi Indonesia dengan negara-negara dunia Islam.

    “Oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Menteri saya, Bapak Anies Mata yang secara khusus mengawal diplomasi Indonesia dengan dunia Islam,” ujar Sugiono.

    Dia menyebut saat ini Kemlu memiliki tiga wakil menteri (wamen) yang masing-masing memegang tanggung jawab besar dan tersebar di berbagai forum internasional.

    Kondisi tersebut, menurutnya, membuat koordinasi tatap muka menjadi momen yang jarang terjadi.

    “Terus terang saja, momen-momen seperti ini kita baru bisa ketemu. Masing-masing beliau ada di mana-mana dengan urusan dan tanggung jawabnya masing-masing,” katanya.

    Sugiono bahkan secara terbuka mengakui bahwa jumlah pimpinan saat ini masih belum ideal untuk menjawab tantangan diplomasi global yang semakin padat dan dinamis.

    “Dan sejujurnya saya merasa masih kurang tiga ini [wamenlu]. Saya nggak tahu apakah kalau saya minta nambah diizinkan oleh Pak Presiden,” ujarnya.

    Di tengah keterbatasan tersebut, Sugiono menegaskan Kementerian Luar Negeri tetap mendorong langkah-langkah kebijakan yang lebih terstruktur dan berorientasi hasil. Salah satunya melalui penyusunan peta jalan kerja sama Indonesia dengan dunia Islam.

    Menurut Sugiono, diplomasi Indonesia di dunia Islam tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret yang selaras dengan kepentingan nasional dan visi pembangunan jangka panjang pemerintah.

    “Karena itu, Kementerian Luar Negeri, dengan langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, menyusun peta jalan kerja sama dengan dunia Islam yang merupakan contoh rangka kebijakan yang lebih terstruktur, berjangka panjang, dan berorientasi hasil,” tandas Sugiono.

  • DKI masuk tiga besar investasi dan ekspor ekonomi kreatif nasional

    DKI masuk tiga besar investasi dan ekspor ekonomi kreatif nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyebutkan Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu dari tiga daerah dengan kontribusi terbesar terhadap investasi dan ekspor sektor ekonomi kreatif nasional.

    “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Oktober 2025, realisasi investasi sektor ekonomi kreatif telah mencapai 97 persen dari target nasional sebesar Rp136 triliun, dan tiga besarnya berasal dari DKI Jakarta,” kata Riefky saat peresmian Tahilalats Station di Dukuh Atas, Jakarta, Rabu.

    Dia juga menyampaikan capaian ekspor ekonomi kreatif nasional telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu dari target sebesar 26,4 miliar dolar AS, realisasi ekspor ekonomi kreatif per Oktober 2025 telah mencapai 101 persen, dengan DKI Jakarta yang menjadi salah satu kontributor utama.

    Selain investasi dan ekspor, sambung dia, sektor ekonomi kreatif juga menunjukkan kinerja positif dari sisi penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif telah mencapai 27,4 juta orang, atau melampaui target 2025 yang sebesar 25,5 juta orang.

    “Capaian ini menunjukkan ekonomi kreatif berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Riefky.

    Oleh sebab itu, dia mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui berbagai kolaborasi kegiatan, mulai dari literasi, fesyen, hingga penguatan kekayaan intelektual (IP) lokal agar mampu bersaing di pasar global.

    Terlebih, dia menyebutkan Jakarta akan menjadi tuan rumah World Conference on Creative Economy pada Oktober 2026, yang merupakan konferensi ekonomi kreatif terbesar di dunia, dan rencananya dihadiri perwakilan dari sekitar 50 negara.

    Menurut dia, penunjukan Jakarta sebagai tuan rumah kegiatan itu sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global (global city), sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia.

    Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah konferensi tersebut di Bali. Pada 2026, penyelenggaraan di Jakarta diharapkan dapat memperluas kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku industri kreatif nasional.

    “Kami ingin melahirkan local heroes dari 17 subsektor ekonomi kreatif, kemudian mendorongnya menjadi national champion dan go global,” ungkap Riefky.

    Salah satunya, kata dia, dibuktikan melalui dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) terhadap toko hasil kolaborasi MRT Jakarta dengan industri kreatif Tahilalats (Tahilalats Station) di Stasiun MRT Dukuh Atas BNI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk pengembangan ruang interaksi.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satpol PP Surabaya Tegaskan Pembongkaran Pasar Baru Simo Mulyo Karena Tunggakan Sewa Rp400 Juta

    Satpol PP Surabaya Tegaskan Pembongkaran Pasar Baru Simo Mulyo Karena Tunggakan Sewa Rp400 Juta

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Achmad Zaini, menegaskan pembongkaran Pasar Baru Simo Mulyo di Kecamatan Sukomanunggal yang diprotes pedagang, Rabu (14/1/2026), merupakan bentuk penegakan aturan. Kebijakan tersebut diambil karena pihak pengelola pasar tidak menjalankan kewajiban pembayaran biaya sewa kepada Pemerintah Kota Surabaya.

    Zaini menjelaskan, selama tiga tahun terakhir pengelola pasar tidak melunasi kewajiban retribusi sewa. Dari total kewajiban, baru sekitar Rp120 juta yang dibayarkan, sementara tunggakan yang belum dilunasi mencapai sekitar Rp400 juta.

    “Selama tiga tahun itu, yang baru dibayar Rp120 jutaan sekian. Sehingga ada tunggakan Rp400 jutaan sekian,” terang Achmad Zaini di lokasi.

    Ia mengatakan, pembongkaran tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Surabaya. Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah mengirimkan tiga kali Surat Peringatan (SP) kepada pengelola pasar, namun tidak diindahkan.

    “Prinsipnya lahan di pasar ini harus bisa segera dimanfaatkan oleh warga siapa pun, yang penting ada hubungan hukum dengan Pemkot Surabaya. Kewajiban dan hak harus sama-sama dipenuhi,” jelasnya.

    Selama proses pembongkaran berlangsung, Satpol PP membuka ruang negosiasi dengan perwakilan pengelola pasar. Namun hasilnya, Pasar Baru Simo Mulyo dipastikan tidak dapat kembali beroperasi selama tunggakan biaya sewa belum dilunasi.

    “Negosiasinya, kalau mau melaksanakan terus operasional pasar ini, harus segera membayar kekurangan itu. Karena hari ini pihak pengelola belum bisa membayar, maka pembongkaran tetap kami lakukan,” ujar Zaini.

    Sebelumnya diberitakan, pembongkaran Pasar Baru Simo Mulyo oleh Pemkot Surabaya memicu protes pedagang. Puluhan pedagang sempat menghadang petugas gabungan Satpol PP Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya di pintu masuk pasar.

    Dalam aksi protes tersebut, pedagang membentangkan baliho bertuliskan: “Kami Para Pedagang Pasar Baru Simo Mulyo Siap Mempertahankan Bangunan dan Menolak Keras Pembongkaran Pasar Baru Simo Mulyo Sesuai SKP Pemanfaatan Pasar Hingga 2028.”

    Situasi di lokasi juga menarik perhatian warga sekitar yang menyaksikan jalannya pembongkaran. Aparat kepolisian dan petugas gabungan melakukan pengamanan ketat selama satu unit eskavator dikerahkan untuk membongkar dua stand kosong di dalam area pasar. [rma/beq]

  • Banyak Perusahaan Baja asal China Kemplang Pajak, Purbaya Curigai Oknum Kemenkeu Terlibat

    Banyak Perusahaan Baja asal China Kemplang Pajak, Purbaya Curigai Oknum Kemenkeu Terlibat

    GELORA.CO – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan adanya 40 perusahaan baja asal China dan Indonesia yang menunggak pajak pertambahan nilai (PPN). Dari jumlah itu, dua perusahaan besar akan segera ditindak.

    “Baja itu yang terdeteksi ada 40 perusahaan yang, dua besar akan kita sidak dalam waktu singkat. (Perusahaanya) campur-campur, ada yang dari China, ada yang dari Indonesia juga,” kata Purbaya saat ditemui di Menara Global, Rabu (14/1/206).

    Purbaya mengaku heran praktik penggelapan pajak baru terungkap sekarang, padahal perusahaan-perusahaan yang terlibat memiliki skala usaha yang cukup besar.

    Ia juga mencurigai adanya oknum di Kementerian Keuangan yang turut bermain dalam praktik ini. “Nah itu teka-teki saya juga, harusnya kan kalau perusahaan besar kan gampang ngeliatnya. Berarti orang saya ada yang terlibat nanti kita lihat ya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan bahwa dalam praktik perusahaan tidak membayar pajak tersebut menggunakan cara dengan membeli KTP untuk para pegawai.

    “Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat,” ucap Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Dugaan praktik pembelian KTP itu mencuat setelah dilakukan pengecekan, karena pemilik maupun pegawai perusahaan tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia.

    “Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia,” jelas Purbaya. 

    Purbaya menuturkan bahwa perusahaan baja tersebut cenderung melakukan transaksi berbasis tunai (cash) agar tidak terdeteksi. Akibat praktik itu, negara mengalami kerugian yang sangat besar. Apalagi dari satu perusahaan baja, potensi pendapatannya bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun.

    “Baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan,” kata Purbaya

    “Jual langsung ke klien cash basis nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu, nanti akan kita tindak dengan cepat,” pungkasnya.

  • Terbukti Peras dan Bully Junior, Mahasiswa PPDS Unsri Hanya Disanksi Surat Peringatan

    Terbukti Peras dan Bully Junior, Mahasiswa PPDS Unsri Hanya Disanksi Surat Peringatan

    Diberitakan sebelumnya, viral aksi perundungan dan pemerasan terjadi di lingkungan PPDS Unsri Palembang oleh seniornya. Korban bahkan sampai mundur dan melakukan percobaan bunuh diri.

    Kasus itu terungkap dari unggahan akun Instagram @medicstory.id. Akun itu dengan lantang menceritakan informasi dari seorang residen junior yang tak tahan dengan perlakuan dari seniornya.

    Perundungan dialami korban berupa pemaksaan untuk membiayai hidup mewah pribadi seniornya, mulai dari uang semesteran, clubbing dan party, alat olahraga, sewa padel, sepeda dan club sepeda bola senior, membeli skincare, hingga harus menanggung makan dan minum senior.

    Tak hanya itu, peserta PPDS juga harus membelikan tiket pesawat dan tiket konser untuk senior, biaya sewa rumah dan indekos, biaya penelitian ilmiah dan seminar senior, antar jemput anak senior, membelikan alat kesehatan, dan harus memenuhi kebutuhan mewah lainnya.

    “Dilakukan secara rapi, sembunyi-sembunyi, dan disertai dengan intimidasi dan ancaman, jika tidak menuruti maka junior akan dirundung, dikucilkan dan dipersulit selama masa pendidikannya oleh para oknum senior PPDS Unsri,” tulis @medicstory.id.

    Namun, pihak kampus dan tenaga pendidik atau dokter terkesan menutupi bahkan melakukan pembiaran terhadap fenomena itu. Tak tahan dengan perlakuan itu, junior PPDS sampai mengundurkan diri dan melakukan percobaan bunuh diri.

    Dalam tulisan itu, pengirim pesan memiliki bukti kuat pemerasan dan perundungan. Hal ini menandakan informasi tersebut bukan fitnah melainkan benar adanya.

    “Berupa rekening koran korban pemerasan, rekaman telepon dan chat pemerasan oleh senior,” tulisnya lagi.

    Para korban berharap kasus ini menjadi perhatian karena sangat meresahkan dan mengancam nyawa calon dokter spesialis. Dalam pesan itu disebut PPDS Unsri memiliki database mahasiswa yang mengundurkan diri akibat kasus tersebut.

    “Setelah pesan ini tersebar, para junior akan dituduh dan diintimidasi, tapi kami tidak akan tinggal diam,” tulisnya.

  • Niat Baik Silaturahmi Harus Dihargai

    Niat Baik Silaturahmi Harus Dihargai

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara secara terbuka terkait pertemuannya dengan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, dua tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu. Jokowi menegaskan pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahmi yang dilandasi niat baik dan patut dihargai.

    Jokowi menyampaikan kehadiran Eggi dan Damai bukan dalam konteks hukum, melainkan sebagai upaya menjalin silaturahmi. Pertemuan itu berlangsung di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis (8/1/2026).

    “Telah hadir bersilaturahmi Bapak Prof Eggi Sudjana dan Bapak Damai Hari Lubis SH ke rumah saya. Benar beliau-beliau hadir didampingi pengacara Ibu Elida Netty, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi,” ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Rabu (14/1/2026).

    Jokowi menilai langkah silaturahmi tersebut sebagai bentuk itikad baik yang seharusnya diapresiasi. Menurut dia, pendekatan secara kekeluargaan tetap penting meski persoalan hukum tengah berjalan.

    Dari pertemuan tersebut, Jokowi berharap dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik Polda Metro Jaya dalam menangani perkara yang menjerat Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

    “Karena itu adalah kewenangan dari penyidik Polda Metro Jaya,” katanya.

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan itu terdapat permintaan maaf terkait tudingan fitnah ijazah palsu, Jokowi menilai hal tersebut tidak perlu diperdebatkan. Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menekankan esensi pertemuan terletak pada niat baik silaturahmi.

    “Menurut saya, ada atau tidak (permintaan maaf), tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut saya, niat baik silaturahmi itu harus saya hormati dan hargai,” ucap Jokowi.

    Terkait kemungkinan adanya permintaan penghentian kasus, Jokowi memperkirakan hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh kuasa hukum masing-masing pihak. Dia kembali menegaskan bahwa seluruh proses hukum sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku

  • 9 JPU Sebut Investasi Google ke Perusahaan Nadiem Capai Rp 210,7 Triliun Nasional

    9 JPU Sebut Investasi Google ke Perusahaan Nadiem Capai Rp 210,7 Triliun Nasional

    JPU Sebut Investasi Google ke Perusahaan Nadiem Capai Rp 210,7 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap, berdasarkan dokumen yang didapat dari penggeledahan kantor PT Gojek Tokopedia (GoTo) Tbk, total investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) tercatat mencapai Rp 210,7 triliun.
    Hal ini diungkap jaksa dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.
    Duduk sebagai saksi adalah RA Koesoemohadiani selaku Direktur Legal dan Head of Group Corporate Secretary PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
    Sementara, di kursi terdakwa ada Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
    “Lalu kita menemukan, kalau angkanya Nadiem Rp 9 miliar dolar AS, saya hafal saya catat di pembelaan dia waktu dia ini. Terus saya temukan di dokumen saudara ini, ada total investasi itu masuk modal disetor ke AKAB Rp 210,79 triliun. Benar?” tanya Ketua Tim JPU Roy Riady dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/1/2026).
    Koesoemohadiani atau bisa dipanggil Diani mengatakan, angka tersebut bukan berasal dari dokumen yang ada di departemennya.
    “Itu mungkin dari
    finance
    , bukan dari saya,” kata Diani.
    Kemudian, jaksa lanjut membacakan keterangan dalam dokumen yang disita dari kantor GoTo itu.
    Dituliskan, investasi
    Google
    itu dicatat sebagai tambahan modal, tapi angka yang tercatat hanya Rp 1,14 triliun.
    Angka ini selisih jauh dari total investasi yang disinggung sebelumnya.
    “Di sini ada tulisan ya kan tambahan modal disetor uang masuk nih, riil nih masuk ya duit ya. Lalu, di sini ada dicatatkan sebagai modal saham untuk hanya Rp 1,14 triliun, gitu lho. Bisa saudara jelaskan ada selisih Rp 209 triliun ini, uang ini ya kan sebelum IPO ini?” tanya Roy.
    Diani mengaku tidak pernah melihat dokumen yang dibacakan Roy, alhasil dia tidak bisa menjelaskan selisih angka yang ada.
    Kantor GoTo diketahui digeledah pada 8 Juli 2025 lalu. Saat itu, Nadiem masih berstatus sebagai saksi.
    Dalam dakwaan, total investasi Google ke
    PT AKAB
    atau perusahaan induk Gojek disebut mencapai 786 juta dolar AS dari tahun 2017–2021.
    Dakwaan Chromebook
    Dalam kasus ini, Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama tiga terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp 2,1 triliun.
    Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 809 miliar.
    Angka ini disebut berasal dari investasi Google ke Gojek atau PT AKAB.
    Nadiem disebutkan telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga membuat Google menjadi satu-satunya penguasa
    pengadaan TIK
    , salah satunya laptop, di ekosistem teknologi di Indonesia.
    Hal ini dilakukan dengan mengarahkan agar kajian pengadaan mengarah pada satu produk, yaitu perangkat berbasis Chrome yang merupakan produk Google.
    Perbuatan ini Nadiem lakukan bersama tiga terdakwa lainnya, yaitu Ibrahim Arief, eks Konsultan Teknologi di lingkungan Kemendikbudristek; Mulyatsyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020–2021 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020–2021 yang juga menjabat sebagai KPA.
    Atas perbuatannya, Nadiem dan terdakwa lainnya diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.