Kapolri: Puncak Arus Mudik di Jawa Hari Ini, Jam 9-10 Malam
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo memprediksi
puncak arus mudik
di jawa terjadi hari ini, Jumat (28/3/2025) pukul 21.00 WIB sampai 22.00 WIB.
Prediksi tersebut disampaikan Kapolri usai melakukan pemantauan di
Stasiun Tugu Yogyakarta
, Jumat (28/3/2025).
Sebelumnya, dia melakukan pemantauan langsung di jalan tol dari kilometer 70 hingga 414 Kalikangkung. .
“Untuk jalur tol dan arteri, kemungkinan puncak arus mudik pagi hari ini mulai dari malam sampai dengan nanti subuh. Khusus untuk di Jawa, karena menjadi tujuan mudik paling banyak, mungkin antara jam 9.00 dan 10.00 malam, itu akan mencapai puncaknya,” jelas Listyo.
Oleh sebab itu, lanjut dia, pihaknya telah mempersiapkan
rekayasa lalu lintas
untuk mengurai kepadatan seperti memberlakukan one way lokal, serta buka tutup jalur pada jalur yang padat.
“Ini semua menjadi bagian yang kita evaluasi untuk supaya menghadapi puncak arus mudik ini semuanya bisa terkelola dengan baik,” beber dia.
Listyo menjelaskan, pihaknya telah melakukan evaluasi rekayasa lalu lintas dari tahun lalu.
Tahun lalu, pada kilometer 70 sampai 414 diberlakukan secara penuh namun untuk tahun ini one way dilakukan secara bertahap.
“Jadi, one way di tingkat Provinsi Jawa Barat, kemudian kita tarik ke Jawa Tengah, baru kemudian begitu arusnya memang tidak bisa ditahan lagi, baru kita tarik menjadi one way mulai dari 70 sampai dengan 414,” kata Listyo.
Cara ini menurut dia dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat yang hendak mudik ke arah barat menggunakan jalur tol. Selain itu jalur arteri dengan cara ini dapat lebih teratur jika dibanding tahun lalu.
“Ini tentunya upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dalam hal pelayanan publik,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Blog
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5177432/original/035911200_1743170998-WhatsApp_Image_2025-03-28_at_20.56.43.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Diangkat Jadi Ketua Dewan Pembina PARFI ’56, Fadli Zon Fokus Perkuat Ekosistem Film Nasional – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi diangkat sebagai Ketua Dewan Pembina Persatuan Artis Film Indonesia 1956 (PARFI ’56) dalam diskusi dan buka puasa bersama di Museum Nasional, Jakarta, pada Kamis (27/03/2025). Acara ini sekaligus menjadi momentum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PARFI ’56 dan BPJS Ketenagakerjaan mengenai Sistem Keagenan bagi para pekerja film.
Pengangkatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PARFI ’56, Marcella Zalianty, yang menilai dedikasi dan kepemimpinan Fadli Zon di bidang kebudayaan sebagai aset penting dalam memperkuat ekosistem perfilman Indonesia. Pengangkatan ini sejalan dengan semangat PARFI ’56 untuk memperkuat pelindungan dan pembinaan bagi para pekerja film nasional.
Fadli Zon menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam membangun industri film yang sehat, inklusif, dan berdaya saing tinggi. “Film bukan hanya hiburan, tetapi juga cerminan budaya, ekspresi seni, dan alat diplomasi bangsa. Kolaborasi antara aktor, asosiasi profesi, dan pemerintah adalah kunci dalam memajukan industri perfilman kita,” ujar Fadli.
Dalam sambutannya, ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap perlindungan kesejahteraan pekerja film.
“Kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan PARFI ’56 adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa para pelaku industri film mendapatkan jaminan sosial yang layak. Ini adalah fondasi penting bagi ekosistem yang sehat dan berkelanjutan,” tambahnya.
Fadli juga menyampaikan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Kebudayaan, terus mendorong pertumbuhan industri film dengan kebijakan berbasis data dan strategi. Ia menyebutkan bahwa pada 2024, jumlah penonton film nasional mencapai lebih dari 80 juta orang, jauh melampaui penonton film asing, yang berjumlah sekitar 42 juta.
Meski demikian, ia menyoroti masih kurangnya jumlah layar bioskop di Indonesia. Dengan populasi lebih dari 281 juta jiwa, Indonesia idealnya membutuhkan lebih dari 28.000 layar film, sementara jumlah saat ini baru mencapai 3.000 layar.
“Kita membutuhkan lebih banyak layar, serta ekosistem yang adil dan berkeadilan bagi semua pelaku industri film. Pemerintah siap mendukung upaya bersama untuk menghadirkan solusi konkret,” tegas Fadli.
-
/data/photo/2025/03/28/67e6aae88ace9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Cerita Ikhsan Terjebak di Kereta Akibat Banjir: Sudah 30 Menit Berhenti di Semarang Regional 28 Maret 2025
Cerita Ikhsan Terjebak di Kereta Akibat Banjir: Sudah 30 Menit Berhenti di Semarang
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com –
Perjalanan mudik Ikhsan (25) terpaksa terhenti karena luapan air yang menggenangi jalur kereta api di petak jalan antara Stasiun Plabuan dan Stasiun Krengseng, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Jumat (28/3/2025) malam.
“Sudah lebih dari 30 menit berhenti ini kereta yang saya tumpangi,” kata Ikhsan saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.
Sampai saat ini, kereta yang dia tumpangi masih tertahan di petak jalan kereta Jrakah, Kota Semarang.
“Saya naik Gumarang relasi Surabaya-Jakarta,” ucap dia.
Infomasi yang dia dapatkan, kereta yang dua naiki terpaksa berhenti karena terkendala banjir.
“Iya katanya banjir,” ungkapnya.
Sementara itu, Manager Humas Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo membenarkan bahwa ada petak jalan yang terganggu genangan.
Luapan air terjadi di KM 50+3 sepanjang 10 meter sejak pukul 17.30 WIB.
“Satu jalur yaitu jalur hulu sudah bisa dilalui KA dengan kecepatan terbatas pukul 19.25 WIB. Satu jalur lagi yaitu jalur hilir masih tunggu perbaikan,” katanya.
Sebagai langkah mitigasi, KAI Daop 4 Semarang langsung menutup sementara jalur tersebut hingga air surut demi keselamatan perjalanan kereta api.
“Untuk mempercepat penanganan luapan air, puluhan petugas tanggap darurat dari unit prasarana telah dikerahkan ke lokasi. Kami juga telah menyiapkan alat material seperti batu kricak, pasir batu dalam karung, serta material lainnya untuk memperkuat jalur yang terdampak,” ungkap Franoto, Jumat.
Akibat kejadian ini, perjalanan kereta api no 196 Kamandaka dan kereta api no 215 Kaligung mengalami keterlambatan sementara.
KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibat gangguan operasional ini.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan yang terdampak akibat luapan air ini. KAI akan memberikan service recovery sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk kompensasi atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ucap Franoto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Bergabung jadi Anggota Bank Bentukan China-Rusia di BRICS (NCD), Indonesia Bisa Cicil 7 Tahun
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia bakal menyiapkan investasi dalam bentuk setoran kepada New Development Bank (NDB) sebagai syarat untuk memeroleh keanggotaan.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan Indonesia akan bergabung dengan NDB. Bank pembangunan multilateral yang dirintis negara BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa) itu mensyaratkan sejumlah ketentuan bagi Indonesia untuk bergabung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa NDB meminta Indonesia untuk berinvestasi dalam bentuk uang sebagai syarat bergabung ke bank negara-negara BRICS itu.
“Indonesia sebagai anggota BRICS punya jatah untuk ikut dalam New Development Bank. Kemarin Bapak Presiden sudah putuskan kita akan masuk di sana, dan ada formulanya. Dari formula itu kita diminta untuk investasi dalam bentuk uang,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, belum lama ini (26/3/2025).
Airlangga menyebut pihaknya sudah mendapatkan nilai besaran setoran yang harus diinvestasikan Indonesia ke NDB sebagai anggota. Dia mensinyalkan bahwa pembayaran setoran itu bisa dilakukan dalam 7 tahun.
“[Nilai setorannya] ada di sini [handphone], saya belum lihat. Pokoknya bayarnya bisa dalam 7 tahun,” kata politisi Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia akan bergabung menjadi salah satu negara anggota dari NDB. Pemerintah RI akan segera menempuh prosedur untuk memeroleh keanggotaan penuh di bank pembangunan tersebut.
Pernyataan Prabowo disampaikan setelah menerima kunjungan Presiden NDB Dilma Vana Rousseff di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).
Prabowo menjelaskan bahwa sebelum pertemuan ini, tim dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan NDB telah melakukan sejumlah pertemuan bilateral. Dari hasil pertemuan tersebut, dan undangan resmi untuk menjadi anggota yang telah disampaikan, Indonesia menyatakan bakal menempuh proses keanggotaan NDB.
“Kita juga telah diundang untuk ikut menjadi anggota New Development Bank dan kita juga sudah dibicarakan dan tim keuangan kita sudah menilai, dan dengan pembicaraan dengan tim keuangan kita, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank,” ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/3/2025).
Untuk diketahui, NDB merupakan bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara anggota BRICS pada Juli 2014. Bank pembangunan itu berpusat di Shanghai, dan juga berada di Afrika.
Fungsi NDB antara lain untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan mendorong ekonomi negara-negara berkembang. NDB telah memiliki modal awal sebesar US$100 miliar yang telah dikontribusi oleh negara-negara pendirinya.
Di sisi lain, Presiden NDB Dilma Vana Rousseff menyatakan Indonesia adalah negara yang memiliki peran penting dalam kawasan Asia dan dunia, sekaligus untuk bank pembangunan BRICS itu.
Dilma mengatakan bahwa NDB merupakan bank pembangunan multilateral yang dibangun oleh emerging markets dan negara-negara maju (developed). Oleh karena itu, bank tersebut berfungsi untuk membantu negara-negara tersebut.
“Ini adalah bank selatan global. Indonesia, sebagai negara yang besar di kawasan selatan global, bank punya kepentingan untuk mengajak Indonesia ke dalam keanggotaan,” ujar Dilma pada kesempatan yang sama.
-

Warga di Enam Titik Rempang dan Galang Dapat Pemeriksaan Kesehatan dan Gelaran Pasar Murah – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, BATAM – Warga di enam titik di Pulau Rempang dan Galang, Batam, Kepulauan Riau mendapat edukasi dan layanan pemeriksaan kesehatan yang berlangsung dari 24 Maret hingga 27 Maret 2025.
Enam titik tersebut yakni Sembulang, Rempang Cate, Rumah Relokasi Sementara Warga Rempang Eco City di Sagulung dan Tembesi, Perumahan Rempang Eco City di Tanjung Banon, serta RSKI Pulau Galang.
Selain edukasi kesehatan, warga juga bekesempatan mendapatkan kebutuhan mereka lewat gelaran pasar murah.
Rangkaian kegiatan yang diinisasi PT Makmur Elok Graha (MEG) bersama Artha Graha Peduli (AGP) ini diawali dengan penyuluhan kesehatan gratis, di mana warga diberikan edukasi mengenai pencegahan penyakit seperti hipertensi serta praktik enam langkah mencuci tangan yang benar.
Setelah itu, masyarakat berkesempatan membeli paket sembako bersubsidi dengan harga terjangkau, sehingga membantu meringankan beban ekonomi menjelang Lebaran.
Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kesehatan AGP 2025, Fuad Hidayat, menuturkan kalau antusiasme warga semakin meningkat, seiring dengan kepastian kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) serta rutinnya kegiatan sosial dari perusahaan.
“Kami terus berkomitmen mendukung masyarakat, tidak hanya dengan edukasi kesehatan tetapi juga melalui bantuan nyata seperti Pasar Murah. Kami bersyukur melihat kebersamaan yang terus tumbuh di antara warga dan perusahaan,” ujarnya dikutip Jumat (28/3/2025).
Respon positif datang dari masyarakat yang merasakan langsung manfaat dari kegiatan ini.
Nek Leha, warga Sembulang yang kini tinggal di Perumahan Rempang Eco City, mengungkapkan rasa syukurnya.
“Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan ini membuat kami lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Terima kasih juga untuk Pasar Murah yang sangat membantu kami,” ujarnya.
Amelia, warga Ulu Buton, Rempang, juga mengapresiasi peran perusahaan tersebut dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Karyawan perusahaan selalu hadir membantu saat ada warga yang sakit atau mengalami kecelakaan. Kehadiran mereka begitu berarti bagi kami, dan kami mendukung pembangunan Rempang untuk masa depan yang lebih baik,” katanya.
Di sisi lain, Baidah, warga Sembulang, Pasir Merah, yang masih memiliki pandangan berbeda terkait relokasi, tetap hadir dalam acara ini sebagai bentuk silaturahmi.
“Saya memang menolak pindah, tapi saya ingin tetap menjaga hubungan baik dengan perusahaan. Kegiatan ini sangat membantu kami, dan saya menghargai upaya yang dilakukan,” ungkapnya.
Sementara itu, Rizani, RW Dapur 3, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini.
“Pasar Murah ini sangat membantu warga kami, terutama menjelang Lebaran. Ditambah dengan pemeriksaan kesehatan gratis, ini benar-benar bermanfaat bagi kami semua,” ujarnya.
Nur, warga Pasir Panjang yang kini menetap di rumah relokasi sementara di BCP, menilai relokasi Rempang sebagai program terbaik di Indonesia.
“Baru ini saya melihat program relokasi yang terbaik. Kami merasa sangat terbantu,” katanya.
-

Ketua KNPI Haris Pertama: Penolakan UU TNI Harus Disikapi dengan Dialog Terbuka – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyoroti komunikasi publik pemerintah, dalam menyikapi isu Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Menurutnya, kurangnya urun rembuk dengan elemen masyarakat, terutama kelompok kepemudaan yang di dalamnya terdapat elemen pelajar dan mahasiswa, telah memicu gelombang aksi penolakan yang masif di berbagai daerah.
“Bahwa apa pun motif di balik aksi-aksi tersebut, hal paling penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemerintah dan TNI dapat merangkul elemen kepemudaan sebagai garda terdepan generasi penerus bangsa,” katanya dalam keterangan yang diterima, Jumat (28/3/2025).
Haris menilai bahwa aspirasi pemuda perlu menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan strategis, terlebih yang berkaitan dengan tata kelola pertahanan negara.
“Sorotan terhadap isu-isu yang digaungkan oleh kelompok penolakan, seperti kekhawatiran kembalinya dwi fungsi ABRI dan pengekangan terhadap supremasi sipil, semakin menguat di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan komunikasi yang harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kegelisahan yang lebih luas,” jelasnya.
Kami memahami bahwa revisi ini mungkin memiliki urgensi tertentu, tetapi tanpa komunikasi publik yang baik, justru akan menimbulkan kesalahpahaman dan resistensi di masyarakat.
“Maka penting sekali pemerintah dan TNI harus membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai elemen, termasuk pemuda, agar isu ini dapat dikupas secara komprehensif,” ujar Haris.
Ia juga menekankan bahwa dalam era demokrasi, keterbukaan publik dalam proses legislasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
“Jika revisi UU TNI ini memang bertujuan untuk memperkuat profesionalisme TNI dan memperkuat sistem pertahanan negara, maka argumentasi tersebut harus disampaikan dengan jelas kepada publik,” ucapnya.
Menurut Haris, pemuda sebagai bagian dari masyarakat sipil memiliki hak untuk mengetahui serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang berdampak luas.
“Pemuda seperti kami ini di KNPI, berharap agar pemerintah dan TNI dapat lebih responsif dalam mendengar masukan dari berbagai pihak, bukan hanya dari lingkup internal, tetapi juga dari kelompok eksternal yang turut menjaga demokrasi dan supremasi sipil”, kata Haris.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut institusi negara harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan.
“Jika komunikasi publik tidak diperbaiki, maka narasi negatif yang berkembang di masyarakat justru akan semakin sulit dikendalikan dan dapat mengganggu stabilitas nasional,” ujarnya.
Haris berharap kepada pemerintah dan TNI agar segera memperbaiki strategi komunikasi publiknya.
“Jangan sampai karena kurangnya keterbukaan dan partisipasi publik, revisi UU TNI ini justru menimbulkan polemik berkepanjangan. Mari kita duduk bersama, berdiskusi secara terbuka, dan mencari solusi terbaik demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.
/data/photo/2025/03/28/67e6a3622726e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/03/27/67e524e342323.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/ramadhan/imsak/1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)