Xcloud.id

Blog

  • Tentara Israel Peringatkan Warga Gaza Selatan Mengungsi Jelang Serangan

    Tentara Israel Peringatkan Warga Gaza Selatan Mengungsi Jelang Serangan

    Jakarta –

    Tentara Israel memperingatkan akan kembali melancarkan serangan ke wilayah Jalur Gaza di Ramadan ini. Israel meminta warga Kota Bani Suheila di Gaza Selatan untuk segera mengungsi.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/3/2025), tentara Israel meminta warga Kota Bani untuk segera angkat kaki dari rumah. Israel mewanti-wanti hal itu menjelang serangan susulan di Jalur Gaza dalam waktu dekat.

    “Kepada semua yang hadir di area yang ditandai sebagai Bani Suheila, ini adalah peringatan dini sebelum serangan. Demi keselamatan Anda, segera menuju ke barat menuju tempat perlindungan yang diketahui,” kata juru bicara militer Israel Avichay Adraee dalam sebuah posting di X.

    Seperti diketahui, serangan udara Israel terus menghujani wilayah Jalur Gaza, dengan sedikitnya 70 orang tewas sepanjang Kamis (20/3) waktu setempat. Sejak Tel Aviv melanjutkan pengeboman besar-besaran terhadap Jalur Gaza pada Selasa (18/3), total korban tewas dilaporkan mencapai 510 orang.

    Para petugas medis setempat, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, mengatakan rentetan serangan udara Israel menargetkan beberapa rumah di wilayah utara dan selatan Jalur Gaza. Belum ada komentar terbaru dari Israel soal serangan-serangan ini.

    Pada Rabu (19/3), militer Israel mengumumkan pasukannya telah melanjutkan operasi darat di wilayah Jalur Gaza bagian tengah dan bagian selatan, setelah gencatan senjata yang berlaku sejak 19 Januari lalu runtuh.

    Operasi darat itu dilanjutkan sehari setelah gempuran skala besar Israel menewaskan lebih dari 400 orang di Jalur Gaza pada Selasa (18/3) waktu setempat, yang tercatat sebagai serangan udara paling mematikan sejak awal perang pada Oktober 2023.

    Lebih dari separuh korban tewas itu, sebut Al-Deqran, merupakan wanita dan anak-anak.

    (whn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tragis! ASN di Lombok Utara Bunuh Diri Diduga Tak Kuat Diperas Oknum Polisi

    Tragis! ASN di Lombok Utara Bunuh Diri Diduga Tak Kuat Diperas Oknum Polisi

    Disclaimer: Bijaksanalah dalam membaca konten ini! Informasi dalam artikel ini tidak ditujukan untuk menginspirasi kepada siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Bagi Anda yang merasakan gejala depresi sehingga ada dorongan untuk bunuh diri, segera konsultasikan persoalan Anda ke pihak-pihak yang dapat membantu seperti psikolog, psikiater, ataupun klinik kesehatan mental. Anda dapat menghubungi layanan konseling terdekat di Kota/Kabupaten Anda.

    PIKIRAN RAKYAT – Kematian tragis seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lombok Utara, Rizkil Watoni, memicu gelombang kemarahan warga. Rizkil, pemuda yang dikenal pekerja keras dan berdedikasi, ditemukan tewas gantung diri di kamar rumahnya pada Senin 17 Maret 2025.

    Diduga kuat, tekanan mental akibat pemerasan oleh oknum polisi menjadi pemicu utama keputusannya mengakhiri hidup.

    Kronologi Kejadian

    Peristiwa bermula dari dugaan pencurian ponsel di sebuah gerai minimarket di Kayangan. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, Rizkil Watoni terlihat tanpa sengaja membawa ponsel yang tertinggal di kasir.

    Menyadari kesalahan tersebut, dia segera mengembalikan ponsel itu dan membayar denda sebesar Rp2 juta melalui mediasi damai. Namun, masalah tak berhenti di situ.

    Rizkil Watoni tetap didatangi oknum polisi dan dibawa ke Polsek Kayangan. Menurut ayahnya, Nasrudin, Rizkil Watoni sempat ditahan semalam dalam kondisi tangan terborgol.

    “Anak saya diborgol, padahal masalah sudah selesai. Setelah itu, dia mulai menerima telepon-telepon yang isinya menekan dan meminta uang sampai Rp15 juta. Karena tidak bisa membayar, permintaan itu naik hingga Rp90 juta dalam tiga hari. Anak saya depresi,” kata Nasrudin.

    Puncaknya, Senin sore, Nasrudin mendapati anak semata wayangnya tergantung di kamar.

    “Saya panggil-panggil nggak ada jawaban. Pintu saya dobrak, ternyata anak saya sudah pergi,” ucap Nasrudin dengan suara bergetar.

    Massa Mengamuk dan Serbu Polsek

    Kabar kematian Rizkil menyulut emosi warga Desa Sesait. Ratusan massa bergerak ke Kantor Polsek Kayangan pada Senin 17 Maret 2025 malam. Mereka melempari kaca, merusak kusen jendela, hingga membakar sejumlah kendaraan petugas. Tiga unit motor hangus terbakar, sementara kantor polisi mengalami kerusakan parah.

    Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta menyatakan bahwa perusakan itu dipicu kesalahpahaman.

    “Kami paham ini murni karena emosi warga. Situasi kini sudah kondusif, kami akan tindak lanjuti kasus ini dengan transparan,” ujarnya.

    Bantahan dari Kepolisian

    Meski tuduhan pemerasan terus bergulir, pihak kepolisian membantah adanya intimidasi atau tekanan terhadap Rizkil Watoni.

    “Tidak ada penahanan resmi. Rizkil tidak pernah ditahan di Polsek Kayangan,” ujar Agus Purwanta.

    Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan kesaksian Nasrudin dan warga. Mereka menegaskan bahwa Rizkil sempat ditahan semalam dengan tangan terborgol.

    Komisi III DPR Desak Investigasi Tuntas

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, mendesak Polda NTB mengusut tuntas kasus ini secara transparan.

    “Saya meminta Polda NTB untuk melakukan investigasi serius. Jika terbukti ada oknum yang menekan atau melanggar prosedur, harus ditindak tegas,” ujarnya.

    Sari Yuliati juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

    “Kepercayaan publik adalah kunci. Kasus seperti ini tidak boleh terulang. Harus ada langkah konkret untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat,” tuturnya.

    Komisi III DPR RI berjanji akan terus mengawal kasus ini agar proses hukum berjalan adil dan transparan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kemenhut Duga Ada yang Tak Senang Penerbangan Drone Berbayar, Viralkan Kasus Lama Ladang Ganja Bromo – Halaman all

    Kemenhut Duga Ada yang Tak Senang Penerbangan Drone Berbayar, Viralkan Kasus Lama Ladang Ganja Bromo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menjelaskan ada kesalahpahaman terkait penemuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Pasalnya kasus tersebut merupakan perkara tahun lalu yang sudah ditangani oleh Kepolisian Resor Lumajang.

    “Saya klarifikasi, bahwa itu sebetulnya kasus lama. Kasus lama yang ditangani oleh Polres. Bahkan kawan-kawan Taman Nasional yang sebetulnya sangat membantu untuk menemukan di lokasi. Itu data-data lama,” kata Dwi ditemui selepas konferensi pers di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Dia menduga ada pihak tertentu yang sengaja memunculkan kasus temuan ladang ganja itu, dan disisipi narasi larangan penerbangan drone hingga menuding pengelola taman nasional ikut bermain.

    Dwi menduga pihak tersebut sengaja memviralkan kasus lama karena tidak puas dengan regulasi wajib pendamping bagi pendaki Gunung Semeru yang berlaku per 23 Desember 2024, dan larangan penerbangan drone di kawasan taman nasional.

    Sehingga kebijakan wajib pendamping dan larangan penerbangan drone itu dituding jadi cara pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup-nutupi keberadaan ladang ganja dari para pendaki atau wisatawan.

    “Kami menduga ada pihak-pihak tertentu yang memang dari sisi kebijakan tidak puas terkait dengan pendamping, ada kaitan dengan penggunaan drone,” jelas dia.

    Menurutnya framing ini justru merugikan masyarakat sekitar taman nasional yang mencari penghasilan sebagai pemandu wisata.

    “Itu sangat-sangat merugikan Kementerian Kehutanan juga masyarakat yang terdampak akibat dari framing ini,” ucap Dwi.

    Sebelumnya Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Satyawan Pudyatmoko menjelaskan ladang ganja itu ditemukan pada bulan September 2024. Lokasi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus narkotika yang ditangani Kepolisian Resor Lumajang.

    Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru membantu mengungkap area lahan yang ditanami ganja dengan menerjunkan petugas, polisi hutan dan pengecekan lokasi yang diduga ada ladang ganja menggunakan drone.

    Tanaman ganja itu ditemukan di lokasi yang tersembunyi, tertutup semak belukar lebat dan berada di lereng curam.

    Selanjutnya Balai Besar TNBTS bersama kepolisian melakukan pencabutan tanaman ganja itu untuk diserahkan sebagai barang bukti ke pihak kepolisian dan proses hukum.

    “Itu kan sebenarnya temuan pada bulan September 2024, waktu itu memang ada penyelidikan Polri yang menangkap tersangka yang punya ladang ganja tersebut, lalu kita dari Taman Nasional ini membantu mengungkapkan dimana ladang ganja itu,” kata Satyawan.

    Para tersangka yang ditangkap adalah warga setempat dengan peran sebagai penanam. Mereka adalah Ngatoyo, Bambang, Tomo, Tono, Suari dan Jumaat. Mereka baru menjalani sidang pembacaan dakwaan pada Selasa (18/3/2025). (*)

  • Pramono Sebut Penerima KJMU Harus Memenuhi Syarat IPK Megapolitan 20 Maret 2025

    Pramono Sebut Penerima KJMU Harus Memenuhi Syarat IPK Megapolitan 20 Maret 2025

    Pramono Sebut Penerima KJMU Harus Memenuhi Syarat IPK
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    mengatakan, penerima bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (
    KJMU
    ) harus memenuhi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
    “Tidak perlu pakai evaluasi setiap tahun, IPK-nya, yang penting memenuhi syarat untuk sampai selesai. IPK-nya harus memenuhi syarat,” ujar Pramono dilansir dari
    Antara
    , Kamis (20/3/2025).
    Pemprov Jakarta menjamin anak-anak di kota ini untuk mendapatkan akses pendidikan, bahkan sampai mendapatkan gelar doktor.
    “Kami dorong KJMU. Supaya dari warga yang kurang beruntung itu kalau anaknya pintar, baik, IPK-nya hanya sebagai cara untuk dia bisa melanjutkan S1 sampai S3, maka Pemprov DKI akan memberikan jaminan,” kata dia.
    Pada tahun depan, penerima KJMU ditargetkan naik menjadi 20.000 orang atau bertambah sekitar 15.000 dari penerima pada 2025.
    Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko menambahkan, evaluasi terhadap penerima tetap dilakukan untuk memastikan dana diterima mereka yang berhak.
    Dinas Pendidikan Jakarta tetap akan melakukan evaluasi terhadap penerima untuk memastikan mereka memenuhi syarat. Syarat IPK penerima KJMU, yakni 3,0 untuk program studi sosial, dan 2,75 untuk program studi eksakta.
    “Evaluasi tetap, tapi proses pendaftarannya hanya sekali. Dulu kan setiap semester dilakukan pembaruan pendaftaran kembali. Misalnya pada semester tertentu mereka tidak memenuhi syarat ya kami drop,” katanya.
    KJMU merupakan program bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.
    Penerima bantuan ini antara lain mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, memiliki potensi akademik yang baik, dan pengajuan bantuan harus dilakukan paling lama pada semester dua.
    Besaran dana yang diterima mahasiswa penerima manfaat KJMU sebesar Rp9 juta per semester.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • "Jagoan Cikiwul" Minta THR: Ancaman, Intimidasi, dan Drama di Depan Pabrik Megapolitan 20 Maret 2025

    "Jagoan Cikiwul" Minta THR: Ancaman, Intimidasi, dan Drama di Depan Pabrik Megapolitan 20 Maret 2025

    “Jagoan Cikiwul” Minta THR: Ancaman, Intimidasi, dan Drama di Depan Pabrik
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketenangan di sebuah pabrik di Kelurahan Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, mendadak riuh saat seorang pria datang.
    Video yang merekam kedatangan pria yang berujung perdebatan itu viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @infobekasi.
    Rekaman video berdurasi 2 menit 29 detik itu memperlihatkan bagaimana pria yang diduga preman itu berdebat sengit dengan seorang sekuriti.
    Niatnya jelas, pria itu ingin bertemu dengan pemilik perusahaan. Namun, sang sekuriti mencoba menengahi.
    “Gue enggak mau itu duit lu, gue mau pimpinan lu, sini!” kata preman itu kepada sekuriti dengan nada tinggi.
    “Jangan gitu Pak, hargai saya, saya kerja di sini,” ucapnya, berusaha menenangkan situasi.
    Namun, preman itu tak mau mendengar. Ia mengaku sebagai penguasa wilayah Cikiwul.
    Pria itu bersikeras bahwa dirinya adalah sosok yang mengendalikan pabrik-pabrik di daerah itu. Bahkan, ia tak segan-segan mengancam.
    “Lu makan b***k di sini, lu enggak menghargain gue! Kalau lu pengen tahu, gue jagoan yang megang Cikiwul. Massa gue banyak di sini. Kalau gue tutup jalan depan bisa bergerak?” katanya.
    Tak cukup dengan ancaman, preman itu mengeluarkan secarik kertas dari sebuah amplop putih.
    Ia mengklaim bahwa aksinya bukanlah sekadar meminta uang, melainkan perjuangan untuk membela negara.
    “Gue bukannya nyari keributan, gua ngasih gini baik-baik, lho. Gua bela negara di sini, gua mati-matian,” ucapnya.
    Sementara itu, Kapolsek Bantargebang, Kompol Sukadi, membenarkan insiden itu. Peristiwa itu terjadi pada Senin (17/3/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.
    Menurutnya, pria yang terekam dalam video itu bernama Suhada.
    Ia tak datang sendirian, melainkan bersama tiga rekannya.
    “Mereka preman berkedok ormas,” ujar Sukadi kepada Kompas.com.
    Sukadi mengatakan, Suhada dan kawan-kawannya mendatangi perusahaan tersebut untuk meminta THR.
    Namun, ketika sekuriti memberikan uang Rp 20.000, mereka menolaknya dan tetap bersikeras ingin bertemu dengan pemilik perusahaan.
    Setelah kejadian tersebut, Suhada diketahui melarikan diri ke Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
    Sementara itu, tiga rekannya masih dalam pencarian. Polisi menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini jika ditemukan unsur pidana pemerasan.
    “Kita masih dalam tahap klarifikasi, mengumpulkan keterangan, apakah ada unsur pidana atau tidak. Jika terbukti, akan dilakukan penegakan hukum,” tegas Sukadi.
    Kejadian ini kembali menjadi pengingat bahwa praktik premanisme masih menghantui para pelaku usaha di sejumlah daerah.
    Intimidasi, ancaman, hingga mengklaim ‘menguasai wilayah’ masih menjadi taktik klasik yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu.
    (Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saksiminor NTT Berikan Perlindungan bagi Korban Pencabulan Eks Kapolres Ngada Regional 20 Maret 2025

    Saksiminor NTT Berikan Perlindungan bagi Korban Pencabulan Eks Kapolres Ngada Regional 20 Maret 2025

    Saksiminor NTT Berikan Perlindungan bagi Korban Pencabulan Eks Kapolres Ngada
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Solidaritas anti-kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan rentan (
    Saksiminor
    ) Nusa Tenggara Timur (NTT), siap memberikan perlindungan penuh kepada korban pencabulan
    eks Kapolres Ngada
    , Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Luman Sumaatmaja.
    Saksiminor beranggotakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTT, Lembaga Bantuan Hukum Apik NTT, Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Justitia Kupang Rumah Perempuan, Rumah Harapan-GMIT PKBI NTT, IMOF NTT, AJI Kota Kupang.
    Kemudian, KOMPAK, JIP, IPPI KPAP NTT, Garamin Lowewinl HWDL, Yayasan Cinta Masyarakat Madani Hanaf, YTB, Sabana Sumba, LBH Surya NTT, Solidaritas Perempuan Flobamorams, PWI NTT, Piar NTT. UDN, GMKI Cabang Kupang, GMNI Cabang Kupang, HMI Cabang Kupang. PMKRI Cabang Kupang, JPIT dan Jemaah Ahmadiyah Cabang NTT.
    Ketua LPA NTT, Veronika Ata, mengatakan, selain kepada para korban, perlindungan yang sama juga kepada keluarga selama proses hukum dan proses pemulihan berlangsung termasuk perlindungan darı intimidası, ancaman, atau dampak psikososial lebih lanjut akibat kasus ini.
    “Negara juga harus memberikan pemenuhan hak-hak korban dan keluarga atas pemulihan psikologı, sosial, kesehatan dan hak atas restitusi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” kata Veronika, dalam jumpa pers bersama sejumlah wartawan di Kupang, Kamis (20/3/2025).
    Selain itu, Saksiminor juga mendukung Keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksı pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada
    mantan Kapolres Ngada
    tersebut.
    Berdasarkan keputusan tersebut, Kapolri wajib menolak upaya banding yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Institusi Polri dan penghormatan terhadap rasa keadilan korban.
    “Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan wajib menerapkan pasal berlapis, menjatuhkan hukuman maksimal dengan pemberatan,” tegas Veronika.
    Pihaknya meminta aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pertindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
    Kemudian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
    Selanjutnya, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Perubahan Kedua Pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 7.
    “Kepolisian juga harus transparan dalam proses penyidikan kasus ini dan menyampaikan ke publik dengan mengedepankan prinsip-prinsip penghargaan dan perlinduangan korban,” kata Veronika.
    Kepolisian juga, lanjut dia, tidak mengeluarkan pernyataan yang menggiring opini publik untuk membangun alasan pemaaf bagi pelaku.
    Setiap pernyataan yang menguntungkan pelaku adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan bagı korban.
    Pihaknya juga meminta, aparat kepolisian mengusut tuntas keterlibatan pelaku lain, jaringan pornografi, perdagangan orang dan melakukan patroli cyber secara intens, menghapus jejak digital untuk perlindungan korban demi percepatan pemulihan.
    Melacak transaksi elektronik pelaku, termasuk aliran dana yang diduga berkaitan dengan kejahatan ini melalui rekening dan perangkat seluler pelaku, sebagaimana diatur dalam UU TPKS.
    “Kami juga minta, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penghapusan Dokumen Elektronik Bermuatan Pornografi Anak, sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS,” ujar dia.
    Masyarakat juga, kata dia, harus mengawal proses penegakan hukum dan memberikan dukungan kepada korban dan keluarga dalam memperjuangkan keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
    Sebelumnya, Fajar diamankan aparat Profesi dan Pengamanan (Propam) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Dia diamankan karena dugaan terlibat kasus
    pencabulan anak di bawah umur
    dan narkoba.
    Fajar terungkap mencabuli seorang anak berusia enam tahun di salah satu hotel yang ada di Kota Kupang.
    Terbaru, Mabes Polri telah menetapkan Fajar sebagai tersangka. Dia memakai baju tahanan berwarna oranye setelah ditetapkan tersangka kasus pencabulan anak.
    Fajar juga langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
    “Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri,” ujar Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KAI investasi Rp10,79 T untuk pengadaan sarana KA di PT INKA

    KAI investasi Rp10,79 T untuk pengadaan sarana KA di PT INKA

    Tampilan kereta api (KA) Argo Dwipangga New Generation buatan PT INKA (Persero), yang dioperasikan PT KAI (Persero). ANTARA/HO-Humas INKA

    KAI investasi Rp10,79 T untuk pengadaan sarana KA di PT INKA
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen mendukung industri perkeretaapian nasional melalui kerja sama dengan PT INKA (Persero) dengan total investasi mencapai Rp10,79 triliun.

    Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis jangka panjang guna memenuhi kebutuhan layanan transportasi kereta api yang terus berkembang serta mendukung industri dalam negeri melalui investasi terhadap produk-produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi.

    “Investasi ini merupakan yang terbesar untuk pengadaan sarana perkeretaapian dan menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan,” kata Didiek dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Didiek mengatakan investasi ini juga sejalan dengan kebutuhan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) KAI 2025-2029 yang menargetkan pertumbuhan volume penumpang dan angkutan barang.

    “Kami proyeksikan volume penumpang jarak jauh meningkat sebesar 10,6 persen, sementara penumpang KA lokal diperkirakan naik 9,9 persen. Untuk angkutan barang, kami melihat potensi peningkatan dari proyek Sumbagsel sebesar 27,8 juta ton, Tarahan II sebesar 18,0 juta ton, dan ekspansi Kertapati sebesar 7,0 juta ton. Dengan investasi ini, kami berharap dapat memenuhi kebutuhan transportasi nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan,” jelasnya.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba melanjutkan salah satu investasi besar KAI Group dengan INKA adalah pengadaan 612 unit kereta SS new generation untuk program Replacement Tahun 2023-2026. Adapun total nilai kontrak pengadaan kereta SS new generation mencapai Rp5,5 triliun.

    Selain itu, KAI juga melakukan pengadaan 10 unit kereta luxury dengan kapasitas 26 kursi, serta mengalokasikan satu unit kereta luxury tambahan sebagai cadangan untuk perawatan. Total nilai kontrak pengadaan kereta luxury ini mencapai Rp161,16 miliar. Tak hanya itu, KAI Group melalui anak usahanya, KAI Commuter juga turut berkontribusi dalam peningkatan TKDN melalui pengadaan sarana Commuter Line.

    KAI Commuter telah menjalin kerja sama dengan PT INKA (Persero) untuk pengadaan sarana Commuter Line baru dan retrofit dengan total investasi mencapai Rp4,07 triliun.

    “Investasi pengadaan sarana Commuter Line baru mencakup 16 rangkaian dengan total nilai hampir Rp3,83 triliun. Sementara itu, investasi pengadaan sarana Commuter Line retrofit mencakup dua rangkaian dengan total nilai lebih dari Rp238,63 miliar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat layanan Commuter Line yang lebih modern dan efisien,” jelas Anne.

    Tidak hanya untuk layanan penumpang, KAI juga berinvestasi dalam pengadaan sarana angkutan barang. Salah satu bentuk investasi tersebut adalah pengadaan 1.125 unit gerbong datar BM 54 ton untuk angkutan barang di Sumatera Selatan.

    Investasi ini memiliki nilai sebesar Rp1,05 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta kapasitas angkutan barang terutama batu bara sebagai sumber pasokan energi listrik nasional.

    Sumber : Antara

  • Massa Aksi Jogja Memanggil Menginap di DPRD DI Yogyakarta, Tunggu UU TNI Dibatalkan Yogyakarta 20 Maret 2025

    Massa Aksi Jogja Memanggil Menginap di DPRD DI Yogyakarta, Tunggu UU TNI Dibatalkan Yogyakarta 20 Maret 2025

    Massa Aksi Jogja Memanggil Menginap di DPRD DI Yogyakarta, Tunggu UU TNI Dibatalkan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa Aliansi
    Jogja Memanggil
    pilih menginap di halaman DPRD DIY, hingga tuntutan
    UU TNI
    dibatalkan dikabulkan.
    Pantauan Kompas.com hingga pukul 20.20 WIB, massa aksi massa aksi memilih bertahan di halaman DPRD DIY.
    Mereka mendirikan satu tenda dome di bawah patung Jenderal Sudirman yang berada di halaman depan gedung DPRD DIY.
    Selain mendirikan tenda, mereka mengisi kegiatan dengan membaca puisi serta mengundang pedagang kaki lima.
    Nampak ada tiga pedagang yang diundang ke dalam halaman oleh massa aksi, ketiganya yaitu pedagang wedang ronde, sate ayam, dan minuman.
    Salah satu massa aksi menyebut mereka mengundang pedagang sebagai wujud dari rakyat untuk rakyat.
    Humas Aliansi Jogja Memanggil Marsinah mengatakan, mereka menginap di halaman gedung DPRD DIY sesuai dengan rencana awal.
    “Sesuai dengan rencana dari awal, bahwa hari ini Revisi Undang-Undang TNI sudah disahkan, dan semua masukan yang sudah disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil, masyarakat itu kan memang diabaikan,” katanya, Kamis (20/3/2025).
    Dia menambahkan, rencana menginap di DPRD DIY sampai batas waktu yang belum ditentukan.
    “Iya, rencananya kita akan menginap. Kemudian, kita sudah berkoordinasi belum tahu nanti menginapnya bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari,” kata dia.
    Aksi ini sebagai respon menolak pengesahan UU TNI lantaran dinilai mengabaikan masukan masyarakat.
    “Satu persoalan partisipasi, kemudian soal prosedur yang memang tidak ditempuh sebagaimana dalam proses revisi, kemudian tiba-tiba masuk prolegnas dan sebagainya juga pada persoalan substansi,” kata dia.
    Marsinah menjelaskan salah satu yang menjadi persoalan dalam UU TNI yang disahkan adalah perluasan kewenangan TNI.
    “Dari situ kemudian sejak awal kita sudah mengambil keputusan bahwa jika revisi Undang-Undang TNI ini tetap disahkan, kita tetap akan melakukan protes sampai kemudian undang-undang ini dicabut,” beber Marsinah.
    Menurut dia dengan disahkannya UU TNI ini tak sekedar dwi fungsi TNI tetapi sudah memasuki multiple fungsi TNI.
    “Kita akan tetap stay di sini sampai kemudian pemerintah betul-betul memastikan adanya pembatalan eh revisi Undang-Undang,” ujarnya.
    Marsinah menegaskan, aksi ini sebagai puncak dari kemarahan massa aksi yang tergabung dalam Jogja Memanggil.
    Pihaknya menilai dwi fungsi ABRI ini sebagai potret presiden dan wakilnya menggunakan pendekatan militer.
    “Semakin meneguhkan bahwa rezim hari ini betul-betul menggunakan pendekatan militeristik yang ini akan mengancam kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan seterusnya,” kata dia.
    Di sisi lain Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma mengatakan pihaknya akan tetap bertahan selama massa aksi masih berada di gedung DPRD DIY.
    “Kita akan tetap melakukan pengamanan selama mereka tidak anarkis kita mengamankan dengan soft,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berkah Ramadan, Bank DKI salurkan santunan kepada 8.500 yatim dan dhuafa

    Berkah Ramadan, Bank DKI salurkan santunan kepada 8.500 yatim dan dhuafa

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Berkah Ramadan, Bank DKI salurkan santunan kepada 8.500 yatim dan dhuafa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 13:57 WIB

    Elshinta.com – Sebagai rangkaian dari kegiatan Ramadan Berkah yang dilaksanakan sepanjang bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M, Bank DKI kembali menyalurkan santunan sebesar Rp1,7 Miliar kepada 8.500 anak yatim dan dhuafa.

    Bantuan ini secara simbolis oleh Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto kepada perwakilan anak-anak dari 10 Yayasan Yatim Piatu/Panti Asuhan yang tersebar di lima Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta di Kantor Pusat Bank DKI, Rabu (19/3/2025).

    Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur serta kepedulian perusahaan kepada masyarakat khususnya Yatim Piatu maupun Dhuafa yang membutuhkan.

    “Mengiringi rasa syukur kehadirat Allah SWT, kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak yatim dan dhuafa serta membawa berkah bagi semua pihak yang terlibat,” ujar Romy.

    Selain santunan kepada anak yatim dan dhuafa, Bank DKI juga menyalurkan bantuan pendidikan kepada 24 anak pensiunan karyawan Bank DKI. Di samping itu, melalui program Bantuan Pensiunan Sejahtera (Probahtera), Bank DKI memberikan bantuan kepada sembilan pelaku UMKM pensiunan sebagai bentuk pemberdayaan UMKM dan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan.

    Dalam kesempatan yang sama, Bank DKI juga memberikan apresiasi kepada lima marbot masjid dengan hadiah perjalanan ibadah umroh ke Tanah Suci. Lebih lanjut, Romy mengatakan pemberian hadiah umroh bagi marbot tersebut menjadi apresiasi atas pengabdian yang telah diberikan pada pelayanan rumah ibadah.

    “Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka yang telah mengabdikan dirinya dalam memakmurkan masjid. Semoga perjalanan umroh ini menjadi berkah bagi mereka,” ujar Romy.

    Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi mengatakan, berbagai bentuk bantuan yang telah disalurkan oleh Bank DKI mencerminkan kepedulian perusahaan dalam berkontribusi bagi masyarakat.

    “Sebagai BUMD DKI Jakarta, kami memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, baik melalui program sosial maupun dukungan terhadap pemerintah dalam berbagai inisiatif kemanusiaan,” pungkas Arie. 

    Di samping kegiatan sosial dalam bulan Ramadan, Bank DKI juga menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak musibah banjir. Melalui program CSR, Bank DKI telah menyalurkan bantuan berupa makanan siap saji serta membantu evakuasi karyawan terdampak banjir.

    Sebagai langkah nyata dalam membantu masyarakat terdampak, Bank DKI menyalurkan paket sembako, obat-obatan, dan sanitation kit kepada warga Bekasi yang mengalami dampak banjir paling parah di kawasan Villa Nusa Indah. Selain itu, berkolaborasi dengan Dinas UMKM, Bank DKI turut mendistribusikan bantuan makanan siap saji kepada 2.500 warga Jakarta Selatan yang terdampak banjir.

    Bank DKI juga turut mendukung kolaborasi pemprov DKI Jakarta terkait penanganan banjir kepada Pemerintah Kota Bekasi, dalam bentuk pemberian paket sembako dan beras sebanyak 7.000 Kg pada awal Maret 2025. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • 40 Menit Menegangkan Bentrokan Aparat & Demonstran Anti RUU TNI

    40 Menit Menegangkan Bentrokan Aparat & Demonstran Anti RUU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA — Bentrokan meletus antara aparat dengan elemen mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak pengesahan yang menolak revisi Undang-undang No.34/2004 tentang TNI (RUU TNI).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi sekitar 19.52 WIB, ratusan polisi mulai menekan mahasiswa. Mereka mulai mencoba memukul mundur massa yang sebelumnya berhasil menjebol pagar dan memasuki halaman depan kantor wakil rakyat.

    Polisi menembakan air ke arah para demonstran./JIBI-Anshary Madya Sukma

    Tidak cukup dengan pasukan bertameng dan tongkat, polisi juga mengerahkan mobil water cannon untuk membubarkan massa. Perlahan, massa aksi mulai dipukul mundur ke arah timur atau menuju flyover Ladokgi.

    Sebelumnya, aksi pembubaran massa itu dilakukan lantaran kepolisian menilai bahwa massa aksi telah melewati izin waktu demonstrasi yang sudah ditentukan.

    Namun, para demonstran tetap bertahan. Pasalnya, tuntutan demonstrasi terkait dengan penolakan RUU TNI tak kunjung diindahkan pihak DPR RI.

    Di samping itu, sejatinya sejumlah massa aksi telah berhasil menginjakan kakinya ke kawasan DPR RI sekitar 19.11 WIB.

    Namun, massa telah dipukul mundur saat aparat kepolisian mulai melakukan penindakan dan pengejaran ke demonstran yang sudah masuk hingga kembali keluar.

    Para demonstran berhasil menjebol pagar DPR./JIBI-Anshary Madya Sukma

    Setelah itu, massa kembali ke luar gerbang gedung DPR RI arah Jalan Gatot Subroto. Para demonstran kemudian diguyur dengan water cannon beberapa kali untuk kembali ke titik demonstrasi.

    Di lain sisi, aksi massa juga melakukan penembakan beberapa kali dengan menggunakan petasan ke arah pasukan kepolisian. Aksi saling “tembak” itu terjadi sekitar 40 menit sebelum akhirnya dipaksa membubarkan diri.

    Pengesahan RUU TNI 

    Seperti diketahui, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi UU, pada Kamis (20/3/2025).

    Pengesahan tersebut dilakukan di tengah membanjirnya protes dari elemen masyarakat sipil. Ketua DPR RI Puan Maharani, politikus PDIP yang sejauh ini bukan pendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, adalah sosok yang mengetok palu tanda RUU TNI sah menjadi undang-undang.

    “Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan dan dijawab setuju oleh para anggota dewan.

    Poster penolakan RUU TNI./JIBI-Annisa Nurul Amara

    Setelah mendapat persetujuan dari anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna, Puan mengucapkan terima kasih dan mengetuk palu sidang.

    Sebelum hal itu, Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto menyampaikan laporan perihal pembahasan revisi UU TNI. Kemudian, dia meminta agar dapat disetujui dalam Paripurna.

    “Kami berharap dan mohon seluruh anggota untuk ikut membantu dalM pengambilan keputusan di tingkat II untuk menyetujui perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi UU,” ujarnya.

    Adapun, dalam rapat paripurna itu juga terlihat dihadiri oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan perwakilan dari Kementerian.