Xcloud.id

Blog

  • Isak Tangis Kakak Kandung Kapolsek Negara Batin: Adik Saya Miskin, Setelah Gugur Difitnah – Halaman all

    Isak Tangis Kakak Kandung Kapolsek Negara Batin: Adik Saya Miskin, Setelah Gugur Difitnah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kakak kandung Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusiyanto, Parwati menangis histeris saat dihadirkan dalam konferensi pers bersama Hotman Paris di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (25/3/2025).

    Parwati tak kuasa menahan tangisnya setelah satu tahun belum lagi bertemu adiknya.

    “Kami sekeluarga besar dari Palembang menuju ke rumah orangtua saya, di sana kami menunggu dari malam sampai Selasa sore adik saya baru dibawa pulang,” ucapnya.

    Parwati masih ingat betul momen melihat jasad sang adik yang tebujur kaku dengan bekas luka tembak di bagian kepala.

    Sembilan hari lamanya dia mencari keadilan akibat banyaknya isu berseliweran diberbagai kanal media sosial.

    “Kami bingung, kami harus ke mana mencari keadilan, sedangkan adik saya itu polisi Kapolsek tiga tahun dia mengabdi sebagai polisi,” urainya.

    Isu yang paling menyakitkan ialah bahwa sang adik dituding menerima setoran dari hasil uang haram judi sabung ayam.

    “Adik saya itu miskin dia tidak punya rumah yang mewah, kenapa adik saya meninggal di bulan suci ramadan saat membubarkan sabung ayam adik saya gugur,” ucap Parwati.

    “Lalu setelah gugur difitnah dengan berbagai macam-macam, tolong-tolong pak saya menuntut keadilan untuk adik saya, saya minta keadilan seadil-adilnya,” tuntut dia.

    Isu Setoran Hanya Asumsi

    Sebelumnya Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menilai isu setoran sabung ayam perlu dibuktikan.

    Menurutnya ada banyak sekali cerita atau narasi yang membuat bias.

    “Saya menanggapi bahwa ini kan asumsi ya, kalau pun ada tunjukkan. Kita tidak menutup diri untuk memproses itu bahkan sebagai wujud keseriusan Polri,” kata Irjen Helmy kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    Dia pun memastikan Divpropam Polri, Irwasum Polri, Bidpropam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan pengecekan serta melakukan pendalaman. 

    “Kalau tidak ada ya kita akan bilang tidak ada, tapi kalau misalnya ada tentu ini akan dilakukan penindakan. Rasanya Polri sudah terbiasa untuk menindak anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran,” imbuhnya.

    Helmy menuturkan isu setoran tidak menghilangkan fakta bahwa terjadi penembakan yang menyebabkan 3 orang meninggal.

    Hal ini menjadi persoalan kemanusiaan yang harus diungkap.

    “Saya imbau kepada semua ke masyarakat beri ruang yang seluas-luasnya, ada tim ini agar bisa bekerja secara tenang secara tanpa tekanan tanpa harus berfikir isu lain, ya mungkin dibuat oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

  • Satpol PP siagakan 1.300 personel saat Hari Raya Idul Fitri

    Satpol PP siagakan 1.300 personel saat Hari Raya Idul Fitri

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Paming Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyiagakan sekitar 1.300 personel untuk melakukan pengamanan saat Hari Raya Idul Fitri.

    “Personel seluruhnya kita bagi, jadi untuk setiap harinya yang berpiket itu sekitar 1.300 personel,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan saat dijumpai di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, jumlah personel Satpol PP DKI Jakarta ada 5.300. “jadi kita bagi hari ini, satu hari itu 1.300 personel yang kita ‘stand by’ kan,” katanya.

    Selain berkoordinasi dengan TNI dan Polri, Satpol PP DKI Jakarta juga melakukan monitoring ke pemukiman-pemukiman dan tempat-tempat hiburan yang banyak dikunjungi masyarakat.

    “Nah itu di lokasi wisata juga kita lakukan monitoring dan sekaligus pengamanan juga. Dan kita juga koordinasi dengan pengelola dari tempat-tempat wisata di DKI Jakarta,” kata Satriadi.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga telah berpesan agar pengamanan di Jakarta tetap terjaga saat Lebaran.

    “Pokoknya penjagaan kepada masyarakat di Jakarta tidak boleh kendor, tidak boleh berkurang walaupun masyarakat yang pulang kampung cukup besar,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terungkapnya Tindak Kekerasan di Sejumlah Pusat Penitipan Anak di Australia

    Terungkapnya Tindak Kekerasan di Sejumlah Pusat Penitipan Anak di Australia

    Jane, seorang ibu di Australia, mengira kondisi anaknya di ‘childcare’ atau tempat penitipan anak-anak baik-baik saja.

    Setidaknya itu yang disebutkan dalam laporan harian yang diterimanya.

    Putranya tampak bahagia, sedang bermain, ataupun belajar.

    “Semuanya palsu,” kata Jane.

    “Kenyataannya, ini adalah mimpi buruk setiap orang tua.”

    Putranya dan anak-anak lainnya dibiarkan di kursi bayi selama berjam-jam, dicekoki makanan secara paksa, dicubit, ditarik, dan dilempar ke lantai.

    “Tempat itu penuh kengerian dan para pekerja di dalamnya adalah iblis bagi saya.”

    Untuk pertama kalinya, Jane menceritakan kisahnya kepada program Four Corners ABC yang selama enam bulan terakhir menyelidiki industri penitipan anak di Australia.

    Penyelidikan ini mengungkap kalau sektor ‘childcare’ dilanda krisis dengan adanya pencatutan, kegagalan sistem, dan celah dalam aturannya.

    Dengan proses pengadilan sedang berlangsung, nama asli Jane tidak bisa kami terbitkan. Tapi ia tetap ingin membagikan pengalamannya.

    “Saya tidak ingin orang tua mana pun mengalami apa yang saya alami.”

    Diikat, dicubit, dilempar

    Jane mengatakan putranya memiliki “senyuman terlebar”, “tawa paling lucu”. Ia juga penuh empati dan energik.

    Putranya pertama kali dititipkan di salah satu cabang Jumpstart Education di negara bagian New South Wales ketika berusia tiga tahun.

    Saat itu ia tidak bisa berbicara dan perkembangannya tertinggal dari anak-anak lain.

    Dalam video promosinya, Jumpstart menyebut diri mereka sebagai sebuah perusahaan yang hangat dan ramah.

    Mereka mengaku beroperasi “dengan filosofi kalau setiap anak akan belajar dengan cara dan kecepatan yang berbeda.”

    Jane kini ingat kembali saat ia mengantar putranya ke tempat itu. Putranya pernah akan menangis. Putranya tampak sedih. Jane mengira hal ini normal.

    “Saya pikir … ini wajar. Ternyata tidak. Putra saya seolah ingin memberitahu ia tidak ingin ada di sana. Ia tidak merasa aman.”

    Jane tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dokumen pengadilan mengungkap beberapa perilaku brutal yang dialami putranya.

    Selama berbulan-bulan, ia diikat di ‘highchair’ atau kursi anak selama lima hingga enam jam saat berada di tempat penitipan anak.

    Ia hanya diturunkan dari ‘highchair’ salah satunya ketika hendak difoto, kemudian fotonya dikirimkan ke orang tuanya.

    Ketika putranya yang berusia tiga tahun mulai menggoyang-goyangkan kursinya, staf Amara Jaroudi mengikatnya ke pagar dengan tali atau benang.

    Kadang-kadang, Amara mencipratkan air kepadanya untuk hiburannya sendiri saat diikat di ‘highchair’.

    Ia juga sering menarik lengan anak laki-laki itu dan menurunkannya dengan kasar. Putranya juga dicubit, dicengkeram, dan dilempar ke lantai.

    Tapi putra Jane bukan satu-satunya anak yang diperlakukan seperti ini.

    Anak laki-laki lain juga didudukkan di ‘highchair’ selama tiga hingga enam jam sehari sampai ia dalam keadaan menggantung dengan lengan mereka.Seorang anak perempuan berusia dua tahun yang menangis diangkat dengan tangan dan kaki dan “dibanting” ke bangku. Ketika menangis lebih keras, Amara menutup mulut anak perempuan itu untuk menahan jeritannya.Beberapa anak dipaksa makan oleh Amara sampai mereka muntah. Jika mereka tidak menghabiskan makanan mereka, ia akan menyemprotkan air ke dalam mulut mereka. Ketika seorang anak autis berusia tiga tahun muntah, kepalanya diarahkan ke tempat sampah oleh Amara dan seorang pendidik lainnya.

    Menurut dokumen pengadilan, tujuh anak di pusat penitipan tersebut menjadi sasaran tindakan kasar dan brutal antara bulan April dan Oktober 2021. Anak-anak lainnya dibiarkan terpapar pada kondisi berbahaya.

    Dibiarkan tidak tahu

    Jane tidak mengetahui apa yang terjadi pada putranya pada tahun 2021. Ia tidak diberi tahu oleh pekerja atau manajemen Jumpstart atau Departemen Pendidikan Australia.

    Baru pada tahun 2023, jaksa agung meneleponnya.

    “Saya benar-benar harus meminta mereka untuk berhenti membacakan beberapa hal yang terjadi pada putra saya. Karena saya sangat terkejut. Tidak seorang pun mengatakan apa pun,” kata Jane.

    “Saya seharusnya tahu semuanya … Saya bisa berbuat lebih banyak untuk anak saya lebih awal.”

    “Saya bisa mencari konseling, saya bisa mencari lebih banyak terapi okupasi.”

    “Ada luka permanen di bokongnya yang tidak pernah saya ketahui dari mana asalnya, dokter pun tidak tahu. Ternyata karena ia duduk selama berjam-jam.”

    “Mereka tidak melindungi anak saya. Mereka memilih anak yang rentan yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa berkomunikasi, yang tidak bisa menceritakan betapa takutnya mereka atau betapa menjengkelkannya perlakuan ini.”

    Amara Jaroudi dan perusahaan penitipan anak Jumpstart mengaku bersalah atas tuduhan mendisiplinkan anak secara tidak wajar dan gagal memberikan layanan yang menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan anak.

    Perusahaan tersebut didenda AU$186.620, termasuk senilai AU$8.280 karena menyuapi anak dengan paksaan. Amara dikenakan tujuh pasal pelanggaran dan didenda AU$38.650.

    Jane mengatakan hukuman ini hanyalah “sebuah lelucon.”

    “Anak-anak yang dilecehkan dan mengalami trauma selama sisa hidup mereka, tapi hanya itu hukumannya,” katanya.

    “Sebagai orang tua, jika saya melakukan itu kepada anak saya dan dilaporkan, saya akan kehilangan anak saya, saya akan dianggap sebagai orang tua yang tidak layak.”

    Kasus tersebut mengungkap masalah yang lebih luas di tempat penitipan anak di Australia.

    Misalnya seorang anak berusia 16 tahun yang bekerja tanpa pengawasan dan staf yang tidak memiliki pelatihan CPR atau pertolongan pertama.

    “Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari anak-anak itu dan mereka tersedak dan tidak ada yang tahu cara melakukan CPR … apa yang akan Anda lakukan? Anak itu bisa saja meninggal?” kata Jane.

    Usaha baru pemilik

    Lima cabang Jumpstart, yang dimiliki oleh Thomas Fanous dan istrinya Sally, tutup pada tahun 2022.

    Selama hampir 10 tahun beroperasi, tidak ada satu pun cabangnya yang memenuhi peringkat kualitas minimum.

    Meskipun standar ‘childcare’ Australia ditetapkan di tingkat nasional, tanggung jawab untuk menerapkan standar berada di masing-masing tangan regulator negara bagian.

    Setiap negara bagian menentukan cara mereka untuk memeriksa, menyelidiki, dan menghukum penyedia layanan pengasuhan anak, akibatnya penegakan hukum tidak konsisten.

    Beberapa negara bagian melakukan inspeksi lebih sering, sementara di negara bagian lainnya bisa jarang melakukannya.

    Beberapa mengeluarkan denda, yang lain membiarkan pelanggaran berlalu begitu saja, mengandalkan peringatan atau pemberitahuan.

    Bahkan ketika pelanggaran serius ditemukan, beberapa cabang tetap beroperasi.

    Seorang juru bicara Departemen Pendidikan di New South Wales mengatakan mereka menyelidiki secara menyeluruh setiap tuduhan yang diterimanya.

    “Regulator mengambil tindakan tegas ketika keselamatan anak telah dikompromikan,” katanya.

    Dokumen perusahaan menunjukkan Thomas dan Sally Fanous sudah pindah ke industri baru: NDIS, skema layanan untuk membantu warga disabilitas.

    NDIS mengatakan mereka “menekankan pada membangun hubungan yang kuat dengan klien dan keluarga mereka, memastikan lingkungan yang mendukung dan membina.”

    Ketika tim Four Corners mendatangi Thomas di perusahaan barunya untuk bertanya tentang Jumpstart, ia meminta kami untuk pergi.

    ‘Pengkhianatan’

    Jane tidak dapat memahami bagaimana pihak yang menjalankan Jumpstart sekarang bisa menjalankan perusahaan layanan NDIS.

    “Ketika saya mengetahuinya, saya hampir muntah. Saya sangat kesal,” katanya.

    “Saya tidak dapat memahaminya. Saya tidak dapat melihat bagaimana pemerintah kita mengizinkannya, karena memang begitulah adanya. Seperti mereka mengizinkannya mendapatkan akreditasi itu.”

    Putra Jane sekarang berusia tujuh tahun.

    Ia didiagnosis menderita autisme. Ia khawatir putranya masih mengalami dampak pengalamannya di tempat penitipan anak.

    Bagi Jane dan seluruh anggota keluarganya, ia mengatakan terjadi “kerusakan yang tidak dapat dipulihkan”. Salah satunya mereka menjadi lebih sulit untuk mempercayai orang lain.

    “Itulah pengkhianatan. Pengkhianatan kepercayaan yang total dan mutlak.”

    “Anda menitipkan anak-anak Anda kepada para pendidik, kepada orang-orang yang Anda pikir akan mencintai dan mengasuh mereka … lalu malah menemukan mereka tidak melakukannya dan merendahkannya dengan cara-cara yang tidak dapat saya pahami.”

    “Sektor childcare perlu diubah. Peraturan harus lebih ketat, lebih kuat, lebih tegas.”

    “Kita perlu orang-orang yang memeriksa lebih teratur. Dan perlu ada hukuman yang lebih berat untuk pelecehan seperti ini, atau memang tidak mampu untuk mengasuh anak dengan baik.”

    Diproduksi oleh Natasya Salim dari artikel dalam bahasa Inggris. Saksikan laporan Four Corners di ABC TV and ABC iview.

    Lihat juga video: Penampakan Daycare di Depok Disegel Polisi Buntut Kasus Penganiayaan Balita

  • Warga Jaksel bisa titip kendaraan di kantor camat-lurah selama mudik

    Warga Jaksel bisa titip kendaraan di kantor camat-lurah selama mudik

    Jakarta (ANTARA) – Warga di Jakarta Selatan bisa menitipkan kendaraan di kantor kecamatan dan kelurahan di wilayah tersebut selama mudik Lebaran ke kampung halaman.

    “Sudah diklaim oleh Pak Gubernur DKI Pramono Anung dan Pak Wakil Gubernur DKI Rano Karno bahwa boleh dititip di kantor kecamatan dan kelurahan,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Munjirin mengatakan, penitipan di kantor kecamatan dan kelurahan ini diharapkan bisa menjaga keamanan serta ketertiban masing-masing.

    Dia menilai perlu adanya penjaga berkompeten agar kendaraan yang dititipkan bisa terjamin keamanannya.

    “Benar-benar harus dijaga yang ditugaskan orang berkompeten untuk mengelola ini semuanya di kantor kecamatan dan kelurahan,” katanya.

    Camat Jagakarsa, Santoso menambahkan, pihaknya menerima penitipan kendaraan bagi warga sejak Jumat (28/3) hingga selesai masa libur Lebaran.

    “Para petugas yang kami kerahkan yakni Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan PJLP yang ada di kecamatan-kelurahan secara bergiliran melakukan penjagaan,” ujar Santoso.

    Adapun syarat untuk menitipkan kendaraan di kantor kecamatan dan kelurahan kawasan Jagakarsa yakni menyerahkan fotokopi identitas KTP dan STNK.

    Jika nantinya yang menitipkan berbeda orang, maka perlu adanya surat kuasa tambahan untuk mengambil kendaraan sebagai keamanan.

    “Silahkan titipkan kendaraan di kantor kecamatan dan kelurahan, namun apabila sudah memadai maka warga disarankan berkoordinasi dengan pihak RT dan RW,” katanya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rahasia Bugar Ala David Beckham, Tetap Six Packs di Usia Jelang 50 Tahun

    Rahasia Bugar Ala David Beckham, Tetap Six Packs di Usia Jelang 50 Tahun

    Jakarta –

    Pesona David Beckham terus menjadi sorotan. Meski sudah pensiun selama 12 tahun dari dunia sepak bola, pria yang usianya hampir 50 tahun itu masih terlihat bugar dan kekar.

    David Beckham yang berasal dari Inggris itu menambah berat badan dan membangun kemampuan atletiknya dengan cara-cara baru selama 5-6 minggu.

    “Tubuh saya benar-benar terasa lebih baik daripada sebelumnya,” tuturnya, dikutip dari South China Morning Post.

    Sebelumnya, Beckham tidak pernah memiliki dada yang bidang. Tetapi, setelah berlatih dengan pelatih pribadinya, Bob Rich, keinginannya terwujud.

    Saat masih menjadi pemain sepak bola, Beckham pernah mengalami cedera parah hingga akhir kariernya. Sakit punggung yang dialaminya itu menginspirasinya untuk melakukan pendekatan yang berbeda untuk berolahraga.

    Salah satu musuh terbesarnya selama berlatih di gym adalah pull-up.

    “Latihan kekuatan yang saya lakukan untuk inti tubuh dan tubuh bagian atas membantu mengatasi sakit punggung yang saya alami,” kata Beckham.

    Selama latihan, Beckham fokus untuk menambah massa otot. Sementara gaya latihan yang biasanya dilakukan hanya untuk membentuk kakinya.

    “Saya sangat membenci pull-up. Saya benar-benar hanya bisa melakukan dua atau tiga kali, paling banyak tiga kali,” bebernya.

    Setelah pensiun, Beckham mulai fokus membentuk bagian dadanya dibantu oleh Roy. Bisa dibilang, ukuran cup dadanya naik beberapa kali selama latihan.

    “Saya tidak pernah berlatih untuk membesarkan bagian dada. Selama itu, hanya bertekad untuk menjadi ramping,” jelas Beckham.

    “Namun, sejak saya pensiun, saya telah menambahkan sedikit massa di dada. Roy memfokuskan saya untuk berlatih push up dan pull up, dan sekarang hampir melakukannya setiap hari,” sambungnya.

    Beckham pun mengajak sang istri, Victoria, untuk ikut berolahraga bersama Roy. Sekarang, mereka rutin melakukannya lima kali seminggu, atau kadang-kadang enam kali.

    Meski usianya menjelang 50 tahun, Beckham tidak merasa terganggu sama sekali. Ia hanya berfokus untuk bisa bugar dan sehat demi keluarganya.

    “Untuk ulang tahun ke-50 saya, saya akan membuatnya sangat sederhana. Saya ingin makanan enak, anggur enak, itu saja. Semua sahabat terdekat saya,” pungkasnya.

    (sao/kna)

  • Perlukah Negara-negara Afrika Terapkan Pajak Bagi Kaum Super Kaya?

    Perlukah Negara-negara Afrika Terapkan Pajak Bagi Kaum Super Kaya?

    Jakarta –

    Saat semua pemerintah berjuang mencari dana untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya, negara-negara Afrika justru semakin terbebani oleh utang yang terus meningkat.

    Selama bertahun-tahun, pemerintah Afrika rata-rata menghabiskan lebih banyak anggaran untuk membayar utang dibandingkan untuk sektor kesehatan. Di saat yang sama, inflasi semakin mempersempit kemampuan mereka untuk berinvestasi. Untuk keluar dari lingkaran ini, banyak pemerintah mulai mencari sumber pendapatan baru.

    “Banyak negara memilih jalur termudah, yakni mengambil keuntungan dari sumber yang paling mudah dijangkau,” kata Alvin Mosioma, pakar perpajakan yang juga menjabat sebagai wakil direktur program ekonomi dan iklim di Open Society Foundation, Nairobi.

    “Pemerintah memberlakukan pajak konsumsi karena mereka tahu bahwa masyarakat tetap harus berbelanja. Pajak seperti ini tidak bisa dihindari,” ujar Mosioma kepada DW.

    Pajak konsumsi terbaru memicu kemarahan warga

    Di Kenya, warga yang sudah kesulitan akibat inflasi semakin marah dengan rencana pajak baru. Setelah Presiden William Ruto mengumumkan pada Juni 2024 bahwa pemerintah akan mengurangi utang nasional dengan menerapkan pajak baru pada makanan dan barang konsumsi, gelombang protes besar-besaran meletus. Tekanan publik yang kuat memaksa Ruto membatalkan rencana tersebut dan merombak sebagian besar kabinetnya.

    Perlawanan yang didominasi oleh Generasi Z ini, juga menginspirasi aksi serupa di Nigeria, Uganda, dan Ghana. Namun, di negara-negara tersebut, protes lebih berfokus pada meningkatnya biaya hidup yang semakin membebani masyarakat miskin.

    Menurut Mosioma, setiap negara harus menghitung tingkat kekayaan secara spesifik untuk mengatasi ketimpangan.

    Seruan untuk pajak kekayaan makin kuat

    Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar, dan ini bukan hanya terjadi di Afrika. Laporan terbaru dari NGO Oxfam mengungkapkan bahwa 60% populasi termiskin di dunia telah kehilangan kekayaan gabungan sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp330 triliun) sejak 2020.

    Sementara itu, para miliarder justru semakin kaya, dengan total kekayaan mereka bertambah 3,3 triliun dolar AS (sekitar Rp54 ribu triliun) dalam periode yang sama. Oxfam mencatat bahwa “kekayaan mereka tumbuh tiga kali lebih cepat dibandingkan laju inflasi.” Karena itu, NGO tersebut kembali mengusulkan pajak kekayaan, yakni sebuah gagasan yang sebenarnya telah lama diperbincangkan.

    Pada November lalu, di bawah kepemimpinan Brasil, G20 menyepakati formula kompromi untuk perpajakan yang lebih efektif bagi kaum super kaya. Namun, usulan pajak tahunan sebesar 2% atas kekayaan mereka gagal disetujui karena mendapat penolakan dari Jerman dan Amerika Serikat.

    Afrika Selatan kini menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam kepemimpinannya di G20. Pada April 2020, sejumlah akademisi Afrika Selatan mengusulkan pajak kekayaan solidaritas untuk membiayai bantuan COVID-19. Salah satu pendukungnya adalah ekonom Aroop Chatterjee dari Universitas Witwatersrand di Johannesburg, yang meneliti ketimpangan kekayaan.

    “Untuk mengatasi ketimpangan, kita harus melihat lebih dalam dan mempengaruhi proses yang menyebabkannya. Pajak kekayaan hanyalah salah satu alat kebijakan untuk menghasilkan pendapatan. Masih banyak hal lain yang perlu dilakukan setelahnya,” ujar Chatterjee kepada DW.

    Chatterjee juga mengingatkan potensi dampak negatif dari pajak kekayaan: “Selalu ada risiko pelarian modal, baik dalam bentuk penghindaran pajak yang legal maupun penggelapan pajak yang ilegal,” katanya. “Namun, kami telah mempertimbangkan faktor ini dalam perhitungan kami.”

    Afrika Selatan punya jutawan terbanyak dan ketimpangan terbesar

    Tidak ada negara di dunia dengan distribusi pendapatan yang paling timpang, selain di Afrika Selatan. Dalam perhitungan Bank Dunia, negara ini secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks Gini, indikator matematika yang mengukur ketimpangan ekonomi di berbagai negara.

    Ekonom Aroop Chatterjee menilai bahwa sejarah dan institusi di Afrika Selatan memainkan peran besar dalam ketimpangan ini. “Pola akumulasi kekayaan yang terbentuk selama era kolonial dan apartheid masih berlanjut hingga kini. Ini mencakup diskriminasi rasial dalam kepemilikan tanah dan partisipasi ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.

    Afrika Selatan juga menjadi sorotan dalam berbagai survei. Laporan Africa Wealth Report dari konsultan kekayaan Inggris, Henley & Partners, mencatat bahwa negara ini memiliki 37.400 jutawan dalam dolar AS, yaitu orang-orang dengan aset lebih dari satu juta dolar AS.

    Angka ini mewakili lebih dari seperempat total jutawan di Afrika, dan Johannesburg menjadi rumah bagi hampir satu dari sepuluh jutawan di benua itu, diikuti oleh Cape Town di peringkat kedua.

    Pajak kekayaan dan fenomena ‘bangkitnya oligarki’

    Di Open Society Foundation, Mosioma melihat kendala dalam upaya negara mengenakan pajak lebih tinggi pada orang-orang terkaya. Salah satu tantangan utamanya adalah bahwa otoritas pajak sering kali tidak memiliki data lengkap tentang aset mereka, seperti properti, investasi, dan dana tersembunyi.

    Para miliarder dapat memindahkan aset mereka dengan cepat, membuat negara sulit mengejarnya. Meski begitu, kata Mosioma, otoritas pajak di Kenya dan Uganda kini telah membentuk unit khusus yang berfokus pada individu terkaya.

    Tantangan lainnya adalah banyak politisi, terutama di Kenya, berasal dari kalangan kaya sehingga pajak kekayaan akan berdampak langsung pada mereka sendiri. Mosioma menyebut fenomena ini sebagai “bangkitnya oligarki.” Menurutnya, pajak kekayaan yang efektif hanya dapat diterapkan oleh politisi yang tidak memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. “Mereka harus berasal dari elite politik, tetapi tidak boleh mengorbankan kebijakan demi kepentingan ekonomi mereka sendiri,” ujarnya.

    Tapi ada harapan baru dari Senegal, yakni oposisi sayap kiri menang telak dalam pemilu tahun lalu. Namun, keberhasilan pajak kekayaan tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemauan politik, efektivitas otoritas pajak, dan kebijakan yang jelas.

    Hingga kini, belum ada satu pun pemerintah di Afrika yang benar-benar menerapkan pajak kekayaan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan para miliarder berkontribusi lebih banyak bagi kesejahteraan publik.

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

    Lihat juga Video: Yoo Yeon Seok Tersandung Kasus Pajak Rp 79,1 Miliar

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Harga Balik Nama Mobil dengan BBN Rp 0, Begini Simulasinya

    Harga Balik Nama Mobil dengan BBN Rp 0, Begini Simulasinya

    Jakarta –

    Setelah membeli mobil bekas, sebaiknya detikers melakukan balik nama STNK dan BPKB. Dengan kepemilikan nama sendiri, maka urusan administrasi ke depannya akan lebih mudah diurus.

    Bahkan sekarang pemerintah telah membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atau BBN, sehingga jadi lebih murah. Lantas berapakah harga balik nama mobil sekarang? Simak biaya hingga prosedurnya di sini.

    Aturan Bea Balik Nama Gratis

    Dalam Undang-Undang (UU) No 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023, dijelaskan BBNKB untuk mobil bekas tidak dikenakan biaya. Namun BBNKB pada mobil baru masih tetap dikenakan.

    Aturan ini berlaku untuk semua daerah. Seperti di DKI Jakarta, aturannya tertulis dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Sementara di Jawa Barat, aturan ini tertuang dalam Perda Nomor 9 Tahun 2023.

    “Tarif BBNKB kendaraan second ditetapkan Rp 0 atau nihil,” kata Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik, dikutip dari detikJabar.

    Besaran BBNKB untuk kendaraan baru berbeda-beda untuk masing-masing daerah. Misalnya di Jawa Barat ditetapkan 12%, sedangkan di DKI Jakarta sebesar 12,5% dari nilai jual kendaraan bermotor.

    Menghitung Harga Balik Nama Mobil

    Dikutip dari situs Samsat Sleman, ada beberapa hal pokok yang perlu dibayar dalam balik nama mobil, yakni sebagai berikut:

    Biaya penerbitan BPKB = Rp 375.000Biaya penerbitan STNK = Rp 200.000Biaya penerbitan TNKB (pelat nomor) = Rp 100.000

    Selain itu, jika ada pajak terutang maka harus sekaligus melunasi pajak tersebut. Besar biaya pajak berbeda-beda tergantung nilai jual mobil dan asal daerah.

    Kita simulasikan seseorang membeli mobil bekas dengan pajak terutang Rp 500.000, maka tinggal ditambah biaya jasa raharja (SWDKLLJ) sebesar Rp 143.000 dan biaya penerbitan BPKB, STNK, dan TNKB.

    Pajak mobil bekas = 500.000SWDKLLJ = Rp 143.000BBNKB = Rp 0Biaya penerbitan BPKB = Rp 375.000Biaya penerbitan STNK = Rp 200.000Biaya penerbitan TNKB (pelat nomor) = Rp 100.000Total = Rp 1.318.000Prosedur Balik Nama Mobil

    Prosedur balik nama mobil dilakukan dua tahap, yakni balik nama STNK, baru kemudian balik nama BPKB. Berikut syarat dan langkah-langkah yang dirangkum dari Portal Informasi Indonesia.

    1. Balik Nama STNK Mobil

    Untuk mengurus balik nama STNK kendaraan, berikut ini syarat-syarat dan langkah-langkahnya.

    Syarat Balik Nama STNKSTNK asli dan fotokopi atas nama pemilik lamaBPKB asli dan fotokopiKTP pemilik baru asli dan fotokopiKuitansi pembelian dengan meterai Rp 10.000Langkah-langkahDatangi Samsat tempat STNK diterbitkan untuk melakukan pencabutan berkas. Serahkan syarat-syarat di atas.Lakukan cek fisik kendaraan.Datang ke loket cek fiskal, isi formulir, hingga bayar ke kasir.Ambil berkas pada waktu yang sudah ditentukan.Proses pencabutan berkas selesai.Datang ke kantor Samsat tujuan untuk balik nama mobil. Serahkan berkas persyaratan, termasuk BPKB asli.Bayar biaya penerbitan STNK.Ambil STNK pada hari yang ditentukan.

    2. Balik Nama BPKB Kendaraan

    Setelah mendapatkan STNK baru, detikers harus melakukan balik nama BPKB di Ditlantas Polda setempat.

    Syarat Balik Nama BPKBSTNK baru yang telah dibalik nama (asli dan fotokopi)KTP pemilik kendaraan yang baru (asli dan fotokopi)BPKB asli (asli dan fotokopi)Hasil pengesahan cek fisikKuitansi pembelian kendaraan (asli dan fotokopi)Langkah-langkahDatang ke Ditlantas Polda setempat untuk melakukan balik nama BPKB. Serahkan berkas persyaratan.Isi formulir penerbitan BPKB baru. Petugas akan mengecek kelengkapan semua berkas.Lakukan pembayaran melalui ATM.Serahkan tanda lunas pembayaran dari bank. Kamu akan menerima tanda terima pengambilan BPKB sesuai tanggal yang ditentukan.Datang kembali ke Ditlantas Polda untuk mengambil BPKB.

    Demikian tadi simulasi harga balik nama mobil terbaru dengan BBN Rp 0, lengkap dengan prosedur balik namanya.

    Lihat juga Video ‘SIM Indonesia Model Baru Bisa Dipakai di Luar Negeri’:

    (bai/row)

  • Pihak KCIC Siapkan 530 Personel Keamanan selama Lebaran 2025

    Pihak KCIC Siapkan 530 Personel Keamanan selama Lebaran 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Ketika masyarakat ingin mudik Lebaran 2025 menggunakan Whoosh/Kereta Cepat, pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan menyiapkan sebanyak 530 personel keamanan yang terdiri atas petugas internal KCIC, TNI, dan Polri.

    Menurut General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa, hal ini dilakukan agar operasional perjalanan Whoosh berjalan aman serta mendapatkan pelayanan terbaik ke pelanggan.

    “KCIC berkomitmen untuk menghadirkan layanan transportasi yang andal dan nyaman bagi masyarakat selama angkutan Lebaran dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan,” kata Eva pada 24 Maret 2025.

    Tentunya, para personel yang akan ditempatkan pada setiap stasiun KCIC harus wajib cek terlebih dahulu melalui berbagai tes.

    Tujuannya agar petugas pelayanan bisa memberikan pengamanan dan pelayanan kepada penumpang yang akan naik dan turun di setiap stasiun KCIC.

    “Prosedur ini menjadi bagian dari upaya KCIC dalam menjaga standar keselamatan tertinggi dan memastikan bahwa petugas dalam keadaan prima saat mengoperasikan Whoosh,” kata dia.

    Terkait fasilitas untuk memanjakan penumpang di Stasiun KCIC selama Lebaran 2025, Eva mengungkapkan pihaknya telah melakukan pengecekan secara menyeluruh.

    Adapun fasilitas yang disediakan untuk para penumpang adalah area bermain anak, ruang tunggu, ruang VIP, jalur khusus disabilitas, ruang ibu menyusui, pos kesehatan, pos pengamanan, serta area parkir yang luas.

    “Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, kami siap melayani lonjakan penumpang dan memastikan perjalanan yang lancar serta menyenangkan bagi seluruh pengguna Whoosh,” kata Eva dikutip dari Antara

    Bagi kalian yang ingin memesan tiket Whoosh untuk perjalanan mudik 2025, bisa kunjungi laman resmi mereka ataupun datang ke stasiun KCIC terdekat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Turki Bergejolak! Erdogan Tuduh Oposisi Jadi Dalang Kekerasan

    Turki Bergejolak! Erdogan Tuduh Oposisi Jadi Dalang Kekerasan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menegaskan bahwa aksi protes yang terjadi imbas penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, telah berkembang menjadi gerakan kekerasan. Dalam pernyataannya pada Senin, 25 Maret 2025, Erdogan menuding pihak oposisi yakini, Partai Rakyat Republik (CHP), bertanggung jawab atas insiden kekerasan yang menyebabkan luka-luka di kalangan petugas polisi serta kerusakan properti publik dan swasta.

    Penahanan Imamoglu pada Rabu, 19 Maret 2025 pekan lalu memicu gelombang demonstrasi terbesar di Turki dalam lebih dari satu dekade. Imamoglu ditahan dengan tuduhan korupsi yang ia bantah, sementara para pendukungnya menilai penahanan tersebut sebagai tindakan bermotif politik. Meskipun ada larangan berkumpul, demonstrasi antipemerintah tetap berlangsung hingga hari keenam, dengan ratusan ribu orang turun ke jalan menuntut keadilan bagi Imamoglu.

    Dalam pernyataannya setelah rapat kabinet di Ankara, Erdogan mengkritik CHP yang menurutnya telah memprovokasi masyarakat untuk turun ke jalan.

    “Sebagai sebuah bangsa, kami terkejut dengan peristiwa yang terjadi setelah seruan pemimpin oposisi utama untuk turun ke jalan menyusul operasi korupsi di Istanbul. Ini telah berkembang menjadi gerakan kekerasan,” ujar Erdogan.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa CHP akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara politik di parlemen maupun secara hukum di pengadilan.

    Penangkapan Massal dan Tindakan Keras Aparat

    Menteri Dalam Negeri, Ali Yerlikaya, menyebut bahwa lebih dari 1.100 orang telah ditangkap dalam lima hari terakhir, sementara 123 petugas polisi mengalami luka-luka dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa. Ia juga menuding sebagian demonstran telah melakukan tindakan anarkis dan mengancam keamanan nasional.

    CHP sendiri telah mengajukan protes terhadap tindakan keras kepolisian kepada gubernur Istanbul. Ketua CHP di Istanbul, Ozgur Celik, menyatakan bahwa intervensi polisi pada Minggu malam adalah yang paling brutal, dengan banyak pengunjuk rasa harus dirawat di rumah sakit akibat luka-luka.

    Dalam pidatonya di hadapan ratusan ribu pendukungnya di depan kantor pusat Pemerintah Kota Istanbul, pemimpin CHP, Ozgur Ozel, menyerukan pemboikotan terhadap media dan bisnis yang berpihak pada Erdogan.

    “Siapa pun yang secara tidak adil dijebloskan ke penjara oleh Tayyip Erdogan, rakyat akan membelanya demi demokrasi dan masa depan Turki,” ujar Ozel, yang juga mendesak agar persidangan Imamoglu disiarkan langsung di televisi nasional.

    Dampak Politik dan Ekonomi

    Penahanan Imamoglu terjadi di tengah pemilihan pendahuluan CHP untuk menentukan calon presiden. Keputusan ini membuat banyak pihak mempertanyakan keadilan sistem hukum di Turki. Berita penahanannya mendominasi halaman depan media oposisi, yang menilai tindakan ini sebagai upaya menyingkirkan pesaing politik Erdogan menjelang pemilu.

    Kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Eropa mengecam tindakan ini sebagai kemunduran demokrasi di Turki. Pemerintah Jerman menilai bahwa peristiwa ini semakin menjauhkan peluang Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Bahkan, pertemuan Komite Gabungan Parlemen Uni Eropa-Turki yang dijadwalkan pada Senin dibatalkan karena dianggap tidak kondusif.

    Dari sisi ekonomi, gejolak politik ini berdampak negatif pada pasar keuangan Turki. Saham, obligasi, dan nilai mata uang lira mengalami penurunan tajam, menyebabkan Bank Sentral Turki harus melakukan intervensi untuk menstabilkan pasar.

    Erdogan berusaha meyakinkan investor bahwa pemerintahnya akan mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, para analis memperkirakan ketidakpastian politik akan terus berlanjut dalam jangka panjang.

    “Protes ini adalah reaksi publik terbesar dalam lebih dari satu dekade, dan arah peristiwa ini sulit diprediksi,” kata Wolfango Piccoli, Wakil Presiden Konsultan Teneo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dua terdakwa TNI AL penembak bos rental divonis penjara seumur hidup

    Dua terdakwa TNI AL penembak bos rental divonis penjara seumur hidup

    Jakarta (ANTARA) – Dua terdakwa yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut (AL) atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli divonis pidana penjara seumur hidup di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Selasa.

    Keduanya merupakan terdakwa pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1) lalu.

    Hakim Ketua Letnan Kolonel Chk Arif Rachman mengatakan, terdakwa Bambang dan Akbar terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dan tindakan penadahan berujung penembakan hingga merampas nyawa orang lain.

    Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 55 ayat (1 ) ke-1 KUHP terkait penembakan bos (pemilik) rental mobil Ilyas Abdurrahman. Lalu sebagaimana Pasal 480 ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    “Terdakwa 1, Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI Angkatan Laut,” kata Arif.

    Sedangkan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan divonis pidana pokok empat tahun penjara atas perbuatannya dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI Angkatan Laut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    “Terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan dipidana pokok penjara selama empat tahun dipotong seluruhnya pada saat terdakwa menjalani penahanan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI Angkatan Laut,” ucap Arif.

    Sidang pembacaan vonis terdakwa kasus penembakan bos rental dimulai pukul 09.00 WIB. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Letnan Kolonel Chk Arif Rachman dengan Hakim Anggota Letnan Kolonel Chk Nanang Subeni dan Hakim Anggota Letnan Kolonel Chk Gatot Sumarjono.

    Oditur Militer dari Oditurat Militer II-07 Jakarta yang menangani perkara, yakni Mayor corps hukum (Chk) Gori Rambe, Mayor Chk Mohammad Iswadi dan Mayor Chk Wasinton Marpaung.

    Adapun tiga oknum anggota TNI AL dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan terhadap bos rental mobil di tempat istirahat (rest area) KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

    Tiga terdakwa tersebut, yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

    Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka, yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025