Xcloud.id

Blog

  • Khawatir Gagal Kerja di Luar Negeri, Fans JKT 48 Ikut Aksi Tolak UU TNI di DPR RI Jakarta Pusat

    Khawatir Gagal Kerja di Luar Negeri, Fans JKT 48 Ikut Aksi Tolak UU TNI di DPR RI Jakarta Pusat

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG – Sejumlah fans JKT 48 atau Wota turut terlibat dalam aksi tolak UU TNI di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Perwakilan Wota, Nett mengatakan alasan mereka ikut terlibat dalam aksi tolak UU TNI sebagai bentuk solidaritas atas kondisi yang terjadi saat ini.

    Apalagi, ada sejumlah masyarakat sipil yang turut menjadi korban kekerasan aparat saat menyuarakan aksi penolakan terhadap UU TNI.

    “Kemarin temen-temen kami kalo enggak salah di daerah Surabaya atau Malang itu kena tangkep sama aparat.

    Dan itu jadi satu-satunya pemantik bagi kami untuk oh yaudah kayaknya ini dari komunitas kami juga boleh deh kita ikut pergerakan gitu,” kata Nett di DPR RI.

    Selain itu, Nett juga mengaku ada keresahan dari laporan teman-temannya di luar negeri yang saat ini banyak dipecat karena menganggap Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

    “Kalau buat saya pribadi sih untuk draft Undang-Undang TNI ini sudah mulai mengkhawatirkan karena tempat-tempat saya kerja di luar itu banyak yang kena layoff atau kena pecat karena takut negara Indonesia bakal jadi military-driven country.

    Itu jadi sorotan banget karena kebetulan saya juga akan berangkat ke Jepang untuk bekerja. Jadi jadi salah satu ketakutan terbesar kami juga sih,” paparnya.

    Diketahui, para milenial dan Gen Z yang menggelar aksi tolak UU TNI di DPR RI terpaksa dipukul mundur polisi.

    Pasalnya, mereka telah melewati batas waktu melakukan unjuk rasa dan dianggap telah bertindak anarkis dengan menyerang polisi menggunakan petasan dan menutup jalan tol.

    Pembubaran dipimpin langsung oleh Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro dengan melibatkan petugas Sabhara dan dua unit kendaraan taktis milik kepolisian.

    Mereka dibubarkan pada pukul 18.30 WIB.

    “Anda sudah melewati massa aksi menyampaikan pendapat dan juga menutup jalan tol,” ujar Susatyo dari dalam mobil pengurai massa, Kamis (27/3/2025) petang.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Legislator dukung program mudik gratis yang digagas Pemprov DKI

    Legislator dukung program mudik gratis yang digagas Pemprov DKI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendukung program Mudik Gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI karena bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin pulang kampung, namun terbebani dengan biaya transportasi.

    “Mudik gratis dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu untuk pulang kampung,” kata Kent di Jakarta, Kamis.

    Menurut anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan itu, secara keseluruhan, mudik gratis memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan emosional bagi banyak orang.

    Terutama bagi mereka yang mungkin sulit untuk melakukan perjalanan pulang kampung karena terkendala finansial atau transportasi.

    Namun, kata dia, meskipun program mudik gratis memiliki banyak manfaat, ada beberapa kekurangan atau tantangan yang perlu diperhatikan oleh Pemprov DKI.

    “Seperti keterbatasan kuota, sehingga tidak semua orang yang ingin ikut mudik gratis bisa mendapatkan kesempatan,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa banyak orang yang mendaftar terlambat atau tidak terpilih, sehingga harus mencari alternatif lain. Banyak warga yang mengeluh melakukan “war” tiket mudik gratis, namun tidak pernah mendapatkan tiket.

    “Saya berharap Pemerintah Provinsi Jakarta ke depannya bisa mencarikan solusi yang lebih baik lagi bagi warga yang benar-benar tak mampu untuk bisa membeli tiket mudik,” kata Anggota Komisi C DPRD Jakarta itu.

    Selain itu, Pemprov DKI juga harus mewaspadai adanya potensi penyalahgunaan program mudik gratis yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga proses pendaftaran secara online yang berisiko tidak adil.

    Karena ketika sistem pendaftaran tidak transparan atau terlalu kompetitif, ada kemungkinan bahwa orang-orang yang membutuhkan tiket mudik gratis tidak bisa mendapatkannya.

    Sebab, kata dia, prosesnya yang sangat cepat atau adanya manipulasi oleh pihak tertentu. Dan terkadang ada pihak yang menyalahgunakan program mudik gratis, seperti menjual tiket atau memanipulasi sistem pendaftaran, yang mengurangi kesempatan bagi orang yang benar-benar membutuhkan.

    “Pemprov Jakarta harus mengawasi lebih ketat agar tiket tidak disalahgunakan atau dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi,” katanya.

    Kent menambahkan program mudik gratis secara online membutuhkan evaluasi lebih lanjut dan perbaikan pada berbagai aspek, seperti transparansi pendaftaran, pengelolaan armada, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan.

    Dengan adanya perbaikan tersebut, program ini bisa lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar dan signifikan bagi masyarakat.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ramai! Ridwan Kamil kini dituding tak bayar jasa influencer kampanye Pilgub DKI

    Ramai! Ridwan Kamil kini dituding tak bayar jasa influencer kampanye Pilgub DKI

    GELORA.CO –  Di tengah ramainya isu perselingkuhan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana, kehidupan pribadi mantan Gubernur Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik.

    Kali ini, Ridwan Kamil dituding tidak membayar jasa para influencer yang membantunya saat kampanye pencalonan Gubernur DKI Jakarta.

    Tudingan ini pertama kali diungkap oleh akun TikTok @aldyrofficial4, yang sebelumnya juga mengunggah klarifikasi Ridwan Kamil terkait isu perselingkuhannya.

    Dalam videonya, akun tersebut mengaku memiliki kasus serupa dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu terkait pembayaran kerja sama yang tak kunjung dilunasi.

    “Gua juga ada kasus sama Ridwan Kamil dan tim tentang kerja sama yang payment atau pembayaran tidak kunjung dibayarkan,” ungkap akun TikTok tersebut.

    Menurut pengakuan pemilik akun, bukan hanya dirinya yang mengalami masalah ini, tetapi juga sejumlah influencer atau Key Opinion Leader (KOL) lainnya.

    “Gak cuman kasus perselingkuhan Pak Ridwan Kamil, kasus yang KPK dan lainnya. Tapi, ada kasus juga dengan para KOL/influencer termasuk saya korban,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Ridwan Kamil pernah meminta bantuan influencer untuk mendukung kampanyenya saat maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.

    Namun, setelah proses kampanye selesai dan ia kalah dalam pemilihan, bayaran bagi para influencer yang telah bekerja sama dengannya tak kunjung dibayarkan.

    “Inti problemnya, beliau mengadakan kampanye untuk pencalonan sebagai calon gubernur Jakarta. Setelah kampanye selesai, payment atau pembayaran tak kunjung dibayarkan,” jelasnya.

    Akun TikTok tersebut juga bertanya kepada warganet apakah sebaiknya ia mengungkapkan lebih banyak detail terkait permasalahannya dengan Ridwan Kamil dan timnya.

    “Up gak nih kasusnya?” tanyanya kepada para pengikutnya.

    Beberapa netizen pun menyarankan agar ia mengungkapkan kronologi lengkap agar tidak ada korban lainnya di kemudian hari.

    “Tunggu cerita kronologi lengkapnya ya, biar gak ada korban lagi,” tulis Aldy Ramadhan, pemilik akun TikTok tersebut.

    Ia juga menegaskan bahwa pengakuannya ini benar adanya dan bukan sekadar settingan.

    Di sisi lain, beberapa warganet di platform X berpendapat bahwa isu yang menimpa Ridwan Kamil saat ini hanyalah bagian dari pengalihan isu terkait berbagai permasalahan yang sedang terjadi di pemerintahan.

    Akun X @JukiHoki menyebut bahwa drama perselingkuhan yang menyeret Ridwan Kamil bisa jadi merupakan cara elit politik untuk mengalihkan perhatian publik dari kritik terhadap pemerintah.

    “Kayaknya udah pusing banget yang di atas sampai keluarin pengalihan isu pamungkas. Nikmati aja drama orang atas, tapi tetap fokus,” tulis akun tersebut.

    Selain itu, akun tersebut juga menyinggung dugaan bahwa Ridwan Kamil telah dijadikan “tumbal” sejak rumahnya digeledah oleh KPK beberapa waktu lalu.

    “Dan sejak penggeledahan, bapak itu tampaknya memang udah ditumbalin,” tambahnya.

    Isu ini semakin memicu spekulasi, terutama karena banyak warganet yang menduga bahwa tuduhan terhadap Ridwan Kamil digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu nasional lainnya, termasuk revisi UU TNI dan berbagai kebijakan pemerintah yang kontroversial.

    “Soalnya artis pakai narkoba + artis selingkuh udah gak mempan,” komentar salah satu warganet.

    “Saatnya mengeluarkan kartu andalan pemerintah untuk pengalihan isu,” tulis akun lainnya.***

  • MPR: Butuh kreativitas dan kolaborasi untuk tingkatkan literasi rakyat

    MPR: Butuh kreativitas dan kolaborasi untuk tingkatkan literasi rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan dibutuhkan beragam kreativitas dan kolaborasi dengan lebih banyak pihak untuk mendapatkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan gemar membaca di kalangan masyarakat.

    Untuk itu, kolaborasi yang kuat antara para pemangku kepentingan dan masyarakat harus terus diwujudkan untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat di tanah air.

    “Berbagai upaya kreatif untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui sejumlah program yang mendorong agar masyarakat gemar membaca harus terus dilakukan di tengah sejumlah keterbatasan yang kita hadapi saat ini,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Kamia.

    Adapun di tengah suasana mudik, pada Rabu (26/3), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan buku untuk para pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

    Langkah tersebut merupakan bagian dari
    Program Mudik Asyik Baca Buku (MABB) 2025 yang berlangsung pada 26–27 Maret 2025 di berbagai titik keberangkatan mudik.

    Publikasi Hasil Kajian Perpustakaan Indonesia Tahun 2024, yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas RI) dan PT Indekstat Konsultan Indonesia pada akhir tahun lalu mengungkapkan bahwa kegemaran membaca masyarakat Indonesia menunjukkan tren positif.

    Tingkat Gemar Membaca (TGM) masyarakat Indonesia pada 2024 berada pada poin 72,44. Capaian itu meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 66,70. Meski meningkat, capaian TGM pada 2024 masih masuk kategori sedang.

    Lestari berharap upaya untuk mewujudkan gemar membaca menjadi sebuah gerakan yang dapat melibatkan semua pihak, sehingga berdampak lebih luas.

    Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI dari dapil II Jawa Tengah itu menilai upaya meningkatkan gemar membaca masyarakat merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat di berbagai sektor.

    Dengan semakin baik literasi, masyarakat diharapkan dapat memahami sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa ini, sehingga dapat ikut berperan aktif dalam mengatasi sejumlah tantangan tersebut.

    Wakil rakyat yang membidangi pendidikan, olahraga, dan riset itu berharap para pemangku kepentingan dapat menciptakan sejumlah kreativitas untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal yang dimiliki seperti Taman Bacaan Masyarakat yang tersebar di sejumlah daerah.

    Ia meyakini dengan keterlibatan semua pihak, upaya peningkatan kegemaran membaca masyarakat dapat lebih masif dan diharapkan mampu meningkatkan literasi setiap warga negara.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • BSI Bank Pembayar Zakat Terbesar di RI, Serahkan Rp787,5 M Selama 4 Tahun

    BSI Bank Pembayar Zakat Terbesar di RI, Serahkan Rp787,5 M Selama 4 Tahun


    PIKIRAN RAKYAT –     PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengukuhkan posisi sebagai bank pembayar zakat terbesar di Indonesia dan menegaskan konsistensinya dalam memberikan kemanfaatan. Sejak berdiri pada 2021 hingga 2024 lalu, jumlah zakat yang diserahkan BSI kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terus bertumbuh dengan total nilai mencapai Rp787,5 miliar.

    Nilai tersebut terdiri atas penyerahan zakat dari BSI kepada BAZNAS sebesar Rp123,17 miliar pada tahun 2021, kemudian naik menjadi Rp173,06 miliar pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp222,77 miliar pada tahun 2023 dan naik lagi menjadi Rp268,5 miliar pada tahun 2024.

    Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta secara simbolis menyerahkan zakat kepada Ketua BAZNAS K.H Noor Achmad, dalam acara pelaksanaan zakat bertajuk Cahaya Zakat di Istana Negara, Jakarta pada Kamis sore (27/3). Penyerahan zakat tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    Bob mengatakan penyaluran zakat ini menjadi komitmen BSI sebagai institusi keuangan syariah untuk mengalokasikan 2,5% zakat dari perolehan laba operasional maupun zakat karyawan. Selain zakat Perusahaan dan pegawai, BSI sebagai Sahabat Financial, Sosial dan Spiritual juga menyediakan platform all channel termasuk digital melalui BYOND by BSI salah satunya untuk mempermudah pembayaran zakat nasabah.

    “Alhamdullilah, peningkatan zakat sejalan dengan pertumbuhan laba bersih Perusahaan yang solid. Karena laba tumbuh double digit maka pembayaran zakat pun sejalan,” ujar Bob.

    Di sisi lain, dengan zakat BSI pada 2024 yang mencapai Rp268,5 miliar, bank syariah terbesar di Indonesia ini memberi kontribusi lebih dari 50% dari target pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang ditargetkan oleh BAZNAS selama Ramadan 2025/1446 H. BAZNAS menargetkan pengumpulan ZIS pada Ramadan tahun ini mencapai Rp509,5 miliar, naik 18,4% dibandingkan tahun sebelumnya Rp430 miliar.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa berzakat merupakan upaya memperdalam rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas segala karunia yang kita dapatkan. “Berzakat adalah cerminan sikap gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial. Zakat adalah manifestasi keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan,” kata Presiden.

    Presiden pun mengatakan zakat ke depan dapat mengentaskan kemiskinan ekstrim di Tanah Air. Sebab, potensi zakat nasional masih sangat besar yaitu Rp327 triliun. Sedangkan penerimaan tahun ini baru Rp41 triliun. Menurut perhitungan pemerintah, kemiskinan absolut dapat diatasi hanya dengan anggaran sekitar Rp30 triliun.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS K.H Noor Achmad menyampaikan bahwa pengaruh penyaluran zakat secara simbolis di Istana Negara sangat positif. Hal itu memacu pembayaran zakat dari masyarakat di seluruh Indonesia dengan pertumbuhan 30%-40% per tahun. Dia pun menekankan potensi zakat yang sangat besar, mencapai Rp327 triliun per tahun namun baru teroptimalisasi Rp41 triliun se-Indonesia oleh BAZNAS dan seluruh lembaga amil zakat (LAZ) harus terus dimaksimalkan.

    “Alhamdulillah muzaki berkembang, pada 2023 mencapai 27 juta orang. Dan pada 2024 mencapai 28,1 juta orang. Artinya masyarakat Indonesia masyarakat luar biasa memiliki kepedulian menyisihkan sebagian hartanya untuk yang berhak menerima bantuan,” ujarnya.

    Dana zakat tersebut disalurkan BAZNAS ke beberapa sektor penting seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dia pun mengamini Presiden bahwa zakat perlu dioptimalkan melalui kementerian, lembaga, otoritas atau perusahaan negara. Dia mencontohkan zakat yang nilainya terbesar yang disalurkan oleh BSI.

    “Alhamdulillah pula ada zakat terbesar diberikan oleh Bank Syariah Indonesia sebesar Rp268,5 miliar,” tuturnya.

    Zakat Melalui BYOND Meningkat

    Di sisi lain, penyaluran zakat melalui BSI menjadi lebih efektif melalui e-channel perseroan. Di mana penghimpunan zakat melalui e-channel BSI hingga 19 Maret 2025 telah mencapai Rp11,87 miliar secara year to date.

    Pembayaran zakat ini tersedia di BYOND by BSI. Bahkan pada masa Ramadan, BYOND juga menyediakannya layanan khusus pembayaran zakat fitrah. Adapun dalam penghimpunan dan penyaluran zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang masuk dalam platform BYOND di antaranya BAZNAS, BSI Maslahat, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim, DT Peduli, dan 18 LAZ nasional lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Kumpulkan Bahan Sebelum Periksa Ridwan Kamil seusai Lebaran

    KPK Kumpulkan Bahan Sebelum Periksa Ridwan Kamil seusai Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK) seusai Lebaran tahun ini. Dia hendak dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pengadaan iklan di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

    “Nanti kita tunggu waktunya ya kapan saudara RK akan dipanggil sebagai saksi. Tentunya penyidik yang nanti akan memahami timeline-nya. Yang jelas setelah Lebaran, tetapi kapannya itu nanti kita akan menunggu,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

    Disampaikan Tessa, pada prinsipnya tim penyidik KPK mesti memiliki bahan-bahan terlebih dahulu sebelum memeriksa seorang saksi. Bahan tersebut bisa berupa keterangan para saksi lainnya, surat, petunjuk, maupun barang bukti elektronik.

    “Sebagai seorang penyidik, tentunya pada saat kita memanggil saksi, bahan itu harus ada. Tak bisa ujug-ujug kosongan saja bertanya ‘apakah saudara melakukan perbuatan tersebut’, enggak bisa,” ujar Tessa terkait pemeriksaan Ridwan Kamil.

    Tessa masih belum membeberkan soal detail materi apa yang hendak didalami melalui pemeriksaan Ridwan Kamil nantinya. Dia hanya menekankan, penyidik pastinya telah memiliki bahan terlebih dahulu sebelum memeriksa seseorang.

    “Jadi pasti penyidik sudah mempersiapkan bahan untuk ditanyakan kepada saksi maupun tersangka,” ungkap Tessa.

    Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni mantan Direktur Utama (Dirut) BJB Yuddy Renaldi (YR); pimpinan Divisi Corsec BJB Widi Hartono (WH), pengendali agensi Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi Suhendri (S), dan pengendali agensi Sophan Jaya Kusuma (SJK). KPK mengendus dugaan kerugian negara sekitar Rp 222 miliar terkait kasus ini.

  • Menteri LH Ancam Gugat Perusahaan Terkait Sampah Plastik, Market Leader AMDK jadi Perhatian

    Menteri LH Ancam Gugat Perusahaan Terkait Sampah Plastik, Market Leader AMDK jadi Perhatian

    Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memberikan peringatan kepada para produsen yang abai terhadap pengelolaan sampah. Ia memastikan siap menempuh jalur hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi penyumbang utama sampah plastik di Indonesia.

    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hanif saat meninjau proses pemulihan sampah plastik di fasilitas yang dikelola oleh organisasi lingkungan Sungai Watch di Sukawati, Gianyar, Bali, pada Senin, 24 Maret 2025. Jalur hukum yang ditempuh tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

    “Kami akan tuntut. Datanya sudah konkret,” ujar Hanif.

    Dalam laporan Brand Audit Report 2024 yang dirilis oleh Sungai Watch, setidaknya ada beberapa produsen yang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di perairan Indonesia. Salah satunya, perusahaan market leader Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tersohor di Tanah Air.

    Laporan ini menyebutkan bahwa dalam empat tahun berturut-turut, perusahaan tersebut menduduki peringkat teratas sebagai penyumbang utama sampah plastik di berbagai perairan dan lokasi pembuangan sampah.
     

    Berdasarkan audit yang dilakukan terhadap 623.021 item sampah yang dikumpulkan dari sungai, pantai, dan tempat pembuangan sampah di Bali serta Banyuwangi, ditemukan bahwa perusahaan market leader AMDK menyumbang sebanyak 36.826 item sampah plastik. Jenis kemasan gelas plastik yang diproduksi oleh perusahaan tersebut menjadi kontributor terbesar dalam pencemaran lingkungan.

    Sungai Watch menyoroti ketidakseimbangan antara klaim perusahaan terkait inisiatif daur ulang dengan realitas di lapangan. Meskipun perusahaan menyatakan bahwa seluruh kemasannya ‘100 persen dapat didaur ulang’, faktanya produk dalam kemasan gelas plastik sekali pakai masih mendominasi dan sulit didaur ulang di Indonesia.
    Tindak lanjut pemerintah terhadap produsen abai pengelolaan sampah
    Menteri Hanif menegaskan produsen memiliki tanggung jawab penuh atas kemasan produk yang mereka hasilkan. Undang-Undang Pengelolaan Sampah secara jelas mengatur bahwa perusahaan harus memastikan produknya dapat dikelola atau didaur ulang dengan baik.

    Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup berencana menerapkan mekanisme ganti rugi terhadap perusahaan yang berkontribusi besar terhadap pencemaran. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika perusahaan tetap tidak melakukan perbaikan, pemerintah tidak akan ragu untuk membawa kasus ini ke pengadilan.

    “Dan sepertinya hampir di semua pengadilan kami tidak pernah kalah,” ujar Menteri Hanif dengan tegas.

    Kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menangani masalah sampah plastik. Penerapan aturan yang lebih ketat akan memaksa produsen untuk mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik sekali pakai atau bersiap menghadapi konsekuensi hukum yang lebih serius. Langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi perusahaan-perusahaan besar untuk benar-benar bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh produk mereka.

    Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memberikan peringatan kepada para produsen yang abai terhadap pengelolaan sampah. Ia memastikan siap menempuh jalur hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi penyumbang utama sampah plastik di Indonesia.
     
    Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hanif saat meninjau proses pemulihan sampah plastik di fasilitas yang dikelola oleh organisasi lingkungan Sungai Watch di Sukawati, Gianyar, Bali, pada Senin, 24 Maret 2025. Jalur hukum yang ditempuh tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
     
    “Kami akan tuntut. Datanya sudah konkret,” ujar Hanif.

    Dalam laporan Brand Audit Report 2024 yang dirilis oleh Sungai Watch, setidaknya ada beberapa produsen yang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar di perairan Indonesia. Salah satunya, perusahaan market leader Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tersohor di Tanah Air.
     
    Laporan ini menyebutkan bahwa dalam empat tahun berturut-turut, perusahaan tersebut menduduki peringkat teratas sebagai penyumbang utama sampah plastik di berbagai perairan dan lokasi pembuangan sampah.
     

    Berdasarkan audit yang dilakukan terhadap 623.021 item sampah yang dikumpulkan dari sungai, pantai, dan tempat pembuangan sampah di Bali serta Banyuwangi, ditemukan bahwa perusahaan market leader AMDK menyumbang sebanyak 36.826 item sampah plastik. Jenis kemasan gelas plastik yang diproduksi oleh perusahaan tersebut menjadi kontributor terbesar dalam pencemaran lingkungan.
     
    Sungai Watch menyoroti ketidakseimbangan antara klaim perusahaan terkait inisiatif daur ulang dengan realitas di lapangan. Meskipun perusahaan menyatakan bahwa seluruh kemasannya ‘100 persen dapat didaur ulang’, faktanya produk dalam kemasan gelas plastik sekali pakai masih mendominasi dan sulit didaur ulang di Indonesia.

    Tindak lanjut pemerintah terhadap produsen abai pengelolaan sampah

    Menteri Hanif menegaskan produsen memiliki tanggung jawab penuh atas kemasan produk yang mereka hasilkan. Undang-Undang Pengelolaan Sampah secara jelas mengatur bahwa perusahaan harus memastikan produknya dapat dikelola atau didaur ulang dengan baik.
     
    Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup berencana menerapkan mekanisme ganti rugi terhadap perusahaan yang berkontribusi besar terhadap pencemaran. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika perusahaan tetap tidak melakukan perbaikan, pemerintah tidak akan ragu untuk membawa kasus ini ke pengadilan.
     
    “Dan sepertinya hampir di semua pengadilan kami tidak pernah kalah,” ujar Menteri Hanif dengan tegas.
     
    Kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR) menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menangani masalah sampah plastik. Penerapan aturan yang lebih ketat akan memaksa produsen untuk mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik sekali pakai atau bersiap menghadapi konsekuensi hukum yang lebih serius. Langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi perusahaan-perusahaan besar untuk benar-benar bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh produk mereka.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Bentrok Pecah, Aparat Bubarkan dan Sisir Demonstran Tolak Revisi UU TNI

    Bentrok Pecah, Aparat Bubarkan dan Sisir Demonstran Tolak Revisi UU TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Bentrokan meletus antara aparat dengan demonstran yang menolak pemberlakuan Undang-undang TNI. Aparat diduga melakukan tindakan represif dengan memukuli hingga menangkap para demonstran.

    Berdasarkan video-video yang beredar di media sosial, aparat tampak berupaya membubarkan demonstran dengan menembakan gas air mata. Sementara itu, demonstran yang tak mau kalah, menembakan kembang api ke arah aparat. 

    Dilansir dari Antara, ketegangan antara aparat dengan demonstran memuncak pada pukul 18.30 WIB. Aparat berupaya membubarkan paksa massa yang berada di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta. 
    Mereka menerjunkan pasukan untuk memukul mundur para pendemo.

    Sesuai peraturan yang ada aksi penyampaian pendapat di muka umum dibatasi hingga pukul 18.00 WIB.

    Sementara, mereka sudah melebihi jam yang diperkenankan. Para pendemo yang berada di sekitar lokasi langsung membubarkan diri dengan berlarian maupun berjalan dengan cepat untuk menghindari semprotan air dari petugas.

    Petugas juga meminta semua areal dikosongkan tanpa terkecuali karena Jalan Gatot Subroto akan dibuka kembali untuk masyarakat.

    Sebelum dibubarkan, para pendemo melempari petugas dengan petasan dan juga benda yang berada di sekitar lokasi.

    Hingga berita ini ditulis pada pukul 19.15 WIB, petugas masih terus menghalau massa aksi untuk kembali ke tempat masing-masing.

  • BUMA Terbitkan Sukuk Rp2 Triliun, Investor Langsung Serbu!

    BUMA Terbitkan Sukuk Rp2 Triliun, Investor Langsung Serbu!

    Jakarta: PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), anak perusahaan utama PT BUMA Internasional Grup Tbk (IDX: DOID), resmi mencatatkan Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
     
    Penerbitan sukuk senilai Rp2 triliun ini mendapat sambutan luar biasa dari investor dengan oversubscribed 1,1 kali, mencerminkan tingginya kepercayaan pasar terhadap BUMA.
    Sukuk Ijarah BUMA 2025 dorong langkah besar di Pasar Modal Syariah
    BUMA menerbitkan sukuk dalam tiga seri dengan tenor 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. Menariknya, lebih dari 50 persen dana yang masuk berasal dari investor jangka panjang yang memilih tenor 5 tahun. 
     
    Hal ini menunjukkan optimisme pasar terhadap stabilitas dan prospek jangka panjang BUMA.

    Direktur BUMA International Group, Iwan Fuad Salim, menyampaikan kebanggaannya atas pencatatan sukuk ini. Pencatatan Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 adalah tonggak bersejarah bagi kami. 
     
    “Ini merupakan tonggak bersejarah bagi Grup, khususnya bagi PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), yang telah berkiprah dan memiliki rekam jejak yang kuat di industri pertambangan Indonesia selama lebih dari 26 tahun,” kata Iwan di Jakarta, 27 Maret 2025.
     

    Dukungan BEI dan regulator
    Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian Manullang, turut memberikan apresiasinya. Dia bilang, BUMA menjadi perusahaan ketiga yang mencatatkan Sukuk Ijarah tahun ini di BEI. 
     
    “Pencapaian pencatatan Sukuk Ijarah I BUMA Tahun 2025 merupakan bagian dari kerja keras segenap manajemen dan karyawan perseroan yang sangat kami apresiasi, serta menjadi langkah awal bagi Perseroan untuk menjadi lebih besar lagi,” tutur Kristian.
     
    Dengan pencatatan ini, BUMA bergabung dengan 59 emisi Sukuk Ijarah lainnya di BEI, memperkuat posisinya di pasar modal syariah Indonesia.
    Alokasi dana Sukuk BUMA 
    BUMA berencana menggunakan hasil penerbitan sukuk ini untuk memperkuat operasional di Indonesia. 
     
    Dana akan dibagi secara merata dengan rincian 50 persen untuk belanja modal (capital expenditure) guna meningkatkan kapasitas operasional.
     
    Sebanyak 50 persen sisanya untuk modal kerja, memastikan kelancaran operasional perusahaan.
     
    Penerbitan sukuk ini pun didukung oleh tiga perusahaan sekuritas ternama, yaitu PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas
     
    Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat.
     
    Tertarik dengan investasi di Sukuk? Pantau terus berita terbaru seputar pasar modal hanya di sini!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Polisi imbau pemudik motor yang bawa anak perbanyak istirahat

    Polisi imbau pemudik motor yang bawa anak perbanyak istirahat

    Jakarta (ANTARA) – Pihak kepolisian mengimbau kepada pemudik berkendara sepeda motor yang membawa anak untuk memperbanyak istirahat demi menjaga keselamatan.

    “Untuk yang membawa anak kecil, orok (bayi), saya hanya mohon untuk menjaga keselamatan, setiap kota berhenti untuk mementingkan kondisi anak,” kata Panit Keamanan dan Keselamatan Satuan Wilayah Jakarta Timur Iptu Teguh Budi Raharjo saat ditemui di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, Kamis malam.

    Terlihat sejak pukul 20.30 WIB arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang dari arah Jakarta menuju Bekasi mulai dipadati pemudik yang menggunakan sepeda motor ke arah timur.

    Tak sedikit pemudik yang membawa satu anak duduk di depan pengemudi dan anak kedua di jok belakang bersama istri. Beberapa motor juga terlihat membawa kardus diikat di jok belakang.

    Menurut Teguh, kondisi anak khususnya bayi di bawah lima tahun (balita) harus banyak istirahat karena kondisi fisiknya tak sekuat orang dewasa.

    “Mengingat kondisi balita cukup rentan, jangan sampai kejadian hal yang tidak diinginkan, bayinya nangis terus. Jadi boleh mudik, tapi harus menjaga keselamatan keluarga,” ucap Teguh.

    Penggunaan motor saat mudik lebaran rentan mengalami kecelakaan lalu lintas. Hal itu karena motor tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh.

    Jumlah penumpang motor juga dibatasi, begitupun dengan barang bawaan. Lebih baik, kata Teguh, penumpang maksimum dua orang dan barang yang dibawa tidak melebihi lebar setang.

    “Imbauannya, kemungkinan besar mereka bawa barang banyak untuk oleh-oleh orang tua. Tapi kita maklumi, karena memang mereka yang menginginkan. Cuma maksud saya kalau bisa oleh-oleh ga usah, cukup pakaian saja,” ujar Teguh.

    Volume kendaraan di Jalan Raya Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta Timur naik mencapai 50 persen dari hari biasanya memasuki hari keempat menjelang (H-4) Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Untuk seluruh pengemudi, saya atensi agar semua berhati-hati mengingat malam ini cukup meriah sekitar 40-50 persen yang sudah mengarah timur jauh,” kata Teguh.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025