Blog

  • Memastikan layanan telekomunikasi andal saat Lebaran

    Memastikan layanan telekomunikasi andal saat Lebaran

    Jumat, 28 Maret 2025 08:30 WIB

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama operator memastikan layanan telekomunikasi andal dan tanpa gangguan selama periode Lebaran 2025 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat.

  • Rampcheck Kendaraan di Terminal Cepu, Kapolres Blora Berpesan ke Sopir: Selalu Jaga Keselamatan!

    Rampcheck Kendaraan di Terminal Cepu, Kapolres Blora Berpesan ke Sopir: Selalu Jaga Keselamatan!

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, bersama Kabag Ops dan personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat Candi 2025, melaksanakan kunjungan ke sejumlah titik strategis di wilayah Cepu, Rabu (26/3/2025).

    Kunjungan tersebut mencakup Stasiun Cepu, Terminal Cepu, serta Pos Kepatang Cepu. 

    Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan menjelang mudik Lebaran serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

    Dalam kunjungannya, AKBP Wawan menyampaikan pesan kepada personel yang bertugas di Strong Point Cepu agar selalu waspada dan responsif terhadap situasi di lapangan. 

    AKBP Wawan menekankan pentingnya melaporkan setiap kejadian yang terjadi kepada perwira di atasnya demi menjaga koordinasi dan penanganan yang cepat jika diperlukan.

    Selain itu, AKBP Wawan juga mengingatkan mereka (pengemudi/sopir) untuk senantiasa menjaga kesehatan diri dan kernet, serta memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum berangkat. 

    “Anda membawa banyak penumpang, keselamatan mereka ada di tangan Anda. Jangan abaikan faktor kesehatan dan kelayakan kendaraan,” katanya.

    Selain itu, AKBP Wawan juga melakukan pengecekan langsung terhadap para penjual tiket dan agen bus di Terminal Cepu. 

    Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan penumpang, seperti penjualan tiket di atas harga normal atau informasi yang menyesatkan. 

    AKBP Wawan menegaskan bahwa pelayanan yang baik kepada masyarakat menjadi prioritas dalam menyambut musim mudik tahun ini.

    Terakhir, AKBP Wawan turun langsung memeriksa kondisi setiap bus yang akan digunakan untuk mengangkut penumpang mudik. 

    Ia memastikan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut laik jalan dan tidak memiliki masalah teknis yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. 

    “Kami ingin memastikan semua bus dalam kondisi optimal agar perjalanan mudik berjalan lancar dan aman,” paparnya. (Iqs)

  • Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 terus naik pada H-3 Lebaran

    Harga emas Antam, UBS dan Galeri24 terus naik pada H-3 Lebaran

    Jakarta (ANTARA) – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Pegadaian, Jumat (28/3) atau H-3 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, menunjukkan harga tiga produk logam mulia, yakni buatan Antam, UBS dan Galeri24 yang sama-sama mengalami kenaikan dari hari sebelumnya.

    Emas Antam naik Rp7.000 dari sebelumnya Rp1.814.000 menjadi Rp1.821.000 per gram, emas buatan UBS naik menjadi Rp1.771.000 dari semula Rp1.767.000, dan untuk emas Galeri24 naik Rp8.000 dari semula Rp1.748.000 ke angka Rp1.756.000 per gram.

    Emas buatan Antam dan Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau satu kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

    Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

    Harga emas Antam:

    – Harga emas Antam 0,5 gram: Rp962.000

    – Harga emas Antam 1 gram: Rp1.821.000

    – Harga emas Antam 2 gram: Rp3.580.000

    – Harga emas Antam 3 gram: Rp5.344.000

    – Harga emas Antam 5 gram: Rp8.872.000

    – Harga emas Antam 10 gram: Rp17.687.000

    – Harga emas Antam 25 gram: Rp44.088.000

    – Harga emas Antam 50 gram: Rp88.094.000

    – Harga emas Antam 100 gram: Rp176.108.000

    – Harga emas Antam 250 gram: Rp439.997.000

    – Harga emas Antam 500 gram: Rp879.778.000

    – Harga emas Antam 1000 gram: Rp1.759.515.000

    Harga emas UBS:

    – Harga emas UBS 0,5 gram: Rp958.000

    – Harga emas UBS 1 gram: Rp1.771.000

    – Harga emas UBS 2 gram: Rp3.513.000

    – Harga emas UBS 5 gram: Rp8.680.000

    – Harga emas UBS 10 gram: Rp17.269.000

    – Harga emas UBS 25 gram: Rp43.085.000

    – Harga emas UBS 50 gram: Rp85.993.000

    – Harga emas UBS 100 gram: Rp171.918.000

    – Harga emas UBS 250 gram: Rp429.665.000

    – Harga emas UBS 500 gram: Rp858.318.000

    Harga emas Galeri24:

    – Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp947.000

    – Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.756.000

    – Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.444.000

    – Harga emas Galeri24 5 gram: Rp8.518.000

    – Harga emas Galeri24 10 gram: Rp16.918.000

    – Harga emas Galeri24 25 gram: Rp42.253.000

    – Harga emas Galeri24 50 gram: Rp84.439.000

    – Harga emas Galeri24 100 gram: Rp168.860.000

    – Harga emas Galeri24 250 gram: Rp421.815.000

    – Harga emas Galeri24 500 gram: Rp843.628.000

    – Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.687.255.000

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Analisis: Cara Rezim Suriah Diam-Diam Mempreteli Perjuangan Palestina, Ada 3 Front – Halaman all

    Analisis: Cara Rezim Suriah Diam-Diam Mempreteli Perjuangan Palestina, Ada 3 Front – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sejak berkuasa di Suriah, Ahmad Al Sharaa disebut makin memperlihatkan keinginannya untuk mempreteli perjuangan rakyat Palestina.

    Koresponden Palestina untuk The Cradle mengatakan keinginann Al Sharaa itu diwujudkan dengan sejumlah cara.

    Rezim Al Sharaa menargetkan beberapa entitas. Pertama, entitas Otoritas Palestina (PA), faksi perlawanan seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ), dan faksi lain yang merupakan pecahan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Kedua, badan bantuan dari PBB (UNRWA) yang ditugasi menyalurkan bantuan kepada warga Palestina di Timur Tengah. Ketiga, perkemahan yang berisi pengungsi Palestina dan Suriah.

    Di samping itu, ada dua hal penting yang terjadi. Pertama, Turki dan Lebanon menghalangi warga Palestina pemegang paspor Suriah untuk kembali ke Suriah.

    Kedua, media Amerika Serikat (AS) mengungkapkan pembicaraan antara AS dan Suriah mengenai kemungkinan Suriah menerima puluhan ribu pengungsi Gaza. Sebagai gantinya, Suriah akan mendapat pengurangan sanksi.

    Front Pertama: PA dan faksi Palestina lainnya

    Al Sharaa yang kini menjadi Presiden Suriah berusaha menjauhkan Hamas dari Suriah.

    Kepala Politburo Hamas Khaled Meshaal sempat meminta izin berkunjung ke Damaskus, tetapi Suriha menolaknhya demi menghindari konfrontasi dengan Israel dan AS.

    Komunikasi antara Hamas dan Suriah kebanyakan dilakukan lewat Turki sebagai penengah. Turki disebut memfasilitasi pemindahan beberapa pejabat militer Hamas ke Idlib, yang menjadi markas militan Hayat Tahrir Al Shams (HTS).

    Di sisi lain, Sharaa membuka kanal resmi untuk PA di Damaskus dan mengakuinya sebagai satu-satunya perwakilan rakyat Palestina.

    Sehari setelah pasukan HTS memasuki Damaskus, mereka mulai menutup kantor-kantor faksi Palestina.

    Kantor milik Fatah Al Intifada, Al Saiwa, PFLP-GC ditutup. Senjata dan kendaraan mereka disita.

    Pada awal Februari lalu Sekjen Fatah Al Intifada Abu Hazem Ziad Al Saghir ditangkap di rumahnya.

    Dia dibebaskan setelah diinterogasi berjam-jam. Namun, seminggu kemudian dia ditangkap lagi.

    Front Kedua: Kamp pengungsi Palestina di Suriah

    Penindakan keras terhadap kelompok politik membuat kosongnya kepemimpinan di kamp Palestina di Suriah. Adapun kondisi di kamp tersebut sudah sangat memprihatinkan.

    Pada awal Februari muncul unjuk rasa karena Israel melancarkan serangan brutal di kamp Jenin, Tepi Barat. Unjuk rasa itu digelar setelah pemerintah Suriah mengakui PA secara formal.

    Banyak yang khawatir pengakuan formal itu akan mempercepat rencana memukimkan pengungsi secara permanen.

    Pada bulan yang sama Komite Pengembangan Masyarakat di Deraa mulai mengumpulkan data pribadi para pengungsi dengan dalih untuk memperbaiki layanan.

    Adapun Hamas menyalurkan bantuan makanan dan keuangan, kerap kali melalui personel yang tergabung dalam HTS.

    Pihak lain seperti Yayasan Jafra dan Bulan Sabit Merah Palestina terus beroperasi meski ada rintangan besar.

    Hal yang menjadi keprihatinan besar adalah adanya usul memukimkan kembali para pengungsi Palestina.

    Usul itu menawarkan tiga pilihan kepada warga Palestina di Suriah. Pertama, naturalisasi menjadi warga Suriah. Kedua, integrasi dengan “masyarakat” terafiliasi PA di bawah pengawasan kedutaan, atau klasifikasi konsuler dengan perpanjangan tempat tinggal tahunan.

    Front Ketiga: UNRWA dikesampingkan

    Rezim baru Suriah tidak secara terbuka menargetkan UNRWA. 

    Pemerintah Suriah kurang bekerja sama dengan UNRWA. Badan PBB itu tak lagi dianggap sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas urusan warga Palestina di Suriah.

    Di Kamp Kahan Eshieh, komite setempat meminta Damaskus untuk menyiapkan rencana guna merehabilitasi infrastruktur kamp itu.

    Gara-gara hal itu, otoritas Suriah disebut ingin mengambil alih kamp tersebut dari UNRWA.

    (*)

  • Kubu Hasto Sebut KPK Panik hingga Periksa Febri Diansyah: Berhenti Lakukan Pembungkaman – Halaman all

    Kubu Hasto Sebut KPK Panik hingga Periksa Febri Diansyah: Berhenti Lakukan Pembungkaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Kubu Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai ada kepanikan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hal ini terlihat dari pemanggilan terhadap Febri Diansyah yang tergabung dalam tim kuasa hukum Hasto.

    Febri diminta mendatangi KPK, Kamis (27/3/2025), untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto.

    “Saya melihat sudah ada kepanikan KPK,” ungkap tim kuasa hukum Hasto, Johanes Oberlin Tobing, Kamis, dilansir Kompas.com.

    Terkait hal itu, Johannes meminta kepada KPK agar fokus membuktikan dakwaan yang ditujukan untuk Hasto di persidangan.

    Menurutnya, KPK sebaiknya berhenti melakukan pembungkaman terhadap pihak-pihak yang mendampingi Sekjen PDIP dalam perkara Harun Masiku.

    “Jadi saya kira, KPK berhenti untuk melakukan hal-hal yang seperti itu ya (pembungkaman), kalaupun kita mau berdebat secara hukum, mari kita buktikan di persidangan,” pungkas dia.

    Febri sendiri diketahui memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku.

    Mantan Juru Bicara KPK itu tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis sekitar pukul 11.45 WIB, setelah rampung mendampingi Hasto menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

    Ia didampingi sejumlah advokat, termasuk Ronny Talapessy.

    Tetapi, tak lama setelah masuk ke dalam Gedung Merah Putih, Febri dan rombongan keluar.

    Febri mengatakan pemeriksaan terhadap dirinya batal sebab sebagian besar penyidik sudah mengambil cuti lebaran.

    Karena itu, menurut Febri, KPK kembali menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap dirinya.

    “Ada informasi dari bagian dari penyidikan, hari ini sejumlah penyidik sedang cuti, dan mungkin ada yang sedang tugas lain ya,” kata Febri.

    “Maka jadwal pemeriksaan untuk saya akan di-reschedule, jadi dijadwal ulang. Estimasinya ya kemungkinan setelah Lebaran ya,” imbuh dia.

    Organisasi Advokat Duga KPK Lakukan Intimidasi

    Sebelumnya, sebanyak 15 organisasi advokat menduga kuat eks Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, diintimidasi oleh lembaga anti-rasuah, buntut bergabung dalam tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Salah satu perwakilan organisasi advokat, Ketua Dewan Penasihat KAI ‘Sarinah’, Erman Umar, mengungkapkan dugaan intimidasi itu berupa pemeriksaan orang-orang terdekat Febri oleh KPK.

    Pekan lalu, rekan Febri di KPK dan juga Visi Law Office, Rasamala Aritonang, diperiksa terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Rasamala sendiri merupakan mantan tim Biro Hukum KPK.

    Tak hanya rekannya diperiksa, Visi Law Office yang merupakan mantan kantor Febri, turut digeledah KPK, di mana dua koper telah disita.

    “Dugaan ini menguat setelah salah satu kolega Febri Diansyah di kantor lamanya, dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk perkara TPPU SYL.”

    “Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan kantor Visi Law Office serta penggeledahan rumah di hari yang sama, 19 Maret 2025,” jelas Erman dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

    Selain Rasamala, adik Febri, Fathroni Diansyah, juga dipanggil KPK terkait kasus TPPU SYL.

    Padahal, saat Febri dan Rasamala menangani kasus SYL, Fathroni berstatus sebagai peserta magang advokat di Visi Law Office.

    Atas hal itu, Erman berpendapat, sikap KPK terhadap Febri dan orang terdekatnya, patut dipertanyakan.

    Ia mengaku heran mengapa KPK masih melanjutkan pemeriksaan terkait kasus TPPU SYL.

    Padahal, ujar dia, penyidikan kasus TPPU SYL sudah berlangsung sejak 26 September 2023.

    “Akal sehat yang wajar membuat kita dapat mempertanyakan, kenapa tindakan pemanggilan hingga upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan, dilakukan setelah Febri Diansyah masuk sebagai salah satu Tim Penasihat Hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto?” singgung Erman.

    “Apalagi saat pemanggilan dan penggeledahan dilakukan, perkara korupsi yang melibatkan SYL telah diputus berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan penyidikan dugaan TPPU sudah berlangsung sejak lama, yaitu 26 September 2023,” urainya.

    Kini, Febri dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap oleh Harun Masiku yang juga menyeret Hasto.

    Erman pun meyakini sikap KPK itu merupakan bentuk intimidasi terhadap Febri.

    “Oleh karena itu, wajar jika kami menduga tindakan-tindakan tersebut adalah upaya teror dan intimidasi yang sangat mengganggu pelaksanaan tugas advokat,” pungkas dia.

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Abdi Ryanda Shakti, Kompas.com/Irfan Kamil/Nicholas Ryan)

  • Kisah Ridwan Kamil Merancang Masjid Raya Al-Jabbar hingga Klaim Bantuan ke NU Rp1 Triliun

    Kisah Ridwan Kamil Merancang Masjid Raya Al-Jabbar hingga Klaim Bantuan ke NU Rp1 Triliun

    loading…

    Ridwan Kamil kerap menjadi perhatian publik. Mantan Gubernur Jawa Barat ini sering disorot, baik karena prestasi maupun kontroversi yang menyertainya. Foto/Dok.SindoNews

    BANDUNG – Ridwan Kamil merupakan sosok politisi Indonesia yang kerap menjadi perhatian publik. Mantan Gubernur Jawa Barat ini sering disorot, baik karena prestasi maupun kontroversi yang menyertainya.

    Pada sepak terjangnya di kancah politik Tanah Air, Kang Emil -sapaan akrab Ridwan Kamil, dikenal memiliki berbagai inisiatif besar. Hal ini termasuk dalam bidang infrastruktur dan pengembangan keagamaan.

    Namun, beberapa gebrakannya juga tak luput dari kritikan dari berbagai kalangan. Misalnya, seperti pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar dan klaim hibah dana Rp 1 triliun kepada Nahdlatul Ulama (NU).

    Kisah Ridwan Kamil Dirikan Masjid Raya Al-Jabbar
    Masjid Raya Al-Jabbar terletak di Gedebage, Kota Bandung. Keberadaannya begitu fenomenal dan menjadi masjid kebanggaan warga Jawa Barat.

    Terlepas dari itu, pembangunan Masjid Raya Al-Jabbar juga menuai kontroversi. Di antaranya mengenai biaya pembangunanya yang terbilang besar.

    Konsep Masjid Raya Al-Jabbar dirancang saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung pada 2015. Waktu itu, Gubernur yang menjabat di Jawa Barat adalah Ahmad Heryawan.

    Proses pembangunan Masjid Al-Jabbar berlangsung sekitar empat tahun, sebelum akhirnya diresmikan pada 30 Desember 2022 oleh Gubernur saat itu, Ridwan Kamil.

    Masjid megah ini didirikan menggunakan dana APBD Jawa Barat. Hal tersebut yang kemudian memicu kritik dari berbagai pihak terkait anggaran dan pemanfaatannya.

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Jumat 28 Maret 2025: Langit Pagi Mayoritas Cerah – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Jumat 28 Maret 2025: Langit Pagi Mayoritas Cerah – Page 3

    Berdasar informasi dari BMKG, cuaca ekstrem diperkirakan akan berlangsung selama 4-5 hari ke depan, termasuk di Jawa Timur.

    Untuk itu, BPBD Jatim memastikan pihaknya akan siaga 24 jam sepanjang musim tersebut serta guna mendukung kelancaran dan keselamatan masyarakat dalam melakukan mudik dan balik saat libur lebaran tahun ini.

    “Sesuai arahan Ibu Gubernur, BPBD menjadi salah satu dari lima OPD yang tidak mendapatkan libur guna memastikan kesiapan penanganan bencana dan keadaan darurat saat musim lebaran tahun ini,” ujar Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto, Sabtu (22/3/2025).

    Gatot mengungkapkan, tahun ini posko khusus di beberapa wilayah tidak didirikan karena kebijakan efisiensi. Namun, posko pusat di kantor BPBD Jatim tetap melakukan pemantauan dan koordinasi 24 jam.  

    “Seluruh BPBD di kabupaten/kota juga telah diarahkan untuk siaga di daerah masing-masing, terutama dalam menghadapi potensi bencana seperti, longsor dan banjir,” ungkapnya.

    Beberapa wilayah yang menjadi perhatian utama dalam pemantauan bencana, di antaranya, meliputi kawasan Mataraman, seperti, Trenggalek, Magetan, dan Pacitan.

    “Selanjutnya wilayah Sidoarjo, Malang Raya dan Pantai Selatan, serta wilayah Tapal Kuda, seperti, Bondowoso dan Situbondo. Sementara, wilayah Madura dan sisi utara Jatim diprediksi dalam kondisi relatif aman,” ujar Gatot.

    Kabid KL Satriyo Nurseno menambahkan, kesiapan BPBD Jatim ini juga didukung para personel Tim Reaksi Cepat (TRC) yang akan melakukan pemantauan 24 jam.

    “Kami tetap siaga 24 jam dengan sistem shift, dari yang biasanya tiga shift menjadi dua shift. Setiap shift terdiri dari 15-20 personel untuk memastikan kesiapan penanganan di seluruh wilayah,” tambahnya.

    Selain kesiapan personel, BPBD Jatim juga telah memastikan ketersediaan logistik untuk mendukung penanganan bencana serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan untuk membantu kelancaran arus mudik dan balik.

    Satriyo juga mengajak masyarakat dan awak media untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait bencana yang terjadi.

    “Jika ada kejadian bencana yang belum terpantau oleh kami, mohon segera melaporkan melalui call center 117 atau melalui nomor WhatsApp posko BPBD 0813-3200-9050,” pintanya.

    Dengan kesiapsiagaan ini, BPBD Jatim berharap dapat memberikan respon cepat dan efektif dalam menghadapi segala kemungkinan selama masa mudik dan balik lebaran.

  • Kronologi 51 Warga Karanganyar Keracunan Hidangan Buka Puasa, Dinkes Usut Penyebab – Halaman all

    Kronologi 51 Warga Karanganyar Keracunan Hidangan Buka Puasa, Dinkes Usut Penyebab – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut kronologi 51 warga Desa Wukirsawit, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng) diduga mengalami keracunan massal. 

    Kasus dugaan keracunan massal ini bermula dari kegiatan buka puasa bersama pada Selasa (25/3/2025).

    Acara bukber itu bersamaan dengan Aqiqah warga setempat.

    Camat Jatiyoso Haryanto mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi di RT 02, RW 04 Dusun Swadine, Desa Wukirsawit.

    “Keracunan makanan itu terjadi setelah pelaksanaan buka bersama sekaligus Aqiqah warga setempat di Masjid Al Amin,” kata Haryanto, Rabu (26/3/2025), dilansir TribunSolo.com.

    Haryanto menyebut ada 51 orang yang mengalami keracunan.

    Masing-masing korban adalah warga RT 2 dan RT 03, Desa Wukirsawit.

    “Sebanyak 39 orang menjalani rawat jalan, 9 orang rawat inap dan 3 orang menjalani homecare,” paparnya.

    Sebelum mengalami keracunan, para korban mengonsumsi tongseng kambing dan aneka makanan ringan seperti tahu bakso, roti kukus, serta risol.

    Pengolahan tongseng, tahu bakso, dan roti kukus dilakukan di rumah pemilik acara.

    Sedangkan, pengolahan makanan ringan risol dilakukan di Desa Beruk.

    “Para korban yang keracunan dilakukan penanganan medis dengan pemberian obat penanganan pertama, serta sampel makanan diambil dan dicek di Lab Kesehatan,” ungkap Haryanto.

    “Alhamdulillah, saat ini kondisi warga semakin membaik,” lanjutnya.

    Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Wukirsawit, Sutarmo mengatakan bahwa ada sekitar 150 orang yang menghadiri acara bukber berujung petaka itu menjadi korban.

    Sebanyak 27 orang diantaranya bahkan harus menjalani rawat inap.

    “Awal mula kronologi warga saya Warto pulang dari jakarta dan menggelar Aqiqah, kemudian daging dari aqiqah itu dimasak untuk buka bersama di masjid,” jelas Sutarmo.

    Menurut Sutarmo, efek keracunan mulai terasa setelah menjalankan salat tarawih.

    Sutarmo mengungkapkan bahwa warga yang mengonsumsi hidangan itu, merasakan mual dan mulas di perut serta diare.

    “Setelah yang makan daging kambing itu pada ngeluh muntah mual buang air besar,  kemudian ketahuan saya,” sebut Sutarmo.

    “Saya dan pak Kadus membawa warga kami satu per satu tak bawa ke rumah sakit terdekat mayoritas di Matesih sebagian di klinik Jatiyoso sampai malam ini semua belum ada yang pulang masih di rawat inap, ” tandasnya.

    Dinkes Periksa Penyebab

    Terbaru, 28 korban yang dirawat inap itu sudah makin membaik. 

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar pun sudah turun tangan menangani kasus dugaan keracunan massal ini. 

    Kepala Dinkes Kabupaten Karanganyar, Purwati mengatakan bahwa kasus keracunan ini sudah diselidiki dan sampel makanan juga sudah dicek lab guna memastikan penyebab.

    Hasil lab disebut akan keluar pada Sabtu (29/3/2025) besok. 

    “Kita ambil sampel makanan untuk dicek lab kesehatan,” ujar Purwati, Rabu malam, dilansir TribunSolo.com.

    “Sementara tidak ada yang kritis, namun ada dirawat inap dan sudah ada yang boleh pulang,” imbuhnya.

    Purwati menyebutkan bahwa keracunan massal terjadi pada dua RT dengan jumlah peserta 190 orang.

    Tetapi, yang menjalani rawat inap ada 28 orang.

    “Ada dua RT sekira 190 kemudian yang dirawat inap 28 orang. Kalau keracunan memang banyak harus kita tangani, dengan kami sudah menerjunkan tim ke lokasi yaitu tim gerak cepat untuk menangani kasus ini,” terang Purwati.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Total 28 Orang Dirawat Inap Gegara Kasus Keracunan Massal di Karanganyar, Kondisi Membaik

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunSolo.com/Mardon Widiyanto)

  • Legislator Kecam Siswa SMA Sodomi 16 Bocah: Lemahnya Perlindungan Anak

    Legislator Kecam Siswa SMA Sodomi 16 Bocah: Lemahnya Perlindungan Anak

    Jakarta

    Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengecam kasus siswa SMA berinisial S (16) diduga menyodomi 16 bocah laki-laki di Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel). Selly menganggap kejadian ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan perlindungan anak.

    “Saya Selly Andriany Gantina dari Fraksi PDI Perjuangan selaku Komisi VIII DPR RI sangat prihatin dan mengecam keras kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pinrang, Sulawesi Selatan,” kata Selly kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

    “Terlebih pelaku diketahui juga pelajar SMA. Ini menunjukkan ada masalah moral terhadap kejahatan ini. Peringatan keras harus dilakukan sebab menunjukkan ada lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap anak, baik korban maupun pelaku,” imbuhnya.

    Selly menekankan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus diterapkan, utamanya kepada anak-anak. Dia mendorong pendampingan kepada para korban untuk memutus rantai kekerasan.

    “Mengutip mandat Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS wajib dilakukan, baik pendampingan psikis terhadap para korban maupun pendampingan hukum terhadap pelaku. Intinya anak-anak masih memiliki masa depan yang cerah,” kata Selly.

    “Kepada para korban, harus dilakukan terapi psikis agar memutus mata rantai agar bersih dari trauma dan kejadian tidak terulang. Sementara terhadap pelaku, untuk merahasiakan identitas sembari melakukan pendampingan hukum wajib. Prioritaskan menjatuhkan hukuman sembari pembersihan mental dan penelusuran lebih jauh ‘kenapa’ pelaku berbuat harus segera di cari tau,” imbuhnya.

    “Kami mendorong adanya desa ramah anak atau kampanye nasional yang masif tentang bahaya kekerasan seksual, bagaimana mengenali tanda-tandanya, serta langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh keluarga, sekolah, dan komunitas. Jadikan seksual tidak lagi menjadi bahasa tabu, melainkan peringatan dini agar kekerasan semacam ini tidak terjadi,” katanya.

    Diketahui, seorang siswa ditangkap polisi setelah diduga menyodomi 16 bocah laki-laki di Pinrang, Sulsel. Siswa tersebut menjalankan aksi pelecehan seksualnya dengan modus memberikan uang dan mengajak jalan para korban.

    “Ada 16 korban dan semua anak di bawah umur usia SD. Ini terduga pelaku sudah melakukan aksinya sejak SMP sampai SMA,” tambah Reza.

    Pelaku melancarkan aksinya di lokasi yang berbeda, mulai di dekat masjid sampai di toilet. Pelaku melecehkan korban ketika kondisi sepi.

    (fca/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • THR Ojol Rp 50 Ribu, Wamenaker-Gojek-Grab Buka Suara

    THR Ojol Rp 50 Ribu, Wamenaker-Gojek-Grab Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bonus Hari Raya (BHR) sebesar Rp 50.000 untuk para driver ojek online (ojol) menuai protes. Hal ini pun ditanggapi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Menurut Immanuel, besaran BHR ojol tersebut ditentukan berdasarkan kategorisasi yang dibuat oleh pihak aplikator. Di mana pengemudi yang menerima Rp50.000 merupakan driver ojol yang masuk dalam kategori sebagai pekerja paruh waktu atau sambilan.

    “Jadi, kenapa mendapatkan Rp50 ribu itu? Karena pertimbangan mereka, mereka itu pekerja part-time,” ujarnya awal pekan ini, dikutip Jumat (28/3/2025).

    Immanuel mengungkapkan setiap perusahaan memiliki masing-masing kriteria dan pertimbangan dalam pemberian nilai upah. Gojek misalnya, mempertimbangkan tingkat produktivitas, kontribusi, serta tetap disesuaikan dengan kapasitas finansial perusahaan.

    Pengemudi roda dua mendapat BHR Rp50.000-Rp900.000 sementara roda empat di Rp50.000-Rp1.600.000. Penerimanya mencapai ratusan ribu pengemudi.

    Khusus Grab, perusahaan mempertimbangkan tingkat pencapaian mitra selama 12 bulan terakhir. Penentuan penerima ini juga mempertimbangkan kedisiplinan mitra dalam mematuhi kode etik Grab.

    BHR roda dua sebesar Rp50.000-Rp850.000 sementara roda empat Rp50.000-Rp1.600.000. Penerimanya sebanyak 500 ribu pengemudi.

    Sedangkan Maxim persyaratannya untuk pengemudi aktif dalam menjalankan orderan secara regular dan bukan hanya pengemudi yang terdaftar. Kedua pengemudi yang memiliki rating tinggi dan ulasan positif, dan tidak memiliki pelanggaran atau keluhan dari customer.

    Nilai BHR untuk roda dua dan roda empat berkisar Rp500.000-Rp1.200.000. Namun jumlah penerimanya hanya ribuan pengemudi.

    Saat mendapat informasi adanya driver ojol yang mendapat BHR Rp50 ribu, Immanuel langsung melakukan klarifikasi ke pihak aplikator. Pihak aplikator yang menerima Rp50 ribu itu disebabkan karena mereka masuk kategori paling bawah.

    “Karena memang kebanyakan narasinya bahwa mereka mendapatkan Rp50 ribu. Kita tanya, kenapa mendapatkan Rp50 ribu? Kita telepon Gojek, kita telepon Grab. Akhirnya mereka ceritakan, ada kategori 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya kita tanya, kenapa mendapatkan Rp50 ribu? Itu, Pak, mereka itu kategorinya yang 4 dan 5. Mereka itu kerja part-time. Banyak yang nggak aktif juga, pekerja sambilan,” bebernya.

    Meski begitu, Immanuel menyebut ada juga ojol yang menerima BHR hingga Rp1 juta lebih. Ia juga mengingatkan pada dasarnya BHR untuk ojol baru bersifat imbauan.

    “Dan itu Maxim minimal Rp500 ribu. Sebetulnya juga banyak yang mendapatkan Rp1 juta lebih. Di Grab, di Gojek, di Maxim, dan semuanya banyak,” ujar Immanuel.

    Gojek

    Gojek sendiri sempat mengatakan besaran BHR dibagi menjadi lima kategori. Setiap kategori merujuk pada beberapa indikator, termasuk tingkat keaktifan mitra.

    “Nominal setiap kategori disesuaikan dengan tingkat keaktifan, kinerja, konsistensi, dan produktivitas, serta tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan,” kata Chief of Public Policy & Government Relations Goto, Ade Mulya dalam keterangan resminya, dikutip Selasa lalu.

    Adapun kategori yang dimaksud adalah Mitra Juara Utama, Mitra Juara, Mitra Unggulan, Mitra Andalan, dan Harapan. Ade mengatakan pembagian kategori ini dimaksudkan agar BHR lebih tepat sasaran.

    “Dengan pembagian ini, BHR dapat tepat sasaran dan menjangkau mitra-mitra yang telah berkontribusi nyata dalam ekosistem dan terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” jelasnya.

    Ade menjelaskan Gojek telah memenuhi imbauan pemerintah untuk pemberian BHR setara dengan 20% penghasilan bersih rata-rata bulanan Mitra Juara Utama. Dia mengatakan perhitungan 20% bukanlah dari pendapatan per tahun.

    Grab

    Grab sendiri menjelaskan BHR diberikan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Jadi mereka yang tidak mendapatkannya hingga sekarang tidak memenuhi kriteria sesuai skema yang berlaku karena kurang aktif atau tidak mencapai tingkat keterlibatan.

    Grab membagi penerima BHR menjadi empat kategori baik untuk pengemudi roda dua dan roda empat. Mulai dari Jawara, Ksatria, Pejuang dan Anggota.

    “Untuk tingkatan kedua (Mitra Ksatria), ketiga (Mitra Pejuang), dan keempat (Anggota), ini murni inisiatif Grab dalam semangat berbagi menyambut Hari Idulfitri. Kami memahami berbagai pandangan yang muncul, namun Grab telah berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan finansial perusahaan, dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem Grab di Indonesia kedepannya. Oleh karena itu, lebih dari sekadar nominalnya, kami harap BHR dapat dilihat sebagai bentuk dukungan untuk Mitra di momen penting seperti Hari Idulfitri,” kata Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy.

    (sef/sef)