Xcloud.id

Blog

  • Klaim Berhasilnya WFA Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025

    Klaim Berhasilnya WFA Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025

    Klaim Berhasilnya WFA Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Work from anywhere (
    WFA
    ) atau kerja tak harus ke kantor menjadi salah satu strategi pemerintah mengurai kepadatan
    arus mudik
    dan balik
    Lebaran
    2025.
    Kebijakan WFA ini berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN) pada 24 hingga 27 Maret 2025. Tujuan utamanya adalah mengurai kepadatan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum selama arus mudik Lebaran 2025, terutama di Pulau Jawa.
    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pun mengeklaim keberhasilan WFA dalam membantu kelancaran arus mudik Lebaran 2025.
    “Jauh lebih tertata, feeling saya mengatakan karena ada work from anywhere,” ujar Dody di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, Jumat (28/3/2025).
    Puncak arus mudik sendiri terjadi pada Jumat (28/3/2025), dilihat dari sekira 2,1 juta kendaraan yang keluar dari Jakarta melalui gerbang tol. Dody menjelaskan, arus lalu lintas menuju Jakarta tetap terkendali meski sistem one way diterapkan di jalan tol.
    Kondisi jalan nasional yang sudah diperbaiki juga membuat pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman.
    “Arus lalu lintas ke Jakarta tidak terlalu padat, jadi walaupun di jalan tol diberlakukan one way, arus lalu lintas ke Jakarta juga masih alhamdulillah,” kata Dody.
    Klaim keberhasilan WFA dalam mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2025 juga disampaikan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
    Kebijakan WFA membuat pergerakan penumpang lebih tersebar, sehingga kepadatan tidak terjadi pada tanggal-tanggal tertentu. Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, sejak kebijakan WFA mulai berlaku pada 24 Maret 2025, pihaknya mencatat peningkatan jumlah penumpang menjelang pemberlakuan kebijakan tersebut.
    “Pada 21 Maret 2025, tercatat 170.556 orang bepergian dengan kereta api, lalu meningkat menjadi 174.505 penumpang pada 22 Maret 2025, dan mencapai puncak pada 23 Maret 2025 dengan 183.123 penumpang,” ujar Anne dalam siaran persnya, Kamis (3/4/2025).
    KAI sendiri memberangkatkan 2.015.447 pemudik selama periode angkutan arus mudik Lebaran per 21-31 Maret 2025.
    Dari data tersebut, Anne menjelaskan bahwa lonjakan awal penumpang terjadi pada 23 Maret 2025 atau sehari sebelum WFA dimulai, dengan jumlah mencapai 183.123 orang. Setelah itu, pergerakan penumpang tetap stabil tanpa lonjakan signifikan.
    “(Hal itu) membuktikan bahwa kebijakan tersebut membantu mendistribusikan perjalanan dengan lebih baik,” kata Anne.
    Kendati WFA diklaim berhasil mengurai kepadatan pemudik Lebaran, kebijakan tersebut tidak akan diperpanjang pada masa
    arus balik
    . Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 5-7 April 2025.
    Keputusan tak adanya WFA selama masa arus balik diambil setelah dilakukannya simulasi terhadap pola pergerakan pemudik.
    “Kami sudah coba simulasi. Kalau ada tambahan hari libur, pemudik justru cenderung menunda kepulangan, sehingga puncak arus baliknya mundur,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (27/3/2025).
    Puncak arus balik Lebaran, kata Dudy, diprediksi terjadi pada 6 April 2025. Jika ada perpanjangan waktu libur atau WFA, pemudik kemungkinan besar akan memilih pulang lebih lambat dan justru berpotensi memperpanjang periode kepadatan lalu lintas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sosok Irjen Akhmad Wiyagus, Kapolda Jabar yang Dilobi Dedi Mulyadi Usut Kasus Kades Minta THR – Halaman all

    Sosok Irjen Akhmad Wiyagus, Kapolda Jabar yang Dilobi Dedi Mulyadi Usut Kasus Kades Minta THR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat (Jabar), Irjen Pol Akhmad Wiyagus, dilobi oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, untuk mengusut kasus Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang meminta tunjangan hari raya (THR) senilai Rp165 juta ke pabrik-pabrik yang berada di wilayah Bogor.

    Dedi Mulyadi meminta Kades Klapanunggal tersebut ditangkap.

    Pasalnya, tindakan Kades Klapanunggal tersebut tidak berbeda dengan aksi preman yang ada di Bekasi.

    Orang nomor satu di Jabar tersebut menegaskan bahwa kades minta THR harus diproses hukum.

    “Sudah saya sampaikan ke Kapolda Jabar. Kita tunggu beberapa hari ini,” ujar Dedi Mulyadi di rumah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    “Saya cenderung ya Kades itu sama posisinya dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan,” tutur dia.

    Diketahui, Kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin menyebar surat permintaan THR ke perusahaan dan pabrik di lingkup wilayah Klapanunggal, Bogor.

    Surat permintaan THR yang ditandatangani Ade tersebut berisikan rencana anggaran THR untuk aparatur desa mencapai Rp165 juta.

    Adapun rinciannya yakni 200 paket bingkisan, 200 amplop THR, 200 paket kain sarung, dan 200 paket konsumsi.

    Selanjutnya, biaya untuk penceramah, pembaca ayat suci Al-Quran, sewa sound system, dan tambahan biaya tak terduga lainnya.

    Lantas, seperti apakah sosok, profil, dan rekam jejak Irjen AKhmad Wiyagus? Berikut informasi lengkapnya.

    Irjen Pol Akhmad Wiyagus adalah perwira tinggi (Pati) Polri yang sudah menjabat sebagai Kapolda Jabar sejak Maret 2023.

    Jabatan jenderal bintang 2 tersebut sebagai Kapolda Jabar tercatat dalam Surat Telegram (ST) Nomor: ST/713/III/KEP./ 2023 tanggal 27 Maret 2023.

    Ia ditunjuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kapolda Jabar.

    Sebelum itu, Irjen Akhmad Wiyagus sempat terlebih dahulu menjabat sebagai Kapolda Lampung.

    Ia tercatat aktif mengemban jabatan sebagai Kapolda Lampung pada Juni 2022 hingga Maret 2023.

    Saat masih menjadi Kapolda Lampung, Akhmad Wiyagus pernah menerima penghargaan polisi teladan Hoegeng Awards 2022 kategori Polisi Berintegritas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

    Dikutip dari situs resmi Polri, Akhmad Wiyagus merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

    Sepanjang kariernya, jenderal kelahiran Tasikmalaya ini pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai Kapolres Sumedang (2008), Kanit II Dit III/Tipidkor Bareskrim Polri (2010), dan Kasubdit II Dittipidkor Bareskrim Polri (2011).

    Tak sampai di situ, Akhmad Wiyagus juga pernah menjabat sebagai Wadirtipidkor Bareskrim Polri (2013), Dirtipidkor Bareskrim Polri (2014), dan Wakapolda Maluku (2018).

    Karier Akhmad Wiyagus makin moncer tatkala ia didapuk menjadi Wakapolda Jawa Barat pada tahun 2019.

    Pada 2020, ia lalu diangkat sebagai Kapolda Gorontalo.

    Dua tahun kemudian, lulusan Akpol 1989 ini dimutasi menjadi Kapolda Lampung.

    Tak bersleang lama, Irjen Akhmad Wiyagus dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kapolda Jabar pada 2023 hingga sekarang.

    Kades Klapanunggal minta maaf

    Terkait kasus minta THR, Kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin menyampaikan permohonan maaf.

    Video permintaan maaf itu disampaikan Ade setelah surat edaran minta THR yang ditandatanginya itu viral di media sosial.

    Dalam video klarifikasinya, Ade meminta maaf atas kegaduhan yang telah diperbuatnya menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H ini.

    “Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang kurang berkenan,” kata Ade, Minggu (30/3/2025).

    Ade menjelaskan surat edaran tersebut tidak bersifat memaksa.

    Untuk langkah selanjutnya, Ade mengaku akan menarik surat edaran minta THR tersebut.

    “Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan, mohon kepada para pengusaha untuk menghiraukan yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik surat himbauan tersebut,” aku Ade.

    Ade Endang Saripudin rupanya juga sempat membuat heboh masyarakat atas tuduhan menyunat bansos pada tahun 2021 silam.

    Kala itu, Kades Klapanunggal tersebut dituding menyunat bantuan sosial tunai (BST) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Dilansir TribunnewsBogor.com, dugaan penyunatan bansos ini diungkap oleh sekelompok ibu-ibu yang mengaku korban.

    Mereka mengaku menjadi korban penyunatan dana bansos sebesar 50 persen.

    Mulanya mereka seharusnya mendapat BST sebesar Rp 600 ribu, tetapi justru hanya mendapat Rp 300 ribu.

    Tati Herawati, salah satu korban, berujar bansos tersebut dibagikan di SMPN 1 Klapanunggal kepada yang berhak mendapatkan bansos ini.

    Di satu ruangan, Tati mengaku menerima BST itu Rp 600 ribu, lalu disuruh ke ruangan lain dan uangnya itu mendadak dipotong jadi Rp300 ribu dengan alasan dialihkan ke warga yang belum dapat.

    “Dia (petugas) bilang, uang ibu katanya dialihkan Rp 300 ribu, katanya udah sepakat. Kita keberatan, karena tidak ada pemberitahuan dari pertamanya,” kata Tati, Senin (19/4/2021).

    Namun, Kades Klapanunggal mengaku tidak mengetahui pemotongan bansos tersebut.

    Ia mengaku dijebak, di mana ada pihak lain yang bermain soal pembagian BST itu tanpa sepengetahuannya.

    Catatan lama kades ini diungkap oleh Politisi PSI, Ronald A Sinaga alias Bro Ron, di media sosial dengan tajuk ‘sejarah kepemimpinan Kades Klapanunggal.’

    “Aku sih yaqueen seyaqueen yaqueennya, staff desa gak mungkin melakukan itu tanpa arahan pimpinan,” tulis Bro Ron.

    Diketahui, Ade Endang Saripudin menjabat sebagai Ketua APDESI Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

    Ade Endang terpilih melalui Pilkades 2020.

    Saat itu Ade Endang berhasil mengalahkan empat saingannya.

    (Tribunnews.com/Rakli/Fersianus Waku) (TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy)

  • 5 Kronologi Anggota Banser Nyaris Dikeroyok Massa Usai Tendang Petasan di Situbondo Surabaya

    5 Kronologi Anggota Banser Nyaris Dikeroyok Massa Usai Tendang Petasan di Situbondo Surabaya

    Kronologi Anggota Banser Nyaris Dikeroyok Massa Usai Tendang Petasan di Situbondo
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Sebuah video yang viral di media sosial Instagram dan Facebook menunjukkan seorang anggota
    Banser
    yang menendang
    petasan
    di Jalan Raya Pantura Banyuputih, Kabupaten
    Situbondo
    , Provinsi Jawa Timur.
    Peristiwa tersebut terjadi setelah
    shalat Idul Fitri
    pada 31 Maret 2025 dan berujung pada upaya pengeroyokan oleh sekelompok pemuda yang menyalakan petasan.
    Ketua Pengurus Anak Cabang Banser Banyuputih Imam Taufiqurahman membenarkan insiden tersebut.
    “Benar itu kejadian kemarin, videonya viral kemana-mana, namun pihak kami (Banser) dan kelompok pemuda itu sudah damai,” ungkap Imam pada Kamis (3/4/2025).
    Imam menjelaskan,
    anggota Banser
    yang terlibat dalam insiden tersebut bernama Slamet (47) warga Desa Sumberojo.
    Awalnya, sekelompok pemuda menyalakan petasan di dekat Masjid Nurul Muttaqin setelah rangkaian acara
    sholat Idul Fitri
    selesai.
    Slamet lantas mengimbau agar petasan tidak dinyalakan di Jalan Raya Nasional karena dapat mengganggu lalu lintas. Bukan seperti narasi dalam media sosial yang menyebutkan bahwa dia melarang petasan dinyalakan.
    “Jadi anggota Banser itu tidak melarang kelompok pemuda itu menyalakan petasan, namun kami sudah mengimbau untuk jangan menyalakan petasan di Jalan Raya Nasional karena banyak motor,” tambahnya.
    Dia juga menyebutkan bahwa anggota Banser tersebut bertindak untuk mengurai kemacetan akibat petasan yang dinyalakan.
    “Menurut saya anggota kami tidak salah karena untuk mengurai kemacetan akibat para pemuda yang menyalakan petasan itu, pemotor yang hendak lewat cukup lama menunggu petasan untuk meledak. Ada dua petasan, namun yang meledak saat ditendang satu dan hampir mengenai pemotor yang lewat,” jelas Imam.
    Imam melanjutkan bahwa pada Rabu (2/4/2025) pukul 19.00 WIB, perwakilan dari kelompok pemuda, Agus Haryanto, warga Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, telah berdamai dengan anggota Banser.
    Dia berharap agar akun media sosial yang memviralkan video tersebut segera dihapus untuk mencegah konflik berkepanjangan. “Kondisi tersebut tidak baik untuk kondusivitas Situbondo dan nasional,” harapnya.
    Kasi Humas Polres Situbondo, AKP Sutrisno, juga mengkonfirmasi peristiwa tersebut.
    “Benar kejadian kemarin setelah sholat Id di dekat Masjid Nurul Muttaqin, namun pihak Banser dan kelompok Pemuda Kampung Curah Temu kemarin sudah damai dan berjanji untuk tidak akan memperpanjang permasalahan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gaspol Hari Ini: Baskara Hindia dan Keresahan Tentang Indonesia

    Gaspol Hari Ini: Baskara Hindia dan Keresahan Tentang Indonesia

    Gaspol Hari Ini: Baskara Hindia dan Keresahan Tentang Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Musisi
    Baskara Putria, yang lebih dikenal dengan nama Hindia, menyampaikan keprihatinannya mengenai kondisi Indonesia saat ini.
    Dalam album terbarunya, Baskara mengangkat kisah para
    aktivis 1998
    yang hilang dan tak kunjung kembali, serta menceritakan pengalaman Maria Sumarsih, seorang ibu yang kehilangan anaknya akibat penembakan saat kerusuhan 1998.
    Ia berharap melalui karya ini, masyarakat dapat lebih memahami sejarah kelam yang pernah dialami bangsa.
    Di sisi lain, Baskara juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para
    musisi
    di Indonesia.
    Menurutnya, kondisi yang dialami para
    pekerja seni
    saat ini jauh dari ideal.
    Banyak fasilitas yang tidak tersedia dan pengaturan hak cipta yang masih belum optimal untuk mensejahterakan para pekerja seni.
    Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, Baskara menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah.
    Ia berkomitmen untuk terus berjuang dan menyuarakan kritik demi mendorong perbaikan dari pemerintah.
    Ia menyayangkan sikap aparat yang melakukan pembungkaman terhadap Band Sukatani.
    Hal ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia dan membatasi ruang gerak musisi dalam memberikan masukan kepada pemerintah.
    Untuk mendengarkan lebih lanjut mengenai pandangan dan proses kreatif Baskara, simak dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com malam ini, Kamis (3/4/2025).

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trump Kenakan Tarif Dagang 32% ke Indonesia, Ini Reaksi Komisi XI DPR

    Trump Kenakan Tarif Dagang 32% ke Indonesia, Ini Reaksi Komisi XI DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara soal pengenaan tarif dagang 32% untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS), sebagaimana disampaikan Presiden AS Donald Trump.

    Ia menilai pemerintah harus berhati-hati dalam merespons kebijakan baru Presiden Trump tersebut. Menurutnya, pembahasan terkait dampak dari kebijakan baru tarif  dagang Trump ini cukup kompleks dan melibatkan perhitungan yang matang.

    Dalam pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025), politisi Partai Golkar itu mengatakan dampak tarif 32% dari Trump sangat signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Menurutnya, perlu dikaji secara mendalam dampak-dampak yang dapat timbul ke depannya dari respon yang mungkin diambil oleh Indonesia.

    “Kebijakan tarif perdagangan baru AS di era Trump 2.0 ini kan sangat signifikan dampak tekanannya pada ekspor Indonesia ke US, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stake holder untuk menghadapi nya karena pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tariff baru US tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025).

    Seperti diketahui, mulanya pemerintah hari ini akan merespons kebijakan baru dari tarif dagang Presiden Trump. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda konferensi pers terkait pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32% tersebut. Pengumuman tersebut ditunda karena banyaknya hal teknis yang perlu dirampungkan dan belum ada kepastian kapan respon ini akan diumumkan.

    “Terkait kebijakan tarif AS sangat teknis dengan beragam komoditas sehingga masih memerlukan pembahasan secara komprehensif,” ujar perwakilan dari Kemenko Perekonomian RI.

    Sementara itu, pihak Trump mengaku bahwa tarif 32% yang diterapkan pada Indonesia dihitung berdasarkan asumsi Gedung Putih bahwa Indonesia telah menerapkan pembatasan perdagangan dan manipulasi mata uang yang mengakibatkan tarif sebesar 64% pada barang AS.

    Selain kepada RI, tarif juga dijatuhkan untuk beberapa negara lain termasuk negara jiran seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Australia, hingga Brunei Darussalam.

    “Negara kita dan pembayar pajak kita telah dirampok selama 50 tahun namun hal ini tidak akan terjadi lagi,” ujar Presiden Trump dalam caption posting Instagram terhadap tarif tersebut.

    (tps/wia)

  • Mega Perintahkan Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat Gelombang Kedua jika Absen pada Gelombang Pertama

    Mega Perintahkan Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat Gelombang Kedua jika Absen pada Gelombang Pertama

    loading…

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah dari partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu untuk mengikuti kegiatan retreat gelombang kedua. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah dari partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu untuk mengikuti kegiatan retreat gelombang kedua. Arahan itu ditujukan bagi kepala daerah dari PDIP yang absen dalam kegiatan retreat gelombang pertama.

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Basarah mengatakan, pihaknya sudah menyepakati bahwa kader yang terpilih sebagai kepala daerah dan tak ikut retreat di gelombang pertama, harus dikut pada gelombang kedua.

    “Ya benar sudah ada kesepakatan kami bahwa kada dari PDIP yang belum ikut retreat angkatan pertama akan ikut pada angkatan ke kedua,” kata Basarah saat dikonfirmasi, Kamis (3/4/2025).

    Mantan Wakil Ketua MPR ini menyampaikan, hal itu merupakan arahan dari Megawati. “Ya benar hal tersebut adalah arahan dari Bu Mega,” pungkas Basarah.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa retreat kepala daerah gelombang kedua akan dilaksanakan setelah Lebaran. “Oh ya ini segera. Begitu masuk ini harus secepatnya karena memang setelah lebaran,” kata Bima usai menghadiri open house Lebaran di rumah dinas Ketua MPR Ahmad Muzani, Rabu (2/4/2025).

    Bima Arya mengungkapkan, pelaksanaan retreat itu bisa digelar di Magelang seperti yang pertama. Akan tetapi, kata dia, tempat lain bisa juga digunakan. “Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain, tapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama,” ujar dia.

    Terkait konsep pelaksanaan, Bima menegaskan akan disesuaikan dengan jumlah kepala daerah yang mengikuti. Intinya, ia menginginkan agar pembekalan dilaksanakan segera.

    “Karena perlu, teman-teman yang belum dapat pembekalan ini juga menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah,” pungkasnya.

    (rca)

  • 4 Rumah Warga di Jambi Amblas Sedalam 3 Meter, Kulkas dan Mesin Cuci Masuk Lubang Regional

    4 Rumah Warga di Jambi Amblas Sedalam 3 Meter, Kulkas dan Mesin Cuci Masuk Lubang Regional

    Rumah Warga di Jambi Amblas Sedalam 3 Meter, Kulkas dan Mesin Cuci Masuk Lubang
    Tim Redaksi
    KOTA JAMBI, KOMPAS.com
    – Dapur rumah warga di Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi amblas akibat abrasi sungai yang dipicu hujan deras beberapa hari lalu.
    Kejadian ini mengakibatkan kerusakan parah pada beberapa rumah yang terletak di dekat aliran sungai.
    Ibnu (42), pemilik salah satu rumah yang terdampak, menceritakan pengalaman mengerikan saat amblas terjadi.
    “Lagi baring-baring, terdengar suara seperti gempa, barang-barang yang masuk ke dalam (lubang) itu kulkas, dan mesin cuci rusak parah. Kurang lebih 3 meter lubangnya,” ujarnya saat ditemui di kediamannya pada Kamis (3/4/2025).
    Beruntung, saat kejadian, Ibnu dan keluarganya tidak berada di dapur.
    Akibat peristiwa tersebut, Ibnu terpaksa melakukan aktivitas memasak dan mencuci piring di luar rumah karena khawatir jika menggunakan dapur akan terjadi amblas yang lebih dalam lagi.
    Ia pun berharap Pemerintah Kota Jambi dapat memberikan bantuan untuk mengatasi masalah ini.
    Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, meninjau lokasi kejadian. Ia mengungkapkan bahwa banyak rumah warga yang mengalami amblas karena letaknya yang terlalu dekat dengan aliran sungai.
    Ia memberikan peringatan kepada pihak pengembang perumahan untuk mematuhi peraturan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) jika ingin membangun di sekitar aliran sungai.
    “Beberapa ruas rumah yang terletak di antara sungai jadi korban. Bagi pelaku usaha yang menjadi penyebab banjir untuk segera mematuhi apa yang dituangkan dalam izin amdal. Kami akan keras,” ungkapnya.
    Kemas menegaskan bahwa jika masih ada pengembang yang melanggar izin amdal, pihaknya bersama pemerintah akan mencabut izin usaha tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ART Lagi Mudik, Menteri Raja Juli Antoni Bantu Istri Beres-Beres Rumah

    ART Lagi Mudik, Menteri Raja Juli Antoni Bantu Istri Beres-Beres Rumah

    loading…

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengunggah video aktivitasnya ketika libur Lebaran 2025 di akun media sosial Instagramnya. Foto/Tangkapan layar Instagram Raja Juli Antoni

    JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengunggah video aktivitasnya ketika libur Lebaran 2025 di akun media sosial Instagramnya. Dia membersihkan rumah karena asisten rumah tangganya sedang mudik Lebaran ke kampung halaman.

    Dia tampak membersihkan ruang makan dan dapur dengan sapu dan pengki. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu tidak lupa untuk mengepel.

    “Salam hormat untuk para mbak dan teteh ART,” tulis Raja Juli Antoni dalam akun Instagramnya dikutip Kamis (3/4/2025).

    Banyak netizen mengomentarinya. Mereka mengapresiasi Raja Juli Antoni. Dia dianggap tidak sungkan untuk membantu istrinya membersihkan rumah walaupun tak ada ART.

    “Semangat mas Men, makin menghormati peran ART @rajaantoni kan, belum lagi nyuci nyetrika,” kata akun Instagram boedyantoe.

    “Paket lengkap banget pak menteri! Jadi ayah baik bisa, jadi suami yang baik juga bisa,” kata akun nikisopiyanti.

    “Ini baru keren, suami yang enggak kaku urusin pekerjaan rumah,” tulis akun erwindarius0.

    “Jadi mbak ART itu enggak mudah ya,” tulis akun abdul_rifky_aditya.

    Diketahui, menjelang Hari Raya Lebaran, fenomena mudik ART menjadi hal yang rutin terjadi di banyak rumah tangga di Indonesia. Para ART yang mayoritas berasal dari luar kota memanfaatkan momen Lebaran untuk pulang ke kampung halaman, berkumpul bersama keluarga, dan merayakan hari kemenangan setelah sebulan berpuasa.

    Mudik ART ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Banyak keluarga yang mengandalkan ART untuk mengurus rumah, menjaga anak, dan menyiapkan makanan sehari-hari.

    Ketika para ART mudik, para majikan harus mencari solusi, mulai dari mengandalkan jasa asisten harian hingga terpaksa mengurus rumah sendiri.

    (rca)

  • DPRK minta PT HAL pulangkan 65 karyawan dari Jakarta ke Mimika

    DPRK minta PT HAL pulangkan 65 karyawan dari Jakarta ke Mimika

    Pemerintah daerah dan DPRK setempat juga tidak diberi informasi terkait dengan proyek pengelolaan tailing.

    Timika (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah, meminta PT Honay Ajkwa Lorenz (PT HAL) segera memulangkan 65 karyawan asli Papua yang direkrut dan telah mengikuti pelatihan soft skill oleh Pusat Bantuan Mediasi Gereja Kristen Injili (PBM GKI) di Surabaya, Jawa Timur.

    “Saat ini 65 karyawan tersebut masih berada di Jakarta dan Surabaya. Kami belum mengetahui kapan mereka pulang dan hak-hak mereka dari perusahaan juga tidak jelas,” kata anggota DPRK Mimika Anton Niwilingame di Timika, Kamis.

    Menurut Anton, sebelumnya PT HAL telah meluncurkan proyek pengelolaan tailing (limbah tambang) menjadi semen, paving block, dan keramik.

    “Perusahaan ini telah merekrut sebanyak 6.000 karyawan dan kebanyakan karyawan mendapatkan rekomendasi dari gereja. Namun, perekrutan ini tidak transparan,” ujarnya.

    Anton menjelaskan bahwa PT Freeport Indonesia sebagai pemilik tailing tidak mengetahui perekrutan karyawan. Begitu pula dengan lembaga adat seperti Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) tidak dilibatkan.

    “Selain itu, pemerintah daerah dan DPRK setempat juga tidak diberi informasi terkait dengan proyek pengelolaan tailing,” katanya lagi.

    Wakil rakyat ini menambahkan bahwa pihaknya akan memanggil manajemen PT HAL untuk segera meluangkan 65 karyawan dan pengawasan proyek pengelolaan tailing dengan ketat karena lokasi pabrik dari perusahaan tersebut beras di antara permukiman warga.

    “Ini berbahaya terhadap lingkungan sehingga harus dikaji kembali karena bahan kimia tailing bisa mencemari ribuan hektare tanah ulayat. Jadi, kami minta proyek ini dihentikan sementara hingga ada kajian yang jelas,” ujarnya.

    Pewarta: Ardiles Leloltery
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen pada Barang Impor dari Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    Donald Trump Kenakan Tarif 32 Persen pada Barang Impor dari Indonesia, Apa Dampaknya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif impor barang dari luar negeri.

    Kebijakan tarif timbal balik atau reciprocal tariff itu diberlakukan lewat perintah eksekutif yang dikeluarkan pada hari Rabu (3/4/2025).

    Trump meyakini kebijakan tarif ini diperlukan guna menangani kesetidakimbangan perdagangan dan melindungi industri AS. Namun, kebijakan Trump itu disebut mengguncang dunia.

    BBC melaporkan sejumlah negara hanya dikenai tarif dasar 10 persen yang berlaku mulai 5 April. Negara-negara ini misalnya Inggris, Singapura, Brasil, Australia, Selandia Baru, Turki, Kolombia, Argentina, El Salvador, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

    Negara lainnya dikenai tarif jauh besar, misalnya Vietnam (46 persen), Thailand (36 persen), Jepang (24 persen), Kamboja (49 persen), Afrika Selatan (30 persen), Tiongkok (54 persen), dan Taiwan (32 persen).

    Indonesia dikenai 32 persen

    Indonesia turut terdampak oleh kebijakan tarif yang dikeluarkan Trump. Barang impor dari Indonesia akan dikenai tarif 32 persen.

    Lalu, dampaknya bagi Indonesia?

    Menurut Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap perekonomian, terutama bagi eksportir.

    “Kebijakan ini secara khusus memukul produk-produk yang selama ini bersaing ketat dengan barang produksi lokal AS, seperti barang elektronik, mesin, bahan kimia, kosmetik, obat-obatan, besi, baja, serta sejumlah besar produk pertanian,” ujar Josua,  Kamis (3/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Josua menyebut tarif impor tinggi ini bakal menambah biaya ekspor bagi produsen dan eksportir Indonesia. Oleh karena itu, tarif tersebut akanmengurangi daya saing produk Indonesia di pasar AS.

    Lalu, Josua mengatakan sektor manufaktur berbasis teknologi, misalnya elektronik, otomotif, besi, dan baja diperkirakan bakal menghadapi tekanan besar. Itu karena produk-produk tersebut sangat sensitif terhadap kenaikan harga jual akibat tarif impor yang tinggi. 

    Menurut Josua, dampaknya bagi eksportir Indonesia diperkirakan cukup besar lantaran AS adalah salah satu pasar ekspor utama.

    INDEF: Pemerintah perlu bernegosiasi

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, mengatakan pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS setelah kebijakan tarif timbal balik.

    “Pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan atau mengurangi dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS,” kata Eisha kepada wartawan, Kamis.

    Menurutnya, kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS.

    Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta inisiasi perjanjian kerja sama dengan negara nontradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak.

    “Misalnya, produk tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor,” kata dia.

    Menurut Eisha, pemerintah perlu memberikan kebijakan Insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak yang dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.

    “Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja  juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang.”

    Pemerintah batal menggelar konpers

    Sementara itu, pemerintah Indonesia batal menggelar konferensi pers (konpers) untuk menanggapi kebijakan Trump mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia.

    Konpers yang awalnya akan digelar secara daring itu seharusnya diadakan pada Kamis pukul 10.45 WIB.

    Dari undangan yang tersebar di antara awak media, konpers ini akan dihadiri oleh lima narasumber dari Kabinet Merah Putih.

    Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Perdagangan, Budi Santoso; Menteri Luar Negeri, Sugiono; dan Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza.

    Ketika waktu menunjukkan pukul 11.00 WIB, konpers tak kunjung dimulai. Sekitar 17 menit setelah itu, muncul pengumuman di kolom chat, konpers telah dibatalkan.

    (Tribunnews/Febri/Dennis Destryawan/Endrapta/Kompas.com/Agustinus Rangga)