Blog

  • Emen Ngaku Salah Sebut, Bukan Dadang Kosasih yang Minta Jatah tapi Nandar Otak Pemotongan Kompensasi

    Emen Ngaku Salah Sebut, Bukan Dadang Kosasih yang Minta Jatah tapi Nandar Otak Pemotongan Kompensasi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sopir angkutan umum, Emen, meralat pelaku di balik kasus pemotongan uang kompensasi untuk lebaran 2025 bagi para sopir angkutan umum. 

    Sebelumnya, Emen menyebut bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor turut terlibat dalam kasus tersebut sehingga membuat pejabat dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, dihujat publik. 

    Namun, belakangan, ia meralatnya. 

    Emen mengatakan bahwa otak di balik kasus pemotongan itu ialah Ketua Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU), Nandar. 

    Hal itu diungkapkannya kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, lewat sambungan telepon. 

    “Emen kemarin salah nyebut pak. Yang motong (uang kompensasi) itu KKSU. Cuma waktu itu Emen melihat Dishub sama Organda ada di lokasi pemberian uang kompensasi,” ujar Emen kepada Dedi dikutip dari Youtube Channel Dedi Mulyadi yang tayang pada Senin (7/4/2025). 

    Saat penerimaan bantuan uang kompensasi senilai Rp 1 juta dan sembako senilai Rp 500 ribu itu, Emen melihat anggota Dishub Provinsi Jawa Barat dan Organda turut hadir di lokasi. 

    Ia berasumsi uang kompensasi yang dipotong senilai Rp 200 ribu masuk ke kantong anggota KKSU, Dishub dan Organda yang hadir saat penyerahan. 

    Padahal, uang itu hanya masuk ke kantong KKSU. 

    “Pak Nandar Ketua KKSU (yang minta), bukan Dishub. Dishub enggak ada yang minta. Cuma Emen melihat saat penyerahan (uang) saat itu ada Dishub dan Organda sehingga mengira mereka juga dapat,” lanjutnya. 

    Permintaan uang senilai Rp 200 ribu itu bermula ketika Emen didatangi oleh Nandar setelah menerima bantuan pada hari Jumat.

    Nandar meminta kepada Emen untuk mengumpulkan uang senilai Rp 200 ribu dari teman-temannya sesama sopir angkutan umum. 

    Pada hari yang sama, Emen pun akhirnya mengumpulkan sebanyak Rp 4 juta rupiah dari para anggotanya dan menyerahkan kepada Nandar.

    “Dikumpulkan uang senilai Rp 200 ribu per sopir. Jadi saya mengumpulkan Rp 4 juta ke KKSU,” katanya. 

    Setelah kasus ini diketahui publik dan viral, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Umum Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, lalu meminta agar KKSU mengembalikan lagi uang tersebut. 

    Dadang juga sempat menjadi sasaran hujatan netizen gara-gara Emen yang menyebut anggota dishub terlibat.

    Emen memastikan bahwa dishub dan organda tidak terlibat dalam kasus pemotongan itu. 

    Dadang sempat meradang

    Dadang Kosasih sempat meradang begitu mengetahui instansinya disebut-sebut di dalam kasus pemotongan uang kompensasi Lebaran 2025 untuk sopir angkutan umum di Kabupaten Bogor. 

    Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor langsung mencari batang hidung Emen, sopir angkot yang menyebut nama instansi itu. 

    Hal itu diceritakan oleh Dadang kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menanyakan terkait dugaan keterlibatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dalam pemotongan uang kompensasi. 

    “Saya sebagai penindak (di lapangan) agak sedikit emosional. Udah bekerja sesuai arahan Pak Gubernur, tahunya waktu itu Pak Gubernur diskusi dengan Pak Emen, tertuanglah (nama) Dinas Perhubungan, Kabupaten lagi,” ujar Dadang seperti dikutip dari Youtube Dedi Mulyadi yang tayang pada Minggu (6/4/2025). 

    Saat nama instansinya disebut-sebut, Dadang yang emosi langsung mencari Emen. 

    “Dari situ agak sedikit ini (emosi), mana namanya Emen?! Waktu itu. Tapi (Emen) kooperatif, saya kejar ini (bisa) bahaya. Saya jujur Pak Gubernur namanya pemotongan (uang) itu menghinakan diri Pak Gubernur, saya tidak akan melakukan hal yang tercela,” jelas Dadang. 

    “Saya sangat tidak merasa, makanya saya berontak di situ langsung. Tapi dia kooperatif, sangat kooperatif. Diajak ketemu sama saya,” tambahnya. 

    Sebut KKSU yang minta jatah

    Dadang Kosasih, menjelaskan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait dugaan pemotongan uang kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor. 

    Sebelumnya, sejumlah sopir angkot mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jabar, dipotong oleh oknum Dishub Bogor sebesar Rp 200.000.

    Lewat video yang diunggah di akun Youtube Dedi Mulyadi, Dadang membantah anggota Dishub Bogor memotong uang kompensasi seperti isu yang beredar.

    Dadang menjelaskan, awalnya dia melakukan penindakan ke sejumlah sopir angkot yang masih beroperasi.  

    Salah satu sopir angkot kemudian mengatakan bahwa ada pemotongan uang kompensasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

    “Saya tanya ke sopir, kenapa kamu beroperasi. (Dia jawab) ‘kan saya dipungut Rp 200.000. Untuk gantikan Rp 200.000 itu, saya makanya beroperasi’. Baru di situ saya baru punya data siapa yang mungut, ternyata KKSU,” ujar Dadang kepada Dedi Mulyadi.

    “Jadi KKSU (yang pungut)? tanya Dedi.

    “KKSU,” jawab Dadang.

    Dadang kemudian meminta bantuan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Dishub Provinsi Jabar untuk memediasi KKSU dan sopir angkot.

    Pada malam hari, KKSU mendatangi Dadang dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut.

    Namun, keesokan harinya, Dedi Mulyadi ternyata mengunggah video obrolannya dengan seorang sopir angkot bernama Emen yang mengaku uang kompensasinya dipotong oleh Dishub Bogor.

    “KKSU sudah oke malam datang ke saya, sopir belum ketemu. Waktu itu keduluan dengan Pak Gubernur. Saya kaget percakapan luar biasa (di video) dan ternyata membuahkan hasil data akurat karena Pak Emen (sampaikan) ada pemotongan,” ujar Dadang.

    Dedi kemudian menanyakan kenapa Emen si sopir angkot bisa menuding bahwa Dishub Bogor melakukan pemotongan.

    Dadang kemudian menjawab Emen diduga tidak mengetahui mana petugas Dishub Bogor dan mana Dishub Jabar yang memang bertugas membagikan kompensasi ke sopir angkot.

    “Karena pembagian itu, dia enggak tahu dishub provinsi dan kabupaten, kan pembagiannya provinsi,” ujar Dadang.

    Dedi lalu memastikan lagi apakah ada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang melakukan pemotongan ke Dadang.

    “Ada oknum dishub kabupaten motong?” tanya Dedi.

    “Saya pastikan tidak ada, clear and clean karena kalau misalnya pas mediasi, pasti menyebutkan, ini tidak ada. Tapi saya nitip ke KKSU, tolong balikkan (uang) ke sopir,” ujar Dadang.

    Hanya keikhlasan sopir

    Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri.

    Dadang menyebut bahwa tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut. Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.

    “Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000,” kata Dadang saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

    “Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi,” ujarnya.

    Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong.

    Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. (TribunJakarta.com/Kompas.com).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Akses Jalan Menuju Kantor Kelurahan Jatihandap Bandung Longsor, Tak Ada Korban Jiwa

    Akses Jalan Menuju Kantor Kelurahan Jatihandap Bandung Longsor, Tak Ada Korban Jiwa

    Liputan6.com, Bandung – Akses jalan menuju Kantor Kelurahan Jatihandap, Kota Bandung, Jawa Barat longsor akibat hujan lebat pada Senin, 7 April 2025 lalu.

    Terkait itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Meski demikian, terdapat dua aliran air menuju sungai yang perlu diperbaiki. Pasalnya, aliran tersebut menuju akses jalan ke Kantor Kelurahan Jatihandap.

    “Ini adalah akses jalan ke kantor kelurahan, saya pastikan peruntukan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Erwin dalam keterangannya pada Selasa, 8 April 2025.

    Menurut Erwin, gedung pelayanan publik harus berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perbaikan jalan hingga gorong-gorong yang mempengaruhi akses masyarakat harus dilakukan secepatnya.

    “Secepatnya pak lurah dengan dinas terkait untuk diperbaiki. Buatkan gorong-gorong dan jalan yang baik untuk dilalui masyarakat,” imbuh Erwin.

    Adapun terkait dana, Erwin mengaku akan berkoordinasi dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan untuk mempercepat penanganan tersebut.

    Dia menjelaskan, dana yang digunakan dapat berasal dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) maupun pergeseran anggaran. Dia menilai, BTT memiliki sifat tidak biasa dan atau tidak diharapkan berulang, seperti halnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tak diperkirakan sebelumnya.

    “Kita upayakan anggaran yang tersedia, harus cari solusi. Bisa memanfaatkan BTT atau pergeseran (anggaran) saya akan koordinasikan dengan PakWali,” dia menandaskan.

  • Oditur Militer Jakarta Tak Ajukan Banding Kasus Penembakan Bos Rental
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 April 2025

    Oditur Militer Jakarta Tak Ajukan Banding Kasus Penembakan Bos Rental Megapolitan 8 April 2025

    Oditur Militer Jakarta Tak Ajukan Banding Kasus Penembakan Bos Rental
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Oditur Militer Jakarta II-07 tidak mengajukan banding atas vonis Pengadilan Militer terhadap tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) terdakwa penembakan
    bos rental mobil
    di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak.
    “Oditur tidak ajukan banding, namun akan membuat kontra memori banding para terdakwa dengan permohonan untuk tetap menguatkan putusan Dilmil II-08 Jakarta,” kata Kepala Oditurat Militer II-07 Kolonel Kum Riswandono saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (8/4/2025).
    Sementara, kata Riswandono, ketiga terdakwa mengajukan banding atas putusan kasus ini. 
    “Pada hari Jumat tgl 28 Maret 2025 para terdakwa melalui penasihat hukum (PH) sudah ajukan bandingnya,” ujarnya. 
    Riswandono menjelaskan, hingga kini pihaknya masih menunggu jadwal sidang banding yang akan diselenggarakan Pengadilan Militer Tinggi Jakarta.
    “Kalau sidang banding tergantung Majelis Hakim, kami hanya menunggu saja, itu di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta,” tutur Riswandono.
    Sebelumnya, dua anggota TNI AL, Kepala Kelasi Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli, divonis penjara seumur hidup atas kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman (48) di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak.
    Selain itu, keduanya juga dipecat dari keanggotaan TNI.
    Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan penadahan mobil.
    Vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Letnan Kolonel (Chk) Arif Rachman di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (25/3/2025).
    “Terdakwa satu dan terdakwa dua (Bambang Apri dan Akbar Adli) pidana pokok penjara seumur hidup serta diberhentikan dari dinas militer,” ucap Ketua Majelis Hakim ketika membacakan vonis.
    Sementara, satu terdakwa lainnya yang juga anggota TNI AL, Sersan Satu Rafsin Hermawan, divonis 4 tahun penjara.
    Menurut Hakim, Rafsin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penadahan mobil.
    Sama seperti Bambang Apri dan Akbar Adli, Rafsin juga dipecat dari prajurit TNI.
    “Terdakwa 3 (Rafsin Hermawan) pidana pokok empat tahun penjara dan diberhentikan dari militer,” ungkap Arif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur DKI Pramono Bakal Fasilitasi Pendatang Baru Terima Pelatihan Kerja tapi dengan Syarat

    Gubernur DKI Pramono Bakal Fasilitasi Pendatang Baru Terima Pelatihan Kerja tapi dengan Syarat

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Jakarta kedatangan penduduk baru usai lebaran idul fitri 2025. Hal itu didapatkannya berdasarkan laporan dari Dinas Dukcapil DKI.

    Meski begitu pihaknya hanya melakukan pendataan terhadap para pendatang tersebut dan menegaskan tidak menyelenggarakan operasi yustisi.

    Akan tetapi, Pemprov DKI Jakarta berharap agar pendatang tersebut memang sudah dibekali kemampuan tertentu untuk dapat bersaing dan mempersilakan mencari pekerjaan di Jakarta.

    “Yang kami lakukan adalah kemudian mendata yang datang, kemudian meminta mereka kalau sudah mempunyai keahlian tertentu, keterampilan tertentu, maka apakah ikut pelatihan, atau mendaftar, mencari pekerjaan dipersilakan,” kata Pramono usai acara halal bihalal di Balaikota DKI dihadiri Wakil Gubernur DKI Rano Karno, Selasa, 8 April 2025.

    Meski demikian, Pramono menyebut bahwa pihaknya tetap menyediakan semacam pelatihan keterampilan untuk warga agar memiliki kemampuan guna bersaing pekerjaan. Dia mengatakan latihan keterampilan yang nanti akan diadakan bisa diadakan di tingkat wilayah kecamatan, kelurahan.

    Kendati Pramono memberikan syarat yaitu warga yang pindah sudah terdata identitasnya di Jakarta.

    “Intinya adalah Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi kami mengharapkan siapapun yang datang tentunya tetap membawa suasana kedamaian, kerukunan dan juga hal-hal yang sudah baik yang ada di DKI Jakarta,” ujarnya.

    Di sisi lain, Pramono tidak menepis bahwa terjadi tren penurunan angka pendatang baru di Jakarta selama tiga tahun terakhir. Meski apakah tahun ini juga angkanya turun atau naik, Pramono masih menunggu data terbaru.

    “Salah satu faktor penyebabnya adalah mungkin ketika itu orang beranggapan bahwa Jakarta, ibu kota, segera pindah. Dan juga memang sekarang ini pemberhataan pembangunan kan tidak hanya terpusat di Jakarta, juga terjadi di mana-mana,” kata Pramono.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ulama Dunia Wajibkan Jihad Melawan Israel, Ijtima’ MUI Rekomendasikan Pengiriman Pasukan

    Ulama Dunia Wajibkan Jihad Melawan Israel, Ijtima’ MUI Rekomendasikan Pengiriman Pasukan

    PIKIRAN RAKYAT – Genosida yang dilakukan Israel di Gaza terus menyebabkan kerusakan parah di salah satu wilayah Palestina tersebut. Sejak serangan Oktober 2023 lalu, lebih dari 50.600 warga Palestina.

    Kementerian Kesehatan setempat juga melaporkan lebih dari 115.000 warga Palestina terluka. Selain itu, tak terhitung berapa banyak korban yang masih belum ditemukan terutama di bawah reruntuhan imbas tidak memadainya alat untuk evakuasi.

    Melihat betapa tersiksanya warga Palestina di Gaza, Persatuan Ulama Dunia atau International Union Of Muslim Scholars (IUMS) mengeluarkan fatwa tentang jihad melawan Israel.

    Hal ini didukung penuh oleh masyarakat muslim dunia, salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa ulama dunia ini dilai sejalan dengan Keputusan Ijtima’ Ulama Fatwa MUI yang mewajibkan umat Islam untuk membela Palestina.

    “Bahkan dalam Ijtima’ MUI ini juga direkomendasikan pengiriman pasukan untuk melindungi warga Gaza dan Palestina secara umum dari genosida dan penghancuran yang dilakukan oleh Israel,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, Selasa, 8 April 2025. 

    MUI juga kerap menyerukan agar negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk melakukan konsolidasi internal. Hal ini dirasa perlu untuk bisa menentukan langkah terukur dalam menghentikan kekejaman yang dilakukan zionis.

    Fatwa jihad melawan Israel harus didukung secara meluas ke seluruh dunia. Poin-poin dalam fatwa jihad ini memuat seruan agar konsolidasi internasional segera dilakukan.

    “Khususnya oleh dunia Islam dalam melawan sekaligus menundukkan Israel, sekaligus mewujudkan kemerdekaan Palestina. Kita tidak boleh membiarkan pembunuhan dan penghancuran besar-besaran yang dilakukan oleh teroris terbesar abad ini yaitu Israel dan didukung oleh Amerika terus menerus dilakukan,” tuturnya seperti dilaporkan laman resmi MUI.

    Dia menilai kekuatan internasional yang bersatu sangat diperlukan agar jihad melawan Israel ini efektif. Hal ini agar tidak terjadi pembiaran terhadap kejahatan besar yang dilakukan Israel dan sekutunya.

    Lebih lanjut, Sudarnoto menilai Israel yang didukung Amerika Serikat saat ini tengah melakukan kemungkaran yang sistematik. Pasalnya, begitu banyak warga Palestina di Gaza yang menjadi korban. Tak hanya itu, kerusakan massif di Gaza juga menjadi gambaran jelas soal kekejaman sang penjajah.

    Dia mengajak seluruh umat Islam di dunia untuk segera berkonsolidasi dalam melawan Israel dan sekutunya. Jika tidak segera dilakukan, kehancuran bisa semakin meluas.

    “Menyaksikan dukungan kuat Amerika terhadap kejahatan Israel ini, diserukan terutama kepada negara-negara Muslim untuk mempertimbangkan ulang kehadiran/keberadaan kedutaan besar Amerika di negara-negara Muslim,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apa Itu Trading Halt? Kronologi IHSG Dibuka Langsung Anjlok 9,19%, Bisa Kena Suspend!

    Apa Itu Trading Halt? Kronologi IHSG Dibuka Langsung Anjlok 9,19%, Bisa Kena Suspend!

    PIKIRAN RAKYAT – Trading Halt adalah penghentian sementara perdagangan suatu saham atau sekuritas di satu atau sejumlah bursa secara bersamaan.

    Tujuan utamanya memberi waktu bagi investor mencerna berita penting yang bisa mempengaruhi harga saham. Bursa bisa menghentikan perdagangan sementara agar mereka memiliki kesempatan yang sama guna memahami dan bereaksi pada informasi tersebut.

    Selain itu untuk mencegah kepanikan dan aksi jual massal. Kondisi pasar yang sangat fluktuatif atau terjadi penurunan tajam pada indeks, trading halt bisa diterapkan guna menenangkan pasar dan mencegah investor melakukan penjualan panik yang berlebihan.

    Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki aturan soal trading halt yang bisa diberlakukan jika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan persentase tertentu dalam satu sesi perdagangan.

    Aturan

    – Trading Halt 30 menit: Jika IHSG turun lebih dari 5%.
    – Trading Halt tambahan 30 menit: Jika setelah dibuka kembali, IHSG kembali turun hingga lebih dari 10%.
    – Trading Suspend (penghentian sementara perdagangan)

    Jika IHSG terus melemah hingga lebih dari 15%, BEI bisa menghentikan perdagangan hingga akhir sesi atau lebih lama dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Perbedaan Trading Halt dan Trading Suspend

    Trading Halt: Penghentian sementara perdagangan di mana order yang belum terlaksana (open order) tetap berada dalam sistem dan bisa ditarik atau dimodifikasi anggota bursa. Biasanya bersifat sementara (misalnya 30 menit).

    Trading Suspend: Penghentian sementara perdagangan yang lebih lama, bisa sampai beberapa sesi perdagangan. Biasanya diberlakukan sebagai sanksi atas pelanggaran emiten atau kondisi pasar yang sangat ekstrem.

    Ketika suspend, seluruh order yang belum terlaksana biasanya ditarik secara otomatis oleh sistem dan anggota bursa tak bisa menarik atau memodifikasinya.

    Trading Halt IHSG

    IHSG baru saja dibuka usai libur panjang Lebaran, langsung anjlok 9,19% ke level 5.912,06 hari ini Selasa, 8 April 2025 pukul 09:00 WIB.

    BEI langsung memberlakukan trading halt selama 30 menit karena penurunan melebihi ambang batas 8%. Sebanyak 552 saham mengalami penurunan, hanya 9 saham yang naik, dan 65 saham tak mengalami perubahan harga.

    Nilai transaksi tercatat Rp1,93 triliun dengan volume perdagangan 1,59 miliar saham dalam 64.620 kali transaksi. Penurunan IHSG pagi ini menyebabkan kapitalisasi pasar BEI merosot jadi Rp 10.218 triliun.

    Penurunan tajam ini diprediksi para analis sebagai respons sentimen negatif dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang memicu kekhawatiran akan ketidakpastian ekonomi global, berpotensi menimbulkan balasan dari negara lain.

    Perdagangan IHSG dibuka kembali pukul 09:30 WIB, masih melanjutkan pelemahannya dan berada di level 5.936,26, penurunan tercatat sebesar 8,82% atau 574,3 poin.

    Meskipun perdagangan sempat dihentikan sementara, tekanan jual di pasar masih berlanjut usai dibuka kembali. Hampir seluruh sektor saham masih berada di zona merah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Politik Disinformasi dan Gangguan Perhatian Kolektif

    Politik Disinformasi dan Gangguan Perhatian Kolektif

    loading…

    Taufiq Fredrik Pasiak, Ilmuwan Otak dan Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Foto/Dok.Pribadi

    Taufiq Fredrik Pasiak
    Ilmuwan Otak dan Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta

    KITA hidup di zaman yang aneh. Informasi datang seperti hujan badai, tapi kesadaran publik justru makin keruh. Bukan karena kurang data, tapi terlalu banyak, terlalu cepat, dan terlalu kacau. Distraksi (mudah teralih perhatian) menjadi tanda kekacauan.

    Inilah era kelelahan informasi. Dalam situasi seperti ini, perhatian publik adalah komoditas paling berharga. Dan ketika perhatian jadi rebutan, maka pengalihan isu dan disinformasi menjadi alat paling efektif untuk mempertahankan kekuasaan.

    Disinformasi hari ini bukan sekadar berita palsu. Ia adalah strategi. Dirancang dengan presisi, dibungkus dalam lelucon, diunggah lewat akun anonim, disebar oleh algoritma, dan diterima oleh jutaan orang dalam hitungan detik.

    Isinya bisa ringan, bisa lucu, bisa bikin marah, tapi tujuannya sama: mengalihkan, membelokkan, menenggelamkan yang penting. Ketika masyarakat seharusnya membahas ketimpangan, harga pangan, atau korupsi, yang muncul di linimasa justru selebritas, prank politik, dan drama yang tak penting tapi memancing emosi.

    Dalam politik Indonesia, pola ini sangat nyata. Setiap kali menjelang pemilu, krisis nasional, atau isu kebijakan besar, ruang digital dipenuhi kabut. Bukan kabut udara, tapi kabut perhatian.

    Berdasarkan laporan Yusof Ishak Institute (Issue 7, 2022) berjudul “Cybertroops, Online Manipulation of Public Opinion and Co-optation of Indonesia’s cybersphere” (Yatun Sastramidjaja & Wijayant), pola penyebaran disinformasi di Indonesia meningkat tajam menjelang pemilu, saat terjadi krisis nasional, atau ketika pemerintah menghadapi tekanan politik.

    Studi ini mengungkap bahwa tim siber yang terorganisir -sering disebut cybertroops- secara aktif menyebarkan konten yang memanipulasi opini publik melalui media sosial.

    Taktik yang digunakan mencakup menyebarkan informasi menyesatkan, memperkuat narasi yang menguntungkan kelompok tertentu, serta menciptakan kebisingan digital agar isu-isu penting tenggelam.

    Praktik ini bukan hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga mengikis kemampuan publik untuk berpikir kritis, memperlemah partisipasi bermakna, dan pada akhirnya menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Hoaks bukan cuma muncul dari kubu politik, tapi juga dari konten viral yang tampaknya apolitis.

  • BPBD Keluarkan 5 Panduan Warga Kota Bogor terkait Meningkatnya Aktivitas Gunung Salak & Gunung Gede – Halaman all

    BPBD Keluarkan 5 Panduan Warga Kota Bogor terkait Meningkatnya Aktivitas Gunung Salak & Gunung Gede – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Warga Kota Bogor diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan menyusul adanya peningkatan aktivitas Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. 

    Diketahui, Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango meski sudah lama tenang, namun merupakan gunung api aktif yang secara alami bisa mengalami reaktivasi.

    Terkait meningkatnya aktivitas kedua gunung api tersebut, Pemkot Bogor memberikan panduan untuk masyarakat.

    Apa saja yang perlu kita lakukan? 

    Berikut panduannya: 

    Tetap tenang dan ikuti info resmi dari PVMBG & BPBD.  
    Aktifkan kembali Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) di wilayah masing-masing.  
    Siapkan Tas Siaga di rumah berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air, senter, dan kebutuhan darurat lainnya.  
    Hindari menyebarkan hoaks dan pastikan informasi berasal dari sumber tepercaya.
    Diimbau untuk mengunduh aplikasi Inarisk Personal.

    BPBD Kota Bogor dalam keterangannya menyebut bahwa kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa siap menghadapinya bersama. 

    “Kesiapsiagaan adalah bentuk cinta pada keluarga dan kota kita tercinta. Siap untuk selamat,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatullah dalam keterangannya.

    Sebelumnya, pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) ditutup sementara lantaran terjadi peningkatan aktivitas gempa vulkanik yang berpotensi bahaya berupa letusan freatik maupun gas gunung api di sekitar kawah.

    Gunung yang secara geografis berada di wilayah Kabupaten Cianjur, Sukabumi, dan Bogor ini seharusnya buka pada 3 April 2025 setelah dilakukan penutupan sementara sejak 25 Desember 2024.

    Penutupan dilakukan hingga 7 April 2025 dan atau sampai informasi lebih lanjut hasil pemantauan dari Badan Geologi.

    Berdasarkan siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), peningkatan gempa vulkanik dalam terjadi pada 1 April 2025 mencapai 21 kali.

    Sementara pada periode 1 sampai 31 Maret 2025, gempa vulkanik dalam Gunung Gede hanya 0 hingga 1 kali per hari.

    Kepala Badan Geologi pada Kementerian ESDM, Muhammad Wafid mengatakan erupsi terakhir Gunung Gede terjadi pada tahun 1957 dari Kawah Ratu dengan kolom letusan mencapai 3000 meter di atas puncak.

    “Saat ini aktivitas hembusan Gunung Gede berasal dari Kawah Wadon dengan ketinggian asap kawah pada periode 1-31 Maret 2024 umumnya berkisar antara 50-100 di atas puncak,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/5/2025).

    Kendati demikian, berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental, aktivitas vulkanik Gunung Gede hingga tanggal 1 April 2025 pukul 10.00 WIB masih ditetapkan pada Level I (Normal).

    Namun dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Gede dan pengunjung atau wisatawan agar tidak menuruni, mendekati dan bermalam dalam radius 600 meter dari Kawah Wadon. 

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Aktivitas Gunung Gede Alami Peningkatan, Pemkot Bogor Siap Siaga, Warga Diminta Jangan Sebar Hoaks

  • Kisah Suryani, Kartini Modern Pejuang Ekonomi Keluarga yang Berhasil Naik Kelas Lewat Pendanaan KUR BRI – Page 3

    Kisah Suryani, Kartini Modern Pejuang Ekonomi Keluarga yang Berhasil Naik Kelas Lewat Pendanaan KUR BRI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Upaya Kartini di masa lalu dalam memperjuangkan emansipasi wanita rasanya tidak pupus ditelan zaman. Buktinya, hingga saat ini banyak perempuan-perempuan yang tak mau berdiam diri. Demi mengangkat perekonomian keluarga, tak sedikit perempuan yang berani membuka usaha.

    Semangat Kartini modern inilah yang ditunjukkan oleh Suryani, pedagang eceran asal Pamulang, Tangerang Selatan, Banten yang kini berhasil menopang perekonomian keluarga hingga mampu menyekolahkan anaknya berkat usaha toko kelontong yang ia jalankan.

    “Awalnya saya mengamati jalan raya yang begitu ramai. Ada banyak kendaraan yang lalu-lalang. Saya berpikir amat sayang jika keramaian tersebut dilewatkan begitu saja. Insting berdagang saya pun kemudian muncul. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk membuka toko kelontong di pinggir jalan mulai 2009,” ungkap Suryani.

    Walau didasari dengan coba-coba, tetapi Suryani terbilang niat menjadi pedagang eceran. Sembako menjadi produk jualan utamanya. Dengan lokasi toko yang dekat jalan raya, Suryani tak kesulitan menggaet pelanggan yang ingin belanja kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, telur dan semacamnya. Lokasi yang strategis dan mudah diakses juga tak disia-siakan Suryani untuk berjualan bensin eceran. Benar saja toko kelontongnya nyaris menjadi jujugan para pengendara motor yang kebetulan lewat atau bahkan sampai langganan untuk membeli bensin.

     

    Usaha Suryani pun kian berkembang setelah ia mendapatkan beberapa bantuan modal. Salah satunya adalah PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yaitu program permodalan berbasis kelompok dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan bagian dari Holding Ultra Mikro BRI (bersama Pegadaian dan BRI sebagai induknya). Adapun pinjaman PNM Mekaar sendiri ditujukan untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, program ini memberikan pembiayaan modal tanpa agunan.

    “Pada tahun 2023 saya mendapatkan bantuan modal senilai Rp3 juta dari PNM Mekaar. Modal itu saya manfaatkan untuk menambah stok produk jualan di toko,” ungkapnya. Suryani juga mengaku jika ia mendapatkan modal tersebut melalui proses yang mudah dan tidak sulit sama sekali.

    Usaha yang dijalankan Suryani pun terus berkembang sehingga Ia berkeinginan untuk menambah modal usaha hingga akhirnya Ia memanfaatkan fasilitas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI.

    “Tak lama setelah itu, saya juga mendapatkan tambahan modal usaha senilai Rp50 juta dari KUR BRI pada akhir tahun 2024. Prosesnya juga mudah, sehingga modal bisa saya terima dengan cepat untuk meningkatkan skala usaha. Enaknya lagi, dari pihak BRI juga aktif mendampingi. Jadi, saya diberi tahu bagaimana caranya memutar modal untuk usaha yang menguntungkan, kapan waktu terbaik bayar angsuran agar tidak sampai telat, dan informasi bermanfaat lainnya,” imbuh Suryani.

    Berkat kejeliannya melihat peluang usaha dan kegigihannya dalam berjualan, kini toko kelontong Suryani mampu menghasilkan setidaknya Rp500 ribu per hari. Walau tujuan awalnya sebagai usaha sampingan, tetapi jerih payah Suryani membuahkan hasil. Berkat usaha toko kelontong ini Suryani makin naik kelas. Ia pun bisa menopang perekonomian keluarga, termasuk menyekolahkan anak-anaknya.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan kisah Suryani ini adalah contoh nyata dari pelaku usaha yang memanfaatkan pendanaan usaha, mulai dari usaha mikro dan terus berkembang hingga naik kelas. “BRI terus mendukung pelaku usaha ultra mikro melalui pendampingan dan pemberdayaan usaha dimana pemberdayaan itu tidak hanya dengan penyaluran pinjaman saja, namun dilakukan pendampingan usaha dan diajarkan untuk bisa menabung,” ujar Hendy.

  • Festival Ketupat Meriahkan Perayaan Lebaran di Sumenep

    Festival Ketupat Meriahkan Perayaan Lebaran di Sumenep

    JAKARTA – Momen Lebaran di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarat dengan nuansa budaya lokal yang kental.

    Salah satu bentuk perayaannya adalah gelaran budaya Festival Ketupat, yang menjadi ikon tradisi masyarakat dalam menyambut hari kemenangan dengan semangat kebersamaan dan pelestarian warisan leluhur.

    Festival ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sebagai bagian dari upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal, terutama tradisi Tellasan Topak, yang selama ini dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat Madura setelah Idulfitri. Acara berlangsung meriah di kawasan Pantai Slopeng, Kecamatan Dasuk, dan dibuka langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo.

    “Festival ini kami hadirkan sebagai media edukasi budaya sekaligus bentuk komitmen Pemkab dalam menjadikan kearifan lokal sebagai kekuatan pembangunan, khususnya di sektor pariwisata,” ungkap Bupati Fauzi dalam sambutannya.

    Ia menekankan pentingnya memperkenalkan makna filosofis dari tradisi Lebaran Ketupat kepada generasi muda. Menurutnya, tradisi ini bukan sekadar perayaan kuliner, melainkan juga simbol kebersamaan dan nilai gotong royong yang perlu dijaga di tengah modernisasi.

    Rangkaian Festival Ketupat tahun ini tidak hanya menampilkan ragam olahan ketupat, tetapi juga berbagai atraksi seni budaya khas Sumenep, seperti peragaan busana tradisional, pertunjukan musik saronen, dan tarian daerah. Salah satu momen yang paling dinanti adalah prosesi topak lober atau arak-arakan ketupat raksasa dan tumpeng ketupat, serta lomba seru perebutan ketupat yang melibatkan masyarakat.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Mohammad Iksan, menjelaskan bahwa festival ini juga menggelar dua jenis kompetisi: lomba menu ketupat yang diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dari empat kecamatan, serta lomba kreasi merangkai bentuk ketupat yang melibatkan 120 peserta.

    “Dengan semangat Tellasan Topak, festival ini menjadi sarana menyatukan berbagai lapisan masyarakat, memperkuat identitas budaya, sekaligus mendukung geliat pariwisata lokal,” ujarnya.

    Ketupat yang ditampilkan pun beragam bentuknya, mulai dari katopa’ sangoh (ketupat klasik yang sering dibawa dalam perjalanan), hingga bentuk-bentuk kreatif seperti katopa’ jhârân (bentuk kuda), katopa’ masjid, dan banyak variasi lainnya yang mencerminkan kreativitas serta kekayaan budaya masyarakat Sumenep.

    Festival Ketupat 2025 bukan hanya menjadi hiburan bagi warga, tetapi juga tonggak penting dalam pelestarian budaya dan promosi pariwisata berbasis tradisi. Melalui acara ini, Pemkab Sumenep berharap identitas budaya Madura tetap hidup dan dikenal luas, baik oleh generasi muda maupun wisatawan yang datang berkunjung.