Xcloud.id

Blog

  • Fadli Zon: Strategi Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump Perkuat Kedaulatan Ekonomi Indonesia – Halaman all

    Fadli Zon: Strategi Presiden Prabowo Hadapi Tarif Trump Perkuat Kedaulatan Ekonomi Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam merespons tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025 lalu. 

    Fadli menegaskan bahwa strategi Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

     
    “Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo menunjukkan respons tepat dan strategis dalam menghadapi dinamika perdagangan global, sebagai strategi jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. Kita tak boleh gentar terhadap tekanan, justru ini saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan di tengah ketidakpastian global,” ujar Fadli yang juga lulusan studi pembangunan London School of Economics (LSE) Inggris.
     
    Fadli menggarisbawahi bahwa salah satu pilar strategi Presiden adalah memperluas kemitraan dagang strategis. Upaya ini mencakup penguatan hubungan dengan BRICS, ASEAN, hingga mitra baru di kawasan negara-negara selatan global (Global South).

    Menurutnya, diversifikasi mitra dagang menjadi keharusan, apalagi di tengah perang dagang dan kebijakan perdagangan AS yang semakin proteksionis.

    Indonesia juga telah menandatangani kemitraan ekonomi seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27 persen perdagangan global. Upaya aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64 persen perdagangan global juga terus dilakukan. Beberapa perjanjian dagang lainnya seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dan Indonesia-Eurasian Economic Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EAEU CEPA) juga menjadi bagian dari strategi ini.
     
    Sebelumnya sebagai anggota DPR RI, Fadli Zon telah lama aktif dalam mendorong percepatan berbagai perundingan kemitraan ekonomi komprehensif dengan berbagai negara dan entitas regional.  Fadli Zon, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI periode 2019-2024, telah lama mendorong berbagai perundingan perjanjian dagang, termasuk IEU-CEPA, untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia di pasar internasional.
     
    Dalam pidatonya pada forum bilateral DPR RI dengan Parlemen Uni Eropa di Strasbourg tahun lalu, Fadli menyebut IEU-CEPA sebagai jembatan strategis yang menghubungkan dua kawasan besar, dengan potensi gabungan lebih dari 600 juta jiwa.
     
    “Saya secara konsisten mendorong agar negosiasi berbagai perjanjian dagang dan perundingan kemitraan ekonomi dapat segera diselesaikan secara adil dan setara. Kini sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, saya kembali menegaskan pentingnya memperluas kemitraan dagang strategis sebagai salah satu instrumen perluasan pasar dan penguatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan,” ujar Fadli.
     
    Strategi kedua yang diusung adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Fadli meyakini pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai salah satu langkah konkret untuk mengelola proyek-proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, minyak dan gas bumi, perkebunan, hingga kelautan dan perikanan.
     
    “Sebagai negara kaya sumber daya, kita tak boleh terus-menerus mengekspor bahan mentah. Kita butuh nilai tambah, perluasan lapangan kerja, kedaulatan industri, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hilirisasi adalah jalan menuju itu semua,” tegas Fadli. Ia juga menyerukan agar mitra dagang internasional memahami dimensi strategis dan sosial dari kebijakan hilirisasi tersebut.
     
    Strategi ketiga Presiden Prabowo, yang dinilai Fadli paling berdampak jangka panjang, adalah meningkatkan daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025, menurut Fadli dapat meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, sekaligus memajukan budaya pangan lokal.
     
    Fadli juga menggarisbawahi rencana pemerintah mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang bertujuan memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran uang di daerah.

    “Ekonomi yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Meningkatkan konsumsi domestik, memperkuat desa, dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru adalah fondasi daya tahan ekonomi kita,” jelasnya.
     
    Terkait tarif impor dari AS, Fadli melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk baru dari unilateralisme yang merugikan negara-negara berkembang dan menimbulkan gejolak di pasar global. Indonesia, bersama negara-negara lain yang terdampak, akan menghadapi tantangan akibat kebijakan tersebut. Namun, dengan ketiga strategi yang telah disiapkan, Fadli optimis Indonesia dapat mengatasi dampak negatif dan memanfaatkan peluang yang ada.

    “Tarif Trump ini memang menjadi tantangan bagi kita, namun dengan strategi yang tepat, kita dapat menjadikannya sebagai peluang untuk menyusun orientasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. Melalui tiga gebrakan Presiden Prabowo, saya yakin Indonesia mampu melangkah maju,” ujar Fadli.
     
    Fadli juga menyoroti pentingnya solidaritas dan kerja sama regional dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara mitra dan memperkuat posisi dalam forum-forum internasional. “Solidaritas regional dan internasional adalah kunci dalam menghadapi tantangan global. Indonesia siap berperan aktif dalam menciptakan tatanan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan,” pungkas Fadli.
     
    Sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih, Fadli menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga siap menjalankan strategi ini secara terpadu dan lintas sektor, termasuk melalui diplomasi budaya, kerja sama ekonomi komprehensif, dan promosi internasional yang berkelanjutan.

  • Wamendagri Ungkap Dalih Lucky Hakim Liburan ke LN Tanpa Kantongi Izin Menteri

    Wamendagri Ungkap Dalih Lucky Hakim Liburan ke LN Tanpa Kantongi Izin Menteri

    Jakarta –

    Bupati Indramayu Lucky Hakim tengah menjadi sorotan usai pergi liburan ke Jepang tanpa izin menteri. Lalu, apa alasan Lucky nekat melakukan tindakan tersebut?

    “Dari komunikasi saya dengan Bupati Indramayu, memang beliau tidak mengajukan izin sepertinya karena tidak memahami prosedur izin perjalanan ke luar negeri,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, saat dihubungi detikcom, Senin (7/4/2025).

    Kegiatan liburan Lucky ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri telah bertentangan dengan Pasal 76 ayat 1 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan itu mengatur ketentuan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.

    Sanksi terkait larangan itu juga telah diatur dalam Pasal 77 ayat 2. Pelanggar bisa disanksi dengan hukuman pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

    “Kepala daerah itu wajib mengajukan izin walau dalam masa liburan,” ujar Bima.

    Bima mengatakan Kemendagri akan memanggil Lucky Hakim siang ini untuk melakukan klarifikasi terhadap kegiatan liburannya tersebut.

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyayangkan Bupati Indramayu Lucky Hakim yang berlibur ke Jepang tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat dan Mendagri. Ia meminta setiap kepala daerah di Jawa Barat mengikuti prosedur yang berlaku.

    “Pada dasarnya saya turut kecewa juga ya atas apa yang dilakukan kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa izin,” kata Erwan saat diwawancarai di acara panen raya Kabupaten Majalengka, dilansir detikJabar, Senin (7/4/2025).

    “Padahal sebelumnya, pada saat penutupan retret oleh Pak Mendagri itu dijelaskan, alurnya seperti apa jika akan melakukan perjalanan ke luar negeri, baik itu perjalanan dinas maupun pribadi. Termasuk untuk berobat saja harus ada izin, apalagi untuk berlibur. Saya berharap ini tidak terjadi lagi di Jawa Barat,” ujar Erwan.

    (ygs/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • IHSG Tertekan Sentimen Global, Berisiko Terkoreksi ke Level Ini

    IHSG Tertekan Sentimen Global, Berisiko Terkoreksi ke Level Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Phintraco Sekuritas memperkirakan indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi mengalami tekanan jual pada perdagangan Selasa (8/4/2025). Rentang pergerakan IHSG diproyeksikan berada pada level resistance 6.500, pivot 6.300, dan support di sekitar 6.160.

    Menurut analisis Phintraco Sekuritas, tekanan jual tersebut kemungkinan besar merupakan bentuk reaksi pasar terhadap sejumlah isu global yang mencuat selama libur panjang Idulfitri. Diperkirakan, IHSG akan menutup celah harga di kisaran 6.240-6.320 sebelum menguji level support utama di 6.160.

    “Jika tekanan berlanjut, area support kritikal selanjutnya diperkirakan berada di level 5.950 hingga 6.000,” tulis Phintraco Sekuritas dalam riset hariannya pada Selasa (8/4/2025).

    Sentimen negatif pasar, lanjut mereka, dipicu oleh kekhawatiran terhadap kebijakan tarif balasan (reciprocal tariff) yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia, dengan besaran mencapai 32%.

    “Pemerintah Indonesia saat ini tengah menempuh jalur diplomasi bilateral dengan mengirim delegasi tingkat tinggi ke AS sebagai respons terhadap kebijakan tersebut,” tambah Phintraco Sekuritas.

    Beberapa poin negosiasi yang diusulkan mencakup ratifikasi perjanjian perdagangan dan investasi, pelonggaran kebijakan non-tarif, peningkatan impor serta investasi dari AS, hingga pemberian sejumlah insentif untuk memperkuat impor produk asal Negeri Paman Sam, termasuk penurunan bea masuk.

    “Indonesia juga menjalin komunikasi intensif dengan Malaysia yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN,” tulis Phintraco Sekuritas lebih lanjut.

    Sementara itu, nilai tukar rupiah di pasar non-deliverable forward (NDF) sempat tertekan hingga menyentuh Rp 16.900 per dolar AS pada 7 April 2025, yang merupakan level terendah sejak krisis ekonomi 1998. Sebagai perbandingan, pada tahun tersebut Rupiah sempat terdepresiasi lebih dari 100% dalam dua bulan, dari Rp 8.000 ke Rp 16.843 per dolar AS.

    Namun jika dibandingkan secara year to date (YTD), pelemahan rupiah saat ini baru sekitar 5% dengan asumsi nilai Rp 16.900 per dolar AS.

    “Dengan demikian, meskipun nilai tukar rupiah kini menyentuh level yang lebih rendah dari 1998, skala depresiasinya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan krisis moneter dua dekade silam,” tutup Phintraco Sekuritas dalam analisis IHSG.

  • Muruah Hukum

    Muruah Hukum

    loading…

    Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa

    Romli Atmasasmita

    HUKUM dalam pengertian yang bersifat abstrak dipahami sebagai sarana menuju cita keadilan dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kepastian hukum agar dapat memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Di sisi lain, pengertian hukum dalam arti konkret/nyata dipahami sebagai suatu realita yang penuh dengan ketidakkepastian, ketidakadilan, dan bahkan diragukan kemanfaatannya sampai saat ini. Dalam perkataan lain, hukum dalam realita kehidupan masyarakat tampak lebih banyak mudarat dari kemaslahatannya bagi masyarakat, sedangkan fungsi hukum adalah menjaga ketertiban dan keteraturan kehidupan masyarakat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi alias harga mati.

    Namun demikian, hukum dalam realita selalu berada di dalam dan dipengaruhi kekuasaan . Kekuasaan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan menciptakan kepastian dan keadilan serta kemanfaatan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang, tetapi bukan untuk tujuan-tujuan dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat luas. Hukum tidak sekali-kali digunakan untuk tujuan kepentingan sepihak/individualistik dan menegasikan kepentingan pihak lain secara subjektif. Hukum di dalam genggaman dan di bawah pengaruh kekuasaan hanya dipergunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan masyarakat luas.

    Sering kita mendengar sinisme masyarakat yang mengatakan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, politisasi hukum, atau kriminalisasi dengan hukum. Masalah terkini di masa pemerintahan Joko Widodo, hukum digunakan untuk menyandera lawan-lawan kepentingan kekuasaan/politik dan kepentingan persaingan bisnis, sebagai contoh kasus Firli Bahuri dan Airlangga Hartarto. Dalam keadaan dan masalah sedemikian, maka satu-satunya harapan masyarakat pencari keadilan adalah pengadilan dan hakim yang memegang kekuasaan kehakiman secara bebas dan merdeka serta mengambil putusan berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta mengambil putusan diawali dengan sumpah jabatan sebagai hakim.

    Adalah suatu keniscayaan hukum dijalankan harus dengan kekuasaan, akan tetapi jika kekuasaan dijalankan tanpa landasan hukum dipastikan akan terjadi anarki dan chaos dalam masyarakat sebagaimana dikatakan Thomas Hobbes, “Homo Homini Lupus, Bellum Omnium Contra Omnes”, manusia bagai serigala bagi manusia lainnya, masing-masing saling membunuh. Dalam konteks pernyataan Hobbes tersebut, jelas sebagaimana sering dikemukakan Presiden Prabowo Subianto bahwa ikan busuk (selalu) dari kepalanya, yang harus dimaknai bahwa sumber dari keadaan dan masalah hukum yang menimbulkan anarki atau chaos adalah terletak pada pundak pemegang kekuasaan, dan kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh seorang presiden baik sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

    Pendapat masyarakat bahwa hukum tumpul ke atas akan tetapi tajam ke bawah merupakan bentuk sinisme masyarakat dan cermin dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum yang bermuara di ruang sidang pengadilan. Contoh kasus Misnah, pencuri lima buah kakao untuk kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan dengan kasus pencurian urang rakyat oleh pelaku kejahatan kerah putih (white collar criminals) merupakan analogi yang tepat untuk menggambarkan sinisme masyarakat tersebut. Bagaimana solusi yang tepat dan sepatutnya dilaksanakan pemerintah, khususnya jajaran aparatur penegak hukum termasuk hakim, suatu hal yang menjadi pekerjaan rumah yang tidak kecil pengaruhnya selama masa lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo.

    Sejatinya keadaan dan masalah penegakan hukum yang tengah terjadi di Indonesia saat ini bersumber pada tiga kosakata penting yang harus selalu diingat dan dipahami serta dipraktikan aparatur hukum termasuk hakim . Ketiga kosakata dimaksud adalah, kecerdasan intelektual, kecerdasan nurani, dan kecerdasan spiritual. Dalam praktik peradilan pidana tiga jenis kecerdasan tersebut belum dipahami secara utuh oleh aparatur hukum sehingga tampak penyelesaian perkara sering tertunda-tunda ragu-ragu diselesaikan. Jikapun diselesaikan tidak lagi mempertimbangkan kecerdasan nurani dan spiritual, tetapi lebih fokus dan utama kecerdasaran intelektual seperti kasus Misnah.

    Ketidakadilan yang tengah terjadi oleh penegakan hukum merupakan cermin dari tidak adanya lagi muruah hukum di hadapan masyarakat luas. Muruah hukum mencapai titik nadir manakala tiga jenis kecerdasan tersebut bukan hanya tidak seimbang, melainkan tidak lagi dipergunakan sebagaimana mestinya dan bahkan kecerdasan intelektual secara subjektif diutamakan tanpa mempertimbangkan kecerdasan nurani apalagi kecerdasan spiritual. Jika terjadi keadaan dan masalah muruah hukum sedemikian, maka kekhawatiiran tindakan anarki menjadi kenyataan dan tinggal menunggu munculnya revolusi sosial seperti terjadi pada masa Revolusi Prancis Abad 17.

    (zik)

  • Pemerintah Bidik Perputaran Uang hingga Rp357 Triliun Saat Mudik Lebaran, Tercapai?

    Pemerintah Bidik Perputaran Uang hingga Rp357 Triliun Saat Mudik Lebaran, Tercapai?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkirakan total masyarakat yang bergerak mudik saat Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang.

    Dalam laporan Buku Ekonomi Kita edisi Maret 2025, pemerintah membidik total perputaran uang bertambah mencapai 357 triliun selama periode mudik Lebaran.

    “Jumlah pemudik diperkirakan sekitar 146,48 juta orang mendorong perputaran uang Rp357 triliun,” demikian laporan Ekonomi Kita, dikutip Selasa (8/4/2025).

    Jumlah pemudik yang besar itu menjadi perhatian pemerintah lantaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung di berbagai daerah. Di mana, kebutuhan transportasi makanan, hingga oleh-oleh meningkat dan mendorong perputaran uang yang jumbo.

    Alhasil, pelaku UMKM, transportasi serta bisnis jasa seperti penginapan diprediksi menjadi salah satu yang paling cuan selama periode Lebaran.

    “Dengan kata lain, mudik menjadi momentum penting untuk menggerakkan ekonomi daerah. Selain itu, mudik juga penting karena menciptakan pemerataan ekonomi ke berbagai wilayah, khususnya di daerah-daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian ekonomi secara besar-besaran,” tambah laporan tersebut.

    Pasalnya, dengan kedatangan para pemudik ekonomi daerah dapat tumbuh lebih cepat dan merata. Hal ini memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah, serta memperkuat hubungan sosial dan budaya yang menjadi fondasi persatuan nasional.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Bank Indonesia melaporkan jumlah uang beredar di masyarakat sepanjang Februari 2025 yang bertepatan menjelang Ramadan, bertambah Rp41,5 triliun menjadi Rp9.239,9 triliun.

    Uang beredar dalam arti luas (M2) yang menunjukkan likuiditas perekonomian tercatat tumbuh 5,7% (year on year/YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Januari 2025 sebesar 5,5%.

  • 60% Ekspor Furnitur RI ke AS, Bagaimana Nasib Industri Jelang Tarif Trump Berlaku?

    60% Ekspor Furnitur RI ke AS, Bagaimana Nasib Industri Jelang Tarif Trump Berlaku?

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) memproyeksi kebijakan tarif impor resiprokal yang akan diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke RI sebesar 32% per 9 April 2025 akan berdampak pada penurunan utilitas industri. 

    Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat mengatakan, apabila utilitas produksi menurun maka akan memengaruhi penyesuaian atau pengurangan tenaga kerja di sektor padat karya ini. 

    “Saat ini, pasar Amerika Serikat adalah tujuan ekspor utama Indonesia. Dari total nilai ekspor mebel Indonesia sebesar US$2,2 miliar, porsi ekspor ke AS mencapai 60%,” ujar Dedy dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (8/4/2025). 

    Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor furnitur ke AS dalam masa pemulihan pascapandemi. Pada 2021, nilainya telah mencapai US$1,79 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$1,28 miliar. 

    Kemudian, pada 2022, nilai ekspor furnitur ke AS kembali turun tipis ke angka US$1,73 miliar. Tren penurunan kembali terjadi seiring melemahnya permintaan global yang merosot ke US$1,30 miliar pada 2023. 

    Pada 2024, nilai ekspor furnitur lokal ke AS mencapai US$1,43 miliar. Menurut Dedy, kebijakan Trump dipastikan akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan industri mebel nasional. 

    “Terlepas pada dampaknya bagi Indonesia, namun kita perlu untuk memahami langkah yang ditempuh oleh Presiden Trump dalam menetapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negerinya. Untuk itu kita tetap harus bersikap bijak dan tenang dalam menyikapinya,” tuturnya. 

    Kendati demikian, pelaku usaha mulai meningkatkan kewaspadaan terhdap dampak kebijakan AS dengan segera menyusun sejumlah langkah antisipasi.

    Lebih lanjut, Dedy mengatakan bahwa untuk merespon kebijakan tarif AS, pemerintah Indonesia dapat melakukan penyesuaian terhadap sejumlah tarif bagi impor produk dari AS. Namun, dengan tetap mempertimbangkan bahwa dampak yang ditimbulkan harus seminimal mungkin, supaya tidak menggangu hubungan bilateral dengan AS.

    “Untuk mengantisipasi penurunan ekspor di Pasar AS. Pemerintah bisa mengoptimalkan pembukaan akses pada pasar nontradisional yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini,” jelasnya. 

    Meskipun, dia menerangkan bahwa pasar tradisional seperti AS dan Uni Eropa masih bisa menjadi tumpuan tujuan ekspor mebel Indonesia. Untuk itu, pemerintah juga perlu memperkuat diplomasi ekonomi untuk menurunkan sejumlah hambatan-hambatan perdagangan untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan ekspor Indonesia.

    Di sisi lain, industri Indonesia juga harus dapat mengoptimalkan serapan pasar dalam negeri. Dalam hal ini, peningkatan belanja pemerintah terhadap produk buatan dalam negeri akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. 

    “Untuk itu realokasi anggaran dengan meningkatkan belanja pemerintah perlu didorong untuk menggerakkan industri dalam negeri. Meningkatkan serapan pasar dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri dengan penggunaan komponen lokal telah dilakukan melalui implementasi TKDN secara konsisten,” terangnya. 

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti pentingnya tata kelola yang efektif untuk mengurangi produk impor murah dan ilegal yang menggangu industri nasional Indonesia.

  • 8 Berawal dari 2 Tuntutan, 1.126 Buruh PT Yihong Kena PHK Massal Bandung

    8 Berawal dari 2 Tuntutan, 1.126 Buruh PT Yihong Kena PHK Massal Bandung

    Berawal dari 2 Tuntutan, 1.126 Buruh PT Yihong Kena PHK Massal
    Editor
    KOMPAS.com –
     Sebanyak 1.126 karyawan PT Yihong Novatex Indonesia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah perusahaan tempat mereka bekerja memutuskan menghentikan operasional.
    Aksi mogok kerja selama empat hari berturut-turut menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang berujung pada penutupan pabrik tekstil tersebut.
    Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Firman Desa, mengatakan bahwa aksi mogok kerja yang dilakukan para buruh dipicu oleh dua tuntutan utama.
    Para pekerja memprotes keputusan perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak kerja tiga rekan mereka, dan menuntut agar status pekerja kontrak diubah menjadi karyawan tetap.
    “Mogok itu menuntut dua hal. Pertama, ini mengembalikan pekerja yang di-PHK tiga orang. Lalu, menindaklanjuti hasil pemeriksaan nota pemeriksaan pengawas yang salah satunya bunyinya mengangkat dari PKWT menjadi pegawai tetap,” ujar Firman saat dihubungi, Senin (7/4/2025).
    Firman menjelaskan bahwa manajemen perusahaan menolak untuk kembali mempekerjakan tiga karyawan tersebut karena masa kontrak mereka telah habis.
    Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan kinerja sebagai salah satu alasan tidak memperpanjang kontrak.
     
    Keputusan tersebut lantas memicu aksi solidaritas dari para pekerja lainnya yang berujung pada mogok kerja.
    Aksi mogok yang berlangsung selama empat hari ini berdampak langsung pada operasional perusahaan.
    PT Yihong mengaku mengalami kerugian besar karena beberapa mitra membatalkan pesanan akibat terganggunya pengiriman barang.
    Situasi itu kemudian mendorong manajemen untuk mengambil keputusan menghentikan operasional sekaligus melakukan PHK massal.
    “Kalau ditarik kesimpulan, PHK (massal) ini dipicu dari demo mogok kerja empat hari berturut-turut,” kata Firman.
    Sebelum Lebaran 1446 Hijriah, Disnakertrans telah memediasi pertemuan antara pihak manajemen, karyawan, dan serikat pekerja.
    Namun, kesepakatan tidak tercapai dan perusahaan tetap pada keputusannya. Akibatnya, ribuan buruh kehilangan pekerjaan.
    (Kontributor Bandung Faqih Rohman Syafei|Editor: Ihsanuddin)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Iran Tempatkan Militer dalam Siaga Tinggi, Bersiap Hadapi Perang dengan AS

    Iran Tempatkan Militer dalam Siaga Tinggi, Bersiap Hadapi Perang dengan AS

    GELORA.CO – Iran telah menempatkan militernya dalam siaga tinggi, memperingatkan negara-negara tetangga yang menjadi tuan rumah pangkalan Amerika Serikat (AS) untuk tidak mendukung potensi serangan oleh Washington, demikian dilaporkan Reuters pada Minggu, (6/4/2025) mengutip seorang pejabat yang mengetahui masalah tersebut.

    Langkah yang dilaporkan tersebut menyusul surat dari Presiden AS Donald Trump kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang mendesak pembicaraan langsung yang bertujuan untuk menghentikan program nuklir Teheran. Trump telah mengancam akan melakukan kampanye pengeboman jika kesepakatan baru tidak tercapai.

    Teheran, yang menyangkal sedang mencari senjata nuklir, menolak permintaan untuk pembicaraan langsung. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyebut proposal tersebut “tidak berarti” dan mempertanyakan ketulusa Trump.

    “Jika Anda menginginkan negosiasi, lalu apa gunanya mengancam?” kata Araghchi, sebagaimana dilansir RT.

    Menurut Reuters, Teheran “telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Turki, dan Bahrain,” memperingatkan bahwa mengizinkan pasukan AS untuk menggunakan wilayah udara atau wilayah mereka akan dianggap sebagai tindakan permusuhan.

    “Tindakan seperti itu akan memiliki konsekuensi yang parah bagi mereka,” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya.

    Iran Siap Perang

    Sumber tersebut menyatakan bahwa Khamenei telah memerintahkan angkatan bersenjata Iran untuk waspada tinggi.

    Pada 2015, Teheran menandatangani perjanjian yang didukung PBB untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi. Trump secara sepihak menarik AS dari kesepakatan tersebut pada 2017 dan memberlakukan kembali sanksi tersebut sebagai bagian dari kampanye ‘tekanan maksimum’ terhadap Iran. Republik Islam tersebut menanggapi dengan mengurangi kepatuhannya berdasarkan kesepakatan tahun 2015.

    Menurut Reuters, Iran tetap terbuka untuk perundingan tidak langsung melalui Oman. “Perundingan tidak langsung menawarkan kesempatan untuk mengevaluasi keseriusan Washington tentang solusi politik,” kata pejabat Iran tersebut. Perundingan dapat segera dimulai jika sinyal AS asli, meskipun prosesnya dapat “bermasalah,” tambah pejabat tersebut.

    Araghchi mengatakan pada Minggu bahwa Iran menginginkan perundingan dengan “kesetaraan.” Ia menggambarkan AS sebagai “pihak yang terus-menerus mengancam untuk menggunakan kekerasan yang melanggar Piagam PBB dan yang menyatakan posisi yang bertentangan dari berbagai pejabatnya.”

    Mayor Jenderal Hossein Salami, panglima tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), memperingatkan pada Sabtu, (5/4/2025) bahwa Iran “siap untuk perang apa pun.” Rusia sebelumnya menyatakan bahwa ancaman Amerika terhadap negara itu tidak dapat diterima, dan menyerukan pengekangan diri. []

  • Gelap Gulita Atau Kantong Boncos, AI Bikin Amerika Bingung

    Gelap Gulita Atau Kantong Boncos, AI Bikin Amerika Bingung

    Jakarta, CNBC Indonesia – Infrastruktur listrik Amerika Serikat kewalahan menghadapi lonjakan permintaan dari data center milik perusahaan teknologi raksasa. Kebutuhan listrik data center meroket untuk mendukung pemrosesan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Reuters melaporkan bahwa sebagian besar dari 13 perusahaan penyedia listrik terbesar di AS telah menerima permintaan pasokan listrik yang lebih besar dari kapasitas mereka. Artinya, permintaan dari data center AI lebih besar dari daya listrik yang selama ini dipasok ke pelanggan rumah tangga dan kantoran.

    Kini, mayoritas perusahaan penyedia listrik tersebut harus mengambil keputusan investasi. Jika mereka ingin memenuhi permintaan tersebut, miliaran dolar AS harus dikucurkan untuk membangun infrastruktur baru.

    Tahun ini saja, menurut Reuters, perusahaan listrik AS sudah menghabiskan miliaran dolar AS dalam belanja modal dengan nilai dua kali lipat dari rencana investasi 5 tahun mereka. 

    Jika permintaan ternyata jauh lebih tinggi, ada risiko infrastruktur yang ada tak memadai sehingga memaksa pemadaman. Jika kapasitas yang dibangun tak terserap oleh data center, mereka harus menetapkan tarif lebih tinggi ke konsumen rumah tangga dan bisnis.

    Situasi makin rumit karena perusahaan teknologi raksasa mengajukan permintaan ke beberapa perusahaan listrik sekaligus. Perusahaan listrik harus mengikuti lelang pengadaan proyek, sehingga proyeksi permintaan terkerek.

    “Kita melihat banyak sekali proyek yang abstrak, yang tidak ada yang tahu wujudnya,” kata Jon Gordon dari Advanced Energy United.

    Penyedia listrik kesulitan menghitung proyeksi karena proyek-proyek tersebut mengklaim kebutuhan sangat besar, tetapi penuh rahasia.

    Contohnya, Oncor Electric, menerima permintaan listrik 119 GW untuk data center, atau sekitar empat kali lipat dari pasokan mereka pada kondisi puncak. Allentown, menerima permintaan 50 GW, padahal saat ini kapasitas mereka hanya 7,2 GW.

    Oncor akhirnya memutuskan hanya membangun kapasitas untuk memenuhi permintaan jika perusahaan data center memiliki letter of credit atau dana tunai.

    Di sisi lain, ada potensi raksasa teknologi membatalkan proyek-proyek data center raksasa karena menghadapi kondisi ekonomi dan bisnis yang makin tak jelas. Suku bunga yang merangkak naik membuat biaya pembangunan data center makin mahal. Selain itu, ada potensi aplikasi AI di generasi selanjutnya tak membutuhkan listrik sebesar sekarang.

    Model AI buatan DeepSeek asal China menunjukkan bahwa teknologi AI bisa dibangun dan disediakan dengan kebutuhan komputasi lebih kecil sehingga tak membutuhkan daya listrik terlalu besar.

    (dem/dem)

  • Peneliti: Vaksin Herpes Zoster Berpotensi Kurangi Risiko Demensia

    Peneliti: Vaksin Herpes Zoster Berpotensi Kurangi Risiko Demensia

    Jakarta, Beritasatu.com – Seiring meningkatnya jumlah penderita demensia dan alzheimer, para ilmuwan terus mencari solusi baru untuk menekan dampak penyakit tersebut. Salah satunya, menggunakan vaksin herpes zoster.

    Dilansir dari Medical Daily, pada Selasa (8/4/2025), sebuah penelitian terbaru mengungkap vaksin herpes zoster, yang umumnya digunakan untuk mencegah ruam akibat infeksi virus, juga dapat menurunkan risiko demensia pada kelompok usia lanjut.

    Beberapa studi sebelumnya telah menunjukkan adanya penurunan risiko demensia pada orang yang telah menerima vaksin herpes zoster. 

    Namun, hasil tersebut sempat diragukan karena adanya potensi bias terhadap individu yang divaksin biasanya memiliki kesadaran kesehatan yang lebih tinggi, seperti menjalani pola makan sehat dan aktif berolahraga, sehingga menyulitkan untuk mengetahui apakah manfaat tersebut berasal dari vaksin atau gaya hidup sehat.

    Untuk mengatasi bias ini, peneliti dari Stanford Medicine memanfaatkan kebijakan vaksinasi di Wales yang cukup unik. Pada 2013, program vaksin herpes zoster diberlakukan dengan ketentuan usia yang ketat, yakni hanya warga yang tepat berusia 79 tahun telah memenuhi syarat menerima vaksin tahun itu. 

    Sementara itu, mereka yang telah genap berusia 80 tahun sebelum tanggal tersebut tidak lagi memenuhi kriteria. Kedua kelompok ini memiliki latar belakang pendidikan, kebiasaan menerima vaksin, serta tingkat penyakit penyerta seperti diabetes dan penyakit jantung yang relatif sama. 

    Perbedaan utama hanyalah pada akses terhadap vaksin sehingga memberikan peluang langka bagi peneliti untuk mengamati dampak vaksin secara lebih objektif tanpa campur tangan faktor gaya hidup.

    “Penelitian ini sangat istimewa karena secara tidak langsung menciptakan kondisi seperti uji klinis acak, kelompok kontrol adalah mereka yang terlalu tua untuk menerima vaksin dan kelompok intervensi adalah mereka yang masih memenuhi syarat usia,” ujar Dr Pascal Geldsetzer, peneliti utama studi tersebut.

    Hasil penelitian menunjukkan, seseorang yang menerima vaksin herpes zoster memiliki risiko demensia 20% lebih rendah dalam periode tujuh tahun dibandingkan dengan mereka yang tidak divaksin. 

    Menariknya, efek perlindungan ini terlihat jauh lebih signifikan pada perempuan dibandingkan laki-laki yang diduga berkaitan dengan perbedaan biologis dalam respons sistem imun atau cara demensia berkembang berdasarkan jenis kelamin.

    “Untuk pertama kalinya kami dapat mengatakan dengan lebih yakin bahwa vaksin herpes zoster memang dapat mengurangi risiko demensia. Jika efek ini bersifat kausal, maka temuan ini sangatlah penting dalam konteks kesehatan masyarakat,” pungkas Geldsetzer.