Blog

  • Tanggapi Tarif Trump, Airlangga Sebut Bakal Ada Pertemuan Mendag Negara ASEAN pada 10 April 2025 – Halaman all

    Tanggapi Tarif Trump, Airlangga Sebut Bakal Ada Pertemuan Mendag Negara ASEAN pada 10 April 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut akan digelarnya pertemuan negara anggota ASEAN pada Kamis (10/4/2025) mendatang untuk menanggapi kebijakan tarif timbal balik impor yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump beberapa waktu lalu.

    Airlangga menuturkan pertemuan tersebut dalam rangka untuk menyatukan sikap dalam menyikapi kebijakan Trump tersebut.

    Dia mengungkapkan pertemuan itu akan dihadiri oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso.

    “Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia, juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja, dengan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN.”

    “Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu pada tanggal 10 di mana Pak Mendag akan bertemu di sana,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Airlangga menuturkan negara ASEAN bakal melakukan negosiasi dengan AS terkait kebijakan tarif timbal balik tersebut.

    Dengan sikap tersebut, ia menjelaskan ASEAN tidak mengambil sikap dengan turut menerbitkan kebijakan serupa atau retaliasi.

    “Di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi, jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi,” jelasnya.

    Di sisi lain, Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia telah berkomunikasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) soal kebijakan tarif timbal balik impor yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 32 persen.

    Kini, katanya, USTR masih menunggu proposal negosiasi yang konkret dari Indonesia terkait tarif tersebut.

    “Kedutaan Besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia,” ujar Airlangga.

    Airlangga juga mengatakan selalu berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto telah membahas terkait kebijakan tarif ini dengan Presiden Trump pekan lalu saat pengumuman tarif tersebut.

    Dia juga menyatakan telah bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk membahas isu yang sama.

    Diketahui, pada Minggu (6/4/2025), Presiden Prabowo juga telah melakukan pertemuan dengan Anwar Ibrahim untuk membahas kebijakan tarif impor tersebut.

    “Sejalan dengan hal itu, hasil koordinasi Kemenko Perekonomian dengan perwakilan dunia usaha pada hari ini akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Bapak Presiden sudah mengarahkan setelah hari ini kita akan memberikan masukan kepada Amerika untuk kita bisa memberikan respons,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan kebijakan tarif timbal balik yang akan diterapkan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. 

    Dalam pengumuman tersebut, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen yang akan mulai berlaku pada 9 April 2025. 

    Namun, terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal ini, antara lain barang medis dan kemanusiaan, serta produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232, seperti baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis seperti tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di AS. 

    Kebijakan tarif yang diumumkan oleh Trump ini juga akan diterapkan kepada 180 negara lainnya. 

    Beberapa negara, termasuk China dan Kanada, telah menyiapkan langkah balasan atau tindakan sebelum kebijakan tarif ini mulai berlaku.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Ganjil Genap Jakarta Kembali Berlaku Mulai Besok, 8 April 2025, Cek Jadwalnya – Halaman all

    Ganjil Genap Jakarta Kembali Berlaku Mulai Besok, 8 April 2025, Cek Jadwalnya – Halaman all

    Setelah penghentian sementara selama libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 2025, sistem ganjil genap di Jakarta kembali berlaku.

    Tayang: Senin, 7 April 2025 14:27 WIB

    Warta Kota/Yulianto

    Sejumlah kendaraan bermotor melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (16/9/2024). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil-genap kendaraan pada Senin ini karena bertepatan hari libur nasional dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Setelah penghentian sementara libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 2025, sistem ganjil genap di Jakarta kembali berlaku pada Selasa, 8 April 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah diberlakukan penghentian sementara selama libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 2025, sistem ganjil genap di Jakarta akan kembali diberlakukan.

    Mengutip dari Instagram @dishubdkijakarta, ganjil genap Jakarta ditiadakan mulai dari 28 Maret 2025 – 7 April 2025.

    “Sehubungan dengan Libur dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1977 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah pada 28 Maret 2025 – 7 April 2025, ketentuan Ganjil Genap di Jakarta DITIADAKAN,” tulis Instagram @dishubdkijakarta.

    Itu artinya, ganjil genap Jakarta akan kembali berlaku pada hari Selasa, 8 April 2025.

    Dikarenakan berlaku mulai pada hari Selasa, maka ganjil genap pada pekan ini hanya diterapkan selama 4 hari.

    Jadwal Ganjil Genap Jakarta

    Ganjil genap biasanya diberlakukan pada hari kerja yaitu Senin – Jumat (kecuali hari libur Nasional), dengan jam operasional:

    Pagi: 06.00–10.00 WIB
    Sore/Malam: 16.00–21.00 WIB

    Pada akhir pekan (Sabtu dan Minggu), sistem ini tidak berlaku.

    Ruas Jalan yang Diterapkan

    Sistem ganjil genap berlaku di 25 ruas jalan utama di Jakarta, di antaranya:

    Jalan Pintu Besar Selatan
    Jalan Gajah Mada
    Jalan Hayam Wuruk
    Jalan Majapahit
    Jalan Medan Merdeka Barat
    Jalan MH Thamrin
    Jalan Jenderal Sudirman
    Jalan Sisingamangaraja
    Jalan Panglima Polim
    Jalan Fatmawati
    Jalan Suryopranoto
    Jalan Balikpapan
    Jalan Kyai Caringin
    Jalan Tomang Raya 
    Jalan Jenderal S Parman
    Jalan Gatot Subroto
    Jalan MT Haryono
    Jalan HR Rasuna Said
    Jalan D.I Pandjaitan
    Jalan Jenderal Ahmad Yani
    Jalan Pramuka
    Jalan Salemba Raya sisi Barat dan Jalan Salemba Raya sisi Timur (mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro)
    Jalan Kramat Raya
    Jalan Stasiun Senen
    Jalan Gunung Sahari

    Sanksi bagi Pelanggar

    Bagi pengendara yang melanggar aturan ganjil genap, sanksi berupa denda maksimal Rp 500.000 akan dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

    Pelanggaran ini juga diawasi melalui kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di sejumlah titik.

    Kendaraan yang Dikecualikan dalam Aturan Ganjil Genap Jakarta

    Kendaraan darurat (ambulans, pemadam kebakaran)
    Angkutan umum berpelat kuning
    Kendaraan listrik
    Sepeda motor
    Kendaraan dinas berpelat khusus atau dinas pemerintah

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Ganjil Genap Jakarta

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Jimly Teriakkan Alarm: Perang Tarif AS Bisa Bawa Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi

    Jimly Teriakkan Alarm: Perang Tarif AS Bisa Bawa Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, turut menanggapi dampak kebijakan ekonomi global terbaru yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Dikatakan Jimly, kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan secara agresif oleh Trump terhadap berbagai negara berpotensi memicu deglobalisasi bisnis.

    Di antaranya, kata Jimly, bangkitnya nasionalisme ekonomi, hingga terbentuknya pola baru dalam regionalisme ekonomi.

    “Perang tarif yang dilancarkan AS akan memicu deglobalisasi bisnis, bangkitnya nasionalisme, dan regionalisme ekonomi baru,” ujar Jimly di X @JimlyAs (7/4/2025).

    Ia menilai, meskipun kebijakan tersebut membawa banyak ancaman terhadap stabilitas perdagangan global, namun Indonesia harus mampu membaca peluang yang tersembunyi di balik gejolak tersebut.

    Jimly bilang, inilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk mendorong gerakan kemandirian ekonomi yang berakar pada nilai-nilai konstitusi.

    “Ada banyak ancaman, tapi ada pula peluang untuk bangkitnya gerakan kemandirian ekonomi nasional berdasarkan konstitusi ekonomi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Managing Director PEPS, Anthony Budiawan, menyebut kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump sebagai pemicu gejolak pasar global.

    Dikatakan Anthony, saat ini dunia sedang terguncang. 3 April 2025 lalu bursa saham global membara.

    “Indeks Dow Jones turun 3,98 persen, S&P 500 turun 4,84 persen, Nasdaq turun 5,97 persen,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (6/4/2025).

    Di Eropa, kata Anthony, indeks DAX Jerman turun 3,01 persen, FTSE 100 Inggris turun 1,55 persen, CAC 40 Perancis turun 3,31 persen, dan AEX Belanda turun 2,67 persen.

  • Wamendagri Ungkap Lucky Hakim Minta Maaf Usai Liburan ke Jepang Tanpa Izin

    Wamendagri Ungkap Lucky Hakim Minta Maaf Usai Liburan ke Jepang Tanpa Izin

    Jakarta

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan Bupati Indramayu Lucky Hakim sudah meminta maaf usai berlibur ke Jepang tanpa izin dari Kemendagri. Kemendagri akan memanggil Lucky Hakim secara langsung untuk memberikan penjelasan terkait kepergian ke Jepang.

    “Pak bupati sudah komunikasi dan sampaikan permohonan maaf. Tapi kami minta beliau ke Kemendagri untuk jelaskan secara langsung,” kata Bima Arya, Senin (7/4/2025).

    Bima Arya menegaskan pihaknya tidak menerima pengajuan izin dari Lucky Hakim untuk pergi ke Jepang. Menurutnya kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH) harus mendapatkan izin dari Mendagri sebelum berpergian ke luar negeri.

    “Tidak ada ajuan izin ke luar negeri dari Bupati Indramayu,” ucap Bima Arya.

    Aturan tersebut termaktub dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri.

    Dia juga menyinggung sanksi yang bisa dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melanggar aturan tersebut.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Najwa Shihab hingga Pemred Kompas Hadiri Diskusi Bersama Prabowo

    Najwa Shihab hingga Pemred Kompas Hadiri Diskusi Bersama Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan khusus dengan tujuh tokoh media senior di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (6/4/2025) kemarin.

    Momen ini dibagikan langsung oleh Prabowo melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

    “Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan wawancara bersama 7 Jurnalis dari 7 grup media yang ada di tanah air,” tulis Prabowo dalam keterangannya, dikutip dari Instagram @prabowo Senin (7/4/2025).

    Pertemuan yang berlangsung dalam suasana informal ini dilakukan di sekitar meja bundar berwarna biru.

    Prabowo dikelilingi oleh para pemimpin redaksi dan jurnalis senior dari berbagai media ternama di Indonesia.

    Tokoh-tokoh media yang hadir dalam forum tersebut antara lain Retno Pinasti (Pemimpin Redaksi SCTV-Indosiar), Alfito Deannova Gintings (Pemimpin Redaksi detik.com), Lalu Mara Satriawangsa (Pemimpin Redaksi tvOne), Uni Lubis (Pemimpin Redaksi IDN Times), dan Sutta Dharmasaputra (Pemimpin Redaksi Harian Kompas).

    Selain itu, turut hadir pula pendiri Narasi, Najwa Shihab, dan jurnalis senior yang juga pembawa berita di TVRI, Valerina Daniel.

    Pertemuan ini sekaligus memunculkan spekulasi publik, terutama setelah beredar isu mengenai kemungkinan Najwa Shihab bergabung ke dalam kabinet Prabowo.

    Spekulasi tersebut mencuat karena belakangan Najwa jarang terlihat mengomentari dinamika politik dan isu-isu nasional.

    Walau tidak dijelaskan secara mendetail mengenai isi diskusinya, banyak pihak memperkirakan bahwa pertemuan ini membahas berbagai persoalan nasional yang tengah menjadi sorotan publik.

  • Merasa Kosong dan Tak Termotivasi Usai Libur Lebaran, Mungkin Anda Mengalami Post Holiday Blues – Halaman all

    Merasa Kosong dan Tak Termotivasi Usai Libur Lebaran, Mungkin Anda Mengalami Post Holiday Blues – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tak bersemangat kerja usai libur lebaran. Waspada kena post holiday blues.

    Post holiday blues merupakan kondisi suasana hati yang tiba-tiba berubah karena ada perubahan rutinitas.

    “Saat kebersamaan dan sosial berakhir, hal itu dapat menciptakan kekosongan yang nyata,” kata seorang psikiater anak dan remaja di Loma Linda Behavioral Medical Center, Bianca Rebolledo, MD.

    Gejala post holiday blues bisa berupa mudah tersinggung, suasana hati yang buruk, kurangnya motivasi, atau merasa sedih dan tidak bersemangat setelah liburan.

    Meski demikian, kesedihan karena post-holiday blues umumnya berlangsung singkat dan hilang dalam waktu dua minggu.

    Namun, jika beberapa gejala berlangsung lebih dari dua minggu, itu bisa jadi merupakan episode depresi.

    Gejala yang perlu diwaspadai meliputi perubahan pola, kesulitan menemukan motivasi, merasa bersalah, perubahan konsentrasi, perubahan nafsu makan, merasa gelisah dan lamban.

    Berikut Tips Mengatasi kesedihan pasca-liburan

    Rencanakan Aktivitas: Rencanakan kegiatan atau mengatur pertemuan dengan orang-orang terkasih. Seperti liburan akhir pekan, makan malam dengan teman-teman, atau bahkan perjalanan sehari yang sederhana dapat memberikan rasa gembira.

    Mengembalikan rutinitas yang sehat: Liburan sering kali mengganggu pola tidur dan makan yang normal. Kembalilah ke jadwal tidur yang teratur, berfokus pada diet yang seimbang, dan membangun kembali rutinitas olahraga dapat meningkatkan suasana hati dan tingkat energi secara signifikan.

    Prioritaskan siang hari: Rebolledo merekomendasikan untuk menghabiskan waktu di luar ruangan pada siang hari jika memungkinkan..

    Lakukan hal-hal yang menyenangkan: Kembali bekerja setelah liburan terkadang terasa tidak menyenangkan, terutama bagi mereka yang memiliki pekerjaan dengan tingkat stres tinggi. Memprioritaskan aktivitas di luar pekerjaan yang benar-benar membuat Anda gembira dapat membantu memudahkan transisi dari musim liburan kembali ke rutinitas kerja normal.

    Jangan abaikan kesedihan: Bagi sebagian orang, musim liburan dapat menjadi pengingat akan orang-orang terkasih yang sudah tiada.

    “Merawat diri sendiri sangat penting, baik selama maupun setelah liburan. Kesedihan pasca-liburan merupakan respons alami terhadap berakhirnya musim yang penuh energi. Namun, jika gejalanya berlangsung lebih dari dua minggu, mencari bantuan medis,” tutur dia.

  • Penangkapan Rodrigo Duterte Guncang Dunia, ICC Kirim Sinyal Keras untuk Putin dan Netanyahu – Halaman all

    Penangkapan Rodrigo Duterte Guncang Dunia, ICC Kirim Sinyal Keras untuk Putin dan Netanyahu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penangkapan dramatis mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Maret 2025 lalu, mengejutkan dunia internasional.

    Selama ini, Rodrigo Duterte telah lama dikritik atas kebijakan perang terhadap narkoba yang brutal.

    Duterte ditangkap dan langsung dibawa ke Belanda untuk mempertanggungjawabkan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

    Dikutip dari CNN, penangkapannya menjadi peristiwa langka.

    Surat perintah penahanan terhadap Duterte dikeluarkan secara rahasia dan langsung dieksekusi dalam hitungan jam.

    Hal ini berbeda dari penangkapan pemimpin lain yang umumnya melalui proses panjang dan terbuka.

    “Ini pertama kalinya kami melihat hal ini di ICC,” kata Leila Sadat, profesor hukum pidana internasional dari Universitas Washington dan mantan penasihat ICC.

    Duterte, yang kini berusia 80 tahun, dituding bertanggung jawab atas kematian lebih dari 6.000 orang selama operasi antinarkoba di Filipina.

    Pemantau independen memperkirakan jumlah korban jauh lebih tinggi.

    Penangkapan ini dianggap sebagai preseden penting bagi kemungkinan penuntutan pemimpin dunia lainnya yang diburu ICC, seperti Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Faktor politik masih menjadi penghalang besar.

    Netanyahu baru-baru ini mengunjungi Hungaria tanpa ditangkap, meskipun negara itu adalah anggota ICC dan secara hukum wajib menahan siapapun yang dicari pengadilan.

    Bahkan, Budapest justru menyatakan akan keluar dari ICC.

    Selanjutnya, Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump untuk membahas “pertarungan di Mahkamah Pidana Internasional”, menurut kantornya.

    Putin sendiri juga berada dalam daftar buron ICC sejak Maret 2023 atas dugaan mendeportasi anak-anak Ukraina secara ilegal ke Rusia.

    Rusia bukan anggota ICC, sehingga kemungkinan Putin ditangkap sangat kecil — kecuali ia bepergian ke negara yang bersedia menjalankan surat perintah ICC.

    “Putin telah dicap sebagai penjahat perang,” kata Sadat, meskipun kecil kemungkinan ia akan ditahan selama masih menjabat.

    Sebaliknya, nasib Netanyahu bisa lebih rentan. Israel adalah negara demokrasi dengan sistem peralihan kekuasaan, seperti Filipina.

    Netanyahu saat ini juga menghadapi kasus korupsi di dalam negeri dan tekanan politik yang kian besar.

    Pada November 2024, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan selama perang Israel-Hamas di Gaza.

    Sebaliknya, ICC juga mengejar pemimpin Hamas atas kejahatan selama serangan 7 Oktober 2023.

    Surat perintah tersebut dikecam luas oleh politisi Israel, yang menyebut tindakan ICC “anti-Yahudi”.

    AS dan negara-negara sekutu Israel turut mengecam langkah tersebut.

    Ironisnya, Prancis yang sebelumnya mendukung surat perintah untuk Putin, menolak mendukung surat perintah terhadap Netanyahu — dengan alasan Israel bukan anggota ICC.

    Langkah ini memunculkan tudingan standar ganda dalam penegakan hukum internasional.

    “Negara tidak dapat mengklaim keberhasilan keadilan internasional jika mereka tidak berkomitmen menegakkan hukum secara setara,” kata James Joseph dari Jurist News.

    Pengadilan Internasional memang memiliki tantangan besar.

    Dari 60 surat perintah penangkapan sejak didirikan, hanya 11 orang yang pernah dihukum — semuanya dari Afrika.

    Sebanyak 31 tersangka masih bebas.

    ICC dituduh terlalu fokus pada Afrika.

    Sadat mengatakan hal itu karena pada awal berdirinya, banyak negara Afrika justru meminta ICC turun tangan menyelidiki konflik brutal yang sedang terjadi di wilayah mereka.

    Kini, fokus ICC mulai bergeser.

    Suriah adalah contoh lain di mana ICC baru mendapat akses setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024.

    Pemerintahan sementara yang baru membuka pintu bagi penyelidikan.

    Di Filipina, perubahan politik juga menjadi kunci.

    Awalnya Presiden Ferdinand Marcos Jr menolak bekerja sama dengan ICC.

    Setelah hubungan politik dengan keluarga Duterte memburuk, sikap Manila berubah drastis.

    “Ada yang beranggapan bahwa semua ini hanya soal politik,” kata Gregory Gordon, profesor hukum di Universitas Peking, Shenzhen.

    Namun, ia tetap optimis kalau penangkapan Duterte menunjukkan hukum internasional bisa bekerja — meski lambat dan penuh tantangan.

    “Ini bisa jadi awal runtuhnya budaya impunitas,” tutup Gordon.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Blitar Jadi Bagian Panen Raya Serentak Presiden Prabowo, Segini Produktivitasnya

    Blitar Jadi Bagian Panen Raya Serentak Presiden Prabowo, Segini Produktivitasnya

    Blitar (beritajatim.com) – Kabupaten Blitar turut menjadi bagian panen raya serentak yang diselenggarakan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada Senin (7/4/2025). Panen raya ini diadakan serentak di 14 Provinsi Jawa Timur.

    Panen raya ini dipusatkan di Majalengka, Jawa Barat, sementara di Kabupaten Blitar diadakan di Dusun Krebet, Desa Tembalang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Panen raya ini pun dipimpin langsung Bupati Blitar, Rijanto.

    “Panen raya padi hari ini di wilayah Kabupaten Blitar kita pusatkan di Desa Tembalang Kecamatan Wlingi. Tentunya ini luar biasa sekali ya. Ada sekitar 50 hektar yang akan dipanen,” kata Rijanto, Bupati Blitar.

    Luasan lahan padi yang dipanen oleh Bupati Blitar dan forkopimda ini mencapai 50 hektar. Dimana setiap hektar lahan sawah mampu menghasilkan 8 ton padi.

    “Lahan yang dipanen seluas 50 hektar, dengan hasil untuk 1 hektar sebesar 8 ton. Tentu ini adalah hasil yang luar biasa,” bebernya.

    Sementara untuk varietas padi yang ditanam adalah Inpari 32. Ini merupakan varietas yang diketahui memiliki produktivitas padi yang cukup tinggi.

    “Varietas bibit padi yang digunakan adalah Inpari 32 hasilnya cukup bagus ya,” tandasnya.

    Saat ini luasan baku sawah yang ada di Kabupaten Blitar yakni 31. 704 hektar. Sedangkan realisasi luasan tanam padi pada bulan Oktober – Maret seluas 31.257 Hektar. Untuk metode panen raya pada hari ini menggunakan combine harvester. [owi/beq]

  • Samsung Ungkap dampak Kebijakan Tarif AS terhadap Bisnis TV

    Samsung Ungkap dampak Kebijakan Tarif AS terhadap Bisnis TV

    Bisnis.com, JAKARTA —Samsung Electronics mengungkapkan bahwa bisnis televisi mereka tidak akan terlalu terpengaruh oleh tarif baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS).

    Melansir dari Reuters, Senin (7/4/2025), Yong Seok-woo, Presiden Bisnis Tampilan Visual Samsung mengatakan tidak berpengaruhnya tarif tersebut terhadap Samsung karena sebagian besar televisi yang dijual di pasar Amerika Utara diproduksi di Meksiko.

    Menurut Yong, meskipun ada perubahan kebijakan tarif AS, Samsung akan terus memantau dan menyesuaikan strategi produksinya di sekitar 10 basis produksi global mereka.

    Meksiko, sebagai lokasi utama produksi televisi Samsung untuk pasar Amerika Utara, sebagian besar terhindar dari tarif dasar baru sebesar 10% yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Selain itu, Meksiko juga terhindar dari tarif timbal balik yang lebih tinggi yang dikenakan pada banyak mitra dagang lainnya.

    Adapun Korea Selatan, yang merupakan negara asal merek dagang Samsung ini, dikenakan reciprocal tariff sebesar 25% oleh Donald Trump.

    Sebaliknya, China akan dikenakan tarif AS sebesar 34%, yang merupakan tambahan dari 20% tarif yang sudah berlaku sejak awal tahun ini, sehingga total tarif yang dikenakan pada produk asal Tiongkok menjadi 54%.

    Namun, Samsung tidak hanya menghadapi tantangan di sektor televisi. Perusahaan ini juga harus bersiap menghadapi dampak tarif AS terhadap bisnis lainnya, seperti cip memori dan smartphone, yang diprediksi dapat mengalami penurunan permintaan akibat kebijakan tersebut.

    Di tengah ketidakpastian tersebut, saham Samsung Electronics turun 4,3% pada hari Senin, seiring dengan aksi jual yang lebih luas di pasar global yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap kebijakan tarif AS.

    Persaingan di pasar televisi global, terutama dengan produsen asal Tiongkok seperti TCL dan Hisense, juga semakin ketat, menambah tantangan bagi raksasa teknologi asal Korea Selatan ini.

  • Puasa Syawal atau Qada Ramadan: Mana yang Lebih Utama Didahulukan?

    Puasa Syawal atau Qada Ramadan: Mana yang Lebih Utama Didahulukan?

    Jakarta, Beritasatu.com – Bulan Syawal merupakan momen istimewa bagi umat Islam, sebagai waktu untuk merayakan kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Selain merayakan Idulfitri, bulan ini juga menjadi kesempatan emas untuk melaksanakan puasa Syawal, yaitu puasa enam hari yang pahalanya disebutkan setara dengan berpuasa selama satu tahun penuh.

    Namun, sebagian umat Islam masih memiliki kewajiban mengganti (qada) puasa yang tertinggal di bulan Ramadan, baik karena sakit, haid, nifas, atau alasan syar’i lainnya. Namun, apakah sebaiknya mendahulukan mengganti puasa Ramadan atau menunaikan puasa Syawal terlebih dahulu? Untuk menjawabnya, berikut ini penjelasan berdasarkan dalil dan pendapat ulama.

    Dalil Anjuran Puasa Sunah Syawal

    Anjuran melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawal bersumber dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

    “Barang siapa puasa Ramadan, kemudian ia sertakan dengan puasa enam hari dari bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh”. (HR Muslim)

    Hadis ini menunjukkan keutamaan puasa Syawal sebagai amalan sunah yang sangat dianjurkan karena ganjarannya yang besar.

    Dalil Kewajiban Puasa Qada Bulan Ramadan

    Sementara itu, kewajiban mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan ditegaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 184:

    “Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain” .(QS Al-Baqarah: 184)

    Dalam karya Imam An-Nawawi dijelaskan puasa Ramadan bisa ditinggalkan karena dua sebab, yakni ada uzur syar’i, seperti haid, nifas, sakit, dalam perjalanan, hamil atau menyusui. Dalam hal ini, seseorang diperbolehkan mengganti puasanya kapan saja sebelum Ramadan berikutnya.

    Kemudian, tidak ada uzur, artinya seseorang sengaja meninggalkan puasa tanpa alasan syar’i. Maka dalam kasus ini, dia wajib segera mengganti puasa setelah Ramadan, dan tidak boleh mendahulukan puasa sunah, termasuk puasa Syawal, sebelum melunasi utang puasanya.

    Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam “Kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj” menyebutkan makruh hukumnya jika seseorang mendahulukan puasa Syawal dibandingkan dengan puasa qada Ramadan, bahkan jika puasa yang ditinggalkan disebabkan oleh uzur. Hal ini karena jika puasa Syawal dilakukan sebelum mengganti puasa Ramadan, maka pahala sempurna seperti yang dijanjikan dalam hadis tidak akan diperoleh.

    Senada dengan itu, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali juga menganjurkan agar seseorang terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban qada Ramadan, agar dia segera bebas dari tanggungan dan dapat meraih pahala puasa sunah secara maksimal.

    Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan mengganti puasa Ramadan merupakan kewajiban yang harus didahulukan sebelum menunaikan puasa Syawal. Dengan mendahulukan qada, seseorang tidak hanya terbebas dari tanggung jawab puasa yang tertinggal, tetapi juga tetap bisa mendapatkan pahala sempurna dari puasa enam hari di bulan Syawal yang nilainya setara dengan puasa sepanjang tahun.