Xcloud.id

Blog

  • Meski Dianggap Selesai Usai Kembalikan Uang Kompensasi Para Sopir Angkot, Kajari Kabupaten Bogor: Pengembalian Tidak Hentikan Proses Hukum

    Meski Dianggap Selesai Usai Kembalikan Uang Kompensasi Para Sopir Angkot, Kajari Kabupaten Bogor: Pengembalian Tidak Hentikan Proses Hukum

    Jabar Ekspres – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tetap menjalankan proses hukum, meski uang kompensasi para sopir angkot sudah dikembalikan dan dianggap selesai oleh Kepala Dishub Kabupaten Bogor.

    Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Irwanuddin Tadjuddin menegaskan, proses pengembalian uang tidak menghentikan proses hukum

    “Kalau dikembalikan kan proses pengembalian kan tidak menghentikan perbuatan pidana nya. Kita lihat nanti seperti apa,” kata Irwanuddin di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2025).

    Hingga kini, tim siber pungli yang terdiri dari Polres Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dan Inspektorat sedang melakukan pemeriksaan terhadap sembilan oknum yang diduga bermasalah.

    Saat ini, tim siber pungli tengah memeriksa dua persoalan yakni beberapa Kepala Desa yang meminta THR dan kabar pemotongan kompensasi untuk para sopir angkot jalur Puncak Bogor.

    “Saat ini kan masih dilakukan oleh siber pungli, kami masih menunggu hasil penyidikan dan penyelidikan oleh siber pungli,” ucap dia.

    Sebelumnya, Kepala Dishub Kabupaten Bogor Agus Ridho menjelaskan, pihak yang melakukan pemungutan itu sudah melakukan klarifikasi dan mengembalikan uang kepada para sopir sebesar Rp 11,2 Juta.

    Agus menutur, nama instansi Dishub Kabupaten Bogor dicatut agar meyakinkan para sopir dalam kegiatan pemotongan kompensasi itu.

    “Ya memang dishub istilahnya dicatut namanya sehingga dalam hal ini itu untuk meyakinkan kepada para sopir sehingga dalam hal ini saya katakan, saya tegaskan bahwa tidak ada,” tegasnya.

    “Kita ini sifatnya hanya membantu dan itu program, program provinsi jadi yang membagikan juga bank BJB dan Baznas jadi kita ga ada keterkaitan dalam hal ini,” sambung dia.

    Ia menyampaikan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) sudah memberikan klarifikasi dan mengembalikan dana tersebut.

    “Maka ini sudah diklarifikasi sudah diakui dan sudah dikembalikan oleh pihak yang melakukannya pemotongan, maka dalam hal ini sudah selesai,” pungkasnya.

  • Tak Perlu Antre di Mal, Begini Cara Beli Emas Batangan secara Online

    Tak Perlu Antre di Mal, Begini Cara Beli Emas Batangan secara Online

    Jakarta, CNBC Indonesia – Antrean panjang terlihat di berbagai gerai Logam Mulia (LM) milik Antam di mal besar seperti Pondok Indah Mall. Masyarakat rela antre berjam-jam sejak sejal mal belum dibuka demi memiliki kepingan emas.

    Menurut Exhibition and Promotion Work Unit Head Antam, Felita Digna, selama periode libur Lebaran, seluruh butik LM Antam tutup sementara, sehingga banyak pelanggan yang beralih ke pameran di mal untuk membeli emas.

    “Customer mencari channel lain untuk membeli emas, salah satunya melalui pameran yang kami adakan di beberapa mal seperti Pondok Indah, Taman Anggrek, dan Cibinong City Mall,” katanya.

    Foto: Suasana gerai ANTAM di Pondok Indah Mall (PIM), Jakarta, Minggu (6/5/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

    Melonjaknya minat masyarakat terhadap emas membuat antrean panjang di gerai Antam tak terhindarkan. Ada calon pembeli yang mulai mengantre sejam pukul 06.30 WIB untuk mengambil nomor antrean.

    Cara membeli emas tanpa antre

    Menurut Felita, ada cara lain untuk emas tanpa antre. Antam menyediakan opsi pembelian secara online yakni melalui www.logammulia.com dan e-commerce, yang kepingannya kemudian akan dikirimkan langsung ke rumah.

    Selain, masyarakat juga bisa juga membeli lewat aplikasi “Antam Logam Mulia”.

    “Melalui aplikasi, pembeli dapat memantau harga secara realtime, melakukan transaksi, mencetak fisik emas tanpa mereka beli harus ke butik,” katanya.

    Aplikasi ini disebut sebagai emas fisik digital karena diberikan fasilitas untuk cetak fisik emas dalam kurun waktu 7 hari kerja pasca pembelian. Dengan biaya administrasi Rp 60-95 ribu per keping.

    Keuntungan membeli emas secara online

    Masyarakat yang membeli emas secara online bisa mendapat manfaat yang tidak didapatkan ketika membeli emas secara langsung di butik atau gerai.

    “Kalau punya emas fisik kan tidak bisa dijual setengahnya. Nah, di sini, kalau punya 50 gram, mau dipecah-pecah jualnya bisa,” kata dia.

    (hsy/hsy)

  • Krisdayanti ajak keluarga naik Transjakarta 

    Krisdayanti ajak keluarga naik Transjakarta 

    Jakarta (ANTARA) – Diva pop Krisdayanti (KD) mengajak keluarga berkeliling Jakarta menggunakan Transjakarta sebagai upaya memperkenalkan transportasi umum kepada keluarganya.

    KD dan keluarga menghabiskan sisa libur Lebaran 2025 dengan mengunjungi tempat-tempat ikonik seperti Monumen Nasional (Monas), berfoto di Anjungan Halte Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan menjajal bus atap terbuka “Open Top Tour”.

    Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani seperti disampaikan dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu, mengapresiasi pilihan sang diva yang memilih moda transportasi umum untuk berlibur bersama keluarga.

    Menurut dia, penggunaan transportasi umum selain dapat mengurangi kemacetan juga dapat menciptakan lingkungan Jakarta yang lebih baik.

    “Transjakarta mengajak seluruh masyarakat dan pelanggan setia Transjakarta untuk menghabiskan waktu libur Lebaran menuju tempat-tempat wisata menggunakan Transjakarta,” kata Ayu.

    Dia menambahkan, Transjakarta menyediakan layanan Bus Wisata yang beroperasi setiap hari untuk menikmati pemandangan gedung-gedung pencakar langit Jakarta.

    “Tidak hanya mudah tetapi juga murah, Transjakarta akan menghubungkan perjalanan pelanggan berlibur menciptakan momen kebahagiaan bersama keluarga,” kata Ayu.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Waspada! Penyakit Ini Mengintai Pemudik Lebaran 2025

    Waspada! Penyakit Ini Mengintai Pemudik Lebaran 2025

    Cikampek, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan peningkatan jumlah masyarakat yang terserang penyakit selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Selain faktor kelelahan, cuaca yang tidak menentu memengaruhi kondisi kesehatan pemudik.

    Dalam kunjungannya ke Posko Kilometer 414 di wilayah Jawa Tengah, Menkes Budi mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan ratusan rumah sakit dan posko kesehatan di sepanjang jalur mudik untuk mengantisipasi lonjakan keluhan kesehatan.

    “Kami sudah menyiapkan 361 rumah sakit di Jawa Tengah, dan sekitar 200 posko kesehatan di sepanjang jalan utama. Dari posko yang ada, 199 pemudik datang untuk mendapatkan pertolongan,” ucap Menteri Kesehatan Budi Gunadi kepada wartawan di Km 70 Cikampek, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

    “Sebanyak 182 di antaranya dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit, dan dari jumlah itu, yang paling banyak diderita adalah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) dengan 115 kasus,” katanya.

    Selain itu, di wilayah Jawa Barat, keluhan kesehatan paling banyak berasal dari penderita hipertensi.

    “Di Jawa Barat, kami menyiapkan 301 rumah sakit dan 314 pos kesehatan. Penderita hipertensi menjadi yang paling banyak dilaporkan mungkin karena stres, kurang tidur, dan kemacetan yang terjadi. Influenza juga cukup banyak ditemui,” tambahnya.

    Budi Gunadi mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap penyakit yang mudah menyebar, terutama di musim hujan seperti saat ini. Penyakit yang dapat menyebar melalui saluran pernapasan dan akibat kebersihan tangan yang buruk perlu diwaspadai.

    “Biasanya di musim hujan, bakteri masuk lewat hidung yang menyebabkan pilek, flu, atau melalui tangan kotor yang masuk ke mulut, yang kemudian bisa menyebabkan diare. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan tangan,” ungkapnya.

    Ia menegaskan pentingnya menjaga daya tahan tubuh selama mudik.

    “Yang terpenting adalah cukup tidur, karena daya tahan tubuh kita perlu dijaga agar bisa melawan kuman-kuman tersebut,” tutup Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal penyakit yang menyerang pemudik Lebaran 2025.

  • KCIC Catat 280.000 Tiket Kereta Cepat Whoosh Terjual Selama Libur Lebaran 2025

    KCIC Catat 280.000 Tiket Kereta Cepat Whoosh Terjual Selama Libur Lebaran 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat bahwa penjualan tiket moda transportasi Whoosh pada momen angkutan Lebaran sejak 21 Maret 2025 hingga kini mencapai 280.000 tiket.

    General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menjelaskan hal ini tercermin dari tren penumpang selama periode libur Lebaran yang hari ini diprediksi akan mencapai 23.000 penumpang, mengingat sejak Jumat dan Sabtu kemarin KCIC mencatatkan jumlah penumpang mencapai 22.500 per harinya.

    “Hari ini kami prediksi akan menjadi puncak arus balik penumpang Kereta Cepat Whoosh. Jumlah tiket yang telah terjual sejak pagi menunjukkan tren peningkatan signifikan, bahkan melebihi hari-hari sebelumnya,” tuturnya melalui keterangan resmi yang dikutip Minggu (6/4/2025).

    Dia menuturkan, sejak pagi tadi tiket Whoosh telah terjual mencapai 20.000 tiket dan menurutnya ini akan terus bertambah lantaran penjualan secara online maupun offline masih berlangsung hingga keberangkatan terakhir pukul 21:25 WIB.

    “Seiring tingginya minat masyarakat pada momen arus balik ini, beberapa jadwal keberangkatan Whoosh dari arah Bandung pada siang dan sore hari telah habis terjual,” ungkapnya.

    Eva menyebut kereta terakhir dari Stasiun Tegalluar menuju Halim akan berangkat pada pukul 21:05 WIB. Sementara, dari Stasiun Padalarang menuju Halim keberangkatan terakhir pukul 21:23 WIB.

    KCIC, imbuhnya, mengingatkan agar penumpang tiba di stasiun selambatnya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan. Perlu diketahui sistem boarding Whoosh dan KA Feeder akan ditutup 5 menit sebelum keberangkatan demi alasan keselamatan.

    “Kami mengimbau seluruh penumpang untuk datang tepat waktu, minimal 30 menit sebelum keberangkatan, agar perjalanan tetap lancar dan nyaman.” tutup Eva.

  • Siapa Pemilik PT Yihong Novatex? Ini Profil Perusahaan Asal China yang Tutup di Cirebon Usai PHK Massal

    Siapa Pemilik PT Yihong Novatex? Ini Profil Perusahaan Asal China yang Tutup di Cirebon Usai PHK Massal

    PIKIRAN RAKYAT – PT Yihong Novatex Indonesia mendadak jadi sorotan publik setelah menyatakan secara resmi penutupan operasionalnya usai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap ribuan karyawan. Perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor produksi alas kaki ini diketahui berlokasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

    Berdiri belum genap dua tahun, PT Yihong Novatex merupakan anak usaha dari perusahaan asal Tiongkok. Namun hingga kini, identitas pemilik utama perusahaan tersebut belum sepenuhnya terungkap ke publik secara resmi. Meski begitu, perusahaan ini diketahui memiliki koneksi erat dengan investor dan pengusaha dari Tiongkok yang menanamkan modal di sektor industri manufaktur Indonesia, khususnya produk ekspor alas kaki.

    PHK Massal dan Penutupan Operasional

    Kabar penutupan PT Yihong Novatex mencuat setelah pihak manajemen mengumumkan PHK terhadap seluruh karyawan yang berjumlah 1.126 orang. Keputusan ini diambil menyusul kerugian besar yang diklaim perusahaan akibat mogok kerja yang terjadi pada awal Maret 2025.

    Kisruh bermula saat tiga karyawan terkena PHK mendadak. Merasa tidak diperlakukan adil, ratusan rekan kerja mereka melakukan aksi solidaritas dengan mogok kerja selama empat hari. Akibatnya, operasional pabrik terhenti total dan pesanan dari buyer batal karena keterlambatan pengiriman.

    “PT Yihong Novatex Indonesia hendak memberitahukan maksud pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2025 dengan alasan karena pihak pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan akibat keterlambatan pengiriman sebagai dampak dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja,” demikian kutipan surat resmi dari perusahaan.

    Tawaran Pesangon dan Persoalan Hukum

    Dalam surat tersebut, perusahaan menjanjikan pembayaran kompensasi berupa pesangon, upah, dan Tunjangan Hari Raya (THR) pada 17 Maret 2025 bagi pekerja yang menerima PHK. Namun bagi mereka yang menolak, perusahaan menyerahkan keputusan akhir kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

    Keputusan ini memicu gelombang protes. Para pekerja menilai PHK dilakukan secara sepihak dan menyebut perusahaan menghindari tanggung jawab hukum. Mereka menuntut agar bisa kembali bekerja dan mendesak pemerintah daerah turun tangan.

    Aksi Demonstrasi dan Tuntutan Pekerja

    Pada 11 Maret 2025, ratusan pekerja PT Yihong Novatex Indonesia dan PT Long Rich Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon. Mereka mengenakan pakaian serba merah sambil membawa spanduk bertuliskan tuntutan pengembalian hak dan pembatalan PHK.

    Salah satu perwakilan pekerja, Suryana, menyoroti keputusan aneh dari manajemen yang turut memecat divisi Human Resource Development (HRD). “Kalau HRD-nya saja di-PHK, siapa yang akan menghitung gaji kami yang seharusnya dibayarkan tanggal 14?” ujarnya.

    Suryana juga menuding perusahaan berdalih pailit tanpa bukti nyata. Ia menyebut ada 617 pekerja yang seharusnya sudah diangkat menjadi karyawan tetap, namun tidak kunjung direalisasikan.

    Dengan polemik yang terus berlanjut, publik kini mempertanyakan siapa sosok di balik kepemilikan PT Yihong Novatex. Di tengah ketidakpastian nasib para pekerja, desakan terhadap transparansi manajemen dan perlindungan hukum terhadap buruh pun semakin menguat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gubernur Tinjau Lokasi Longsor Mojokerto, Ini Langkah Pemprov Jatim

    Gubernur Tinjau Lokasi Longsor Mojokerto, Ini Langkah Pemprov Jatim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi terjadinya bencana tanah longsor di wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sejumlah langkah telah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).

    Didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra serta jajaran Perangkat Daerah Pemprov Jatim terkait, Gubernur Khofifah meninjau langsung titik bencana longsor. Gubernur Khofifah berkoordinasi dengan jajaran terkait termasuk juga Kepala Desa setempat pasca, bencana longsor terjadi akibat aliran sungai yang tersumbat pohon tumbang.

    “Saya sebenarnya ingin melihat langsung aliran sungai di atas tapi karena kendala kontur tanah yang masih rentan maka tidak direkomendasikan. Tapi bahwa sungai di atas itu posisinya cukup penting karena mengairi sekitar 50 hektar sawah,” ungkapnya, Minggu (6/4/2025).

    Sumbatan di aliran sungai tersebut menyebabkan longsor terutama saat kejadian curah hujan yang turun beintensitas cukup tinggi. Lebih lanjut terkait penanganan longsor, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa dalam dua hari ke depan pihaknya meminta agar proses pembersihan bisa segera dilakukan secara intensif.

    “Melalui rapat dengan seluruh pihak kemarin dan hari ini, langkah pertama adalah melalukan operasi pembersihan di lokasi kejadian. Mudah-mudahan besok cuaca bagus jadi jam 8 sampai 12 bisa dilakukan pembersihan. Setelah pembersihan, langkah selanjutnya adalah pemasangan Bronjong untuk mencegah longsor di waktu mendatang,” katanya.

    Pihaknya juga meminta dinas terkait agar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto untuk segera melakukan normalisasi sungai yang ada di atas. Tujuannya agar puluhan hektar sawah yang selama ini menggantungkan dari aliran sungai tersebut bisa tetap mendapatkan sumber air.

    “Penanganan longsor secara teknis menggunakan biosoil engineering yaitu perbaikan tebing tanah dentan sistem terasering dengan penahan tanah menggunakan bambu dan diatasnya ditanami gebalan rumput vetifer. Rencananya bronjong akan dibangun setinggi 70 meter sepanjang 40 meter di area terdampak tanah longsor,” ujarnya.

    Tujuan pemasangan bronjong untuk memberikan penguatan kontur tanah yang ada sehingga dari hasil mirigasi, ada tiga pohon yang akan ditebang agar terasering bisa dilakukan. Pemasangan bronjong akan dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jatim. Sedangkan, di sisi jurang pada kiri jalan akan dilakukan mekanisme penguatan termasuk pembangunan tanggul.

    “Ini untuk memberikan rasa aman pada masyarakat yang melintas di jalur tersebut. Proses pembuatan terasering sendiri disebutnya memerlukan waktu satu bulan. Untuk itu, ia menegaskan akan terus dilakukan koordinasi mendalam dengan berbagai pihak kaitan penutupan-pembukaan jalan selama proses pengerjaan,” jelasnya.

    Selain perbaikan akses jalan, lanjutnya, guna menambah sistem keamanan di sepanjang akses Cangar-Pacet tersebut, akan diberlakukan bentuk peringatan berbasis digital atau Early Warning System (EWS). Menurutnya, dari pintu masuk Tahura R Soerjo telah banyak terpasang warning atau peringatan bagi para pengguna.

    “Namun dengan keberadaan EWS ini nantinya diharapkan bisa memberikan pengamanan ganda bagi para pengguna jalan. Tentu di lihat di titik-titik strategis yang memberikan warning kepada masyarakat yang juga terkonfirmasi dengan pihak kepolisian untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat kaitan jalan ditutup,” tegasnya.

    Masih kata mantan Menteri Sosial RI ini, pihaknya bersama-sama stockholder terkait dan pemerintah daerah menjaga rasa aman kepada masyarakat agar merasa nyaman dan tidak ada kekhawatiran terhadap hal yang tidak dinginkan. Seperti bencana alam, tanah longsor yang terjadi di jalur alternatif Mojokerto – Batu pada, Kamis (3/4/2025).

    Sekedar diketahui, total ada 10 korban dalam bencana longsor di wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 10 korban tersebut berada di dua mobil yang berbeda melintas saat terjadi longsor yakni pikap dan minibus. [tin/but]

  • Ancam Ekonomi Jabar, Tarif Ekspor Amerika Bisa Picu PHK Besar-Besaran

    Ancam Ekonomi Jabar, Tarif Ekspor Amerika Bisa Picu PHK Besar-Besaran

    PIKIRAN RAKYAT – Serikat pekerja di Jawa Barat resah atas kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk Indonesia.

    Aturan ini, yang mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025), dinilai akan berdampak serius pada industri padat karya di Jabar, terutama sektor alas kaki dan tekstil yang sangat bergantung pada ekspor ke AS.

    Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat penurunan produksi. Bahkan, beberapa perusahaan dikhawatirkan akan gulung tikar karena beban biaya ekspor yang meningkat.

    “Industri seperti alas kaki dan garmen di Jabar sangat bergantung pada pasar AS. Dengan kenaikan tarif ini, perusahaan terpaksa mengurangi biaya produksi, termasuk dengan memangkas tenaga kerja,” ujar Roy pada Sabtu (5/4/2025).

    Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, termasuk memperluas pasar ekspor ke negara lain dan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS guna mengurangi dampak negatifnya.

    Strategi

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengakui bahwa kebijakan Trump akan sangat memengaruhi industri manufaktur di Jabar. Namun, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meminimalisir dampaknya.

    Di antaranya diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.

    Meningkatkan daya saing produk melalui inovasi, efisiensi produksi, dan peningkatan kualitas. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi jangka panjang.

    “Kami akan mendorong pelaku industri untuk tidak hanya bergantung pada AS, tetapi juga mencari peluang di pasar baru,” ujar Nining.

    Ancaman PHK massal

    Sementara itu, menyikapi ancaman PHK massal, Pemprov Jabar berencana menguatkan ekonomi pedesaan berbasis pertanian sebagai jaring pengaman sosial. Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa langkah ini terinspirasi dari ketahanan sektor pertanian saat krisis 1998.

    “Jika terjadi PHK, kami ingin memastikan bahwa lapangan kerja alternatif tersedia di sektor pertanian dan UMKM berbasis kearifan lokal,” ujar Herman.

    Ia menambahkan bahwa kenaikan tarif ekspor ke AS dari 12% menjadi 44% akan membuat produk Jabar sulit bersaing, sehingga penurunan permintaan berpotensi memicu penurunan produksi dan PHK.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pilkada Berdarah di Papua Tengah: 12 Orang Tewas, 658 Luka, 201 Bangunan Dibakar Regional 6 April 2025

    Pilkada Berdarah di Papua Tengah: 12 Orang Tewas, 658 Luka, 201 Bangunan Dibakar Regional 6 April 2025

    Pilkada Berdarah di Papua Tengah: 12 Orang Tewas, 658 Luka, 201 Bangunan Dibakar
    Tim Redaksi
    JAYAPURA, KOMPAS.com –
    Bentrokan yang dipicu oleh pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, menyebabkan 12 orang tewas.
    Adapun pertikaian terjadi antara massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Yuni Wonda-Mus Kogoya, dan paslon nomor urut 2, Miren Kogoya-Mendi Wonerengga.
    Bentrokan antara kedua kubu pendukung berlangsung sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025.
    “Dari pendataan, delapan orang meninggal dunia berasal dari paslon nomor urut 1 dan sisanya berasal dari paslon nomor urut 2,” ujar Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal, dalam keterangan tertulis di Jayapura, Minggu (6/4/2025).
    “Korban luka-luka berjumlah 658 orang, dengan rincian 423 orang merupakan pendukung paslon 1 dan 230 orang lainnya dari kubu paslon nomor urut 2,” kata Faizal yang juga menjabat Wakapolda Papua.
    Akibat eskalasi konflik ini, ratusan warga terpaksa mengungsi untuk mencari tempat yang lebih aman setelah rumah mereka ikut terbakar.
    Pertikaian antara massa pendukung menyebabkan ratusan bangunan di Kota Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, serta sejumlah distrik sekitarnya, dirusak dan dibakar.
    ”
    Kerugian material
    tercatat cukup besar. Di mana ada 201 bangunan yang terbakar selama bentrokan antara massa pendukung yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya,” ujar Faizal.
    Selebihnya, satu bangunan SD Pruleme Belakang Toba Jaya, satu Kantor Balai Kampung Trikora, satu Kantor Distrik Irimuli, satu kantor Partai Gelora, dan satu kantor Balai Desa Pagaleme.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Bogor Bersama Forkopimda Sudah Periksa 9 Oknum yang Bermasalah, Hasil Pemeriksaan Pekan Depan

    Pemkab Bogor Bersama Forkopimda Sudah Periksa 9 Oknum yang Bermasalah, Hasil Pemeriksaan Pekan Depan

    JABAR EKSPRES – Pemkab Bogor bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) telah mengambil langkah terkait persoalan yang mencuat di Kabupaten Bogor.

    Persoalan itu yakni, beberapa kepala desa meminta THR ke perusahaan dan kabar pemotongan kompensasi bagi para sopir angkot.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan, tim siber pungli Kabupaten Bogor yang melibatkan Polres Bogor, Kejaksaan Kabupaten Bogor, dan Inspektorat Kabupaten Bogor.

    Tim siber pungli itu dibuat untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    “Sudah ada 9 orang yang dimintai keterangan, ada empat Kades. Satu dari Dinas Perhubungan, dan dari beberapa kelompok organisasi lainnya,” kata Rudy di Pendopo Bupati, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2025).

    Dia menutur, tim siber pungli akan menyampaikan keputusan paling lambat pekan depan dari hasil proses yang sudah berjalan.

    Meski begitu, Rudy tidak menjelaskan lebih lanjut waktu tepatnya penyampaian hasil keputusan dari pemeriksaan yang berjalan itu.

    “Maka akan disampaikan kepada kami pemerintah Kabupaten Bogor sanksi yang akan diberikan. Apakah sanksi administratif atau ada unsur pidananya,” ucap dia.

    Ia menambahkan, jika memang hasil pemeriksaan terdapat unsur pidana. Maka ketentuan peraturan perundang-undangan akan menindaklanjuti lebih lanjut.

    “Kita akan menindaklanjuti lebih lanjut kepada Polres Bogor bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dirinya menegaskan, jika terdapat oknum Pemkab Bogor yang terlibat dalam permasalahan pemangkasan uang kompensasi akan langsung dicopot.

    “Bahkan kalo ada oknum yang terlibat dari pemerintah Kabupaten Bogor kami pastikan kita akan copot,” lanjutnya.

    Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menjelaskan, tim siber pungli sudah mulai bertugas sejak Kamis lalu.

    “Ya jadi tim sebenarnya sudah bertugas mulai hari Kamis kemarin, yang dimana Pak Bupati sudah memerintahkan kepada kami dan Kejari untuk menindaklanjuti hal tersebut,” jelasnya.

    Rio mengungkapkan, sembilan orang sudah diperiksa dan dokumen sebagai bukti sudah diamankan.

    “Jadi dari oknum Kepala Desa, Organda, KKSU semua kita lakukan pemeriksaan,” pungkasnya.