Xcloud.id

Blog

  • AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all

    AS Terapkan Tarif Resiprokal, Pemerintah Siapkan Langkah Stabilisasi, Diplomasi dan Negosiasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya dalam rangka merumuskan langkah strategis yang tepat guna merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

    Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.

    Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif tersebut dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

    Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

    “Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025).

    Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki.

    Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha. 

    Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. 

    Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b) misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.

    Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha untuk memastikan bahwa suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan strategi kebijakan.

    Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal dari berbagai langkah kebijakan yang tengah dipertimbangkan.

    Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah dan panjang.

    “Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” ungkap Airlangga.

    Pemerintah juga akan mengundang para asosiasi pelaku usaha dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

    Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (7/4/2025) sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis yang responsif dan inklusif.

    “Besok seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” kata Airlangga.

    Tidak hanya merespons kebijakan tarif baru Amerika Serikat, pemerintah juga menyiapkan langkah strategis menyambut pembukaan pasar Eropa yang juga penting karena merupakan pasar terbesar kedua setalah China dan Amerika Serikat.

    “Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” pungkas Airlangga.

    Turut hadir dalam Rakortas tersebut antara lain yakni Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, serta sejumlah Wakil Menteri dan perwakilan Kementerian/Lembaga.

  • “Pers Saya Tempeleng Satu-satu” Kronologi Ajudan Kapolri Pukul Jurnalis di Stasiun Tawang Semarang

    “Pers Saya Tempeleng Satu-satu” Kronologi Ajudan Kapolri Pukul Jurnalis di Stasiun Tawang Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG –  Insiden kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. 

    Kali ini melibatkan seorang ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Kejadian tersebut berlangsung saat Kapolri meninjau arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Tawang, Kota Semarang, pada Sabtu (5/4) sore.

    Peristiwa bermula ketika Kapolri mendatangi salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di dalam area stasiun. 

    Sejumlah jurnalis dari berbagai media, termasuk pewarta foto dan tim humas dari sejumlah lembaga, tengah meliput dan mengambil gambar dari jarak yang wajar.

    Namun, situasi mendadak berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis untuk mundur. 

    Bukan dengan permintaan halus, ajudan tersebut justru mendorong para jurnalis dan humas secara kasar.

    Pemukulan Pewarta Foto

    Merasa situasi tidak kondusif, seorang pewarta foto dari Kantor Berita Antara Foto, Makna Zaezar, memilih menjauh dan berpindah ke sekitar peron. 

    Namun, ajudan yang sama justru mengejar Makna dan melakukan tindak kekerasan.

    Ia memukul kepala Makna dengan tangan.

    Ancaman dan Intimidasi Lainnya

    Tak hanya berhenti di situ, ajudan tersebut bahkan mengancam jurnalis lain yang berada di lokasi. 

    Dengan nada tinggi dan sikap agresif, ia berkata, “Kalian pers, saya tempeleng satu-satu.”

    Beberapa jurnalis lain juga melaporkan mengalami dorongan fisik dan intimidasi verbal. 

    Salah seorang jurnalis perempuan bahkan mengaku nyaris dicekik oleh petugas yang sama.

    Respons dari Organisasi Jurnalis

    INFOGRAFIS – Ilustrasi kekerasan terhadap jurnalis oleh kepolisian serta tuntutan PFI dan AJI Semarang. (TRIBUN JATENG/BUDI SUSANTO)

    Menanggapi peristiwa ini, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan ajudan Kapolri.

    “Kejadian ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pers. Ruang kerja kami dilanggar secara fisik dan psikologis,” tegas Dhana Kencana, Ketua PFI Semarang, Minggu (6/4/2025).

    Hal senada disampaikan oleh Daffy Yusuf, Ketua Divisi Advokasi AJI Semarang. 

    “Kami menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku, dan mendesak institusi Polri untuk memberikan sanksi tegas. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan menjadi budaya,” tegasnya.

    Pelanggaran terhadap UU Pers

    Peristiwa kekerasan ini dinilai melanggar Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana.

    Tanggapan Polri

    Terpisah Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divhumas Polri memberikan tanggapan peristiwa tersebut.

    “Kami sangat menyesalkan jika memang insiden tersebut benar terjadi, dimana yang seharusnya bisa dihindari.”

    “Memang situasi di lapangan cukup ramai, namun seharusnya ada SOP yang mestinya bisa dijalankan tanpa tindakan secara fisik maupun verbal,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima tribunjateng.com

    Ia memastikan, Polri akan menyelidiki insiden tersebut, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, tentu tidak akan segan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yg berlaku.

    “Saat ini kami sedang menanyakan kepada tim yang saat itu ada di lokasi. Sebenarnya, pers merupakan mitra Polri yang harus saling bekerja sama.”

    “Kami berharap insiden ini tidak terulang dan kemitraan kami dengan pers akan terus kami jaga dan diperbaiki agar bisa lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. (*)

  • Kepadatan Arus Balik Berkurang, Kapolri Cabut Rekayasa Lalin One Way Nasional

    Kepadatan Arus Balik Berkurang, Kapolri Cabut Rekayasa Lalin One Way Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal mengungkap bakal mencabut rekayasa lalu lintas nasional di Tol Transjawa pada arus balik Lebaran 2025.

    Dia mengatakan pencabutan rekayasa lalu lintas itu dilakukan apabila mobilitas kendaraan dari KM 414 Tol Kalikangkung hingga KM 70 Tol Cikampek sudah mulai turun.

    “Tentunya apabila kemudian turun di bawah rata-rata, di bawah 8.000-9.000 ya, kita akan melakukan one way lokal, itu bisa kita lakukan, atau contra flow,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

    Sigit menambahkan, apabila aktivitas kendaraan di jalur tersebut masih tinggi maka pihaknya akan tetap mempertahankan rekayasa lalu lintas nasional tersebut.

    “Namun kalau kemudian ternyata memang secara hitungan angkanya masih tinggi, tentunya one way-nya tetap akan kita berlakukan,” tambah Sigit.

    Sebelumnya, Korlantas Polri telah memberlakukan one way nasional dari Km 414 Gerbang Tol Kalikangkung sampai Km 70 Gerbang tol Cikampek Utama pada H+5 Lebaran atau puncak arus balik pada Minggu (6/4/2025) pagi.

    Selanjutnya, pemberlakuan rekayasa lalu lintas lainnya seperti contraflow di dua lajur dari KM 70 hingga KM 36. Di samping itu, kepolisian juga telah mempersiapkan jalur alternatif lain jika masih ada kemacetan saat pelaksanaan one way nasional.

    “Mempersiapkan Cisumdawu untuk menjadi pengurai dan juga kita sudah rapat apabila diperlukan untuk tarik tol digratiskan,” pungkas Sigit.

  • DPR Dukung Langkah Pemerintah Hadapi Tarif Baru AS

    DPR Dukung Langkah Pemerintah Hadapi Tarif Baru AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko atas potensi ketidakstabilan ekonomi yang dapat muncul akibat kebijakan tarif impor balasan (reciprocal tariffs) oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32%.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menekankan, pentingnya penyusunan narasi dan komunikasi publik dari pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menjaga stabilitas keuangan nasional.

    Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi tekanan pada pasar keuangan, seperti pasar saham, pasar uang, nilai tukar rupiah, hingga surat utang negara (SBN).

    “Pemerintah perlu menyampaikan narasi yang kuat agar tidak muncul reaksi berlebihan di pasar, baik itu pasar saham yang rentan anjlok, pasar uang yang bisa terdampak suku bunga antar bank, hingga nilai tukar rupiah yang bisa melemah. Begitu juga dengan pasar surat utang yang bisa terpengaruh melalui kenaikan imbal hasil,” ujar Adies, Minggu (6/4/2025).

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat dan strategis pemerintah dalam menanggapi kebijakan tarif resiprokal dari AS. Menurutnya, peningkatan daya saing, pemeliharaan kepercayaan investor, dan penguatan iklim investasi merupakan langkah penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Adies menyarankan agar kerja sama dagang dan investasi dengan negara-negara ASEAN terus diperkuat, serta diperluas dengan kelompok negara lain seperti BRICS dan OECD, guna menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

    Selain itu, ia menilai pentingnya menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan mitra dagang strategis seperti Amerika Serikat. Menurutnya, diplomasi dan negosiasi perlu terus dilakukan untuk menjembatani kepentingan kedua negara di tengah kebijakan perdagangan yang dinamis.

    Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih agar mengambil langkah-langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk deregulasi kebijakan yang menghambat investasi, terutama yang berkaitan dengan hambatan non-tarif (non-tariff barriers).

    “Yang tak kalah penting, penyampaian komunikasi publik yang konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan agar tidak muncul ketidakpastian di mata investor maupun pelaku pasar,” pungkas Adies terkait tarif baru AS.

  • Latihan Militer 800.000 Tentara Digelar di Jerman, Eropa Hadapi Kemungkinan Perang dengan Rusia – Halaman all

    Latihan Militer 800.000 Tentara Digelar di Jerman, Eropa Hadapi Kemungkinan Perang dengan Rusia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eropa kini bersiap menghadapi kemungkinan perang besar melawan Rusia.

    Beberapa negara Eropa, termasuk Polandia, Norwegia, dan Jerman, meningkatkan langkah-langkah militer mereka untuk menghadapi ancaman yang semakin mendesak.

    Negara-negara Eropa yang aktif dalam persiapan ini termasuk Polandia, Norwegia, dan Jerman.

    Intelijen dari Denmark dan Jerman memperingatkan bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) harus bersiap menghadapi potensi serangan Rusia dalam lima tahun ke depan.

    ABC News melaporkan banyak negara Eropa meminta warganya untuk menyiapkan perlengkapan bertahan hidup untuk menghadapi krisis besar.

    Muncul ketakutan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan bisa diandalkan sebagai sekutu jika perang Eropa melawan Rusia meletus.

    AS sebagai anggota NATO akan ikut campur membantu negara NATO yang diserang. Namun, setelah kembali menjabat, Presiden AS Donald Trump malah terlihat bersimpati kepada Rusia.

    Trump juga meminta Eropa untuk menjaga keamanannya sendiri pada masa mendatang. Oleh karena itu, Eropa kini harus mulai meninggalkan ketergantungannya pada AS.

    Luigi Scazzieri, Asisten Direktur Pusat Reformasi Eropa, menyatakan bahwa Uni Eropa telah mengabaikan persiapan untuk menghadapi konflik besar dan harus menguatkan pertahanannya.

    “Bergantung pada AS terbukti lebih nyaman,” kata Scazzieri. Dia menyebut Eropa kini harus menguatkan pertahanannya.

    Langkah-Langkah Keamanan yang Diambil

    Norwegia telah memberlakukan persyaratan tempat perlindungan dari bom pada bangunan baru dan memperbaiki bunker era Perang Dingin.

    Sementara itu, Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia telah menarik diri dari Konvensi Ottawa, yang melarang ranjau darat antipersonel, untuk meningkatkan pertahanan di sayap timur NATO.

    Polandia juga sedang mempersiapkan warganya untuk latihan militer, dengan target peningkatan jumlah pasukan hingga 500.000 personel.

    Adapun Jerman akan menggelar latihan militer besar-besaran pada bulan September dengan melibatkan sekitar 800.000 tentara, termasuk pasukan NATO.

    Bild melaporkan latihan ini, yang diberi nama Red Storm Bravo, akan berlangsung di Hamburg selama tiga hari dan akan mencakup praktik pemindahan tentara NATO ke negara-negara Baltik dan Polandia.

    Mengapa Eropa Harus Bersiap?

    Kekhawatiran utama bagi negara-negara Eropa adalah potensi serangan Rusia, yang saat ini memiliki lebih dari satu juta personel militer.

    Stephan Fruehling, pakar di Pusat Kajian Strategis dan Pertahanan Universitas Nasional Australia, menekankan bahwa Eropa belum memiliki pasukan yang cukup untuk mempertahankan garis depan.

    Sementara itu, Jakub Janda, pakar keamanan di Pusat Kebijakan Keamanan Praha, menambahkan bahwa negara-negara Uni Eropa merasa terancam oleh persiapan militer Rusia yang semakin besar, termasuk dukungan dari negara-negara seperti Tiongkok.

    Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia tidak akan menyerang negara-negara NATO, dan menganggap serangan semacam itu tidak ada gunanya.

    Dalam wawancara, Putin menyebut bahwa politikus Barat sering menggunakan ancaman Rusia untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik mereka.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kemendagri Bakal Panggil Bupati Lucky Hakim Buntut Liburan ke Jepang Tanpa Izin

    Kemendagri Bakal Panggil Bupati Lucky Hakim Buntut Liburan ke Jepang Tanpa Izin

    Kemendagri Bakal Panggil Bupati Lucky Hakim Buntut Liburan ke Jepang Tanpa Izin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) bakal memanggil
    Bupati Indramayu
    ,
    Lucky Hakim
    yang dikabarkan berlibur ke Jepang tanpa izin. Sebab, kepala daerah harus izin jika akan melakukan perjalanan ke luar negeri.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (
    Wamendagri
    )
    Bima Arya
    Sugiarto menjelaskan, pemanggilan dilakukan untuk meminta penjelasan Lucky Hakim soal dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
    Sebab, terdapat aturan yang melarang kepala daerah maupun wakilnya untuk bepergian ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
    “Pak Bupati akan kami minta penjelasan. Mungkin waktu retret kepala daerah terlewat memahami penjelasan Pak Mendagri soal kewajiban dan larangan bagi kepala daerah,” ujar Bima Arya kepada
    Kompas.com
    , Minggu (6/4/2025).
    Sebelumnya, Bima Arya mengungkapkan bahwa kepala daerah yang bepergian ke luar negeri tanpa izin Kemendagri atau Mendagri bisa terancam sanksi pemberhentian sementara.
    “Undang-Undang (UU) mengatur secara jelas dan tegas mengenai aturan perjalanan keluar negeri bagi kepala daerah,” kata Bima Arya.
    “Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf i, KDH (kepala daerah) dan WKDH (wakil kepala daerah) dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri,” ujarnya lagi.
    Menurut Bima Arya, UU tersebut mengatur bahwa kepala daerah setingkat gubernur dan wakil gubernur bisa diberhentikan sementara selama tiga bulan oleh Presiden.
    Sedangkan untuk Bupati dan Wali Kota maupun wakilnya, sanksi pemberhentian sementara bisa diberikan langsung oleh Mendagri.
    “Sanksi terkait larangan tersebut sesuai dengan Pasal 77 ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota,” kata Bima Arya.
    Adapun kabar Lucky Hakim berlibur ke luar negeri tanpa izin terungkap dalam unggahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di media sosial.
    Lewat akun media sosial pribadinya, Dedi mengunggah sejumlah foto Lucky Hakim yang sedang berlibur di Jepang, dengan menambahkan keterangan, ”
    Selamat Berlibur Pak Lucky Hakim, Nanti Kalau Ke Jepang Lagi, Bilang Dulu Yah…”.
    Dikonfirmasi
    Kompas.com
    via sambungan telepon, Dedi Mulyadi mengakui foto-foto itu adalah momen pelesiran
    Bupati Indramayu Lucky Hakim
    .
    Ditanya soal apakah Lucky Hakim mendapat izin Kemendagri, Dedi mengatakan, tidak ada.
    Menurut Dedi, biasanya bupati atau wali kota yang akan bepergian ke luar negeri mengajukan surat permohonan ke Kemendagri dengan tembusan ke Gubernur. Namun, untuk Bupati Indramayu Lucky Hakim sama sekali tidak ada
    “Jangankan surat, WA (WhatsApp) juga nggak,” kata Dedi pada Minggu (6/4/2025).
    “Saya pernah tanyakan soal ini via WA, namun tidak dibalas. Mungkin sibuk atau jarang baca WA,” ujarnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bertolak ke Malaysia, Silaturahmi Idul Fitri ke PM Anwar Ibrahim – Page 3

    Prabowo Bertolak ke Malaysia, Silaturahmi Idul Fitri ke PM Anwar Ibrahim – Page 3

    Sementara itu,  menteri-menteri Ekonomi yang tergabung dalam ASEAN atau negara Asia Tenggara akan menggelar pertemuan pada pekan depan. Pertemuan ini akan membahas solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal atau timbal balik yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Hal ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim saat berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto, Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan PM Singapura Lawrance Wong melalui sambungan telepon.

    “Saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar Ibrahim dalam akun Instagram @anwaribrahim_my, dikutip Minggu (6/4/2025)

    Dia mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang digelar pada pekan depan itu akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut.

    “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” ujarnya.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif dasar 10 persen untuk seluruh impor global. Secara spesifik, Presiden Trump mengenakan tarif 32 persen untuk produk dari Indonesia.

    Sementara itu, tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara-negara ASEAN yaitu Malaysia dan Brunei Darussalam 24 persen, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen. Kemudian, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, dan Thailand 36 persen.

     

  • Himpunan Mahasiswa Islam Jateng-DIY Tolak Kembalinya Dwifungsi TNI

    Himpunan Mahasiswa Islam Jateng-DIY Tolak Kembalinya Dwifungsi TNI

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Isu kembalinya dwifungsi TNI menuai tanggapan dari Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Tengah (Jateng) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Mereka mengkritik sejumlah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil.

    Presidium Badko HMI Jateng-DIY Sakti Anbiya H mengatakan, penempatan prajurit TNI di lembaga atau kementerian yang membidangi pelayanan publik berpotensi mengembalikan dwifungsi tentara seperti pada masa Orde Baru.

    “Polemik yang terjadi saat Prajurit TNI aktif di tempatkan di struktur sipil berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai kepatuhan terhadap aturan yang sudah berlaku,” katanya di Kota Semarang, baru-baru ini.

    Padahal TNI memiliki tugas khusus untuk melakukan pembelaan negara dan bangsa serta memelihara pertahanan nasional. Sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004, tugas pokok TNI berada di aspek keadualatan bangsa serta mempertahankan keutuhan wilayah dari ancaman asng.

    “Maka Badko HMI Jateng-DI Yogyakarta menolak tegas perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil karena akan mengakibatkan ambiguitas hukum dan tumpeng tindih aturan hukum yang ada,” ungkap Sakti.

    Dia bilang, menjabatnya Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Bulog dan Mayjen TNI Irham Waroihan sebagai Inspektur Jendral Kementerian Pertanian telah melanggar aturan.

    “Sebenarnya prajurit TNI yang aktif serta menjabat di struktural sipil telah melanggar Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI,” ungkap dia.

    Lebih lanjut Badko HMI Jateng-DI Yogyakarta meminta prajurit aktif TNI yang saat ini menduduki jabatan sipil untuk mengundurkan diri atau pensiun dini dari militer.

    “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” tegas Sakti.

    Menurut dia, polemik TNI ini yang telah memberkan ruang bagi tentara untuk menduduki jabatan sipil mengancam supremasi sipil dalam sistem demokrasi.

    “Maka Badko HMI Jateng-DI Yogyakarta menolak dengan tegas segala bentuk tentara dalam menduduki jabatan sipil yang berpotensi mengembalikan Dwi fungsi TNI,” tandasnya.

    (*)

     

  • Harga iPhone 15 Turun Gila-gilaan, Ini Daftar Harga Resmi Terbarunya

    Harga iPhone 15 Turun Gila-gilaan, Ini Daftar Harga Resmi Terbarunya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Harga seri iPhone 15 di Indonesia terpantau sudah mengalami penurunan sejak resminya penjualan seri iPhone 16 di Tanah Air.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, harga iPhone 15 series di distributor resmi seperti iBox telah mengalami penurunan sampai sekitar Rp 3 juta. Lantas, berapa harga jual iPhone 15 Series saat ini?

    iPhone 15 series terdiri dari iPhone 15 reguler, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max. Untuk harga iPhone 15 reguler, saat ini dipatok sekitar Rp 11 juta. Varian tertinggi dari seri ini adalah iPhone 15 Pro Max yang dipatok sekitar Rp 31 juta.

    Dalam laman iBox terlihat seluruh varian memori dan warna iPhone 15 Pro sudah tidak lagi tersedia. Sementara untuk iPhone 15 Pro Max tinggal tersedia varian Blue Titanium 1TB.

    Berikut ini daftar harga iPhone 15 series di Indonesia per 6 April 2025 dilihat dari laman resmi iBox.

    Harga iPhone 15

    iPhone 15 128GB: Rp 11.499.000 (sebelumnya Rp 14.499.000)
    iPhone 15 256GB: Rp 13.999.000 (sebelumnya Rp 17.499.000)
    iPhone 15 512GB: Rp 17.999.000 (sebelumnya Rp 21.499.000)

    Harga iPhone 15 Plus

    iPhone 15 Plus 128GB: Rp 13.499.000 (sebelumnya Rp 16.499.000)
    iPhone 15 Plus 256GB: Rp 15.999.000 (sebelumnya Rp 19.499.000)
    iPhone 15 Plus 512GB: Rp 19.999.000 (sebelumnya Rp 23.499.000)

    Harga iPhone 15 Pro Max

    iPhone 15 Pro Max 1TB: Rp 31.999.000 (sebelumnya Rp 33.999.000)

    (haa/haa)

  • Puncak Libur Lebaran, Wisata Edukasi Anak di Yogya Jadi Lautan Manusia

    Puncak Libur Lebaran, Wisata Edukasi Anak di Yogya Jadi Lautan Manusia

    Sleman, Beritasatu.com – Puncak libur Lebaran 2025, pengunjung destinasi wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta membeludak. Ribuan wisatawan yang berasal dari berbagai daerah membanjiri wisata anak Ibarbo Park yang berada di Jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta.

    Wisatawan yang rata-rata membawa keluarga rela antre saat membeli tiket masuk. Wisatawan mengaku jika berkunjung ke tempat ini untuk menghabiskan sisa waktu libur Lebaran.

    Berbagai wahana di Ibarbo Park, Sleman, Yogyakarta. – (Beritasatu.com/Olena Wibisana)

    “Menghabiskan libur Lebaran, menghabiskan stres setelah bekerja, setelah liburan kerja lagi,” kata Farid dan Ferti, pengunjung asal Bandung kepada Beritasatu.com, Minggu (6/4/2025), yang merupakan puncak libur Lebaran 2025.

    Deretan rumah kartun yang ada di lokasi ini membuat anak-anak ingin berkeliling sambil naik kereta mini yang disediakan pengelola. Selain menyuguhkan berbagai wahana kartun, destinasi wisata yang berdiri sejak 2022 ini juga menghadirkan berbagai hewan yang lucu seperti burung unta, burung makau, kura-kura, kelinci, hingga berbagai koleksi burung cantik lainnya. Meskipun harus berpanas-panasan, para wisatawan ingin berlama-lama di lokasi ini.

    Berbagai wahana di Ibarbo Park, Sleman, Yogyakarta. – (Beritasatu.com/Olena Wibisana)

    “Baru pertama kali ke sini, tetapi sangat memuaskan. Komplet buat anak-anak. Cocok untuk untuk berlibur,” ujar Aprilia, pengunjung asal Jawa Tengah.

    Jumlah pengunjung pada libur Lebaran saat ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada libur Lebaran kali ini jumlah pengunjung mencapai 10.000 orang setiap harinya.

    “Pada libur Lebaran sekarang 10.000  lebih pengunjung dari berbagai daerah setiap harinya. Jika dibandingkan tahun jumlah pengunjung saat ini meningkat signifikan,” ungkap Sales Executive Wisata Ibarbo Park Marselina Putri.

    Berbagai wahana di Ibarbo Park, Sleman, Yogyakarta. – (Beritasatu.com/Olena Wibisana)

    Pada puncak libur Lebaran 2025, banyak wisatawan yang berkunjung dan didominasi dari luar daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Pulau Sumatera. Untuk harga tiket sendiri, dibanderol dengan harga Rp 70.000 per orang untuk semua usia pada saat libur Lebaran, sedangkan untuk hari biasa hanya Rp 60.000 per orang.