Blog

  • Arus Balik Masih Padat, One Way KM 414-70 Tol Kalikangkung Semarang Diberlakukan – Halaman all

    Arus Balik Masih Padat, One Way KM 414-70 Tol Kalikangkung Semarang Diberlakukan – Halaman all

    Polisi memperpanjang skema one way mulai dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama.

    Tayang: Jumat, 4 April 2025 22:23 WIB

    Tribunnews.com/Ashri Fadilla

    SISTEM ONE WAY – Polisi memperpanjang skema one way mulai dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rekayasa lalu lintas sistem satu arah (one way) kembali diberlakukan pada arus balik Lebaran, Jumat (4/4/2025) malam. 

    Kali ini, polisi memperpanjang skema one way mulai dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama.

    Berdasarkan pantauan CCTV Jasa Marga, jalur one way mulai dibuka sekitar pukul 20.00 WIB. Sebelum itu, petugas lebih dulu melakukan pengosongan jalur untuk memastikan keamanan pelaksanaan sistem satu arah.

    Setelah dibuka, kendaraan dari arah timur mulai melintasi jalur one way menuju Jakarta. Lalu lintas selepas Gerbang Tol Kalikangkung terpantau lancar. Namun, antrean kendaraan tampak mengular sebelum pintu tol tersebut.

    Sebelumnya, polisi telah menerapkan one way lokal dari KM 188 hingga KM 70, lalu memperpanjangnya ke KM 219 Tol Palikanci. Namun karena kepadatan kendaraan masih terjadi di sejumlah titik, rekayasa kembali diperluas hingga KM 414.

    Langkah ini diambil untuk mengurai kepadatan arus balik yang masih tinggi di sepanjang ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta. Polisi mengimbau pengendara untuk tetap mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan.
     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Hipmi ingatkan pentingnya kewaspadaan saat peredaran uang turun

    Hipmi ingatkan pentingnya kewaspadaan saat peredaran uang turun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hipmi ingatkan pentingnya kewaspadaan saat peredaran uang turun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 April 2025 – 16:56 WIB

    Elshinta.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap penurunan uang beredar di masyarakat melalui langkah preventif demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.

    Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari dalam keterangan di Jakarta, Jumat menilai sejumlah indikasi pelambatan ekonomi mulai muncul, salah satunya penurunan jumlah uang beredar di masyarakat. Hal ini menjadi “lampu kuning” bagi Pemerintah.

    Dia mengatakan, sejak pergantian tahun, indikasi pelambatan ekonomi mulai bermunculan. Puncaknya, tercermin pada momen Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

    “Dari tahun ke tahun, Lebaran menjadi momentum bagi Pemerintah untuk mengerek ekonomi. Namun, sepertinya hal itu tak terjadi sekarang,” katanya.

    Dia menyebutkan bahwa berdasarkan hitungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, asumsi perputaran uang selama Lebaran turun 12,28 persen. Jika asumsi tahun 2024 mencapai Rp157,3 triliun, tahun ini hanya Rp137,975 triliun.

    Bahkan, lanjut Akbar, Center of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi tambahan Jumlah Uang Beredar (JUB) hanya Rp114,37 triliun. Turun 16,5 persen dari tahun 2024 yang mencapai Rp136,97 triliun.

    “Ini merupakan warning atau lampu kuning bagi Pemerintah. Jika tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi 8 persen hanya akan menjadi isapan jempol belaka,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Akbar menyebutkan bahwa indikasi lainnya yakni penurunan jumlah pemudik. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), total pemudik tahun ini hanya 146,48 juta orang. Turun 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.

    Fenomena ini tentu mempengaruhi industri pariwisata. Akbar mencontohkan okupansi hotel kamar di Yogyakarta. Menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), okupansi libur Lebaran jeblok 30 persen. Begitu juga di Bali.

    “Saat ini, masyarakat benar-benar hati-hati membelanjakan uang. Ini menandakan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga perlu intervensi Pemerintah,” terang Akbar.

    Soal daya beli, Akbar melihat adanya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 0,4 persen dari Desember 2024 ke Januari 2025. Padahal, sejak 2022, IKK selalu naik di awal tahun. Hal itu cermin bahwa konsumen optimistis.

    Data lainnya juga menunjukkan adanya penurunan angka Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Januari 2025. Pada Desember 2024, angka IPR sebesar 222 poin, turun menjadi 211,5 di Januari 2025.

    Menurut Akbar, pemerintah harus segera turun tangan, memperbaiki berbagai indikasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, persoalan tidak semakin buruk.

    “Caranya, dengan berbagai hal. Seperti mempercepat realisasi belanja sosial dan infrastruktur padat karya, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan memastikan UMKM mendapat dukungan konkret,” kata Akbar.

    Sumber : Antara

  • KCIC tugaskan 530 petugas keamanan selama arus balik Lebaran 2025

    KCIC tugaskan 530 petugas keamanan selama arus balik Lebaran 2025

    Corporate Communication Manager PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti. ANTARA/Chairul Rohman

    KCIC tugaskan 530 petugas keamanan selama arus balik Lebaran 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 04 April 2025 – 16:45 WIB

    Elshinta.com – Manajer Komunikasi Korporat Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti mengatakan pihaknya menugaskan total 530 petugas keamanan selama masa arus balik Lebaran 2025. Dikonfirmasi pada hari  Jumat, Emir menjelaskan jika 530 petugas keamanan itu tersebar di seluruh stasiun dan jalur kereta demi memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang.

    “Untuk memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan Whoosh, KCIC menugaskan total 530 petugas pengamanan yang tersebar di seluruh stasiun dan jalur kereta. Petugas ini merupakan gabungan dari personel keamanan internal KCIC, TNI, dan Polri,” jelasnya.

    Emir menambahkan, selain penambahan petugas keamanan, pihak KCIC juga turut menambah personel di sektor lainnya seperti pelayanan penumpang.

    “Selain itu, KCIC juga menugaskan sebanyak 688 petugas layanan termasuk passenger service mobile yang siap membantu pelayanan penumpang di berbagai stasiun Whoosh,” tambahnya.

    Selain menambah personel, KCIC selama masa mudik dan Lebaran ini juga turut menambah berbagai fasilitas untuk menunjang keamanan penumpang.

    “KCIC menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran masa angkutan Lebaran, di antaranya area bermain anak, posko pengamanan, posko kesehatan, passenger service mobile, layanan lost and found, petugas posko internal, photobooth dan dekorasi edisi Ramadhan, takjil gratis, tenant-tenant baru, ruang tunggu VIP dan reguler, toilet disabilitas, ruang bayi, serta musala dan toilet yang selalu dijaga kebersihannya,” ujar Emir.

    “Tersedia juga petugas khusus key passenger yang siap melayani lansia, orang sakit, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan orang tua yang membawa anak,” pungkasnya.

    Pada masa libur Lebaran 2025, KCIC telah menjual lebih dari 210 ribu tiket Whoosh ke berbagai tujuan. Meskipun stasiun dipadati penumpang, arus penumpang dari dan menuju Stasiun Whoosh tetap terjaga dengan baik berkat dukungan berbagai moda transportasi penghubung.

     

     

    Sumber : Antara

  • Tokoh agama dan adat serukan pesan perdamaian di Maluku

    Tokoh agama dan adat serukan pesan perdamaian di Maluku

    Ketua Majelis Latupati kota Ambon, Reza Valdo Maspaitella. ANTARA/ Penina F Mayaut. (Pesan damai)

    Tokoh agama dan adat serukan pesan perdamaian di Maluku
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 04 April 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Tokoh agama dan tokoh adat menyerukan pesan perdamaian dan persaudaraan bagi masyarakat di Provinsi Maluku, agar tidak mudah terprovokasi isu-isu menyesatkan.

    “Beta (saya) ingin menyampaikan pesan bagi saudara-saudara di Negeri Tulehu, Negeri Tial, Negeri Sawai, dan Negeri Rumaholat dan Seluruh basudara (saudara) di seluruh Negeri di Tanah Maluku, mari katong (kita) hentikan dan hindari pertikaian, karena katong semua adalah satu saudara, satu tanah, satu hati, ” kata Ketua Majelis Latupati kota Ambon, Reza Valdo Maspaitella, di Ambon, Jumat.

    Ia mengatakan, sejak dahulu para leluhur telah mengajarkan filosofi hidup pela gandong, nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat dalam kasih dan kebersamaan.

    “Tidak ada manfaat dari kebencian dan permusuhan, karena yang terluka bukan hanya kita sendiri, tetapi seluruh masyarakat, seluruh negeri, ” Katanya.

    Pela Gandong yakni tradisi perjanjian antara dua negeri yang diikat oleh sumpah, serta hubungan kekerabatan antara individu atau negeri, bukan sekadar tradisi, tetapi juga simbol persatuan, toleransi, dan perdamaian di Maluku. Nilai ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk bertikai, tetapi justru menjadi kekuatan untuk saling melengkapi dan memperkuat kebersamaan.

    Baik dalam adat, agama, maupun sebagai bangsa, kita diajarkan untuk menghormati satu sama lain, bersabar, menjaga persaudaraan, menjaga tanah, dan menjaga nama baik keluarga serta leluhur.

    “Ketika emosi memuncak, kita harus menahan diri, karena tidak ada kebaikan yang lahir dari permusuhan. Mengasihi dan memaafkan jauh lebih mulia daripada membenci dan melawan, ” katanya.

    Karena itu, Majelis Latupati bersama seluruh Pimpinan adat dan masyarakat adat mengajak, mari hentikan pertikaian, mari bertemu, bergandengan tangan, dan duduk bersama untuk mencari jalan damai.

    “Katong orang Maluku, besar karena memiliki persaudaraan, nilai-nilai adat, dan iman yang kuat. Mari katong jaga negeri, jaga hati, dan jaga persaudaraan, ” ujarnya.

    Ketua Sinode GPM, Elifas Maspaitella juga mengajak seluruh masyarakat mewujudkan perdamaian.

    “Saya kira pesan itu bukan sekedar nasehat kosong. Itu adalah cita-cita tertinggi dari semua umat manusia di dunia, apalagi umat beragama, karena itu, kita harus selalu menahan hati dari amarah dan dendam,” katanya.

    Harapannya, kalau ada masalah, mari dibicarakan sebagai orang basudara, jika ada kasus tertentu, seperti sengketa batas tanah, dan apalagi jika sudah diproses sesuai hukum yang berlaku, biar mekanisme hukum yang menyelesaikannya. Gereja Protestan Maluku (GPM), tetap harus menyampaikan nasehat dan anjuran kepada semua warga di Maluku Tengah, mari wujudkan damai.

    “Kita harus menjadi masyarakat yang cerdas untuk belajar keluar dari masa kelam, dan sembuhkan luka pahit masa lalu, ” katanya.

    Sumber : Antara

  • Hari Mengerikan Tiba Amputasi 4 Jari Tangan Kanan 3 Perampok di Iran, Aktivis HAM: Terkutuk – Halaman all

    Hari Mengerikan Tiba Amputasi 4 Jari Tangan Kanan 3 Perampok di Iran, Aktivis HAM: Terkutuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pihak berwenang Iran bersiap untuk memotong jari dari tangan tiga pria yang terbukti bersalah melakukan perampokan sebagai bagian dari hukuman.

    Hadi Rostami, Mehdi Sharfian dan Mehdi Shahivand, yang ditahan di penjara Pusat Urumieh, provinsi Azerbaijan Barat , sedang menunggu untuk menjalani hukuman ‘kejam dan tidak dapat diubah’ berupa amputasi jari paling cepat pada 11 April, kata organisasi hak asasi manusia Amnesty International hari ini dikutip dari Daily Mail.

    Ketiga pria tersebut ditangkap pada bulan Agustus 2017 dan dihukum karena perampokan pada tahun 2019 setelah persidangan, di mana pengadilan menjatuhkan hukuman pemotongan empat jari di tangan kanan mereka sepenuhnya.

    Para pria tersebut dilaporkan ditolak aksesnya kepada pengacara dan pengadilan mengandalkan ‘pengakuan’ paksa, yang mengakibatkan ketiganya dipukuli, ditendang, dan dicambuk.

    Tangan Rostami patah dan para interogator mengancam akan memperkosa Shahivand untuk mendapatkan pengakuan dari mereka, yang kemudian mereka tarik kembali. 

    Sejak menerima hukuman yang mengerikan itu, ketiganya telah melakukan mogok makan beberapa kali di penjara sebagai protes atas kondisi tidak manusiawi yang mereka alami, serta atas hukuman yang mereka terima.

    Pada bulan Februari 2021, Rostami disiksa lebih lanjut setelah pihak berwenang Iran menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 60 kali karena “mengganggu perintah penjara” setelah ia melakukan mogok makan. Ia juga telah beberapa kali mencoba bunuh diri, kata Amnesty. 

    Menyusul ancaman terbaru Iran untuk memotong jari kedua pria itu, Rostami menulis surat dari penjara untuk memohon bantuan dari masyarakat internasional. 

    ‘Saya menyerukan kepada organisasi hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan segera guna mencegah penerapan hukuman yang tidak manusiawi ini’, tulisnya. 

    Pada bulan November 2024, ketiganya juga menulis surat yang menggambarkan penderitaan mental mereka dan ‘mimpi buruk yang terus-menerus’ karena menunggu mutilasi mereka.

    ‘Kami tidak dapat tidur atau makan, dengan cemas menunggu penegakan hukuman kami sendiri… Mimpi buruk ini harus berakhir agar kami dapat menemukan jalan kembali ke kehidupan’, tulis mereka. 

    Penolakan

    Hukuman brutal berupa amputasi jari diizinkan berdasarkan hukum pidana Republik Islam tetapi secara luas dikutuk sebagai tindakan yang menjijikkan dan ilegal oleh para aktivis hak asasi manusia. 

    Wakil Direktur Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Sarah Hashash, mengatakan dalam sebuah pernyataan hari ini: ‘Amputasi merupakan penyiksaan, yang merupakan kejahatan menurut hukum internasional dan merupakan serangan yang mencolok dan menjijikkan terhadap martabat manusia. 

    ‘Kami menyerukan kepada pihak berwenang Iran untuk segera menghentikan semua rencana untuk melaksanakan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi ini dan menghapuskan semua bentuk hukuman fisik dalam hukum dan praktik.’

    Ia juga menggambarkan ‘mimpi buruk saat terjaga’ yang dialami para lelaki tersebut selama hampir satu dekade, karena harus hidup dengan siksaan mental sehingga pihak berwenang dapat sewaktu-waktu memutilasi tubuh mereka. 

    ‘Amputasi yang direncanakan, berdasarkan ‘pengakuan’ yang diperoleh melalui penyiksaan dan setelah persidangan yang sangat tidak adil, adalah pengingat yang mengerikan tentang kesiapan otoritas Iran untuk menimbulkan penderitaan yang tidak dapat diubah dan bahwa sistem peradilan Iran adalah roda penggerak penting dalam mesin penyiksaan’, tambahnya. 

    Hashash juga memperingatkan bahwa otoritas Iran ‘dapat menghadapi tuntutan pidana berdasarkan hukum internasional’.

    Amputasi jari diizinkan di Republik Islam berdasarkan hukum Syariah. 

    Bila hukuman semacam itu dilaksanakan, maka empat jari tangan kanan dipotong sehingga yang tertinggal hanya telapak tangan dan ibu jari. 

    Menurut Pusat Abdorrahman Boroumand yang berpusat di AS, otoritas Iran telah mengamputasi jari sedikitnya 131 pria sejak Januari 2000.

    Pada bulan Oktober, otoritas Iran mengamputasi jari dari tangan dua pria yang dihukum karena pencurian. 

    Kedua bersaudara asal Kurdi masing-masing memiliki empat jari di tangan kanan yang diamputasi dengan mesin guillotine di penjara di kota Urmia di barat laut Iran, menurut laporan.

    Mereka kemudian dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan medis, tambah laporan itu.

    Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) yang berbasis di AS mengatakan Shahab dan Mehrdad Teimouri awalnya ditangkap pada tahun 2019 atas tuduhan pencurian dan dijatuhi hukuman penjara dan amputasi jari.

    Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran atas lonjakan jumlah eksekusi di Iran dalam beberapa bulan terakhir. 

    Termasuk di dalamnya adalah hukuman gantung terhadap warga negara Jerman asal Iran, Jamshid Sharmahd, pada bulan Oktober. 

    Keluarganya mengatakan dia diculik oleh pasukan Iran saat berada di Uni Emirat Arab pada tahun 2020.

    Menurut LSM lain yang berbasis di Norwegia, Iran Human Rights, Iran telah mengeksekusi 633 orang tahun ini saja.

    Para aktivis menuduh pihak berwenang menggunakan hukuman mati sebagai cara menanamkan rasa takut di seluruh masyarakat.

  • Respons Kebijakan Tarif Impor Trump, Hipmi Berikan Rekomendasi Ini ke Pemerintah – Halaman all

    Respons Kebijakan Tarif Impor Trump, Hipmi Berikan Rekomendasi Ini ke Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah tidak tinggal diam merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    AS memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk semua produk impor ke Amerika Serikat serta bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar negara tersebut. 

    Vietnam terkena tarif timbal balik resiprokal tertinggi 46 persen, sementara Indonesia terkena tarif 32 persen.

    Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari mengatakan, dunia tengah mengecam kebijakan Trump. Seharusnya, pemerintah Indonesia melakukan hal serupa, meski caranya berbeda.

    “Pemerintah perlu segera mengambil langkah yang tepat untuk merespons kebijakan baru Trump agar tidak menimbulkan kekhawatiran, baik di kalangan dunia usaha maupun masyarakat luas,” ujarnya Akbar dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

    Ia memiliki sejumlah rekomendasi untuk pemerintah dalam merespons kebijakan tarif timbal balik Trump. 

    Pertama, mendorong kesepakatan bilateral dengan AS. Tujuannya, untuk memastikan Indonesia bisa memperoleh akses pasar terbaik dan paling kompetitif.

    Kedua, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi biaya impor AS ke Indonesia. 

    Menurut Akbar, hal ini penting dilakukan. Mengingat, sempat menjadi sorotan Trump, karena Indonesia membebankan traffic charge untuk komoditas impor dari AS 64 persen.

    Ketiga, pemerintah harus lebih gencar menstimulasi diversifikasi pasar tujuan ekspor. Dengan upaya ini, kegiatan ekspor bisa tetap berjalan, dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Apabila hal itu berjalan mulus, maka kinerja ekspor nasional lebih maksimal dan lebih stabil. Sekalipun terdapat kebijakan yang lebih restriktif terhadap ekspor Indonesia di AS,” urai Akbar.

    Keempat, pemerintah perlu mendukung revitalisasi industri padat karya. Selain juga melakukan deregulasi agar produk-produk Indonesia lebih kompetitif dan dapat lebih bersaing di pasar ekspor. 

    Akbar menyambut baik rencana Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC. Harapannya, pertemuan itu berbuah manis bagi dunia usaha Indonesia.

    “Jika keempat rekomendasi itu dilakukan Pemerintah dan berhasil, saya rasa kinerja ekspor kita akan baik-baik saja. Sekarang tinggal bagaimana lobi-lobi yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya.

  • Coretax Rp1,3 T tak Bantu Layanan SPT PPh 2024, Sri Mulyani dan Anak Buahnya Mau Bilang Apa Lagi?

    Coretax Rp1,3 T tak Bantu Layanan SPT PPh 2024, Sri Mulyani dan Anak Buahnya Mau Bilang Apa Lagi?

    GELORA.CO – Aplikasi pajak Coretax senilai Rp 1,3 triliun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak membantu layanan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) 2024. Setidaknya tercatat wajib pajak (WP) yang melapor SPT PPh 2024 itu mencapai 12,34 juta per 1 April 2025.

    Angka itu terdiri dari 12 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 338,2 ribu SPT Tahunan badan. Jika Coretax tidak bermasalah, rasa-rasanya jumlah pelaporan SPT bisa lebih banyak lagi.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menyatakan bahwa pelaporan SPT sebagian besar dilaporkan melalui sarana elektronik.

    Rinciannya 10,56 juta SPT dilaporkan lewat e-filling; sebanyak 1,33 juta SPT lewat e-form, sebanyak 629 SPT lewat e-SPT. Sedangkan 446,23 ribu SPT lainnya disampaikan secara manual, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

    Sebelumnya, pemerintah melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tanggal 25 Maret 2025 memutuskan untuk menghapus sanksi keterlambatan untuk pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan hingga 11 April 2025.

    Keputusan itu mempertimbangkan tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak bersinggungan dengan libur panjang dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit,” kata Dwi, dikutip pada Jumat (4/4/2025).

    Normalnya, batas waktu pembayaran PPh 29 dan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yaitu tanggal 31 Maret. Namun, lantaran cuti bersama berlaku hingga 7 April, maka Pemerintah memberikan relaksasi untuk pembayaran dan pelaporan yang dilakukan setelah jatuh tempo 31 Maret hingga 11 April 2025.

    “Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),” tambah Dwi.

    DJP pun menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian pada tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92 persen dari total wajib pajak.

    Bagi wajib pajak yang belum melakukan kewajiban melaporkan SPT, Dwi mengimbau agar segera melakukan pelaporan. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

    Pada Rabu pagi (2/4/2025), aplikasi Coretax masih mengalami kendala sehingga tidak bisa diakses. Ketika membuka Coretax lewat situs coretaxdjp.pajak.go.id, tersemat pengumuman bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan pemeliharaan Coretax.

    “Terima kasih atas masukan berharga dan kepercayaan yang telah diberikan. Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan, DJP akan melakukan pemeliharaan Coretax DJP guna mengoptimalkan kinerja dan mengatasi berbagai kendala yang telah Anda sampaikan. Dan, selama proses peeliharaan, sistem Coretax DJP tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Selanjutnya, DJP minta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. “Kami berkomitmen untuk segera kembali dengan layanan yang lebih baik dan lebih andal untuk Anda,” demikian pengumuman.

  • Tambah 1 Hari, PNS Boleh FWA di 8 April

    Tambah 1 Hari, PNS Boleh FWA di 8 April

    Jakarta

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan penyesuaian Flexible Working Arrangement (FWA) pada tanggal 8 April 2025. Hal ini untuk mengurangi kepadatan arus balik Lebaran berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan dan stakeholder terkait.

    Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN tersebut diatur dalam SE Menteri PANRB No. 3 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri PANRB pada Jumat (4/4).

    “Kita ingin memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan mobilitas masyarakat saat arus balik tetap aman dan nyaman. Penyesuaian pelaksanaan tugas ini dilakukan dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan tetap memastikan terjaganya kualitas layanan,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan mobilitas masyarakat selama arus balik, sekaligus menjaga produktivitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

    Melalui SE tersebut, instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN dengan memanfaatkan skema Flexible Working Arrangements (FWA) sesuai karakteristik tugas masing-masing instansi. Penyesuaian ini wajib mempertimbangkan akuntabilitas, keterukuran kinerja, serta tidak mengganggu layanan publik kepada masyarakat.

    Sebelumnya pada SE Menteri PANRB No.2 Tahun 2025 pengaturan FWA dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, melalui perubahan SE ini dilakukan penyesuaian dengan menambahkan 1 hari yaitu pada hari Selasa tanggal 8 April 2025.

    Pelayanan publik yang bersifat esensial dan langsung bersentuhan dengan masyarakat diimbau untuk tetap berjalan dengan baik melalui pengaturan jadwal kerja yang efisien dan proporsional. Instansi juga diharapkan menyiapkan petugas pelayanan yang memadai dan sistem pendukung berbasis teknologi informasi sebagaimana juga telah dilakukan pada arus mudik.

    Lebih lanjut, Rini menekankan pentingnya kolaborasi antar pimpinan instansi dalam mengelola pelaksanaan tugas selama masa arus balik.

    “Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Momen arus balik menjadi wujud nyata bagaimana kita bisa menjaga kualitasnya dengan tetap memberikan ruang bagi ASN untuk menjalankan tugas secara adaptif, sebagaimana arus mudik yang dapat dilakukan dengan baik,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Kapolda Jatim: Puncak Diprediksi Sabtu dan Minggu

    Kapolda Jatim: Puncak Diprediksi Sabtu dan Minggu

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Memasuki momen arus balik, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto memprediksi puncak peningkatan pengendara diperkirakan terjadi masa akhir libur lebaran, yakni Sabtu (5/3/2025) dan Minggu (6/3/2025).

    Hal itu disampaikan Kapolda Jatim saat meninjau Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (4/4/2025).

    “Kami prediksi puncak arus mudik mulai Sabtu-Minggu, untuk itu kami imbau para pemudik untuk bijak dalam berkendara, apalagi dengan anomali cuaca yang saat ini terjadi,” kata Irjen Nanang.

    Kapolda mengimbau masyarakat tetap waspada dan selalu mengecek kondisi kendaraan selama melakukan perjalanan arus balik mudik. “Pastikan kendaraan kondisi baik, termasuk kondisi fisik pengendara,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut Irjen Nanang juga minta masyarakat patuh aturan lalu lintas dan mengikuti petunjuk dan arahan petugas di lapangan. Peningkatan volume kendaraan, memungkinkan petugas merekayasa arus lalu lintas untuk menghindari perambatan di titik tertentu.

    Melalui pantauan yang dilakukan, dibandingkan tahun lalu terdapat penurunan baik arus mudik dan arus balik pada tahun 2025. Meski demikian, pihaknya menyarankan masyarakat memilih waktu terbaik untuk kembali.

    “Silakan diikuti arahan yang diberikan petugas di lapangan, karena sudah dilalui kajian yang sudah dievaluasi, gladi dan disosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Sementara Bupati Ipuk menyampaikan, agar para pemudik tetap berhati-hati selama perjalanan balik. Selain padatnya lalu lintas saat arus balik, juga kondisi cuaca yang kurang bersahabat akhir-akhir ini bisa beresiko bagi pengguna jalan.

    “Kami mohon semua pengendara khususnya roda dua untuk tetap berhati-hati dan waspada apalagi di tengah kondisi cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini. Kalau ngantuk silakan beristirahat dulu di pos-pos yang telah disediakan. Tetap hati-hati dan semoga selamat sampai tujuan,” jelas Ipuk. [alr/but]

     

  • Tips Mudah Cara Memanfaatkan THR dan Uang Lebaran, Panduan untuk Menyusun Dana Darurat

    Tips Mudah Cara Memanfaatkan THR dan Uang Lebaran, Panduan untuk Menyusun Dana Darurat

    PIKIRAN RAKYAT – Selain hanya untuk merayakan kemenangan setelah bulan puasa, Lebaran juga menjadi moment menerima Tunjangan Hari Raya (THR) atau uang Lebaran.

    Meskipun godaan untuk menghabiskan uang tersebut dengan belanja atau liburan sangat besar, ada cara yang lebih bijak untuk memanfaatkannya. Salah satunya adalah dengan menyisihkan sebagian dari THR dan uang Lebaran untuk membangun dana darurat. 

    Dana darurat adalah dana yang disiapkan untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti biaya medis mendesak, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan besar pada rumah. Memulai atau menambah dana darurat dari THR adalah langkah cerdas untuk menjaga stabilitas keuangan di masa depan. Berikut ini adalah tips sederhana yang dapat Sobat PR terapkan. 

    1. Tentukan tujuan dana darurat

    Sebelum memulai menyisihkan uang, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan berapa banyak dana darurat yang kamu perlukan.

    Umumnya, dana darurat disarankan untuk mencakup 3 hingga 6 bulan pengeluaran bulanan. Namun, jika baru memulai, bahkan memiliki dana darurat sebesar 1 bulan pengeluaran sudah merupakan langkah yang baik.

    Langkah pertama:

    – Hitung pengeluaran bulanan rutin (seperti makan, transportasi, tagihan, cicilan).

    – Tentukan berapa bulan pengeluaran yang ingin kamu sisihkan untuk dana darurat.

    2. Pisahkan dana THR untuk tujuan berbeda

    Salah satu trik sederhana adalah dengan memisahkan THR atau uang Lebaran yang diterima ke dalam beberapa kategori. Misalnya, buatlah 3 kantong atau rekening terpisah: satu untuk kebutuhan sehari-hari, satu untuk tabungan atau investasi jangka panjang, dan satu lagi untuk dana darurat. Dengan cara ini, Sobat PR sudah punya komitmen untuk menyisihkan sebagian tanpa harus bingung saat ingin menggunakan uang tersebut.

    Langkah kedua:

    – Pisahkan 20-30% dari total THR atau uang Lebaran untuk dana darurat. 

    – Ingat, meski jumlahnya sedikit, konsistensi dalam menyisihkan uang akan memberikan hasil yang besar dalam jangka panjang.

    3. Buat anggaran yang realistis dan mudah diikuti

    Meskipun ide menyisihkan sebagian uang untuk dana darurat sudah ditetapkan, tanpa anggaran yang jelas, rencana ini bisa dengan mudah gagal. Buatlah anggaran yang realistis dan mudah diikuti. Sebagai contoh, jika Sobat PR merasa kesulitan menabung dalam jumlah besar sekaligus, mulailah dengan angka kecil terlebih dahulu.

    Bisa dimulai dengan menyisihkan Rp500.000 atau Rp1.000.000 dari THR untuk dana darurat, dan terus tambahkan secara bertahap setiap bulan.

    Langkah ketiga:

    – Sesuaikan dengan kemampuan finansial dan tentukan angka yang mudah untuk dicapai.

    – Tetap konsisten, meski nominalnya kecil, asalkan dilakukan secara rutin.

    4. Simpan di tempat yang mudah diakses, tapi tidak terlalu mudah digunakan

    Dana darurat sebaiknya disimpan di tempat yang aman dan mudah diakses, namun bukan di rekening yang terlalu sering digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Sobat PR bisa menempatkan dana darurat di rekening tabungan terpisah, deposito jangka pendek, atau aplikasi keuangan yang memungkinkanmu menyimpan uang dengan mudah tanpa tergoda untuk menggunakannya.

    Langkah keempat:

    – Buka rekening tabungan khusus dana darurat atau gunakan aplikasi keuangan yang memberikan fitur pemisahan dana.

    – Pilih rekening yang tidak mudah tergoda untuk dipakai untuk keperluan sehari-hari.

    5. Evaluasi dan sesuaikan secara berkala

    Dana darurat bukanlah sesuatu yang dibangun dalam semalam. Setiap kali menerima THR atau uang Lebaran di masa mendatang, evaluasi kembali kebutuhan dana daruratmu dan sesuaikan dengan situasi keuangan. Jika pengeluaran bulanan meningkat, mungkin jumlah dana darurat yang perlu disiapkan juga perlu ditambah.

    Langkah kelima:

    – Setiap beberapa bulan, evaluasi ulang jumlah dana darurat. 

    – Jika ada perubahan dalam pendapatan atau pengeluaran, sesuaikan jumlah dana darurat yang perlu disisihkan.

    6. Manfaatkan dana darurat dengan bijak

    Jika suatu saat dana darurat benar-benar diperlukan, pastikan menggunakan uang tersebut dengan bijak. Dana darurat digunakan untuk situasi darurat yang tak terduga, seperti biaya rumah sakit mendesak atau perbaikan rumah yang mendesak. Jangan gunakan dana darurat untuk membeli barang-barang yang tidak penting atau dalam keadaan tidak mendesak.

    Langkah keenam:

    – Gunakan dana darurat hanya untuk keadaan yang benar-benar mendesak dan darurat.

    – Pastikan setelah menggunakan sebagian dana darurat, Sobat PR segera mulai menyisihkan kembali untuk memulihkan jumlahnya.

    Bijak mengelola uang lebaran untuk masa depan

    Menyisihkan sebagian THR dan uang Lebaran untuk dana darurat adalah langkah bijak untuk memastikan keamanan finansial di masa depan. Dengan cara yang sederhana namun terencana tanpa stres dengan keuangan. Ingat, membangun dana darurat bukan hanya soal menabung uang, tetapi tentang menciptakan rasa aman dan siap menghadapi ketidakpastian.

    Mulailah dengan langkah kecil, dan seiring waktu, kamu akan melihat manfaat besar dari kebiasaan menabung yang dilakukan sekarang. Jadi, manfaatkan THR dan uang Lebaran dengan cara yang cerdas, agar masa depan lebih aman dan terjamin.***(Adisty Intan Azzura) 

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News