Xcloud.id

Blog

  • Puan: RUU Pilkada Belum Dibahas, tapi Terbuka Komunikasi AntarPartai

    Puan: RUU Pilkada Belum Dibahas, tapi Terbuka Komunikasi AntarPartai

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani mengatakan belum membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Namun, dirinya terbuka bagi setiap anggota antarfraksi menyampaikan pendapatnya terkait RUU tersebut.

    Pernyataan itu sekaligus merespons sikap PDIP saat Rakernas yang menolak Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dan merekomendasikan komunikasi terbuka dengan setiap fraksi.

    “Kita akan selalu membuka Komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi. Kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi. Jadi enggak pernah ada komunikasi yang tertutup,” jelas Puan kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (13/1/206).

    Terlebih, katanya, RUU Pemilihan Umum belum dibahas dan masih melihat situasi setelah pembukaan masa sidang paripurna ke-III tahun 2025-2026.

    Selain itu, Puan menjelaskan bahwa masa Pilkada masih lama dan lebih dulu fokus kepada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

    “Revisi Undang-Undang Pemilu belum dibahas, ini baru pembukaan masa sidang. Jadi kita lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini,” jelasnya.

    Pembahasan ini berkaitan dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Alasannya biaya politik yang mahal, maraknya politik uang, konflik sosial, hingga efektivitas pemerintahan.

    Partai koalisi pemerintahan, mulai dari Gerindra, Golkar, hingga PAN, telah menyepakati wacana tersebut. Namun, hanya PDIP yang kemudian menolak.

    Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membuka peluang kebijakan baru Pilkada, termasuk melalui DPRD, dengan catatan tetap menghargai hak-hak demokrasi rakyat. Golkar bahkan menawarkan konsep setengah konvensi yakni survei publik dilakukan terlebih dahulu, lalu partai menawarkan kandidat kepada publik sebelum diputuskan melalui mekanisme perwakilan.  

    Bagi Golkar, Pilkada langsung bukan satu-satunya jalan demokrasi. Rakyat, dalam pandangan ini, tidak harus selalu hadir di bilik suara; cukup diwakili melalui proses yang diklaim lebih terstruktur.  

    “Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” ucap Bahlil.  

  • KPK Sita Dokumen-Uang Tunai Usai Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu

    KPK Sita Dokumen-Uang Tunai Usai Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu

    Jakarta –

    KPK telah selesai melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu). Tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik hingga uang.

    “Dalam kegiatan penggeledahan hari ini, tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

    Budi mengatakan bukti uang yang disita dari penggeledahan diduga bersumber dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK belum menjelaskan nominal uang yang telah disita penyidik.

    “Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi terkait dengan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara,” ungkap Budi.

    Penggeledahan di kantor pusat Ditjen Pajak Kemenkeu difokuskan di dua Direktorat. Penyidik KPK menggeledah kantor Direktorat Peraturan Perpajakan dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

    “(Penyidik menggeledah) ruang kerja staf Direktorat Peraturan Perpajakan dan ruang kerja staf Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian,” terang Budi.

    Sebelum menggeledah kantor pusat Ditjen Pajak, KPK juga telah menggeledah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Senin (12/1). KPK menyita barang bukti elektronik hingga valuta asing atau mata uang asing.

    “Penyidik mengamankan dan menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan Wajib Pajak PT Wanatiara Persada,” kata Budi.

    Budi menyebut penyidik KPK mengamankan dan menyita rekaman CCTV, alat komunikasi, laptop serta media penyimpanan data terkait perkara dalam penggeledahan tersebut. Sementara untuk barang bukti valuta asing (valas) senilai 8.000 dolar Singapura.

    Penggeledahan ini dilakukan KPK berkaitan dengan penetapan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan pejabat pajak di Jakut. Salah satu tersangka ialah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu (DWB).

    Kasus ini berawal saat tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara menelusuri adanya potensi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan PT Wanatiara Persada (PT WP). KPK menyebut ada dugaan kongkalikong antara para tersangka untuk mengurangi pembayaran pajak.

    “Terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp 75 miliar,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers Minggu (11/1).

    Tersangka Agus kemudian diduga meminta PT WP untuk melakukan pembayaran pajak ‘all in’ Rp 23 miliar. Angka itu diduga digunakan untuk menyelesaikan persoalan pembayaran pajak Rp 75 miliar yang masih ditunggak PT WP.

    KPK menduga ada uang yang mengalir ke para pejabat pajak di Jakut dari total Rp 23 miliar itu. PT WP disebut sempat keberatan dengan permintaan dari Agus Syaifudin.

    PT WP lalu hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp 4 miliar. Berbekal suap tersebut, kekurangan pembayaran pajak Rp 75 miliar dari PT WP dipangkas hanya menjadi Rp 15,7 miliar oleh oknum pejabat pajak.

    Berikut daftar para tersangka:

    Tersangka penerima suap/gratifikasi:
    – Dwi Budi Iswahyu (DWB) selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara,
    – Agus Syaifudin (AGS) selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara,
    – Askob Bahtiar (ASB) selaku tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara.

    Tersangka pemberi:
    – Abdul Kadim Sahbudin (ABD) selaku Konsultan Pajak PT WP
    – Edy Yulianto (EY) selaku Staf PT WP.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

  • Bamsoet harap Indonesia bisa mainkan peran substantif di Dewan HAM PBB

    Bamsoet harap Indonesia bisa mainkan peran substantif di Dewan HAM PBB

    “Misalnya, peran apa yang bisa dimainkan Indonesia di Dewan HAM untuk mencegah negara besar melakukan tındakan unilateral terhadap negara-negara kecil dan lemah,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo berharap agar Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2026, bisa memainkan peran substantif dalam kemanusiaan global pada forum tersebut.

    Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa Indonesia akan memimpin Dewan HAM PBB di tengah situasi global yang diwarnai konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, serta meningkatnya tantangan terhadap kebebasan sipil dan hak kelompok rentan.

    Data PBB menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024–2025, Dewan HAM PBB menangani puluhan resolusi terkait konflik di berbagai kawasan, mulai dari Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa Timur, serta isu lintas negara seperti hak pengungsi, dampak perubahan iklim terhadap HAM, dan penggunaan teknologi digital yang berpotensi melanggar privasi dan kebebasan individu.

    Mengingat Dewan HAM PBB berfungsi sebagai ruang advokasi, ia menilai Indonesia harus bisa memanfaatkan presidensinya untuk memainkan peran substantif dalam isu-isu global, terutama konflik kemanusiaan dan ketimpangan relasi kekuasaan antarnegara.

    “Misalnya, peran apa yang bisa dimainkan Indonesia di Dewan HAM untuk mencegah negara besar melakukan tındakan unilateral terhadap negara-negara kecil dan lemah,” katanya.

    Ketua MPR RI ke-15 itu pun berharap Indonesia mampu memanfaatkan mandat ini untuk memperkuat dialog antar peradaban, mendorong kerja sama internasional yang lebih adil, serta memastikan Dewan HAM PBB tetap menjadi forum yang dipercaya dalam melindungi martabat manusia di seluruh dunia.

    “Indonesia memiliki modal sejarah diplomasi, nilai Pancasila, serta pengalaman sebagai negara demokrasi besar di dunia. Dengan bekal itu, Indonesia diharapkan mampu menjalankan peran sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara bermartabat dan membawa kontribusi nyata bagi perdamaian serta keadilan dunia,” katanya.

    Lebih lanjut, Bamsoet juga mengapresiasi terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.

    “Kepercayaan dunia ini menunjukkan Indonesia dipandang sebagai negara yang mampu menjembatani perbedaan, merawat dialog, serta mendorong penyelesaian isu HAM secara adil dan berimbang,” ucapnya.

    Ia mengatakan, mandat ini menjadi yang pertama kalinya bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB berdiri pada tahun 2006 sekaligus menandai meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap peran, konsistensi, dan kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia.

    Diketahui, Dewan HAM PBB merupakan forum utama PBB yang menangani isu hak asasi manusia di seluruh dunia dengan 47 negara anggota dari berbagai kawasan.

    Presiden Dewan HAM PBB memegang peran sentral dalam memimpin sidang-sidang resmi, mengoordinasikan agenda kerja, serta menjembatani perbedaan pandangan antar negara dalam isu HAM yang kerap sensitif dan kompleks.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cerita Bidan Desa Tangani Persalinan Sungsang saat Banjir Landa Aceh

    Cerita Bidan Desa Tangani Persalinan Sungsang saat Banjir Landa Aceh

    Jakarta –

    Di tengah kepungan banjir dan longsor, Sri Rahayu, seorang bidan desa, dihadapkan pada situasi yang nyaris tak terbayangkan. Kalau itu, ia harus membantu proses persalinan seorang ibu hamil dengan kondisi bayi sungsang, saat akses rujukan ke fasilitas kesehatan sudah terputus total.

    “Sebetulnya pasien itu harus dirujuk karena posisi bayinya kalau keluar bokong-nya lebih dulu,” beber Sri Rahayu saat ditemui di posko pemeriksaan kesehatan Desa Lubuk Sidup, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (13/1/2026).

    Kondisi sungsang membuat persalinan berisiko tinggi. Namun, rencana rujukan urung dilakukan karena banjir sudah meninggi dan longsor menutup seluruh akses keluar desa.

    Air terus naik, hujan tak berhenti. “Pas mau dirujuk itu sudah nggak bisa lagi. Air sudah banyak, habis itu longsor, jadi memang nggak bisa keluar,” tuturnya.

    Sekitar pukul 22:00 malam waktu setempat, warga mulai dievakuasi. Sri Rahayu mendapat panggilan darurat. Tanda-tanda persalinan sudah jelas, sementara keluarganya sendiri belum sempat dievakuasi.

    “Ya dilema lah. Tapi setelah diperiksa, saya tetap dampingi,” katanya.

    Dengan kondisi seadanya, tanpa alat medis lengkap, Sri Rahayu bersama seorang perawat berusaha semaksimal mungkin. Persalinan berlangsung berjam-jam hingga akhirnya, sekitar pukul 02.30 dini hari, bayi lahir secara normal meski dalam posisi sungsang.

    “Alhamdulillah setengah tiga lahir,” ucapnya lirih.

    Tak lama setelah persalinan, situasi semakin memburuk. Air terus meninggi, dan sekitar pukul 04.30 pagi, rumah-rumah warga mulai hanyut terbawa arus banjir. Proses persalinan dilakukan di rumah warga yang posisinya relatif lebih tinggi sehingga tidak terendam air.

    Keterbatasan alat menjadi tantangan tersendiri. Sri Rahayu mengaku tidak membawa perlengkapan medis lengkap saat itu. “Alat-alat nggak kebawa. Perawat cuma bawa gunting kecil sama klem,” katanya. Bahkan, tali pusar bayi terpaksa diikat menggunakan tali goni.

    “Dengan kondisi seperti itu ya pasrah, tapi tetap berusaha yang terbaik,” ujarnya.

    Usai persalinan, evakuasi pun dilakukan. Sang ibu yang baru melahirkan harus dievakuasi sambil menggendong bayinya. “Di pabrik itu dievakuasi, bayinya dibopong, ibunya kondisi baru melahirkan,” tutur Sri.

    Perasaan cemas masih menyelimuti pikirannya kala itu, terutama karena belum mengetahui kondisi keluarganya sendiri. Namun di tengah ketakutan dan keterbatasan, ia memilih bertahan menjalankan tugasnya sebagai bidan desa.

    Sudah 13 tahun Sri menjadi bidan desa di wilayah tersebut. Pengalaman malam itu menjadi salah satu momen paling berat sepanjang pengabdiannya, sekaligus pengingat akan peran vital tenaga kesehatan di garis terdepan, terutama saat bencana datang tanpa mengetahui peringatan sebelumnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Greenland Bisa Gabung Rusia Jika AS Tak Cepat

    Greenland Bisa Gabung Rusia Jika AS Tak Cepat

    Moskow –

    Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan bahwa penduduk Greenland dapat memilih untuk bergabung dengan Rusia, jika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak bertindak cepat untuk mengamankan pulau strategis di kawasan Arktik tersebut.

    Pernyataan Medvedev, yang merupakan mantan Presiden Rusia dan sekutu dekat Presiden Vladimir Putin itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (13/1/2026), tampaknya dimaksudkan untuk mengejek Trump yang sangat berambisi untuk menguasai Greenland.

    “Trump perlu bergegas. Menurut informasi yang belum diverifikasi, dalam beberapa hari ke depan mungkin akan ada referendum mendadak, di mana seluruh penduduk Greenland, yang berjumlah 55.000 jiwa, dapat memilih untuk bergabung dengan Rusia,” kata Medvedev dalam pernyataan yang dilaporkan Interfax.

    “Dan begitulah. Tidak ada bintang kecil baru di bendera (AS),” ujar petinggi Rusia itu.

    Trump telah menghidupkan kembali dorongan agar AS mengambil alih Greenland, wilayah otonomi Denmark yang memiliki pemerintahan sendiri. Dia beralasan bahwa Washington perlu menguasai Greenland untuk menangkal Rusia.

    Dikatakan oleh Trump bahwa sumber dayanya dan lokasinya yang strategis di kawasan Arktik menjadikan Greenland sangat penting bagi keamanan nasional AS, terlebih mengingat aktivis militer Rusia dan China di kawasan tersebut. Upaya Trump tersebut menuai keberatan dari Greenland dari Denmark.

    Meskipun Rusia tidak mengklaim Greenland, negara tersebut sudah sejak lama memantau peran strategis pulau itu dalam keamanan Arktik, mengingat posisinya di jalur Atlantik Utara dan keberadaan fasilitas militer serta pengawasan luar angkasa utama AS di sana.

    Kremlin belum secara langsung mengomentari upaya Trump untuk menguasai Greenland.

    Namun Moskow menyebut Arktik sebagai zona kepentingan nasional dan strategis Rusia, dan tahun lalu mengatakan bahwa mereka mengamati dengan cermat perdebatan “yang cukup dramatis” seputar Greenland.

    Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 telah merusak banyak kerja sama di kawasan Arktik. Seiring perubahan iklim membuka jalur dan prospek sumber daya baru, kawasan tersebut menjadi semakin diperebutkan.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • 8 KPK Sita Dokumen hingga Uang Saat Geledah Kantor Ditjen Pajak Nasional

    8 KPK Sita Dokumen hingga Uang Saat Geledah Kantor Ditjen Pajak Nasional

    KPK Sita Dokumen hingga Uang Saat Geledah Kantor Ditjen Pajak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik saat menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).
    Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.
    “Dalam kegiatan penggeledahan hari ini, tim mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).
    Selain itu, Budi mengatakan, KPK juga menyita uang yang diduga bersumber dari tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
    “KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi terkait dengan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara,” ujarnya.
    Budi mengatakan, dalam penggeledahan hari ini, penyidik fokus menggeledah kantor Direktorat Peraturan Perpajakan dan kantor Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.
    KPK menetapkan lima orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026 pada Minggu (11/1/2026).
    Kelima tersangka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar selaku perwakilan penerima suap.
    Kemudian Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin; dan Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto selaku pemberi suap.
    Adapun kelimanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Jakarta Utara pada Jumat (9/1/2026) dan Sabtu (10/1/2026).
    “Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam hal ini ada paling tidak ada 2 alat bukti, kami menetapkan 5 orang tersebut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Minggu (11/1/2026).
    Dalam perkara ini, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syarifudin meminta agar PT Wanatiara Persada melakukan pembayaran pajak “all in” sebesar Rp 23 miliar.
    Dari jumlah tersebut, Rp 8 miliar di antaranya untuk
    fee
    dirinya, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Ditjen.
    Namun demikian, PT Wanatiara Persada merasa keberatan dan hanya menyanggupi pembayaran
    fee
    sebesar Rp 4 miliar.
    Kemudian pada Desember 2025, setelah terjadi kesepakatan, tim pemeriksa akhirnya menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan nilai pembayaran pajak bagi PT Wanatiara Persada senilai Rp 15,7 miliar.
    Nilai tersebut turun sekitar Rp 59,3 miliar atau sebesar 80 persen dari nilai awal yang ditetapkan Rp 75 miliar.
    Untuk memenuhi permintaan
    fee
    dari Agus Syaifudin, pada Desember 2025, PT Wanatiara Persada melakukan pencairan dana dengan skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan, dengan menggunakan perusahaan PT Niogayo Bisnis Konsultan (NBK) yang dimiliki oleh Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak.
    Atas perbuatannya, Dwi Budi, Agus Syaifudin, dan Askob Bahtiar selaku pihak penerima, disangkakan telah melangar ketentuan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    Abdul Kadim Sahbudin dan Edy Yulianto selaku pihak pemberi, disangkakan telah melangar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ORI beri manfaat Rp42 miliar ke masyarakat lewat tahap resmon di 2025

    ORI beri manfaat Rp42 miliar ke masyarakat lewat tahap resmon di 2025

    “Ini adalah manfaat materiil yang bisa dievaluasi sedangkan manfaat imateriil yang tidak dapat dievaluasi sesungguhnya melampaui angka tersebut,”

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI (ORI) memberi manfaat senilai Rp42 miliar kepada masyarakat melalui tahap resolusi dan monitoring (resmon) sepanjang tahun 2025.

    Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyebutkan manfaat yang dinikmati tersebut berasal dari penyelesaian laporan oleh Keasistenan Utama Resmon selama tahun lalu sebanyak 63 laporan atau 126 persen dari target yang ditetapkan, yakni 50 laporan.

    “Ini adalah manfaat materiil yang bisa dievaluasi sedangkan manfaat imateriil yang tidak dapat dievaluasi sesungguhnya melampaui angka tersebut,” ujar Najih dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, yang dipantau secara daring.

    Dengan demikian, ia menuturkan penyelesaian laporan pada tahap resmon di tahun 2025 tidak hanya berdampak terhadap kepastian hukum dan perbaikan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.

    Najih menjelaskan tahap resolusi dan monitoring merupakan tahap akhir dalam penyelesaian laporan masyarakat yang diawali dari proses verifikasi, pemeriksaan, hingga penyelesaian laporan masyarakat.

    Secara perinci, manfaat senilai Rp42 miliar yang dirasakan masyarakat pada tahun lalu terdiri atas sebanyak Rp24,7 miliar sudah diterima oleh para pelapor dan sebesar Rp18 miliar berupa potensi yang akan diterima.

    Secara keseluruhan pada periode 2021-2025, dirinya mengatakan Keasistenan Utama Resmon telah menindaklanjuti 304 laporan, dengan hasil 239 laporan (79 persen) dinyatakan selesai dan 65 laporan (21 persen) masih dalam proses.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu menyampaikan terdapat sejumlah laporan yang menjadi perhatian publik dan berhasil diselesaikan sepanjang tahun 2025.

    Laporan dimaksud di antaranya, yakni pengembalian hak atas lahan seluas 4.135 meter persegi di Batam, Kepulauan Riau, yang tidak memperoleh kepastian sejak 2012 serta pemberian ganti rugi lahan transmigrasi senilai Rp2,3 miliar kepada 12 kepala keluarga di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.

    Selain itu, terdapat pula penyelesaian pembayaran uang pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Timor Leste, pembayaran tunggakan gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Morotai yang tertunda selama 12 tahun, hingga penyelesaian laporan dengan PT Perikanan Indonesia terkait kesepakatan perpanjangan sewa lahan yang berujung pada kesepakatan harga sewa.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2026

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Ingin SMA Tarnus Cetak Kader Patriotik, Jadi Pemimpin Jujur

    Prabowo Ingin SMA Tarnus Cetak Kader Patriotik, Jadi Pemimpin Jujur

    Prabowo Ingin SMA Tarnus Cetak Kader Patriotik, Jadi Pemimpin Jujur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto ingin SMA Taruna Nusantara mencetak kader-kader patriotik yang cinta Tanah Air.
    Ia ingin sekolah unggulan itu menanamkan akhlak kepada para siswanya hingga tumbuh menjadi pribadi yang baik.
    Hal ini dikatakan Prabowo saat meresmikan
    SMA Taruna Nusantara
    Kampus Malang di Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).
    “Jadi saudara-saudara, yang mengerti maksud dan tujuan, saudara mengerti filosofi di belakang sekolah ini, bahwa kita di sini benar-benar mencetak kader-kader yang patriotik, kader-kader yang cinta Tanah Air,” kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.
    Kepala Negara ingin murid SMA Taruna Nusantara tumbuh menjadi kader-kader yang bertanggung jawab.
    Kemudian, disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di semua bidang.
    Nantinya, pemimpin itu menjadi pemimpin yang jujur dan tidak korup.
    “Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya,” ucap dia.
    Oleh karenanya, ia meminta pimpinan sekolah untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya.
    Para pemimpin itu sebagian besar merupakan alumni, yang mengerti seluk-beluk Taruna Nusantara.
    “Saya minta semua unsur para pimpinan lembaga, para pimpinan sekolah, para pamong guru untuk laksanakan pendidikan yang sebaik-baiknya, pendidikan yang inovatif, pendidikan yang penuh dengan niat untuk membina dan mengembangkan,” jelas Prabowo.
    Ia percaya, alumni-alumni itu akan melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.
    Terlebih ia melihat, kader-kader lulusan SMA Taruna Nusantara di Magelang yang sudah berdiri sejak tahun 1990-an telah membuktikan diri menonjol di tingkat nasional.
    Bahkan, ada banyak orang di Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara, menjadi siswa yang terbaik dari yang terbaik.
    “Saya kira cukup banyak lulusan TN (Taruna Nusantara) di tier 1. Dan selanjutnya di tier yang selanjutnya juga mulai muncul banyak kader-kader tersebut, dengan tambahan nanti SMA Garuda, juga dengan nanti rencana kita tiap kabupaten satu sekolah unggulan. Ini akan mempercepat, kita harapkan kebangkitan kepimpinan dan kebangkitan bangsa Indonesia,” tandas Prabowo.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengendara Singapura Banyak yang Mau Balik Beli Mobil Bensin

    Pengendara Singapura Banyak yang Mau Balik Beli Mobil Bensin

    Jakarta –

    Pengendara Singapura lebih memilih untuk membeli mobil bensin ketimbang mobil listrik dalam waktu dekat. Apa sebabnya?

    Pembeli mobil di Singapura makin nggak tertarik beli mobil listrik. Bahkan banyak yang berencana untuk membeli mobil bensin ketimbang mobil listrik. Mengutip Business Times Singapore, setidaknya dalam studi yang dilakukan EY soal Mobility Consumer Index (MCI), 32 persen responden berencana untuk membeli mobil bensin dalam dua tahun ke depan. Angka itu meningkat dari sebelumnya 26 persen pada tahun 2024. Sementara itu, pengendara yang berminat beli mobil listrik dalam dua tahun ke depan sebanyak 58 persen. Angkanya turun dibandingkan survei 2024 yang mencapai 73 persen. Sedangkan 10 persen responden belum memutuskan jenis kendaraan yang akan dibeli.

    Alasannya, masih banyak pengendara yang khawatir soal infrastruktur pengisian daya dan biaya tersembunyi di balik pemeliharaan mobil listrik. Perubahan ini mencerminkan tren global terkait banyaknya pengemudi yang justru kembali ke mobil bensin. Meskipun pada tahun 2025, penjualan mobil listrik masih mencatatkan kenaikan.

    Kendati demikian, preferensi terhadap mobil bensin di Singapura tampaknya masih lebih rendah daripada rata-rata global. Setidaknya 50 persen responden global menyatakan mereka kemungkinan akan membeli mobil bensin. Angkanya naik dari sebelumnya hanya 37 persen pada tahun 2024.

    Singapura dianggap sebagai salah satu pasar terdepan untuk adopsi kendaraan listrik di Asia Tenggara. Studi EY mengungkap, bahwa kepercayaan konsumen masih minim. Survei yang dilakukan terhadap 300 pembeli mobil lokal itu menunjukkan kekhawatiran, khususnya soal jaringan pengisian daya dan juga harga penggantian baterai.

    “Meskipun hasil MCI tahun lalu mencerminkan optimisme yang kuat seputar pembelian EV, survei tahun ini menunjukkan bahwa pembeli mobil di Singapura sedang mempertimbangkan kembali opsi mobil berbahan bakar bensin,” ujar pemimpin industri EY-Parthenon ASEAN dan Singapura, Sriram Changali.

    “Menurunnya antusiasme ini menunjukkan bahwa konsumen jadi lebih hati-hati dan memilih kepraktisan dalam kepemilikan mobil,” tambahnya lagi.

    Walaupun sentimen pasar melemah, Singapura tetap menjadi pemimpin regional dalam adopsi kendaraan energi baru. Dalam laporan terpisah tahun 2025, distributor otomotif global Inchcape mencatat, Singapura menempati peringkat tertinggi di Asia Tenggara dalam adopsi kendaraan energi baru.

    (dry/rgr)

  • Kecanduan Cari Tahu Penyakit di Internet Ternyata Bisa Picu Masalah Mental

    Kecanduan Cari Tahu Penyakit di Internet Ternyata Bisa Picu Masalah Mental

    Jakarta –

    Pernahkah merasa tubuh baik-baik saja, tetapi pikirannya dipenuhi dengan ketakutan akan penyakit yang serius? Kondisi ini mungkin bukanlah hal yang receh.

    Kondisi ini kerap disebut sebagai health anxiety atau kecemasan berlebihan terkait kesehatan. Ini muncul saat seseorang yang secara medis sehat, tetapi merasa sakit meski tidak menunjukkan gejala yang signifikan.

    Rasa cemas ini dapat muncul dari sensasi tubuh ringan, seperti pusing sesaat, nyeri kecil, atau perubahan fisik yang sebenarnya wajar. Psikolog menjelaskan rasa cemas pada dasarnya merupakan respons alami tubuh untuk melindungi diri.

    Namun, saat kecemasan muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu diwaspadai.

    Hal yang Jadi Pemicu

    Di era digital, kecemasan kesehatan semakin mudah dipicu. Akses informasi medis yang luas membuat banyak orang terbiasa melakukan diagnosis mandiri melalui internet.

    Fenomena ini dikenal sebagai cyberchondria, yakni kebiasaan mencari informasi kesehatan secara berlebihan hingga memicu kepanikan. Bukannya menenangkan, informasi yang tidak terkurasi justru memperkuat asumsi terburuk.

    Seseorang bisa dengan mudah mengaitkan gejala ringan dengan penyakit serius, lalu terjebak dalam lingkaran cemas yang berulang.

    Psikolog menilai, semakin sering seseorang mencari kepastian lewat internet, semakin sulit pula rasa cemas itu mereda. Akibatnya kualitas hidup menurun, mulai dari sulit fokus, mudah lelah secara mental, hingga terganggunya hubungan sosial.

    Health Anxiety, Bukan Khawatir Biasa

    Health anxiety dapat diklasifikasikan sebagai illness anxiety disorder, Somatidia symptom disorder, atau berkaitan dengan obsession compulsive disorder (OCD). Orang yang mengalaminya kerap memeriksa tubuh berulang kali, mencari validasi dari orang lain, atau bolak-balik melakukan pemeriksaan medis meski hasilnya normal.

    Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk menangani kondisi ini adalah terapi perilaku kognitif, khususnya metode exposure response prevention (ERP). Terapi ini membantu pasien belajar menerima ketidakpastian kesehatan, tanpa menuruti dorongan kompulsif.

    “Keterampilan perilaku kognitif mengajarkanmu bagaimana memiliki pikiran (mengganggu) tersebut, tidak melakukan tindakan apapun, dan menerima bahwa kamu tidak tahu apakah kamu sakit atau tidak,” terang psikolog Kata Moritz, PhD.

    “Kamu akan membangun kekuatan ini, semacam otot mental, sehingga saat pikiran itu muncul lagi, ia tidak akan menyakitimu lagi,” sambungnya, dikutip dari Women’s Health.

    Lantas, bagaimana caranya agar terhindar dari health anxiety?

    1. Batasi Waktu Mencari Informasi Kesehatan di Internet

    Tetapkan durasi khusus saat mencari informasi medis dan hindari pencarian berulang yang tidak perlu.

    2. Sadari Rasa Cemas yang Muncul Tidak Membuat Tubuh Lebih Sehat

    Kekhawatiran berlebihan tidak mencegah penyakit, malah dapat memperburuk kondisi mental.

    3. Kenali Pemicu Kecemasan

    Hal tentang kesehatan di internet, cerita orang lain, atau sensasi tubuh tertentu bisa memicu kepanikan. Maka dari itu, perlu mengenali pemicunya untuk membantu memutus siklus cemas.

    4. Jangan Selalu Menuruti Dorongan untuk Mengecek Tubuh

    Terlalu sering memeriksa kondisi fisik malah bisa jadi pemicu yang memperkuat kecemasan.

    5. Pertimbangkan Bantuan Profesional

    Jika kecemasan sudah mengganggu pekerjaan, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog atau terapis juga sangat disarankan.

    Halaman 2 dari 3

    (sao/kna)