Pasar Domestik Indonesia Dinilai Tangguh Hadapi Gejolak Global
Blog
-
Jurus Jitu Sri Mulyani Ringankan Tarif Impor Trump Jadi 14 Persen
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan serangkaian strategi untuk membantu pelaku usaha Indonesia yang terdampak tarif impor Trump sebesar 32%.
Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia.
Dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah menargetkan pengurangan beban hingga 14% melalui reformasi administratif dan penyesuaian tarif.
4 Jurus Jitu Sri Mulyani
1. Reformasi Administrasi Bea Cukai (Efisiensi 2%)
Langkah pertama adalah memperbaiki tata kelola administrasi perpajakan pada sektor bea dan cukai. Penyederhanaan prosedur ini diperkirakan bisa mengurangi beban pengusaha hingga 2% dari total tarif.“Reform dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban. Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%, ini bisa kita turunkan 2%,” ujar Sri Mulyani.
2. Penurunan PPh Impor dari 2,5% menjadi 0,5% (Efisiensi 2%)
Pemerintah juga akan menyesuaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor. Tarif ini akan diturunkan signifikan dari 2,5% menjadi 0,5%. Penurunan ini diprediksi menurunkan beban pengusaha sebesar 2% tambahan.3. Penyesuaian Tarif Bea Masuk (Efisiensi 5%)
Penyesuaian juga dilakukan terhadap tarif bea masuk. Barang-barang asal AS yang termasuk dalam kategori most favored nation akan dikenai bea masuk antara 0 hingga 5%, dari sebelumnya 5-10%. Strategi ini diyakini mampu memangkas beban tarif sebesar 5%.4. Penyesuaian Bea Keluar untuk CPO (Efisiensi 5%)
Langkah terakhir menyasar komoditas ekspor utama Indonesia, yakni crude palm oil (CPO). Pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif bea keluar CPO yang juga bisa mengurangi beban pengusaha hingga 5%.“Bea keluar untuk CPO kita juga akan kita sesuaikan. Ini setara dengan pengurangan beban 5%,” tambah Sri Mulyani.
Total Pengurangan Beban: 14%
Jika dijumlahkan, seluruh kebijakan ini memberikan potensi efisiensi hingga 14% terhadap beban tarif yang dikenakan Amerika Serikat. Jurus jitu Sri Mulyani ini menjadi angin segar bagi dunia usaha di tengah tantangan perdagangan internasional yang semakin kompleks.
-
Sampah Plastik Kemasan Gelas Mendominasi, Gubernur Bali Siapkan Sanksi
Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah tegas terhadap lonjakan sampah plastik yang didominasi wadah air minum dalam kemasan (AMDK) berukuran kecil. Untuk mengurangi sampah plastik, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.
Melalui surat edaran tersebut Gubernur Wayan Koster secara resmi melarang produksi AMDK dengan volume kurang dari 1 liter. Tak hanya larangan, sanksi tegas juga disiapkan bagi produsen yang melanggar, mulai dari peninjauan hingga pencabutan izin usaha, serta pengumuman publik bahwa perusahaan tersebut tidak ramah lingkungan.
“Saya akan mengumpulkan semua produsen, termasuk Danone. Tidak boleh lagi memproduksi minuman kemasan yang satu liter ke bawah. Kan ada yang kayak gelas, itu enggak boleh lagi. Kalau galon boleh,” kata Wayan Koster pada Minggu, 6 April 2025.
Gubernur Bali Koster menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah. Tercatat pada 2024, timbunan sampah telah mencapai 1,2 juta ton di Bali. Ia juga menyiapkan langkah transparan jika ada perusahaan yang tetap membandel.
“Kami akan umumkan kepada publik melalui media sosial, bahwa pelaku usaha itu tidak ramah lingkungan dan tidak layak dikunjungi,” ujarnya tegas.
Dengan larangan ini, Bali mengambil langkah besar dalam perang melawan sampah plastik, khususnya terhadap produsen AMDK yang terus memproduksi kemasan gelas, bungkus sedotan, dan sedotan plastik sekali pakai.
Terkait dengan hal itu, laporan Brand Audit 2024 oleh Sungai Watch mengungkap bahwa salah satu penyumbang utama sampah plastik di Bali adalah air minum kemasan gelas berukuran 220 ml yang didominasi oleh salah satu perusahaan AMDK tersohor di Tanah Air. Perusahaan tersebut menyumbang sampah plastik di Bali dengan 10.334 item sampah kemasan gelas.
Secara keseluruhan, perusahaan market leader AMDK tersebut turut menyumbang hingga 39.480 item sampah plastik di Bali dan Jawa Timur. Jenis sampah yang ditemukan meliputi botol, gelas plastik, bungkus sedotan, hingga sedotan sekali pakai. Selama empat tahun terakhir, perusahaan ini konsisten menempati posisi teratas dalam daftar pencemar plastik terbesar di wilayah tersebut.
Komposisi sampah yang ditemukan dari perusahaan tersebut terdiri dari 65 persen botol dan 30 persen kemasan gelas plastik. Sisanya, adalah komponen kemasan lain seperti tutup galon dan sedotan plastik sekali pakai.
Meskipun perusahaan tersebut mengklaim bahwa seluruh kemasan merek 100 persen dapat didaur ulang, Sungai Watch menilai hal itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemasan gelas, bungkus sedotan, dan sedotan plastik yang diproduksi mereka justru menjadi jenis sampah yang paling sulit dikumpulkan dan didaur ulang karena ukurannya kecil serta nilai ekonominya rendah.
Lebih lanjut, Sungai Watch juga menyoroti strategi pemasaran perusahaan yang dinilai sebagai bentuk greenwashing. Perusahaan disebut telah menghapus produk kemasan gelas 220 ml dari situs resminya dan menggantinya dengan kemasan baru berlabel ‘Cube’ dengan volume yang sama. Namun, di pasar, produk kemasan kecil bahkan ditemukan dalam ukuran yang lebih kecil, yakni 200 ml, tetapi dengan harga yang sama.
“Publik mengharapkan tindakan bermakna, bukan perubahan menipu yang mengganti satu bentuk sampah ke bentuk lainnya,” tulis Sungai Watch dalam laporannya.
Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah tegas terhadap lonjakan sampah plastik yang didominasi wadah air minum dalam kemasan (AMDK) berukuran kecil. Untuk mengurangi sampah plastik, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.
Melalui surat edaran tersebut Gubernur Wayan Koster secara resmi melarang produksi AMDK dengan volume kurang dari 1 liter. Tak hanya larangan, sanksi tegas juga disiapkan bagi produsen yang melanggar, mulai dari peninjauan hingga pencabutan izin usaha, serta pengumuman publik bahwa perusahaan tersebut tidak ramah lingkungan.
“Saya akan mengumpulkan semua produsen, termasuk Danone. Tidak boleh lagi memproduksi minuman kemasan yang satu liter ke bawah. Kan ada yang kayak gelas, itu enggak boleh lagi. Kalau galon boleh,” kata Wayan Koster pada Minggu, 6 April 2025.Gubernur Bali Koster menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah. Tercatat pada 2024, timbunan sampah telah mencapai 1,2 juta ton di Bali. Ia juga menyiapkan langkah transparan jika ada perusahaan yang tetap membandel.
“Kami akan umumkan kepada publik melalui media sosial, bahwa pelaku usaha itu tidak ramah lingkungan dan tidak layak dikunjungi,” ujarnya tegas.
Dengan larangan ini, Bali mengambil langkah besar dalam perang melawan sampah plastik, khususnya terhadap produsen AMDK yang terus memproduksi kemasan gelas, bungkus sedotan, dan sedotan plastik sekali pakai.
Terkait dengan hal itu, laporan Brand Audit 2024 oleh Sungai Watch mengungkap bahwa salah satu penyumbang utama sampah plastik di Bali adalah air minum kemasan gelas berukuran 220 ml yang didominasi oleh salah satu perusahaan AMDK tersohor di Tanah Air. Perusahaan tersebut menyumbang sampah plastik di Bali dengan 10.334 item sampah kemasan gelas.
Secara keseluruhan, perusahaan market leader AMDK tersebut turut menyumbang hingga 39.480 item sampah plastik di Bali dan Jawa Timur. Jenis sampah yang ditemukan meliputi botol, gelas plastik, bungkus sedotan, hingga sedotan sekali pakai. Selama empat tahun terakhir, perusahaan ini konsisten menempati posisi teratas dalam daftar pencemar plastik terbesar di wilayah tersebut.
Komposisi sampah yang ditemukan dari perusahaan tersebut terdiri dari 65 persen botol dan 30 persen kemasan gelas plastik. Sisanya, adalah komponen kemasan lain seperti tutup galon dan sedotan plastik sekali pakai.
Meskipun perusahaan tersebut mengklaim bahwa seluruh kemasan merek 100 persen dapat didaur ulang, Sungai Watch menilai hal itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kemasan gelas, bungkus sedotan, dan sedotan plastik yang diproduksi mereka justru menjadi jenis sampah yang paling sulit dikumpulkan dan didaur ulang karena ukurannya kecil serta nilai ekonominya rendah.
Lebih lanjut, Sungai Watch juga menyoroti strategi pemasaran perusahaan yang dinilai sebagai bentuk greenwashing. Perusahaan disebut telah menghapus produk kemasan gelas 220 ml dari situs resminya dan menggantinya dengan kemasan baru berlabel ‘Cube’ dengan volume yang sama. Namun, di pasar, produk kemasan kecil bahkan ditemukan dalam ukuran yang lebih kecil, yakni 200 ml, tetapi dengan harga yang sama.
“Publik mengharapkan tindakan bermakna, bukan perubahan menipu yang mengganti satu bentuk sampah ke bentuk lainnya,” tulis Sungai Watch dalam laporannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id(ROS)
-
Kapolda: Arus Mudik dan Balik di Jatim Lancar, Angka Kecelakaan Menurun
Sumenep (beritajatim.com) – Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto menilai secara umum, arus mudik dan balik selama Lebaran 2025 di Jawa Timur lancar dan aman.
“Kami telah melakukan pemantauan dan pengecekan langsung di beberapa titik, terutama di kota-kota yang ada di ujung atau perbatasan provinsi seperti Banyuwangi, Sumenep, juga Ngawi. Arus mudik dan balik relatif aman dan nyaman,” kata Irjen Pol Nanang.
Pada Selasa (08/04/2025), Kapolda Jatim melakukan pengecekan kondisi arus balik di Terminal Arya Wiraraja Sumenep Madura. Kapolda juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan penumpang dan sopir bus.
“Saya minta pada para sopir untuk tidak terburu-buru dalam mengemudikan kendaraan, dan mengutamakan keselamatan. Para penumpang tadi waktu saya tanya merasa nyaman dengan kondisi terminal di arus balik lebaran,” ujar Kapolda.
Selain di Banyuwangi dan Sumenep Kapolda Jawa Timur juga melakukan pengecekan tempat-tempat wisata di Malang dan Magetan. Kemudian juga memantau Surabaya dari udara.
“Saya bersyukur, dari hasil pemantauan selama arus mudik dan balik tahun ini, ada tren penurunan angka kecelakaan lalu lintas dan tingkat pelanggaran di jalan raya. Selain itu, tindak kriminal juga mengalami penurunan. Ini berkat kesadaran semua pihak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, anggota kepolisian dan TNI didukung seluruh stake holder, terus melakukan pemantauan hingga arus balik tuntas, untuk memastikan semuanya berjalan lancar.
Setelah pengecekan di Terminal Arya Wiraraja Sumenep, Kapolda Jawa Timur bergeser melakukan pemantauan di Bangkalan. (tem/ian)
-
Dasco belum pastikan PDIP masuk kabinet usai Prabowo-Megawati bertemu
Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum dapat memastikan PDI Perjuangan bakal bergabung dengan Kabinet Merah Putih, pascapertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Saya nggak tahu, karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata ya,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa malam.
Dia pun mengaku belum mengetahui secara persis perbincangan yang dilakukan antara kedua tokoh nasional tersebut. Namun, dia yakin keduanya berbincang mengenai pembangunan bangsa.
“Ya kalau menyatukan visi tapi saya nggak tahu persis, tapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia, itu pasti,” kata dia.
Menurut dia, pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam itu dilaksanakan dalam rangka silaturahim setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi. Selama ini, dia mengatakan bahwa hubungan keduanya bersahabat baik.
“Pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lama semalam dan banyak dibahas oleh kedua tokoh ini,” katanya.
Dalam foto yang diunggah dalam media sosial milik Dasco, Prabowo dan Megawati tampak duduk bersama di sofa. Saat itu, Prabowo mengenakan kemeja safari khasnya dengan lencana kepresidenan, sedangkan Megawati mengenakan kemeja dengan motif bunga-bunga.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025 -
Wartawan Dapat Jatah 100 Unit Rumah Subsidi, Ini Syaratnya!
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut baik inisiatif rumah subsidi untuk wartawan yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Menurutnya, wartawan menjadi salah satu profesi yang diperhitungkan untuk menerima manfaat program rumah subsidi.
“Kami menyampaikan bahwa kenapa kami apresiasi karena kami sadar selaku menkomdigu dan dulu lama berkecimpung 10 tahun jadi wartawan kami menyampaikan bahwa belum semua wartawan sejahtera. Belum semua wartawan punya akses pembiayaan perumahan yang terjangkau” ujar Meutya saat pertemuan dengan Menteri PKP di kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Selasa malam (8/4/2025).
Meutya mengatakan beberapa tahun lalu ada program pemilikan rumah bagi wartawan. Namun program yang kali ini digagas Kementerian PKP akan lebih bagus.
Ia menyebut beberapa syarat serta kriteria sudah dilonggarkan bagi wartawan. Seperti misalnya batas maksimal penghasilan penerima menjadi Rp13 juta bagi yang sudah berkeluarga, serta penghasilan maksimal Rp12 juta bagi yang berstatus lajang di wilayah Jabodetabek.
“Menjadi kurang lebih Rp 13 juta untuk yang sudah berkeluarga dan itu Jabodetabek atau Rp 12 juta, Rp 11-12 juta yang masih single. Ini angka yang sudah sangat longgar,” terangnya.
Meutya menambahkan, program ini direncanakan mulai berjalan dalam waktu dekat, dengan 100 unit pertama akan diserahterimakan pada awal Mei 2025.
Adapun target jumlah total program rumah subsidi untuk wartawan sebanyak 1000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Seratus pertama itu kurang dalam satu bulan, yaitu tanggal 6 Mei. Ini juga baru diputuskan tadi, itu insyaallah akan serah terima kunci,” kata Meutya.
“Dan artinya kami juga di Kemkomdigi akan punya PR, harus bergegas gitu. Dan juga teman-teman wartawan mungkin juga bisa mulai saat ini mempelajari kriteria-kriterianya.” pungkasnya.
(haa/haa)
-
Anggota TNI Bunuh Jurnalis Juwita karena Tak Mau Nikahi Korban
BANJARMASIN – TNI Angkatan Laut mengungkapkan motif oknum prajurit TNI AL Kelasi Satu Jumran membunuh jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) karena tidak mau bertanggung jawab menikahi korban setelah terjadi dugaan rudapaksa.
“Sesuai aturan dan pasal yang dibebankan adalah pembunuhan berencana. Tersangka sudah pasti kami pecat,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama (Laksma) TNI IM Wira Hady AWM dalam konferensi pers pembunuhan jurnalis di Mako Lanal Banjarmasin, Selasa, 8 April dilansir ANTARA.
Ia memastikan tersangka Jumran diproses sesuai peradilan militer, dan karena korbannya merupakan sipil maka persidangan terbuka untuk umum.
“Tersangka mengaku sebagai pacar korban. Terkait motif karena tidak mau menikahi korban, ini akan dibuktikan lebih lanjut fakta-faktanya di persidangan nanti,” ujarnya.
Laksma TNI Wira mempersilakan wartawan mengawal kasus ini di persidangan nanti hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah.
Ia menekankan TNI AL berkomitmen menindak anggota yang melakukan perbuatan pelanggaran, khususnya jika korbannya adalah masyarakat sipil.
Terkait asumsi publik soal tersangka pindah tugas ke kota lain untuk menghindari tanggung jawab dari korban, Laksma TNI Wira menegaskan pindah dinas anggota merupakan hal biasa di tubuh TNI untuk kebutuhan organisasi.
Selain itu, terkait dugaan tersangka memiliki pasangan lain selain korban, ia meminta publik sabar menunggu hasil persidangan karena nantinya dugaan itu akan terbukti berkaitan dengan alasan tersangka membunuh korban.
Sementara itu, Komandan Denpomal Banjarmasin Mayor Laut (PM) Saji Wardoyo mengatakan motif tersebut terungkap berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan alat bukti.
“Dengan barang bukti yang ada, maka cukup bukti menjerat tersangka telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana atau Pasal 330 KUHP tentang pembunuhan,” tutur Mayor Laut Saji.
Kuasa hukum dari pihak keluarga, Muhamad Pazri menyebutkan dugaan pemerkosaan tersebut berdasarkan alat bukti digital dan temuan sperma volume banyak serta luka lebam di kemaluan korban saat autopsi.
Dia mengungkapkan peristiwa pertama terjadi pada rentang waktu 25-30 Desember 2024, saat itu tersangka diduga merudapaksa korban di kamar salah satu hotel di Banjarbaru.
Kemudian, peristiwa kedua terjadi pada 22 Maret 2025 setelah jasad korban ditemukan, tepat pada hari peristiwa pembunuhan. Sperma dan luka lebam ditemukan di kemaluan korban ketika jasad korban di autopsi.
Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin hari ini telah menyerahkan tersangka pembunuhan, anggota prajurit TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.
Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis Juwita ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.
Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.
Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.
-
Atasi kemacetan, empat ruas jalan di Jakbar bakal diperlebar
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memperlebar empat ruas jalan di wilayah tersebut sebagai upaya mengatasi kemacetan yang kerap terjadi.
Keempat ruas jalan itu yakni Jalan Kembang Kerep di Meruya Utara; Jalan Arjuna Utara dan Jalan Arjuna Selatan di Kebon Jeruk; serta Jalan Joglo Raya di Joglo.
“Empat ruas jalan diperlebar tahun ini karena kerap terjadi kemacetan,” kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Uus menuturkan bahwa kemacetan di ruas-ruas jalan tersebut kerap memanjang dan kadang menimbulkan perselisihan di antara pengendara, misalnya di Jalan Raya Joglo.
Oleh karena itu, kata dia, ruas Jalan Joglo Raya, khususnya yang menuju ke arah Kelurahan Joglo perlu diperlebar.
“Dari mulai lampu merah, terus Pos Pengumben, lampu merah Joglo itu sudah lebar. Tapi menuju ke arah Kelurahan Joglo, itu lebar baru sekitar empat meter, sehingga perlu diperlebar,” ungkap Uus.
Adapun Jalan Kembang Kerep di Meruya Utara, serta Jalan Arjuna Utara dan Jalan Arjuna Selatan di Kebon Jeruk, sudah mulai diperlebar namun belum tuntas. Pemkot Jakbar akan fokus untuk menyelesaikan pelebaran ruas-ruas jalan tersebut.
“Nah yang jadi sorotan adalah terkait dengan masalah pelebaran Jalan Kembang Kerep, terus Jalan Arjuna Utara dan Selatan itu masih belum tuntas,” kata Uus.
Pengentasan kemacetan di wilayah Jakarta Barat, ujar Uus, juga menjadi usul utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Jakbar. Selain soal kemacetan, Jakbar juga akan fokus pada penanganan bencana termasuk banjir, normalisasi saluran, hingga penurunan angka stunting.
“Penanganan masalah kemacetan di Jakbar, kita fokus ke empat ruas jalan itu dulu. Khususnya terkait pembangunan, pelebaran jalan,” ungkap Uus.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2025 -
Tarif Impor Naik, Komisi VI Desak Pemerintah Tempuh Jalur WTO
PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo menyoroti keputusan Amerika Serikat (AS) yang secara sepihak mengenakan tarif hingga 32 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar langkah dagang biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori hambatan perdagangan yang tidak adil.
Diketahui, pihak Pemerintah AS, berdalih bahwa tarif tinggi ini diberlakukan sebagai respons atas ketidakseimbangan akses pasar, terutama pada produk-produk seperti etanol dan sejumlah hambatan non-tarif lainnya.
“Ini jelas menjadi tekanan yang tidak ringan bagi pelaku usaha kita. Apalagi dilakukan tanpa dialog terbuka dengan pemerintah Indonesia,” ujar Eko melalui keterangan tertulis yang diterima Pikiran-rakyat.com, Selasa, 8 April 2025.
Lebih lanjut, Eko menegaskan, apapun alasannya, kebijakan itu sangat merugikan dan menciptakan ketidakpastian bagi eksportir Indonesia. Maka dari itu, ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah yang mengirimkan delegasi ke Washington untuk membuka ruang dialog dan menawarkan peningkatan impor produk dari AS sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan.
Walaupun begitu, ia juga mengingatkan diplomasi saja tidak cukup. “Kalau negosiasi tidak membuahkan hasil yang adil, kami di Komisi VI mendorong agar persoalan ini dibawa ke WTO. Kita tidak boleh membiarkan negara lain bertindak semena-mena tanpa dasar yang kuat,” tegasnya.
Politisi Fraksi Partai PAN itu turut menyoroti ketergantungan Indonesia pada pasar ekspor tertentu, terutama AS, yang menurutnya sudah berulang kali memberlakukan kebijakan dagang yang merugikan. Hal ini, menurutnya, menjadi peringatan keras agar Indonesia segera mempercepat diversifikasi pasar ekspor.
“Pasar-pasar alternatif di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika harus segera dioptimalkan. Jangan sampai kita terus berada dalam posisi yang mudah ditekan oleh mitra dagang besar,” ujarnya.
Komisi VI, tegas Eko, berkomitmen untuk terus mengawal isu ini secara intensif. Ia memastikan pihaknya akan terus meminta laporan perkembangan dari pemerintah, mendorong solusi konkret, dan memperkuat kebijakan nasional agar pelaku usaha tetap tangguh di tengah tantangan global yang kian kompleks.
“Ini bukan hanya soal tarif. Ini tentang kedaulatan ekonomi kita dan keadilan dalam perdagangan internasional,” tandas Eko.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Relawan Apresiasi Dasco Inisiator Pertemuan Prabowo-Mega: Luar Biasa
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto akhirnya bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Arus Bawah Prabowo (ABP) mengapresiasi peran sentral Sufmi Dasco Ahmad selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra mewujudkan pertemuan kedua tokoh bangsa itu.
“Pak Dasco luar biasa. Beliau yang merancang pertemuan ini terwujud tepat waktu usai Lebaran,” ungkap Ketua Umum ABP, Michael Umbas dalam keterangan pers tertulisnya, Selasa (8/4/2025).
Umbas memandang Dasco menjadi tokoh sentral yang membangun komunikasi baik dengan PDIP melalui Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Kata Umbas, pada 2 April 2025 lalu, Dasco telah mengonfirmasi rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati dalam halalbihalal di kediaman Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang dihadiri Puan.
“Ahmad Muzani, Ketua MPR dan Sekjen Gerindra pun memainkan peran signifikan dengan memanfaatkan posisinya untuk menjaga komunikasi tingkat tinggi dengan elite PDIP,” kata Umbas.
“Momentum halalbihalal di rumahnya menjadi titik penting, di mana kesepakatan percepatan pertemuan disepakati bersama Puan,” imbuhnya.
Umbas juga menilai ada peran Didit Prabowo, putra Presiden Prabowo, yang membuka silaturahmi dengan Megawati. Di mana pada 31 Maret 2025 lalu, Didit bersama Muzani bersilaturahmi halalbihalal ke kediaman Megawati sekaligus menyampaikan pesan Prabowo.
“Mbak Puan bilang pertemuan harus segera usai Lebaran, dan itu terbukti,” sambungnya.
Umbas mengapresiasi pertemuan empat mata Prabowo dengan Megawati yang telah direncanakan sejak lama. Dia menyebut pertemuan ini memberi pesan sejuk terkait komitmen kepentingan bangsa.
Tak hanya itu, Umbas memandang pertemuan tersebut wujud nyata sikap konsistensi Prabowo merangkul semua pihak untuk tujuan bersama membangun bangsa. Dia menyebut konsistensi Prabowo tidak sekadar retorika tapi diwujudkan.
“Falsafah pak Prabowo, one thousand friend are too few and one enemy is too many dengan konsisten dijalankan. Jiwa kenegerawanan seperti ini diwujudnyatakan dan tidak sekadar retorika,” kata Umbas.
Arus Bawah Prabowo optimistis pertemuan ini akan berlanjut dengan kerja sama lainnya untuk membangun bangsa. Kata Umbas, pertemuan Prabowo dan Megawati menjadi bukti politik inklusif masih memiliki tempat di Indonesia.
“Pak Prabowo dan Bu Mega punya sejarah panjang, jadi kami yakin ini langkah maju,” kata Umbas.
Diketahui, Prabowo Subianto bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, Senin (7/4) malam. Pertemuan penting tersebut berlangsung di kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu, Prabowo ditemani oleh sejumlah tokoh politik yakni Sufmi Dasco Ahmad, Menlu Sugiono, Ahmad Muzani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Letkol Teddy, Kepala BPPIK Aries Marsudianto hingga Menko Polkam Budi Gunawan.
(whn/eva)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini