Xcloud.id

Blog

  • Tanggapan Santai Yoyok Sukawi Soal Ruxi Keluar dari PSIS karena Masalah Gaji: Sama Seperti Kemarin

    Tanggapan Santai Yoyok Sukawi Soal Ruxi Keluar dari PSIS karena Masalah Gaji: Sama Seperti Kemarin

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Salah satu pemain asing PSIS Semarang, Roger Bonet atau yang akrab disapa Ruxi mengumumkan berpisah dengan tim Mahesa Jenar lewat unggahan instagram pribadinya pada Jumat (9/4/2025) sore.

    Dalam unggahannya tersebut, Ruxi mengatakan bahwa kontrak ia dan PSIS berakhir lebih cepat dikarenakan masalah gaji.

    Menanggapi hal tersebut, Manajemen PSIS melalui CEO klub, Yoyok Sukawi menjelaskan bahwa masalah ini muncul sama dengan Evandro Brandao beberapa waktu lalu.

    “Sama seperti yang kemarin, kita akan fokus pada pemain yang ada,” ujar Yoyok Sukawi secara singkat saat dihubungi awak media.

    Seperti diketahui, sebelumnya Evandro juga memutuskan keluar dari PSIS karena permasalahan yang sama.

    “Menanggapi hal ini, kami tidak akan berlarut-larut permasalahan satu dua pemain, kami tetap fokus berjuang dengan pemain-pemain yang masih memiliki komitmen bekerja sepenuh hati dan profesional hingga akhir musim.

    Kami sangat mengapresiasi pemain-pemain yang memiliki sikap profesional tersebut.

    Sebagai bentuk apresiasi, kami juga ingin menyampaikan bahwa per hari ini gaji sudah tidak ada masalah bagi pemain-pemain tersebut,” lanjutnya.

  • Kejagung Periksa Pejabat Patra Niaga dan Kementerian ESDM pada Kasus Korupsi Pertamax

    Kejagung Periksa Pejabat Patra Niaga dan Kementerian ESDM pada Kasus Korupsi Pertamax

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa tujuh orang saksi salam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan dari satu dari tujuh saksi itu merupakan Vice President Industrial Fuel & Marine PT Pertamina Patra Niaga berinisial MTS.

    Selain MTS, pejabat Pertamina Patra Niaga yang diperiksa lainnya yaitu FYP selaku Manager Management Reporting. Keduanya diperiksa pada Rabu (9/4/2025).

    “MTS selaku Vice President Industrial Fuel & Marine PT Pertamina Patra Niaga dan FYP selaku Manager Management Reporting PT Pertamina Patra Niaga diperiksa,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

    Kemudian, Harli menyampaikan saksi yang diperiksa lainnya yaitu SN selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Adapun, RA selaku Staf pada Fungsi Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Minyak Internasional dan RDF selaku Specialist 1 HPO PT Kilang Pertamina Internasional periode 2020 hingga 2024.

    Selanjutnya, RH selaku GA dan QC Lab. PT Orbit Terminal Merak dan GM selaku Senior Manager Commercial Medco E & P Grissik Ltd. pada 2022 turut diperiksa.

    Namun, Harli tidak merinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atas tersangka Yoki Firnandi Cs.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Sembilan tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Tanggal Pernikahan Bocor ke Publik, Maxime Bouttier Unggah Instastory: Nggak Bisa Percaya

    Tanggal Pernikahan Bocor ke Publik, Maxime Bouttier Unggah Instastory: Nggak Bisa Percaya

    Tanggal Pernikahan Bocor ke Publik, Maxime Bouttier Unggah Instastory: Nggak Bisa Percaya

    TRIBUNJATENG.COM- Hubungan Luna Maya dan Maxime Bouttier tengah menjadi sorotan publik, khususnya saat keduanya mengunggah momen lamaran romantis di Jepang beberapa waktu lalu.

    Maxime Bouttier bahkan sempat disinggung oleh Maia Estianty perihal rencana hubungannya dengan Luna Maya yang akan di bawa ke jenjang yang lebih serius.

    Tak lama setelah podcast dengan Maia Estianty tersebut, Maxime dan Luna Maya kompak mengunggah momen lamaran keduanya.

    Tampak momen romantis tersebut mendapat banyak dukungan dan doa baik dari warganet.

    Meski begitu, hingga keduanya mengunggah momen romantis lamaran ke akun media sosial masing-masing publik masih belum mengetahui kapan rencana pernikahan itu akan digelar.

    Baru-baru ini Maxime tampak kecewa dan mengungkap kekecewaannya itu melalui instagram story miliknya.

    Tampak dalam unggahan Instagram Story nya itu, Maxime menuliskan:

    “It Is upsetting to that we can’t trust everyone.
    We try very hard to keep it special for us and to the invitee but some just don’t have that discretion!,
    (Sedih banget ternyata kita nggak bisa percaya semua orang. Kita sudah niat banget jaga ini biar jadi momen istimewa buat kita dan orang-orang terdekat, tapi malah ada aja yang nyebarin tanpa mikir),” tulis Maxime dalam unggahannya yang dikutip pada Kamis (10/4/2025).

    Bukan tanpa alasan, Maxime merasa kecewa lantaran ia dan Luna Maya telah mempersiapkan pernikahannya itu sejak lama.

    Ia berharap momen pernikahannya itu tetap menjadi acara pribadi yang berkesan.

    Namun, diketahui jika undangan pernikahannya telah bocor dan tersebar ke publik.

    Melalui sejumlah platform media sosial diketahui jika acara pernikahan Luna Maya dan Maxime dilaksanakan pada 7 Mei 2025 di Ubud, Bali pada pukul 16.00 WITA.

    (*)

  • Harus Disertai Rencana yang Jelas

    Harus Disertai Rencana yang Jelas

    loading…

    Komisi I DPR menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevakuasi warga Palestina korban perang di Gaza ke Indonesia. Foto: Press TV

    JAKARTA – Komisi I DPR menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengevakuasi warga Palestina korban perang di Gaza, Palestina ke Indonesia. Namun, rencana itu tentunya harus diiringi persiapan yang jelas dan matang agar upaya tersebut berhasil.

    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai ini adalah rencana mulia Presiden Prabowo dengan alasan kemanusiaan.

    “Hanya saja, harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan,” ujar Dave, Kamis (10/4/2025).

    Legislator Golkar itu melihat ada sejumlah perencanaan matang yang harus disiapkan pemerintah Indonesia. Misalnya, tempat tinggal sementara warga Palestina yang menjadi korban hingga pelayanan apa yang akan diberikan kepada mereka.

    “Bagi anak-anaknya apakah disiapkan sekolah khusus, adakah pelatihan kerja untuk yang dewasa. Lalu berapa lama mereka tinggal di sini. Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan pemerintah sebagai tuan rumah akan tamu-tamu kita itu,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan siap menerima dan mengevakuasi warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza ke Indonesia. Prabowo bakal mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk membahas kesiapan Indonesia dalam mengevakuasi warga Palestina.

    “Kami juga siap menerima korban luka dan nanti segera kirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan Pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi,” ujar Prabowo di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4/2025).

    (jon)

  • Ekonom: Indonesia Perlu Bentuk Poros Ketiga Sikapi Perang Dagang AS-China – Halaman all

    Ekonom: Indonesia Perlu Bentuk Poros Ketiga Sikapi Perang Dagang AS-China – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini, melihat Indonesia perlu melakukan konsolidasi politik dengan membuat poros ketiga.

    Poros tersebut dinilai penting untuk menyikapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32 persen.

    “Pemerintah dalam hal ini presiden harus mengambil jalan politik juga karena akar masalah dari masalah ini adalah politik,” ujar Didik saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (10/4/2025).

    Ekspor Indonesia ke  Amerika Serikat sekitar 11-13 persen dari total ekspor ke seluruh dunia. Menurut Didik, bagian ini yang akan terkena dampak langsung.

    Jika ke depan ekspor ke AS ini terkena dampak penurunan sekitar 30 persen, maka dampaknya terhadap total ekspor Indonesia sekira 3-4 persen.

    “Porsi inilah yang harus segera digantikan dengan pasar baru dan kesepakatan baru dengan negara-negara lain, yang juga terkena dampaknya,” tutur Didik.

    Karena itu, ucap Didik, Indonesia sebagai negara besar perlu melakukan konsolidasi politik membuat poros ketiga, yakni bersama negara yang tergabung di Asean, Asia Timur dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India. Lalu juga dengan Amerika Latin, yakni Brazil dan Meksiko.

    “Sejatinya dan secara politik kesintingan Trump ini adalah head to head dengan China, kita tidak perlu masuk ke dalam kutub tersebut,” kata Didik.

    Didik mengatakan, penampilan dan langkah politik, diplomasi, diplomasi ekonomi dalam situasi ekonomi terguncang seperti ini perlu dilakukan mengingat akar masalah dari tarif Trump yang muncul tidak lain adalah langkah politik murni.

    “Jadi, sangat naif jika kita hanya merespon dengan kebijakan ekonomi dimana menurut Menteri Keuangan asas hukum dan teori ekonomi sudah tidak berlaku lagi,” sambungnya.

    Politik luar negeri ini, lanjutnya, juga mutlak harus ditumpangi dengan politik perdagangan, yang berorientasi di luar Amerika serikat dimana ada 88 persen ekspor Indonesia.  

    Diplomasi politik ke kawasan-kawasan Asean, Asia Timur, India, Amerika latin adalah peluang baru dalam era baru ketika AS sudah kalah bersaing dengan Cgina.

    “Kepanikan Trump hanyalah krisis transisi sejarah dimana kekuatan ekonomi yang bergeser dari Atlantik ke Pasifik,” ucapnya.

    Pemerintah di dalam negeri harus menata kebijakan ekonomi dengan menjaga ketenangan makro ekonomi, menjaga tingkat inflasi agar kesejahteraan rakyat tidak tergerus, menjaga nilai tukar yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia (BI) agar tidak merosot.

    “Rencana industrialisasi dan hilirisasi tetap dijalankan sesuai rencana untuk memperkuat ekonomi dalam negeri,” imbuh Didik.

  • Aksi "Piknik Melawan" Dibubarkan Paksa, Tenda dan Makanan Ikut Diangkut Satpol PP Megapolitan 10 April 2025

    Aksi "Piknik Melawan" Dibubarkan Paksa, Tenda dan Makanan Ikut Diangkut Satpol PP Megapolitan 10 April 2025

    Aksi “Piknik Melawan” Dibubarkan Paksa, Tenda dan Makanan Ikut Diangkut Satpol PP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membubarkan aksi massa yang dikenal sebagai “
    Piknik Melawan
    ”, di atas trotoar di seberang Gerbang Pancasila, Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/4/2025).
    Aksi tersebut diadakan sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI.
    Peserta aksi, yang terdiri dari berbagai kalangan, terpaksa meninggalkan lokasi dengan tangan kosong.
    “Terdapat beberapa perdebatan dan tarik-menarik di setiap tenda, mulai dari perusakan, pembukaan tenda secara paksa, hingga pengangkutan makanan dan minuman milik peserta aksi,” ujar Al, seorang perwakilan massa aksi, dalam keterangan resmi yang diterima
    Kompas.com,
    pada Kamis (10/4/2025).
    Al juga menceritakan insiden yang terjadi saat salah satu peserta aksi, seorang ibu-ibu, berusaha mengambil makanan dan minuman yang diangkut oleh Satpol PP.
    “Akan tetapi terjadi gesekan antara anggota Satpol PP dengan ibu-ibu tersebut,”ucap Al.
    Di salah satu tenda yang diisi oleh peserta aksi perempuan, terjadi tarik-menarik yang cukup alot hingga para peserta merasa dipukul dari dalam.
    Peserta aksi mengecam tindakan pembubaran yang dilakukan secara paksa tersebut.
    Dalam pernyataannya, mereka meminta perhatian dari Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengatasi perilaku yang dianggap anti-demokrasi dan kekerasan yang dilakukan oleh bawahannya.
    “Kami menuntut Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk mengambil tindakan terhadap perilaku anti-demokrasi dan kekerasan yang dilakukan bawahannya,” tegas Al.
    Setelah aksi tersebut dibubarkan, Al menuturkan, mereka memutuskan untuk bubar dan mengumpulkan sumber daya.
    “Kami
    regroup
    dulu saja, mengumpulkan resource lagi,” pungkasnya.
    Aksi damai ini merupakan bentuk penolakan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah disahkan pada Kamis (20/3/2025).
    Sebelumnya, Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI telah memaksa peserta aksi untuk memindahkan tenda mereka dari depan Gerbang Pancasila ke trotoar Jalan Gelora pada Selasa (8/4/2025).
    Meski terpaksa mendirikan tenda di trotoar, peserta aksi mengupayakan komunikasi dengan pejalan kaki melalui pengumuman yang ditempel pada potongan kardus berwarna cokelat.
    “Mohon maaf perjalanan Anda terganggu. Aksi protes kami digusur ke trotoar,” bunyi pengumuman tersebut, yang juga mencantumkan tagar #BatalkanRUUTNI dan #SupremasiSipil.
    Meski tenda-tenda tersebut menghalangi sebagian trotoar, peserta aksi memastikan bahwa masih ada cukup ruang bagi pejalan kaki untuk melintas.
    Setelah bertahan selama tiga hari, aksi damai ini akhirnya dibubarkan secara paksa oleh Satpol PP pada Rabu sore, dengan alasan bahwa keberadaan tenda di atas trotoar mengganggu pejalan kaki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DNA PDIP itu Perjuangan dan Oposisi

    DNA PDIP itu Perjuangan dan Oposisi

    loading…

    Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tetap memilih berada di luar pemerintahan kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tetap memilih berada di luar pemerintahan kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Sikap Megawati itu disampaikan Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespon hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-5 itu beberapa waktu lalu.

    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menilai keputusan Megawati harus dihormati yang memilih tetap berada di luar pemerintahan.

    “Tapi yang harus digarisbawahi silaturahmi itu baik, apapun hasilnya. Nanti kita liat aja, karena kan ada yang bilang tetap di luar, tapi ada yang bilang akan mendukung pemerintahan pak prabowo,” ujarnya saat dihubungi Inews Media Group, Kamis (10/4/2025).

    Hendri menganggap banyak cara yang bisa dilakukan kedua tokoh nasional itu untuk membangun bangsa dan negara di tengah tantangan ekonomi-politik nasional yang tidak mudah saat ini.

    Karenanya, pria yang akrab disapa Hensat ini meyakini sikap Megawati dan tentunya PDIP yang memilih di luar pemerintahan Prabowo juga positif untuk menjaga iklim demokrasi.

    “Tapi kalo kemudian PDIP tetap berada di luar pemerintahan ya bagus. Bagus buat demokrasi, bagus juga buat PDIP karena kan DNA PDIP itu kan perjuangan gitu. Artinya kan DNA nya itu oposisi. Saat oposisi mereka jadi besar, bisa menang hatrick pileg itu buah dari mereka oposisi,” ujarnya.

    (shf)

  • Kasir Restoran Tolak Pembayaran Uang Pecahan Rp75 Ribu, Tidak Berlaku? Ini Penjelasan Bank Indonesia

    Kasir Restoran Tolak Pembayaran Uang Pecahan Rp75 Ribu, Tidak Berlaku? Ini Penjelasan Bank Indonesia

    Kasir Restoran Tolak Pembayaran Uang Pecahan Rp75 Ribu, Tidak Berlaku? Ini Penjelasan Bank BI

    TRIBUNJATENG.COM – Sebuah video yang menunjukkan salah satu restoran cepat saji menolak uang pecahan Rp75.000 sebagai alat pembayaran.

    Dalam video tersebut memperlihatkan seorang pelanggan yang mencoba membayar dengan dua lembar uang pecahan Rp75.000, namun ditolak oleh kasir.

    Awalnya, kasir tampak menerima uang tersebut. 

    Namun, beberapa saat kemudian, ia mengembalikan uang itu sambil mengatakan bahwa pecahan Rp75.000 tidak bisa digunakan untuk transaksi.

    “Enggak bisa, Kak,” ujar sang kasir mengutip TribunJatim, Kamis (10/4/25).

    “Oh, enggak bisa?” balas perekam.

    Akhirnya, pelanggan tersebut menggunakan uang pecahan lainnya untuk membayar pesanannya. Video itu pun viral dengan caption, “Bayar pakai uang 75.000 ditolak di W****.”**

    Klarifikasi Bank Indonesia

    Menanggapi viralnya video tersebut, Bank Indonesia (BI) memberikan klarifikasi. 

    Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, M. Anwar Bashori, menegaskan bahwa uang pecahan Rp75.000 masih sah digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

    Uang tersebut dikenal sebagai Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75). Meskipun merupakan uang peringatan atau commemorative, fungsinya tetap sebagai alat tukar yang legal.

    “Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/11/PBI/2020 Pasal 12, UPK 75 berlaku sah sebagai alat pembayaran sejak 17 Agustus 2020,” ungkap Anwar, Rabu (9/4/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Ia juga menambahkan bahwa sampai saat ini, Bank Indonesia belum mencabut atau menarik peredaran UPK 75. 

    Artinya, uang tersebut masih bisa digunakan dalam transaksi sehari-hari oleh masyarakat.

    Lebih lanjut, Anwar mengingatkan bahwa menolak rupiah yang sah, termasuk pecahan Rp75.000, adalah tindakan yang melanggar hukum. 

    Aturan ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan Sektor Keuangan.

    “Setiap orang dilarang menolak menerima Rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI, kecuali jika ada keraguan atas keasliannya,” jelasnya.

    Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut, bisa dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta, sesuai Pasal 33 ayat (2) dari undang-undang yang sama.

     

  • Waspada! Keluhan di Kaki yang Bisa Jadi Tanda Fungsi Ginjal Menurun

    Waspada! Keluhan di Kaki yang Bisa Jadi Tanda Fungsi Ginjal Menurun

    Jakarta –

    Ginjal adalah organ vital yang berperan dalam menyaring limbah dari darah dan mengeluarkannya melalui urine. Fungsi ginjal dapat menurun secara bertahap akibat sejumlah faktor, seperti gaya hidup dan penyakit penyerta, yang pada akhirnya bisa memicu penyakit ginjal kronis (PGK).

    “Penyakit ginjal kronis adalah kondisi penurunan fungsi ginjal yang berlangsung perlahan dan menetap selama lebih dari 3 bulan,” kata spesialis penyakit dalam, dr Rudy Kurniawan, SpPD saat dihubungi detikcom, Rabu (9/4/2025).

    “Jadi penyakit ginjal kronis adalah proses akhirnya bisa berujung pada gagal ginjal, bila tidak ditangani sejak dini,” lanjutnya.

    Adapun fungsi ginjal umumnya tak langsung hilang total, tetapi menurun bertahap dari stadium 1 sampai 5. Pada tahap awal, penyakit ini sering tidak memicu gejala signifikan sampai stadium lanjut. Lantas, seperti apa tanda-tanda penurunan fungsi ginjal?

    dr Rudy mengatakan salah satu tandanya adalah munculnya pembengkakan di beberapa bagian tubuh, seperti di kaki, pergelangan kaki atau wajah. Hal ini terjadi akibat ginjal tak mampu membuang cairan dan garam berlebih, sehingga memicu pembengkakan.

    Selain itu, terdapat juga gejala lain yang perlu diwaspadai:

    mudah lelah atau lemah

    nafsu makan menutun

    mual muntah

    kulit gatal

    sering buang air kecil di malam hari

    tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol

    anemia (lemas, pucat)

    “Di tahap awal banyak pasien tidak merasakan gejala apapun, sehingga sering terdiagnosis saat sudah lanjut,” imbuhnya lagi.

    (suc/naf)

  • BMKG perkirakan Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Kamis

    BMKG perkirakan Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Kamis

    Ilustrasi – Sejumlah karyawati menyeberangi jalan yang tergenang air saat hujan ringan di depan gedung perkantoran. ANTARA/Muhammad Adimaja

    BMKG perkirakan Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Kamis
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 10 April 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu akan diguyur hujan ringan pada Kamis.

    Berdasarkan data dari situs resmi BMKG, bmkg.go.id, wilayah Jakarta Pusat akan diguyur hujan ringan dengan suhu udara rata-rata 24-30 derajat Celcius dan kelembapan udara rata-rata 74-95 persen.

    Wilayah Jakarta Utara diprediksi juga akan diguyur hujan ringan dengan suhu udara rata-rata 24-29 derajat Celcius dan kelembapan udara rata-rata 75-94 persen.

    Hujan dengan intensitas ringan juga diperkirakan akan turun di Jakarta Barat dan suhu udara rata-rata di wilayah tersebut diperkirakan berada di kisaran 24-30 derajat Celcius dan kelembapan udara rata-rata 73-94 persen.

    BMKG memprediksi hujan ringan juga akan turun di Jakarta Selatan dengan perkiraan suhu udara rata-rata 23-30 derajat Celcius dan kelembapan udara rata-rata 72-97 persen.

    Kota Jakarta Timur juga diperkirakan akan mengalami hujan ringan pada Kamis, perkiraan suhu udara di wilayah tersebut adalah 23-30 derajat Celcius dan kelembapan udara rata-rata 72-98 persen.

    Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu juga diperkirakan akan mengalami hujan ringan pada Kamis dengan suhu udara rata-rata 26-29 derajat Celcius dan kelembapan udara rata-rata 74-85 persen.

    BMKG juga memprediksi hujan ringan di seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu akan terus berlanjut hingga Jumat besok (11/4).

    Sumber : Antara