Blog

  • Apa Dampak Perang Dagang AS Melawan China yang Digaungkan Donald Trump Terhadap Ekonomi Dunia? – Halaman all

    Apa Dampak Perang Dagang AS Melawan China yang Digaungkan Donald Trump Terhadap Ekonomi Dunia? – Halaman all

    Apa Dampak Perang Dagang AS-China Terhadap Ekonomi Dunia?

    TRIBUNEWS.COM- Perang dagang total antara Amerika Serikat dengan China diperkirakan akan terjadi setelah Presiden Donald Trump mengenakan tarif lebih dari 125 persen pada impor barang China.

    Tiongkok mengatakan akan “berjuang sampai akhir” daripada menyerah pada apa yang dilihatnya sebagai paksaan Amerika Serikat.

    Dan akan menaikkan tarifnya sendiri atas barang-barang Amerika dari 34% menjadi 84% sebagai respons terhadap langkah terbaru Gedung Putih.

    Apa arti konflik perdagangan yang meningkat ini bagi ekonomi dunia? Berapa banyak perdagangan yang mereka lakukan?

    Perdagangan barang antara kedua kekuatan ekonomi tersebut berjumlah sekitar $585 miliar tahun lalu.

    Meskipun AS mengimpor jauh lebih banyak dari China ($440 miliar) dibandingkan China yang mengimpor dari Amerika ($145 miliar).

    Hal ini mengakibatkan AS mengalami defisit perdagangan dengan China – selisih antara barang yang diimpor dan diekspor – sebesar $295 miliar pada tahun 2024. Itu adalah defisit perdagangan yang cukup besar, setara dengan sekitar 1?ri ekonomi AS.

    Namun, jumlah tersebut kurang dari angka $1 triliun yang berulang kali diklaim Trump minggu ini.

    Trump telah memberlakukan tarif yang signifikan terhadap China pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Tarif tersebut tetap berlaku dan ditambah oleh penggantinya, Joe Biden.

    Secara bersama-sama hambatan perdagangan tersebut membantu menurunkan barang-barang yang diimpor AS dari China dari pangsa 21% total impor Amerika pada tahun 2016 menjadi 13% tahun lalu.

    Jadi ketergantungan AS terhadap China untuk perdagangan telah berkurang selama dekade terakhir.

    Namun para analis menunjukkan bahwa beberapa ekspor barang China ke AS telah dialihkan melalui negara-negara Asia Tenggara.

    Misalnya, pemerintahan Trump mengenakan tarif 30% pada panel surya impor Cina pada tahun 2018.

    Namun, Departemen Perdagangan AS menyajikan bukti pada tahun 2023 bahwa produsen panel surya China telah mengalihkan operasi perakitan mereka ke negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, lalu mengirimkan produk jadi ke AS dari negara-negara tersebut, sehingga secara efektif menghindari tarif.

    Tarif “timbal balik” Trump yang baru yang dikenakan pada negara-negara tersebut karenanya akan menaikkan harga AS atas berbagai macam barang yang pada akhirnya berasal dari Tiongkok.

     

    Apa yang diimpor AS dan China satu sama lain?

    Pada tahun 2024, kategori barang ekspor terbesar dari AS ke Cina adalah kacang kedelai – yang terutama digunakan untuk memberi makan sekitar 440 juta babi di Cina.

    AS juga mengirim produk farmasi dan minyak bumi ke China.

    Sebaliknya, dari Tiongkok ke AS, sejumlah besar barang elektronik, komputer, dan mainan diekspor. Sejumlah besar baterai, yang sangat penting untuk kendaraan listrik, juga diekspor.

    Kategori impor AS terbesar dari Cina adalah telepon pintar, yang mencakup 9?ri total. Sebagian besar telepon pintar ini dibuat di Cina untuk Apple, perusahaan multinasional yang berbasis di AS.

    Tarif AS terhadap China telah menjadi salah satu kontributor utama penurunan nilai pasar Apple dalam beberapa minggu terakhir, dengan harga sahamnya turun sebesar 20% selama sebulan terakhir.

    Semua barang impor ke AS dari China tersebut telah ditetapkan menjadi jauh lebih mahal bagi warga Amerika karena tarif 20% yang telah dikenakan pemerintahan Trump terhadap Beijing.

    Sekarang tarifnya naik menjadi 104%, dampaknya bisa lima kali lebih besar.

    Dan impor AS ke China juga akan naik harganya karena tarif pembalasan China, yang pada akhirnya merugikan konsumen China dengan cara yang sama.

    Namun di luar tarif, ada cara lain bagi kedua negara ini untuk mencoba merugikan satu sama lain melalui perdagangan.

    China memiliki peran utama dalam memurnikan banyak logam penting untuk industri, dari tembaga dan litium hingga tanah jarang.

    Beijing dapat saja menempatkan rintangan untuk menghalangi logam-logam ini mencapai AS.

    Ini adalah sesuatu yang telah dilakukan dalam kasus dua bahan yang disebut germanium dan galium , yang digunakan oleh militer dalam pencitraan termal dan radar.

    Adapun AS, mereka dapat mencoba memperketat blokade teknologi terhadap China yang dimulai oleh Joe Biden dengan mempersulit China mengimpor jenis microchip canggih – yang vital untuk aplikasi seperti kecerdasan buatan – yang hingga kini belum dapat diproduksi sendiri.

    Penasihat perdagangan Donald Trump, Peter Navarro, telah menyarankan minggu ini bahwa AS dapat memberikan tekanan pada negara lain, termasuk Kamboja, Meksiko, dan Vietnam, untuk tidak berdagang dengan China jika mereka ingin terus mengekspor ke AS.

     

    Bagaimana hal ini dapat memengaruhi negara lain?

    AS dan China bersama-sama menyumbang porsi yang sangat besar dalam ekonomi global, sekitar 43% tahun ini menurut Dana Moneter Internasional.

    Jika mereka terlibat dalam perang dagang habis-habisan yang memperlambat pertumbuhan mereka, atau bahkan mendorong mereka ke dalam resesi, hal itu kemungkinan akan merugikan ekonomi negara lain dalam bentuk pertumbuhan global yang lebih lambat.

    Investasi global kemungkinan besar juga akan menderita.

     

    Ada konsekuensi potensial lainnya.

    China merupakan negara manufaktur terbesar di dunia dan memproduksi jauh lebih banyak daripada yang dikonsumsi penduduknya di dalam negeri.

    Negara ini sudah mengalami surplus barang hampir $1 triliun – yang berarti negara ini mengekspor lebih banyak barang ke seluruh dunia daripada yang diimpornya.

    Dan sering kali memproduksi barang-barang tersebut di bawah biaya produksi sebenarnya karena subsidi dalam negeri dan dukungan keuangan negara, seperti pinjaman murah, untuk perusahaan-perusahaan yang disukai.

    Baja adalah contohnya.

    Terdapat risiko bahwa jika produk tersebut tidak dapat masuk ke AS, perusahaan China dapat berupaya untuk “membuangnya” ke luar negeri.

    Meskipun hal itu mungkin menguntungkan bagi sebagian konsumen, hal itu juga dapat merugikan produsen di negara-negara yang mengancam lapangan pekerjaan dan upah.

    Kelompok lobi UK Steel telah memperingatkan bahaya kelebihan baja yang berpotensi dialihkan ke pasar Inggris.

    Dampak limpahan perang dagang habis-habisan antara Tiongkok dan AS akan terasa secara global, dan sebagian besar ekonom menilai bahwa dampaknya akan sangat negatif.

     

     

    SUMBER: BBC

  • Libur Lebaran 2025 Dongkrak Okupansi Kamar Hotel InJourney Hospitality – Halaman all

    Libur Lebaran 2025 Dongkrak Okupansi Kamar Hotel InJourney Hospitality – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Libur Lebaran 2025 mendongkrak okupansi atau tingkat hunian kamar hotel di jaringan hotel yang dikelola PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) sebesar 4,1 persen dibandingkan periode yang sama di 2024. 

    Hotel-hotel dengan tingkat hunian tertinggi meliputi Inna Sindhu Beach Hotel, Merusaka Nusa Dua, The Meru Sanur, Lafayette Boutique Hotel, dan The Manohara Yogyakarta.

    Puncak kunjungan wisatawan ke hotel-hotel InJourney Hospitality terjadi pada hari ketiga Idul Fitri yaitu pada 2 April 2025, dengan tingkat hunian mencapai 83 persen dan total kamar terjual sebanyak 3.858 unit.

    Pada puncak liburan ini, seluruh klaster hotel InJourney Hospitality menunjukkan peningkatan signifikan, dengan rata-rata tingkat hunian tertinggi di Klaster Jawa mencapai 91,7%, disusul Klaster Sumatera sebesar 86,5%, Klaster Bali sebesar 80,2%, dan Klaster Kalimantan sebesar 70,2%. Klaster Nusa Tenggara dan Sulawesi juga mengalami pertumbuhan yang positif.

    Secara konsolidasi pada periode 28 Maret–5 April 2025, Klaster Bali mencatatkan rata-rata tingkat hunian tertinggi sebesar 73,1%, dipimpin oleh Inna Sindhu Beach Hotel, Merusaka Nusa Dua, dan The Meru Sanur. 

    Disusul oleh wilayah Jawa dengan tingkat hunian rata-rata sebesar 69,8% dimana tingkat hunian tertinggi adalah Lafayette Boutique Hotel Yogyakarta. 

    Di Klaster Sumatera, Khas Ombilin mencatat tingkat hunian tertinggi, sementara Klaster Nusa Tenggara dipimpin oleh Meruorah Komodo Labuan Bajo. Klaster Kalimantan dan Sulawesi juga menunjukkan kinerja positif, dengan tingkat hunian tertinggi Yulia Hotel Gorontalo.

    Direktur Utama InJourney Hospitality, Christine Hutabarat menyampaikan, libur Lebaran tahun ini memberikan kontribusi positif terhadap kinerja seluruh unit hotel InJourney Hospitality.

    Menurutnya, kenaikan tingkat hunian hotel ini didorong oleh meningkatnya trafik wisatawan, perbaikan layanan, serta penyediaan fasilitas hotel berkualitas.

    Hal ini menjadi magnet kunjungan masyarakat untuk merayakan momen Lebaran bersama InJourney Hospitality.

    “Berbagai terobosan dan transformasi terus kami hadirkan guna menciptakan layanan optimal yang berkontribusi positif dalam menstimulus sektor pariwisata” papar Christine dikutip Kamis (10/4/2025).

    Tak hanya dari sisi okupansi, lini Food & Beverage (F&B) juga menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang menggembirakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

    Peningkatan ini ditopang oleh tingginya konsumsi tamu, strategi promosi yang tepat sasaran, serta peningkatan kunjungan wisatawan.

     

  • Aksi Menginap di DPR Dibubarkan Satpol PP, Tak Ada Lagi Tenda Demonstran di Senayan – Halaman all

    Aksi Menginap di DPR Dibubarkan Satpol PP, Tak Ada Lagi Tenda Demonstran di Senayan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tidak ada lagi aksi massa menginap di depan Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/4/2025).

    Hal ini seiring kabar dibubarkannya aksi masyarakat sipil menolak pengesahan Undang-undang (UU) TNI oleh Satpol PP, satu hari sebelumnya.

    Pantauan Tribunnews.com di depan Gerbang Pancasila atau tepatnya Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat sekira pukul 11.40 WIB, tak ada lagi tenda-tenda demonstran di trotoar jalan yang berada di sisi luar Lapangan Tembak Senayan.

    Lokasi aksi itu kini telah kosong.

    Adapun sejumlah petugas keamanan Gedung Parlemen tampak berjaga di depan Gerbang Pancasila.

    Penjagaan yang demikian biasa dilakukan. Para petugas keamanan melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil yang hendak masuk ke Gedung Parlemen.

    Perwakilan masyarakat sipil, Al, mengatakan pada Rabu, 9 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, aksi tersebut dibubarkan sejumlah anggota Satpol PP DKI Jakarta.

    “Aksi piknik dan kemah damai yang sedang berjalan di hari ketiga dibubarkan secara paksa oleh sekitar 30 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta sehingga harus dihentikan sementara,” kata Al, dalam keterangan tertulis, Rabu.

    Ia kemudian menjelaskan, sempat ada negosiasi antara demonstran dan anggota Satpol PP.

    “Kepala operasi (Satpol PP) berpegang teguh bahwa peserta aksi telah melanggar peraturan dengan menggunakan trotoar sebagai tempat aksi dan mengaku melakukan tindakan karena ada aduan dari masyarajat bahwa peserta aksi mengganggu pejalan kaki,” jelasnya.

    Al juga menyebut, dalam proses pembubaran aksi, anggota Satpol PP menggunakan pengeras suara.

    Peristiwa tersebut sempat diwarnai aksi tarik-menarik tenda dan logistik milik para peserta aksi yang diangkut oleh anggota Satpol PP.

    “Kami mengecam aksi sepihak yang tidak mengindahkan hak-hak warga negara untuk menggunakan fasilitas publik untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta,” kata Al.

    “Dan menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengambil tindakan terhadap perilaku anti-demokrasi dan kekerasan yang dilakukan bawahannya,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, aksi menginap ini dilakukan oleh masyarakat sipil yang menolak pengesahan UU TNI, yang sudah disahkan DPR beberapa waktu lalu.

    Mereka mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, sejak Senin (7/4/2025) pagi.

    Tenda-tenda yang sebelumnya didirikan tepat di depan Gerbang Pancasila, kata Al, dipindahkan secara paksa oleh petugas keamanan DPR ke trotoar yang berada di sisi luar Lapangan Tembak Senayan.

    Al menyebut, aksi ini akan terus berlangsung hingga pengesahan UU TNI berhasil dibatalkan.

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

    Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Adapun sidang pengambilan keputusan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI seperti Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir.

    “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan.

    “Setuju,” jawab seluruh anggota dewan yang hadir. 

    Pengesahan UU TNI ini tidak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR RI. 

    Diketahui, beleid tersebut hingga kini masih mendapatkan penolakan dari bebagai kalangan karena dinilai akan mengaktifkan kembali Dwifungsi ABRI seperti masa orde baru (orba).

    Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono menyatakan, sejatinya respons pro dan kontra terhadap sebuah aturan UU merupakan hal yang lumrah.

    Terpenting kata dia, hingga kini seluruh kekhawatiran publik soal hidupnya kembali Dwifungsi ABRI, sudah terbantahkan.

    “Kalau polemik pro kontra sih itu hal yang lumrah, akan tetapi sebenarnya semuanya sudah terbantahkan, kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan tentang kembalinya dwifungsi di TNI atau ABRI itu tidak akan mungkin terjadi,” kata Dave kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Tak hanya itu, DPR RI bersama pemerintah kata dia, melalui Revisi UU TNI ini tetap meninggikan supremasi sipil.

    “Karena hal-hal yang katakan pemberangusan supremasi sipil itu tidak ada,” ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

    Dirinya juga menyinggung soal perluasan jabatan TNI di kementerian dan lembaga yang menurutnya sudah sesuai.

    Kata Dave, beberapa kementerian atau lembaga yang bisa ditempati oleh prajurit TNI aktif dalam UU TNI yang baru nantinya memang sejak UU nomor 34 tahun 2004 sebelumnya sudah diatur.

    “Apalagi dengan dipertegas jabatan di kementerian yang boleh dijabat oleh TNI itu memang diperluas, akan tetapi kenapa, karena itu memang sekarang ini TNI sudah mengisi diposisi kementerian tersebut, di lembaga tersebut seperti BSSN, Bakamla, BNPB, terus di Dewan Pertahanan Nasional, itu semua kan TNI sudah mengisi semua posisinya,” beber dia.

    Dengan begitu, Dave justru memastikan kalau melalui Revisi UU TNI ini akan ada batasan-batasan bagi TNI untuk menduduki jabatan sipil.

    Tak hanya itu, dia juga meyakini kalau melalui Revisi UU ini melimitasi keluarnya TNI dari tugas dan fungsi utamanya.

    “Jadi sebenarnya tidak ada lagi perdebatan justru dengan adanya UU ini, ini melimitasi keluarnya TNI dari fungsi utamanya dan juga memastikan supremasi sipil ini supremasi hukum itu tetap akan berjalan,” tandas dia.

    Sebagai informasi, dalam draft final RUU TNI pasal 47, terdapat 14 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif:

    1. Kementerian/lembaga yang membidangi koordinator politik dan keamanan negara 

    2. Pertahanan Negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional

    3. Sekretariat Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan sekretariat militer presiden

    4. Badan Intelijen Negara

    5. Badan Siber dan Sandi Negara

    6. Lembaga Ketahanan Nasional

    7. Badan SAR Nasional

    8. Badan Narkotika Nasional

    9. Badan Pengelola Perbatasan

    10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

    11. Badan Keamanan Laut

    12. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

    13. Kejaksaan Agung

    14. Mahkamah Agung.

  • Ada Evakuasi Truk, Perjalanan Transjakarta Koridor 7, Koridor 9 hingga Rute 9C Alami Keterlambatan

    Ada Evakuasi Truk, Perjalanan Transjakarta Koridor 7, Koridor 9 hingga Rute 9C Alami Keterlambatan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sejumlah pelayanan Transjakarta mengalami keterlambatan pada Kamis (10/4/2025) siang akibat evakuasi truk.

    Dari informasi yang dibagikan dalam akun X resminya, evakuasi truk ini terjadi di sekitar Tebet Eco Park arah Pluit.

    Sehingga banyak pengguna Transjakarta yang mengeluhkan keterlambatan armada tersebut sejak sejam lalu.

    “#INFOTRANSJAKARTA | Koridor 7, Koridor 9, Rute 4K, Rute 5C, Rute 7D, 9A dan Rute 9C mengalami keterlambatan kedatangan bus dikarenakan adanya proses evakuasi Truk di sekitar Tebet Eco Park arah Pluit. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. #JAKI #PerluTahu  #Koridor7 #Koridor9 #Rute4K #Rute5C #Rute7D #Rute9A #Rute9C,” dikutip dari akun X @PT_Transjakarta.

    Sementara itu, dilihat dari akun  TMCPoldaMetro, proses evakuasi truk tersebut berlangsung di jalur arteri Jalan MT Haryono Jakarta Timur arah Pancoran.

    Sehingga situasi arus lalu lintas menuju arah Pancoran maupun arah Kuningan masih terpantau padat pada siang ini.

    Pasalnya truk berwarna coklat tersebut masih dalam posisi terbalik.

    Sementara alat untuk evakuasi terlihat masih ada yang berada di jalur Transjakarta.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Imbas Perkosaan Anak Pasien, Kemenkes Hentikan PPDS Unpad di RSHS

    Imbas Perkosaan Anak Pasien, Kemenkes Hentikan PPDS Unpad di RSHS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kegiatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) di RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, dihentikan sementara oleh Kemenkes.

    Diberhentikannya kegiatan PPDS Anestesi di lingkungan RSHS secara sementara merupakan respons Kemenkes atas tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh dr PAP terhadap salah seorang keluarga pasien.

    “Penghentian sementara ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi proses evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan PPDS di lingkungan RSHS,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muharmawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).

    Untuk mencegah terjadinya insiden serupa, RSHS dan FK Unpad diminta untuk bekerja sama dalam melakukan berbagai upaya perbaikan.

    Selain itu, Kemenkes juga mewajibkan seluruh Rumah Sakit Pendidikan Kemenkes untuk melakukan tes kejiwaan berkala terhadap peserta PPDS di seluruh angkatan.

    Tes tersebut akan dilakukan guna menghindari manipulasi tes kejiwaan, serta mengidentifikasi secara dini kesehatan jiwa peserta PPDS.

    Selain sanksi hukum yang kini tengah bergulir, Kemenkes juga telah memerintahkan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) pelaku.

    Langkah ini secara otomatis juga membatalkan Surat Izin Praktik (SIP) yang bersangkutan.

    Kemenkes berkomitmen untuk terus memantau proses penanganan kasus ini, serta mendorong seluruh institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan untuk terus memperketat pengawasan, memperbaiki sistem pelaporan dan membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun.

    Untuk diketahui, saat ini pelaku kasus dugaan kekerasan seksual di RSHS telah diberhentikan oleh Unpad dari program pendidikannya. Selain itu, penyidikan dan penindakan terhadap dr PAP juga telah dilakukan Polda Jawa Barat secara menyeluruh.

  • IHSG Sesi I Hari Ini Cerah, Bertambah 5,02 Persen

    IHSG Sesi I Hari Ini Cerah, Bertambah 5,02 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini semringah lantaran berada di zona hijau pada awal perdagangan sesi I, Kamis (10/4/2025). IHSG hari ini anteng bergerak di zona hijau hingga melesat ke level 6.200-an.

    IHSG hari ini tercatat bertambah 299 poin atau 5,02% hingga mencapai level 6.267. Sebanyak 546 saham menguat, 94 saham turun, dan 147 saham stagnan.

    Volume awal perdagangan hari ini mencapai 14,1 miliar lembar saham dan catat transaksi Rp 9,6 triliun dan frekuensi 763.911 kali.

    Saham sektoral menghijau pada sesi I perdagangan hari ini. Bahan baku menguat 8,92%, diikuti sektor konsumsi primer bertambah 6,28%, infrastruktur menguat 5,82%, dan energi bertambah 5,59%.

    Kemudian, konsumsi nonprimer naik 4,49%, properti naik 4,70%, keuangan bertambah 3,36%, dan industri bertambah 3,09%.

    Saat IHSG hari ini naik, saham unggulan LQ45 bertambah 5,76%, Jakarta Islamic Index (JII) mengaut 5,79%, dan Investor33 melesat 4,99%.

  • KPK Periksa 2 Mantan Direktur LPEI Terkait Korupsi Pemberian Kredit Hari Ini

    KPK Periksa 2 Mantan Direktur LPEI Terkait Korupsi Pemberian Kredit Hari Ini

    loading…

    KPK melakukan pemeriksaan terhadap dua mantan direktur LPEI hari ini. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap dua mantan direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ( LPEI ) hari ini. Pemangilan dua orang ini untuk mendalami kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari LPEI ke PT Petro Energi (PE).

    “Hari ini Kamis (10/4) KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” ucap Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Kamis (10/4/2025).

    Adapun kedua saksi yang diperiksa yakni Hadiyanto dan Robert Pakpahan. Pemeriksaan ini dilaksanakan di Gedung Merah Putih Jakarta. “H mantan Direktur LPEI. RP mantan Direktur LPEI,” katanya.

    Sekadar informasi, kasus ini KPK telah mengumumkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit dari LPEI. Dari lima orang tersebut, dua berasal dari LPEI dan sisanya dari PT Petro Energy (PE) selaku debitur.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, kelimanya adalah Direktur Pelaksana I LPEI, Dwi Wahyudi; Direktur Pelaksana IV LPEI, Arif Setiawan. Kemudian dari pihak PT PE yakni Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta.

    Sementara itu, dari lima tersangka dalam perkara ini, tiga di antaranya telah ditahan, yakni Jimmy Masrin, Newin Nugroho, dan Susy Mira Dewi Sugiarta. Adapun nilai potensi kerugian negara yang semula diperkirakan Rp988,5 miliar telah dikoreksi oleh KPK menjadi Rp846,9 miliar.

    (cip)

  • Gubernur Dedi Mulyadi Instruksikan Penanganan Jalan Provinsi Lebih Optimal

    Gubernur Dedi Mulyadi Instruksikan Penanganan Jalan Provinsi Lebih Optimal

    Setiap Satu Kilometer Jalan Harus Dijaga Satu Petugas Kebersihan Jalan

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan arahan langsung kepada petugas kebersihan jalan dari UPTD DBMPR Wilayah III Jawa Barat, guna meningkatkan kualitas perawatan jalan provinsi.

    Dalam kunjungannya di Jalan Panji, Desa Cigadung, Kabupaten Subang, Rabu (9/4/2025) Gubernur menekankan pentingnya kebersihan dan fungsi drainase untuk menjaga kondisi jalan tetap baik.

    “Setiap satu kilometer jalan provinsi harus dijaga oleh satu petugas yang dilengkapi dengan mesin potong rumput,” ujar Dedi.

    baca juga : Dedi Mulyadi Tekankan Pentingnya Daya Saing Warga Jabar Hadapi Arus Urbanisasi Usai Lebaran

    Ia menegaskan bahwa kerusakan jalan banyak disebabkan oleh genangan air akibat saluran yang tidak berfungsi, bukan hanya karena kualitas aspal.

    Gubernur juga memberikan peringatan bahwa petugas yang tidak bekerja optimal akan diberhentikan, sementara mereka yang menjaga jalur tetap bersih dan terawat akan mendapatkan kenaikan gaji.

    baca juga : Pesan Dedi Mulyadi ke Lucky Hakim, Bangun Wisata di Daerah hingga Tuntaskan Fenomena Sapu Koin

    Menutup arahannya, Dedi menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, tanpa memperdebatkan batas kewenangan.

    “Kalau untuk kebaikan masyarakat, jangan bicara soal kewenangan. Yang penting jalannya bersih dan bermanfaat,” tegasnya.

  • Pemkot Segera Tindaklanjuti Rencana Kemenhub Remajakan Armada Trans Semarang

    Pemkot Segera Tindaklanjuti Rencana Kemenhub Remajakan Armada Trans Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang akan segera menindaklanjuti rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meremajakan armada Trans Semarang.

    Hal itu menyusul banyaknya keluhan masyarakat soal ketidaknyamanan pelayanan Trans Semarang, bahkan dijuluki cumi-cumi darat. Terbaru, viral pintu BRT terbuka.

    Iswar menyampaikan, pemkot berkomitmen meningkatkan kualitas transportasi umum, khususnya BRT. Upaya tersebut di antaranya adalah dengan adanya bantuan armada baru dari Kemenhub, peremajaan shelter, hingga pembenahan manajemen.

    Menurut dia, perencanaan sudah selesai dibahas dengan Kemenhub untuk seluruh koridor. Saat pembahasan, direncanakan menggunakan bus listrik dan low deck. Sehingga, tidak dibutuhkan lagi shelter tinggi.

    Sejumlah orang mengecek sisa kebakaran di armada bus Trans Semarang, belum lama ini. (Eka Yulianti Fajlin)

    “Dari Kemenhub pernah menyampaikan kepada pemkot pada 2023-2024 lalu. Saya sudah pernah ketemu dengan konsultan perencananya,” jelas Iswar, Kamis (10/4/2025).

    Layanan BRT menjadi topik yang selalu muncul pada kanal aduan Pemkot Semarang. Hal tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Kota Semarang terhadap penggunaan transportasi umum sehingga mendorong Pemkot Semarang untuk melakukan peningkatan pelayanan.

    “Kita berharap memang bisa segera direalisasikan (bantuannya-red) sehingga apa yang selama ini ramai aduan tentang yang istilahnya cumi darat, kemudian kemarin ada viral pintunya terbuka ini bisa teratasi,” kata Iswar.

    Pintu BRT terbuka, menurut Iswar, menjadi catatan bagi operator untuk dapat mengikuti SOP yang sudah ditetapkan oleh manajemen BRT.

    Tak hanya peremajaan, Iswar menekankan, Pemkot juga ingin menciptakan sebuah kenyamanan bagi pejalan kaki dengan fasilitas shelter yang memadai. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pembenahan dapat segera terlaksana.

    “Shelter dieprbaiki, termasuk pedestrian. Kita tunggu saja. Kami baru satu setengah bulan dilantik, kami akan berlari untuk koordinasi dengan Kemenhub. Setelah lebaran ini akan dilanjutkan pembicaraan yang sudah pernah dibahas dengan Kementerian Perhubungan,” papar Iswar. (eyf)

  • Kemenperin Respons Kabar 1.126 Buruh Yihong Novatex Kena PHK

    Kemenperin Respons Kabar 1.126 Buruh Yihong Novatex Kena PHK

    Jakarta

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara soal kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 1.126 karyawan yang dilakukan PT Yihong Novatex di Cirebon, Jawa Barat. PHK dikabarkan karena perusahaan menutup lini bisnisnya buntut didemo para karyawan.

    Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, kasus yang terjadi di Yihong Novatex harusnya diselesaikan secara hubungan industrial. Menurut Febri, konflik yang terjadi jangan sampai merugikan pelaku industri dan kalangan buruh.

    “Terkait dengan Yihong, kami perlu sampaikan kepada industri dan pekerja agar jika ada masalah dalam hubungan industrial, maka selesaikanlah masalah itu secara hubungan industrial koridor yang ada,” ujarnya di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Febri lalu meminta pelaku industri dan pekerja untuk menjaga iklim industri agar tetap kondusif. Hal ini diperlukan untuk menghadapi situasi ekonomi global yang masih bergejolak.

    “Dan kami mengajak baik industri maupun pekerja industri untuk tetap bersama-sama menjaga agar industri manufaktur ini masih tetap kondusif dalam menghadapi situasi ekonomi global yang sedang bergejolak saat ini,” bebernya.

    Sebagai informasi, PT Yihong Novatex dikabarkan memberhentikan 1.126 pekerja termasuk jajaran HRD secara tiba-tiba. PHK tersebut diklaim sebagai dampak dari aksi mogok kerja buruh.

    Hal ini diungkapkan oleh salah seorang buruh yang ikut aksi, Suryana. Meski demikian, ia menegaskan, tidak ada mogok kerja melainkan bentuk aksi protes terhadap perusahaan secara spontanitas.

    “Tidak ada mogok kerja. Kami hanya melakukan aksi spontanitas pada 1-3 Maret sebagai bentuk protes terhadap pemberhentian tiga rekan kami secara sepihak. Bahkan, saat itu tidak ada bahan produksi, dan kami tetap melakukan absensi,” jelas Suryana saat unjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon, Selasa (11/3/2025) dikutip dari detikJabar.

    Buruh mencurigai bahwa PHK ini hanyalah alasan perusahaan untuk menghindari pengangkatan karyawan tetap sesuai dengan aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga menuding perusahaan menggunakan dalih kehilangan pesanan dari salah satu perusahaan akibat aksi buruh sebagai alasan untuk merumahkan ribuan pekerja.

    “Padahal, tidak ada pesanan yang benar-benar dibatalkan. Kami curiga ini hanya akal-akalan perusahaan,” tambahnya.

    Selain itu, para buruh juga menyoroti keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai operator produksi yang dinilai melanggar regulasi ketenagakerjaan. “TKA seharusnya bekerja sebagai tenaga ahli, bukan operator produksi. Ini sudah menyalahi aturan,” tegasnya.

    (ily/ara)