Blog

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto menyentil rumitnya birokrasi di Tanah Air, salah satunya dengan adanya peraturan teknis (pertek) yang dibuat kementerian. Prabowo bilang, pertek kini harus diterbitkan atas izin dirinya. Tujuannya, supaya lebih mudah mengimpor komoditas khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Terkait ini, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan tujuan pemerintah tetap swasembada, baik pangan maupun komoditas lainnya. Jika ada kebutuhan impor, Sudaryono bilang, Presiden tidak menginginkan adanya kuota untuk menghindari celah impor hanya pada segelintir kalangan.

“Kalau ada kebutuhan impor, itu Pak Presiden tidak mau ada kuota itu maksudnya begini, kuota itu nanti dikasih ke teman-temannya semua. Misal butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Tidak usah ada pihak tertentu dikasih kuota, kemudian dia yang mengatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Itu yang menurut Pak Presiden tidak adil,” ucap Sudaryono selepas rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Sudaryono mengelaborasi, hal ini ditujukan supaya rantai distribusinya lebih ringkas dan harga jadi lebih terkendali. Ia menjelaskan, jika ada pihak tertentu yang diberikan kuota, distribusi hingga ke end user atau konsumen cenderung akan mendapatkan penambahan harga.

“Kalau nanti orang dikasih kuota, dikasih kuota dia jualan lagi, dijual lagi, end-usernya mungkin turunan ketiga keempat, artinya ada penambahan harga. Nah, di situ dianggap tidak efisien. Kalau begitu yang impor langsung saja, tidak usah lewat sini, lewat sana lagi, lewat sini lagi, baru ke si end-usernya aja. Ya sudah, si orang yang perlu ini saja yang kita kasih, dia bisa impor,” elaborasinya.

Sudaryono juga menjelaskan, pengajuan impor dari asosiasi atau pengusaha bisa langsung diajukan ke kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ini supaya dari segi birokrasi dan harga juga lebih efisien dan terkendali.

“Bisa ke Kementan dan Kemendag, khususnya ya. Tapi dari situ, sehingga efisien, sehingga harga pangan kita khusus yang impor turun, masyarakat bisa menikmati protein dengan harga yang lebih rendah,” katanya melanjutkan.

Sudaryono mengatakan pemerintah tetap harus melindungi komoditas dari dalam negeri. Impor bukan berarti dibuka seluas-luasnya dan mematikan industri dalam negeri. Sudaryono bilang, Indonesia harus tetap swasembada dan tetap menjalankan hilirisasi.

“Bukan berarti dibuka seluas-seluasnya kemudian industri yang di dalam negeri mati, tidak. Kita tetap harus swasembada, yang bisa diproduksi di dalam negeri, diproduksi di dalam negeri. Hilirisasi tetap jalan. Lapangan pekerjaannya ada, industrinya hidup di Indonesia. Tapi yang masih impor, yang impor saja, yang bahan yang harus diimpor oleh misalnya industri obat, misalnya harus impor garam, tidak usah lagi kuota-kuota. Industrinya itu langsung bisa impor barang yang dia perlukan sehingga lebih efisien. Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya akan lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia,” tandasnya.

Lihat juga Video Prabowo Minta Kuota Impor Dihapus: Silakan Siapa Saja Boleh

(fdl/fdl)