Blog

  • ART di Jakarta Barat Curi Perhiasan Hingga Uang Tunai Dolar AS Milik Majikan – Halaman all

    ART di Jakarta Barat Curi Perhiasan Hingga Uang Tunai Dolar AS Milik Majikan – Halaman all

    Barang berharga yang digasak yakni berupa gelang emas seberat 12 gram dan uang senilai 5.800 dolar AS.

    Tayang: Jumat, 11 April 2025 16:52 WIB

    Screenshot Media Sosial

    KASUS PENCURIAN – Seorang asisten rumah tangga (ART) wanita belum diketahui identitasnya mencuri perhiasan hingga uang tunai dolar Amerika Serikat (AS) milik majikannya. Peristiwa itu terjadi di Jalan Kembangan Elok 2, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, baru-baru ini 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang asisten rumah tangga (ART) wanita belum diketahui identitasnya mencuri perhiasan hingga uang tunai dolar Amerika Serikat (AS) milik majikannya. 

    Peristiwa itu terjadi di Jalan Kembangan Elok 2, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, baru-baru ini.

    Aksi pelaku terekam kamera pengintai CCTV yang terpasang di kamar pemilik rumah.

    Pelaku mengenakan pakaian warna krem dan celana hitam mengambil barang berharga yang ada di dalam laci.

    Kapolsek Kembangan, Kompol Taufik, memastikan pihaknya melalui Kanitreskrim Polsek Kembangan, AKP Rahmad sudah memonitor kejadian itu.

    Tim Reskrim sudah turun langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

    “Sudah cek TKP,” katanya dalam keterangannya Jumat (11/4/2025).

    Taufik menambahkan, korban sudah melaporkan kasus itu ke Polda Metro Jaya. 

    Penanganan lebih lanjut soal kasus itu sudah ditangani oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya.

    “Korban sudah melaporkan di Polda Metro Jaya,” ujar Kapolsek.

    Informasi yang dihimpun, barang berharga yang digasak yakni berupa gelang emas seberat 12 gram dan uang senilai 5.800 dolar AS.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Diberdayakan BRI, Warung Legendaris di Pasar Beringharjo ini Makin Laris Manis saat Libur Lebaran – Halaman all

    Diberdayakan BRI, Warung Legendaris di Pasar Beringharjo ini Makin Laris Manis saat Libur Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setiap kunjungan ke Yogyakarta terasa kurang lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner khas di sana. Salah satu yang tak boleh dilewatkan adalah Warung Bu Sum, tempat makan legendaris di Pasar Beringharjo yang telah melayani pelanggan selama lebih dari enam puluh tahun. 

    Meski telah berdiri sejak lama, warung ini tetap mempertahankan eksistensinya dan selalu dipadati oleh pengunjung. Semuanya berkat keunikan cita rasa dan konsistensi kualitas yang membuatnya menjadi destinasi kuliner favorit bagi para pelanggan setia.

    Udiyanti, penerus generasi ketiga dari Warung Bu Sum, menceritakan bahwa usaha ini dulunya merupakan tempat makan kecil biasa yang bahkan tidak memiliki nama. 

    Namun, seiring berjalannya waktu, Warung Bu Sum kini semakin berkembang dan sukses meraih omzet hingga belasan juta rupiah.

    Warung Bu Sum ini terkenal akan kuliner ‘Sate Kere’ yang terbuat dari sandung lamur (daging sapi dengan lapisan lemak) yang dibakar dengan bumbu rempah dan kecap. Selain itu, ada juga menu lainnya yang tak kalah menggiurkan dan diminati oleh para pelanggan yang berkunjung, seperti gulai sapi hingga soto daging.

    “Di sini memang makanannya khas Jawa semua. Kalau yang favorit ada sate kere yang terbuat dari daging sapi, tapi ada juga sate ayam, nasi gudeg, mangut lele, dan lainnya. Untuk jam operasionalnya sendiri mulai dari jam 6 pagi hingga 4 sore setiap harinya, karena kita masih ikut jam buka-tutup pasar,” ujar Udiyanti.

    Menariknya, tempat makan yang satu ini masih mempertahankan cara memasak yang tradisional, yakni dengan menggunakan anglo, kecuali untuk kuahnya. Jika makan langsung di warung, para konsumen akan bisa mencium sendiri aroma rempah yang gurih dan nikmat yang bisa menambah selera makan.

    Udiyanti juga bercerita bahwa usaha turun-temurun yang ditekuninya tersebut kini menghasilkan omzet hingga jutaan rupiah setiap harinya, tak terkecuali ketika momen Lebaran tiba. 

    “Selama Lebaran, kami tutup 2 hari. Di hari ke-3 baru buka kembali. Dan mulai dari hari ke-3 ini sudah kembali ramai dan bisa bertahan sampai libur sekolah anak-anak selesai,” jelas Udiyanti.

    Semakin Berkembang dengan Pendanaan dari BRI

    Udiyanti mengakui bahwa berkembangnya Warung Bu Sum hingga sebesar sekarang bukan hanya hasil dari kerja keras semata. Dukungan pendanaan UMKM dari BRI juga menjadi salah satu faktor penting yang membantu warung legendaris ini tumbuh dan bertahan.

    Dirinya pertama kali mengetahui program pendanaan UMKM dari BRI saat bank tersebut mengadakan Grebek Pasar di Pasar Beringharjo. Saat itu, Warung Bu Sum mendapat tawaran untuk mengajukan pendanaan. 

    Awalnya, ia sempat ragu dan khawatir, takut prosesnya rumit atau pinjamannya tidak disetujui. Namun, kekhawatiran itu sirna setelah ia merasakan sendiri betapa mudah dan cepatnya proses pengajuan pinjaman di BRI.

    “Pertama kali saya pinjam KUR BRI itu totalnya sekitar Rp50 juta. Lalu, saya ajukan pinjaman lagi sebesar Rp100 juta, Rp150 juta, dan terakhir Rp250 juta. Jadi totalnya ada empat kali pengajuan pinjaman. Kebanyakan digunakan untuk mengembangkan usaha warung saya, seperti membeli etalase yang lebih besar dan bagus, menambah meja dan kursi, membeli kulkas dan freezer, dan sekaligus jadi modal tambahan juga,” ucapnya.

    Hadirnya program pendanaan UMKM dari BRI ini tentunya membuat Udiyanti sangat terbantu. Pasalnya, warung makan yang dulu hanya kecil-kecilan, kini bisa semakin besar dan dikenal semenjak mendapatkan bantuan dana dari BRI.

    “Program ini sangat membantu, karena pelayanan dari BRI juga lancar dan mempermudah. Kalau ada kebutuhan tertentu juga prosesnya cepat dan langsung ditolong. Saya cukup puas dan senang dengan kehadiran dari program pendanaan untuk UMKM dari BRI. Saya harap, program ini tetap bisa membantu para UMKM kecil sampai bisa sesukses usaha saya,” tutupnya.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan Asta Cita guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM. 

    Dengan semakin luas akses pembiayaan melalui KUR, semakin banyak pelaku usaha yang dapat bertumbuh, berkembang, dan berkontribusi lebih besar dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. 

    “Kisah warung legendaris Bu Sum di Yogyakarta dapat menjadi cerita inspiratif,  bagaimana pendanaan KUR BRI dapat membantu pengusaha UMKM untuk dapat terus mengembangkan dan memperluas usaha,” ungkap Agustya.

  • Fatwa MUI Jatim soal Es Krim Campur Alkohol: Haram

    Fatwa MUI Jatim soal Es Krim Campur Alkohol: Haram

    Surabaya (beritajatim.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menyampaikan es krim yang mengandung alkohol 40 persen di Kota Surabaya haram, karena bertentangan dengan Fatwa Nomor 10 Tahun 2018.

    Ketua MUI Jawa Timur, Kiai Mohammad Hasan Mutawakkil ‘Alallah mengatakan, apabila dalam kap variasi es krim berasa itu terbukti benar ada kadar alkohol, minimal 0,5 persen, maka es krim tersebut haram.

    “(Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018) Itu jelas menegaskan bahwa produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol minimal 0,5 persen hukumnya haram,” kata Kiai Mutawakkil ‘Alallah, seperti dilihat dalam halaman resmi MUI Jatim, Jumat (11/4/2025).

    Kiai Mutawakil juga mengimbau, masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Mengantisipasi temuan es krim di Surabaya yang diduga mengandung alkohol 40 persen.

    “Teliti lebih lanjut apakah produk tersebut sudah memiliki sertifikat halal apa belum, kemudian ada izin edarnya dari BPOM atau belum. Hal ini menjadi sangat penting karena menyangkut keselamatan konsumen terutama dalam aspek kesehatan dan kehalalannya,” jelas Kiai Mutawakil.

    Sementara berkaca dari temuan tersebut, MUI Jatim mendorong agar kasus ini diselesaikan secara tuntas karena akan berdampak terhadap kesehatan dan otak serta mental konsumen. Selain itu, MUI mengimbau kepada para pelaku usaha, baik yang berskala kecil, menengah dan besar untuk selalu memperhatikan aspek keamanan produknya dengan izin edar dari BPOM.

    Diberitakan sebelumnya, Satpol PP Surabaya menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menyelidiki dugaan kandungan alkohol 40 persen dalam produk Es Krim, pada hari Selasa (8/4/25).

    Satpol PP Surabaya menyerahkan sampel es krim hasil penyitaan di tenan es krim, di Mall Surabaya Barat, kepada BPOM hari ini. Jumlah es krim diperiksa kandungan alkohol, sebanyak 250 gram (gr).

    Kepala Satpol PP Surabaya, M. Fikser, menyatakan bahwa pengujian es krim ini dilakukan untuk memberikan hasil pasti kepada masyarakat, mengingat klaim pemilik usaha bahwa es krim tersebut hanya berasa alkohol tanpa kandungan alkohol.

    “Kami bermaksud menyatakan netral dengan melibatkan BPOM yang memiliki kewenangan pengukuran makanan dan minuman. Kami ingin mengetahui kadar alkohol secara pasti, apakah benar ada kandungan alkohol atau hanya perasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi,” kata Fikser, Selasa (8/4).

    Dan jika hasil uji BPOM ini menunjukkan kadar alkohol 24 persen atau lebih, kata Fikser, maka akan dilakukan penghentian usaha dengan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya (Dinkopungdag), serta dinas terkait.

    “Setelah hasil uji keluar, kami akan mengkonfirmasi dengan menanyakan perizinan produk makanan tersebut. Jika tidak memiliki izin, kami akan mengambil tindakan penutupan, tentu saja melalui koordinasi dengan dinas terkait,” ucapnya. [ram/but]

  • Wakil Ketua Komisi I minta ketegasan Pemerintah bongkar penyokong KKB

    Wakil Ketua Komisi I minta ketegasan Pemerintah bongkar penyokong KKB

    Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta ketegasan Pemerintah untuk membongkar pihak yang selama ini menyokong kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam menjalankan aksinya hingga menewaskan warga sipil.

    Dave Laksono mengatakan bahwa aparat keamanan dan penegak hukum serta intelijen perlu menelisik secara tegas dari mana KKB memperoleh sokongan dana sampai dengan peralatan persenjataan.

    “Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya, sehingga organisasi ini (KKB) tetap berjalan dan menghancurkan fasilitas umum, menghambat, dan bahkan merusak pembangunan, serta menewaskan warga sipil,” kata Dave di Jakarta, Jumat.

    Disebutkan bahwa hal itu perlu dilakukan oleh Pemerintah dengan segala macam platform, baik dalam negeri maupun luar negeri.

    “Beberapa kali terungkap, ada personel TNI/Polri yang menjual senjata dan peluru kepada kelompok-kelompok militer tersebut, separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka),” kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen itu.

    Ia menilai ketegasan dari Pemerintah perlu mengingat permasalahan di Papua sudah berlangsung selama puluhan tahun dan memakan banyak korban dari sipil, militer, polisi, hingga warga negara asing (WNA).

    “Kita harus bisa berpikir bahwa mungkin tidak akan bisa selesai sepenuhnya. Akan tetapi, harus ada upaya-upaya drastis dari Pemerintah,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa Pemerintah mengutuk keras aksi kekerasan KKB di Yahukimo, Papua, yang menewaskan 11 pendulang emas.

    “Pemerintah mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada tanggal 5–8 April 2025 yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia oleh oknum bersenjata di Papua,” ucap Budi dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (10/4).

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengatakan bahwa narasi yang menyebutkan bahwa korban tewas oleh penyerangan KKB di Yahukimo, Papua, merupakan agen intelijen dari TNI itu merupakan propaganda yang hendak menyudutkan pemerintah Republik Indonesia dan TNI.

    Kepala Biro Informasi dan Humas Kementerian Pertahanan Frega Wenas meminta agar seluruh pihak bersifat jeli dalam menerima narasi disinformasi dan malainformasi tersebut karena korban betul-betul merupakan warga sipil yang sedang mendulang tambang emas secara ilegal.

    “Jadi, propaganda dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar,” kata Frega di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (10/4).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian ESDM serahkan kontrak impor LPG ke badan usaha

    Kementerian ESDM serahkan kontrak impor LPG ke badan usaha

    Urusan komersialnya nanti kan ada di badan usaha. Kami selalu menghormati, baik sebagai badan usaha maupun sebagai negara

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyerahkan persoalan kontrak impor LPG ke badan usaha, terkait rencana peningkatan volume impor LPG dari Amerika Serikat.

    “Urusan komersialnya nanti kan ada di badan usaha. Kami selalu menghormati, baik sebagai badan usaha maupun sebagai negara,” ucap Dadan ketika ditemui setelah penutupan Posko Nasional Lebaran 2025 di BPH Migas Jakarta, Jumat.

    Dadan menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sedang menjajaki rencana tersebut dengan Amerika Serikat. Hal tersebut meliputi pembahasan kontrak antara badan usaha untuk LPG.

    Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan tidak ada penambahan kuota impor secara keseluruhan. Yang ada, lanjut dia, adalah alih impor dari negara lain ke Amerika Serikat.

    “Tidak nambah yang kuota ke masyarakatnya,” kata Dadan.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah sedang menghitung kemungkinan meningkatkan impor minyak dan LPG dari Amerika Serikat.

    Rencana untuk menggenjot impor minyak dan LPG dari Amerika Serikat bertujuan untuk menyetarakan neraca perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

    Bahlil menyampaikan bahwa Neraca Perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat surplus 14–15 miliar dolar AS atau sekitar Rp237,06 triliun–Rp253,99 triliun (kurs Rp16.933 per dolar AS).

    Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, maka Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bahlil untuk melihat potensi apa saja yang bisa dibeli dari Amerika Serikat.

    Langkah ini merupakan salah satu bentuk negosiasi yang akan ditawarkan ke Amerika Serikat setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32 persen.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

    Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen dan Vietnam 46 persen.

    Akan tetapi, pada Rabu (9/4/2025) sore waktu AS, Trump telah mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagang, namun tetap menaikkan bea masuk kepada China sebesar 125 persen.

    Negara yang rencananya dikenakan tarif resiprokal lebih tinggi hanya dikenakan tarif dasar sebesar 10 persen, yang mana untuk baja, aluminium dan mobil akan sama.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dewan Pers Apresiasi Kapolri dan Jajaran Sukses Amankan Mudik Lebaran 2025

    Dewan Pers Apresiasi Kapolri dan Jajaran Sukses Amankan Mudik Lebaran 2025

    Jakarta

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan apresiasi setinggi-setingginya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jajaran kepolisian yang telah bekerja keras dalam mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Para personel Polri telah mengorbankan waktu bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk mengabdi dengan mengamankan jalannya mudik.

    “Selamat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah berhasil melakukan pengamanan, memberikan rasa aman bagi para pemudik dan arus balik kembali ke Jakarta atau ke daerah di wilayah, di 38 provinsi negara Republik Indonesia kita tercinta,” kata Ninik dalam keterangannya, Jumat (11/5/2025).

    Ninik mengatakan lebih dari 1.300.000 pemudik melakukan perjalanan ke berbagai wilayah. Para pemudik bisa kembali ke kampung halaman dengan lancar.

    Menurut Ninik, pengamanan itu tak terlepas dari kontribusi yang sangat luar biasa dari jajaran aparat keamanan. Hal itu terlihat dari penurunan angka kecelakaan sampai 30%. Capaian ini dinilai memberikan kontribusi yang sangat positif karena bisa menjamin keselamatan dan ketenangan para pemudik.

    “Sekali lagi terima kasih kepada Kapolri dan seluruh jajaran teman-teman kepolisian di pusat maupun di daerah terutama yang bekerja di lapangan, di lantas ya. Selamat bekerja kembali untuk keselamatan warga masyarakat kita,” ujar Ninik.

    Apresiasi terkait penanganan mudik juga sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo memuji kerja keras petugas di lapangan yang mengatur dan mengamankan arus mudik dan balik Lebaran.

    “Yang lebih memuaskan bagi kita adalah angka kecelakaan yang turun secara drastis, 30 persen lebih rendah kecelakaan dibanding dengan tahun lalu,” imbuhnya.

    Prabowo mengapresiasi kerja keras petugas kepolisian hingga TNI di lapangan. Prabowo mengucapkan terima kasih atas kerja keras para petugas libur Lebaran.

    Para petugas tanpa libur mengatur dan menjaga lalu lintas arus mudik dan balik libur Lebaran. Prabowo mencontohkan petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas saat panas terik.

    “Kementerian Perhubungan, orang libur, dia terus mengawaki pusat-pusat yang penting. Menara bandara tidak boleh berhenti, tidak boleh libur, air traffic control kalau salah, itu musibah yang besar,” ucap Prabowo.

    “Para polisi yang sering dicaci maki sering disalah-salahkan, padahal mereka di terik siang matahari tanpa kita sadar mereka bekerja keras menjaga kita, mengatur lalu lintas,” imbuhnya.

    (knv/hri)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • KAI Daop 4 layani 1 juta lebih penumpang selama angkutan Lebaran 2025

    KAI Daop 4 layani 1 juta lebih penumpang selama angkutan Lebaran 2025

    ANTARA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang melayani satu juta lebih penumpang selama 22 hari diberlakukannya periode angkutan Lebaran 2025, yakni mulai 21 Maret-11 April. Pihak Daop 4 Semarang menyebut puncak kepadatan pemudik di wilayah Daop 4 hampir tidak ada, karena jumlah penumpang hampir merata setiap harinya. (Fx. Suryo Wicaksono/Agha Yuninda Maulana/Gracia Simanjuntak)

  • Lestari: Peningkatan kapasitas guru harus konsisten dijalankan

    Lestari: Peningkatan kapasitas guru harus konsisten dijalankan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan peningkatan kapasitas guru harus dilakukan secara konsisten demi mewujudkan sistem pendidikan nasional yang mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

    “Upaya untuk memperkuat konsistensi dalam peningkatan kapasitas tenaga pengajar harus kita dukung bersama demi masa depan anak bangsa yang lebih baik,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5684/MDM.B1/HK.04.00/2025 tentang Hari Belajar Guru.

    Surat Edaran tertanggal 26 Maret 2025 itu mengatur bahwa setiap guru dan kepala satuan pendidikan (kepala sekolah) wajib menjadwalkan satu hari dalam seminggu sebagai Hari Belajar Guru.

    Hari belajar dipilih berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota forum profesional, dan tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar reguler.

    Tujuan utama dari kebijakan itu adalah untuk mengoptimalkan Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) bagi guru.

    Menurut Lestari, kebijakan yang telah dibuat harus benar-benar dijalankan sesuai dengan yang direncanakan.

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat dengan cepatnya perkembangan di sejumlah bidang saat ini, upaya konsisten untuk menghadirkan ekosistem belajar yang berkelanjutan merupakan langkah yang strategis.

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar para guru memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu mendukung peningkatan layanan pendidikan.

    Dia berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah memberi dukungan penuh terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengajar.

    Rerie berharap tenaga pengajar yang memiliki kompetensi yang baik mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang sangat dibutuhkan untuk melahirkan generasi penerus berkarakter kuat dan berdaya saing di masa depan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Batas Akhir Tersisa Beberapa Jam Lagi, Ribuan Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan

    Batas Akhir Tersisa Beberapa Jam Lagi, Ribuan Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan

    loading…

    Puluhan ribu penyelenggara negara belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Padahal batas akhir penyampaian LHKPN adalah Jumat (11/4/2025) pada pukul 23.59 WIB. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Puluhan ribu penyelenggara negara belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ). Padahal batas akhir penyampaian LHKPN adalah Jumat (11/4/2025) pada pukul 23.59 WIB.

    “Berdasarkan data yang dihimpun bertanggal 9 April, masih ada sejumlah sekitar 16.000 wajib lapor LHKPN yang belum melaporkannya. Dari total sekitar 416.000 wajib lapor LHKPN,” kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    “Jika pelaporannya lewat dari tanggal 11 April, maka status pelaporannya adalah terlambat. Jadi nanti keterlambatan akan dihitung ketika laporan melewati tanggal 11 April atau sampai dengan pukul 23.59 untuk hari ini,” tambahnya.

    Budi menjelaskan akan ada sanksi untuk para penyelenggara negara yang telat menyampaikan LHKPN. Sanksi itu akan diberikan oleh pimpinan lembaga tempat mereka bekerja.

    “Ya, LHKPN sebagai salah satu instrumen pencegahan korupsi. Untuk saat ini, sanksi bisa diberikan oleh para pimpinan ataupun satuan pengawas internal di masing-masing instansi,” tuturnya.

    Di sisi lain, KPK akan terus mendorong ketepatan penyelenggara negara menyampaikan LHKPN ini untuk menjadi instrumen atau bahan pertimbangan seseorang dalam rangka promosi jabatan.

    “Pemerintahan daerah bisa memperhatikan track record dari kepatuhan LHKPN dari setiap pejabat atau penyelenggara negara dimaksud,” tuturnya.

    Sebelumnya, Budi menyampaikan secara keseluruhan masih terdapat lebih dari 16.000 penyelenggara negara yang belum menyampaikan LHKPN. Jumlah tersebut berdasarkan data per 9 April 2025.

  • Penanganan Kasus Kematian Mahasiswa UKI Dinilai Lamban, Ini Kata Kapolres Metro Jakarta Timur – Page 3

    Penanganan Kasus Kematian Mahasiswa UKI Dinilai Lamban, Ini Kata Kapolres Metro Jakarta Timur – Page 3

    Penyebab kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko, masih menjadi misteri. Pihak keluarga merasa ada banyak kejanggalan dan mendesak agar penyelidikan kasus mahasiswa UKI ini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

    Penasihat hukum keluarga, Samuel Parasian Sinambela mengatakan hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Kenzha. Menurutnya, laporan awal memang telah dilakukan pihak UKI ke Polres Metro Jakarta Timur, namun hasil penyelidikan dinilai berjalan lamban.

    “Sampai detik ini tidak ada pelaku daripada yang bertanggung jawab. Sehingga keluarga daripada Kenzha melaporkan ke Polda metro Jaya atas kematian keluarga. Dan laporan itu sudah diperiksa saksi pelapor,” kata dia kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

    Samuel menduga adanya konflik kepentingan dalam penanganan kasus ini. Dia menyinggung Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahaean, yang merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum UKI.

    “Bagaimana persoalan itu bisa terungkap kalau memang ini janggal, udahlah biar serahkan ke Polda Metro Jaya, biar diungkapkan ke Polda Metro Jaya,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Samuel menyoroti lambatnya hasil autopsi jenazah Kenzha yang hingga kini hasilnya belum diterima keluarga. Padahal menurutnya, hasil visum dan autopsi menjadi kunci utama dalam mengungkap penyebab kematian korban.

    “Sampai saat ini. Itulah yang janggal. Artinya apa? Ini kita mendapat pun gak ada keterangan kematian daripada saudara Kenzha,” ujar dia.

    Samuel juga menyampaikan kritik keras kepada pihak kampus, khususnya rektorat UKI, yang dinilai enggan bersikap terbuka atas kematian salah satu mahasiswanya.

    “Ada apa? Kenapa rektornya takut untuk menyatakan kebenaran di atas kebenaran? Katakan salah di atas kesalahan. Kenapa dibiarkan ada minuman. Tentu ada yang lain dibalik semua ini Jangan jadikan Universitas Kristen Indonesia menjadi sarang-sarang yang tidak benar,” ujar dia.

    “Itu Universitas untuk pendidikan bangsa dan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Kenapa dibiarkan ada hal-hal kematian,” sambung dia.

    Dia juga meminta mahasiswa UKI yang mengetahui hal ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan hukum.

    “Kepada adik-adik mahasiswa untuk bertanggung jawab, untuk berani bila mana mereka melakukan suatu tindakan atas apa yang mereka lakukan. Saya berharap tidak jadi pengecut atas kematian daripada saudara Kenzha,” tandas dia.