Xcloud.id

Blog

  • Tinjau Banjir di Azura Residence, Wawalkot Depok: Ada Penyempitan Saluran Air Megapolitan 11 April 2025

    Tinjau Banjir di Azura Residence, Wawalkot Depok: Ada Penyempitan Saluran Air Megapolitan 11 April 2025

    Tinjau Banjir di Azura Residence, Wawalkot Depok: Ada Penyempitan Saluran Air
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –

    Wakil Wali Kota Depok

    Chandra Rahmansyah
    meninjau banjir di Azura Residence, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/4/2025) malam. 
    “Saya meninjau banjir malam ini di beberapa titik untuk memastikan warga terdampak terjamin keselamatannya,” ucap Chandra kepada wartawan usai tinjau banjir di Azura Residence, Pancoran Mas, Jumat. 
    Pada hasil tinjauannya, Chandra melihat ada penyempitan saluran air yang diduga berkaitan dengan pembangunan perumahan baru di sebelah Azura Residence. 
    “Saya lihat ada penyempitan saluran air. Di sana ada juga pembangunan perumahan baru yang akan kita cek izinnya. Kalau izinnya enggak sesuai ketentuan, kita akan minta hentikan secepat-cepatnya,” ujar Chandra.
    Oleh karena itu, ia merencanakan memanggil para pengembang perumahan untuk memastikan perizinan dan rencana pembangunan sudah sesuai. 
    Selain di Azura Residence, Chandra juga meninjau sejumlah titik banjir lainnya yang juga masih belum surut.
    Sementara itu, warga Azura Residence, Rani menyebutkan banjir di perumahannya sudah seringkali terjadi, terutama sejak akhir tahun 2024.
    “Karena (warga) sudah geram, butuh penanganan cepat karena sudah enggak mau menghadapi banjir lagi, saya coba beraniin diri cerita ke Pak Chandra,” ucap Rani.
    Rani menyampaikan, banjir di perumahannya biasanya terhitung jarang dalam akumulasi per tahun. Saluran air di perumahannya juga masih lancar.
    “Yang hari ini luar biasa sih (banjirnya) memang. Air mulai naik sekitar pukul 14.00 WIB dan itu kayak arus deras (di depan rumah),” tutur dia.
    Kondisi ini sempat diduga warga bermula dari pembangunan kompleks perumahan baru yang berada tepat di samping Azura Residence.
    Terlebih, beberapa rumah yang tidak pernah terdampak justru saat ini terendam banjir.
    “Soalnya mereka (perumahan baru) gundulin kebun yang mungkin jadi enggak ada tanah resapan. Ditambah, mereka enggak buat saluran buat menyalurkan air dari saluran besar depan kompleks,” ujar Rani.
    Dia mengatakan banjir terus mengalir deras di depan rumah semakin meninggi dan mulai masuk ke Blok C Azura Residence. 
    “Enggak butuh waktu lama juga buat air masuk ke dalam rumah. Walaupun sudah reda, airnya malah tambah naik,” kata dia.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gigi Anak Patah? Ketahui Penanganan Pertama yang Bisa Dilakukan Orang Tua – Halaman all

    Gigi Anak Patah? Ketahui Penanganan Pertama yang Bisa Dilakukan Orang Tua – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gigi anak yang patah tentu menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. 

    Terlebih pada usianya, anak-anak sangatlah aktif saat bermain. 

    Mereka sering melompat dan berlari, kadang kala tidak sengaja terbentur dan menyebabkan gigi patah. 

    Namun orang tua diimbau untuk jangan panik jika gigi anak patah. Ada beberapa langkah penanganan pertama yang perlu dilakukan. 

    Dokter spesialis kedokteran gigi anak drg Stella Lesmana, Sp.K.G.A membagikan beberapa tips penanganan pertama yang bisa dilakukan orang tua. 

    Pertama, saat anak terjatuh hentikan pendarahan dengan mengompres es. 

    Kedua, cek kondisi gigi anak, apakah masih ada gigi yang patah atau goyang. 

    “Kalau misalnya ragu, sebaiknya segera memeriksakan ke dokter gigi anak,” ungkapnya pada kanal YouTube RS Pondok Indah, Jumat (11/5/2025). 

    Jika gigi patah menyisakan bagian lagi di dalam mulut, maka bagian yang terisi ini bisa dihaluskan oleh dokter gigi. 

    Sehingga dapat mencegah terlukanya bibir atau gusi pada anak. 

    Sedangkan gigi yang patah secara keseluruhan, tidak perlu mendapat penanganan. 

    “Yang bisa dilakukan adalah menunggu sampai gigi permanen tumbuh. Jika tidak mau gigi anak ompong sampai tumbuh gigi permanen, sebenarnya bisa dibuatkan seperti gigi tiruan. Namun dikembalikan ke pilihan orang tua masing-masing,” papar drg Stella. 

    Lebih lanjut, gigi yang patah secara keseluruhan sebenarnya bisa dipasang kembali. 

    Orang tua bisa langsung mencuci gigi tersebut di air mengalir.

    Tapi selama mencuci gigi tersebut, diingatkan untuk tidak memegang bagian akar gigi.

    Selama gigi dicuci, hanya boleh memegang mahkota gigi saja.

    Setelah itu, masukkan gigi ke dalam wadah berisi cairan saline. 

    Lalu, segera  bawa ke dokter gigi anak untuk dipasang kembali seperti semula. 

    “Tapi harus dibawa dalam waktu 24 jam.  Supaya kondisinya masih baik,” tutupnya. 

  • Dua Bangkai Kendaraan Korban Longsor di Jalur Mojokerto-Batu Diserahkan ke Pihak Keluarga

    Dua Bangkai Kendaraan Korban Longsor di Jalur Mojokerto-Batu Diserahkan ke Pihak Keluarga

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dua bangkai mobil milik korban tanah longsor wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto diserahkan ke pihak keluarga. Ini setelah permintaan pihak keluarga usai berhasil dievakuasi.

    Proses serah terima dilakukan oleh petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto. Kedua bangkai kendaraan diangkut dari lokasi kejadian menggunakan mobil towing dan diserahkan kepada masing-masing pihak keluarga.

    Mobil pikap Daihatsu Gran Max nopol S 9137 NI warna putih diserahkan kepada keluarga korban di Dusun Urung-urung, Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Sementara bangkai mobil Toyota Kijang Innova Reborn diserahkan kepada keluarga korban di Desa Klopo Sepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

    Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim mengatakan, dua bangkai kendaraan tersebut diangkut menggunakan mobil towing dan diserahkan ke keluarga korban bersama petugas dari BPBD Kabupaten Mojokerto dan BPBD Provinsi Jatim.

    “Penyerahan ini juga berdasarkan permintaan keluarga korban. Bangkai mobil pikap diserahkan ke pihak keluarga korban di Trawas pada, Kamis kemarin dan hari ini penyerahkan bangkai mobil Toyota Kijang Innova Reborn ke pihak keluarga di Sidoarjo,” ungkapnya, Jumat (11/4/2025).

    Masih kata Kabud, proses pemulangan kendaraan telah melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak kepolisian dari Satlantas Polres Mojokerto. Selain karena permintaan dari pihak keluarga, kedua kendaraan mengalami kerusakan karena bencana alam.

    “Kami juga sudah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Mojokerto. Karena ini bukan kecelakaan lalu-lintas, melainkan akibat bencana alam maka kedua bangkai mobil tersebut diserahkan langsung kepada keluarga masing-masing. Selain juga karena permintaan dari pihak keluarga,” katanya.

    Sebelumnya, dua bangkai mobil milik korban tanah longsor wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto berhasil dievakuasi. Proses evakuasi sendiri dua bangkai kendaraan tersebut berjalan selama dua hari.

    Tim gabungan melakukan evakuasi sejak, Selasa (8/4/2025) kemarin. Di hari pertama, bangkai mobil Toyota Kijang Innova Reborn berhasil dievakuasi oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Mojokerto, Jombang, dan Batu, potensi relawan, TNI/Polri.

    Proses evakuasi menggunakan chain block manual serta alat berat. Tim gabungan bahu-membahu mengevakuasi kendaraan dari medan yang curam. Usai berhasil dievakuasi, bangkai kendaraan milik warga Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo ini ditepikan di jalur alternatif Mojokerto – Batu.

    Sementara, di hari kedua tim gabungan melakukan evakuasi terhadap bangkai pikap Daihatsu Gran Max nopol S 9137 NI warna putih milik warga Dusun Urung-urung, Desa Jatijejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kondisi dua kendaraan dalam keadaan rusak parah akibat tertimbun material longsor.

    Total ada 10 korban dalam bencana longsor di wilayah kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, Blok Watu Lumpang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 10 korban tersebut berada di dua mobil yang berbeda melintas saat terjadi longsor yakni pikap dan minibus. [tin/ian]

  • Orang Tua Ungkap Kecurigaan Sebelum Anaknya Diduga Diculik Tetangga: Kayak Kena Hipnotis

    Orang Tua Ungkap Kecurigaan Sebelum Anaknya Diduga Diculik Tetangga: Kayak Kena Hipnotis

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO – Eva Thalita Zahra (13), warga Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur diduga menjadi korban penculikan seorang pria tetangganya.

    Ayah korban, Tarja (40) mengatakan sebelum putrinya diculik pihak keluarga sempat menaruh curiga terhadap pelaku yang baru tinggal di samping unit kontrakannya satu pekan terakhir.

    Pada Rabu (9/4) malam atau sebelum penculikan, pelaku sempat meminta izin untuk mengajak Zahra pergi ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur dengan dalih membeli makan.

    “Sempat diajak muter-muter ke Pasar Induk Kramat Jati. Pulang dari situ ada perubahan sikap sama anak saya, kayak orang linglung,” kata Tarja di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (11/4/2025).

    Setelah pulang dari Pasar Induk Kramat Jati tersebut, Zahra bahkan lebih banyak menghabiskan waktu berdiam diri dan ketika diajak berbicara tidak memberikan jawaban sebagaimana normalnya.

    Padahal sehari-harinya anak pertama dari tiga bersaudara tersebut dikenal ceria, dan selalu rutin berkomunikasi dengan kedua orangtua maupun dua adiknya untuk sekadar bermain.

    Perubahan sikap Zahra dalam waktu singkat setelah diajak pelaku pergi ke Pasar Induk Kramat Jati ini membuat pihak keluarga curiga dengan tindakan dilakukan pelaku.

    “Kayak orang kena hipnotis semenjak malam itu diajak ke Pasar Induk Kramat Jati, jadi pendiam. Biasanya kalau main sama adik-adiknya sering ketawa-ketawa, enggak diam,” ujar Tarja.

    Selain tampak seperti orang linglung, pihak keluarga mendapati bahwa korban tampak seperti tertekan ketika ditanya apa saja yang dilakukan bersama pelaku selama berada di Pasar Induk Kramat Jati.

    Ibu korban, Kasini (36) menuturkan ekspresi tertekan yang tampak pada raut wajah Zahra ini kian membuat pihak keluarga curiga bahwa terjadi sesuatu saat pelaku mengajak korban pergi.

    Berulang kali ditanya, Zahra hanya menyebut bahwa pelaku hanya membawanya untuk membeli melon dan membuatkan kartu ATM pada satu bank di Pasar Induk Kramat Jati.

    “Kayak ada tekanan, cuman dia enggak mau ngomong. Saya tanya bapak (pelaku) ngomong apa, katanya enggak ngomong apa-apa. Sama dibuatin ATM, katanya buat biaya sekolah,” tutur Kasini.

    Sebelumnya Eva Thalita Zahra diduga menjadi korban penculikan seorang pria yang merupakan tetangga unit kontrakannya pada Kamis (10/4/2025) sekira pukul 08.00 WIB.

    Dalam aksinya, pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut meminta izin kepada kedua orangtua Zahra untuk membawa korban ke Mall Cijantung dengan iming-iming dibelikan baju.

    Tapi setelah ditunggu beberapa jam pelaku dan korban tidak kunjung pulang, dan handphone Zahra pun sudah tak dapat dihubungi sehingga pihak keluarga menduga bahwa korban diculik.

    Warga yang memiliki informasi keberadaan korban dapat menghubungi pihak keluarga di nomor 0882 9110 7490, atau melaporkan kepada petugas terkait agar dapat ditindaklanjuti.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Polisi Ungkap Kronologi Keluarga Pasien Aniaya Satpam RS Mitra Keluarga Bekasi, Dipicu Suara Knalpot – Halaman all

    Polisi Ungkap Kronologi Keluarga Pasien Aniaya Satpam RS Mitra Keluarga Bekasi, Dipicu Suara Knalpot – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Polisi mengungkap kronologis penganiayaan yang dilakukan pemuda berinisial AF (25) terhadap satpam RS Mitra Keluarga Bekasi bernama Sutiyono. 

    Diketahui AF ditangkap polisi di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten sesaat setelah tiba dari Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (10/4/1025) sekira pukul 23.30 WIB.

    Setelah ditangkap, AF langsung dibawa polisi ke Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

    “Terlapor sudah kami panggil dua kali hari Senin dan hari Rabu tapi tidak datang, semalam kami amankan dengan surat perintah membawa, kemudian kami periksa dan kini terlapor AF kami tetapkan status dari terlapor menjadi tersangka,” kata Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Sianturi, Jumat (11/4/2025).

    Atas perbuatannnya AF terancam pidana penjara paling lama lima tahun.

    Ia dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun.

    Kronologis Kejadian Versi Polisi

    Kompol Binsar Hatorangan Sianturi pun mengungkap kronologis penganiayaan terhadap satpam RS Mitra Keluarga Bekasi.

    Penganiayaan dipicu dari penggunaan knalpot racing di kendaraan pelaku.

    Awalnya pelaku AF datang ke RS Mitra Keluarga Bekasi untuk menjenguk kakeknya mengendarai Toyota Vios warna putih H 1697 AR pada Sabtu (29/3/2025).

    “Pada saat terlapor AF bersama ibunya ingin menjenguk keluarga kemudian memasuki parkiran IGD, di situ memang memakai knalpot racing dan suara cukup besar,” kata Binsar. 

    Karena dinilai mengganggu, korban Sutiyono berusaha menegur pelaku dan mengarahkan agar memarkir kendaraannya di area yang sudah disediakan sesuai SOP rumah sakit. 

    “Ditegur oleh korban S, korban S menyampaikan agar memarkirkan kendaraan maju karena memang posisi kendaraan terlalu mundur dan mengganggu jalur ambulans, di situ korban S menyampaikan karena sesuai dengan tupoksinya,” ucap Binsar. 

    Merasa tidak terima ditegur satpam, pemuda AFET langsung turun dari kendaraan dan menarik kerah korban sambil menantang berkelahi. 

    “Setelah itu terlapor mengajak atau menarik korban sampai ke depan ruang medis dan di situlah terjadi pendorongan dan pembantingan sehingga korban tidak sadar diri, kejang-kejang, dan dirawat di IGD kurang lebih sekitar tujuh hari baru kembali (pulih),” terang dia.

    Diketahui kasus penganiayaan ini menjadi perhatian serius Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

    Tri Adhianto bahkan sudah menjenguk Sutiyono, korban penganiayaan keluarga pasien.

    Tri Adhianto meminta pihak kepolisian dalam hal ini Polres Metro Bekasi Kota untuk segera menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap satpam RS Mitra Keluarga Bekasi.

    “Saya sudah berkordinasi dengan pak Kapolres, pokoknya kami memastikan oknum tersebut diproses oleh rekan-rekan penegak hukum,” kata Tri dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

    Tri menjelaskan penegakan hukum wajib ditegakan karena tindakan kekerasan penganiayaan yang dilakukan pelaku berinisial AF (25) sudah tidak bisa ditolerir.

    “Perkara ini perlu ditindak segera karena sudah masuk tindak kekerasan dan tidak bisa ditolerir,” ucapnya.

    (Tribunjakarta.com/ Yusuf Bachtiar/ tribunbekasi/ Rendy Rutama)

  • 17 Puskesmas dan 1 RSUD Jakarta Jadi Tempat Rehabilitasi Pengguna Narkoba Megapolitan 11 April 2025

    17 Puskesmas dan 1 RSUD Jakarta Jadi Tempat Rehabilitasi Pengguna Narkoba Megapolitan 11 April 2025

    17 Puskesmas dan 1 RSUD Jakarta Jadi Tempat Rehabilitasi Pengguna Narkoba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta telah menyiapkan 17
    puskesmas
    dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah (
    RSUD
    ) sebagai tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan seluruh fasilitas tersebut telah siap menerima dan menangani pelapor atau korban penyalahgunaan narkoba secara langsung.
    “Saat ini, terdapat 17
    Puskesmas
    Kecamatan dan 1 RSUD yang telah ditetapkan sebagai IPWL. Itu berarti mampu menerima dan menangani pelapor atau korban penyalahgunaan narkoba secara langsung,” ucap Ani saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).
    Dari jumlah tersebut, 10 puskesmas dan 1 RSUD telah menyediakan layanan rehabilitasi berbasis terapi metadon.
    Layanan ini khusus ditujukan bagi pengguna narkotika jenis opioid, seperti heroin, morfin, fentanil, atau oksikodon, zat yang menimbulkan efek euforia dan memiliki risiko adiksi tinggi.
    Metadon sendiri merupakan opioid sintetis yang digunakan dalam pengobatan kecanduan opioid.
    Terapi ini bertujuan mengurangi gejala sakau dan dorongan penggunaan narkoba, dengan pengawasan medis ketat dan sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.
    “Layanan ini ditujukan bagi pengguna narkotika jenis opioid, sebagai bagian dari
    program pemulihan
    yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini sebagai serta peran aktif puskesmas dalam mendukung upaya rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba,” ungkap Ani.
    Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan menggunakan puskesmas sebagai tempat rehabilitasi bagi para pengguna narkoba yang dianggap sebagai korban.
    Namun, Pramono menekankan puskesmas hanya digunakan bagi korban penyalahgunaan narkoba, bukan untuk pengedar.
    “Jakarta akan menggunakan puskesmas-puskesmas yang ada untuk bisa menjadi tempat untuk dilakukan rehabilitasi bagi yang korban. Bukan yang tanda kutip yang sebagai pelaku utamanya,” ucap Pramono usai bertemu BNN di Balai Kota Jakarta, Jumat (11/4/2025).
    Menurutnya, selama ini puskesmas belum dimaksimalkan sebagai fasilitas rehabilitasi.
    Pemprov akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan BNN daerah untuk mengoptimalkan peran puskesmas dalam layanan rehabilitasi, terutama rawat jalan.
    “Selama ini puskesmas tidak pernah diperankan untuk membantu rehabilitasi bagi korban. Maka di Dinas Kesehatan kami akan bekerja sama dengan BNN dan BNN daerah untuk puskesmas juga bisa digunakan untuk rehabilitasi. Karena itu terutama untuk rawat jalan lah begitu ya,” ungkap dia.
    Kepala BNN RI Marthinus Hukom menyebut Jakarta sebagai salah satu wilayah dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia.
    Berdasarkan survei BNN tahun 2019, tercatat sekitar 132 ribu pengguna narkoba di Jakarta atau sekitar 3,3 persen dari populasi.
    Marthinus menegaskan pendekatan terhadap pengguna narkoba harus bersifat kemanusiaan dan tidak disamakan dengan pengedar.
    “Sasaran kami adalah bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan preventif, kuratif. Lalu kemudian pendekatan beliau adalah deteksi dini, kita akan menguatkan pendekatan-pendekatan intelijen, melampaui atau mendahului pendagangan hukum,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akun Instagramnya Diduga di Hack, Ridwan Kamil Ungkap Kronologinya

    Akun Instagramnya Diduga di Hack, Ridwan Kamil Ungkap Kronologinya

    JABAR EKSPRES – Akun Instagram Ridwan Kamil diduga di hack pada Jumat (11/4), di mana akun tersebut menayangkan sebuah gambar berlatarkan hitam dengan bertuliskan ‘Eng Ing Eng kami kembali kawan.. Ridwan Kamil Tanggung Jawab Jangan Lari..’

    Kemudian, postingan kedua masih menampilkan gambar berwarna hitam dengan bertuliskan ‘Selamat bermimpi buruk ini hanya permulaan dari kami’.

    postingan tersebut pun menuai beragam komentar dari sejumlah warganet di Instagram milik mantan Gubernur Jawa Barat itu.

    BACA JUGA: Ridwan Kamil Tulis Pesan Misterius di Instagram Pribadinya, Netizen: Kayaknya Kena Hack

    Ridwan Kamil pun membuat pernyataan resmi serta menjelaskan kronologi terkait peretasan terhadap akunnya tersebut.

    “Per jam 19.20 WIB akun IG saya @ridwankamil tidak bisa saya akses. saya tidak memposting apa pun hari ini. sehingga saya simpulkan bahwa benar akun saya diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya dalam keterengan resmi yang diterima Jabar Ekspres.

    Ia juga telah melaporkan ke pihak Meta, sekaligus untuk pemulihannya.

    “Untuk sementara waktu, saya tidak bertanggung jawab atas segala unggahan, komentar, maupun aktivitas yang muncul dari akun tersebut sampai ada konfirmasi resmi dari pihak Meta bahwa kendali telah kembali kepada saya dan tim,” tulisnya.

    BACA JUGA: Terima Uang dari Sopir Angkot, Organda Kabupaten Bogor: Kita Nothing to Lose

    RK juga menyampaikan bahwa peretasan ini menjadi pengingat akan pentingnya keamanan digital dan perlindungan terhadap identitas asing.

    “Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, serta titip pesan soal kewaspadaan terhadap informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya” tutupnya.

  • KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi PGN

    KPK Tahan 2 Tersangka Kasus Korupsi PGN

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua tersangka terkait dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE).

    Mereka adalah Direktur Komersial PT PGN periode 2016-Agustus 2019 Danny Praditya (DP) dan Direktur Utama PT Isargas 2011-22 Januari 2024 sekaligus Komisaris PT IAE 2006-22 Januari 2024 Iswan Ibrahim (ISW). Kedua tersangka dipersiksa hari ini, Jumat (11/4/2025)  dan tampak mengenakan rompi oranye tahanan dengan tangan diborgol. Mereka pun langsung ditahan oleh KPK.

    “Dilakukan penahanan terhadap tersangka ISW (Iswan Ibrahim) dan tersangka DP (Danny Praditya) di cabang rumah tahanan dari rumah tahanan negara klas 1 Jakarta Timur selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai 11 April 2025 sampai dengan 30 April 2025,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2026).

    Kasus ini berkaitan dengan korupsi transaksi jual beli gas antara PT PGN dan PT Inti Alasindo Energi. Tindakan haram ini diduga dilakukan dalam rentang waktu 2017-2021.

    Dalam kasus ini, Asep menjelaskan kerugian negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan US$ 15 juta. Jika dihitung dalam kurs saat ini, maka kerugian negara ditaksir mencapai Rp 252 miliar.

    Dijelaskan Asep, Dewan Komisaris dan Direksi PT PGN mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PGN tahun 2017. Dalam RKAP itu, tidak ada rencana pembelian gas dari PT IAE. Namun, Danny Praditya memerintahkan negosiasi dengan PT IAE untuk pembelian gas.

    “Bahwa pada Agustus 2017, saudara DP memerintahkan saudara Adi Munandir sebagai head of marketing PT PGN, untuk melakukan paparan kepada beberapa trader gas, antara lain PT Isargas, guna menawarkan trader-trader gas tersebut untuk menjadi local distributor company atau LDC PT PGN,” ucap Asep.

    Asep menambahkan, Danny telah memerintahkan, mengusulkan, dan mengatur agar PT PGN membayar uang muka sebesar US$ 15 juta kepada PT IAE. Namun, uang muka tersebut justru digunakan PT IAE untuk membayar utang kepada pihak yang tidak berkaitan dengan perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PT PGN.

    “DP memerintahkan Adi (Head of Marketing PT PGN) untuk melakukan pertemuan dengan pihak Isargas Grup di kantor PT PGN guna membahas kerja sama pengelolaan dan jual beli gas. Dalam pembahasan tersebut, S (Sofyan) selaku perwakilan dari Isargas Grup menyampaikan arahan dari ISW untuk meminta uang muka/advance payment sebesar US$ 15 juta terkait dengan rencana pembelian gas PT IAE oleh PT PGN. Uang muka tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban atau utang PT Isargas kepada pihak lain,” jelas Asep.

    Perbuatan-perbuatan terkait kontrak PJBG dan pembayaran uang muka di atas bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MNBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.

    Tindakan para tersangka juga bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi, Keputusan Direksi PT PGN Nomor 020800.K/PP.00/UT/2010 tentang Pedoman Penyediaan Pasokan Gas.

    Dalam kasus korupsi PGN ini, penyidik KPK untuk sementara telah melakukan pemeriksaan terhadap 75 saksi dan memeriksa ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyidik juga telah menyita barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, dan uang senilai US$ 1 juta. Selain itu juga menggeledah delapan lokasi rumah/kantor atau ruang/pekarangan/tempat tertutup lainnya yang terkait kasus korupsi PGN.

  • KPK Diminta Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo – Halaman all

    KPK Diminta Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan dorongan dari sejumlah elemen masyarakat untuk mendalami dugaan aliran dana dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

    Permintaan ini disampaikan kelompok yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Anti Korupsi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Mereka menyampaikan aspirasi agar proses penyidikan kasus tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terkait.

    Salah satu yang disorot dalam aksi tersebut adalah peran seorang pengusaha berinisial HS, yang disebut-sebut memiliki hubungan dalam perkara ini.

    Sebelumnya, penyidik KPK telah menyita uang senilai Rp15 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing dari kediaman HS pada 7 Maret 2024. HS juga telah diperiksa oleh penyidik KPK dalam dua kesempatan, yakni pada 6 dan 25 Maret 2024, serta dikenai pencegahan ke luar negeri.

    Koordinator aksi, Andi Ardian, menyatakan harapan agar KPK dapat secara objektif dan menyeluruh mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Ia juga mengangkat dugaan bahwa sebagian dana dalam perkara ini mungkin digunakan untuk keperluan tertentu yang patut didalami.

    Andi menduga ada hubungannya dengan pembangunan salah satu aset terpenting milik petinggi partai.

    “Jadi semakin terang, bahwa kasus SYL, penghentian pengusutan HS dikarenakan dapat menyeret nama petinggi partai, KPK harus berani mengusut tuntas,” katanya.

    Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan terbaru terkait status HS maupun perkembangan penyidikan dalam kasus pencucian uang yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

  • Kekerasan oleh KKB tak bisa lagi dinormalisasi

    Kekerasan oleh KKB tak bisa lagi dinormalisasi

    Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR RI/aa.

    Ketua DPR: Kekerasan oleh KKB tak bisa lagi dinormalisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 April 2025 – 21:36 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang terus menyasar berbagai kalangan, termasuk warga sipil, tidak bisa terus-menerus dinormalisasi.

    “Kita tidak bisa lagi menormalisasi kekerasan di Papua yang terus terjadi. Akhiri kekerasan di Papua,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (11/4).

    Puan mengatakan hal itu ketika merespons serangan KKB yang mengakibatkan 11 warga sipil meninggal dunia. Kesebelas orang itu berprofesi sebagai pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan, pada tanggal 5—8 April 2025.

    “Penyerangan terhadap pendulang emas hanyalah satu contoh nyata dari betapa rentannya warga terhadap kekerasan yang sistemik dan berulang,” ujarnya.

    Menurut dia, kekerasan bersenjata di Papua yang terus memakan korban, terutama dari kalangan warga sipil, bukanlah angka statistik semata, melainkan nyawa warga negara Indonesia yang seharusnya juga mendapatkan perlindungan penuh dari negara.

    “Aksi ini bukan yang pertama dan sudah banyak warga sipil jadi korban. Aparat keamanan harus menjamin keselamatan masyarakat, termasuk pekerja yang mencari nafkah di Papua,” ucapnya.

    Ia meminta aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus serangan KKB di Yahukimo sekaligus memberi jaminan keamanan bagi seluruh warga sipil di Papua.

    Dalam keterangannya, Puan juga meminta Pemerintah melibatkan tokoh adat, agama, akademisi, hingga perwakilan masyarakat sipil untuk bisa menjadi jembatan damai dan membantu memfasilitasi komunikasi.

    “Masalah Papua bukanlah soal separatisme belaka, melainkan soal keadilan dan kesenjangan di Bumi Cenderawasih,” kata Ketua DPR RI.

    Untuk itu, dia memandang pendekatan militeristik masih belum optimal dalam menyelesaikan akar persoalan di Papua.

    “Langkah baru harus dilakukan, terutama upaya yang mengedepankan dialog, menjamin kesejahteraan, dan memperkuat kehadiran negara secara adil dan manusiawi,” tuturnya.

    Puan lantas menyatakan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.

    Oleh sebab itu, dia menekankan DPR RI akan terus memastikan kebijakan negara berpihak pada pembangunan Papua dan masyarakat di sana.

    “DPR akan terus mengawal demi memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Puan.

    Sumber : Antara