Xcloud.id

Blog

  • Pemprov harap Kemenhub serius tangani soal tiket pesawat mahal di Aceh

    Pemprov harap Kemenhub serius tangani soal tiket pesawat mahal di Aceh

    Banda Aceh (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat menangani secara serius terkait mahalnya harga tiket pesawat di bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah saat musibah bencana banjir dan longsor.

    “Semoga ada tindakan serius dari Kemenhub,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal saat dimintai tanggapannya, di Banda Aceh, Rabu.

    Sebelumnya, viral sebuah informasi dari salah seorang penumpang terkait tingginya harga tiket pesawat Susi Air dan Wings Air untuk rute bandara Rembele Bener Meriah menuju Kualanamu Sumatera Utara, serta dari Rembele ke bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar.

    Untuk pesawat Wings Air dari Rembele ke Kualanamu mencapai Rp3,5 juta per orang. Kemudian, untuk pesawat Susi Air yang menggunakan sistem carter harganya mencapai Rp8 juta dari Rembele ke bandara SIM di Aceh Besar.

    Terkait informasi tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, dan sedang ditelusuri bagaimana permasalahannya.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenhub khususnya Ditjen Perhubungan Udara. Mereka sedang meneliti terkait hal ini,” ujarnya.

    Sejauh ini, Dishub Aceh belum menerima informasi terkait hasil yang telah dilakukan Kemenhub. Diharapkan permasalahan itu mendapat perhatian karena Aceh sedang dilanda musibah besar.

    “Mereka sedang meneliti. Kita tunggu saja hasilnya. Semoga ada tindakan serius,” kata Faisal.

    Sebagai informasi, 18 kabupaten/kota di Aceh sedang ditimpa musibah banjir bandang hingga longsor. Termasuk wilayah dataran tinggi Aceh seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

    Bahkan hingga hari ini, Kabupaten Bener Meriah masih menjadi salah satu daerah yang terisolir pasca bencana. Hal itu dikarenakan akses jalur darat menuju baik jalan maupun jembatan lumpuh total, dan masih dalam tahapan penanganan tim tanggap darurat bencana Aceh.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kuota Haji Sumenep 2026 Bertambah: CJH Diminta Segera Lunasi BPIH

    Kuota Haji Sumenep 2026 Bertambah: CJH Diminta Segera Lunasi BPIH

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah telah menetapkan kuota Calon Jemaah Haji (CJH) 2026. Untuk Kabupaten Sumenep, kuota CJH tahun ini naik dibanding tahun lalu.

    “Alhamdulillah, kuota calon jemaah haji 2026 sudah ditetapkan. Untuk Sumenep ada peningkatan, tetapi tidak banyak,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Sumenep, Ahmad Halimy, Rabu (03/12/2025).

    Kuota calon haji 2026 untuk Kabupaten Sumenep ditetapkan sebanyak 1.012 orang. Jumlah tersebut naik dibanding 2025 sebanyak 994 orang.

    “Setelah ada penetapan kuota, maka diharapkan para CJH segera melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Sesuai informasi, batas akhir pelunasan hingga 23 Desember 2025,” terangnya.

    Ia mengatakan, ada beberapa tahapan yang harus dipersiapkan oleh para calon jemaah haji, yakni pembuatan paspor dan visa. Setelah paspor selesai, CJH diminta untuk melakukan proses perekaman data biometrik meliputi foto, sidik jari, dan data paspor. “Data yang terekam akan dikirimkan langsung ke sistem Pemerintah Arab Saudi untuk penerbitan visa haji,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Halimy, para calon jemaah haji juga harus belajar dan memahami manasik, serta wajib sehat secara fisik dan mental. “Para calon jemaah haji nantinya harus mengikuti pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik dan mental mereka memenuhi syarat istitha’ah. Ini merupakan syarat haji wajib,” paparnya.

    Ia menambahkan, untuk kuota calon haji cadangan tahun 2026, hingga saat ini belum ada informasi yang diterima Kantor Kementerian Agama Sumenep.

    “Biasanya untuk kuota cadangan ini akan disampaikan setelah tahap pelunasan BPIH selesai. Jadi para calon jemaah haji yang masuk kuota tahun ini, silakan segera melakukan pelunasan di bank-bank penerima setoran awal dulu,” ungkapnya. (tem/kun)

  • Program Makan Bergizi Gratis di Bojonegoro Terhenti, Dana Belum Cair

    Program Makan Bergizi Gratis di Bojonegoro Terhenti, Dana Belum Cair

  • Tertangkap di Bandara Juanda, Operator Judi Online Dituntut 2,5 Tahun Bui

    Tertangkap di Bandara Juanda, Operator Judi Online Dituntut 2,5 Tahun Bui

  • Tito Instruksikan Pemda Lakukan Pemetaan Risiko Bencana Jelang Nataru

    Tito Instruksikan Pemda Lakukan Pemetaan Risiko Bencana Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Dia mengatakan salah satu bahasan adalah potensi meningkatnya risiko bencana, tekanan transportasi, keamanan, hingga kebutuhan pangan.

    Hal itu disampaikan Tito dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Kami antisipasi adalah satu bencana termasuk Nataru yang tidak lama lagi. Ada unsur di situ potensi bencana, transportasi, keamanan dan juga demand terhadap pangan tinggi selain masalah mobilitas untuk berlibur merayakan Nataru,” ujarnya.

    Dia pun meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera memperkuat koordinasi dan pemetaan risiko.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan kondisi cuaca terkini dan potensi risiko hidrometeorologi dalam Rapat Koordinasi Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang digelar untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional menjelang puncak mobilitas masyarakat.

    Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menegaskan jenis bencana yang mendominasi yaitu hujan ekstrem, angin kencang, serta fenomena lain seperti petir merusak, puting beliung, hujan es, dan jarak pandang terbatas yang kerap mengganggu penerbangan maupun pelayaran.

    “Trennya terus naik. Jawa Barat memimpin frekuensi kejadian hujan ekstrem dan angin kencang, disusul Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ujar Faisal dilansir dari laman resmi BMKG.

    Untuk periode minggu ke-2 Desember hingga awal Januari, BMKG memperkirakan:

    Monsoon Asia mulai aktif, meningkatkan curah hujan di Indonesia.
    Munculnya anomali atmosfer Madden Julian Oscillation, gelombang Kelvin, dan Rossby Equator yang memicu hujan ekstrem.
    Hadirnya seruak dingin Siberia yang turut memperkuat intensitas hujan.
    Bibit siklon tropis berpotensi tumbuh di wilayah selatan Indonesia.

    “Untuk itu kepada rekan-rekan Forkopimda, mohon segera lakukan konsolidasi. Kami sudah sampaikan kemarin lakukan rapat konsolidasi untuk memetakan persoalan bencana dan antisipasi di wilayah masing-masing,” tandas Tito.

  • Pemerintah perkuat kolaborasi hulu migas sebab target lifting naik

    Pemerintah perkuat kolaborasi hulu migas sebab target lifting naik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat kolaborasi dengan badan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) untuk merealisasikan target lifting minyak yang naik pada 2026, yakni sebesar 610 ribu barel minyak per hari.

    Target lifting pada 2026 itu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target lifting minyak 2025 sebesar 605 ribu barel minyak per hari.

    “Dalam rangka peningkatan produksi di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian, jadi perlu dikonsolidasikan. Ya kira-kira pada tahun ini, kira-kira berapa kita melakukan eksplorasi,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Lifting minyak bumi ditargetkan meningkat secara gradual pada tahun-tahun mendatang hingga 1 juta barel per hari di tahun 2030.

    Yuliot meminta Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dapat timbul, beserta target penyelesaiannya, dalam mengejar target lifting tahun 2026.

    Di antaranya terkait penyempurnaan regulasi, penyediaan infrastruktur, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan ekosistem ketersediaan peralatan.

    Ia berharap hasil rapat koordinasi ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait langkah kebijakan yang harus diambil untuk memudahkan pencapaian target lifting.

    “Dalam hal itu terjadi kendala-kendala ya tentu ini harus dikonsolidasikan dengan SKK Migas,” ujar Yuliot

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nama Wabup Mojokerto Dicatut! Modus Bukti Transfer Palsu Rugikan Warga

    Nama Wabup Mojokerto Dicatut! Modus Bukti Transfer Palsu Rugikan Warga

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengeluarkan klarifikasi resmi terkait beredarnya bukti transfer palsu yang mengatasnamakan Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto, dr. Muhammad Rizal Octavian.

    Modus penipuan tersebut dilakukan dengan mengirimkan bukti transfer digital seolah-olah telah terjadi pengiriman dana dalam jumlah besar, kemudian pelaku meminta “pengembalian dana” senilai Rp5 juta dengan dalih kelebihan transfer.

    Dalam pernyataannya, Pemkab Mojokerto menegaskan bahwa Wakil Bupati tidak pernah melakukan transaksi seperti yang ditampilkan dalam bukti transfer tersebut, baik secara pribadi maupun dalam kapasitas jabatan.

    Pemkab Mojokerto juga memastikan bahwa bukti transfer yang beredar bukan berasal dari sistem resmi Bank Mandiri, serta ditemukan sejumlah indikasi pemalsuan dokumen digital.

    “Permintaan pengembalian dana tersebut jelas merupakan modus penipuan yang memanfaatkan nama dan jabatan Wakil Bupati untuk menimbulkan kepercayaan,” demikian keterangan resmi yang disampaikan melalui kanal informasi Pemkab Mojokerto.

    Pemkab Mojokerto mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mudah percaya terhadap permintaan transfer balik dana tanpa verifikasi langsung kepada pihak berwenang. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi permintaan atau komunikasi mencurigakan yang mengatasnamakan pejabat daerah.

    Masyarakat juga diminta melaporkan setiap dugaan penipuan kepada aparat penegak hukum dan menghubungi kontak resmi Pemkab Mojokerto untuk melakukan klarifikasi jika menerima informasi meragukan. Pemkab Mojokerto menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan penelusuran dan penindakan hukum terkait kasus penipuan tersebut.

    Pemkab menegaskan komitmennya menjaga integritas serta kepercayaan publik dari upaya penyalahgunaan identitas pejabat daerah. [tin/kun]

  • KAI gandeng KNKT benahi jalur daerah pantauan khusus

    KAI gandeng KNKT benahi jalur daerah pantauan khusus

    ANTARA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) fokus melakukan perbaikan di jalur-jalur yang masuk kategori daerah pantauan khusus (Dapsus) untuk kesiapan pelayanan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Inspeksi tersebut turut menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). (Hanif Nasrullah/Fahrul Marwansyah/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OVO blokir lebih dari 7.000 akun yang digunakan untuk judi online

    OVO blokir lebih dari 7.000 akun yang digunakan untuk judi online

    Jakarta (ANTARA) – Platform pembayaran digital PT Visionet Internasional (OVO) berkomitmen memberantas praktik judi online (judol) dengan memblokir lebih dari 7.000 akun melalui Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (Gebuk Judol).

    Program tersebut diselenggarakan dalam dua kali yakni pada Februari-Maret 2025 dan Juli-Agustus 2025.

    “Hasilnya cukup baik, tapi saya yakin masih banyak pekerjaan rumah yang kita bisa terus kejar untuk memberantas judol di Indonesia,” ucap Chief Operating Officer OVO Eddie Martono di Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan, program yang dijalankan melalui kolaborasi bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta masyarakat tersebut juga berhasil menurunkan aktivitas transaksi terkait judi online hingga 97 persen.

    Ia mengatakan, validitas laporan masyarakat terkait akun terindikasi judi online mencapai 91 persen, yang artinya 9 dari 10 laporan yang masuk terbukti benar dan langsung ditindaklanjuti.

    Tidak hanya menggencarkan upaya pemberantasan aktivitas ilegal tersebut, pihaknya juga memperluas penyelenggaraan program literasi keuangan.

    Eddie mengatakan bahwa inklusi keuangan tanpa literasi yang cukup dapat berisiko disalahgunakan. Untuk mengurangi risiko tersebut, pihaknya pun menggelar Fintech Academy yang telah menjangkau lebih dari 5 ribu mahasiswa di berbagai universitas melalui kuliah umum hingga program magang.

    Ia menyatakan, pihaknya juga mendukung program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan berkontribusi senilai lebih dari 1 juta dolar AS (Rp16,62 miliar, kurs per Rabu = Rp16.625) sejak September 2024.

    Program tersebut telah menjangkau lebih dari 4.500 murid dan guru di berbagai daerah, termasuk Kulon Progo (Yogyakarta), Kebumen (Jawa Tengah), hingga sekolah berkebutuhan khusus di Banten.

    Perseroan bekerja sama dengan mitra UMKM dan pengemudi untuk menyediakan paket makanan bergizi tersebut serta memastikan pengadaaan tersebut dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) atau Prosedur Operasional Standar yang berlaku.

    “Dampaknya (dukungan OVO terhadap program MBG) itu tidak hanya terhadap siswa ataupun sekolah tersebut… tapi juga di sini kami bekerja sama dengan UMKM sebagai penyedia dari makanannya dan juga mitra pengemudi yang mengantarkan makanan tersebut,” ujar Eddie Martono.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Sebut 500 Ribu Ton Bantuan Disalurkan ke Sumatera

    Pemerintah Sebut 500 Ribu Ton Bantuan Disalurkan ke Sumatera

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah memastikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga, TNI, Polri, dikerahkan untuk memastikan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat di masa tanggap darurat akibat bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

    Kebutuhan dasar yang menjadi prioritas untuk didistribusikan ke masyarakat terdampak bencana, di antaranya adalah sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut.

    “Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak. Termasuk untuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12).

    Menurutnya, dalam beberapa hari terakhir, struktur komando terus diperkuat untuk memastikan kelancaran distribusi logistik. Pesawat angkut A-400 diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih 50 helikopter milik TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah-wilayah terisolasi.

    Pesawat angkut CN-295 dan C-130 J Hercules milik TNI AU turut dikerahkan. Pesawat-pesawat tersebut telah mengirimkan bantuan logistik ke beberapa wilayah terisolasi seperti Aceh Tamiang dan Langsa.

    “Didukung juga oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal angkut TNI AL. TNI, Polri dan instasi pemerintah yang lain juga telah mendirikan posko logistik, posko kesehatan, dan dapur lapangan di lokasi-lokasi yang dibutuhkan,” papar Pratikno

    Dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyalurkan makanan untuk para warga terdampak bencana. BUMN bergerak cepat untuk membuka layanan publik seperti telekomunikasi, bahan bakar minyak (BBM), dan kelistrikan.

    “Targetnya dalam 100 hari dan dalam satu tahun, publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tetapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupan,” tegas Pratikno. [hen/ian]