Xcloud.id

Blog

  • Sebulan, 42 Bandit Curanmor Ditangkap di Surabaya: 17 Motor Berhasil Diselamatkan

    Sebulan, 42 Bandit Curanmor Ditangkap di Surabaya: 17 Motor Berhasil Diselamatkan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 42 bandit curanmor Surabaya ditangkap oleh pihak kepolisian dalam sebulan. Dari total 42 pelaku, ada 17 unit kendaraan yang berhasil diselamatkan dan siap dikembalikan ke para pemilik sepeda motor.

    Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan, 42 pelaku yang diamankan berasal dari kerja keras anggota Reskrim di Surabaya periode Oktober sampai dengan November 2025. “Dari 42 pelaku yang diamankan ada 8 orang yang residivis,” kata Luthfie.

    Luthfie menjelaskan, 42 pelaku yang diamankan berasal dari 43 laporan kasus curanmor yang masuk ke pihak kepolisian. Dari laporan yang masuk, para pelaku dominan beraksi di pemukiman padat penduduk dan kos-kosan. “Para pelaku beraksi dengan menyamar sebagai penghuni kos. Menurut mereka itu lebih mudah (mencurinya),” tegas Luthfie.

    Luthfie mengimbau agar masyarakat bisa waspada dan berhati-hati dengan tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan. Selain itu, kendaraan bisa diberi kunci pengaman ganda agar lebih aman.

    “Kami terus berupaya menekan angka pencurian kendaraan bermotor dengan patroli sampai tingkat polsek. Juga ungkap kasus curanmor yang terus meningkat. Namun, pemberantasan curanmor bisa maksimal jika ada peran dari masyarakat,” tegasnya.

    Dari 42 tersangka yang diamankan, ada satu perempuan yang ditangkap Polsek Lakarsantri. Perempuan berinisial SI itu diamankan setelah mencuri di kawasan wilayah Lakarsantri. Saat itu, ia mencuri bersama kekasihnya dan membawa anak kecil. “Saya nggak tahu kalau diajak mencuri. Iya waktu itu bawa anak juga,” jelasnya. (ang/kun)

  • Khofifah Ajak Camat, Sekcam, dan Sekdes Sukseskan Program Strategis Nasional

    Khofifah Ajak Camat, Sekcam, dan Sekdes Sukseskan Program Strategis Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak para camat, sekretaris camat (Sekcam) dan Sekretaris Desa (Sekdes) untuk proaktif melakukan jemput bola untuk menyukseskan berbagai program strategis nasional.

    Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat memberikan ceramah umum Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekretaris Desa Angkatan I – IV dan Kepamongprajaan bagi Camat dan Sekretaris Camat Tahun 2025 di Savana Hotel & Convention, Malang, Selasa (2/12/2025).

    Khofifah menambahkan, ajakan itu tidak lepas dari banyaknya program strategis nasional yang melibatkan pemerintah desa. Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga meminta jajaran kecamatan hingga desa untuk melakukan identifikasi potensi desa atau wilayah mereka.

    “Banyak program yang sekarang ini ditugaskan kepada desa, banyak sekali, tolong aparatur desa dan kecamatan menyukseskan berbagai program strategis tersebut,” ujarnya.

    Khofifah pun menyebut beberapa program nasional yang langsung menyasar desa di antaranya Rumah Restorative Justice, Pos Bantuan Hukum atau Posbankum, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Khusus KDKMP, saat ini di Jatim telah terbentuk 8.494 unit koperasi dan sebanyak 674 mulai beroperasi.

    “Jadi KDKMP ini bagaimana koperasi merah putih berbasis desa, menyediakan beras SPHP, MinyaKita, tabung elpiji 3 kilogram, dan juga pupuk untuk kebutuhan petani,” katanya.

    Sementara untuk Rumah Restorative Justice (RJ), kata Khofifah, merupakan konsep penyelesaian konflik atau kriminal dengan pendekatan restoratif yang fokus pada pemulihan antara pelaku, korban dan masyarakat.

    Para Bupati Wali Kota telah melakukan penandatanganan dengan Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing untuk implementasi program ini.

    Sementara Posbankum adalah program untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan yang menyediakan layanan informasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan hukum bagi masyarakat.

    Program ini diinisiasi oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) dan membutuhkan paralegal yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Kementerian Hukum.

    “Dari banyaknya tugas-tugas yang tersentral di desa, tentu penguatan kapasitas SDM menjadi penting, dan yang paling penting untuk penyiapan paralegal,” ucapnya.

    “Kalau ada rumah RJ, ada pos Bankum tapi tidak ada paralegalnya tentu agak kerepotan nanti management di tingkat desanya,” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengatakan adanya RJ dan Posbankum di wilayah desa akan memberikan pemahaman masalah-masalah yang bisa diselesaikan dan tidak bisa diselesaikan dengan 2 program tersebut. Extra ordinary crime seperti korupsi, tindak terorisme dan penyalahgunaan narkoba menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice.

    “Masing-masing harus punya ketahanan untuk tidak mencoba narkoba, karena sekali mencoba akan ketagihan dan sekali ketagihan sama dengan menjemput kematian,” tegas Khofifah.

    Terkait RJ, Khofifah mengingatkan bahwa membutuhkan komunikasi yang tersambung dan intens antara paralegal di desa, sekdes, camat dengan Bupati Walikota. Karena menurutnya RJ tidak sekadar memberikan semacam pengampunan atau permaafan tetapi juga memberikan solusi untuk permasalahan sosial dibalik terjadi tindakan kriminal yang dilakukan.

    “Kalau misalnya tidak semua punya jalur komunikasi yang efektif maka saya minta kepala BPSDM membuat semacam hotline service atau apa yang semua peserta terutama bisa menyampaikan kendala-kendalanya sehingga dari Pemprov bisa mengkomunikasikan ke Dinas terkait,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Khofifah juga meminta agar Camat, Sekcam dan Sekdes segera melakukan koordinasi jika Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di wilayahnya tidak memliki dokter gigi. Pihaknya dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dokter gigi.

    “Monggo panjenengan koordinasikan, karena pada dasarnya posisi dokter gigi di Jawa Timur sangat sangat mencukupi,” terangnya.

    Orang nomor satu di Jatim ini juga meminta agar Camat, Sekcam dan Sekdes melakukan identifikasi potensi yang ada di wilayahnya. Menurutnya hal ini bisa menjadi pintu pembuka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sekaligus untuk keberlanjutan Desa Mandiri.

    “Kemandirian desa menjadi bagian penting, maka dibutuhkan banyak inisiasi, inovasi dan kreativitas bagaimana penguatan ekonomi peningkatan kesejahteraan, dan pada saat yang sama penurunan kemiskinan bisa kita lakukan bersama,” ujarnya.

    Diketahui berdasarkan data BPS tahun 2025 presentase penduduk miskin Jawa Timur menurun 0,29 persen pada periode Maret 2024-Maret 2025.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menuturkan program-program yang dimungkinkan bisa didapatkan para Camat, Sekcam dan Sekdes. Antara lain, program swasembada gula, dan susu di tahun depan, Grand Parent Stock Indukan Ayam Petelur se-Indonesia di Malang.

    “Ini sebetulnya menjadi ruang baru, peluang baru bagaimana desa mengakses program program strategis nasional yang bisa memberikan penguatan lebih riil bagi warga panjenengan semua,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Prabowo perintahkan tambah anggaran untuk bencana jika diperlukan

    Prabowo perintahkan tambah anggaran untuk bencana jika diperlukan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menambah alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dalam APBN jika diperlukan untuk kebutuhan penanganan dampak banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila ada perlu dilakukan penambahkan, maka akan dilakukan penambaha. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa kementerian/lembaga terkait. Misalnya TNI, kepolisian,” kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat menjawab pertanyaan wartawan selepas jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Instruksi itu, Prasetyo melanjutkan turut berlaku untuk kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana, antara lain TNI dan Polri.

    “Kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” ujar dia.

    Dalam kesempatan yang sama, dia menyatakan pemerintah memastikan seluruh penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan secara masif dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia melanjutkan fokus pemerintah saat ini pada kecepatan dan efektivitas penanganan dampak bencana di daerah-daerah terdampak.

    “Yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” kata dia.

    Ia kemudian menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya di kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses penanganan bencana, termasuk dari sisi anggaran.

    “Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami melapis sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata dia.

    Ia menambahkan pemerintah memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan, termasuk menjamin distribusi kebutuhan dasar.

    Ia menjelaskan pasokan pangan nasional untuk disalurkan ke daerah-daerah terdampak bencana dalam kondisi cukup, sementara Pertamina terus dipastikan dapat mendistribusikan BBM ke wilayah terdampak. Dalam kondisi tertentu, penyaluran BBM itu juga menggunakan metode diterjunkan dari udara ke daerah-daerah yang masih terisolir karena jalur daratnya terputus akibat banjir bandang dan longsor.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 Eks Kepala SMKN 1 Ponorogo: Saya Dipojokkan Kegiatan Komite Sekolah yang Saya Tidak Tahu Surabaya

    8 Eks Kepala SMKN 1 Ponorogo: Saya Dipojokkan Kegiatan Komite Sekolah yang Saya Tidak Tahu Surabaya

    Eks Kepala SMKN 1 Ponorogo: Saya Dipojokkan Kegiatan Komite Sekolah yang Saya Tidak Tahu
    Editor
    PONOROGO, KOMPAS.com
    – Dugaan adanya sumbangan partisipasi pada wali murid sebesar Rp 1,4 juta, Kepala SMKN 1 Ponorogo, Katenan dimutasi ke SMAN 1 Tegalombo Pacitan, Jawa Timur.
    Kepada jurnalis, Rabu (3/12/2025), Katenan merasa dipojokkan dengan adanya penggiringan isu sumbangan yang digagas komite sekolah.
    Ia menegaskan bahwa ia sudah dimutasi sesuai SK, baru kemudian viral unggahan mengenai pungutan di SMKN 1.
    “Saya sudah mendapatkan SK mutasi pada 21 November,” ungkap Katenan.
    Katenan mempertegas lagi, bahwa pasca menerima surat pemindahtugasan dari
    SMKN 1 Ponorogo
    ke SMAN 1 Tegalombo Pacitan, baru beredar berita dugaan pungli itu di media sosial.
    “Setelah SK saya terima, malamnya saya langsung dilantik. Kemudian besoknya (22 November) malah ada berita begitu,” kata Katenan dalam pers rilis bersama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Ponorogo.
    Setelah semua persoalan ini beredar luas di masyarakat, Katenan menjelaskan bahwa ia resmi sudah dimutasi.
    Justru menurutnya, mutasi dirinya dari SMKN 1 Ponorogo ke SMAN 1 Tegalombo Pacitan terlebih dahulu dilakukan, baru viral dugaan pungli.
    “Tanggapan saya dengan adanya berita bahwa saya dimutasi akibat ada pungli, kesannya saya dituding saya memperkaya diri. Padahal tidak. Sedangkan sumbangan partisipasi itu (inisiatif) komite sekolah, dan saya waktu itu tidak tahu,” tegasnya.
    Sekarang Katenan merasa dipojokkan banyak pihak.
    Padahal sejak awal ia mempersoalkan SK Mutasi pada 21 November 2025 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025.
    Permendikdasmen Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Bab IV perihal Masa Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 23 poin (3) dinyatakan bahwa, Penugasan Guru ASN sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan pada satuan administrasi pangkal lain setelah bertugas paling singkat 2 tahun.
    “Asumsi saya, saya dimutasi itu karena dianggap menyalahi Permendikdasmen. Kemudian muncul dugaan pungli. Ini seperti ada penggiringan opini, saya dipojokkan kegiatan komite. Agar dinilai jelek oleh masyarakat,” sesalnya.
    Ketika ditanya tentang sumbangan partisipasi Rp 1,4 juta, Katenan mengaku pembahasannya sudah dilakukan pada September 2025 lalu. Namun ia tidak ikut andil.
    “Saya tidak tahu menahu tentang itu. Kalau mutasi, saya serahkan kuasa hukum saya,” pungkasnya.
    Katenan melalui LKBH PGRI Ponorogo melayangkan somasi kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa karena mutasinya menabrak aturan dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
    “Sedangkan Pak Katenan baru diangkat menjadi
    Kepala SMKN 1 Ponorogo
    selama 6 bulan. Mulai 15 Mei dan dimutasi pada 21 November 2025,” ungkap Ketua LKBH PGRI Ponorogo, Thohari, Rabu (3/12/2025).
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Eks Kepala SMKN 1 Ponorogo Hanya Persoalkan Mutasi, Katenan Geram Diseret Dugaan Pungli Sekolah
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Prediksi Banjir Rob di Pesisir Aceh, Ini Daftar Lokasinya

    BMKG Prediksi Banjir Rob di Pesisir Aceh, Ini Daftar Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi banjir rob di pesisir wilayah Aceh.

    Informasi tersebut disampaikan melalui surat bernomor B/ME.02.04/047/XI/2025. Dalam surat ini dijelaskan bahwa banjir rob disebabkan oleh adanya fenomena fase perigee (jarak terdekat bulan ke bumi) dan bulan purnama pada 4 Desember 2025 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.

    “Fenomena ketinggian air laut signifikan pada wilayah Aceh dengan kategori sedang (1.25-2 meter) hingga tinggi (2.5-4.0 meter),” jelas akun Instagram @infobmkg_Aceh, dikutip Rabu (3/12/2025).

    Adapun wilayah yang berpotensi terdampak yakni Pesisir Kota Meulaboh, Kec. Johan Pahlawan; Pesisir Kota Bireun, Kec. Jangka; Pesisir Lhokseumawe Kec. Banda Sakti dan Kec. Muara Satu; 

    Pesisir Aceh Selatan/Pesisir Tapaktuan; Pesisir Aceh Barat Daya, Kec. Tangan-Tangan; Pesisir Aceh Timur, Kec. Idi Rayeuk; Aceh Utara, Kec. Seuneudun. Wilayah ini diprediksi dilanda banjir rob pada 5-10 Desember.

    BMKG mengimbau agar masyarakat siaga untuk menghadapi air pasang dengan ketinggian maksimum dan memantau perkembangan informasi dari situs atau jejaring sosial BMKG.

    Tak hanya Aceh, wilayah pesisir Batam juga diprediksi dilanda banjir rob. Berdasarkan catatan Bisnis, Kepala BMKG Hang Nadim Batam Ramlan menyebut peningkatan tinggi muka air laut ini dipicu oleh fase perigee, yakni posisi bulan yang berada pada jarak terdekat dengan bumi, yang bertepatan dengan bulan purnama pada 4 Desember. 

    Berdasarkan hasil dari pemantauan data water level menunjukkan tren kenaikan signifikan dalam beberapa hari ke depan.

    Adapun wilayah Batam yang berpotensi terjadi banjir rob yakni Batuaji, Batuampar, Sekupang, Nongsa dan lainnya.

    “Fase perigee yang bersamaan dengan bulan purnama dapat meningkatkan ketinggian pasang laut. Kami mengimbau warga pesisir Batam untuk meningkatkan kewaspadaan mulai 4 sampai 13 Desember,” ujarnya, Selasa (2/12/2025)

  • Saya Akan Berusaha, Ini Kan Masalah Lama

    Saya Akan Berusaha, Ini Kan Masalah Lama

    JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pasrah jika harus direshuffle imbas bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat lantaran dinilai gagal mengawasi lingkungan. 

    Hal itu disampaikan Hanif menanggapi ramainya desakan mundur dari sejumlah kalangan masyarakat di media sosial terhadap Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM. 

    Hanif mengatakan, pihaknya akan berupaya bertanggung jawab dan melaksanakan pembenahan terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Sumatera. Ia meminta dukungan dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan yang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya. 

    “Ya saya akan berusaha sepenuh tenaga. Tentu sekali lagi kami mohon izin dukungan kita semua. Karena ini kan permasalahan jangka lama ya, tidak terjadi di saat ini saja,” ujar Hanif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Desember. 

    “Tapi kita enggak menyalahkan ya, pokoknya yang penting landscape-nya kurang, sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas (landscape),” sambungnya. 

    Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terkait isu pembalakan liar yang mengakibatkan banjir bandang dang longsor di wilayah Sumatera.

    BEM SI meminta Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bahkan menuntut keduanya mundur jika tidak mampu mempertanggungjawabkan kegagalan pengawasan lingkungan yang mengakibatkan bencana kemanusiaan ini.

    “Jika kerusakan sebesar ini terjadi dan rakyat menjadi korban, maka tanggung jawab politik harus diambil. Evaluasi atau mundur adalah sikap yang pantas,” kata Koordinator BEM SI Muzammil Ihsan, melayangkan tuntutan keras dari mahasiswa. 

  • Penyaluran Bantuan ke Wilayah Terisolasi Dievaluasi Nasional 3 Desember 2025

    Penyaluran Bantuan ke Wilayah Terisolasi Dievaluasi Nasional 3 Desember 2025

    Penyaluran Bantuan ke Wilayah Terisolasi Dievaluasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan mekanisme penyaluran bantuan logistik ke wilayah bencana yang sulit dijangkau tidak akan sembarangan.
    Hal ini menyusul viralnya video bantuan yang dilempar dari
    helikopter
    hingga membuat paket bantuan pecah dan tidak dapat digunakan warga.
    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
    BNPB
    , Abdul Muhari, menjelaskan bahwa tim BNPB telah menelusuri video tersebut.
    Berdasarkan pengecekan awal, aksi pelemparan bantuan itu dilakukan dari helikopter yang ditumpangi oleh pejabat daerah.
    “Yang bersangkutan mengatakan itu akan membuat video klarifikasi. Jadi kita tunggu saja nanti video klarifikasi dari Tapanuli Tengah,” ujar pria yang akrab disapa Aam saat dihubungi
    Kompas.com
    , Rabu (3/12/2025).
    Aam menegaskan bahwa tindakan melempar bantuan dari udara oleh pihak nonprofesional tidak sesuai dengan SOP BNPB.
    Menurutnya, penyaluran logistik melalui airdropping harus dilakukan oleh personel yang memiliki keahlian khusus.
    “SOP kita bahwa dropping logistik dari udara harus dilakukan oleh perwira TNI Angkatan Udara atau perwira TNI maupun Polri yang sudah biasa melakukan airdropping,” kata Aam.
    “BNPB tidak membenarkan airdrop dilakukan oleh orang sipil,” tegasnya.
    Selama ini, kata Abdul, airdrop BNPB dilakukan langsung ke titik kantong pengungsian dan telah melalui perhitungan teknis yang ketat, termasuk ketinggian pesawat, kecepatan angin, serta jenis kemasan logistik agar tidak rusak saat mendarat.

    Karena itu, praktik sembarangan seperti dalam video viral tersebut berpotensi membahayakan warga serta membuat bantuan tidak sampai dengan layak.
    Untuk mencegah kejadian serupa, BNPB memperkuat kembali SOP internal dan memastikan setiap helikopter atau pesawat yang dikerahkan dalam operasi kemanusiaan menaati aturan tersebut.
    “Mulai sekarang, heli dan pesawat yang dioperasionalkan BNPB wajib mengikuti SOP airdropping secara penuh. Penyaluran hanya boleh dilakukan oleh perwira TNI atau Polri berpengalaman, tidak boleh sipil,” jelasnya.
    Menanggapi insiden viral bantuan bencana yang dijatuhkan sembarangan dari helikopter hingga rusak, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah telah memperbaiki mekanisme distribusi logistik melalui udara, terutama untuk daerah yang tidak memiliki landasan pendaratan helikopter dan masih terisolir.
    “Sekarang kantong bantuannya sudah diperbaiki. Dilapis-lapis, menggunakan tali, dan dijatuhkan dengan prosedur yang lebih aman. Ini terus-menerus kita perbaiki,” jelasnya.
    Menurut dia, medan berat membuat pemerintah harus menggunakan berbagai metode inovatif demi memastikan bantuan tiba di tangan warga secepat mungkin.
    “Jadi mungkin mereka berusaha yang terbaik layak untuk memberikan dukungan paling tidak untuk kesempatan pertama diberikan sambil mencari cara yang terbaik, yang lebih dekat lagi kepada yang lebih membutuhkan bantuan,” ungkap dia.
    Pratikno menegaskan bahwa pemberian bantuan dengan cara menjatuhkan dari helikopter tidak bermaksud buruk, hanya saja memang wilayah yang sulit untuk penyaluran.
    “Jadi kalau toh itu dikirim terus terjadi beberapa (hal yang tidak diinginkan) ini memang itu mungkin karena kesulitan medan saja. Kalau pemahaman saya seperti itu, ini mungkin medannya saja yang sulit,” tegasnya.
    Terpisah, Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan bahwa
    penyaluran bantuan
    bencana harus mengikuti prosedur yang ketat demi menjamin keamanan, kelayakan, dan keadilan bagi para penyintas.
    Ia menyoroti bahwa kecepatan distribusi tidak boleh mengorbankan mutu maupun keselamatan penerima bantuan.
    “Penyaluran bantuan harus berpegang pada prinsip aman, layak, dan terencana. Tidak boleh hanya mengejar cepat tetapi justru mengorbankan kualitas,” ujar Dini.
    Menurutnya, bantuan logistik pokok seperti makanan, air bersih, dan sembako wajib disalurkan dengan metode yang menjamin barang tiba dalam kondisi baik.
    Ia menegaskan bahwa metode penjatuhan dari udara atau airdrop hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat ekstrem ketika seluruh akses darat dan laut benar-benar terputus.
    “Airdrop itu opsi terakhir. Kalau digunakan pun harus memakai kemasan khusus agar tidak rusak ketika dijatuhkan,” jelasnya.
    Dini menekankan bahwa dalam kondisi di mana akses darat atau laut masih memungkinkan, distribusi logistik harus dilakukan melalui jalur aman dengan melibatkan aparat lokal, pemerintah daerah, dan mekanisme penyaluran resmi agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko baru.
    “Pemberian bantuan harus disertai standar kemasan yang cocok untuk kondisi tersebut agar barang tidak rusak saat jatuh. Dalam kondisi normal atau saat memungkinkan akses darat/laut, distribusi harus via jalur aman dengan melibatkan aparat lokal dan pemerintah daerah,” lanjutnya.
    Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui BNPB, pemerintah daerah, dan BPBD bertanggung jawab memastikan bahwa setiap paket bantuan diterima masyarakat dalam kondisi layak.
    Pemeriksaan mutu sebelum penyerahan wajib dilakukan, termasuk penerimaan laporan atau pengaduan jika ditemukan bantuan yang rusak atau tidak sesuai.
    “BNPB bersama pemerintah daerah wajib memastikan bahwa setiap paket bantuan masuk ke tangan penerima akhir dengan kondisi layak termasuk pengecekan mutu sebelum diserahkan serta menerima pengaduan jika ada bantuan rusak atau tidak layak,” ujarnya.
    “Selain itu, perlu dipastikan juga siapa yang mendapat, kapan penyalurannya, serta pengaduan atau laporan jika ada bantuan yang rusak/tak layak. Hal ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga dan bantuan tepat sasaran,” tambah dia.
    Senada dengan Menko Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut kondisi medan menjadi faktor utama sehingga helikopter tidak dapat mendarat dan petugas terpaksa menyalurkan bantuan dari udara.
    “Memang kondisinya sulit. Helikopter tidak bisa mendarat kalau lapangannya becek, berlubang, atau terdampak banjir bandang. Jadi mereka mungkin berusaha yang terbaik untuk memberikan dukungan, paling tidak untuk kesempatan pertama,” ujar Gus Ipul.
    Menurutnya, kerusakan sebagian bantuan kemungkinan besar terjadi karena tantangan geografis dan situasi darurat.
    “Kalau pemahaman saya, ini memang karena medannya saja yang sulit,” ujarnya.
    Menanggapi pertanyaan soal apakah Kementerian Sosial memiliki mekanisme atau standar khusus untuk penyaluran bantuan udara di wilayah terisolasi, Gus Ipul menyebut Kemensos tidak memiliki SOP teknis airdrop.
    “Kita nggak punya prosedur khusus. Kalau lewat udara, ya kita minta bantuan TNI, Polri, atau instansi yang punya pesawat atau helikopter. Jadi kita titipkan bantuan bersama logistik dari kementerian lain,” jelasnya.
    Ia menuturkan bahwa skala bencana banjir bandang di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sangat besar sehingga penanganan dilakukan lintas kementerian dan lembaga.
    Kementerian Sosial, kata dia, menyalurkan bantuan sesuai kapasitas melalui gudang logistik provinsi, kabupaten/kota, hingga lumbung sosial.
    “Tapi itu jauh dari cukup. Hari ini kita masuk ke Aceh Tamiang. Alhamdulillah bisa masuk,” ujar Gus Ipul.
    Mensos menyebut bahwa Wakil Menteri Sosial Agus Jabo saat ini sedang berada di Aceh Tamiang untuk memantau langsung penyaluran bantuan, baik melalui jalur darat maupun udara.
    Sementara itu, Gus Ipul mengatakan dirinya telah mengunjungi lokasi terdampak saat mendampingi Presiden dan berencana kembali ke Aceh Tamiang dalam waktu dekat.
    “Besok saya berusaha ke sana lagi, rencananya ke Aceh Tamiang. Masih rencana ya,” ujarnya.
    Dia memastikan, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya membuka akses serta menstabilkan penyaluran logistik agar kejadian bantuan rusak akibat penyaluran darurat tidak kembali terjadi.
    “TNI/Polri yang turun ya, dan dalam arahan langsung presiden. Jadi pada dasarnya semua sedang bekerja keras, ya mudah-mudahan semua bisa dijangkau,” tegasnya.
    Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen Mar Freddy Ardianzah menegaskan bahwa TNI selalu mengedepankan prosedur keselamatan dalam setiap operasi, termasuk saat melakukan penyaluran bantuan udara.
    “TNI pada prinsipnya selalu mengedepankan prosedur keselamatan dalam setiap kegiatan penyaluran bantuan, termasuk apabila menggunakan helikopter,” kata Freddy.
    “Setiap teknik penurunan logistik akan terus dievaluasi agar lebih efektif, aman, dan tepat sasaran, baik dari sisi metode pelepasan maupun keamanan kemasan bantuan yang didrop,” tambah Freddy.
    Ia menekankan bahwa evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tiba di tangan masyarakat tanpa menimbulkan risiko tambahan.
    “Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa menimbulkan risiko tambahan,” katanya.
    Menurutnya, kritik dan masukan akan menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas operasi kemanusiaan TNI.
    “Kami mengapresiasi perhatian masyarakat, dan TNI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penanganan bencana di seluruh wilayah,” ucapnya.
    Menanggapi lebih jauh soal video yang beredar, Freddy mengatakan bahwa cuplikan tersebut sangat singkat sehingga pihaknya belum dapat memastikan secara detail konteks maupun teknis kejadian yang terlihat.
    “Video singkat dan kurang begitu jelas. Saya belum bisa memastikan terkait hal tersebut. Yang pasti, akan terus kita evaluasi proses pengiriman bantuan agar semuanya aman dan tersampaikan dengan baik dan tepat,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025

    Borong Tiga Penghargaan Strategis, Khofifah Dinobatkan Transformational Leader pada LAN Awards 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memborong tiga penghargaan sekaligus pada National Future Learning Forum 2025, LAN Awards, yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Tiga penghargaan yang berhasil diraih yaitu Transformational Leader untuk Gubernur Khofifah, penghargaan Penyelenggaraan ASN Corpu Tingkat Provinsi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Lembaga Pelatihan ASN Berprestasi Tingkat Daerah Terbaik I untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur.

    Diserahkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, ketiga penghargaan pertama ini diberikan kepada Gubernur Khofifah.

    Penghargaan tersebut sekaligus menjadi bukti kepemimpinan transformatif Gubernur Khofifah yang membawa Jatim berkembang ke arah keberlanjutan.

    Dalam hal ini, Khofifah merupakan satu-satunya gubernur penerima penghargaan Transformational Leader di ajang LAN Awards 2025 ini. Untuk BPSDM Jatim sendiri telah meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik untuk keempat kalinya.

    “Saya rasa apa yang dilakukan LAN selama ini, mulai dari membuat kualifikasi, lalu mengukur dengan indikator-indikator tertentu, ini bisa menjadi referensi bagi seluruh penyelenggara lembaga pelatihan,” kata Gubernur Khofifah.

    “Dan tentu kita berharap untuk Jawa Timur akan menjadi tambahan semangat, tambahan energi, bahwa Insya Allah kami siap untuk terus lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih LAN yang sudah memberikan apresiasi kepada kami,” lanjutnya.

    Penghargaan Transformational Leader ini khususnya, sebut Gubernur Khofifah, menjadi pendorong untuknya menginisiasi program-program yang lebih visioner ke depan untuk Jawa Timur. Salah satunya dengan terus menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.

    Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per 5 November 2025, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan II-2025 tumbuh 1,70 persen (q-to-q). Tak hanya itu, ekonomi Jawa Timur Triwulan III-2025 terhadap Triwulan III-2024 meningkat sebesar 5,22 persen (y-on-y).

    “Alhamdulillah, ini juga diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2025 kita yang mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. IPM Jawa Timur tahun 2025 mencapai 76,13. Yang mana, ini terjadi pada semua dimensi, terutama pada standar hidup layak dan pengetahuan,” jelasnya.

    “Dan Alhamdulillah masih banyak capaian yang diperoleh Jawa Timur. Termasuk bagaimana Corporate University yang kita miliki di BPSDM Jatim itu terkoneksi dengan implementasi Sustainable Development Goals,” ungkapnya.

    “Alhamdulillah, tahun ini BPSDM Jatim kembali meraih penghargaan lembaga pendidikan berprestasi terbaik tingkat daerah yang keempat kalinya. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kinerja BPSDM Provinsi Jawa Timur. Karena yang datang ke sana bukan hanya birokrat atau ASN Jawa Timur, tapi untuk ASN dari berbagai provinsi, termasuk dari instansi pusat,” tutur Gubernur Khofifah.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala LAN RI Muhammad Taufiq bahwa LAN Awards ada untuk mengapresiasi para mereka yang berdedikasi dalam mengembangkan kompetensi ASN. Tak hanya itu, acara tersebut hadir untuk mempererat kolaborasi yang tercipta antar instansi.

    “Tantangan kita semua adalah kita mengembangkan kompetensi sendiri-sendiri. Di sektor swasta menerapkan sendiri, di sektor publik menerapkan sendiri. Sehingga, perlu sebuah perubahan besar bagaimana pengembangan ekosistem ini kita ubah menjadi sistem kolaboratif,” ujarnya.

    Pendapat yang sama disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto. Di mana, tuntutan zaman mengharuskan mereka yang ada di sektor pemerintahan, terutama ASN, untuk memiliki skill handal.

    “Jadi kita harus menguasai kompetensi masa kini dan masa depan, baik dalam hal teknis, manajerial, sosio-kultural, maupun digitalisasi. Artinya proses upskilling dan reskilling harus berjalan terus-menerus agar aparatur tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang,” ungkapnya.

    Itulah mengapa, dirinya menekankan pentingnya mengubah “ego-system” menjadi ekosistem. Sehingga, tercipta kolaborasi yang menyatukan kekuatan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, dan masyarakat. (tok/ian)

  • Capaian investasi di Kota Tangerang tembus Rp. 5,49 t

    Capaian investasi di Kota Tangerang tembus Rp. 5,49 t

    ANTARA –

    Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang mengumumkan capaian positif pada iklim investasi atau penanaman modal pada triwulan ketiga tahun 2025. Kepala DPMPTSP Kota Tangerang, Sugihharto Achmad Badgja saat ditemui di kantornya, Rabu (3/12) menyebutkan ada sejumlah sektor yang menjadi daya tarik para investor, yakni sektor transportasi, pergudangan, kelistrikan dan juga manufaktur yang angkanya mencapai Rp5,49 triliun.(Agung Andhika Indrawan/Sandy Arizona/Nabila Anisya Charisty)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pencuri Motor di Sampang Dibekuk Polisi Tak Lama Setelah Beraksi

    Pencuri Motor di Sampang Dibekuk Polisi Tak Lama Setelah Beraksi

    Sampang (beritajatim.com) – Kasus pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kabupaten Sampang. Seorang warga Dusun Sloros, Desa Birem, Showi (54) harus merelakan Yamaha Jupiter Z miliknya raib setelah diparkir di teras mushollah depan rumahnya.

    Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 9 juta dan iapun segera melaporkannya ke Polsek Tambelangan.

    Berbekal laporan itu, Unit Reskrim Polsek Tambelangan langsung melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengungkap pelaku.

    Polisi mengidentifikasi tersangka berinisial MA (18), warga Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun.

    “Pelaku mengambil motor tersebut motifnya ingin menguasai lalu menjualnya,” ujar Plh Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, Rabu (3/12/2025).

    Setelah melakukan pengintaian, petugas berhasil mengamankan MA pada Senin (1/12/2025) sekitar pukul 16.00 WIB di rumah seorang warga di Desa Birem.

    Dalam pemeriksaan awal, MA mengakui perbuatannya mencuri motor milik korban di lokasi kejadian.

    Pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Tambelangan sebelum diserahkan ke Satreskrim Polres Sampang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

    “Pelaku disangkakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan,” pungkasnya. [sar/ian]