Xcloud.id

Blog

  • Menkop pastikan koperasi siap penuhi kebutuhan bahan baku MBG

    Menkop pastikan koperasi siap penuhi kebutuhan bahan baku MBG

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan koperasi sektor produksi siap mendukung penyediaan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tata Kelola Penyelenggaraan MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu, Ferry menegaskan koperasi memiliki jaringan produksi dan distribusi yang dapat langsung disambungkan ke SPPG.

    Ferry menyampaikan percepatan suplai bahan baku diperlukan seiring bertambahnya jumlah SPPG.

    “Kami akan melakukan percepatan suplai bahan-bahan untuk dapur-dapur SPPG yang sedang dan akan dibangun,” ujarnya dalam keterangan resmi kementerian.

    Ferry mencontohkan Koperasi Pondok Pesantren Ittifaq di Ciwidey Bandung telah menyuplai produk pertanian ke sejumlah ritel modern. Ini menunjukkan kesiapan ekosistem koperasi mendukung SPPG.

    Untuk memperkuat peran koperasi, Ferry menyatakan pihaknya akan mendorong Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) membantu pembiayaan koperasi-koperasi yang berpotensi menjadi penyuplai bahan baku kepada SPPG.

    “Jadi kami perlu menyampaikan titik-titiknya (SPPG) di mana saja untuk disinkronkan dengan koperasi untuk bisa menyuplai (bahan baku),” ujar Ferry.

    Menanggapi keterbatasan pasokan daging dan telur ayam ras, Ferry menegaskan koperasi peternak siap menjadi produsen dengan dukungan pembiayaan agar suplai stabil.

    Dukungan ini, menurutnya, membuka kesempatan bagi SPPG untuk bermitra dengan koperasi tersebut, alih-alih mendirikan peternakan ayam sendiri.

    “Kami siapkan koperasi peternak sebagai produsen. Dengan pembiayaan yang tepat, koperasi bisa menambah populasi ayam dan memastikan suplai stabil bagi SPPG,” kata dia.

    Ia menambahkan koperasi tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dapat mengelola dapur, mengolah bahan jadi, hingga mengelola limbah makanan dan kemasan plastik.

    Dalam kesempatan yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan koperasi, UMKM, usaha kerakyatan, dan BUMDes harus diberi peran maksimal sebagai pemasok bahan baku, terutama protein seperti ikan, telur, dan ayam.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan hingga kini terdapat 16.630 SPPG yang melayani 47,2 juta penerima manfaat. Targetnya, akhir tahun jumlah SPPG aktif mencapai 20 ribu unit.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Bogor tekankan transparansi dan sanksi dalam PKS TPAS Galuga

    DPRD Bogor tekankan transparansi dan sanksi dalam PKS TPAS Galuga

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – DPRD Bogor menekankan pentingnya transparansi dan mekanisme sanksi dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Galuga yang disetujui dalam rapat paripurna, Rabu.

    Ketua DPRD Bogor, Adityawarman Adil, menyampaikan, persetujuan perpanjangan PKS telah melalui pembahasan di Komisi I dan III serta pembahasan khusus di Badan Musyawarah DPRD Bogor. Ia menegaskan bahwa lembaganya memberikan sejumlah catatan penting agar PKS lebih kuat secara hukum dan operasional.

    “Kami meminta kejelasan atas operator resmi, Standar Layanan Minimal dan detail teknis lain, agar PKS ini tidak hanya menjadi dokumen administratif,” kata dia.

    Ia menambahkan bahwa transparansi antar kedua daerah harus dijamin agar kerja sama tersebut memenuhi asas keadilan dan memberikan manfaat yang seimbang bagi Bogor dan Kabupaten Bogor.

    “PKS harus memiliki enforceability yang kuat. Detail penggunaan Galuga perlu dicantumkan, termasuk jumlah sampah, zonasi, SOP darurat longsor landfill, banjir lindi, dan kebakaran,” ujarnya.

    DPRD Bogor juga meminta agar penerima manfaat PKS dituangkan secara jelas dalam dokumen kerja sama sebagai dasar pelaporan berkala tiap triwulan yang wajib disampaikan kepada DPRD.

    “Kami juga mendorong agar dituangkan mekanisme sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggar PKS ini,” tegas dia. .

    Ketua Komisi I DPRD Bogor, Karnain Asyhar, menyatakan, perpanjangan kerja sama TPAS Galuga harus memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan pelayanan publik, sekaligus memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat di dua wilayah.

    “Komisi I dan III menegaskan bahwa PKS harus menjadi win-win solution bagi daerah dan warga terdampak, serta menjaga lingkungan hidup dengan teknologi pengolahan yang tepat,” kata dia.

    Ia menambahkan, legitimasi hukum dan politik atas kerja sama tersebut penting untuk memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan selaras dengan kebutuhan masa depan Kota Bogor.

    Dalam rapat paripurna, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap perpanjangan PKS TPAS Galuga. Ia menilai hal ini sebagai bentuk komitmen bersama legislatif dan eksekutif dalam menjaga keberlanjutan layanan persampahan.

    “Pemkot Bogor akan menindaklanjuti seluruh proses yang diperlukan, termasuk penyempurnaan dokumen kerja sama dan pelaksanaan teknis di lapangan,” ujar dia.

    Ia memastikan kerja sama ini berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Bogor maupun Kabupaten Bogor sebagai mitra kerja sama.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OVO menyalurkan pendanaan Rp6 triliun bagi 445 ribu UMKM hingga 2025

    OVO menyalurkan pendanaan Rp6 triliun bagi 445 ribu UMKM hingga 2025

    Pendanaan tersebut juga diberikan kepada mitra pengemudi yang tergabung dalam ekosistem Grab melalui layanan GrabModal.

    Jakarta (ANTARA) – Platform pembayaran digital PT Visionet Internasional (OVO) mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal melalui penyaluran Rp6 triliun pendanaan OVO Finansial kepada 445 ribu mitra UMKM hingga 2025.

    Chief Operating Officer (COO) OVO Eddie Martono menyatakan, pendanaan tersebut juga diberikan kepada mitra pengemudi yang tergabung dalam ekosistem Grab melalui layanan GrabModal.

    “Ketika kita bicara soal inklusi finansial, itu tidak semata-mata (tentang) metode pembayaran ataupun transfer, tapi bagaimana kami bisa membantu underserved segment (segmen yang kurang terlayani) ketika kita bicara terkait pendanaan, yakni pengembangan UMKM,” ujarnya dalam Catatan Akhir Tahun OVO 2025, di Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan bahwa penyediaan akses pendanaan tersebut bertujuan untuk membantu pelaku usaha menjaga arus kas dan meningkatkan kapasitas operasional di tengah kompetisi pasar.

    Selain akses permodalan, Eddi mengatakan pihaknya juga mendukung pengembangan UMKM melalui fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) OVO yang dapat memfasilitasi para pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem keuangan digital.

    Dia mengungkapkan, sepanjang 2025 adopsi QRIS OVO tumbuh sebesar 61 persen, sejalan dengan kenaikan nilai transaksi UMKM yang mencapai lebih dari 35 persen pada 700 ribu pelaku usaha.

    Pihaknya kini telah memfasilitasi lebih dari 3 juta merchant QRIS yang tersebar di lebih dari 800 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, hingga ke berbagai wilayah pelosok, seperti Merauke (Papua), Takalar (Sulawesi Selatan), dan Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

    Eddie menyatakan, hampir 50 persen dari total UMKM yang difasilitasi oleh pihaknya dikelola oleh perempuan.

    Ia menyampaikan, Deli Serdang (Sumatera Utara), Cianjur (Jawa Barat), dan Pekanbaru (Riau) tercatat sebagai wilayah dengan jumlah UMKM perempuan terbanyak.

    Sementara itu, pertumbuhan tertinggi UMKM perempuan sepanjang 2025 terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    “Tahun ini semakin menegaskan peran OVO dalam memperluas akses layanan keuangan digital yang inklusif, praktis, dan tentunya aman,” kata Eddie Martono.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SKK Migas membahas percepatan perizinan untuk tingkatkan produksi

    SKK Migas membahas percepatan perizinan untuk tingkatkan produksi

    Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis (Rakor Dukbis) SKK Migas 2025 membahas dua fokus utama, yakni percepatan perizinan dan penguatan rantai suplai untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.

    “Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis,” kata Djoko Siswanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Untuk menjawab tantangan pengadaan, SKK Migas mengoptimalkan sistem Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang memusatkan data kualifikasi penyedia barang dan jasa di seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Melalui platform ini, ujar dia lagi, vendor memperoleh proses pengadaan yang lebih efisien dan transparan, sekaligus kesempatan lebih besar bagi perusahaan nasional dan UMKM untuk terlibat dalam proyek hulu migas sesuai target peningkatan kapasitas nasional.

    Ia menambahkan, SKK Migas bersama kementerian teknis dan KKKS terus mencari terobosan untuk mengatasi hambatan utama, termasuk tumpang tindih regulasi, lambannya persetujuan lingkungan, persoalan pertanahan, dan pengelolaan kawasan.

    Rakor Dukbis 2025 memiliki empat agenda yang diurai dalam empat panel diskusi. Panel pertama membahas harmonisasi kebijakan perizinan, termasuk implementasi regulasi baru seperti PP 28/2025, Permen ATR/BPN No. 1/2024, dan Kepmen LH 1637/2025.

    Panel menilai tumpang tindih aturan, lambannya persetujuan lingkungan, serta ketidakpastian kawasan hutan masih menghambat sejumlah proyek strategis seperti Geng North-ENI, Tangkulo-Mubadala, dan Abadi LNG-INPEX.

    Panel kedua mengulas tantangan rantai suplai yang kerap mengganggu realisasi WP&B, mulai dari keterlambatan pengadaan hingga ketergantungan barang impor.

    “Strategi efisiensi supply chain meliputi pengelolaan material yang lebih transparan, pengadaan bersama, dan kemungkinan sharing rig,” ujar Sekretaris SKK Migas Luky A Yusgiantoro.

    Digitalisasi dan integrasi data pengadaan lintas lembaga dinilai penting untuk mempercepat penyediaan barang kritis.

    Panel ketiga membahas implementasi Permenperin No. 35/2025 mengenai mekanisme baru sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), yang mengubah proses tender dan menentukan kelayakan vendor. Integrasi antara sistem TKDN dan Masterlist menjadi kunci percepatan persetujuan impor bagi komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.

    Panel keempat menyoroti integrasi Program Pengembangan Masyarakat (PPM), keamanan operasi, dan TKDN untuk memperkuat social license to operate.

    Pendekatan keamanan didorong lebih kolaboratif, dengan kemitraan masyarakat, penciptaan kerja lokal, serta penguatan UMKM melalui dukungan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pendekatan terpadu ini diharapkan memicu multiplier effect bagi daerah operasi dan menjaga stabilitas sosial bagi kelancaran kegiatan hulu migas.

    Rakor ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai isu tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fraksi PDI Perjuangan Minta BPBD Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Jelang Nataru

    Fraksi PDI Perjuangan Minta BPBD Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Jelang Nataru

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Renny Sundari Pramana, meminta BPBD meningkatkan kesiapsiagaan bencana menjelang Natal dan Tahun Baru. Dia menilai langkah tersebut penting karena tren cuaca ekstrem diperkirakan meningkat di akhir tahun.

    “Saya minta BPBD memperluas sosialisasi kebencanaan secara masif agar masyarakat benar-benar memahami langkah darurat ketika bencana terjadi,” kata Renny, Rabu (3/12/2025).

    Dia memaparkan wilayah selatan Jawa Timur disebut memiliki kerawanan tinggi karena karakter geografis berupa pegunungan dan kawasan hutan lebat. Daerah seperti Pacitan, Trenggalek, Blitar, Lumajang, Malang Selatan, hingga Banyuwangi rawan longsor, banjir bandang, dan cuaca ekstrem.

    “Wilayah-wilayah itu membutuhkan kesiapan ekstra karena dampak bencananya bisa lebih besar,” ujar dia.

    Selain penguatan ke masyarakat, dia meminta pemerintah provinsi meningkatkan pengawasan di kawasan hutan. Dia menilai kerusakan hutan masih menjadi faktor utama yang memperparah risiko longsor dan banjir.

    “Saya minta patroli hutan ditingkatkan dan penegakan hukum berjalan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan,” ucap dia.

    Dalam menghadapi anomali cuaca, penguatan sistem peringatan dini dan kesiapan peralatan juga dinilai mendesak. Pembaruan peta titik rawan serta koordinasi lintas kabupaten dan kota perlu terus dimaksimalkan.

    “Kesiapsiagaan harus dilakukan menyeluruh, dari pemerintah sampai masyarakat di kawasan rawan,” tuturnya.

    Sementara itu, laporan BMKG menyebutkan tren hujan ekstrem dan angin kencang meningkat menjelang akhir tahun. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi wilayah dengan frekuensi tertinggi cuaca ekstrem.

    “Potensi hujan tinggi hingga sangat tinggi diperkirakan terjadi pada 28 Desember sampai 10 Januari, serta ada ancaman banjir rob di pesisir utara Jawa,” kata dia. [asg/ian]

  • Menteri Bahlil bebaskan penggunaan barcode di wilayah bencana Sumatera

    Menteri Bahlil bebaskan penggunaan barcode di wilayah bencana Sumatera

    Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membebaskan penggunaan barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna memastikan distribusi energi tetap berjalan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

    Menurut Bahlil, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, pihaknya mengambil langkah cepat untuk mempermudah akses masyarakat terhadap BBM selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi.

    “Tidak perlu pakai barcode (BBM), ini dalam rangka mengantisipasi (gangguan distribusi) semua,” kata Bahlil saat mengawal langsung proses pemulihan akses energi, di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (2/12).

    Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara.

    Gangguan distribusi BBM dan listrik, putusnya jaringan internet, serta terhambatnya akses transportasi akibat longsor dan kerusakan jembatan menjadi dasar diperlukannya relaksasi aturan di lapangan.

    Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar kebijakan ini tidak disalahgunakan dan tetap digunakan sesuai kebutuhan mendesak.

    “Saya mohon kepada saudara-saudara saya di sini, agar tolong jangan disalahgunakan. Artinya, kita harus pakai betul-betul sesuai dengan kebutuhan,” ujar Bahlil.

    Kementerian ESDM berharap kebijakan darurat tersebut dapat mempercepat pengiriman BBM untuk mendukung distribusi logistik, mobilisasi alat berat, dan operasional tim penanganan bencana yang masih terkendala akses menuju lokasi terdampak.

    Untuk memastikan kelancaran suplai, PT Pertamina Patra Niaga menambah armada mobil tangki dan personel pengangkutan.

    Pemerintah bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) juga turut memberikan relaksasi operasional, agar alokasi BBM dapat dipindahkan antarkabupaten dan kota dalam satu provinsi bila diperlukan, menyesuaikan perubahan jalur distribusi pascabencana.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​OK OCE Kemanusiaan Salurkan Bantuan Korban Bencana Sumatra

    ​OK OCE Kemanusiaan Salurkan Bantuan Korban Bencana Sumatra

    Jakarta: Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan kerusakan parah, menimbulkan korban jiwa, serta memaksa ribuan penduduk meninggalkan tempat tinggal. 

    Situasi tersebut menegaskan kembali pentingnya kesiapsiagaan, solidaritas, dan empati dalam menghadapi musibah yang terjadi.

    OK OCE Kemanusiaan bersama OK OCE Indonesia dan Yayasan Indonesia Setara menjalin kolaborasi untuk penyaluran bantuan di lokasi bencana. 

    Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Budi Nopianto,Ketua OK OCE Kemanusiaan, menjelaskan ada 3 titik bantuan dalam penyaluran. 

    “Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara kita berkolaborasi dengan komunitas hingga member kita disana dalam pemberian bantuan,” katanya.

    Di Provinsi Aceh, OK OCE menggandeng OK OCE Srikandi dalam penyaluran donasi dalam bentuk uang tunai dan pakaian layak pakai. Saat ini total donasi uang tunai yang masuk sementara sudah lebih dari Rp9 juta.

    Sementara itu, di Sumatera Barat, OK OCE berkolaborasi dengan komunitas OK OCE Forever Sumatera Barat menyalurkan bantuan yang diperoleh sementara sebesar Rp5 juta. Bantuan disalurkan dalam bentuk kebutuhan pokok sesuai kebutuhan warga setempat.

    Di Sumatera Utara, OK OCE menjalin sinergi dengan LAZ Asar Humanity menghadirkan bantuan dalam bentuk dapur umum. Total bantuan yang diperoleh sementara mencapai Rp7 juta.

    Founder OK OCE Sandiaga Uno meminta semua binaannya, yakni OK OCE Kemanusiaan, OK OCE Indonesia dan Yayasan Indonesia Setara fokus membantu bencana yang terjadi. 

    Donasi yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk bantuan logistik pangan, pakaian, selimut hingga kebutuhan darurat lainnya.

    Jakarta: Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan kerusakan parah, menimbulkan korban jiwa, serta memaksa ribuan penduduk meninggalkan tempat tinggal. 
     
    Situasi tersebut menegaskan kembali pentingnya kesiapsiagaan, solidaritas, dan empati dalam menghadapi musibah yang terjadi.
     
    OK OCE Kemanusiaan bersama OK OCE Indonesia dan Yayasan Indonesia Setara menjalin kolaborasi untuk penyaluran bantuan di lokasi bencana. 

    Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Budi Nopianto,Ketua OK OCE Kemanusiaan, menjelaskan ada 3 titik bantuan dalam penyaluran. 
     
    “Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara kita berkolaborasi dengan komunitas hingga member kita disana dalam pemberian bantuan,” katanya.
     
    Di Provinsi Aceh, OK OCE menggandeng OK OCE Srikandi dalam penyaluran donasi dalam bentuk uang tunai dan pakaian layak pakai. Saat ini total donasi uang tunai yang masuk sementara sudah lebih dari Rp9 juta.
     
    Sementara itu, di Sumatera Barat, OK OCE berkolaborasi dengan komunitas OK OCE Forever Sumatera Barat menyalurkan bantuan yang diperoleh sementara sebesar Rp5 juta. Bantuan disalurkan dalam bentuk kebutuhan pokok sesuai kebutuhan warga setempat.
     
    Di Sumatera Utara, OK OCE menjalin sinergi dengan LAZ Asar Humanity menghadirkan bantuan dalam bentuk dapur umum. Total bantuan yang diperoleh sementara mencapai Rp7 juta.
     
    Founder OK OCE Sandiaga Uno meminta semua binaannya, yakni OK OCE Kemanusiaan, OK OCE Indonesia dan Yayasan Indonesia Setara fokus membantu bencana yang terjadi. 
     
    Donasi yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk bantuan logistik pangan, pakaian, selimut hingga kebutuhan darurat lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Tak Punya Sertifikat? Siap-siap Travel Haji dan Umrah Dicabut Izinnya

    Tak Punya Sertifikat? Siap-siap Travel Haji dan Umrah Dicabut Izinnya

    “Juga menekankan pada peraturan atau fikih kontemporer yang bisa menyesuaikan dengan kondisi yang memudahkan bagi jemaah dalam melaksanakan ibadah,” terangnya.

    Ashafif menegaskan sertifikasi kini menjadi syarat wajib untuk pendampingan haji reguler maupun khusus.

    “Betul, jadi ini menjadi salah satu persyaratan mutlak yang digunakan pembimbing apabila ingin melakukan pendampingan kepada jemaah,” Ashafif menuturkan.

    “Baik haji khusus maupun reguler. Jadi persyaratan bagi setiap petugas, baik di kloter, maupun pembimbing ibadah di travel haji khusus wajib memiliki sertifikat baru mendapat izin dan kuota berangkat memberikan pendampingan,” tambahnya.

    Jika ada pembimbing nakal yang menjalankan tugas tanpa sertifikat resmi, akan diberikan tindakan tegas.

    “Tentu kalau dia atas nama dari travel, travelnya akan mendapatkan teguran sesuai mekanisme yang ada. Sampai yang paling berat pencabutan izin travelnya, baik dari KBU apalagi kalau juga terhadap pembimbing haji reguler tentu saja akan mendapatkan sanksi sesuai regulasi yang ada,” tegasnya.

    Di tempat yang sama, Pelaksana Pembimbing Manasik Haji dan Umrah, Prof Abd Rasyid Masri, menyebut proses pelatihan digelar secara profesional dengan seleksi ketat.

    “Mereka mendapatkan materi dari 24 narasumber, ada empat dari Jakarta. Ke depan ada juga ditambah narasumber ada tujuh dari Jakarta,” kata Rasyid.

    Ia memastikan narasumber dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman.

    “Narasumbernya sangat selektif, baik dalam penguasaan manasik haji, fikihnya, maupun dair ilmu psikologi, komunikasi,” tukasnya.

  • Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Kediri (beritajatim.com) – Penyerahan 1.000 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berlangsung pada Rabu (3/12/2025) dan dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Kegiatan yang digelar di Kantor Desa Tiron ini juga dihadiri Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri Junaedi Hutasoit, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sudjana, Camat Banyakan, serta Kepala Desa Tiron.

    Dalam arahannya, Bupati Hanindhito menyampaikan bahwa Desa Tiron menjadi salah satu desa yang berhasil mengajukan PTSL secara maksimal, dengan total sekitar 1.000 bidang dari lebih dari 5.000 bidang yang ada. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dianggap proaktif.

    “Kita perlu apresiasi, karena ada desa yang kepala desanya tidak mau mengajukan PTSL. Tolong beri tepuk tangan ke Kepala Desa Tiron,” ujarnya.

    Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu mengingatkan warga penerima sertifikat agar menjaga dokumen tersebut dengan baik dan tidak menjadikannya agunan kepada rentenir. Ia menegaskan bahwa akses pinjaman instan sangat berbahaya dan dapat menjerat warga dalam lingkaran utang.

    “Rentenir memang cairnya cepat, tetapi berbahaya. Jangan sampai jatuh ke lintah darah. Sering kali warga terjebak gali lubang tutup lubang,” tegasnya.

    Dalam kegiatan itu, salah satu penerima sertifikat, Masruki, seorang penjual bakso asal Desa Tiron, menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan ia gunakan untuk menambah modal usaha. Melihat inisiatif tersebut, Mas Dhito langsung memberikan tambahan bantuan modal usaha kepadanya.

    Mas Dhito juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah di Kabupaten Kediri. Tahun ini tercatat sekitar 45 ribu bidang mendapatkan layanan PTSL, tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 62.500 bidang, dan seluruh proses ditargetkan tuntas pada 2027. “Kita sedang berhitung dan terus berhitung untuk memastikan tidak lewat dari 2027,” tambahnya.

    Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, melaporkan bahwa program PTSL tahun 2025 di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sebanyak 25 ribu bidang dan dari APBD sebanyak 20 ribu bidang. Dari total 5.800 bidang di Desa Tiron, sebanyak 1.000 bidang yang diserahkan kali ini bersumber dari APBD Kabupaten Kediri.

    Ia menambahkan bahwa dari estimasi 920 ribu bidang tanah di Kabupaten Kediri, sekitar 800 ribu telah bersertifikat. “Masih ada 120 ribu bidang lagi yang belum. Dengan 62.500 bidang tahun depan, kita optimistis 2027 Kabupaten Kediri bisa lengkap,” jelasnya.

    Di Desa Tiron sendiri diperkirakan terdapat 10 ribu bidang tanah. Dari jumlah itu, 6 ribu telah bersertifikat dan sekitar 4 ribu sisanya akan dituntaskan. Jika dukungan anggaran hibah pengurusan dapat ditambah, pemetaan dan sertifikasi dipastikan rampung sebelum 2027. [ADV PKP/nm]

  • Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Bupati Kediri Serahkan 1.000 Sertifikat PTSL di Desa Tiron, Warga Diingatkan Hindari Rentenir

    Kediri (beritajatim.com) – Penyerahan 1.000 sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri berlangsung pada Rabu (3/12/2025) dan dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Kegiatan yang digelar di Kantor Desa Tiron ini juga dihadiri Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri Junaedi Hutasoit, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sudjana, Camat Banyakan, serta Kepala Desa Tiron.

    Dalam arahannya, Bupati Hanindhito menyampaikan bahwa Desa Tiron menjadi salah satu desa yang berhasil mengajukan PTSL secara maksimal, dengan total sekitar 1.000 bidang dari lebih dari 5.000 bidang yang ada. Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah desa yang dianggap proaktif.

    “Kita perlu apresiasi, karena ada desa yang kepala desanya tidak mau mengajukan PTSL. Tolong beri tepuk tangan ke Kepala Desa Tiron,” ujarnya.

    Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu mengingatkan warga penerima sertifikat agar menjaga dokumen tersebut dengan baik dan tidak menjadikannya agunan kepada rentenir. Ia menegaskan bahwa akses pinjaman instan sangat berbahaya dan dapat menjerat warga dalam lingkaran utang.

    “Rentenir memang cairnya cepat, tetapi berbahaya. Jangan sampai jatuh ke lintah darah. Sering kali warga terjebak gali lubang tutup lubang,” tegasnya.

    Dalam kegiatan itu, salah satu penerima sertifikat, Masruki, seorang penjual bakso asal Desa Tiron, menyampaikan bahwa sertifikat tersebut akan ia gunakan untuk menambah modal usaha. Melihat inisiatif tersebut, Mas Dhito langsung memberikan tambahan bantuan modal usaha kepadanya.

    Mas Dhito juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah di Kabupaten Kediri. Tahun ini tercatat sekitar 45 ribu bidang mendapatkan layanan PTSL, tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 62.500 bidang, dan seluruh proses ditargetkan tuntas pada 2027. “Kita sedang berhitung dan terus berhitung untuk memastikan tidak lewat dari 2027,” tambahnya.

    Kepala ATR/BPN Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, melaporkan bahwa program PTSL tahun 2025 di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sebanyak 25 ribu bidang dan dari APBD sebanyak 20 ribu bidang. Dari total 5.800 bidang di Desa Tiron, sebanyak 1.000 bidang yang diserahkan kali ini bersumber dari APBD Kabupaten Kediri.

    Ia menambahkan bahwa dari estimasi 920 ribu bidang tanah di Kabupaten Kediri, sekitar 800 ribu telah bersertifikat. “Masih ada 120 ribu bidang lagi yang belum. Dengan 62.500 bidang tahun depan, kita optimistis 2027 Kabupaten Kediri bisa lengkap,” jelasnya.

    Di Desa Tiron sendiri diperkirakan terdapat 10 ribu bidang tanah. Dari jumlah itu, 6 ribu telah bersertifikat dan sekitar 4 ribu sisanya akan dituntaskan. Jika dukungan anggaran hibah pengurusan dapat ditambah, pemetaan dan sertifikasi dipastikan rampung sebelum 2027. [ADV PKP/nm]