Blog

  • Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk menegosiasi penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Purbaya telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pagi ini, Rabu (3/12/2025). Namun, dia masih menunggu kepastian siapa pihak yang akan ikut ditemui olehnya nanti. 

    “Jadilah [ikut ke China]. Cuma saya bilang begini, saya enggak tahu di China ketemu siapa. China Development Bank, apa NDRC [National Development and Reform Commission]. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kami ke China. Kalau enggak saya bingung ke China ketemu siapa, enggak jelas,” tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Purbaya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibahas pada pertemuannya dengan Rosan pagi ini. Isu yang menjadi sorotan terkait utang proyek Whoosh, dia mengaku keduanya masih mencari solusi yang cocok.

    Ke depan, tim teknis dari Kemenkeu dan Danantara bakal berdiskusi lebih lanjut. Purbaya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun belum ada keputusan yang jelas mengenai solusi penyelesaian utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu. 

    “Saya sih belum tahu sampai detail, tetapi gambaran besarnya clear lah kami mau ngapain ke depan. Harusnya sih,” jelas pria yang sebelumnya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

    Jaminan dari Prabowo 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pro kontra di internal pemerintah terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh. Dia menyatakan bahwa akan bertanggung jawab melunasi utang proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun saat era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. 

    “Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Kemudian, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani turut menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).  

    Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.  

    Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).  

    “Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam. 

  • Dukung percepatan P2DD, Bank Jatim sukses jadi BPD Terbaik 2025

    Dukung percepatan P2DD, Bank Jatim sukses jadi BPD Terbaik 2025

    Surabaya (ANTARA) – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) sukses menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik tahun 2025 secara nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seiring upayanya dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Digital Daerah (P2DD).

    “Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah, share holder, hingga stakeholder karena atas kepercayaannya Bank Jatim dapat meraih penghargaan,” kata Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo di Surabaya, Rabu.

    Winardi menuturkan saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan terus berkembang cepat sehingga Bank Jatim dituntut mengikuti kemajuan teknologi di bidang perbankan guna memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, desa, hingga pemerintah kabupaten.

    Sebagai bank daerah yang memiliki peran sentral dalam perekonomian Jawa Timur, kata dia, Bank Jatim menyadari pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

    Oleh sebab itu, Bank Jatim berkomitmen terus melakukan berbagai langkah nyata untuk percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah demi mendukung tata kelola dan pengintegrasian sistem pengelolaan keuangan daerah.

    Tak hanya itu, upaya itu juga mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat, serta mewujudkan keuangan inklusif serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

    Menurut Winardi, prestasi sebagai BPD terbaik merupakan tonggak penting dalam perjalanan transformasi digitalisasi Bank Jatim dan esensi atas dedikasi serta kerja keras dalam mendukung digitalisasi di daerah khususnya Jawa Timur.

    Ia memastikan Bank Jatim akan terus konsisten untuk berinovasi menjadi mitra yang handal dalam mendukung digitalisasi daerah salah satunya dengan menyediakan solusi perbankan digital yang inovatif dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan kebijakan P2DD mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan.

    Hingga Semester-I 2025 terdapat 501Pemerintah Daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem yang memadai baik regulasi, kanal, kesiapan dan ketersediaan sistem, serta dukungan Bank Pembangunan Daerah.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026

    Target Lifting Minyak 610.000 Bph Dinilai Sulit Tercapai pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai target lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada 2026, sukar dicapai.

    Angka 610.000 bph itu merupakan target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut meningkat dari target lifting minyak pada APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Peningkatan target itu juga didasari optimisme pemerintah, di mana realisasi lifting minyak pada November 2025 diklaim telah mencapai level 610.000 bph.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat,  upaya untuk mencapai target lifting tahun depan akan berat. Bahkan, jika pemerintah ikut menghitung Natural gas liquid (NGL) dalam lifting minyak.

    “Menurut saya cukup berat untuk mencapai 610.000 bph, walau including NGL,” ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025).

    Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu berpendapat, pada 2026 tidak ada Plan of Development (POD) yang menghasilkan minyak secara signifikan.

    Menurutnya, pemerinath dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hanya akan melakukan percepatan produksi sumur eksplorasi atau Put on Production (PoP). Selain itu, pemerintah juga akan mendorong Optimasi Pengembangan Lapangan (OPL).

    “2026 tidak ada New POD dengan significant oil production. So far hanya mengandalkan well work program dan POP and OPL. Singkat kata, kurang nendang,” tutur Hadi.

    Di samping itu, dia juga menilai pada tahun depan pemerintah akan mengandalkan produksi dari sumur rakyat atau sumur tua. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.  

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Lebih lanjut, Hadi mengingatkan agar pemerintah dalam jangka pendek segara melakukan Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di lapangan-lapangan  Original Oil In Place (OOIP).

    Lapangan OOIP adalah lapangan yang memiliki total volume minyak asli yang berada di dalam suatu reservoir sebelum produksi dimulai

    “Segera lakukan massive CEO di lapangan2 high OOIP seperti di Rokan misalnya atau tempat-tempat lain yang punya OOIP more than 100 MMSTB [Million Standard Stock Tank Barrels],” ucapnya.

    Sementara untuk jangka menengah dan panjang, peningkatan produksi yang signifikan hanya bisa dilakukan melalui program eksplorasi yang masif.

    “Dan itu tidak bisa instant. Butuh 5 sampai 10 tahun fastrack project di new basin unexplored,” kata Hadi.

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat lifting minyak pada tahun depan diproyeksi mandek di level 600.000 hingga 610.000 bph.

    Menurutnya, untuk meningkatkan kinerja lifting minyak pemerintah perlu menyederhanakan perizinan. Hal ini juga untuk memperlancar eksekusi sejumlah program.

    “Perlu perubahan sistem, mestinya bukan izin, tetapi persetujuan saja untuk melakukan kegiatan, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sebagai leading sectornya,” kata Pri Agung.

    Di samping itu, dia juga berpendapat bahwa perbaikan disharmoni regulasi seperti pajak tidak langsung, seperti tax loss carry forward untuk kontrak yang berubah dari kontrak bagi hasil (KBH) gross split ke KBH cost recovery, juga perlu dilakukan. 

    “Itu akan membantu KKKS dalam hal keekonomian proyek, sehingga akan lebih mendorong kegiatan eksplorasi produksi,” katanya.

  • 1.460 penipuan keuangan terjadi di Sultra, kerugian capai 21 miliar

    1.460 penipuan keuangan terjadi di Sultra, kerugian capai 21 miliar

    ANTARA – Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menangani sebanyak 1.460 kasus penipuan transaksi keuangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, sepanjang Januari hingga awal Desember 2025. Dari jumlah kasus tersebut, kerugian masyarakat yang ditimbulkan mencapai Rp21,86 miliar. (Saharudin/Dudy Yanuwardhana/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025 Lengkap dengan Niatnya

    Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025 Lengkap dengan Niatnya

    Jakarta: Rasulullah SAW menganjurkan umat Muslim melakukan sejumlah amalan sunah, salah satunya Puasa Ayyamul Bidh. Ini merupakan puasa yang dikerjakan selama tiga hari sebulan pada tanggal yang telah ditentukan.
     
    Ayyamul Bidh sendiri berasal dari dua kata, yakni ayyam dan Bidh. Ayyam merupakan bentuk jamak dari al-yaum, yang artinya hari, sedangkan Bidh berarti putih. Maka, Ayyamul Bidh berarti puasa putih.
     
    Puasa ini tidak bisa dilakukan pada sembarang hari, karena sudah ditetapkan harus dikerjakan setiap tangga; 13, 14, dan 15 dalam kalender Hijriah. Waktu tersebut bertepatan dengan waktu saat bulan tampak paling terang.

    Melansir laman NU Online, Puasa Ayyamul Bidh hukumnya sunah muakkad, yaitu sebuah amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadir yang diriwayatkan Ibnu Abbas.
     
    “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: ‘Rasulullah saw sering tidak makan (berpuasa) pada hari-hari yang malamnya cerah (ayyamul bidh) baik di rumah maupun dalam bepergian’.” (HR an-Nasa’i dengan sanad hasan).

     

     

    Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025
    Bagi umat Islam yang ingin mengerjakan puasa Ayyamul Bidh, berikut jadwalnya:
     
    – Kamis, 4 Desember 2025 – 13 Jumadil Akhir 1447 H
    – Jumat, 5 Desember 2025 – 14 Jumadil Akhir 1447 H
    – Sabtu, 6 Desember 2025 – 15 Jumadil Akhir 1447 H
     
    NIat Puasa Ayyamul Bidh
     

     
    Nawaitu Shauma Ayyaamal Bidh Sunnatan Lillaahi Ta’ala.
     
    Artinya: “Aku niat puasa Ayyamul Bidl (hari-hari yang malamnya cerah), karena Allah ta ala.”
     

    Jakarta: Rasulullah SAW menganjurkan umat Muslim melakukan sejumlah amalan sunah, salah satunya Puasa Ayyamul Bidh. Ini merupakan puasa yang dikerjakan selama tiga hari sebulan pada tanggal yang telah ditentukan.
     
    Ayyamul Bidh sendiri berasal dari dua kata, yakni ayyam dan Bidh. Ayyam merupakan bentuk jamak dari al-yaum, yang artinya hari, sedangkan Bidh berarti putih. Maka, Ayyamul Bidh berarti puasa putih.
     
    Puasa ini tidak bisa dilakukan pada sembarang hari, karena sudah ditetapkan harus dikerjakan setiap tangga; 13, 14, dan 15 dalam kalender Hijriah. Waktu tersebut bertepatan dengan waktu saat bulan tampak paling terang.
     
    Melansir laman NU Online, Puasa Ayyamul Bidh hukumnya sunah muakkad, yaitu sebuah amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadir yang diriwayatkan Ibnu Abbas.
     
    “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: ‘Rasulullah saw sering tidak makan (berpuasa) pada hari-hari yang malamnya cerah (ayyamul bidh) baik di rumah maupun dalam bepergian’.” (HR an-Nasa’i dengan sanad hasan).
     
     

     

    Jadwal Puasa Ayyamul Bidh Desember 2025

    Bagi umat Islam yang ingin mengerjakan puasa Ayyamul Bidh, berikut jadwalnya:
     
    – Kamis, 4 Desember 2025 – 13 Jumadil Akhir 1447 H
    – Jumat, 5 Desember 2025 – 14 Jumadil Akhir 1447 H
    – Sabtu, 6 Desember 2025 – 15 Jumadil Akhir 1447 H
     

    NIat Puasa Ayyamul Bidh

     

     
    Nawaitu Shauma Ayyaamal Bidh Sunnatan Lillaahi Ta’ala.
     
    Artinya: “Aku niat puasa Ayyamul Bidl (hari-hari yang malamnya cerah), karena Allah ta ala.”
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Ekonom memaparkan cara tingkatkan rasio pajak RI hingga 15 persen PDB

    Ekonom memaparkan cara tingkatkan rasio pajak RI hingga 15 persen PDB

    Peningkatan rasio pajak RI hingga 15 persen terhadap PDB penting untuk mempersempit kesenjangan fiskal.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Bank Mandiri Dian Ayu Yustina menyampaikan upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak hingga 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) perlu ditempuh melalui strategi komprehensif.

    Dalam paparan Economic Outlook 4Q2025 yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu, Dian menyampaikan peningkatan rasio pajak RI hingga 15 persen terhadap PDB penting untuk mempersempit kesenjangan fiskal.

    Ia menyebut dalam beberapa tahun terakhir, rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 8–10 persen, jauh di bawah rata-rata belanja pemerintah yang mencapai sekitar 15 persen terhadap PDB.

    Menurut Dian, yang juga Kepala Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri, percepatan rasio pajak menuju 15 persen terhadap PDB juga diperlukan untuk mengimbangi kenaikan rasio pembayaran bunga utang yang terus meningkat.

    “Pertumbuhan dari pembayaran bunga itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan pajak. Jadi ini perlu segera dicari strategi untuk meningkatkan penerimaan agar kondisi fiskal kita bisa lebih berkesinambungan. Gap antara revenue, tax revenue dan belanja pemerintah itu masih cukup lebar,” ujarnya.

    Dia memaparkan sejumlah langkah dapat dilakukan pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara.

    Pertama, memperluas basis pajak dengan memperbaiki data dan cakupan wajib pajak, termasuk sektor informal dan digital.

    Kedua, meningkatkan kepatuhan melalui pengawasan yang lebih ketat serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan.

    Selain itu, efektivitas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan perlu terus ditingkatkan.

    Pemerintah juga didorong untuk mengoptimalkan kebijakan tax expenditure agar lebih tepat sasaran, serta memperluas instrumen fiskal baru seperti green tax, carbon tax, dan cukai plastik.

    “Kalau ini bisa dipersempit—gap antara spending dan revenue— akan mendukung kesinambungan fiskal ke depan,” ujarnya pula.

    Ia menambahkan strategi peningkatan rasio pajak harus berjalan seiring dengan akselerasi belanja pemerintah.

    “Yang paling penting adalah realisasi belanja supaya lebih akseleratif dan lebih ekspansif. Dan kami melihat ada potensi perbaikan dari sisi realisasi belanja, sehingga ke depannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi pada 2026,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra diproyeksikan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV/2025, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai Rp32,6 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mengungkapkan bencana yang terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut menjadi risiko penurunan (downside risk) bagi target pertumbuhan ekonomi akhir tahun.

    Berdasarkan data Tim Ekonom Bank Mandiri, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ketiga provinsi tersebut tercatat sebesar 7,8% terhadap total perekonomian nasional.

    “Kalau kita lihat dampak banjir di Sumatra terhadap PDB, one-off event ini diperkirakan memangkas pertumbuhan antara 0,08% hingga 0,12% percentage point. Jadi kalau ekspektasi awal di 5,1%, memang ada downside risk [risiko penurunan],” ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

    Asmo memaparkan bahwa berdasarkan kalkulasi awal yang membandingkan bencana serupa di masa lalu, dampak kerugian ekonomi kali ini terbilang cukup besar.

    Sebagai pembanding, gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 memberikan dampak kerugian ekonomi sekitar Rp15 triliun hingga Rp22 triliun. Sementara itu, dampak gempa Lombok pada tahun yang sama berkisar antara Rp5 triliun hingga Rp7,7 triliun.

    “Estimasi awal kami, roughly [kasarnya] dari data yang ada, dampak banjir bandang di tiga provinsi itu nilainya sekitar Rp32,6 triliun,” jelasnya.

    Asmo menambahkan bahwa provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, menyumbang sekitar 50% dari total kerugian ekonomi tersebut. Hanya saja, dia menekankan bahwa perhitungan ini masih per awal Desember 2025 sehingga akan terus diperbarui seiring dengan pendataan di lapangan.

    Meski menekan pertumbuhan ekonomi, Asmo menilai dampak bencana ini terhadap inflasi nasional relatif terbatas. Pasalnya, proporsi inflasi tiga provinsi itu terhadap inflasi nasional hanya sebesar 7%, jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi Jakarta dan Jawa Barat yang mencapai 55%.

    “Jadi harusnya kalau terhadap inflasi nasional memang tidak berdampak signifikan, tapi kalau kita lihat kepada pertumbuhan ekonomi nasional ini akan bisa berdampak. Paling tidak di akhir tahun ini ya,” pungkasnya

    Kendati demikian, Asmo mengingatkan pentingnya percepatan distribusi bantuan. Apalagi, sambungnya, Sumatra Barat merupakan salah satu lumbung beras nasional.

  • Populerkan Geopark Ijen ke Dunia Internasional, Bappenas-Kemendagri Apresiasi Banyuwangi

    Populerkan Geopark Ijen ke Dunia Internasional, Bappenas-Kemendagri Apresiasi Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Berbagai upaya Banyuwangi mempopulerkan Geopark Ijen ke dunia internasional mendapat apresiasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Bappenas Prof. Rachmat Pambudy. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam Indonesia’s Geopark Leader Forum: Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development, di Kementerian Bappenas, Rabu (3/12/2025).

    Dalam forum tersebut juga dihadiri oleh perwakilan UNESCO, 15 Gubernur dan 49 Walikota/Bupati yang memiliki Geopark, Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), serta pemangku kepentingan pengembangan Geopark Indonesia.

    “Apa yang dilakukan Banyuwangi membuat Geopark Ijen populer dan banyak dikenal di dunia internasional,” kata Tito.

    Tito mengatakan Banyuwangi sejak era kepemimpinan Bupati Anas hingga saat ini sangat serius dalam mengurus Geopark Ijen. “Sampai hari ini sangat banyak kegiatan yang dibuat Banyuwangi untuk mempopulerkan Geopark Ijen, yang selain membuat Ijen dikenal juga berdampak pada ekonomi masyarakatnya,” kata Tito.

    Beragam event sport tourism internasional seperti Tour dr Banyuwangi Ijen, Ijen Trail Run, Internasional Downhill, serta berbagai event seni budaya, rutin dilakukan Banyuwangi untuk memperkenalkan Geopark Ijen.

    “Seperti Banyuwangi inilah yang kami harapkan dari kepala daerah. Punya kepedulian pada Geopark,” tambah Tito.

    Dengan beragam upaya Banyuwangi itu, menurut Tito, membuat dunia internasional penasaran hingga akhirnya banyak wisatawan hingga ilmuwan dan peneliti datang ke Banyuwangi.

    Menteri Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia merupakan tiga besar negara terbanyak yang masuk jaringan UGG. Indonesia memiliki 12 Geopark yang masuk dalam 241 Geopark yang masuk UGG dari 51 negara.

    “Karena itu peran kepala daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Geopark sangat penting,” kata Rahmat.

    Upaya Banyuwangi dalam menggagas dan mempopulerkan Geopark Ijen diawali sejak periode Bupati Abdullah Azwar Anas hingga saat ini dilanjutkan oleh Ipuk Fiestiandani. Bahkan Bappenas memberikan penghargaan khusus Rahayuning Bhumi Award kepada Bupati Banyuwangi periode 2010 – 2020, Abdullah Azwar Anas.

    Penghargaan tersebut diberikan karena berbagai upayanya, mulai dari menggagas Geopark Ijen, memperjuangkanya masuk dalam jaringan Geopark Nasional, hingga akhirnya bergabung dalam ke jaringan Geopark Nasional akhirnya masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark (UGG), hingga populer di dunia internasional.

    Dalam forum tersebut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berkesempatan memaparkan perjalanan Geopark Ijen, dan apa yang dilakukan selama ini.

    Salah satunya pengelolaan destinasi alam dan buatan yang berkelanjutan, pengelolaan pusat edukasi berbasis alam dan budaya melalui gerakan kolaboratif mufti-pihak.

    Menurut Ipuk meski banyak kewenangan di Geopark Ijen bukan kewenangan Pemkab Banyuwangi namun dari BKSDA, namun bagaimana memanfaatkan Geopark Ijen untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

    “Itulah yang membuat kami menggelar banyak event baik sport tourism maupun even seni budaya di Geopark Ijen, agar masyarakat mendapatkan manfaat Geopark Ijen,” kata Ipuk.

    Apa yang dilakukan Banyuwangi tersebut membuat kunjungan wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun, yang dampak ekonominya dirasakan masyarakat Banyuwangi. Hasilnya angka kemiskinan Banyuwangi dari 8 persen saat pandemi Civis-19, turun menjadi 6,13 saat ini. [alr/suf]

  • Wamendagri tekankan pembangunan harus perhatikan aspek lingkungan

    Wamendagri tekankan pembangunan harus perhatikan aspek lingkungan

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dalam proyek pembangunan, guna memitigasi terjadinya bencana alam. Hal itu disampaikannya usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) se-Indonesia,  di Banjarmasin,  Rabu (3/12).
    (Latif Thohir/Dudy Yanuwardhana/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banjir-Longsor di Sumatera, AHM Berikan Servis Gratis

    Banjir-Longsor di Sumatera, AHM Berikan Servis Gratis

    Jakarta

    PT Astra Honda Motor (AHM) mengakui jaringan dilernya terdampak bencana yang melanda Sumatera, terutama di wilayah Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat.

    “Beberapa area berdasarkan info terakhir itu pasti terkendala, misalkan di Aceh, 23 jaringan kita itu sampai showroom-nya kemasukan air, dan harus berhenti beroperasi,” kata Direktur Pemasaran AHM Octavianus Dwi di Cikarang, Jawa Barat, Senin (1/12).

    “Itu cuma 2-3 hari lah,” tambah dia.

    Octa menjelaskan pihaknya membuka posko layanan untuk membantu konsumen yang motornya mengalami kerusakan.

    “Tapi untuk menjamin pelayanan, itu banyak membuka servis,” kata dia.

    “Konsumen yang butuh penanganan cepat terkait motornya, ya kita bikin posko, kemudian kita pastikan availability spare part-nya,” tambahnya lagi.

    Octa mengatakan tantangan membuka layanan aftersales tak hanya berhadapan dengan akses jalan yang terputus akibat longsor dan banjir, tetapi juga menghadapi tantangan lain soal menipisnya ketersediaan bahan bakar di area kejadian.

    “Karena itu nggak gampang sekarang ini, ngirim ke sana itu bukan hanya access dan transporter-nya. Saat ini kita ada kendala itu di bensinnya,” kata dia.

    Octa mengatakan pihaknya memberikan layanan pengecekan gratis bagi konsumen yang terdampak.

    “Kalau layanannya gratis, tapi nanti kalau ada penggantian (komponen) bisa disesuaikan,” jelasnya lagi.

    “Lalu kami juga punya layanan ERA sehingga motor bisa dijemput atau mekaniknya datang ke rumah,” tambah Octa.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 753 jiwa meninggal dunia dan 650 jiwa dinyatakan hilang pada penanganan darurat banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    Penambahan jumlah korban jiwa dan orang hilang tersebut didapat dari situs Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB), dilihat detikcom pada Rabu (3/12/2025), pukul 06.00 WIB.

    (riar/rgr)