Xcloud.id

Blog

  • Mentan Amran pastikan stok beras aman dan sawah rusak diperbaiki

    Mentan Amran pastikan stok beras aman dan sawah rusak diperbaiki

    Kebutuhannya di sini 5 ribu ton seperti yang disampaikan Pak Gubernur Sumatera Utara. Kita siapkan tiga kali lipat cadangan

    Tapanuli Tengah, Sumut (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional tetap aman sambil mengoordinasikan percepatan perbaikan lahan sawah rusak agar produksi pangan pulih optimal dan ketahanan pangan masyarakat terus terjaga stabil secara berkelanjutan.

    “Kami siapkan cadangan beras tiga kali lipat dari kebutuhan. Kebutuhannya di sini 5 ribu ton seperti yang disampaikan Pak Gubernur Sumatera Utara. Kita siapkan tiga kali lipat cadangan. Jadi tidak usah khawatir masalah cadangan beras,” kata Mentan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu.

    Amran meninjau wilayah yang terdampak banjir di Sumatera Utara untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat.

    Dua langkah utama ditekankan, yaitu penambahan cadangan beras dalam jumlah besar dan percepatan perbaikan sawah rusak.

    Dalam kunjungan tersebut, Amran menekankan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, harus sepenuhnya terjaga.

    Ia menyampaikan pemerintah menyiapkan cadangan beras dalam jumlah jauh lebih besar dari kebutuhan.

    Selain itu, saat meninjau hamparan sawah rusak 82 hektare, Mentan menegaskan pemerintah pusat mengambil alih seluruh proses pemulihan. Sawah akan dibangun ulang, dicetak kembali, dan ditanami hingga siap diserahterimakan kepada pemiliknya.

    “Pemerintah ambil alih bangun sampai kembali jadi sawah dan kami kirim peralatan serta bantuan benih gratis. Kami akan bangun seperti semula dan kami akan tanami sampai serah terima kepada pemiliknya,” ujarnya.

    Untuk pelaksanaan teknis, Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan kontraktor lokal yang ditunjuk pemerintah daerah, sementara pembiayaan sepenuhnya ditanggung pusat.

    “Kami kerja sama menggunakan kontraktor lokal. Pak Bupati tinggal tunjuk, Pak Gubernur nanti langsung kerjakan, pusat yang biayai. Bukan unitnya berapa, tapi sampai selesai. Jadi kami tanggung jawab ambil alih sampai selesai dan bukan saja di sini tapi seluruh yang terdampak,” tegasnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (tengah), didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan pejabat lainnya memberi keterangan kepada awak media di sela meninjau warga terdampak bencana banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Rabu (3/12/2025). ANTARA/Harianto

    Ia menjelaskan dukungan disesuaikan dengan kondisi sawah di setiap lokasi, termasuk bagi petani yang gagal panen akibat banjir.

    Untuk lahan yang rata karena banjir, pemerintah akan bangun kembali sawahnya dan dilengkapi dengan bantuan benih serta alat pertanian lainnya.

    Untuk lahan yang tidak mengalami kerusakan berat, pemerintah tetap menyalurkan bantuan sarana-prasarana produksi dan alsintan.

    “Benih dari pemerintah, alat dari pemerintah, membangun sawahnya dari pemerintah pusat. Semua biaya pusat sampai kembali tanam,” jelas Mentan.

    Ia menargetkan pemulihan dapat diselesaikan dalam 1–2 bulan mengingat anggaran sudah disiapkan.

    Di lokasi, Mentan Amran juga berdialog dengan petani yang seharusnya memasuki masa panen sebelum banjir datang.

    “Sabar ya Bapak, Ibu. Nanti kami cetak ulang. Tim kami turun, PPL (penyuluh pertanian lapangan)kawal, CPCL urus, diukur, dipercepat, langsung cetak sawah ulang,” ujar Mentan dan disambut positif oleh masyarakat.

    Kementerian Pertanian menegaskan komitmen melindungi masyarakat dan petani di wilayah terdampak bencana dengan memastikan stok beras aman, distribusi terjaga, serta percepatan pemulihan lahan dan sarana produksi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Penanganan lebih penting daripada debat status nasional

    Mensesneg: Penanganan lebih penting daripada debat status nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan, saat ini pemerintah mengutamakan penanganan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dibandingkan memperdebatkan status bencana nasional.

    Menurut dia, seluruh sumber daya nasional telah dikerahkan untuk mempercepat proses penanganan di tiga provinsi tersebut. Pemerintah bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait lainnya, berupaya keras untuk memastikan kebutuhan korban terdampak bencana bisa terpenuhi.

    “Yang paling penting adalah penanganannya. Penanganannya. Saudara-saudara tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun juga Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujar dia, dalam keterangan pers penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Terkait belum ditetapkannya status menjadi bencana nasional, dia menjelaskan, keputusan tersebut melibatkan banyak pertimbangan.

    Meski demikian, ia menekankan bahwa aspek terpenting saat ini adalah respon cepat di lapangan.

    Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah, termasuk anggaran, untuk memastikan proses pemulihan dan penanganan maksimal.

    “Jadi berkenaan dengan masalah status itu, banyak pertimbangan. Dan sampai hari ini, kita merasa pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil,” jelasnya.

    Dalam jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan, Prabowo menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tutup Jalan dan Timpa Mobil

    Tutup Jalan dan Timpa Mobil

    Liputan6.com, Jakarta – Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Depok, membuat pohon tumbang di Jalan Raya Muchtar, Sawangan. Hal ini membuat kemacetan panjang.

    “Iya pohon tumbang, Jalan Raya Muchtar terputus dari dua arah sehingga dialihkan memasuki jalan alternatif,” kata Lurah Sawangan Baru, Firman di Depok, Rabu (3/12/2025).

    Meski demikian, menurut dia, tak ada kendaraan yang rusak tertimpa pohon tumbang.

    “Kami meminta bantuan dari DLHK (Dinas Lingkungan Hidup) dan Damkar untuk memangkas pohon tumbang,” jelas Firman.

    Sementara pihak kepolisian dan TNI memantu mengarahkan pengalihan arus lalu lintas menuju jalan alternatif.

    Firman pun berharap, pemerintah kota Depok segera mengatasi pohon-pohon di sepanjang Jalan Raya Muchtar tersebut, demi menghindari terjadinya kejadian serupa, bahkan berpotensi memakan korban.

    “Karena memang kita juga tidak bisa sembarangan memangkas pohon ya, karena adanya penghijauan di lingkungan kita,” ungkap dia.

     

  • KPK Ungkap Ada Banyak Titik Lahan Proyek Whoosh yang Diselidiki

    KPK Ungkap Ada Banyak Titik Lahan Proyek Whoosh yang Diselidiki

    Jakarta –

    KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait pengadaan lahan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan lahan yang diusut itu berada di banyak tempat.

    “Tanah ini posisinya tentu ada di beberapa tempat, gitu, bukan hanya di satu tempat saja, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).

    Setyo mengatakan pihaknya belum bisa mengungkap detail kasus ini karena masih penyelidikan. Setyo hanya menyebut pihaknya mendalami kepemilikan awal lahan untuk proyek Whoosh.

    “Nah ini yang sedang kami dalami, apakah tanah yang di Halim lokasinya adalah milik TNI AU atau bukan, gitu. Ini belum pasti,” katanya.

    Dia mengatakan pihaknya juga mendalami lokasi yang berada di sepanjang rute Whoosh. Dia mengatakan ada banyak pengadaan lahan yang dilakukan.

    KPK diketahui tengah menyelidiki dugaan kasus dalam proyek kereta cepat Whoosh sejak awal tahun ini. Whoosh sendiri merupakan kereta cepat Jakarta-Bandung yang beroperasi mulai 2 Oktober 2023. Whoosh merupakan kereta cepat pertama di Indonesia sekaligus Asia Tenggara.

    Rencana pembangunan kereta cepat dimulai sejak 2015 dengan pembentukan PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC). Proyek ini masuk Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016.

    (azh/haf)

  • Sidang Gugatan Wanprestasi Perumahan Griya Keraton, Pemkab Kediri Diminta Tagih Fasum dan Fasos ke Pengembang

    Sidang Gugatan Wanprestasi Perumahan Griya Keraton, Pemkab Kediri Diminta Tagih Fasum dan Fasos ke Pengembang

    Kediri (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri kembali menggelar sidang gugatan wanprestasi terkait kerja sama pengembangan Perumahan Griya Keraton Sambirejo di Desa Sambirejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, pada Rabu (3/12/2025). Majelis hakim yang dipimpin Dwiyantoro memanggil seluruh pihak terkait, baik penggugat maupun tergugat, untuk memberikan keterangannya.

    Pihak penggugat PT Matahari Sedjakti Sejahtera hadir melalui kuasa hukumnya, Imam Mokhlas. Sementara pihak tergugat yang hadir lebih banyak dibanding sidang sebelumnya, termasuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.

    Imam Mokhlas menyampaikan apresiasi atas kehadiran Pemerintah Kabupaten Kediri yang dinilai penting dalam proses persidangan. “Ada dua kepentingan yang di sini yang kita juga ingin perjuangkan. Maka, kami merasa terima kasih Pemkab hadir,” ujarnya.

    Menurut Imam, sidang ini juga menjadi momentum bagi Pemkab Kediri untuk memperjuangkan hak aset yang telah diserahkan pengembang berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum. Ia menilai hak pakai atas fasum dan fasos tersebut sudah diberikan sesuai ketentuan, termasuk dalam kaitannya dengan dugaan manipulasi Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi salah satu alasan gugatan. “Ini nanti larinya kan terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.

    Pihak penggugat PT Matahari Sedjakti Sejahtera hadir bersama kuasa hukumnya, Imam Mokhlas.

    Gugatan PT Matahari Sedjakti Sejahtera terhadap PT Sekar Pamenang diajukan karena tergugat diduga tidak memenuhi kewajiban pembangunan fasum dan fasos sebagaimana tercantum dalam izin persetujuan bangunan gedung. Pembangunan penangkal petir, saluran drainase, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, gorong-gorong, taman, ruang terbuka hijau hingga paving dinilai tidak sesuai ketentuan dan menyebabkan genangan saat hujan.

    Imam juga mengungkap dugaan manipulasi pajak penghasilan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses pemasaran dan penjualan rumah. Seluruh pengelolaan penjualan, berdasarkan perjanjian, diserahkan kepada PT Sekar Pamenang dan harga jual telah termasuk BPHTB. Namun acuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) disebut berbeda jauh dari harga riil yang dibayarkan pembeli.

    “Terkait Nilai Jual Objek Pajak untuk penentuan PPH dan BPHTB yang disampaikan ke Dispenda berbeda dari nilai jual sebenarnya, tentunya notaris Erni Setiawan mengetahui dan turut bertanggung jawab perihal tersebut karena jual beli dan pemberian fasilitas kredit dilakukan oleh PT Sekar Pamenang melalui notaris tersebut,” tegasnya.

    Dari data yang disampaikan, terdapat kekurangan pajak penghasilan sebesar Rp52.393.450 untuk 18 unit rumah. “Realisasinya berbeda jauh,” tutupnya.

    Kuasa Hukum PT Sekar Pamenang Bagus Wibowo

    Kuasa Hukum PT Sekar Pamenang Bagus Wibowo menyatakan pihaknya akan menjawab seluruh pertanyaan dalam sidang berikutnya. Ia juga terbuka terhadap kemungkinan mediasi jika diarahkan majelis hakim. “Mediasi itu jalan tengah, kan? Jadi nanti kalau kesepakatannya tercapai, ya tidak apa-apa, Alhamdulillah juga,” ujarnya.

    Sebelumnya, kedua perusahaan bekerja sama sejak 2024 dengan jangka waktu tiga tahun untuk pengelolaan 59 kavling tanah seluas 4.711 meter persegi. Penggugat menyediakan tanah bersertifikat, sementara tergugat bertanggung jawab memasarkan, membangun, dan mengelola kavling sesuai site plan.

    Persoalan muncul ketika tergugat dianggap tidak melaksanakan pembangunan fasum-fasos dan tidak memenuhi kewajiban pajak sesuai perjanjian. Perkara ini turut menyeret pihak lain, termasuk notaris dan PPAT Erny Setiawan, Pemkab Kediri melalui Dinas Perkim dan Dispenda, BPN, Dirjen Pajak cq Pajak Pratama Pare, sejumlah penghuni perumahan, serta lembaga perbankan pemberi fasilitas kredit. [nm/beq]

  • Korban Tewas Banjir Thailand Bertambah Jadi 267 Orang

    Korban Tewas Banjir Thailand Bertambah Jadi 267 Orang

    Bangkok –

    Otoritas Thailand mengumumkan jumlah korban tewas akibat banjir parah yang melanda wilayah selatan negara itu bertambah menjadi 267 orang. Sebagian besar korban tewas ada di area distrik Hat Yai.

    Juru bicara Kementerian Kesehatan Thailand, Ekachai Piensriwatchara, seperti dilansir AFP, Rabu (3/12/2025), mengumumkan update jumlah korban tewas itu dalam pernyataan terbarunya pada Rabu (3/12) waktu setempat. Total 267 korban tewas itu tercatat di delapan provinsi untuk periode 22-27 November.

    Ekachai menyebut lebih dari separuh, atau sedikitnya 142 korban tewas di antaranya, tercatat di distrik Hat Yai, yang merupakan tujuan wisata di Provinsi Songkhla.

    Hujan deras yang memicu banjir melanda wilayah selatan Thailand pada akhir bulan lalu. Laporan Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana menyebutkan lebih dari 1,4 juta rumah tangga dan sebanyak 3,8 juta orang terdampak banjir yang dipicu oleh hujan lebat yang mengguyur 12 provinsi di wilayah selatan Thailand.

    Skala banjir yang meluas dan tingginya jumlah korban jiwa telah memicu kritikan tajam terhadap pemerintah Thailand. Setidaknya dua pejabat lokal Thailand telah dinonaktifkan atas dugaan kegagalan mereka menangani banjir.

    Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul telah meminta maaf atas kegagalan negara dalam melindungi rakyat yang dilanda banjir.

    Anutin, yang berkunjung ke area-area terdampak banjir, termasuk Hat Yai pada akhir pekan, mengakui kekurangan pemerintah dalam penanggulangan banjir dan berjanji untuk melakukan perbaikan.

    Anutin juga meminta maaf kepada masyarakat “karena pemerintah tidak mampu mengurus dan melindungi mereka”.

    Ketika ditanya oleh wartawan soal akar penyebab banjir parah di Hat Yai, Anutin menyinggung soal sifat geografis “cekungan” Songkhla, terutama distrik Hat Yai, yang menurutnya, membutuhkan perubahan desain jalanan untuk memperbaiki drainase. Dia juga menyebut perlunya peringatan evakuasi yang lebih ketat.

    Sementara itu, dalam pengumuman terbaru, seperti dilansir The Nation, pemerintah Thailand mengatakan akan memberikan kompensasi sebesar 2 juta Baht, atau setara Rp 1 miliar, untuk setiap korban tewas akibat banjir. Kompensasi ini akan diberikan kepada keluarga korban tewas tanpa memerlukan dokumen tertulis demi mempercepat proses.

    Juru bicara pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, yang juga juru bicara Pusat Operasi Krisis Banjir Darurat (EFCOC), menjelaskan bahwa kompensasi 2 juta Baht hanya berlaku untuk korban tewas di Songkhla saja, yang telah ditetapkan sebagai keadaan darurat.

    EFCOC yang menyetujui pemberian kompensasi itu, juga setuju untuk menghapus semua dokumen yang diperlukan atau menghilangkan proses birokrasi, demi mempercepat pemberian bantuan bagi warga terdampak.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri: Perjalanannya Panjang untuk Melamar Saya Megapolitan 3 Desember 2025

    Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri: Perjalanannya Panjang untuk Melamar Saya Megapolitan 3 Desember 2025

    Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri: Perjalanannya Panjang untuk Melamar Saya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons penunjukan dirinya sebagai Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).
    Listyo mengatakan, dirinya membutuhkan waktu yang lama sebelum bersedia menerima jabatan baru yang diberikan organisasi buruh tersebut
    “Tentunya saya harus menjelaskan dulu kepada rekan-rekan bahwa perjalanannya cukup panjang untuk kemudian bung Andi (Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea) berhasil melamar saya menjadi dewan penasihat,” ujar Listyo di acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 
    KSPSI
    yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    Ia melanjutkan, terdapat sejumlah syarat yang mesti dipastikan sebelum dirinya menerima amanah sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
    Pertama, tidak ada aturan dalam organisasi buruh yang dilanggar. Kedua, penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KSPSI.
    “Ketiga tentunya konsekuensi dewan penasihat buruh ini kan juga jabatannya (masih sebagai) Kapolri sehingga mengandung implikasi,” tutur Listyo.
    “Apakah kemudian itu semuanya bisa dilewati. Menurut beliau (Andi Gani) semuanya oke. Yasudah kalau gitu saya setuju,” tambahnya
    Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI resmi menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
    Penunjukan tersebut diumumkan oleh Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KSPSI yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    “Hari ini adalah hari bersejarah bagi kami. DPP KSPSI memutuskan Bapak Kapolri sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI,” ujar Andi Gani.
    Ia mengatakan, penunjukan tersebut menjadi bentuk dukungan para buruh di seluruh Indonesia kepada Kapolri.
    Setelah diumumkan, surat keputusan (SK) pengangkatan dibacakan, yakni SK Nomor 046/DPP KSPSI/I/2025 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Penasihat KSPSI. Selanjutnya, Listyo resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI.
    Pelantikan ditandai dengan penyerahan jaket KSPSI berwarna biru-putih dari Andi Gani kepada Listyo.
    Jaket tersebut langsung dikenakan oleh Listyo dan disambut tepuk tangan meriah dari ratusan anggota KSPSI yang hadir dalam Rapimnas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polda Metro Jaya Jelaskan Dasar Hukum Tarif Parkir Usai "Disemprot" Warga Megapolitan 3 Desember 2025

    Polda Metro Jaya Jelaskan Dasar Hukum Tarif Parkir Usai "Disemprot" Warga Megapolitan 3 Desember 2025

    Polda Metro Jaya Jelaskan Dasar Hukum Tarif Parkir Usai “Disemprot” Warga
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —

    Polda Metro Jaya
    menanggapi protes sejumlah warga terkait penerapan
    tarif parkir
    di lingkungan Markas Polda Metro Jaya.
    Kayanma Polda Metro Jaya AKBP
    Agus Rizal
    menjelaskan, aturan parkir di kawasan Mapolda diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah.
    “Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (3/12/2025).
    Di tingkat nasional, pemanfaatan fasilitas dalam lingkungan Barang Milik Negara (BMN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020.
    Dalam dokumen tersebut, tarif parkir tidak disebutkan secara rinci, namun Pasal 1 poin ke-16 menyatakan bahwa fasilitas dalam BMN dapat dimanfaatkan oleh pihak lain melalui skema tertentu, termasuk bangun serah guna (BSG).
    Selanjutnya, Pasal 2 ayat (3) huruf (d) menjelaskan bahwa salah satu tujuan pengelolaan BMN adalah memberikan pemasukan bagi negara. Pada Pasal 3 ayat (7) juga ditegaskan bahwa seluruh penerimaan negara dari pemanfaatan BMN wajib disetorkan ke Kas Umum Negara.
    Aturan ini sempat dipersoalkan seorang warga bernama
    Fritz Alor Boy
    . Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Fritz berdebat dengan seorang personel Polda Metro Jaya bernama Widodo karena keberatan dengan tarif parkir.
    “Baru masuk dua menit, sudah diminta Rp 4 ribu. Bukan masalah uangnya bagi saya, itu kecil. Tapi ada mekanismenya. Apa Kapolda ini ingin kaya raya? Tarif-tarif parkir di sini?” ujar Fritz dengan suara lantang, seperti terlihat dalam unggahan @folkkonoha di Instagram.
    Fritz meminta agar parkir di Mapolda digratiskan, namun petugas menjelaskan bahwa fasilitas parkir dikelola pihak ketiga.
    “Tapi ini pengelolaannya dari pihak ketiga, Pak. PT yang bergerak di bidang parkir,” kata Widodo.
    Tidak puas dengan penjelasan tersebut, Fritz menuntut agar perusahaan pengelola parkir dibubarkan karena dianggap merugikan masyarakat.
    “PT yang merugikan masyarakat dibubarkan!” ujarnya.
    Ia juga menilai parkir di institusi negara seharusnya tidak dipungut biaya.
    “Kalian itu merugikan rakyat kecil, parkir tuh digratiskan saja! Ini lembaga negara kok model begini, tidak boleh!” tegasnya.
    Sementara itu, di tingkat daerah, ketentuan tarif parkir di DKI Jakarta mengacu pada Pergub Nomor 31 Tahun 2017. Tarif tersebut bervariasi tergantung jenis kendaraan, yakni:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup Nasional 3 Desember 2025

    Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup Nasional 3 Desember 2025

    Mendagri Sebut Cadangan Beras untuk Korban Banjir Sumatera Cukup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan cadangan beras untuk para korban banjir dan longsor di tiga provinsi Sumatera relatif sudah cukup.
    Tito menjelaskan bahwa berdasarkan data Bulog,
    cadangan beras
    nasional yang harus dikeluarkan hingga Desember masih mencukupi.
    “Dari 1,3 juta ton dari bulan Agustus lalu, yang cadangan di Bulog yang harus dikeluarkan sampai dengan Desember untuk beras SPHP itu masih ada yang baru keluar kira-kira 800 ribu sampai 900 ribu ton, berarti ya cadangan masih ada 600 ribu ton,” ujar Tito di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    Pemerintah pun memastikan bahwa stok logistik nasional, terutama beras, berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah yang terdampak bencana.
    Tito kemudian mencontohkan daerah Lhokseumawe yang terisolir akibat jalan dan jembatan yang terputus.
    Menurut Tito, pemerintah daerah awalnya berencana menarik pasokan beras dari wilayah sekitar.
    Namun, setelah pengecekan di lapangan, ternyata terdapat cadangan besar di gudang Bulog setempat.
    “Jadi sebetulnya tidak perlu mengambil beras ke tempat lain. Itu cukup untuk 9 bulan, sehingga akhirnya mereka bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana itu bisa dikeluarkan
    unlimited
    sepanjang ada surat permintaan dari Kepala Daerah dan kemudian kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Mentan Pak Amran, dan setelah itu dieksekusi oleh Bulog,” lanjutnya.
    Lebih lanjut, Tito menyebut bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, serta Dirut Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengenai penyaluran bantuan tersebut.
    Dia menyampaikan bahwa mekanisme permintaan bantuan kini jauh lebih sederhana untuk mempercepat penyaluran.
    “Jadi tolong rekan-rekan Kepala Daerah banyak yang tidak tahu ini mungkin, rekan-rekan Kepala Daerah yang terdampak tolong lihat kondisi cadangan yang ada di Gudang Bulog. Kalau seandainya itu ada, tinggal buat surat saja kepada Kepala Badan Pangan Nasional Pak Amran melalui WhatsApp bisa, kalau tidak melalui saya juga bisa, nanti saya
    forward
    kepada Pak Amran dan setelah itu nanti langsung kepada Bulog, Bulog akan langsung mengeksekusi,” imbuh dia.
    Selain beras, Tito menegaskan persediaan minyak goreng bagi para korban juga aman.
    Bantuan terkait logistik juga akan disalurkan dengan mekanisme yang sama seperti penyaluran beras.
    Sementara terkait kebutuhan BBM, menurut Tito, Kementerian ESDM bersama Pertamina dan SKK Migas telah melakukan pemetaan untuk percepatan pengiriman suplai ke wilayah yang membutuhkan.
    “Pak Bahlil turun bersama Pertamina, SKK Migas, semua bergerak untuk memetakan daerah-daerah yang kurang dan segera melakukan suplai, karena daerah-daerah yang terisolir terutama mereka sangat membutuhkan sekali, baik untuk genset maupun untuk kendaraan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Samsung Luncurkan HP Lipat 3 Galaxy Z TriFold, Segini Harganya

    Video: Samsung Luncurkan HP Lipat 3 Galaxy Z TriFold, Segini Harganya

    Video: Samsung Luncurkan HP Lipat 3 Galaxy Z TriFold, Segini Harganya