Xcloud.id

Blog

  • Israel Segera Izinkan Warga Gaza Pergi ke Mesir

    Israel Segera Izinkan Warga Gaza Pergi ke Mesir

    Gaza City –

    Pemerintah Israel mengumumkan akan membuka perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan wilayah Jalur Gaza dengan Mesir. Pembukaan perlintasan perbatasan ini memungkinkan penduduk Gaza untuk keluar dari daerah kantong Palestina tersebut ke Mesir “dalam beberapa hari mendatang”.

    Pengumuman itu, seperti dilansir AFP, Rabu (3/12/2025), disampaikan oleh COGAT, yang merupakan badan Kementerian Pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di wilayah Palestina.

    “Sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata… Perlintasan perbatasan Rafah akan dibuka dalam beberapa hari mendatang secara eksklusif untuk keluarnya penduduk dari Jalur Gaza ke Mesir,” kata COGAT dalam pernyataannya pada Rabu (3/12) waktu setempat.

    COGAT menambahkan bahwa perlintasan perbatasan Rafah akan beroperasi di bawah pengawasan Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa, yang “mirip dengan mekanisme yang beroperasi pada Januari 2025”, ketika perbatasan dibuka singkat selama gencatan senjata enam minggu.

    Dua sumber diplomatik Eropa mengatakan kepada AFP bahwa mereka pada awalnya telah mempersiapkan pembukaan perlintasan perbatasan untuk pejalan kaki pada 14 Oktober setelah pengumuman serupa, namun mengalami penundaan.

    Pembukaan kembali perlintasan perbatasan Rafah merupakan bagian dari rencana perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Jalur Gaza. Hal ini juga sejak lama diserukan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok kemanusiaan lainnya.

    Militer Israel mengambil alih kendali sisi Palestina di perlintasan perbatasan Rafah pada Mei 2024, dengan klaim bahwa perlintasan itu “digunakan untuk tujuan teroris”, dengan kecurigaan perdagangan senjata.

    Perlintasan perbatasan itu sempat dibuka kembali selama gencatan senjata pada 19 Januari lalu, yang awalnya mengizinkan orang-orang untuk meninggalkan Jalur Gaza, sebelum akhirnya mengizinkan truk untuk keluar.

    Perlintasan perbatasan Rafah merupakan titik masuk krusial bagi para pekerja kemanusiaan dan truk-truk pengangkut bantuan, makanan, dan bahan bakar, yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari di wilayah yang kekurangan listrik.

    Untuk waktu yang lama, perlintasan perbatasan itu menjadi titik keluar utama bagi warga Palestina dari Jalur Gaza yang diizinkan meninggalkan wilayah tersebut, yang telah diblokade Israel sejak tahun 2007.

    Tonton juga video “Israel Lancarkan Serangan Udara ke Gaza, 10 Orang Tewas”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Epy Kusnandar Meninggal, Ini Berbagai Bisnis yang Pernah Digelutinya

    Epy Kusnandar Meninggal, Ini Berbagai Bisnis yang Pernah Digelutinya

    Lahir pada 1 Mei 1964, Epy memulai ketertarikannya pada dunia seni sejak sekolah menengah melalui teater. Setelah lulus SMA tahun 1983, ia melanjutkan pendidikan ke Institut Kesenian Jakarta pada 1989.

    Kariernya dimulai lewat sinetron 1 Kakak 7 Ponakan pada 1996. Ia kemudian mendapatkan dua anak dari pernikahan pertamanya, yaitu Qodrat Pratama Putra (1990) dan Damar Rizal Marzuki (1992). Damar kemudian mengikuti jejak ayahnya di dunia seni.

    Pada 2008, Epy menikah dengan Karina Ranau dan dikaruniai seorang putra, Quentin Stanislavski Kusnandar. Hubungan mereka sempat dikabarkan retak pada 2013, namun rumah tangga keduanya tetap harmonis hingga akhir hayat Epy.

    Sosok Pekerja Keras

    Kepergian Epy Kusnandar meninggalkan kesan mendalam. Ia bukan hanya aktor berbakat, tetapi juga sosok pekerja keras yang tidak gengsi berjualan demi menghidupi keluarga. Dari warung makan sederhana, takjil Ramadhan, hingga berkeliling menjual kerupuk, semuanya dijalani dengan sepenuh hati.

    Kini, karya, dedikasi, dan ketulusannya dalam bekerja akan selalu dikenang oleh banyak orang.

  • Hari Disabilitas Internasional 2025, Apple Tampilkan Cerita Mahasiswa Difabel dan Teknologi yang Digunakan

    Hari Disabilitas Internasional 2025, Apple Tampilkan Cerita Mahasiswa Difabel dan Teknologi yang Digunakan

    Kepala divisi kecerdasan buatan (AI) Apple, John Giannandrea, mengundurkan diri dari jabatannya. Pergantian kepemimpinan ini terjadi di tengah upaya Apple untuk mengembalikan pengembangan Siri yang didukung AI, setelah peluncuran versi terbarunya tertunda awal tahun ini.

    Sebagai pengganti, Apple menunjuk Amar Subramanya sebagai Wakil Presiden AI yang baru. Subramanya merupakan sosok berpengalaman, dengan rekam jejak 16 tahun di Google sebelum bergabung dengan Microsoft pada Juli 2025 untuk memimpin divisi AI perusahaan.

    Dilansir The Verge, , Selasa (02/12/2025) selama di Apple, Subramanya akan mengawasi pengembangan model AI perusahaan, riset pembelajaran mesin, dan keamanan AI. Giannandrea, yang sebelumnya mengepalai AI dan Pencarian di Google, bergabung dengan Apple pada 2018 untuk membantu asisten suara perusahaan.

    Namun pada Maret 2025, Apple menunda peluncuran Siri yang lebih personal, mengakui projek tersebut membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan.

    Bloomberg kemudian melaporkan bahwa CEO Apple, Tim Cook, mulai meragukan kemampuan Giannandrea dalam mengoordinasikan tim AI sehingga menunjuk pemimpin Vision Pro, Mike Rockwell, sebagai pengawas proyek.

    Meski mundur dari posisi puncak, Gainnandreaa akan tetap bekerja sebagai penasihat sebelum memasuki masa pensiun pada musim semi 2026.

    Apple menyatakan pengalaman Subramanya dalam mengintegrasikan riset AI ke dalam produk nyata akan menjadi kunci inovasi perusahaan, terutama dalam pengembangan fitur-fitur Apple Intelligence yang menjadi fokus besar perusahaan ke depan.

     

  • KSAD: Keberadaan BTP berguna untuk tolong warga korban banjir Sumatera

    KSAD: Keberadaan BTP berguna untuk tolong warga korban banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) sangat berguna menangani proses pemulihan pascabencana banjir di wilayah Sumatera.

    “Kita langsung merasakan gunanya batalyon- batalyon TP (Batalyon Teritorial Pembangunan). Jadi mereka sekarang yang banyak bergerak di daerah-daerah bencana untuk membantu masyarakat,” kata KSAD saat ditemui ketika jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Menurut Maruli, sedari awal pihaknya sudah mengerahkan personel BTP yang berada di kawasan terdekat banjir untuk membantu proses evakuasi.

    Mereka telah melakukan ragam upaya dari mulai mencari korban yang tertimbun, mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir hingga membagikan logistik ke titik lokasi yang susah diakses.

    Tidak hanya itu, TNI AD juga telah mengerahkan anggota BTP untuk menenangkan masyarakat korban banjir yang sebelumnya menjarah minimarket di Sumatera Utara.

    “Tentang penjarahan, memang mereka (masyarakat) mungkin resah, takut tidak dapat makan, tapi sekarang kami sudah terjunkan anggota ke daerah-daerah yang belum terakses sehingga mereka bisa mengatur masyarakat di sana,” jelas Maruli.

    Hingga saat ini, para prajurit BTP masih berada di lokasi banjir wilayah Sumatera untuk membantu proses evakuasi dan distribusi logistik.

    Maruli memastikan para pasukan BTP tersebut akan terus bertugas di sana hingga situasi berjalan kondusif.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jalur Darat Medan-Aceh Tamiang Kembali Tersambung, Truk Bantuan Mulai Mengalir ke Lokasi Banjir

    Jalur Darat Medan-Aceh Tamiang Kembali Tersambung, Truk Bantuan Mulai Mengalir ke Lokasi Banjir

    Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, jalur Medan, Sumatera Utara, menuju Aceh Tamiang, Aceh, sudah bisa dilintasi.

    “Sejumlah kendaraan roda empat mulai dapat melewati jalur tersebut dengan kecepatan terbatas,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

    Abdul menuturkan, besok 3 Desember 2025 pagi, jalur tersebut sudah dapat dilalui secara 100 persen. “Pekerjaan hari ini tinggal menyingkirkan beberapa material yang masih menumpuk di pinggir jalan,” ungkap dia.

    Abdul menegaskan sampai hari ini, bantuan logistik tetap disalurkan melalui jalur udara. Untuk Aceh Tamiang, Deputi 4 BNPB telah memerintahkan helikopter untuk mengirimkan dukungan dengan metode air drop di beberapa titik seperti lapangan Dekat Babo dan Perupuk, Kecamatan Bandar Pusaka.

    “Adapun jenis dan kuantitas barang yang dikirim dalam tahap ini meliputi makanan siap saji 100 pack, hygiene kit 100 buah, paket sembako 50 pack, selimut 100 lembar, matras 100 lembar, alat kebersihan 25 buah,” tutur dia.

    Abdul berharap, dengan terbukanya akses dari Medan menuju Aceh Tamiang, Langsa, hingga Lhoksumawe ini bisa membawa dampak yang lebih baik bagi masyarakat dan seluruh komponen yang bertugas di lapangan selama tanggap darurat hingga pemulihan nanti.

    “Setelah akses mulai terbuka, maka distribusi bantuan logistik dan permakanan, pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi serta pembersihan material dapat lebih mudah dilakukan secara maksimal dan menyeluruh,” kata dia.

     

  • Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. 

    Menanggapi pertanyaan mengenai mengapa status bencana nasional belum diberlakukan, Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. 

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

    Dia pun menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar seluruh kebutuhan penanganan terpenuhi, termasuk dari sisi pendanaan.

    “Termasuk mengenai anggaran, Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami memback up sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Prasetyo.

    Pemerintah Selidiki Faktor yang Perparah Banjir Sumatra 

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

  • Bocah SD Terekam CCTV Curi Sepeda Motor di Jombang

    Bocah SD Terekam CCTV Curi Sepeda Motor di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Seorang bocah berinisial B (11), yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), ditangkap setelah kedapatan mencuri sepeda motor Yamaha Mio di Desa Mojongapit, Kecamatan/Kabupaten Jombang.

    Aksi pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang berasal dari Kecamatan Jogoroto ini terekam jelas dalam rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian, Rabu (3/12/2025).

    Korbannya adalah Ayu Wahyu Ningtyas (30), warga Desa Mojongapit, yang baru saja memarkir sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi S 4021 OBB di belakang rumahnya pada Rabu pagi.

    Dalam situasi sepi, B memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membawa kabur sepeda motor milik korban. Namun, tanpa disadari oleh pelaku, tindakan kriminalnya terekam oleh kamera pengintai yang terpasang di sekitar area rumah korban.

    “Pelaku akhirnya berhasil kami tangkap. Kami juga mengamankan barang bukti,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Jombang, Ipda Dian Rizal Mabrur.

    Penangkapan ini dilakukan setelah korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Kini, B yang masih di bawah umur tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

    Polisi juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada saat memarkir kendaraan. Dian Rizal mengimbau agar masyarakat selalu mengunci ganda kendaraan dan tidak meninggalkannya di tempat yang sepi sebagai langkah pencegahan dari kejadian serupa.

    Polsek Jombang masih terus mendalami kasus ini. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengungkap motif dari tindakan kriminal ini dan memastikan proses hukum berjalan dengan baik, mengingat pelaku yang masih di bawah umur. [suf]

  • Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

    Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) menjadi payung hukum dalam perlindungan pekerja perempuan di sektor kelapa sawit.

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Baginda Siagian di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa Permentan 33/2025 mengikat seluruh perusahaan sawit terkait lima kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

    “Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Industri Sawit Melindungi Pekerja Perempuan dan Menghapus Pekerja Anak”.

    Menurut dia, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO.

    Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia.

    Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta – 8 juta tenaga kerja tidak langsung, lanjutnya, bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada sektor ini.

    “Sawit menyumbang 3,5 persen terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata,” katanya.

    Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan, seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya alat pelindung diri (APD), minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata.

    Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit.

    “Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak,” katanya.

    Meski demikian, lanjutnya, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut.

    Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menyatakan kerangka hukum sebenarnya sudah kuat seperti UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO, namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat.

    Ia mendorong agar perusahaan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pekerja di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang siaga 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar perkebunan sawit.

    Dia menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar, dimana anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani sehingga hal itu harus dilihat secara hati-hati.

    Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kompartemen Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak, Marja Yulianti menyebutkan 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).

    Menurut dia, sekitar 69 persen perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat.

    Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menegaskan pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia.

    Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya, tambahnya, akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini.

    “Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit,” katanya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Bakal Telusuri Faktor Kerusakan Lingkungan yang Memperparah Bencana Sumatra

    Pemerintah Bakal Telusuri Faktor Kerusakan Lingkungan yang Memperparah Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penetiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

    Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatra, khususnya di Aceh Tamiang. Dia menegaskan bahwa akses darat yang sempat terputus kini telah kembali tersambung sejak 2 Desember 2025.

    Teddy menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari TNI, Polri, BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang menunjukkan peningkatan signifikan dalam proses distribusi logistik.

    “Update terkait Aceh Tamiang, jadi laporan dari TNI Polri BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, intinya 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung,” kata Teddy.

    Dengan pulihnya jalur tersebut, seluruh truk yang membawa bantuan dari Medan kini dapat mencapai Aceh Tamiang melalui perjalanan darat.

    “Seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang, sejak kemarin dan khususnya hari ini melalui dari Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan mungkin sekitar 3 jam,” ujarnya.

  • Pemkot Jakbar masih data penghuni lahan di Pegadungan Kalideres

    Pemkot Jakbar masih data penghuni lahan di Pegadungan Kalideres

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat masih mendata dan validasi warga penghuni lahan 31,5 hektare di Pegadungan, Kalideres.

    “Masih dilakukan pendataan oleh Kelurahan Pegadungan,” kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Barat, Dirja Kusuma saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Adapun proses pendataan dan validasi warga berlangsung di RT 005/08 dan RT 006/04 Pegadungan, Kecamatan Kalideres.

    Lurah Pegadungan, Anugerah Sholiha Susilo menyebut, hasil pendataan sementara menunjukkan terdapat 121 kepala keluarga yang mengokupasi lahan tersebut.

    “Jadi, 36 KK ber-KTP DKI, kemudian 85 KK tidak ber-KTP DKI Jakarta,” ujar Anugerah saat dikonfirmasi terpisah.

    Adapun warga ber-KTP DKI akan ditawarkan untuk pindah ke rumah susun (rusun) yang ada di Jakarta.

    “Untuk yang ber-KTP DKI Jakarta, akan direlokasi ke rumah susun (rusun),” ujar dia.

    Anugerah tak merinci tak merinci tindakan apa yang akan diberikan kepada mereka yang tak ber-KTP DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto membenarkan bahwa adanya pemilik lain, selain Pemprov DKI Jakarta atas lahan di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres yang bakal dijadikan sebagai tempat pemakaman umum (TPU) baru.

    “Ada sebagian yang punya pemprov, ada yang punya pribadi,” kata Uus saat dihubungi di Jakarta, Rabu (26/11).

    Hal itu disampaikan Uus menyusul adanya penghuni lahan, warga Kampung Bilik, yang mempersoalkan dualisme kepemilikan lahan tempat mereka tinggal.

    Uus mengatakan penggusuran untuk pembuatan TPU baru hanya akan dilakukan pada lahan milik Pemprov DKI.

    “Yang penting kita amankan yang punya kita saja. Lahan milik orang lain, tidak akan kita apa-apain,” kata Uus.

    Adapun bukti serta batas-batas kepemilikan Pemprov DKI atas lahan itu tertuang dalam Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 484 tahun 1991.

    “Kita sesuai dengan SHP-nya. Kan ada SHP-nya,” kata Uus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.