Xcloud.id

Blog

  • Bos Bea Cukai Siap Hapus Citra ‘Sarang Pungli’

    Bos Bea Cukai Siap Hapus Citra ‘Sarang Pungli’

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, mengungkapkan arah perbaikan yang tengah dijalankan Bea Cukai sejalan dengan arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Djaka menegaskan bahwa upaya pembenahan dilakukan menyeluruh, terutama pada aspek sumber daya manusia (SDM) dan peralatan kerja yang selama ini dianggap belum optimal dalam mendukung tugas pengawasan.

    “Mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari alat peralatannya,” kata Djaka saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menurut Djaka, perbaikan SDM menjadi fondasi utama karena kualitas pegawai akan menentukan efektivitas pelayanan dan integritas lembaga.

    Lebih lanjut, Djaka juga menyinggung soal citra negatif Bea Cukai yang kerap dianggap sebagai “sarang pungli”. Ia menegaskan bahwa institusinya berkomitmen menghapus stigma tersebut secara bertahap melalui transparansi dan penindakan terhadap oknum bermasalah.

    “Ya mungkin image di masyarakat bahwa Bea cukai adalah sarang punggli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan,” ujarnya.

     

  • Menko Airlangga soroti pentingnya Magang Nasional di industri digital

    Menko Airlangga soroti pentingnya Magang Nasional di industri digital

    Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skilled workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan signifikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Program Magang Nasional 2025 di industri digital sangat penting sebagai upaya peningkatan pekerja terampil di sektor tersebut.

    “Seiring dengan kebutuhan data center yang semakin tinggi, kebutuhan skilled workers pada bidang digital juga turut mengalami peningkatan signifikan,” kata Menko Airlangga dalam keterangan bersama Telkom Indonesia di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal ini juga senada dengan perkembangan sektor digital yang menjadi salah satu kunci utama pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyoroti kebutuhan talenta pada bidang kecerdasan buatan (AI) di Indonesia yang semakin meningkat.

    “AI bagi Indonesia potensinya besar di berbagai sektor. Pertama tentu infrastrukturnya sendiri, data center kita butuh. Kemudian yang kedua nanti di sektornya itu sendiri, apakah itu kesehatan, apakah itu di Industri 4.0 dan juga di industri kreatif dan inovatif. Nah ini juga butuh tenaga-tenaga (terampil),” kata dia.

    “Jadi saya minta Telkom untuk mengejar ini. Karena AI ini kan kita butuh data. There is no AI without data. Dan data collection itu adalah labor intensive,” tambahnya.

    Sejalan, Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan juga menyampaikan Program Magang Nasional 2025 bagi lulusan perguruan tinggi ini menjadi sarana penting bagi talenta muda untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di berbagai bidang, mulai dari data analyst, developer, AI, hingga project management dan bidang digital lainnya.

    “Telkom berkomitmen memberikan pengalaman terbaik yang inklusif dan berorientasi digital, sejalan dengan visi kami untuk menyiapkan SDM unggul bagi industri digital masa depan,” ujar Willy.

    Ia menambahkan, pihaknya siap untuk memperkuat sinergi bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait lainnya dalam menyukseskan Program Magang Nasional kali ini.

    Sementara itu, TelkomGroup telah mengakomodir 632 peserta magang lulusan dari berbagai Universitas di seluruh Indonesia.

    Adapun keseluruhan jumlah tersebut, merupakan peserta magang yang berasal dari periode (batch) 1 dan 2 Program Magang Nasional.

    Pada batch pertama yang berlangsung dari tanggal 20 Oktober 2025 sampai 19 April 2026, TelkomGroup telah menerima sebanyak 246 orang peserta magang.

    Selanjutnya, pada batch ke- 2 dengan periode magang dari tanggal 24 November 2025 sampai 23 Mei 2026, terdapat 386 peserta magang yang melakukan magang di lingkungan TelkomGroup.

    Keseluruhan peserta tidak hanya menjalani magang di Telkom tetapi juga ditempatkan di berbagai anak perusahaan yang meliputi Telkomsel, Telkomsat, Telkom Property, Telkom Landmark Tower dan Telkom Data Ekosistem.

    Program ini diikuti peserta magang yang berasal dari beragam wilayah, termasuk Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Denpasar, Pontianak, Samarinda dan Makassar.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saya Sudah Tunjukkan ke Publik

    Saya Sudah Tunjukkan ke Publik

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab polemik tudingan ijazah palsu. Berdasarkan temuan Indonesia Indicator, tudingan ijazah palsu menjadi salah satu isu yang membentuk persepsi publik terhadap Gibran.

    Menanggapi hal tersebut, Gibran menegaskan bahwa polemik ijazah bukanlah isu baru dalam perjalanan karir politiknya. 

    “Ijazah sudah dipermasalahkan dari zaman saya Wali Kota. Sudah saya tunjukkan ke publik ijazah saya. Nanti kalau ada klipnya ya. Tunjukin aja,” jelas Gibran dalam wawancara eksklusif dengan Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar, Retno Pinasti pada Selasa (2/12/2025).

    Gibran heran dengan orang yang mempersoalkan ijazahnya. Apalagi, pihak kampus pernah mengambil langkah proaktif dengan mengeluarkan pernyataan resmi untuk menegaskan keabsahan dokumen pendidikannya tersebut. 

    Meski demikian, Gibran menganggap perdebatan semacam ini merupakan bagian yang biasa dari dinamika politik.

    “Dari sekolah saya berinisiasi untuk melakukan press release. Tapi ya pro dan kontrak ini hal yang biasa. Dan ya ini kita anggap saja pernak-pernik demokrasi lah,” ujarnya.

  • Dua Pemotor Terluka dalam Kecelakaan di Jalan Raya Parimono Jombang

    Dua Pemotor Terluka dalam Kecelakaan di Jalan Raya Parimono Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Desa Parimono, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang melibatkan dua sepeda motor, Rabu (3/12/2025). Kecelakaan tersebut menyebabkan dua orang mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit setempat.

    Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S-6090-OB yang dikendarai oleh Nur Inani Ina (45), warga Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

    Ia tidak mengalami luka dalam kejadian ini. Namun, yang dibonceng oleh Ina, Aisyah Febriana Arifin (13), mengalami luka dan saat ini sedang dirawat di RSUD Kabupaten Jombang.

    Motor kedua yang terlibat adalah Honda Vario dengan nomor polisi S-4279-OBO yang dikendarai oleh Sri Wahyuni (45), warga Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Ia juga mengalami luka dan sedang mendapatkan perawatan di RSUD Kabupaten Jombang.

    Menurut keterangan dari Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang, Ipda Siswanto, kejadian bermula saat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Nur Inani Ina melaju dari arah utara menuju selatan.

    Setibanya di lokasi kejadian, ketika hendak belok kanan, pengendara Honda Beat kurang memperhatikan arus lalu lintas dari arah selatan. Akibatnya, sepeda motor Honda Beat tersebut tertabrak oleh sepeda motor Honda Vario.

    Dalam kecelakaan ini, tidak ada korban yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat. Namun, dua orang pengendara mengalami luka ringan dan mendapat perawatan medis. “Para saksi kejadian, telah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian mengenai kronologi kejadian,” pungkas Siswanto. [suf]

  • Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu tiga kepala daerah di Sumatra menyerah total dalam menangani bencana banjir. Menurut dia, memang ada beberapa hal yang membuat kepala daerah tak sanggup menangani banjir di Sumatra.

    “Tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah, bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada yang mereka enggak mampu,” kata Tito dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia mencontohkan Kabupaten Aceh Tengah yang terisolasi karena jembatan putus akibat banjir dan longsor. Tito menyebut pemerintah daerah tetap melakukan penanganan yang ada dengan kemampuan seadanya.

    “Misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor jembatan putus dari utara dari Lhokseumawe putus, dari Selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada,” ujarnya.

    Tito menuturkan kepala daerah Aceh Tengah tak memiliki kemampuan untuk menerjunkan bantuan dari udara sebab mereka tak mempunyai pesawat. Selain itu, kepala daerah juga memerlukan alat berat untuk menangani jembatan dan jalan rusak.

    “Ada hal yang mereka enggak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, BBM dropping dari udara. Dia enggak punya pesawat. Kemudian kedua, jalan-jalan yang putus tadi perlu ada longsor perlu alat berat, dia enggak punya kemampuan,” jelas Tito.

  • BKPM tegaskan komitmen perkuat akses dan peluang usaha bagi difabel

    BKPM tegaskan komitmen perkuat akses dan peluang usaha bagi difabel

    Kita juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan terus meningkatkan peran penyandang disabilitas atau difabel untuk pemajuan ekonomi, lewat penguatan akses dan peluang usaha.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Rabu menyampaikan penguatan akses tersebut dikukuhkan pihaknya dalam Peraturan Menteri investasi dan Hilirisasi Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dengan akses prioritas bagi penyandang disabilitas.
    ‎
    Tidak hanya itu, kata dia, kementerian juga mewajibkan pelaku usaha skala besar yang mendapatkan perizinan untuk bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Dalam skema tersebut, UMKM disabilitas mendapat prioritas sebagai mitra, sehingga peluang usaha bagi kelompok disabilitas semakin terbuka.

    “Jadi semua ini kami lakukan tentunya dengan satu tujuan yaitu membuka jalan dan untuk memberikan akses yang sebesar-besarnya agar kaum disabilitas memainkan peranan yang penting dalam rangka pertumbuhan perekonomian nasional ke depannya,” ucapnya.

    Lebih lanjut, selain memperkuat akses dari sisi regulasi, kata dia pihaknya juga menegaskan komitmen peningkatan akses usaha bagi difabel melalui peningkatan kompetensi.

    Menurutnya, BKPM secara rutin menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan penyandang disabilitas, seperti lokakarya atau workshop, sosialisasi kesadaran publik, pelatihan standar aksesibilitas, teknik pendampingan, layanan penerjemahan, serta asistensi lainnya.

    “Kita juga terus meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyatakan, terbitnya 3 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam rentang satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan bukti ekonomi nasional terus tumbuh.

    Pihaknya mencatat dalam satu tahun pemerintahan ini, jumlah NIB yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) yang semula 10,6 juta telah melonjak menjadi 14 juta atau naik 3,4 juta unit usaha.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri Nasional 3 Desember 2025

    Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri Nasional 3 Desember 2025

    Pratikno Luruskan Isu Penjarahan di Gudang Bulog Sibolga: Itu Pemberian Bantuan, Saya Saksikan Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menjelaskan soal dugaan warga menjarah di Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Sibolga, Sumatera Utara (Sumut).
    Dugaan
    penjarahan
    ini muncul setelah warga disebut tak kunjung menerima bantuan dari pemerintah di tengah bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kota
    Sibolga
    .
    Dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma,
    Pratikno
    mengaku melihat langsung peristiwa tersebut saat tengah meninjau para korban.
    “Yang kaitan Anda sebut tadi, menjarah, saya kebetulan menyaksikan sendiri saat ada kerumunan di depan Gudang Bulog di Sibolga, Pandan,” kata Pratikno, Rabu (3/12/2025).
    “Kemudian itu justru masyarakat berkumpul dibagi dengan beras 5 kilogram,” jelas dia.
    Dalam situasi terhimpit ini, Pratikno menyebut pemerintah hadir untuk meringankan beban korban dengan membagikan beras kepada masyarakat.
    “Jadi, karena masyarakat butuh, ya waktu itu terus langsung satu orang dikasih satu. Artinya apa? Yang sebenarnya terjadi saat itu di Sibolga adalah pemberian bantuan,” ujar dia.
    Pratikno menyebutkan bahwa mulanya pendistribusian berjalan dengan baik.
    “Kemudian sudah, bubar,” ucapnya.
    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa polisi sudah membebaskan warga yang turut menjarah.
    “Bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semua sudah kita lepas,” tegas Listyo.
    Sebab, Listyo memahami bahwa kondisi pada saat itu masyarakat sangat membutuhkan logistik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Emas Antam Logam Mulia Turun Rp 13 Ribu per Gram pada 3 Desember 2025

    Harga Emas Antam Logam Mulia Turun Rp 13 Ribu per Gram pada 3 Desember 2025

    Mengawali bulan Desember 2025, harga emas batangan Antam pada Senin, 1 Desember 2025, langsung menunjukkan penguatan. Kenaikan ini menandai awal yang positif bagi pasar logam mulia.

    Harga emas Antam untuk ukuran 1 gram naik sebesar Rp 2.000, mencapai Rp 2.415.000. Kenaikan ini juga diikuti oleh harga pembelian kembali atau buyback emas Antam.

    Pada perdagangan sebelumnya, harga emas Antam tercatat Rp 2.413.000 per gram, menunjukkan adanya momentum kenaikan yang berlanjut. Ini memberikan harapan bagi investor di awal pekan.

    Harga emas 0,5 gram: Rp 1.257.500
    Harga emas 1 gram: Rp 2.415.000
    Harga emas 2 gram: Rp 4.780.000
    Harga emas 3 gram: Rp 7.152.000
    Harga emas 5 gram: Rp 11.890.000
    Harga emas 10 gram: Rp 23.700.000
    Harga emas 25 gram: Rp 59.085.000
    Harga emas 50 gram: Rp 118.005.000
    Harga emas 100 gram: Rp 235.860.000
    Harga emas 250 gram: Rp 589.340.000
    Harga emas 500 gram: Rp 1.178.400.000
    Harga emas 1.000 gram: Rp 2.355.600.000

    Sebagai informasi tambahan, rekor tertinggi harga emas Antam sebelumnya tercatat pada Jumat, 17 Oktober 2025, dengan harga jual Rp 2.485.000 per gram dan harga beli kembali Rp 2.334.000 per gram. Seluruh data harga emas Antam ini bersumber dari situs resmi Logam Mulia, unit bisnis PT Aneka Tambang Tbk, menjamin akurasi dan kredibilitas informasi yang disajikan.

  • DKI susun revisi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

    DKI susun revisi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menyusun revisi peraturan daerah (Perda) soal perlindungan perempuan dan anak untuk mencegah kekerasan di Jakarta.

    “Kita sedang menyusun revisi perda itu. Perda 8/2011 akan menjadi dua Perda, yaitu Perda Perlindungan Perempuan dan Perda Penyelenggaraan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA),” kata Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta Iin Mutmainnah di Jakarta Selatan, Rabu.

    Iin menjelaskan, revisi ini juga bagian dari menjawab keprihatinan terhadap kasus penculikan dan pembunuhan anak laki-laki di Jakarta Selatan, bernama Alvaro Kiano Nugroho (6) oleh tersangka Alex Iskandar (49).

    Dia menambahkan revisi itu akan masuk dalam pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada 2026.

    “Substansi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juga sudah kami masukkan di dalam revisi perda tersebut,” ucapnya.

    Kemudian di luar dua perda itu, pihaknya juga sedang menyusun dua perda lainnya sebagai langkah untuk optimalisasi ataupun penguatan dari sisi keluarga, yaitu Perda Pembangunan Keluarga dan Perda Perlindungan Penduduk.

    “Jadi, total ada empat perda yang akan kami bahas di Bapemperda pada 2026,” ucapnya.

    Maka itu, revisi perda ini sebagai langkah regulasi untuk payung hukum dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak di DKI Jakarta.

    Kemudian, pihaknya juga sedang menyusun Instruksi Gubernur (Ingub) mengenai satuan tugas (Satgas) PPA berbasis masyarakat. Salah satunya menghadirkan relawan pendamping korban kekerasan.

    “Itu, adalah salah satu langkah kami bekerja sama dengan semua pihak, termasuk komponen masyarakat dan nanti akan masuk dalam komponen Satgas PPA berbasis masyarakat tersebut,” ucapnya.

    Berdasarkan data yang dikumpulkan, Dinas PPAPP DKI mencatat telah menangani sebanyak 2.104 kasus kekerasan perempuan dan anak hingga awal Desember 2025.

    Angka itu menunjukkan kenaikan 10 persen dari kasus 2024, namun sisi positifnya terungkap bahwa masyarakat saat ini mulai berani melapor jika melihat maupun mengalami kekerasan.

    Diimbau juga kepada masyarakat untuk segera melaporkan dugaan ke Jakarta Siaga 112 serta Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak 081317617622.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dapur MBG Susah Cari Ahli Gizi, BGN Buka Opsi Sarjana dari 5 Prodi Ini Jadi Pengganti

    Dapur MBG Susah Cari Ahli Gizi, BGN Buka Opsi Sarjana dari 5 Prodi Ini Jadi Pengganti

    Jakarta –

    Kebutuhan ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus meningkat seiring perluasan program makan bergizi gratis (MBG). MBG ditargetkan bisa menyentuh lebih dari 80 juta penerima manfaat selambatnya di April.

    Namun di lapangan, ketersediaan sarjana gizi disebut terbatas. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hidayana kemudian membuka opsi lima program studi lain untuk mengisi posisi ahli gizi di SPPG.

    Ia menilai kebijakan ini diambil setelah melihat kompetisi ketat antar-SPPG dalam merekrut ahli gizi.

    “Utamanya sarjana gizi. Tapi sekarang boleh sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, sarjana pengolahan makanan, dan sarjana keamanan pangan,” ujar Prof Dadan kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).

    ‘Rebutan SDM’ di Lapangan

    Prof Dadan mengungkapkan fenomena kekurangan ahli gizi sudah terjadi di banyak daerah. Bahkan, beberapa SPPG dilaporkan saling berebut lulusan gizi untuk memenuhi standar minimal operasional.

    “Ternyata di lapangan sudah terjadi rebutan antara SPPG untuk merebutkan ahli gizi yang sarjana gizi. Makanya kemudian kita buka dari program studi lain supaya tidak terjadi rebutan,” jelasnya.

    “Ya memang adanya begitu di lapangan.”

    Prof Dadan menegaskan bahwa kebutuhan tenaga ahli dihitung langsung berdasarkan jumlah SPPG yang telah beroperasi.

    “Ya kan sesuai dengan SPPG. Satu per SPPG. Jadi kalau sekarang ada 16.630, ya butuh 16.630,” ujarnya.

    Dengan opsi lima program studi, BGN berharap suplai pemenuhan ahli bisa terpenuhi tanpa menurunkan standar kompetensi dasar.

    Selain SPPG yang sudah berjalan, pemerintah juga sedang membangun ribuan layanan baru di wilayah terpencil.

    Prof Dadan memberikan rincian sebagai berikut:Total SPPG di remote area: 8.200Dalam proses pembangunan: 4.700Target selesai Desember ini: kurang lebih 170Total penerima manfaat: kurang dari 3 juta orang

    Jumlah besar ini menambah tekanan kebutuhan tenaga ahli gizi, sehingga alternatif dari empat program studi tambahan dianggap solusi realistis.

    Lima jalur ini dinilai relevan karena memiliki dasar ilmiah terkait nutrisi, pangan, dan keamanan konsumsi.

    “Kalau dengan lima sarjana yang ada, mungkin ada. Ini supaya pelayanan SPPG tidak berhenti,” kata Prof Dadan.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)