Blog

  • KSAD evaluasi metode pembagian logistik pasca insiden beras tercecer

    KSAD evaluasi metode pembagian logistik pasca insiden beras tercecer

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi metode pemberian logistik dengan cara dilemparkan dari helikopter.

    Hal tersebut dia katakan merespon soal logistik beras yang sempat rusak dan tercecer di tanah karena rusak akibat dilempar dari helikopter.

    “Setelah ada yang pecah (kotak logistik) kita evaluasi lagi, sekarang kita berupaya sampai sekarang tidak terjadi lagi,” kata dia, saat jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Di waktu dan tempat yang sama, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menjelaskan alasan kenapa saat itu helikopter tidak bisa mendarat sehingga harus melempar logistik dari udara.

    “Pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel sehingga diputuskan oleh pilot, barang (logistik) itu tetap didrop,” kata dia.

    Ia melanjutkan bantuan logistik tersebut tetap dijatuhkan dari helikopter demi memenuhi kebutuhan para korban terdampak banjir bandang yang wilayahnya sulit diakses dengan jalur darat.

    “Tetapi dari pada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata dia.

    Ia mengatakan pihaknya akan terus mengirimkan bantuan dengan hati-hati demi memastikan logistik dalam kondisi baik dan layak dipakai para korban terdampak banjir.

    Sebelumnya, video viral di media sosial yang memperlihatkan warga memungut bantuan berupa beras yang tercecer di tanah. Berdasarkan keterangan video yang beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi di wilayah Sumatera Utara.

    Beras tersebut tercecer lantaran kemasannya pecah karena dijatuhkan dari atas helikopter TNI. Walaupun beras telah berserakan di tanah, warga terlihat tetap memungut beras-beras itu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Imigrasi Surabaya Buka Layanan Pembuatan Paspor di Ramadan Expo Royal Plaza

    Imigrasi Surabaya Buka Layanan Pembuatan Paspor di Ramadan Expo Royal Plaza

    Surabaya (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya resmi membuka layanan pembuatan dan penggantian paspor di ajang Memorandum Umrah Ramadan Expo yang berlangsung di Royal Plaza Surabaya. Layanan ini hadir mulai Rabu (3/12/2025) hingga Jumat (5/12/2025).

    Supervisor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Gigih Tri Hatmadja, menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama memorandum yang disepakati dengan penyelenggara.

    “Kerja sama memorandum untuk membuka stand pengurusan paspor agar kita lebih dekat ke masyarakat,” ujarnya.

    Layanan Paspor Hadir Lebih Dekat untuk Jemaah Haji dan Umrah

    Gigih menjelaskan, partisipasi Imigrasi dalam pameran ini bertujuan mempermudah masyarakat—terutama calon jemaah haji dan umrah—untuk mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang ke kantor imigrasi.

    Calon pemohon cukup membawa berkas asli dan fotokopi ukuran A4 masing-masing satu lembar, meliputi KTP, Kartu Keluarga (KK), akta lahir/ijazah/surat nikah, serta satu materai. Semua proses mulai dari pengecekan berkas, pengambilan foto, hingga wawancara dilakukan langsung di lokasi pameran.

    Jadwal dan Mekanisme Pelayanan

    Stand Imigrasi dibuka selama jam kerja hingga pukul 14.30 WIB, menyesuaikan kebutuhan proses input data dan tahapan teknis lainnya.

    “Untuk stand Imigrasi sendiri, kita laksanakan kenapa sampai jam setengah tiga sore, karena untuk input data dan proses foto dan wawancara,” jelas Gigih.

    Bagi masyarakat yang datanya lengkap dan sesuai, proses dapat dilakukan langsung di lokasi tanpa harus kembali ke kantor imigrasi.

    “Kalau pun masyarakat yang membutuhkan paspor dengan data lengkap KTP, KK, akte, tidak ada perbedaan data, bisa kami layani langsung. Tapi kalau memang ada perbedaan data, itu bisa datang di berikutnya untuk dibenerin datanya agar lebih jauh,” tambahnya.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto saat di Memorandum Expo dci Royal Plaza Surabaya

    Jika masih ada kekurangan persyaratan, pemohon diberikan waktu untuk melengkapi. Pengambilan paspor yang tidak dapat diselesaikan hingga akhir pameran tetap bisa dilakukan di Kantor Imigrasi Juanda.
    “Kalau tidak bisa di hari Jumat, nanti paspor bisa diambil di Juanda untuk pengambilan paspornya,” tutup Gigih.

    Hadir hingga 7 Desember

    Selain layanan paspor, pengunjung juga dapat bertemu langsung dengan berbagai penyedia jasa travel umrah dan menikmati promo spesial selama pameran berlangsung. Gelaran Memorandum Umrah Ramadan Expo berlangsung hingga 7 Desember 2025 di Royal Plaza Surabaya. (ted)

  • Kapolri Siap Usut dan Proses Hukum Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatra

    Kapolri Siap Usut dan Proses Hukum Kasus Gelondongan Kayu Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan mengusut perihal kayu gelondongan sisa banjir yang menjadi perhatian publik. Kapolri akan melakukan langkah penegakan hukum bersama dengan Kementerian Kehutanan jika ditemukan pelanggaran hukum perlindungan hutan.

    Kapolri bersama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan melakukan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan penyelidikan temuan gelondongan kayu yang sudah terkelupas. Hal itu disampaikan Kapolri dalam konferensi pers bersama di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu (03/12).

    “Penegakan hukum terkait masalah temuan kayu gelondong yang sudah terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi,” ujarnya.

    Kapolri juga menegaskan akan memproses penegakkan hukum jika terdapat pelanggaran hukum terkait dengan gelondongan kayu yang diduga kuat berasal dari pembalakan hutan secara ilegal.

    “Tentunya apabila ada ada pelanggaran hukum, kita akan proses” tegasnya.

    Selain membuat korban jiwa dan jutaan orang mengungsi, bencana banjir dan longsor Sumatra turut mengejutkan publik karena terdapat gelondongan kayu yang sudah terkelupas rapih turut terbawa banjir. Melansir kantor berita Antara, gelondongan kayu yang mencurigakan tersebut ditemukan di beberapa daerah berikut:

    – Meureudu, Pidie Jaya, Aceh

    – Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara

    – Nagari Salareh Aia, Agam, Sumatra Barat

    – Pantai Air Tawar, Padang, Sumatra Barat

    – Junjung Sirih, Solok, Sumatra Barat

    Gelondongan kayu yang sangat banyak ditemukan setelah banjir membuat publik marah karena kayu-kayu tersebut tidak mungkin kayu alami biasa, melainkan diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. Kayu tersebut ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapih tanpa ranting-ranting.

    Kemenhut sudah membuat penjelasan mengenai asal dari gelondongan kayu tersebut pada Minggu (30/11/2025). Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho menyebutkan asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), illegal logging, hingga pohon lapuk.

  • Kejagung sebut RUU PSDK perlu perkuat jejaring LPSK di banyak daerah

    Kejagung sebut RUU PSDK perlu perkuat jejaring LPSK di banyak daerah

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undangan-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) perlu memperkuat jejaring Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) di banyak daerah.

    Plt Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana mengatakan selama ini LPSK kerap berperan untuk turut memverifikasi korban-korban yang memerlukan perlakuan khusus, termasuk pemberian restitusi. Namun, hal itu tidak maksimal terlaksana di seluruh daerah di Indonesia.

    “Demikian juga mereka juga memberikan kewenangan-kewenangan lain yang tentu saja memberikan akses pada korban,” kata Asep saat rapat harmonisasi RUU PSDK di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, RUU PSDK juga diperlukan untuk memberikan pelindungan yang lebih kepada saksi dan korban. Nantinya, kata dia, saksi maupun korban tidak semata-mata hanya menyampaikan hal yang diketahui kepada penyidik, tetapi juga menyampaikan perasaan dan pandangannya.

    Selain itu, menurut dia, pelindungan juga tidak hanya perlu diberikan kepada korban, tetapi juga harus dilakukan kepada keluarganya. Dalam beberapa kasus kejahatan seksual, menurut dia, keluarga korban juga membutuhkan perhatian khusus.

    “Sehingga kalau kita sepakat bahwa undang-undang akan disempurnakan, tentu juga ada perluasan-perluasan kewajiban negara ataupun kehadiran negara dalam konteks perluasan terhadap (pelindungan) korban tersebut,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mendorong diaturnya mekanisme formal antara Kejaksaan dan LPSK dalam penanganan perkara-perkara tertentu yang prioritas. Termasuk juga, kata dia, dalam mekanisme akuntabilitas, standar operasi prosedur, dan indikatornya.

    “Kami harapkan dalam undang-undang ini adalah bagaimana memperkuat koordinasi yang struktural, koordinasi yang kemudian terlembagakan, koordinasi kolaborasi yang kemudian semakin terpadu,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prancis ke China, Redam Krisis Dagang Eropa-Beijing?

    Presiden Prancis ke China, Redam Krisis Dagang Eropa-Beijing?

    Jakarta

    Presiden Prancis Emmanuel Macron akan melakukan perjalanan ke Cina pada pekan ini. Kunjungan tersebut bertujuan menurunkan tensi panas di tengah ancaman ekonomi dan keamanan dari Beijing, sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke dua di dunia di mana Paris turut menggantungkan sektor perdagangannya di tengah gejolak perdagangan global.

    Menurut para analis, sebelumnya Macron telah berupaya menampilkan sikap tegas ketika bernegosiasi dengan Cina sambil berhati-hati agar tidak memicu ketegangan dengan Beijing yang terlihat semakin agresif dalam memperkuat posisinya hingga menguji hubungan perdagangan, keamanan, dan diplomatik.

    “Dia harus menegaskan kepada para pemimpin Cina bahwa Eropa akan merespons peningkatan ancaman ekonomi dan keamanan dari Beijing, sambil mencegah eskalasi ketegangan yang bisa berujung ke perang dagang besar-besaran dan keretakan hubungan diplomatik,” kata Noah Barkin, analis bidang Cina dari Rhodium Group kepada Reuters.

    “Ini pesan yang tidak mudah untuk disampaikan,” kata Noah.

    Ekspor Cina guncang industri Eropa

    Macron akan memulai kunjungannya dengan mengunjungi Forbidden City atau Kota Terlarang, Beijing, pada Rabu (03/12). Keesokan harinya, Kamis (04/12) Macron dijadwalkan bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Kedua kepala negara tersebut juga dijadwalkan berjumpa dalam perjalanan menuju Chengdu, bagian dari provinsi Sichuan, pada Jumat (05/12).

    Kunjungan Macron ke Cina terjadi setelah kunjungan menegangkan Ursula von der Leyen, Presiden Uni Eropa, pada Juli 2025. Saat itu Ursula menyatakan bahwa relasi antara Uni Eropa (UE) dan Cina ada di tahap “titik balik” yang berpotensi berdampak pada perubahan besar.

    Kunjungan Macron ke Cina akan diikuti dengan kunjungan Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris dan Friedrich Merz, Kanselir Jerman pada awal tahun 2026.

    Eropa pun khawatir dengan pertumbuhan sektor teknologi Cina, khususnya kendaraan listrik dan pengolahan mineral kritis, yang dapat mengancam pasokan bagi industri di Eropa.

    Beijing memanfaatkan peluang untuk menampilkan diri sebagai mitra bisnis di tengah tarif perdagangan dari Amerika Serikat yang menekan arus perdagangan global. Hal ini diharapan meredakan kekhawatiran Eropa atas dukungan Cina terhadap Rusia serta model industrinya yang disubsidi negara.

    Menjelang kunjungan kenegaraan itu, para penasihat Macron menyatakan perlunya mendorong penyeimbangan dinamika perdagangan agar Cina meningkatkan konsumsi domestik. Para penasihat Macron juga berharap Beijing bisa “bagi-bagi keuntungan dari inovasi yang dihasilkan,” sehingga Eropa pun dapat memperoleh akses ke teknologi Tiongkok.

    Doktrin keamanan dan keamanan

    Untuk meredam kekhawatiran yang semakin meningkat terkait perdagangan dengan Cina, Uni Eropa diperkirakan akan meluncurkan doktrin ekonomi dan keamanan. Doktrin tersebut dapat mendorong blok itu menggunakan perangkat kebijakan perdagangannya terhadap Beijing dengan cara yang lebih agresif.

    Prancis yang tengah mengalami penjualan otomotif yang minim di Tiongkok, tapi menghadapi tekanan di dalam negeri dalam memenuhi target kendaraan listrik, mendukung langkah Uni Eropa untuk menaikkan tarif impor mobil listrik asal Cina.

    Prancis juga tengah bersitegang dengan Beijing selama lebih dari satu tahun belakangan terkait investigasi Cina atas impor brandy atau minuman keras. Sebuah langkah yang secara luas dianggap sebagai balasan Cina atas dukungan Prancis terhadap tarif mobil listrik, sebelum ditawarkan penangguhan.

    Sementara itu, meskipun baru membuka pabrik perakitan baru di Cina, kesempatan Airbus untuk memperoleh pesanan besar yang telah lama dinantikan (hingga 500 pesawat) belum tentu terjadi selama kunjungan Macron, menurut sumber dari kalangan industri. Kesepakatan semacam itu memberi Beijing posisi tawar terhadap Washington, yang tengah mendorong komitmen baru untuk pembelian pesawat Boeing.

    Upaya Paris terhadap Beijing

    Prancis berupaya menarik lebih banyak investasi dari perusahaan-perusahaan Cina dan memfasilitasi akses pasar bagi ekspor Prancis. Selama kunjungan tersebut, pejabat dari kedua negara diperkirakan akan menandatangani beberapa perjanjian di sektor energi, industri makanan, dan penerbangan.

    Macron berkomitmen untuk memperjuangkan “akses pasar yang adil dan timbal balik,” kata kantornya.

    Prancis akan menjadi tuan rumah KTT Kelompok Tujuh (G7) pada 2026 yang melibatkan pihak ekonomi-ekonomi terkemuka dunia, sementara Cina akan memimpin forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) yang beranggotakan 21 negara, termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Australia, dan Rusia.

    Blok 27 negara ini mengalami defisit perdagangan besar dengan Cina, berkisar lebih dari 300 miliar euro (Rp5,798 kuadriliun) pada tahun 2024. Beijing sendiri mewakili 46% dari total defisit perdagangan Prancis.

    Prancis dan Uni Eropa telah menggambarkan Cina sebagai mitra, pesaing, dan rival sistemik. Beberapa tahun terakhir ditandai dengan sejumlah sengketa perdagangan di berbagai sektor industri setelah Uni Eropa melakukan penyelidikan terhadap subsidi kendaraan listrik Cina. Beijing menanggapi dengan penyelidikan terhadap impor brendi, daging babi, dan produk susu Eropa.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Aurelia Rumengan

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Macron: Jika Trump Mau Hadiah Nobel, Dia Harus Hentikan Perang Gaza”

    (ita/ita)

  • Kasus OTT Bupati Sugiri Sancoko, KPK Periksa Kepala BKD Ponorogo dan Enam Ajudan

    Kasus OTT Bupati Sugiri Sancoko, KPK Periksa Kepala BKD Ponorogo dan Enam Ajudan

    Madiun (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ponorogo Winarko Arif dan enam ajudan bupati serta sekretaris daerah, sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi terkait suap pengurusan jabatan, proyek, dan penerimaan gratifikasi yang berawal dari OTT Bupati Ponorogo. Total sebanyak 14 saksi dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan pada Rabu (3/12/2025).

    Dalam kasus yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (SUG), ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Selain Bupati Sugiri, tersangka lain adalah Agus Pramono (AGP) selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; Yunus Mahatma (YUM) selaku Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto (SC) selaku pihak swasta rekanan RSUD.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan massal yang menyasar unsur pejabat dan orang-orang dekat bupati ini. “Hari ini Rabu (3/12/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 14 saksi,” kata Budi Prasetyo.

    Selain Kepala BKD Winarko Arif, penyidik KPK memanggil tiga orang ajudan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, yakni Wildan Ajudan, Zufar Ali Akbar, dan Altof. Pemeriksaan juga menyasar dua ajudan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, yakni Faishal Rauf Rama Dhani dan Dimas Sulton. Keterangan dari para ajudan ini sangat krusial karena mereka berada di lingkaran terdekat para tersangka utama.

    Selain nama-nama tersebut, KPK juga memanggil delapan saksi lain yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai posisi strategis di lingkup Pemkab Ponorogo. Mereka yang menjalani pemeriksaan meliputi Dwi Susilowati, Sur Wigiyanto, Lestriyana Riswandari, Maek Subekti, Atis Wahyuni, Suwandi, Mujiono, dan Rizky Wahyu Nugroho.

    Meskipun Budi tidak merinci kaitan spesifik para saksi tersebut dalam kasus ini atau materi pemeriksaan yang akan didalami penyidik, pemanggilan Kepala BKD mengindikasikan KPK sedang mendalami proses pengurusan jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.

    Budi hanya menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap seluruh saksi dilakukan di wilayah Jawa Timur. “Pemeriksaan dilakukan di Polres Kota Madiun,” ujar Budi. [hen/beq]

  • Polres Jombang Lakukan Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Polres Jombang Lakukan Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Jombang (beritajatim.com) – Kepolisian Resor (Polres) Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi kemanusiaan berupa penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Rabu (3/12/2025).

    Kegiatan ini dilakukan usai apel pagi di lapangan Polres Jombang, yang dipenuhi semangat kebersamaan dan kepedulian dari seluruh anggota.

    Sejumlah anggota Polres Jombang berkeliling membawa kardus bertuliskan “Penggalangan Dana untuk Korban Bencana Alam Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara”. Para personel secara sukarela menyisihkan sebagian rezekinya untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana alam di wilayah-wilayah tersebut.

    Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan penggalangan dana ini adalah bagian dari wujud nyata kehadiran Polri untuk membantu masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam aksi kemanusiaan.

    “Kehadiran Polri tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan bantuan. Respon cepat terhadap kondisi darurat tertentu adalah bentuk konkret dari tindakan Polri,” ujar AKBP Ardi.

    Kapolres juga mengapresiasi tindakan solidaritas yang ditunjukkan anggotanya, yang dengan tulus menyumbangkan sebagian dari rezekinya untuk korban bencana.

    “Saya mengapresiasi kepedulian rekan-rekan. Ini menunjukkan bahwa semangat kemanusiaan tidak pernah luntur. Kita ingin memastikan bahwa Polri selalu ada untuk masyarakat, kapan pun dan dalam kondisi apa pun,” tuturnya.

    Penggalangan dana ini tidak hanya dilakukan di Polres Jombang, tetapi juga di Polsek jajaran. Bantuan yang terkumpul nantinya akan disalurkan melalui mekanisme resmi Polri kepada masyarakat yang terdampak bencana.

    “Kita kumpulkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan salurkan dengan koordinasi yang matang agar bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” jelas AKBP Ardi.

    Bantuan yang dihimpun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar para korban serta memberikan semangat dan dorongan moral untuk proses pemulihan mereka. “Harapan kami, bantuan ini dapat membantu pemulihan korban serta memberikan semangat bagi saudara-saudara kita di daerah terdampak,” pungkasnya. [suf]

  • Ini Cara Pemerintah Telusuri Gelondongan Kayu Besar Tersapu Banjir Sumatra

    Ini Cara Pemerintah Telusuri Gelondongan Kayu Besar Tersapu Banjir Sumatra

    Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Laksmi Wijayanti kemudian membantah pernyataan Bupati Tapanuli Selatan, bahwa Kemenhut membuka izin penebangan kayu di Tapanuli Selatan pada bulan Oktober 2025. Dia menegaskan, tidak ada satupun izin penebangan kayu sejak Juli 2025 di Tapanuli Selatan.

    “Bupati Tapanuli Selatan pernah mengirimkan dua surat pada bulan Agustus dan November 2025. Beliau menyampaikan agar seluruh pemegang hak atas tanah (PHAT) di wilayah kabupatennya tidak diberikan akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan memang telah kami laksanakan dengan tidak membuka satupun akses SIPUHH di Tapanuli Selatan,” kata Laksmi melalui siaran pers diterima, Selasa (2/11/2025).

    Menurut Laksmi, telah terjadi kegiatan ilegal di kawasan PHAT Tapsel. Pada 4 Oktober 2025, Balai GAKKUM Kemenhut bersama Pemkab menangkap 4 truk pengangkut kayu dengan volume 44 meter kubik dari PHAT di Kelurahan Lancat.

    “Kemenhut sudah melakukan penghentian sementara sejak Juni 2025. Seluruh akses SIPUHH Menteri Kehutanan pada Juni 2025 memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait layanan SIPUHH,” jelas dia.

    Laksmi menambahkan, atas arahan tersebut, Kemenhut lalu mengeluarkan Surat Dirjen PHL No. S.132/2025 pada tanggal 23 Juni 2025 untuk menghentikan sementara layanan SIPUHH bagi seluruh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) untuk keperluan evaluasi menyeluruh.

    “Layanan SIPUHH untuk PHAT bukan merupakan perizinan, melainkan fasilitas penatausahaan pemanfaatan kayu tumbuh alami di wilayah bukan hutan negara tetapi berada areal penggunaan lain (APL),” tutur dia.

    Laksmi menegaskan bahwa dokumen Hak Atas Tanah (HAT) adalah kewenangan Pemerintah Daerah dan instansi pertanahan. Kayu tumbuh alami pada PHAT berada di luar kawasan hutan, sehingga pengawasan pemanfaatan kayu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

    Oleh karena itu, sambung dia, pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan akan ditangani oleh Ditjen Gakkum Kehutanan sesuai hukum yang berlaku.

    “Pelanggaran pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan ditangani melalui penegakan hukum pidana umum bekerja sama dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Kami tidak akan berkompromi dengan praktik penyalahgunaan dokumen HAT atau pemanfaatan kayu ilegal. Penegakan hukum berjalan untuk siapa pun yang melanggar,” dia menandasi.

  • PLN Hadirkan SPKLU Center Terlengkap di Ibu Kota, Dukung Peningkatan Pengguna Kendaraan Listrik

    PLN Hadirkan SPKLU Center Terlengkap di Ibu Kota, Dukung Peningkatan Pengguna Kendaraan Listrik

    Andy menyebut terdapat perbedaan mekanisme pengisian daya antara SPKLU dan SPBKLU. Untuk SPKLU R2 memiliki tarif sekitar Rp1.600 per kWh, dan biaya pajak sekitar Rp2.400, bergantung kebijakan Pemda, sedangkan SPBKLU memiliki rata-rata harga sekitar Rp 8.000 – 10.000.

    “Nah, itu rata-rata harganya Rp 8.000 sampai Rp 10.000 tergantung mereknya. Per kali penarikan. Beda dengan yang pengecasan ini, KWH-nya. Kalau ini di Rp 1.600an, Pak, per KWH,” tutur Andy.

    “Nah, nanti yang pajak-pajak tadi Bapak tanya itu tergantung dari Pemda masing-masing. Nah, kalau di Jakarta ini pajak penerangan jalannya Rp 2.400an. Nah, itu yang dikenakan. Jadi nanti biaya KWH dan biaya pajak penerangan jalan saja. Jadi masih murah,” tambahnya.

    Pembayarannya dapat melalui dompet digital, dan refund otomatis jika proses charging dihentikan lebih cepat.

    “Ini teman-teman semuanya. Jadi transaksi melalui Parent Mobile ini sebetulnya fair sekali. Contoh misalkan, mau nge-charge sepeda motor, eh sepeda ini ya, sepeda motor. Kalau saya mau beli energi, misalkan Rp 50.000, ternyata baru dalam Rp 20.000, bukan sudah penuh, keburu ada yang memanggil, misalkan begitu. Cut off. Maka sisanya di refund. Kalau Bapak misalkan menggunakan GoPay, refundnya ke GoPay.

     

     

  • Toba Pulp Lestari Bantah Jadi Penyebab Banjir Sumatera Utara

    Toba Pulp Lestari Bantah Jadi Penyebab Banjir Sumatera Utara

    Jakarta: PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) akhirnya angkat suara terkait tuduhan yang menyebut operasional perusahaan menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera Utara. 

    Manajemen memastikan informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta di lapangan.

    “Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi,” ucap Direktur sekaligus Corporate Secretary TPL, Anwar Lawden dalam keterangannya di keterbukaan informasi BEI, Rabu, 3 Desember 2025.
     

    Kegiatan HTI diklaim sesuai prinsip 
    Menurut Anwar, Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan
    High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan
    Hutan Lestari.

    Dari total area mencapai 167.912 hektare, TPL hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 hektare. Sementara itu, sisanya tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung dan area konservasi.

    Anwar juga menekankan bahwa selama lebih dari tiga dekade beroperasi, perusahaan selalu menjaga komunikasi dan keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan.

    “Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, Perseroan menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan Pemerintah, Masyarakat Hukum
    Adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil,” katanya.

    Meski demikian, TPL mengaku menghormati semua bentuk penyampaian aspirasi publik, namun berharap informasi yang beredar tetap mengacu pada data yang akurat dan dapat diverifikasi.

    Jakarta: PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) akhirnya angkat suara terkait tuduhan yang menyebut operasional perusahaan menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera Utara. 
     
    Manajemen memastikan informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta di lapangan.
     
    “Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi,” ucap Direktur sekaligus Corporate Secretary TPL, Anwar Lawden dalam keterangannya di keterbukaan informasi BEI, Rabu, 3 Desember 2025.
     

    Kegiatan HTI diklaim sesuai prinsip 
    Menurut Anwar, Seluruh kegiatan HTI telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan
    High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan
    Hutan Lestari.

    Dari total area mencapai 167.912 hektare, TPL hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46.000 hektare. Sementara itu, sisanya tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung dan area konservasi.
     
    Anwar juga menekankan bahwa selama lebih dari tiga dekade beroperasi, perusahaan selalu menjaga komunikasi dan keterlibatan aktif dengan para pemangku kepentingan.
     
    “Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, Perseroan menjaga komunikasi terbuka melalui dialog, sosialisasi, serta program kemitraan dengan Pemerintah, Masyarakat Hukum
    Adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil,” katanya.
     
    Meski demikian, TPL mengaku menghormati semua bentuk penyampaian aspirasi publik, namun berharap informasi yang beredar tetap mengacu pada data yang akurat dan dapat diverifikasi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)