Xcloud.id

Blog

  • KKP memperkuat fasilitas uji dukung sertifikasi ekspor udang ke AS

    KKP memperkuat fasilitas uji dukung sertifikasi ekspor udang ke AS

    Pengawasan mutu harus kuat agar ekspor tidak terganggu.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat fasilitas pengujian dan sistem pengawasan mutu udang untuk mendukung sertifikasi bebas Cesium-137 pada ekspor ke Amerika Serikat (AS).

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penguatan laboratorium nasional menjadi bagian dari strategi menjaga kelancaran ekspor dan daya saing udang Indonesia.

    “Pengawasan mutu harus kuat agar ekspor tidak terganggu,” kata Trenggono dalam pelepasan ekspor udang bersertifikat bebas Cesium-137 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu.

    Ia berharap pembangunan dan penguatan fasilitas laboratorium dapat mempercepat proses pengujian di dalam negeri sesuai ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

    “Kalau para pengolah sudah punya peralatan sesuai standar dan hasil uji menunjukkan tidak ada kontaminasi, kami bisa segera menerbitkan sertifikat. Ini cara kita bekerja bersama secara transparan untuk menjaga ekspor sektor seafood,” ujarnya.

    Trenggono menjelaskan pihaknya juga mulai membangun laboratorium tambahan untuk memastikan kesiapsiagaan terhadap risiko kontaminasi di masa mendatang.

    “Dan kami sendiri sudah mulai membangun laboratorium. Tidak hanya untuk Cesium, tetapi agar kita bisa mengantisipasi persaingan dalam perdagangan,” katanya pula.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP Ishartini menyatakan sistem sertifikasi nasional berjalan efektif sejak FDA menetapkan KKP sebagai lembaga sertifikasi pada 31 Oktober 2025.

    “Badan Mutu sebagai certifying entity yang ditetapkan FDA telah menyusun tata laksana sertifikasi udang bebas Cesium-137 sehingga akses pasar ke Amerika Serikat tetap berjalan,” ujar Ishartini.

    Ia mencatat, sejak 31 Oktober hingga 2 Desember 2025 telah dikapalkan 303 kontainer udang ke AS dari Tanjung Priok dan Tanjung Perak dengan total volume 5.218 ton senilai Rp949 miliar. Hingga akhir Desember, ekspor diperkirakan mencapai 605 kontainer atau 10.000 ton dengan nilai sekitar Rp1,8 triliun.

    Dari sisi usaha, Presiden Direktur PT Sekar Bumi Tbk Hari Lukmito menilai kepastian prosedur sertifikasi di Indonesia mempercepat arus logistik ekspor.

    “Pengujian bebas Cesium-137 kini bisa dilakukan di Indonesia, tidak perlu lagi menunggu pemeriksaan fisik di AS,” ujar Hari yang menyebut pihaknya menaungi empat perusahaan eksportir udang ke AS.

    Sekar Bumi menargetkan ekspor sekitar 230 kontainer hingga akhir 2025 setelah pemulihan akses pasar dilakukan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

    Menurut KKP, kerja sama lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar global terhadap udang Indonesia di tengah persaingan dengan produsen lain seperti Ekuador, China, India, dan Vietnam.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD bangun jembatan di titik jalur yang rusak di wilayah Sumatera

    TNI AD bangun jembatan di titik jalur yang rusak di wilayah Sumatera

    “Kami sudah menyiapkan Jembatan Bailey, paling lambat hari Jumat akan berangkat 8 set, mudah-mudahan ini bisa menghubungkan beberapa daerah yang kritis,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya akan membangun jembatan untuk menyambungkan beberapa akses darat yang rusak di kawasan banjir wilayah Sumatera.

    “Kami sudah menyiapkan Jembatan Bailey, paling lambat hari Jumat akan berangkat 8 set, mudah-mudahan ini bisa menghubungkan beberapa daerah yang kritis,” kata Maruli saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Maruli menjelaskan, pihaknya butuh waktu beberapa hari untuk membawa rangkaian jembatan ke lokasi jalur yang terputus.

    Setelah sampai di lokasi, pihaknya akan mengupayakan agar pembangunan jembatan tersebut bisa selesai secepat mungkin.

    “Jadi pemasangan mungkin sekitar lima hari sampai satu minggu,” kata Maruli.

    Sambil membangun jembatan tersebut, Maruli memastikan pasukannya juga akan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi dan pengantaran logistik di kawasan terendam banjir.

    Saat ditanya di mana saja pembangunan jembatan tersebut akan berlangsung, dia tidak menjelaskan secara rinci.

    Untuk diketahui, beberapa titik jalur darat masih tidak bisa dilewati karena rusak akibat longsor. Salah satunya di kawasan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Karena kondisi tersebut, pengiriman logistik masih dilakukan dengan metode air drop, helibox dari pesawat angkut TNI AU.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 200-an SPPG Jadi Dapur Umum Darurat Pengungsi Bencana Sumatera

    200-an SPPG Jadi Dapur Umum Darurat Pengungsi Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa lebih dari 200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini difungsikan sebagai MBG Darurat untuk melayani masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatera. Seluruh SPPG tersebut sementara berubah fungsi menjadi dapur pelayanan umum.

    “Kami sangat berterima kasih kepada seluruh SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar, termasuk milik Polri. Mereka bergerak cepat menjadi dapur pelayanan umum untuk masyarakat terdampak,” ujar Zulhas.

    Ratusan SPPG Beroperasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Zulhas menyampaikan layanan gizi darurat kini tersebar di tiga provinsi utama:

    Aceh: 81 SPPG, melayani ratusan ribu warga terdampak.Sumatera Utara: 129 SPPG, melayani ratusan ribu penerima manfaat.Sumatera Barat: 66 SPPG ikut beroperasi sebagai dapur umum.

    Menurutnya, keberadaan SPPG tersebut sangat strategis dalam menjamin pemenuhan makanan siap konsumsi untuk warga yang kehilangan akses pangan.

    “Ratusan SPPG ini berubah fungsi dengan cepat. Ini bukti besarnya manfaat program MBG bagi masyarakat,” kata Zulhas.

    Polda Aceh, Sumut, dan Sumbar juga mengoperasikan SPPG untuk membantu pelayanan darurat. Total 247.861 porsi makanan telah dibagikan kepada warga terdampak.

    Meski begitu, Polda Aceh menyampaikan bahwa sebagian layanan sempat terhambat akibat kelangkaan bahan baku, sementara Sumut dan Sumbar masih dapat memberikan pelayanan penuh.

    (naf/kna)

  • Pikap Grandmax Buang Limbah ke Sungai Brantas, Warga Jombang Rekam Aksi Tersebut

    Pikap Grandmax Buang Limbah ke Sungai Brantas, Warga Jombang Rekam Aksi Tersebut

    Jombang (beritajatim.com) – Dalam dua hari terakhir, sebuah video yang memperlihatkan aksi pembuangan limbah dari RPH (Rumah Penyembelian Hewan) ke Sungai Brantas di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, menjadi viral di media sosial.

    Video yang diambil menggunakan kamera drone ini menunjukkan sebuah kendaraan pikap Grandmax berwarna silver yang dengan santai membuang limbah berupa jerohan hewan dan darah ke sungai. Kejadian tersebut terjadi pada Senin, 1 Desember 2025, sekitar pukul 17.00 WIB menjelang Maghrib.

    Menurut B, seorang warga yang berhasil merekam video tersebut, pembuangan limbah dilakukan dengan cara yang cukup terorganisir. “Pembuangan limbah dilakukan ketika warga sekitar lengah. Saat drone saya menunjukkan aktivitas mereka membuang limbah ke sungai, kendaraan itu langsung pergi ke arah Ploso,” ujar B saat dikonfirmasi pada Selasa, 2 Desember 2025.

    Ia mengungkapkan bahwa pikap tersebut berhenti di atas jembatan Brantas, kemudian sejumlah pria menurunkan limbah yang dikemas dalam plastik besar ke dalam sungai. Semua aktivitas tersebut dilakukan dengan santai dan berkali-kali.

    Keberadaan limbah yang dibuang ke sungai tersebut memang telah menjadi masalah bagi warga sekitar. Meskipun demikian, mereka belum mengetahui dengan pasti dari mana asal limbah tersebut.

    “Memang mereka sering membuang itu ke sungai, terkadang di Jembatan Baru. Tapi warga belum mengetahui limbah itu berasal dari mana,” ujar salah seorang warga.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang, Miftahul Ulum, merespons cepat kejadian ini. Ia menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi pelaku pembuangan limbah tersebut.

    “Saya akan koordinasikan kejadian ini dengan OPD terkait, baik Satpol PP maupun PUPR, untuk membantu mengidentifikasi pelaku pembuangan limbah di Sungai Brantas. Tim DLH saat ini masih melakukan identifikasi di lokasi untuk mencari sumber limbah dan pemilik pikap,” ungkap Miftahul Ulum, Rabu (3/12/2025).

    Pembuangan limbah sembarangan ke sungai dapat mencemari lingkungan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, DLH Jombang mengimbau agar masyarakat segera melapor jika menemukan aktivitas serupa. Pihak berwenang berkomitmen untuk segera menangani kasus ini guna mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. [suf]

  • Bupati Aceh Utara Surati Prabowo, Ngaku Tak Mampu Tangani Bencana

    Bupati Aceh Utara Surati Prabowo, Ngaku Tak Mampu Tangani Bencana

    Aceh Utara –

    Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil mengaku tidak mampu melakukan penanganan darurat bencana banjir hingga longsor di wilayahnya. Dia pun menyurati Presiden Prabowo Subianto meminta pusat membantu penanganan.

    Pernyataan ketidakmampuan itu disampaikan dalam surat bernomor 400/1832/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Dalam surat itu dijelaskan, bencana yang melanda Aceh Utara daya rusaknya melebihi tsunami Aceh tahun 2004 silam. Bencana 21 tahun lalu hanya merusak wilayah daerah pesisir.

    “Sedangkan bencana alam banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 daya rusaknya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara baik pesisir maupun pedalaman yang terdiri dari 27 kecamatan dan 852 desa,” kata pria yang biasa disapa Ayahwa dalam suratnya, seperti dilansir detikSumut, Rabu (3/12/2025).

    Hingga hari ke delapan, banjir dan longsor telah merenggut 121 nyawa dan 118 warga hilang. Bencana itu juga menyebabkan rusaknya infrastruktur publik, hilangnya tempat tinggal masyarakat di beberapa desa dan sebagian besar lainnya rusak berat.

    Ayahwa menyebutkan, saat ini masih banyak desa yang terisolir dan tidak dapat dijangkau lewat darat karena masih tingginya genangan air. Selain itu, akses putus akibat menumpuknya material kayu, tebalnya lumpur serta pohon dan tiang listrik roboh ke jalan.

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/dhn)

  • Menteri LH: Kami Tak Ragu Beri Sanksi Pemda di Sumatera yang Rusak Lingkungan Nasional 3 Desember 2025

    Menteri LH: Kami Tak Ragu Beri Sanksi Pemda di Sumatera yang Rusak Lingkungan Nasional 3 Desember 2025

    Menteri LH: Kami Tak Ragu Beri Sanksi Pemda di Sumatera yang Rusak Lingkungan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengatakan pihaknya tidak ragu untuk memberi sanksi kepada pemerintah daerah (pemda) di Sumatera yang kebijakannya merusak lingkungan.
    “Jadi mulai dari sanksi administrasi, kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi tidak lupa, kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bilamana berdasarkan kajian ilmiah, kebijakannya memperburuk kondisi lanskap,” ujar Hanif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
    Sebab, kata dia, pemda juga berkontribusi dalam merusak bentang alam wilayahnya, sehingga terjadilah banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Hanif menekankan, berdasarkan undang-undang, semua pencemar wajib membayar denda.
    Berhubung banjir di Sumatera ini menimbulkan korban jiwa, maka
    Kementerian LH
    juga akan melakukan pendekatan pidana.
    Dia berharap, ke depannya sanksi yang diberikan dapat menimbulkan efek jera.
    “Jadi ketiga-tiganya akan diterapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian,” jelasnya.
    “Kami telah mereview, menarik, jadi mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS (Daerah Aliran Sungai) itu untuk kemudian kita melakukan review. Kalau memang tidak bisa diteruskan, ya itu harus berubah kegiatan dan seterusnya. Tapi nanti ada rekomendasi teknis yang disampaikan oleh tim ahli,” imbuh Hanif.
    Diketahui, berdasarkan data BNPB yang dilansir situs BNPB per 16.00 WIB sore ini, korban tewas akibat bencana di Sumatera mencapai 810 orang.
    Sementara, korban hilang sebanyak 612 orang. Korban luka-luka mencapai 2,6 ribu jiwa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Sampang Resmikan Jembatan Poros Penghubung 2 Desa

    Bupati Sampang Resmikan Jembatan Poros Penghubung 2 Desa

    Sampang (beritajatim.com) – Setelah penantian panjang, akses penghubung antara Desa Daleman dan Pesarenan akhirnya diresmikan oleh Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dengan ditandai pemotongan pita di lokasi jembatan.

    Turut hadir dalam acara tersebut Kalaksa BPBD Sampang Fajar Arif, anggota DPRD Sampang Alan Kaisan, Forkopimcam Kedungdung, para kepala desa, dan tokoh masyarakat setempat.

    Dalam sambutannya, Kalaksa BPBD Fajar Arif menceritakan bahwa pembangunan jembatan ini penuh tantangan. Setelah ambruk pada akhir 2020, BPBD menghadapi kendala efisiensi anggaran akibat pandemi. Atas instruksi Bupati, pengajuan bantuan.

    “Sejak proses pengajuan hingga pembangunan, BPBD sudah berganti tiga Kalaksa: Asroni, Candra, dan saya sendiri. Berkat perjuangan semua pihak, jembatan ini akhirnya dapat terbangun dan semoga bisa bermanfaat bagi warga,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

    Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menegaskan komitmenya untuk terus memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    Ia mengakui sempat kebingungan terkait kebutuhan anggaran, mengingat saat itu terdapat lima jembatan dan satu embung yang juga harus dibangun.

    “Karena keterbatasan anggaran daerah, kami mengusulkan bantuan hibah ke pemerintah pusat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melihat hasilnya. Semoga jembatan ini membawa manfaat bagi Masarakat umum terutama bagi warga sekitar,” tandasnya.[adv/sar]

  • 10 Epy Kusnandar Kang Mus Preman Pensiun Meninggal, Abenk Marco Berduka Bandung

    10 Epy Kusnandar Kang Mus Preman Pensiun Meninggal, Abenk Marco Berduka Bandung

    Epy Kusnandar Kang Mus Preman Pensiun Meninggal, Abenk Marco Berduka
    Tim Redaksi
    GARUT, KOMPAS.com
    – Artis sinetron Epy Kusnandar yang dikenal lewat peran sebagai Kang Mus dalam sinetron “Preman Pensiun” meninggal dunia pada Rabu (3/12/2025) siang sekitar pukul 14.24 WIB.
    Kabar tersebut salah satunya disampaikan oleh
    Abenk Marco
    , yang menjadi salah satu pemain dalam sinetron ”
    Preman Pensiun
    “.
    Lewat akun Instagramnya @abenk_marco pada pukul 15.10, dia memposting video pendek tanpa gambar apa pun berlatar belakang warna hitam pekat dengan suara musik berduka.
    Dalam keterangan video tersebut, Abenk menyampaikan berita dukacita yang diawali dengan kalimat “Innalillahi wa Innailaihirojiun” yang diikuti dengan doanya untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan.
    Pada akhir narasi yang dibuat dalam postingannya, Abenk pun menyampaikan informasi soal meninggalnya salah satu tokoh kunci sinetron Preman Pensiun,
    Epy Kusnandar
    .
    “Rest In Peace Epy Kusnandar/Kang Mus wafat hari Rabu 3 Desember 2025 pukul 14.24,” tulisnya.
    Abenk yang dihubungi lewat aplikasi pesan mengungkapkan, rencananya almarhum akan dimakamkan di Jakarta.
    Dia pun saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dari Garut.
    “Ini saya mau meluncur ke Jakarta sekarang,” ucap Abenk, Rabu (3/12/2025) sore.
    Jenazah Epy disemayamkan di rumah duka Harmony Residence 88, Jalan Pasir, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
    Rencananya, almarhum akan dimakamkan pada Kamis (4/12/2025) pukul 08.00 WIB di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PHRI Pusat: Airbnb perlu diatur regulasi seperti Singapura

    PHRI Pusat: Airbnb perlu diatur regulasi seperti Singapura

    Denpasar (ANTARA) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pusat mengungkapkan keberadaan Airbnb perlu diatur dengan regulasi termasuk tingkat daerah seperti yang dilakukan Singapura untuk memberikan kepastian hukum.

    “Akomodasi bersifat harian itu harus berbentuk hotel,” kata Ketua Umum PHRI Pusat Hariyadi Sukamdani di sela Musyawarah Daerah PHRI Bali di Denpasar, Bali, Rabu.

    Ada pun Airbnb adalah lokapasar daring yang menyediakan layanan penyewaan kamar pribadi, apartemen, villa, hingga rumah secara harian.

    Di negara itu, kata dia, apabila tamu tinggal dalam jangka waktu lama atau kontrak minimal tiga bulan, maka propertinya berbentuk apartemen.

    Peran serta penghuni apartemen atau masyarakat setempat juga terlibat dengan melaporkan kepada pemerintah jika ditemukan apartemen disewakan harian.

    “Di Singapura aturan ditegakkan sehingga pemilik apartemen dalam satu gedung itu mereka akan melaporkan kepada pemerintah jika ada tetangga menerima sewa harian dan itu sangat efektif,” ucapnya.

    Cara tersebut, kata dia, membuat tingkat keterisian kamar hotel di Singapura rata-rata mencapai 78 persen meski harga kamar per malam di negara tetangga itu terbilang mahal.

    Ia berharap cara itu dapat diterapkan di Indonesia salah satunya di Provinsi Bali yang mayoritas geliat ekonominya didorong sektor pariwisata dan saat ini mengalami persoalan terkait tingkat okupansi hotel berizin.

    Pasalnya, keberadaan akomodasi itu dikeluhkan pelaku pariwisata dan pemerintah daerah termasuk di Bali karena tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan memberi dampak terhadap kelangsungan industri jasa akomodasi berizin.

    Dalam praktiknya, imbuh dia, akomodasi tidak berizin itu justru dijalankan oleh warga negara asing dengan pola berbagi keuntungan antara platform daring yang berpusat di Amerika Serikat itu dengan pemilik properti.

    “Kesalahannya adalah mereka menjual tidak dalam kaidah jasa akomodasi yang seharusnya. Pola sharing ekonomi sudah menjadi masalah di berbagai negara,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Arta Ardana Sukawati menambahkan skema Airbnb di Bali yaitu rumah atau properti warga dikontrak oleh warga negara asing (WNA), yang kemudian oleh WNA itu disewakan kembali kepada tamu lainnya lewat skema daring.

    Ada pun saat ini, tingkat hunian hotel di Bali diperkirakan mencapai rata-rata 60 persen.

    Okupansi itu tidak sebanding dengan kedatangan wisatawan khususnya mancanegara terus meningkat yang pada 2024 mencapai 6,3 juta orang atau melampaui periode sebelum pandemi COVID-19.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Angkutan Barang Dibatasi Mulai 19 Desember 2025, Ini Daftar Ruasnya

    Angkutan Barang Dibatasi Mulai 19 Desember 2025, Ini Daftar Ruasnya

    Berikut daftar jalan non tol yang terkena pembatasan operasional angkutan barang:

    1. Sumatera Utara:

    a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah

    b) Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau

    c) Medan – Berastagi

    d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea

    2. Riau :

    a) Bts. Sumatera Utara/Riau – Pekanbaru – Bts. Riau/Jambi

    b) Pekanbaru – Bangkinang – Bts. Riau/Sumatera Barat

    3. Jambi dan Sumatera Barat:

    a) Jambi – Tebo – Dharmasraya – Padang

    b) Padang – Bukit Tinggi – Bts. Riau/Sumatera Barat

    c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel

    4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:

    a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung – Bujung Tenuk – Bandar Lampung – Bakauheni

    b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/Lampung – Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni

    5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak

    6. Banten:

    a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan

    b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto

    c) Serang – Pandeglang – Labuhan

    7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon

    8. Jawa Barat:

    a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar

    b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut

    c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon

    d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung

    e) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi

    f) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon

    g) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar

    h) Subang – Lembang – Bandung

    9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes

    10. Jawa Tengah:

    a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak

    b) Tegal – Purwokerto

    c) Bawen – Magelang – Yogyakarta

    d) Solo – Klaten – Yogyakarta

    11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi

    12. Yogyakarta:

    a) Yogyakarta – Wates

    b) Yogyakarta – Sleman – Magelang

    c) Yogyakarta – Wonosari

    d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles)

    13. Jawa Timur:

    a) Pandaan – Malang

    b) Probolinggo – Lumajang

    c) Madiun – Caruban – Jombang

    d) Banyuwangi – Jember

    14. Bali: Denpasar – Gilimanuk