Xcloud.id

Blog

  • OASA kerja sama dengan perusahaan China dalam proyek PSEL Cipeucang

    OASA kerja sama dengan perusahaan China dalam proyek PSEL Cipeucang

    Kami berharap ground-breaking bisa tahun ini.

    Jakarta (ANTARA) – PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA) melalui konsorsium unit usaha PT Indoplas Energi Hijau akan mulai menggarap pembangunan proyek fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Cipeucang, di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.

    Dalam hal ini, OASA melakukan kerja sama dengan China Tianying Inc (CNTY) untuk memperkuat usaha pengolahan sampah (waste to energy).

    Nilai investasi yang digelontorkan dalam proyek Cipeucang sebesar Rp2,6 triliun. Proyek ini diharapkan mulai dibangun pada awal tahun 2026 mendatang.

    “Kami berharap ground-breaking bisa tahun ini. Pembangunan prasarana pengolahan sampah ini merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah daerah dalam membenahi tata-kelola persampahan di Tangsel,” kata Presiden Direktur OASA Bobby Gafur Umar dalam konferensi pers, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    PSEL Cipeucang akan mengolah minimal 1.100 ton sampah dengan menggunakan teknologi MGI (Moving Grate Incenerator) yang bisa mengolah sampah sampai 90 persen.

    Teknologi ini mengikuti standar internasional green energy yang tidak menimbulkan gangguan lingkungan berupa asap dan bau.

    Untuk Surat Penetapan Pemenang Lelang proyek, telah dikeluarkan oleh otoritas Pemerintah Daerah Tangsel pada 21 Maret 2025.

    “Kami tinggal menunggu penunjukan formal dari Bapak Wali Kota Tangsel,” ujar Bobby.

    Selama ini, Tempat Penampungan Akhir (TPA) Cipeucang yang berlokasi di Serpong disebut menjadi satu-satunya tumpuan tempat penampungan dan pengolahan akhir sampah yang berasal dari seluruh wilayah Tangsel.

    “TPA Cipeucang ini sudah penuh dan tidak lagi memadai, karena volume sampah masyarakat terus bertambah. Fasilitas pengolahan sampah yang lebih modern sangat dibutuhkan,” ujarnya lagi.

    Lebih lanjut, PSEL yang akan dibangun merupakan prasarana modern ramah lingkungan. Listrik dihasilkan oleh PSEL berasal dari energi bersih dan terbarukan yang mampu memproses 1.000 ton sampah baru dan 100 ton sampah lama di TPA Cipeucang dalam sehari.

    Mitra OASA, CNTY (China Tianying Inc), merupakan perusahaan asal China yang juga sudah berpengalaman dalam pengolahan sampah modern. Korporasi ini bergerak dalam industri perkotaan dan pemulihan sumber daya serta bidang teknologi energi bersih tanpa karbon, termasuk pengolahan limbah menjadi energi yang bersertifikat standar internasional untuk lingkungan hidup.

    Konsep kerja sama antara kedua belah pihak itu menggunakan skema BOT (Build, Operate, Transfer) selama 27 tahun konsesi dengan masa konstruksi tiga tahun.

    CNTY juga menjadi pemegang lisensi teknologi yang akan digunakan di proyek tersebut.

    “Teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan (green waste to energy) yang akan diaplikasikan pada proyek ini sudah sangat terbukti mampu mengolah sampah rumah tangga dan jenis sampah lainnya, secara ramah lingkungan,” kata dia lagi.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Organda Kabupaten Bogor Kembalikan Uang Rp 8 Juta pada Sopir Angkot yang Terima Kompensasi

    Organda Kabupaten Bogor Kembalikan Uang Rp 8 Juta pada Sopir Angkot yang Terima Kompensasi

    JABAR EKSPRES – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bogor kembalikan uang Rp 8 Juta dari para sopir angkot yang terima kompensasi.

    Diketahui, 651 sopir angkot menerima kompensasi sebagai ganti dari tidak diperbolehlannya beroperasi saat libur Lebaran atau dari 1 hingga 7 April 2025.

    Terdapat tiga trayek angkot yang menerima kompensasi yakni, Cisarua, Cibedug, dan Pasirmuncang. Mereka menerima manfaat sebesar Rp 1,5 Juta dengan rincian uang tunai sebesar Rp 1 Juta dan Rp 500 Ribu berupa bingkisan.

    Sekretaris Organda Kabupaten Bogor Haryandi Afandi menjelaskan, telah menerima uang sejumlah Rp 8 Juta dari para sopir angkot sebagai ucapan terima kasih.

    BACA JUGA: Fenomena Urbanisasi Pasca Lebaran Meningkat, Disnaker: Masyarakat Kabupaten Bogor Prioritas Utama! 

    Uang itu diberikan kepada Organda dari perwakilan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) yakni Nandar.

    Dari Rp 8 Juta itu, sebanyak Rp 4,5 Juta diambil untuk biaya operasional pihak Organda berjumlah enam orang termasuk dirinya, dan sisanya atau Rp 3,5 Juta dikembalikan kepada pihak KKSU.

    “Untuk apa 4 juta 500 itu? Itu saya gunakan untuk biaya operasional berenam, saya punya tim lima orang dengan saya (jadi) enam orang. Bekerja selama dua hari berturut-turut,” ungkap Haryandi, pada Jumat (11/4/2025).

    Dia menyebut, sejumlah uang yang diterima bukan dari hasil pemotongan kompensasi, melainkan kesukarelaan para sopir angkot karena telah membantu memnfasilitasi mereka mendapatkan kompensasi itu.

    Ia melanjutkan, setelah ramai di media, sebagai tanggung jawab moral Haryandi mengembalikan uang Rp 8 Juta itu kepada para sopir angkot tanpa meminta kembali ke timnya yang sudah bekerja.

    BACA JUGA: Akui Terima Uang dari Sopir Angkot yang Dapatkan Kompensasi, Ini Kata Organda Kabupaten Bogor

    “Karena yang saya berikan kepada mereka bukan uang jago atau uang japuk atau uang apapun namanya, tapi betul-betul uang yang uang keringet,” jelas dia.

    Dia menganggap permasalahan Rp 8 Juta itu sudah selesai karena telah dikembalikan.

    “Nah jadi uang yg 8 juta clear sudah kami kembalikan, sebagai tanggung jawab kami,” pungkasnya.

  • Israel Nomor 1, AS dan China Kalah Jauh

    Israel Nomor 1, AS dan China Kalah Jauh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Popularitas teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat perusahaan-perusahaan di dunia berlomba-lomba untuk merekrut karyawan yang memiliki kemampuan AI alias ‘AI talent’.

    Perusahaan juga berupaya meningkatkan keterampilan para karyawan agar bisa beradaptasi dengan era teknologi AI.

    Sebanyak 66% pemimpin perusahaan mengatakan tak akan merekrut karyawan yang tidak memiliki keterampilan AI. Sementara 71% mengatakan lebih memilih merekrut orang yang tak berpengalaman tetapi memiliki kemampuan AI, ketimbang orang berpengalaman tetapi tidak memiliki keahlian AI.

    Temuan ini diungkap laporan Microsoft dan LinkedIn pada 2024 lalu berdasarkan survei terhadap 31.000 orang di 31 negara.

    Untuk mengukur penyebaran talenta AI di berbagai negara di dunia, LinkedIn merilis metrik ‘Konsentrasi Talenta AI’, berdasarkan data profil pengguna.

    LinkedIn mempertimbangkan kemampuan engineering AI seperti pembelajaran mesin (machine learning) dan pemrosesan bahasa natural (natural language processing). Selain itu juga kemampuan literasi AI seperti ChatGPT dan GitHub Copilot.

    Berdasarkan data 2024, Israel menjadi negara dengan talenta AI terbesar ketimbang rata-rata global, menurut laporan LinkedIn. China dan Amerika yang merupakan dua negara paling ambisius mengembangkan AI tidak masuk dalam daftar ‘Top 10’.

    Hanya saja, perlu dicatat bahwa penyensoran yang masif di China terhadap platform buatan AS bisa jadi merupakan alasan banyak talenta China yang tidak memiliki akun LinkedIn, sehingga datanya tidak bisa dihimpun.

    Berikut daftar 10 besar negara dengan konsentrasi talenta AI terbanyak, menurut laporan LinkedIn, dikutip dari CNBC Make It, Jumat (11/4/2025):

    Israel (1,98%)
    Singapura (1,64%)
    Luksemburg (1,44%)
    Estonia (1,17%)
    Swiss (1,16%)
    Finlandia (1,13%)
    Irlandia (1,11%)
    Jerman (1,09%)
    Belanda (1,07%)
    Korea Selatan (1,06%)

    Untuk daftar 6 negara teratas di 2024 sebenarnya tak berubah dari peringkat tahun lalu. Sementara itu, Irlandia maju 4 peringkat ke posisi ke-7 dan Korea Selatan menurun 3 peringkat ke posisi ke-10 di 2024.

    “Banyak negara dengan konsentrasi talenta AI tertinggi seperti Israel, Singapura, Luksemburg, Estonia, yang jumlah penduduk dan luas wilayahnya relatif kecil, tetapi mereka sangat menonjol dalam hal pengembangan talenta AI dengan cepat,” kata Chua Pei Ying, kepala ekonom LinkedIn untuk wilayah APAC.

    “Hal ini dapat terwujud dengan membangun ekosistem yang mendukung. Perusahaan berinvestasi dalam pengembangan keterampilan karyawannya, dan pemerintah membuat kebijakan yang mendorong pembelajaran berkelanjutan,” Chua menambahkan.

    Meski India tidak masuk dalam daftar ‘Top 10’ pada laporan 2024, negara tersebut menunjukkan peningkatan 252% antara 2016 hingga 2024. Hal ini menunjukkan India cukup agresif dalam mengembangkan talenta AI di negaranya, menurut laporan LinkedIn.

    India juga menunjukkan peningkatan 33,4% secara tahun-ke-tahun (YoY) dalam hal perekrutan terkait AI sepanjang 2024. Hal ini menunjukkkan India makin kencang membutuhkan talenta AI.

    Sementara itu, untuk perekrutan terkait AI, Singapura menunjukkan pertumbuhan 25% dan Amerika Serikat (AS) 24,7%.

    “Kultur Singapura yang menonjolkan pembelajaran berkontribusi pada daya saingnya di era AI,” kata Chua.

    “Data kami menunjukkan para pekerja di Singapura adalah yang paling cepat belajar. Mereka menghabiskan waktu mereka lebih banyak 40% untuk mempelajari keterampilan AI ketimbang negara-negara lain di Asia Tenggara,” ia menambahkan.

    (fab/fab)

  • Komnas HAM Sebut Ada 3 TKP Penembakan Polisi di Lampung

    Komnas HAM Sebut Ada 3 TKP Penembakan Polisi di Lampung

    Way Kanan, Beritasatu.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut ada tiga lokasi penembakan dalam peristiwa tewasnya tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Fakta tersebut terkonfirmasi saat Komnas HAM mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) di kawasan Register 44, Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin Way Kanan.

    Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing melakukan investigasi langsung ke TKP penembakan tiga anggota polisi saat membubarkan arena sabung ayam di  Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, Kamis (10/4/2025).

    “Kami menggali fakta-fakta di lokasi dengan koordinasi bersama Polda Lampung, Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin, didampingi kuasa hukum para korban,” kata Uli Parulian kepada awak media di Bandar Lampung, Jumat (11/4/2025).

    Selain itu, Parulian Sihombing bersama tim kuasa hukum keluarga korban memeriksa letak korban ditemukan atau lokasi penembakan yang menewaskan AKP Anumerta Lusiyanto, Aipda Anumerta Petrus Apriyanto, dan Briptu Anumerta M Ghalib Surya Ganta.

    Di TKP penembakan, tim Komnas HAM mengumpulkan bukti-bukti mulai dari mengecek lokasi, melakukan konfirmasi beberapa fakta termasuk lokasi korban ditembak di lokasi gelanggang sabung ayam dan juga beberapa tempat turut ditelusuri.

    “Kami juga melakukan pendalaman informasi bersama pihak keluarga korban mengenai kronologi peristiwa. Komnas HAM ingin memastikan terkait dengan proses penegakan hukumnya berjalan dengan baik,” jelas Uli Parulian.

    Uli Parulian mengungkapkan, pihaknya meminta adanya penindakan hukum yang adil dan transparan untuk kasus penembakan tiga polisi tersebut. Selain itu, pihaknya ingin memastikan juga adanya kompensasi dan restitusi karena keluarga korban juga mengalami trauma.

    “Kami memastikan adanya pemulihan untuk keluarga korban, baik untuk anggota keluarga dan pemulihan lainnya terkait dengan ada bantuan psikologi,” ungkap Uli Parulian.

    Setelah melakukan investigasi di TKP penembakan bersama tim kuasa hukum keluarga korban, Komnas HAM akan koordinasi juga dengan berbagai kementerian/lembaga untuk pemulihan korban, juga mengawal penegakan hukumnya agar adil dan transparan.

    Diketahui, peristiwa tragis penembakan tiga polisi anggota Polres Way Kanan tersebut terjadi saat ketiga korban melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Senin (17/3/2025) lalu.

    Kasus tersebut saat ini masih dalam penyidikan. Satu dari dua oknum TNI yakini Kopda Basaryah telah ditetapkan sebagai tersangka penembakan dan Peltu Lubis ditetapkan tersangka kasus perjudian. Kedua tersangka dalam kasus penembakan polisi di arena sambung ayam tersebut kini ditahan di Denpom Lampung.

  • Pengakuan Lisa Diberi Rp 100 Juta untuk Aborsi oleh Ridwan Kamil

    Pengakuan Lisa Diberi Rp 100 Juta untuk Aborsi oleh Ridwan Kamil

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebgram Lisa Mariana mengeklaim, Ridwan Kamil pernah memintanya untuk menggugurkan kandungan setelah ia menyampaikan bahwa dirinya hamil.

    “Setelah saya memberitahu Pak RK bahwa saya hamil, saya diminta untuk menggugurkan janinnya. Pak RK memberikan saya uang sebesar Rp 100 juta,” ungkap Lisa Mariana saat konferensi pers yang digelar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/4/2025).

    Lisa Mariana menuturkan, uang tersebut dikirim dalam bentuk paket yang dikemas menyerupai obat-obatan, lantaran saat itu situasi masih dalam masa pandemi Covid-19.

    “Saat itu uang dikirim melalui paket, dibungkus bersama obat-obatan. Di bagian bawah obat itu ada uang Rp 100 juta,” jelasnya.

    Ia mengaku tidak menjalankan permintaan tersebut. Menurutnya, uang itu digunakan untuk bertahan hidup dan menyewa apartemen di kawasan Jakarta Timur.

    “Uang itu dikirim melalui ajudannya pada 21 Juli. Saya tidak menggugurkan kandungan, saya pakai uang itu untuk sewa apartemen,” ujarnya.

    Lisa juga mengeklaim, kepergiannya ke Palembang kala itu merupakan atas permintaan dari Ridwan Kamil.

    “Pak RK yang minta saya ke Palembang. Saya disuruh pesan tiket dan atur semuanya,” katanya.

    Ketika ditanya soal anak yang dilahirkannya, Lisa tak kuasa menahan air mata. Ia menyebut, anak perempuannya belum pernah sekali pun dikunjungi oleh Ridwan Kamil.

    “Anak saya perempuan. Terus terang, sejak lahir sampai sekarang, belum pernah sekalipun dilihat oleh Pak RK,” tutup Lisa Mariana yang mengaku sempat diminta Ridwan Kamil untuk menggugurkan kandungannya.

  • Berhubungan Intim di Palembang, Lisa: Pak RK Tolak Pakai Pengaman

    Berhubungan Intim di Palembang, Lisa: Pak RK Tolak Pakai Pengaman

    Jakarta, Beritasatu.com –  Selebgram Lisa Mariana menyebut pertemuannya dengan Ridwan Kamil (RK) di Palembang dilakukan hingga tiga kali. Pertemuan yang berujung dengan berhubungan intim tersebut, Ridwan Kamil selalu menolak menggunakan alat kontrasepsi.

    “Saya bersama Pak Ridwan Kamil selama tiga hari di Palembang,” ujar Lisa Mariana saat konferensi pers di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/4/2025).

    Ia menyebut, selama berada di sana, terjadi hubungan fisik di antara keduanya. Lisa juga menyatakan, pertemuan tersebut berlangsung selama tiga hari dua malam, dan terjadi setelah ia selesai menstruasi.

    “Waktu itu saya sedang dalam masa subur. Usia saya juga masih 21 tahun,” lanjutnya.

    Lisa mengeklaim sempat meminta penggunaan alat kontrasepsi dalam pertemuan tersebut. Namun menurutnya, permintaan itu ditolak Ridwan Kamil (RK).

    “Saya sudah bilang, ‘Akang, pakai pengaman ya?’. Namun dia tidak mau,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Lisa juga kembali menyebut bahwa Ridwan Kamil beberapa kali meminta video call seks (VCS) melalui aplikasi Telegram.

    “Sering sekali minta VCS. Namun, semua dilakukan lewat Telegram, dan sekarang sudah tidak ada lagi buktinya, sepertinya sudah dihapus oleh beliau,” kata Lisa Mariana yang menyebut Ridwan Kamil (RK) menolak untuk menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan dengannya.

  • Bupati Karawang berharap perpanjangan layanan KRL segera terealisasi

    Bupati Karawang berharap perpanjangan layanan KRL segera terealisasi

    Karawang (ANTARA) – Bupati Karawang Aep Syaepuloh berharap agar perpanjangan layanan kereta rel listrik atau KAI Commuter hingga Kabupaten Karawang, Jabar, bisa segera terealisasi karena sangat dibutuhkan untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat dan mendukung aktivitas perekonomian.

    “Perpanjangan layanan KRL (kereta rel listrik) ke wilayah Karawang ini sangat penting. Jadi kami berharap agar bisa segera direalisasikan,” kata bupati usai pertemuan dengan PT KAI Daop 1, di Jakarta, Jumat.

    Ia menyampaikan perpanjangan layanan KRL penting, karena saat ini banyak masyarakat Karawang yang harus pergi jauh ke Stasiun Cikarang terlebih dulu untuk bekerja ke Jakarta dan sekitarnya

    Selain itu, banyak juga masyarakat Depok, Bekasi dan Jakarta yang bekerja di wilayah Karawang.

    Atas hal tersebut, ia mendorong agar rencana perpanjangan layanan KRL ke Karawang yang telah direncanakan Kementerian Perhubungan bisa segera terealisasi. Apalagi Karawang sebagai salah satu kawasan industri di Indonesia, memicu tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas pekerja di kawasan tersebut.

    Executive Vice President (EVP) KAI Daop 1 Jakarta Yuskal Setiawan menyatakan dukungannya terkait pengembangan KRL terkoneksi sampai stasiun Karawang.

    Ia menilai bahwa rencana tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan integrasi antar-moda transportasi, dan akan membawa manfaat besar bagi masyarakat.

    “Tentu kami sebagai operator tetap mendukung, supaya manfaat transportasi bisa maksimal. Sekarang sampai Cikarang. Nanti kita dorong ke Kemenhub supaya infrastrukturnya bisa betul-betul terealisasi,” katanya.

    Sementara itu, pada pertengahan tahun 2024 Kementerian Perhubungan menyampaikan rencananya untuk melakukan perpanjangan layanan KRL ke wilayah Karawang.

    Kemenhub menilai bahwa peningkatan layanan transportasi massal di daerah aglomerasi bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat.

    Rencana perpanjangan KRL ke Karawang sebenarnya sudah mengemuka pada 2019. Di tahun itu, Kemenhub menerima usulan dari KAI Commuter terkait perpanjangan layanan KRL Jabodetabek tersebut.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ular Sanca 4 Meter Mangsa Ayam Ternak di Bogor, Damkar Turun Tangan

    Ular Sanca 4 Meter Mangsa Ayam Ternak di Bogor, Damkar Turun Tangan

    Jakarta –

    Warga di Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat, melapor ke petugas damkar bahwa ada ular di sekitar kediamannya. Ular tersebut berada di kandang ayam.

    “Damkar Sektor Leuwiliang mendapatkan telepon bahwa ada ular sanca di kandang ayam warga,” kata Kadis Damkar Kabupaten Bogor, Arman Jaya, dalam keterangannya, Jumat (11/4/2025).

    Arman mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul 10.40 WIB tadi. Menerima laporan warga, petugas damkar segera menuju lokasi kejadian.

    Setibanya di lokasi, petugas segera melakukan penanganan. Saat petugas tiba, ular sedang memangsa ayam milik warga.

    “Posisi awal ular berada di dalam kandang ayam dan sudah memakan ternak ayam warga,” sebutnya.

    Petugas menggunakan sejumlah peralatan untuk mengevakuasi ular. Kemudian petugas berhasil mengevakuasi ular tersebut. Penanganan dilakukan selama 20 menit.

    Arman mengatakan, ular relatif mudah dievakuasi. Sebab ular sudah dalam keadaan kekenyangan.

    “Jarak dekat soalnya dan posisi ular sudah kekenyangan karena makan ternak ayam warga,” pungkasnya.

    (rdh/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Massa Demo Adili Hasto Disebut Kelompok Suruhan: Dibayar 40 Ribu Nasional 11 April 2025

    Massa Demo Adili Hasto Disebut Kelompok Suruhan: Dibayar 40 Ribu Nasional 11 April 2025

    Massa Demo Adili Hasto Disebut Kelompok Suruhan: Dibayar 40 Ribu
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebelum sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Jumat (11/4/2025), terdapat kelompok massa yang membentangkan spanduk bertuliskan “Tangkap & Adili
    Hasto Kristiyanto
    “.
    Kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy pun menduga bahwa massa yang menggelar aksi tersebut merupakan orang-orang yang dibayar.
    Bahkan Ronny menyebut, bayaran untuk massa tersebut berkisar Rp 40.000 hingga Rp 45.000.
    “Hari ini ada demo yang menuntut Pak Hasto divonis. Kami mendapatkan informasi bahwa massa demo dibayar Rp 40.000 hingga Rp 45.000 per orang, dengan instruksi memakai jaket almamater atau non-almamater,” kata Ronny, Jumat (11/4/2025).
    “Ini bukti nyata ada pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa untuk menjatuhkan Pak Hasto. Kasus ini jelas bermuatan politik,” sambungnya.
    Di samping itu, Ronny berpandangan bahwa kasus yang menimpa Hasto merupakan pengulangan dari perkara yang telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap pada 2020.
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P itu juga meyakini bahwa Hasto tidak pernah terlibat dalam perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara
    Harun Masiku
    .
    Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyita ponsel milik staf Hasto, Kusnadi. Ronny mengeklaim, tidak pernah ada komunikasi yang dapat membuktikan keterlibatan Sekjen PDI-P itu dalam perkara Harun Masiku.
    “Handphone Kusnadi sudah disita penyidik sejak 10 Juni. Tidak ada penghilangan bukti atau penghalangan. Begitu pula dengan panggilan telepon ke Hasan pada 8 Januari 2020, sudah dibuktikan di persidangan sebelumnya bahwa itu bukan dari Pak Hasto,” kata Ronny.
    Ia pun menuding mantan penguasa sebagai dalang di balik kasus ini. Pasalnya, posisi Hasto sebagai Sekjen PDI-P dinilai mengganggu tokoh tertentu.
    “Pak Hasto sengaja ditarget karena posisinya sebagai Sekjen PDI-P. Ini upaya sistematis untuk mengganggu partai dan melemahkan perjuangan kami,” kata Ronny.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hakim Tolak Ekesepsi, ini Tanggapan Kuasa Hukum Hasto

    Hakim Tolak Ekesepsi, ini Tanggapan Kuasa Hukum Hasto

    Jakarta (beritajatim.com) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Dengan begitu, perkara dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan itu dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi dan alat bukti.

    Ketua majelis hakim Rios Rahmanto menilai, eksepsi Hasto masuk materi pokok perkara. “Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum Terdakwa Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima,” ujar Rios saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).

    Dia pun memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas.

    Usai persidangan, salah satu Kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy kembali menegaskan bahwa kasus yang menjerat kliennya sarat muatan politisasi.

    Ronny mengungkap adanya indikasi kuat politisasi kasus ini, salah satunya melalui aksi unjuk rasa di depan pengadilan. “Hari ini ada demo yang menuntut Pak Hasto divonis. Kami mendapatkan informasi bahwa massa demo dibayar Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per orang, dengan instruksi memakai jaket almamater atau non-almamater,” tegas Ronny.

    Ia menambahkan, “Ini bukti nyata ada pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa untuk menjatuhkan Pak Hasto. Kasus ini jelas bermuatan politik,” kata Ronny. [hen/ian]