Xcloud.id

Blog

  • Red Dead Redemption Hadir di Mobile, Bisa Main di HP Android dan iPhone

    Red Dead Redemption Hadir di Mobile, Bisa Main di HP Android dan iPhone

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar gembira bagi para penggemar game klasik. Red Dead Redemption (RDR), salah satu mahakarya Rockstar Games, resmi meluncur di perangkat seluler iOS (iPhone) dan Android.

    Peluncuran ini memungkinkan jutaan pemain untuk merasakan petualangan epik John Marston di mana saja, menandai debut game tersebut di platform mobile.

    Dijadwalkan rilis pada 2 Desember 2025, peluncuran RDR mobile mengalami sedikit penundaan dan akhirnya hadir pada 4 Desember 2025. Bersamaan dengan game utama, ekspansi horor populer Undead Nightmare juga turut disertakan, memberikan pengalaman bermain yang lebih lengkap dan mendalam.

    Kehadiran Red Dead Redemption di genggaman tangan ini menjadi momen penting bagi industri game mobile.

    Pemain kini memiliki dua opsi utama untuk mengakses game, baik melalui langganan Netflix Games maupun dengan pembelian terpisah.

    Akses Mudah Melalui Netflix dan Pembelian Terpisah

    Bagi para pelanggan setia Netflix, memainkan RDR di perangkat seluler menjadi lebih mudah dan tanpa biaya tambahan. Cukup dengan memiliki langganan Netflix aktif (Standar atau Premium), pengguna dapat mengunduh game melalui App Store atau Google Play, lalu masuk menggunakan akun Netflix mereka untuk mulai bermain.

    Keuntungan utama dari opsi ini adalah pengalaman bermain yang bebas iklan dan tanpa pembelian dalam aplikasi, memastikan imersi penuh dalam dunia Wild West. Ini adalah nilai tambah signifikan bagi jutaan pelanggan Netflix yang mencari hiburan berkualitas tinggi di perangkat mereka.

    Selain melalui Netflix, pengguna seluler juga memiliki pilihan untuk membeli Red Dead Redemption secara terpisah.

    Game ini dapat dibeli dengan harga USD 39.99 atau sekitar Rp 66 ribu, melalui toko aplikasi masing-masing platform. Opsi pembelian ini memberikan kepemilikan penuh atas game tanpa ketergantungan pada langganan Netflix.

  • Pemkot Jakut siaga hadapi potensi banjir rob di pesisir utara Jakarta

    Pemkot Jakut siaga hadapi potensi banjir rob di pesisir utara Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara (Jakut) bersiaga menghadapi potensi banjir rob atau banjir pesisir di kawasan pesisir utara yang diprediksi terjadi pada 4 hingga 5 Desember 2025.

    “Berdasarkan laporan Time Forecast, puncak pasang diperkirakan berlangsung pada 5 Desember 2025, dengan estimasi ketinggian muka air di kawasan Pasar Ikan mencapai sekitar +260 mPP,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, dalam kondisi tersebut, sejumlah wilayah hampir dipastikan terdampak banjir rob, yaitu Kamal, Muara Angke, Baywalk Pluit, Sunda Kelapa, RE Martadinata, dan Blencong Marunda.

    Meski demikian, kata dia, kawasan Baywalk Pluit diperkirakan lebih aman dari ancaman banjir rob karena pembangunan tanggul mitigasi di kawasan itu sudah rampung.

    Dia menuturkan fenomena pasang diprediksi mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB dan akan surut lebih cepat karena durasinya yang pendek.

    “Kami meminta seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sebaik-baiknya,” ujar Ika.

    Pemkot Jakarta Utara juga mengimbau masyarakat di kawasan pesisir untuk tetap waspada dan rutin memantau informasi resmi mengenai pasang laut, mengamankan barang-barang yang berada di area rendah, menghindari aktivitas di daerah pesisir saat puncak pasang, serta segera melaporkan jika terjadi genangan melalui kanal layanan pemerintah.

    “Kami memastikan seluruh perangkat wilayah, operator pompa, hingga tim satgas siap bekerja 24 jam untuk menjaga keselamatan warga dan menekan dampak rob semaksimal mungkin,” tutur Ika.

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini banjir rob yang diprediksi terjadi pada 1 hingga 8 Desember 2025 akibat fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fenomena Fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) sehingga berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau banjir rob di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta.

    Banjir rob itu diprediksi puncaknya pasang maksimum pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB di sejumlah wilayah, antara lain Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jakut siaga hadapi potensi banjir rob di pesisir utara Jakarta

    Pemkot Jakut siaga hadapi potensi banjir rob di pesisir utara Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara (Jakut) bersiaga menghadapi potensi banjir rob atau banjir pesisir di kawasan pesisir utara yang diprediksi terjadi pada 4 hingga 5 Desember 2025.

    “Berdasarkan laporan Time Forecast, puncak pasang diperkirakan berlangsung pada 5 Desember 2025, dengan estimasi ketinggian muka air di kawasan Pasar Ikan mencapai sekitar +260 mPP,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, dalam kondisi tersebut, sejumlah wilayah hampir dipastikan terdampak banjir rob, yaitu Kamal, Muara Angke, Baywalk Pluit, Sunda Kelapa, RE Martadinata, dan Blencong Marunda.

    Meski demikian, kata dia, kawasan Baywalk Pluit diperkirakan lebih aman dari ancaman banjir rob karena pembangunan tanggul mitigasi di kawasan itu sudah rampung.

    Dia menuturkan fenomena pasang diprediksi mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB dan akan surut lebih cepat karena durasinya yang pendek.

    “Kami meminta seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sebaik-baiknya,” ujar Ika.

    Pemkot Jakarta Utara juga mengimbau masyarakat di kawasan pesisir untuk tetap waspada dan rutin memantau informasi resmi mengenai pasang laut, mengamankan barang-barang yang berada di area rendah, menghindari aktivitas di daerah pesisir saat puncak pasang, serta segera melaporkan jika terjadi genangan melalui kanal layanan pemerintah.

    “Kami memastikan seluruh perangkat wilayah, operator pompa, hingga tim satgas siap bekerja 24 jam untuk menjaga keselamatan warga dan menekan dampak rob semaksimal mungkin,” tutur Ika.

    Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini banjir rob yang diprediksi terjadi pada 1 hingga 8 Desember 2025 akibat fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fenomena Fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) sehingga berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau banjir rob di sejumlah wilayah pesisir utara Jakarta.

    Banjir rob itu diprediksi puncaknya pasang maksimum pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB di sejumlah wilayah, antara lain Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPPU ingatkan pencegahan praktik “kartel pangan” di program MBG

    KPPU ingatkan pencegahan praktik “kartel pangan” di program MBG

    Tujuannya sederhana, jangan sampai ada pihak yang mengambil rente dari piring rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan pentingnya peran pemerintah dalam mencegah adanya praktik “kartel pangan” dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden (Prabowo Subianto) agar pemilihan mitra dilakukan secara transparan dan memprioritaskan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta koperasi, bukan didominasi oleh segelintir pemasok besar,” kata Wakil Ketua KPPU Aru Armando dalam jumpa media di Jakarta, Rabu.

    “Tujuannya sederhana, jangan sampai ada pihak yang mengambil rente dari piring rakyat,” ujarnya menambahkan.

    Dalam Surat Saran Nomor 176/K/S/VIII/2025 kepada Presiden RI tertanggal 26 Agustus 2025 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kemitraan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Aru mengatakan pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi.

    “Pemilihan mitra yayasan dilakukan secara transparan dengan verifikasi lapangan yang melibatkan pemangku kepentingan. Lalu, verifikasi (untuk) memastikan yayasan telah bermitra dengan UMKM, BUMDes, dan koperasi, dan mengutamakan UMKM, BUMDes, dan koperasi sebagai pemasok bahan baku,” ujar Aru.

    Rekomendasi lainnya, yaitu pencegahan praktik persekongkolan dalam pengadaan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan peralatan makan.

    Selain itu, Aru menilai perlu adanya pendampingan kementerian teknis dalam penyusunan serta pengawasan perjanjian kemitraan.

    “KPPU siap mendampingi Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, serta Badan Gizi Nasional berdasarkan kewenangan UU No. 20/2008 dan UU No. 5/1999,” katanya lagi.

    Selain pengawasan untuk program MBG, Aru mengatakan KPPU juga memberikan atensi khusus untuk program strategis lainnya yaitu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih.

    “KPPU mendukung penuh penguatan koperasi, namun mengingatkan agar desain tata kelolanya tidak menutup akses bagi pelaku usaha desa lainnya,” ujar Aru.

    Ia mengatakan, saat ini KPPU tengah melakukan kajian terkait Kopdes Merah Putih untuk memastikan bahwa penguatan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat berjalan selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

    Menurut Aru, koperasi memiliki peran penting dalam mendukung UMKM, meningkatkan akses pembiayaan, dan memperkuat ekonomi desa.

    “Namun, tanpa desain tata kelola yang tepat, keberadaan koperasi berpotensi menimbulkan hambatan masuk, diskriminasi terhadap pelaku non-anggota, atau dominasi pasar di tingkat lokal,” katanya lagi.

    Melalui kajian ini, Aru mengatakan KPPU dapat menilai apakah model Kopdes/Kopkel Merah Putih mampu memperkuat daya saing UMKM secara inklusif, serta mengidentifikasi risiko distorsi pasar yang perlu dicegah sejak awal.

    Kajian ini, ujarnya pula, juga penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan agar koperasi dapat tumbuh sebagai lembaga ekonomi rakyat yang adil, terbuka, dan mampu menciptakan ekosistem usaha desa yang kompetitif dan berkelanjutan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK catat 90 kasus pinjol ilegal di Papua sepanjang 2025

    OJK catat 90 kasus pinjol ilegal di Papua sepanjang 2025

    ANTARA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua mencatat sebanyak 90 pengaduan terkait pinjaman online ilegal yang diterima selama periode Januari-November 2025. Terkait hal ini, Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Papua, Viktorinus Donny Vika Permana, pada Rabu (3/12), menilai tren tersebut perlu mendapat perhatian serius, karena banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. (Laksa Mahendra/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRI Raih Anugerah Penggerak Sektor Keuangan, Bukti Konsistensi Dorong Ekonomi Rakyat lewat Holding Ultra Mikro 

    BRI Raih Anugerah Penggerak Sektor Keuangan, Bukti Konsistensi Dorong Ekonomi Rakyat lewat Holding Ultra Mikro 

    Liputan6.com, Jakarta – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam memperkuat ekonomi kerakyatan kembali mendapat pengakuan. Dalam ajang Anugerah Penggerak Nusantara 2025 yang digelar iNews Media Group di MNC Conference Hall, Jakarta (20/11), BRI berhasil menyabet Penghargaan Anugerah Penggerak Sektor Keuangan atas kontribusinya melalui inisiatif Holding Ultra Mikro (UMi).

    Direktur Mikro BRI, Akhmad Purwakajaya, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi penegas atas langkah konsisten BRI dalam mendorong akses keuangan inklusif bagi pelaku usaha kecil.

    “Penghargaan ini menegaskan komitmen BRI untuk terus menghadirkan economic value sekaligus social value bagi masyarakat. Holding UMi kami dorong tidak hanya sebagai integrasi bisnis, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi rakyat agar pelaku usaha ultra mikro mampu naik kelas dan menciptakan lapangan kerja baru. Ke depan, BRI akan terus memperkuat peran Holding UMi sebagai ekosistem keuangan yang terintegrasi dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif serta berkelanjutan,” ujar Akhmad.

    Holding UMi Jadi Pilar Strategis Inklusi Keuangan 

    Holding Ultra Mikro yang beranggotakan BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjadi tulang punggung dalam mendorong inklusi keuangan nasional. Hingga akhir September 2025, tercatat 34,5 juta debitur aktif telah terlayani, dengan total 185 juta rekening simpanan mikro.

    Kontribusi Holding UMi juga diperkuat dengan layanan digital dan produk inovatif seperti layanan bullion serta aplikasi Tring dari Pegadaian. Saat ini, keduanya telah menjangkau 14,1 juta nasabah dengan total simpanan emas mencapai 14,2 ton—naik 52% secara tahunan.

    Tidak hanya dari sisi permodalan, Holding UMi juga fokus pada pendampingan pelaku usaha mikro melalui program pemberdayaan seperti Rumah BUMN, Desa BRILiaN, dan Klaster Usaha yang bertujuan mendorong pelaku usaha naik kelas dan lebih berdaya saing.

    Jaringan Layanan Ultra Mikro Menyentuh Seluruh Indonesia 

    Guna memperluas jangkauan, BRI Group melalui Holding UMi menghadirkan layanan yang tersebar luas. Saat ini, jaringan tersebut mencakup lebih dari 15 ribu outlet fisik, 1.035 outlet SenyuM (Sentra Layanan Ultra Mikro), 1,2 juta AgenBRILink, lebih dari 687 ribu e-channel BRI, dan sekitar 79 ribu tenaga pemasar dan financial advisor dari BRI, Pegadaian, serta PNM yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Dorong Pembangunan Nasional dan Dukung Asta Cita 

    Co-CEO MNC Group sekaligus CEO iNews Media Group, Angela Tanoesoedibjo, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam membangun Indonesia.

    “Kita mengadakan pemberian anugerah ini untuk mengapresiasi para tokoh dan instansi yang sudah berkontribusi bagi pembangunan bangsa ini, terutama untuk mendukung Asta Cita dari Bapak Presiden,” jelas Angela.

    Acara penganugerahan ini juga dihadiri oleh para anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Agama Nassarudin Umar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

    Anugerah Penggerak Nusantara 2025 menjadi forum prestisius bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta tokoh-tokoh nasional yang dianggap berhasil mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

  • Aturan Baru Derivatif Valuta Asing Mulai Berlaku, BI Tekankan Tata Kelola dan Stabilitas Pasar

    Aturan Baru Derivatif Valuta Asing Mulai Berlaku, BI Tekankan Tata Kelola dan Stabilitas Pasar

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendukung langkah tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa PADG Derivatif PUVA menjadi bagian penting dari reformasi sektor keuangan dan berperan sebagai pilar komplementer bagi pengembangan pasar derivatif atas efek. Ia menekankan perlunya koordinasi erat antarotoritas agar tidak terjadi arbitrase regulasi.

    Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, yang menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam penyusunan aturan turunan, sinkronisasi perizinan, hingga peningkatan kapasitas pelaku pasar. Menurutnya, langkah ini penting agar penguatan tata kelola derivatif dapat berjalan optimal.

    PADG Derivatif PUVA mengatur aspek Product, Pricing, Participant, dan Infrastruktur (3P+I) secara komprehensif. Regulasi ini mencakup seluruh ekosistem, mulai dari pengawasan, pelaporan, pelindungan konsumen, hingga penerapan APU-PPT dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PADG mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2025.

    Ke depan, kerja sama erat antara BI, OJK, Bappebti, dan pelaku pasar menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem derivatif nasional. Sinergi yang berkelanjutan diharapkan mampu menghadirkan pasar derivatif yang modern, aman, dan kompetitif, serta mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia.

  • Aturan Baru Derivatif Valuta Asing Mulai Berlaku, BI Tekankan Tata Kelola dan Stabilitas Pasar

    Aturan Baru Derivatif Valuta Asing Mulai Berlaku, BI Tekankan Tata Kelola dan Stabilitas Pasar

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendukung langkah tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa PADG Derivatif PUVA menjadi bagian penting dari reformasi sektor keuangan dan berperan sebagai pilar komplementer bagi pengembangan pasar derivatif atas efek. Ia menekankan perlunya koordinasi erat antarotoritas agar tidak terjadi arbitrase regulasi.

    Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, yang menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam penyusunan aturan turunan, sinkronisasi perizinan, hingga peningkatan kapasitas pelaku pasar. Menurutnya, langkah ini penting agar penguatan tata kelola derivatif dapat berjalan optimal.

    PADG Derivatif PUVA mengatur aspek Product, Pricing, Participant, dan Infrastruktur (3P+I) secara komprehensif. Regulasi ini mencakup seluruh ekosistem, mulai dari pengawasan, pelaporan, pelindungan konsumen, hingga penerapan APU-PPT dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PADG mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2025.

    Ke depan, kerja sama erat antara BI, OJK, Bappebti, dan pelaku pasar menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem derivatif nasional. Sinergi yang berkelanjutan diharapkan mampu menghadirkan pasar derivatif yang modern, aman, dan kompetitif, serta mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia.

  • Aturan Baru Derivatif Valuta Asing Mulai Berlaku, BI Tekankan Tata Kelola dan Stabilitas Pasar

    Aturan Baru Derivatif Valuta Asing Mulai Berlaku, BI Tekankan Tata Kelola dan Stabilitas Pasar

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendukung langkah tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyatakan bahwa PADG Derivatif PUVA menjadi bagian penting dari reformasi sektor keuangan dan berperan sebagai pilar komplementer bagi pengembangan pasar derivatif atas efek. Ia menekankan perlunya koordinasi erat antarotoritas agar tidak terjadi arbitrase regulasi.

    Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, yang menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam penyusunan aturan turunan, sinkronisasi perizinan, hingga peningkatan kapasitas pelaku pasar. Menurutnya, langkah ini penting agar penguatan tata kelola derivatif dapat berjalan optimal.

    PADG Derivatif PUVA mengatur aspek Product, Pricing, Participant, dan Infrastruktur (3P+I) secara komprehensif. Regulasi ini mencakup seluruh ekosistem, mulai dari pengawasan, pelaporan, pelindungan konsumen, hingga penerapan APU-PPT dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. PADG mulai berlaku efektif pada 1 Desember 2025.

    Ke depan, kerja sama erat antara BI, OJK, Bappebti, dan pelaku pasar menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem derivatif nasional. Sinergi yang berkelanjutan diharapkan mampu menghadirkan pasar derivatif yang modern, aman, dan kompetitif, serta mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia.

  • ESDM: PLTA Batang Toru punya IPPKH, perlu tanam kembali pohon

    ESDM: PLTA Batang Toru punya IPPKH, perlu tanam kembali pohon

    PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen, ini pun izin PPKH-nya belum terbit.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian ESDM menyatakan bahwa PLTA Batang Toru sudah mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan perlu menjalankan kewajibannya untuk menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “PLTA Batang Toru juga punya tugas untuk menanam kembali pohonnya sebanyak 120 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Eniya memperbarui informasi yang dia sampaikan sebelumnya. Saat ini PLTA Batang Toru sudah mengantongi IPPKH dan berkewajiban menanam kembali pohon yang dipotong dan menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Keduanya, menanam pohon dan menyetor PNBP,” ujar Eniya.

    Pernyataan tersebut merespons Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang mengungkit kehadiran PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas di Sumatera Utara sebagai salah satu penyebab banjir bandang di Sumatera.

    Jatam menyampaikan PLTA Batang Toru dan PLTA Sipansihaporas memanfaatkan aliran dari salah satu daerah aliran sungai (DAS) utama di Ekosistem Batang Toru, kawasan yang secara ekologis penting namun kini dipenuhi bendungan, terowongan air, dan jaringan infrastruktur lain.

    Menurut Eniya, justru PLTA harus menjaga kesuburan dan melakukan penghijauan di hulu sungai, sebab perlu mempertahankan debit air.

    “Jadi, kurang tepat kalau (PLTA) menyebabkan banjir,” kata Eniya.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengakui terjadi perubahan bentang alam wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera, termasuk di dekat PLTA dan tambang emas.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan melibatkan perguruan tinggi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk melakukan kajian daya dukung dan tampung lingkungan di tengah aktivitas perusahaan di wilayah terdampak banjir di daerah tersebut.

    Pusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12) mencatat 753 orang meninggal dunia, 650 orang hilang, dan 2.600 orang luka-luka, disertai kerusakan infrastruktur berat yang menghambat akses bantuan ke berbagai lokasi.

    Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan ke lokasi terdampak bencana pada Senin. Operasi modifikasi cuaca juga dilakukan oleh pemerintah di wilayah Sumatera untuk menekan curah hujan di wilayah tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.