Xcloud.id

Blog

  • Evakuasi Warga Gaza ke RI Harus Disetujui Rakyat Palestina – Halaman all

    Evakuasi Warga Gaza ke RI Harus Disetujui Rakyat Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengungkapkan bahwa rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia hanya akan dilakukan setelah ada persetujuan dari rakyat Palestina, pemerintah Palestina, dan negara-negara kawasan.

    Sugiono menjelaskan bahwa hasil konsultasi dengan pemerintah Palestina dan sejumlah kepala negara akan menjadi pertimbangan utama untuk mengambil keputusan final terkait rencana tersebut.

    “Perlu saya jelaskan ini masih konsultasi, beliau (Presiden Prabowo) konsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan, hasil konsultasi itulah yang kemudian menjadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa,” ujar Sugiono dalam video wawancara yang diterima Tribunnews, Jumat (11/4/2025).

    Sugiono menekankan, jika ada pihak yang tidak sepakat dengan rencana evakuasi, maka keputusan ini bisa dibatalkan. Semua pihak harus sepakat, termasuk rakyat Palestina dan negara-negara Timur Tengah.

    “Jadi harus semuanya sepakat, semuanya setuju. Kalau ada yang tidak sepakat, kalau ada yang tidak setuju berarti no deal,” jelasnya.

    Proses evakuasi ini dirancang sebagai langkah kemanusiaan, bukan sebagai upaya relokasi permanen. Sugiono menegaskan, evakuasi ini akan dilakukan secara sukarela dan atas persetujuan rakyat Palestina.

    “Semua ini dilakukan harus dengan sukarela dan harus dengan persetujuan semua pihak yang ada di Palestina,” pungkasnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan kesiapan Indonesia untuk menampung warga Gaza yang menjadi korban luka dan anak-anak yatim piatu, serta warga yang ingin dievakuasi ke Indonesia.

    Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa langkah ini hanya bersifat sementara, dan warga Gaza yang sehat akan kembali ke tanah air mereka setelah keadaan di Gaza membaik.

    Evakuasi Sifatnya Sementara

    Sugiono menambahkan bahwa pemerintah Indonesia tidak berencana untuk merelokasi warga Gaza secara permanen. Evakuasi ini semata-mata untuk membantu rakyat Gaza yang membutuhkan perawatan medis dan pengobatan.

    “Kami sudah menyampaikan bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan dengan sukarela dan dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina,” ujar Sugiono.

    Pemerintah Indonesia, melalui Menlu Sugiono, juga menjelaskan bahwa evakuasi ini berkaitan dengan upaya kemanusiaan, untuk membantu anak-anak yatim piatu, warga sipil yang terluka, dan mereka yang membutuhkan perlindungan sementara.

    “Kita siap jika dibutuhkan untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, anak-anak pelajar untuk dirawat di Indonesia. Namun, pada saatnya mereka juga harus kembali ke Gaza,” jelas Sugiono.

    Pro dan Kontra Rencana Evakuasi

    Rencana evakuasi ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, namun juga menimbulkan kontroversi.

    Muhammadiyah menyatakan dukungannya, dengan catatan bahwa evakuasi ini hanya bersifat sementara dan akan segera dikembalikan setelah warga Gaza sembuh dan kondisi di Gaza lebih aman.

    “Kalau itu sifatnya sementara untuk kepentingan treatment, perawatan kesehatan, pendidikan pelajar dan mahasiswa untuk waktu yang terbatas tentunya bagus,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni.

    Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan niat Indonesia untuk mengevakuasi warga Gaza, dengan alasan bahwa hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan wilayah Gaza.

    “Indonesia jangan sampai tertipu oleh manuver Israel yang ingin mengosongkan Gaza,” tegas Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas.

    Dukungan dan Saran DPR

    Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono, juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan fasilitas yang memadai bagi warga Gaza yang dievakuasi, termasuk fasilitas pendidikan untuk anak-anak dan pelatihan kerja bagi yang dewasa.

    Dia juga meminta pemerintah untuk memastikan bahwa waktu tinggal warga Gaza di Indonesia jelas.

    “Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah,” ujar Dave.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyambut baik rencana evakuasi tersebut, yang dianggap sebagai bentuk empati dan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap rakyat Palestina.

    “Rencana yang disampaikan Pak Prabowo adalah bentuk kepedulian dan empati pemerintah mewakili rakyat Indonesia,” kata Doli.

    Konsultasi dan Persetujuan Semua Pihak

    Sugiono menyatakan bahwa langkah-langkah evakuasi saat ini sedang didiskusikan dengan negara-negara kawasan dan pemerintah Palestina untuk memastikan bahwa tindakan ini tidak melanggar hukum internasional dan selaras dengan kepentingan rakyat Palestina.

    “Kita masih berkonsultasi, nanti setelah konsultasi kita lihat apakah mereka oke atau tidak,” ungkap Sugiono.

    Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tetap mengedepankan kepentingan rakyat Palestina dan menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.

  • Ekspor Mebel Dibidik Rp 100 T, Tarif AS Bisa Menghambat?

    Ekspor Mebel Dibidik Rp 100 T, Tarif AS Bisa Menghambat?

    Jakarta, Beritasatu.com – Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menargetkan nilai ekspor produk mebel dan kerajinan dapat menembus angka US$ 6 miliar pada 2030 saat ekonomi global tertekan imbas tarif Amerika Serikat (AS). Jika dikonversi ke dalam rupiah, angka tersebut setara Rp 100,9 triliun (asumsi kurs Rp 16.821 per dolar AS).

    Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengungkapkan, dirinya masih optimistis dapat mencapai target tersebut, meskipun banyak tantangan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan. Salah satunya adanya tarif resiprokal AS kepada sejumlah negara mitranya.

    Namun, Abdul Sobur mengungkapkan, kebijakan tarif resiprokal AS harus dapat dilihat dari sisi positifnya. Fenomena tersebut harus dijadikan peluang para pelaku usaha industri mebel dan kerajinan.

    Diketahui, AS telah menetapkan tarif resiprokal sebesar 145% terhadap China. Padahal, China merupakan eksportir produk mebel dan kerajinan terbesar bagi AS.

    Hal ini tentunya akan membuat China mengalihkan penjualannya ke AS. Dengan demikian, pengusaha Indonesia harus memaksimalkan pasar yang ditinggalkan oleh China.

    “Ada ceruk pasar yang ditinggalkan oleh China. Kita bisa memberikan upaya untuk bisa mendorong percepatan atau pertumbuhan ekspor ke sana,” kata Abdul Sobur dalam acara bincang Corporate Insight, Jumat (11/4/2025).

    Dirinya mengungkapkan, mebel dan produk kerajinan merupakan produk yang paling laris di AS. Terutama produk yang berbahan baku dasar kayu-kayu khusus, seperti jati serta mahoni.

    Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam berupa bahan baku, serta industri yang cukup baik, sehingga tren kinerja sektor tersebut sangat cerah ke depannya.

    Jika dikembangkan dengan baik, Abdul Sobur meyakini ekspor produk mebel dan kerajinan dapat menembus Rp 100 triliun pada 2030.

    “Kita punya kemampuan itu meski ada tarif AS dan bisa menjadi satu peluang yang besar untuk menaikkan potensi ekspor. Kami punya planning sampai 2030 bisa mencapai US$ 5 miliar hingga US$ 6 miliar,” pungkasnya. 

  • Kemenperin terapkan sanksi bagi industri tak laporkan data

    Kemenperin terapkan sanksi bagi industri tak laporkan data

    Dengan berlakunya kewajiban itu, maka tentu ada konsekuensi yang menyertai bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pelaku industri dan pengelola kawasan industri yang tidak menyampaikan laporan data secara berkala yang telah ditentukan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Pelaporan data bagi pelaku industri bersifat wajib dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

    “Dengan berlakunya kewajiban itu, maka tentu ada konsekuensi yang menyertai bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,” kata Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan dalam sosialisasi Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan, sanksi berupa pembatasan hak untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan dari Kemenperin serta kemungkinan dikenai sanksi administratif sesuai Undang-Undang yang berlaku.

    Ia mengatakan, bila industri patuh dalam pelaporan data melalui SIINas akan memperoleh prioritas pelayanan dan akses terhadap berbagai fasilitas pendukung sektor industri dari pemerintah.

    “Sebaliknya bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang tidak tertib menyampaikan data secara berkala, maka tidak dapat mengajukan fasilitas dan layanan yang diberikan oleh Kementerian Perusahaan serta mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan,” tuturnya.

    Kemenperin menilai kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan itu sebagai indikator penting dalam menjaga kredibilitas dan integritas data sektor industri nasional secara keseluruhan.

    Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelaporan data yang menjadi dasar kebijakan dan perencanaan pembangunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dengan keterlibatan aktif perusahaan dan kawasan industri, ekosistem industri nasional dapat lebih tertata, efisien, dan selaras dengan visi pembangunan ekonomi jangka panjang.

    Kemenperin juga mengajak pemerintah daerah dan asosiasi industri untuk menjadi mitra strategis dalam mengingatkan dan mendorong pelaku industri agar tertib menyampaikan data.

    Langkah itu penting untuk memastikan bahwa pelaporan data tidak hanya menjadi beban administratif, tetapi bagian dari kontribusi strategis terhadap pembangunan nasional.

    “Kepatuhan terhadap pelaporan data ini tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan tapi juga bagian dari upaya kita bersama untuk menjaga kualitas dan akurasi data yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” kata Adie.

    Diketahui, Kemenperin telah menerbitkan aturan baru yakni Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat akurasi dan ketepatan data industri nasional melalui kewajiban pelaporan berkala oleh para pelaku industri.

    Regulasi itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    Dalam regulasi itu, pelaku industri diwajibkan melaporkan data kepada Kemenperin sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

    Batas waktu pelaporan data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, yaitu pertama pelaporan triwulan 1 paling lambat disampaikan pada 10 April 2025. Namun proses triwulan 1 diberi kelonggaran hingga tanggal 15 April 2025.

    Selanjutnya, pelaporan triwulan 2 paling lambat disampaikan pada 10 Juli 2025. Kemudian pelaporan triwulan 3 paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2025, hingga pelaporan triwulan 4 paling lambat disampaikan pada 10 Januari 2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin: Industri non-migas pilar ekonomi dan lapangan kerja

    Kemenperin: Industri non-migas pilar ekonomi dan lapangan kerja

    Sektor industri pengelolaan non-migas hingga saat ini terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, sektor industri pengolahan non-migas menjadi pilar ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja yang mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.

    “Sektor industri pengelolaan non-migas hingga saat ini terus menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan dalam sosialisasi Permenperin No.13 Tahun 2025 secara daring, di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan, industri pengolahan non-migas terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025–2029.

    Industri non-migas tidak hanya diharapkan tumbuh dan berkembang, tetapi juga menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta mendongkrak ekspor nasional secara berkelanjutan di tengah persaingan global.

    Untuk mencapainya, diperlukan penguatan sektor industri nasional dengan optimalisasi bahan baku dan sumber daya manusia (SDM), pemetaan potensi baru, serta mendorong inovasi dan daya saing industri di pasar internasional.

    “Kita harus bekerja keras memperkuat sektor industri nasional, mengoptimalkan sumber daya bahan baku dan manusia, mengidentifikasi potensi baru, dan mendorong sektor industri ini agar mampu berinovasi dan berdaya saing di pasar global,” ucapnya.

    Dia menyebutkan, pada tahun 2024, industri pengolahan non-migas mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,75 persen dan memberikan kontribusi 17,16 persen terhadap PDB nasional, yang merupakan porsi terbesar di antara seluruh sektor ekonomi lainnya.

    Pertumbuhan itu juga tercermin dari peningkatan nilai investasi sektor industri non-migas yang mencapai Rp697,50 triliun, naik 23,4 persen dibandingkan tahun 2023 dan menyumbang 40,69 persen dari total investasi nasional.

    Besarnya investasi tersebut turut berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja, dari 19,29 juta orang di tahun 2023 menjadi 19,96 juta orang pada tahun 2024, menunjukkan peran vital sektor ini dalam membuka lapangan kerja.

    “Dari sisi ekspor sektor industri pengelolaan non-migas memberikan kontribusi sebesar 74,35 persen dari total nilai ekspor nasional dan nilainya meningkat dari 186,59 miliar dolar AS pada tahun 2023 menjadi 196,54 miliar dolar AS pada tahun 2024 atau naik sebesar 5,11 persen,” jelasnya.

    Kemenperin menilai untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, sektor industri harus diperkuat tidak hanya dalam skala, tetapi juga dalam struktur, dan keberlanjutan industrialisasi nasional.

    “Untuk mencapai hal tersebut memerlukan landasan yang kokoh berupa data yang kuat dan akurat melalui pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data terutama yang berkaitan dengan kinerja sektor industri,” kata Adie.

    Diketahui, Kemenperin telah menerbitkan aturan baru yakni Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat akurasi dan ketepatan data industri nasional melalui kewajiban pelaporan berkala oleh para pelaku industri.

    Regulasi itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    Dalam regulasi itu, pelaku industri diwajibkan melaporkan data kepada Kemenperin sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seorang pria aniaya mantan pacar usai tak terima diputus cintanya

    Seorang pria aniaya mantan pacar usai tak terima diputus cintanya

    Ilustrasi – Senjata tajam jenis celurit. ANTARA/HO

    Seorang pria aniaya mantan pacar usai tak terima diputus cintanya
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 11 April 2025 – 17:05 WIB

    Elshinta.com – Seorang pria berinisial MA (31) menganiaya mantan pacarnya berinisial SN (22) di Kota Tangerang karena tidak terima hubungan asmaranya diputus oleh korban.

    Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Prapto Lasono menjelaskan peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Selasa (8/4) sekira pukul 02.10 WIB.

    “Saat melintas di Jalan Suryadharma depan Apartemen Aeropolis, Neglasari, Kota Tangerang, menggunakan sepeda motor berboncengan,” katanya.

    Korban bersama pacar barunya berinisial GP (27) dipepet motor pelaku yang langsung mengacungkan senjata tajam (sajam) yang sengaja dibawanya untuk melukai korban.

    Prapto menjelaskan kedua korban mengalami luka sabetan senjata tajam dan langsung dibawa warga ke Rumah Sakit dr Sitanala untuk mendapatkan pertolongan medis.

    Anggota Polsek Neglasari, Polres Metro Tangerang Kota, yang mendapatkan laporan langsung bergegas ke RS dr Sitanala. Namun korban telah dipulangkan ke rumahnya setelah mendapat perawatan medis.

    “Setelah mendapatkan alamat korban SN (22) dari Rumah Sakit dr Sitanala, anggota langsung bergerak cepat menemui korban di rumahnya,” katanya.

    Kepada petugas, korban mengatakan mengenali pelaku adalah MA yang merupakan mantan pacarnya.

    Selanjutnya, pelaku berhasil ditangkap polisi saat bersembunyi di rumahnya di Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Setelah diinterogasi mengakui semua perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap kedua korban menggunakan senjata tajam jenis celurit.

    “Korban SN mengalami luka sabetan celurit di jari tangannya. Sementara korban GP mengalami luka sobek di bagian dada sebelah kanan,” kata Prapto.

    Kemudian pelaku berikut barang bukti celurit, jaket dan baju korban yang dipakai saat kejadian dibawa ke Polsek Neglasari untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

    Pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan membawa senjata tajam sesuai pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951. “Ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Peran KORPRI dalam pendampingan hukum bagi ASN

    Peran KORPRI dalam pendampingan hukum bagi ASN

    Kepala BKN sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh (kiri) dengan Sekjen MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR Siti Fauziah (kanan). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

    BKN: Peran KORPRI dalam pendampingan hukum bagi ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 11 April 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif mengungkapkan bahwa KORPRI terus mendukung advokasi atau pendampingan hukum bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni salah satunya dengan dibentuknya Lembaga Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum di dalam organisasi KORPRI sendiri.

    Hal itu disampaikan Zudan saat membuka Webinar Ke-106 KORPRI Menyapa ASN dengan tema Webinar Korpri Sosialisasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara daring, Kamis (10/4).

    “Profesi ASN memiliki keterkaitan erat dengan proses hukum sehingga harus memahami yang namanya hukum acara perdata, pidana, tata usaha negara, hingga konstitusi,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Oleh karena itu, menurutnya, KORPRI yang berfungsi salah satunya untuk menjaga kode etik profesi sebagaimana diamanatkan UU ASN, memiliki peran penting termasuk dalam aspek perlindungan atau advokasi bagi seluruh ASN.

    “Peran KORPRI diperlukan untuk pendampingan hukum untuk anggotanya yang bermasalah dengan hukum. Untuk itu kalau nanti sudah dibentuk PKPA ini, ini bisa kita gunakan untuk melakukan antisipasi sekaligus pencegahan pencegahan agar tidak terjadi masalah hukum bagi para ASN,” ujarnya.

    Dia juga mengatakan melalui momentum ini KORPRI dapat meningkatkan perannya bagi seluruh ASN di kementerian/lembaga dan instansi pemerintah daerah.

    Khususnya dengan PKPA ini, ia berharap KORPRI dapat lebih solid dan dapat memberikan pendampingan atau advokasi bagi para ASN yang tengah dihadapkan dengan permasalahan hukum.

    Selain itu, Zudan juga menyampaikan bahwa sejak masa pandemi COVID-19, KORPRI secara rutin menggelar webinar untuk menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan sesuai amanat UU ASN.

    Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan seluruh pengurus dan anggota KORPRI di manapun, termasuk yang bekerja di perwakilan Indonesia di Luar Negeri.

    “KORPRI menjadi sebuah organisasi yang mewadahi para ASN secara konsisten berbagi informasi untuk meningkatkan kompetensi, dan berbagai pengetahuan yang beragam sesuai dengan kebutuhan para ASN,” pungkas Zudan.

    Sumber : Antara

  • KAI Group layani 115,39 juta pelanggan selama Triwulan I 2025

    KAI Group layani 115,39 juta pelanggan selama Triwulan I 2025

    Capaian ini adalah bentuk nyata dari kepercayaan publik terhadap layanan kami yang terus berkembang…,

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Group mencatatkan capaian positif dengan melayani 115.398.623 pelanggan pada moda transportasi yang nyaman dan aman, selama Triwulan I 2025.

    “Periode Januari hingga Maret 2025, KAI Group mencatat total 115.398.623 pelanggan, atau meningkat sebesar 8,21 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 dengan jumlah 106.639.544 pelanggan,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan peningkatan itu menunjukkan antusiasme masyarakat yang semakin besar terhadap moda transportasi kereta api sebagai pilihan utama perjalanan yang ramah lingkungan.

    “Capaian ini adalah bentuk nyata dari kepercayaan publik terhadap layanan kami yang terus berkembang. Masyarakat kini semakin sadar pentingnya menggunakan transportasi publik sebagai solusi mobilitas yang efisien sekaligus peduli lingkungan,” ujarnya.

    Dari total pelanggan tersebut, rincian jumlah penumpang terdiri dari 12.261.634 pelanggan layanan KA Jarak Jauh dan Lokal KAI, 92.644.826 pelanggan KAI Commuter, 1.694.921 pelanggan KA Bandara di Medan dan Yogyakarta, 1.353.760 pelanggan Whoosh yang dikelola KCIC.

    Selanjutnya, 1.009.737 pelanggan LRT Sumatera Selatan, 6.351.283 pelanggan LRT Jabodebek, 45.317 pelanggan KA Makassar–Parepare; dan 37.145 pelanggan dari layanan KAI Wisata.

    “Tren kenaikan jumlah pelanggan terjadi di hampir seluruh lini layanan KAI Group. LRT Jabodebek mencatat lonjakan signifikan sebesar 65,33 persen dibandingkan periode sebelumnya,” tambah Anne.

    KA Bandara juga mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 25 persen, disusul layanan Whoosh dengan peningkatan sebesar 12,57 persen. Pelanggan LRT Sumsel meningkat 11,13 persen, sementara pelanggan kereta api jarak jauh dan lokal KAI naik sebesar 7,8 persen. KAI Commuter mencatatkan kenaikan 5,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Sebagai bagian dari visi menuju ekosistem transportasi berkelanjutan, KAI terus mengembangkan konektivitas antarmoda. Integrasi layanan kereta dengan moda transportasi lainnya seperti bus, angkutan kota, dan layanan berbasis daring menjadi perhatian utama untuk memastikan mobilitas yang lancar dan efisien dari titik awal hingga tujuan akhir pelanggan.

    “Tujuan kami bukan hanya melayani perjalanan antar kota, tetapi juga menghubungkan seluruh jaringan transportasi dalam satu kesatuan sistem yang berkelanjutan. Inilah langkah konkret dalam membangun ekosistem transportasi masa depan,” tutur Anne.

    Sejak Desember 2024, KAI telah meluncurkan fitur Carbon Footprint pada aplikasi Access by KAI. Fitur itu memungkinkan pelanggan menghitung emisi karbon dari perjalanan mereka, serta memberikan kesadaran lebih akan dampak positif menggunakan kereta api.

    Selain itu, KAI turut menyediakan fasilitas water station di berbagai stasiun untuk mendorong pelanggan membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.

    Di dalam kereta, KAI juga mengganti alat makan plastik dengan peralatan berbahan kayu atau wooden cutlery yang lebih ramah lingkungan.

    Dalam hal infrastruktur, KAI turut serta dalam konservasi lingkungan dengan mengganti 15.864 bantalan kayu di jembatan baja menjadi bantalan sintetis. Inovasi ini tidak hanya memperpanjang umur infrastruktur, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap kayu alami yang berdampak pada deforestasi.

    “Bagi kami, keberlanjutan bukan sekadar program, melainkan prinsip dasar dalam menjalankan operasional. Inovasi pada infrastruktur dan layanan menjadi bagian penting dari upaya kami menjaga bumi tetap lestari,” beber Anne.

    Dari sisi operasional, KAI terus menjaga ketepatan waktu, keamanan, dan kenyamanan sebagai pilar utama pelayanan. Ketiga aspek tersebut menjadi faktor penentu loyalitas pelanggan dan penguatan citra KAI sebagai transportasi publik yang dapat diandalkan.

    KAI juga senantiasa melakukan peningkatan layanan melalui peremajaan sarana, pembaruan sistem digital seperti upgrade system Access by KAI, dan berbagai promosi yang menarik demi meningkatkan pengalaman pelanggan.

    “KAI Group akan terus berkomitmen menjadi mitra perjalanan terbaik, tidak hanya dalam hal efisiensi, tetapi juga dalam menjaga keberlangsungan ekosistem transportasi,” demikian Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Arsitektur Baru Lanskap Keuangan Nusantara, Perkuat Inklusi Digital – Halaman all

    Arsitektur Baru Lanskap Keuangan Nusantara, Perkuat Inklusi Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Layanan digital perbankan di Indonesia terus menunjukkan perkembangan pesat. 

    Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi digital banking pada September 2024 tumbuh 54,89 persen secara tahunan (year-on-year), mencapai Rp 7.492,93 triliun dari Rp 4.837,57 triliun pada tahun sebelumnya. 

    Jumlah transaksi pun meningkat dari 1.373,63 juta menjadi 1.929,33 juta, atau naik 40,45 persen.

    Pertumbuhan ini turut didorong oleh peningkatan adopsi teknologi, perubahan perilaku konsumen pascapandemi, serta dukungan regulasi dari otoritas keuangan. 

    Survei We Are Social dan Hootsuite menunjukkan bahwa 212 juta warga Indonesia telah terhubung ke internet, dengan penetrasi mencapai 74,6 persen. Jumlah koneksi seluler bahkan menembus 356 juta, atau 125 persen dari total populasi (285 juta).

    Perubahan ini secara signifikan mengubah lanskap industri keuangan nasional. 

    Menurut McKinsey & Company, industri perbankan digital di Asia Tenggara diperkirakan tumbuh 11 persen per tahun hingga 2025, dengan Indonesia sebagai pasar utama. Kolaborasi antara bank konvensional dan platform digital mendorong efisiensi dan inklusi keuangan.

    Bank Dunia mencatat, biaya transaksi digital 70 persen lebih rendah dibandingkan metode konvensional. 

    Hal ini mendorong bank-bank untuk mengadopsi transformasi digital melalui layanan seperti pinjaman mikro berbasis teknologi, asuransi digital, hingga layanan wealth management yang lebih terjangkau.

    Di sisi lain, inklusi keuangan menjadi target strategis nasional. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 oleh OJK, indeks inklusi keuangan telah mencapai 75,02 persen.

    Sementara indeks literasi keuangan berada di angka 65,43 persen. OJK menargetkan inklusi keuangan mencapai 98 persen pada 2025, dengan literasi keuangan sebesar 90 persen.

    Tantangan Inklusi Keuangan

    Salah satu tantangan utama dalam mencapai target ini adalah menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dengan akses internet terbatas. 

    Menanggapi tantangan tersebut, Krom Bank hadir melalui program “Krom untuk Desa”, menyediakan layanan digital berbasis agen di lebih dari 500 desa dan menargetkan perluasan ke 1.000 desa hingga akhir 2024.

    Didirikan pada 2021, Krom Bank telah memiliki lebih dari 2 juta pengguna aktif dan mencatat rata-rata transaksi harian sebesar Rp 500 miliar. 

    Aplikasi andalan mereka, Krom Mobile, menawarkan berbagai fitur mulai dari transfer, pembayaran tagihan, hingga investasi.

    Inovasi Krom Bank juga mencakup fitur pinjaman digital berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memproses pengajuan pinjaman dalam waktu kurang dari lima menit. 

    Fitur ini telah membantu lebih dari 100.000 UMKM mengakses pembiayaan secara cepat dan mudah.

    Tak hanya berfokus pada inovasi produk, Krom Bank juga aktif mendorong literasi keuangan. 

    Hingga kini, bank ini telah menyelenggarakan lebih dari 100 workshop dan seminar, berkolaborasi dengan pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat untuk mengedukasi UMKM dan generasi muda.

    Presiden Direktur Krom Bank, Anton Hermawan, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas layanan dan mendorong inovasi.

    “Kami siap terus berekspansi, menghadirkan inovasi progresif, dan memperkuat konektivitas digital guna mewujudkan visi perusahaan, sekaligus memperkokoh posisi Krom sebagai platform keuangan digital terpercaya yang menghubungkan nasabah dengan solusi finansial yang seamless, relevan, dan bernilai tambah,” ujarnya.

    Di sisi regulasi, Bank Indonesia terus mendukung transformasi digital sektor perbankan. 

    Salah satu langkahnya adalah melalui peluncuran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang memungkinkan transaksi digital lintas platform.

    Dengan kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan teknologi yang terus berkembang, masa depan perbankan digital Indonesia diyakini akan semakin inklusif dan berkelanjutan.

    (*)

  • Alasan Lisa Mariana Mau Sama Ridwan Kamil Meski Tahu Sudah Beristri: Pak RK Bisa Jadi Sosok Ayah

    Alasan Lisa Mariana Mau Sama Ridwan Kamil Meski Tahu Sudah Beristri: Pak RK Bisa Jadi Sosok Ayah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, KELAPA GADING – Lisa Mariana mengungkapkan alasannya masih mau menjalani hubungan asmara dengan Ridwan Kamil meski tahu eks Gubernur Jawa Barat itu telah beristri.

    Lisa mengaku ada alasan khusus yang membuatnya luluh dengan sosok yang akrab disapa Kang Emil tersebut.

    Salah satunya karena Lisa melihat RK sebagai sosok ayah.

    “Saya kan sudah nggak punya sosok bapak, jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan kadang bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya luluh,” ungkap Lisa dalam konferensi pers di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/4/2025).

    Lisa membeberkan, dirinya sudah intens berhubungan melalui media sosial dengan Ridwan Kamil sejak Mei 2021.

    Sebulan saling bertukar pesan dan berhubungan lewat video call, Lisa diundang bertemu RK ke Palembang pada Juni 2021.

    Saat itu, sambung Lisa, RK juga membelikan tiket pesawat untuk dirinya terbang ke sana.

    Karena itu, Lisa menganggap hubungannya dengan Ridwan Kamil adalah sebagai kekasih dan atas dasar suka sama suka.

    Lisa pun mengaku tak begitu paham sosok Ridwan Kamil sebagai seorang politisi.

    “Saya seorang eks model majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya tidak tahu karena saya tidak mengikuti berita politik ya. Waktu itu kan masih 21 tahun, masih belum paham hukum dan lain-lain, ini kan mau sama mau, suka sama suka,” ucapnya.

    Setelah mengetahui dirinya hamil, Lisa langsung menghubungi RK untuk meminta pertanggungjawaban.

    Namun, ungkap Lisa, mantan Gubernur Jawa Barat itu malah memintanya untuk menggugurkan kandungan.

    “Saya menelepon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya untuk menggugurkan kandungan saya, dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya, kala itu saya masih umur 21 tahun, dan dia mengirimkan sejumlah uang, uang itu digunakan untuk menggugurkan kandungan, tapi saya tidak lakukan itu, saya pakai uang itu untuk bertahan hidup,” ungkap Lisa.

    Diketahui dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terbongkar setelah Lisa membuat unggahan di media sosialnya yang berisi permintaan pertanggungjawaban.

    Lisa juga mengeklaim memiliki hubungan percintaan dengan Ridwan Kamil hingga melahirkan seorang anak perempuan.

    Namun, kekinian Ridwan Kamil membantah hal itu dan menganggap apa yang disampaikan Lisa sebagai suatu fitnah.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Jual Beli Gas PT PGN, Segini Kerugian Negara

    KPK Tahan Dua Tersangka Korupsi Jual Beli Gas PT PGN, Segini Kerugian Negara

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi dalam kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (PT IAE) tahun 2017–2021. Dua tersangka yang ditahan ialah Komisaris PT IAE periode 2006-2023, Iswan Ibrahim (ISW) dan Direktur Komersial PT PGN periode 2016-2019, Danny Praditya (DP).

    Iswan Ibrahim (ISW) dan Danny Praditya (DP) diduga berperan dalam skema kerja sama jual beli gas yang berujung pada kerugian keuangan negara sebesar 15 juta Dolar Amerika Serikat (AS) atau setara lebih dari Rp203 miliar, dihitung dengan kurs pada 2017. Demi kepentingan penyidikan keduanya ditahan selama 20 hari pertama.

    “Dilakukan Penahanan terhadap Tersangka ISW dan Tersangka DP di Cabang Rumah Tahanan dari Rumah Tahanan Negara Klas 1 Jakarta Timur selama 20 hari terhitung mulai tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2025.

    Asep menyebut, tindakan keduanya melanggar berbagai aturan, di antaranya Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif pada 15 Oktober 2024 yang memperkuat adanya kerugian negara senilai USD15 juta dalam dugaan korupsi ini.

    Lebih lanjut, Asep menyampaikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 75 orang dan menyira barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, dan uang senilai USD1.000.000.

    “Telah dilakukan Penggeledahan atas 8 (delapan) lokasi Rumah/Kantor atau ruang/pekarangan/tempat tertutup lainnya,” ujar Asep.

    Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK

    Sebelumnya, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno rampung diperiksa KPK pada Senin, 10 Februari 2025. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE) tahun 2017–2021.

    “Saya diminta untuk konfirmasi sebagai saksi mengenai dirutnya ini, program PGN diakuisisi sama Pertamina. Betul enggak bahwa program itu adalah program pemerintah. Betul program pemerintah untuk PGN diakuisisi,” kata Rini kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 10 Februari 2025.

    Rini mengaku dimintai konfirmasi oleh penyidik mengenai transaksi yang dilakukan Danny Praditya saat menjabat Direktur Komersial PT PGN. Akan tetapi, dia menyatakan tidak mengetahui mengenai kontrak kerja sama terkait jual beli gas antara PGN dengan Isar Gas.

    “Ini transaksi sebetulnya transaksi direktur biasanya enggak sampai dirut tapi saya enggak tahu saya bilang gitu,” kata Rini.

    “Karena itu transaksinya 15 juta kalau enggak salah, itu enggak nyampe ke dirut saja biasanya enggak sampai. Direkturnya? Kalau enggak salah iya (Danny Praditya),” ucapnya menambahkan.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News