Xcloud.id

Blog

  • Bupati Sampang Resmikan Jembatan Poros Penghubung 2 Desa

    Bupati Sampang Resmikan Jembatan Poros Penghubung 2 Desa

    Sampang (beritajatim.com) – Setelah penantian panjang, akses penghubung antara Desa Daleman dan Pesarenan akhirnya diresmikan oleh Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi dengan ditandai pemotongan pita di lokasi jembatan.

    Turut hadir dalam acara tersebut Kalaksa BPBD Sampang Fajar Arif, anggota DPRD Sampang Alan Kaisan, Forkopimcam Kedungdung, para kepala desa, dan tokoh masyarakat setempat.

    Dalam sambutannya, Kalaksa BPBD Fajar Arif menceritakan bahwa pembangunan jembatan ini penuh tantangan. Setelah ambruk pada akhir 2020, BPBD menghadapi kendala efisiensi anggaran akibat pandemi. Atas instruksi Bupati, pengajuan bantuan.

    “Sejak proses pengajuan hingga pembangunan, BPBD sudah berganti tiga Kalaksa: Asroni, Candra, dan saya sendiri. Berkat perjuangan semua pihak, jembatan ini akhirnya dapat terbangun dan semoga bisa bermanfaat bagi warga,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).

    Sementara itu, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menegaskan komitmenya untuk terus memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

    Ia mengakui sempat kebingungan terkait kebutuhan anggaran, mengingat saat itu terdapat lima jembatan dan satu embung yang juga harus dibangun.

    “Karena keterbatasan anggaran daerah, kami mengusulkan bantuan hibah ke pemerintah pusat. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melihat hasilnya. Semoga jembatan ini membawa manfaat bagi Masarakat umum terutama bagi warga sekitar,” tandasnya.[adv/sar]

  • 10 Epy Kusnandar Kang Mus Preman Pensiun Meninggal, Abenk Marco Berduka Bandung

    10 Epy Kusnandar Kang Mus Preman Pensiun Meninggal, Abenk Marco Berduka Bandung

    Epy Kusnandar Kang Mus Preman Pensiun Meninggal, Abenk Marco Berduka
    Tim Redaksi
    GARUT, KOMPAS.com
    – Artis sinetron Epy Kusnandar yang dikenal lewat peran sebagai Kang Mus dalam sinetron “Preman Pensiun” meninggal dunia pada Rabu (3/12/2025) siang sekitar pukul 14.24 WIB.
    Kabar tersebut salah satunya disampaikan oleh
    Abenk Marco
    , yang menjadi salah satu pemain dalam sinetron ”
    Preman Pensiun
    “.
    Lewat akun Instagramnya @abenk_marco pada pukul 15.10, dia memposting video pendek tanpa gambar apa pun berlatar belakang warna hitam pekat dengan suara musik berduka.
    Dalam keterangan video tersebut, Abenk menyampaikan berita dukacita yang diawali dengan kalimat “Innalillahi wa Innailaihirojiun” yang diikuti dengan doanya untuk almarhum dan keluarga yang ditinggalkan.
    Pada akhir narasi yang dibuat dalam postingannya, Abenk pun menyampaikan informasi soal meninggalnya salah satu tokoh kunci sinetron Preman Pensiun,
    Epy Kusnandar
    .
    “Rest In Peace Epy Kusnandar/Kang Mus wafat hari Rabu 3 Desember 2025 pukul 14.24,” tulisnya.
    Abenk yang dihubungi lewat aplikasi pesan mengungkapkan, rencananya almarhum akan dimakamkan di Jakarta.
    Dia pun saat ini sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dari Garut.
    “Ini saya mau meluncur ke Jakarta sekarang,” ucap Abenk, Rabu (3/12/2025) sore.
    Jenazah Epy disemayamkan di rumah duka Harmony Residence 88, Jalan Pasir, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
    Rencananya, almarhum akan dimakamkan pada Kamis (4/12/2025) pukul 08.00 WIB di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PHRI Pusat: Airbnb perlu diatur regulasi seperti Singapura

    PHRI Pusat: Airbnb perlu diatur regulasi seperti Singapura

    Denpasar (ANTARA) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Pusat mengungkapkan keberadaan Airbnb perlu diatur dengan regulasi termasuk tingkat daerah seperti yang dilakukan Singapura untuk memberikan kepastian hukum.

    “Akomodasi bersifat harian itu harus berbentuk hotel,” kata Ketua Umum PHRI Pusat Hariyadi Sukamdani di sela Musyawarah Daerah PHRI Bali di Denpasar, Bali, Rabu.

    Ada pun Airbnb adalah lokapasar daring yang menyediakan layanan penyewaan kamar pribadi, apartemen, villa, hingga rumah secara harian.

    Di negara itu, kata dia, apabila tamu tinggal dalam jangka waktu lama atau kontrak minimal tiga bulan, maka propertinya berbentuk apartemen.

    Peran serta penghuni apartemen atau masyarakat setempat juga terlibat dengan melaporkan kepada pemerintah jika ditemukan apartemen disewakan harian.

    “Di Singapura aturan ditegakkan sehingga pemilik apartemen dalam satu gedung itu mereka akan melaporkan kepada pemerintah jika ada tetangga menerima sewa harian dan itu sangat efektif,” ucapnya.

    Cara tersebut, kata dia, membuat tingkat keterisian kamar hotel di Singapura rata-rata mencapai 78 persen meski harga kamar per malam di negara tetangga itu terbilang mahal.

    Ia berharap cara itu dapat diterapkan di Indonesia salah satunya di Provinsi Bali yang mayoritas geliat ekonominya didorong sektor pariwisata dan saat ini mengalami persoalan terkait tingkat okupansi hotel berizin.

    Pasalnya, keberadaan akomodasi itu dikeluhkan pelaku pariwisata dan pemerintah daerah termasuk di Bali karena tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan memberi dampak terhadap kelangsungan industri jasa akomodasi berizin.

    Dalam praktiknya, imbuh dia, akomodasi tidak berizin itu justru dijalankan oleh warga negara asing dengan pola berbagi keuntungan antara platform daring yang berpusat di Amerika Serikat itu dengan pemilik properti.

    “Kesalahannya adalah mereka menjual tidak dalam kaidah jasa akomodasi yang seharusnya. Pola sharing ekonomi sudah menjadi masalah di berbagai negara,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Arta Ardana Sukawati menambahkan skema Airbnb di Bali yaitu rumah atau properti warga dikontrak oleh warga negara asing (WNA), yang kemudian oleh WNA itu disewakan kembali kepada tamu lainnya lewat skema daring.

    Ada pun saat ini, tingkat hunian hotel di Bali diperkirakan mencapai rata-rata 60 persen.

    Okupansi itu tidak sebanding dengan kedatangan wisatawan khususnya mancanegara terus meningkat yang pada 2024 mencapai 6,3 juta orang atau melampaui periode sebelum pandemi COVID-19.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Angkutan Barang Dibatasi Mulai 19 Desember 2025, Ini Daftar Ruasnya

    Angkutan Barang Dibatasi Mulai 19 Desember 2025, Ini Daftar Ruasnya

    Berikut daftar jalan non tol yang terkena pembatasan operasional angkutan barang:

    1. Sumatera Utara:

    a) Bts. Provinsi Aceh – Tanjung Pura – Stabat – Binjai – Medan – Lubuk Pakam – Sei Rampah

    b) Sei Rampah – Tebing Tinggi – Lima Puluh – Kisaran – Aek Kanopan – Rantauprapat – Kota Pinang – Bts Riau

    c) Medan – Berastagi

    d) Pematang Siantar – Parapat Simalungun – Porsea

    2. Riau :

    a) Bts. Sumatera Utara/Riau – Pekanbaru – Bts. Riau/Jambi

    b) Pekanbaru – Bangkinang – Bts. Riau/Sumatera Barat

    3. Jambi dan Sumatera Barat:

    a) Jambi – Tebo – Dharmasraya – Padang

    b) Padang – Bukit Tinggi – Bts. Riau/Sumatera Barat

    c) Bts. Riau/Jambi – Jambi – Bts. Jambi/Sumsel

    4. Jambi – Sumatera Selatan – Lampung:

    a) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/ Lampung – Bujung Tenuk – Bandar Lampung – Bakauheni

    b) Bts. Jambi/Sumsel – Palembang – Bts. Sumsel/Lampung – Bujung Tenuk – Sukadana – Bakauheni

    5. DKI Jakarta – Banten: Jakarta – Tangerang – Serang – Cilegon – Merak

    6. Banten:

    a) Merak – Cilegon – Lingkar Selatan Cilegon – Anyer – Labuhan

    b) Jalan Raya Merdeka – Jalan Raya Gatot Subroto

    c) Serang – Pandeglang – Labuhan

    7. DKI Jakarta – Jawa Barat: Jakarta – Bekasi – Cikampek – Pamanukan – Cirebon

    8. Jawa Barat:

    a) Bandung – Nagreg – Tasikmalaya – Ciamis – Banjar

    b) Nagreg – Kadungora – Leles – Garut

    c) Bandung – Sumedang – Majalengka – Cirebon

    d) Bogor – Ciawi – Sukabumi – Cianjur – Bandung

    e) Padalarang – Gadog – Bangkong – Cimahi

    f) Karawang – Subang – Indramayu – Cirebon

    g) Sukabumi – Pelabuhan Ratu – Jampang – Cianjur – Garut – Tasikmalaya – Pangandaran – Banjar

    h) Subang – Lembang – Bandung

    9. Jawa Barat – Jawa Tengah: Cirebon – Brebes

    10. Jawa Tengah:

    a) Brebes – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Kendal – Semarang – Demak

    b) Tegal – Purwokerto

    c) Bawen – Magelang – Yogyakarta

    d) Solo – Klaten – Yogyakarta

    11. Jawa Tengah – Jawa Timur: Solo – Ngawi

    12. Yogyakarta:

    a) Yogyakarta – Wates

    b) Yogyakarta – Sleman – Magelang

    c) Yogyakarta – Wonosari

    d) Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles)

    13. Jawa Timur:

    a) Pandaan – Malang

    b) Probolinggo – Lumajang

    c) Madiun – Caruban – Jombang

    d) Banyuwangi – Jember

    14. Bali: Denpasar – Gilimanuk

  • Bea Cukai memusnahkan rokok-minuman keras penindakan Kanwil Jakarta

    Bea Cukai memusnahkan rokok-minuman keras penindakan Kanwil Jakarta

    Kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk terus bekerja sama menjaga Indonesia dari ancaman barang ilegal.

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memusnahkan barang-barang ilegal hasil penindakan Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta yang berstatus Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN).

    Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama memaparkan barang yang dimusnahkan terdiri atas 13,4 juta batang rokok ilegal senilai Rp16,2 miliar, dengan potensi kerugian negara Rp10,5 miliar dari komponen cukai dan pajak rokok.

    Selain itu, Bea Cukai juga memusnahkan 19.511 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau setara 12.864,82 liter, dengan nilai barang Rp9,9 miliar dan potensi kerugian negara Rp21,1 miliar yang dihitung dari nilai cukai, bea masuk, PPN, dan PPh.

    Pemusnahan dilakukan secara simbolis di Kanwil Bea Cukai Jakarta. Sementara proses pemusnahan secara penuh berlangsung di fasilitas PT Solusi Bangun Indonesia di Gunung Putri, Jawa Barat, dan disiarkan langsung.

    “Kami memastikan setiap tindakan yang dilakukan kembali pada tugas dan fungsi Bea Cukai, yakni melindungi masyarakat dari barang berbahaya serta menjaga iklim usaha nasional dan penerimaan negara. Sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan pengamanan ini,” ujar Djaka.

    Sepanjang Januari-November 2025, Kanwil Bea Cukai Jakarta telah melakukan 885 penindakan kepabeanan, dengan komoditas yang dominan meliputi obat-obatan dan kosmetik, barang pornografi, makanan dan minuman, elektronik, dan bahan kimia.

    Nilai potensi kerugian negara yang berhasil diamankan ditaksir mencapai Rp2,62 miliar.

    Di sektor cukai, tercatat ada 1.094 penindakan, dengan barang bukti berupa 41 juta batang rokok ilegal, 16.323 liter MMEA, 3.556 liter etil alkohol, dan 11,25 liter Hasil Pengelolaan Tembakau Lainnya (HPTL), dengan nilai barang Rp71,41 miliar.

    Potensi kerugian negara yang terselamatkan mencapai Rp37,64 miliar. Proses penegakan hukum menghasilkan penetapan 16 tersangka dan pengenaan denda hingga Rp8,04 miliar.

    Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Akhmad Rofiq menjelaskan bahwa barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan sepanjang periode Januari-November 2025.

    “Jadi Jakarta ini bukan daerah produsen untuk rokok ilegal. Jakarta ini adalah daerah transit dan daerah distribusi, sehingga kemudian kita selalu cegah rokok-rokok ilegal dari luar negeri,” katanya lagi.

    Rofiq memaparkan bahwa memang banyak rokok ilegal diselundupkan dari Malaysia dan China menuju pantai timur Sumatera sebelum diselundupkan ke Jakarta.

    Penindakan utamanya dilakukan melalui operasi laut, pemantauan jalur distribusi, hingga intercept terhadap barang yang bergerak dari atau menuju wilayah lain. Operasi Macan Kemayoran (OMK) menjadi strategi utama dalam rangkaian pengawasan tersebut.

    Selain pengawasan rokok dan MMEA, Kanwil Bea Cukai Jakarta juga aktif menggagalkan penyelundupan narkoba.

    Sepanjang 2025, telah dilaksanakan 78 sinergi penindakan bersama Polri, BNN, dan BPOM. Total barang bukti 162,6 kilogram berupa berbagai jenis narkoba, meliputi 40,5 kg sabu, 30,7 kg ganja, dan 43.772 butir ekstasi.

    Dengan capaian tersebut, diperkirakan 284.534 jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba, sekaligus menghemat biaya rehabilitasi negara hingga Rp250,8 miliar.

    Adapun untuk kinerja penerimaan Kanwil Bea Cukai Jakarta, hingga akhir November 2025 dari hasil bea dan cukai tercatat mencapai Rp3,18 triliun, sementara penerimaan pajak dalam rangka impor sebesar Rp8,22 triliun.

    Realisasi ini mencapai 94,78 persen dari target penerimaan tahun berjalan. Sampai dengan akhir tahun diproyeksi capaian akan melebihi 100 persen.

    “Kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk terus bekerja sama menjaga Indonesia dari ancaman barang ilegal. Pengawasan yang kuat hanya bisa berjalan jika dibarengi kepatuhan dan dukungan publik. Bea Cukai akan terus berdiri di garda depan untuk memastikan keamanan dan kesehatan bangsa,” kata Djaka pula.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sampah sisa acara Reuni Akbar 212 di Monas capai 26,43 ton

    Sampah sisa acara Reuni Akbar 212 di Monas capai 26,43 ton

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Suku Dinas (Sudin) Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Pusat Slamet Riyadi mengatakan kegiatan Reuni Akbar 212 yang berlangsung di Monumen Nasional (Monas) pada Selasa (2/12) malam menyisakan sebanyak 26,43 ton sampah.

    “Jenis sampah yang diangkut bervariasi, namun mayoritas sampah plastik,” kata Kepala Sudin LH Jakarta Pusat Slamet Riyadi di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan sebanyak 600 petugas kebersihan gabungan dari wilayah di luar Jakarta Pusat diterjunkan selama berlangsungnya kegiatan Reuni Akbar 212.

    Dia merinci jumlah petugas dari Jakarta Pusat sebanyak 150 orang, Jakarta Barat 75 orang, Jakarta Utara 75 orang, Jakarta Selatan 75 orang, Jakarta Timur 75 orang dan Unit Pelaksana Sub-Sistem (UPS) Badan Air 150 orang.

    Menurut dia, selama kegiatan pembersihan, petugas mengumpulkan sebanyak 26,43 ton sampah berbagai jenis setelah acara tersebut selesai.

    Sementara itu, Kasie pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (PSLB3) Sudin LH Jakarta Pusat Aditya Surya menuturkan sejumlah armada yang dikerahkan dalam pengangkutan sampah itu, antara lain truk sampah 20 unit, roadsweeper (kendaraan penyapu jalan) 20 unit, truk tangki bersih 6 unit, truk air kotor 6 unit, mobil lintas 13 unit, bus toilet 22 unit dan 600 kantong plastik.

    “Bukan hanya pengangkutan sampah yang dilakukan, namun penyediaan kendaraan toilet, air bersih juga kami lakukan,” tutur Aditya.

    Area dalam Monas hingga seluruh Jalan Medan Merdeka tidak luput dari pembersihan petugas. Pengangkutan sampah dimulai dari pukul 00.00 hingga 03.00 WIB.

    “Semua sampah dibawa ke TPS Monas dulu, yang kemudian dibawa ke TPS Bantargebang,” terang Aditya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terus Bertambah, Korban Tewas Banjir Sri Lanka 465 Orang-366 Hilang

    Terus Bertambah, Korban Tewas Banjir Sri Lanka 465 Orang-366 Hilang

    Kolombo –

    Otoritas Sri Lanka mengumumkan korban tewas akibat banjir dan tanah longsor, yang disebabkan oleh Siklon Ditwah, bertambah menjadi sedikitnya 465 orang. Kolombo mengatakan mereka membutuhkan sekitar US$ 7 miliar untuk membangun kembali rumah-rumah, pusat industri, dan jalanan yang rusak.

    Harapan kini telah pupus bagi 366 orang lainnya yang belum ditemukan setelah hujan lebat, yang dipicu Siklon Ditwah, mengguyur berbagai wilayah Sri Lanka hingga memicu tanah longsor dan banjir pekan lalu. Demikian seperti dilansir AFP, Rabu (3/12/2025).

    Banjir yang merendam ibu kota Kolombo mulai surut pada Rabu (3/12) waktu setempat, setelah banjir besar selama akhir pekan.

    Lebih dari 1,5 juta orang di negara tersebut terdampak bencana alam tersebut. Sebanyak 200.000 orang di antaranya kini berada di tempat-tempat pengungsian yang dikelola pemerintah.

    Beberapa wilayah yang terdampak paling parah di area perbukitan setempat masih belum dapat diakses. Otoritas setempat terus berupaya membersihkan ruas jalanan dan memulihkan jalur komunikasi yang terganggu.

    Komisioner Jenderal Layanan Esensial Sri Lanka, Prabath Chandrakeerthi, yang memimpin upaya pemulihan besar-besaran mengungkapkan perkiraan dana yang dibutuhkan negara itu usai diterjang banjir dan longsor parah.

    “Perkiraan awal kami adalah kita akan membutuhkan sekitar US$ 6 hingga 7 miliar untuk rekonstruksi,” ucapnya.

    Chandrakeerthi menambahkan bahwa pemerintah menyediakan bantuan sebesar 25.000 Rupee Sri Lanka (Rp 1,3 juta) untuk setiap keluarga untuk membantu membersihkan rumah mereka. Sedangkan bagi yang kehilangan rumah akan menerima bantuan hingga 2,5 juta Rupee Sri Lanka (Rp 134,9 juta).

    Presiden Anura Kumara Dissanayake mengatakan bahwa bantuan asing sangat penting untuk membiayai pemulihan pascabencana, karena negara tersebut masih dalam tahap pemulihan dari krisis ekonomi terburuknya tiga tahun lalu.

    Dissanayake menetapkan keadaan darurat pada Sabtu (29/12), dan berjanji untuk melakukan pembangunan kembali dengan dukungan internasional.

    “Kita baru saja keluar dari krisis ekonomi ketika kita dilanda bencana ini, yang merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan mana pun,” kata Dissanayake kepada para pejabat tinggi Sri Lanka pada Selasa (2/12).

    Tonton juga video “Banjir dan Longsor Terjang Sri Lanka, 159 Orang Tewas”

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Gubernur Bali bakal setop akomodasi Airbnb 

    Gubernur Bali bakal setop akomodasi Airbnb 

    Denpasar (ANTARA) –

    Gubernur Bali Wayan Koster bakal menyetop praktik akomodasi Airbnb karena dinilai tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

    “Nanti akan dikaji dan kami akan ajukan supaya itu disetop,” kata Koster di sela Musyawarah Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali ke-15 di Denpasar, Bali, Rabu.

    Menurut dia, keberadaan akomodasi yang dipasarkan berbasis digital itu mempengaruhi pendapatan daerah khususnya pos PAD dari komponen pajak perhotelan dan restoran.

    Ia mengungkapkan kunjungan turis meningkat namun tidak sejalan dengan tingkat hunian perhotelan di Bali khususnya yang tergabung di bawah naungan asosiasi PHRI Bali.

    Koster bahkan menyebutkan ada lebih dari 2.000 unit hotel dan vila tidak berizin di Bali yang harus ditertibkan.

    Untuk itu, ia mengajak pelaku pariwisata untuk kompak membantu pemerintah menertibkan akomodasi yang tak berkontribusi untuk pendapatan daerah itu.

    “Itu (Airbnb) tidak sepenuhnya menghidupi ekonomi lokal Bali, itu yang terjadi sekarang. Belum lagi ada yang ilegal dan nakal, semua akan kami tertibkan, tidak ada ampun. Kita harus kompak, tidak hanya tanggung jawab pemerintah tapi kita semua,” ucapnya ketika memberikan sambutan kepada peserta Musda.

    Sementara itu, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati mengungkapkan saat ini anggota organisasinya mencapai 378 akomodasi.

    Jumlah itu tidak sebanding dengan akomodasi yang melakukan pemasaran daring yang diperkirakan mencapai 16 ribu unit.

    Terkait praktik Airbnb, lanjut dia, dijalankan di antaranya oleh orang asing (WNA) yang mengontrak rumah warga kemudian dipasarkan kembali dalam bentuk sewa harian melalui platform digital tersebut.

    “Itu sangat merugikan tren peningkatan kunjungan wisatawan tidak linier dengan pendapatan asli daerah dan tingkat hunian,” katanya.

    Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJpb) Provinsi Bali hingga Oktober 2025, realisasi PAD di Pulau Dewata mencapai Rp15,3 triliun atau 71 persen dari total pagu mencapai Rp21,5 triliun.

    Realisasi itu tumbuh 9,58 persen dibandingkan periode sama 2024.

    Ada pun pajak daerah berkontribusi besar terhadap PAD di Bali yaitu mencapai Rp12 triliun.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp7,13 triliun berasal dari pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang tumbuh 14,76 persen secara tahunan.

    PBJT barang dan jasa tertentu meliputi makanan, minuman, perhotelan hingga kesenian dan hiburan.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 5 Panglima TNI dan KSAD Buka Suara soal Bantuan Logistik Bencana Sumatera Dilempar dari Helikopter Nasional

    5 Panglima TNI dan KSAD Buka Suara soal Bantuan Logistik Bencana Sumatera Dilempar dari Helikopter Nasional

    Panglima TNI dan KSAD Buka Suara soal Bantuan Logistik Bencana Sumatera Dilempar dari Helikopter
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak buka suara soal bantuan logistik korban bencana Sumatera yang dilempar dari helikopter.
    Agus menjelaskan, ia kerap memberikan instruksi kepada prajurit
    TNI
    agar mengedepankan keamanan saat menyalurkan bantuan kepada warga.
    “Sehingga saya tekankan, dalam penanganan bencana agar tetap menjaga keamanan personel dan alutsista yang digunakan,” jelas Agus dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).
    Agus tidak menjelaskan secara perinci di mana lokasi penurunan
    logistik
    yang dilempar tersebut. Tetapi, kondisi mendarat untuk helikopter tidak memungkinkan.
    “Kemarin saat ada heli mau mendarat, di situ ada kabel sehingga diputuskan oleh pilot bahwa barang itu tetap didrop,” kata Agus.
    “Walaupun ada beberapa beras yang tercecer, tapi daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik didrop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” lanjut dia.
    Hal senada juga disampaikan oleh Maruli dalam kesempatan serupa. Kondisi pada saat itu tidak memungkinkan helikopter mendarat untuk mendistribusikan bantuan kepada warga.

    “Jadi memang heli itu tidak bisa mendarat di manapun, jadi landasan harus siap,” tegas Maruli.
    Namun, karena bantuan harus segera diberikan, tim akhirnya melempar ke darat dengan jarak yang menurut pilot aman.
    “Jadi kita coba untuk dilempar, setelah ada yang pecah kita evaluasi lagi, dan kita tetap berupaya. Sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah,” ucap Maruli.
    Adapun beredar video yang memperlihatkan sejumlah warga di Kabupaten Tanah Tengah tengah mengais beras yang tercecer di tanah.
    Beras tersebut berasal dari bantuan pemerintah yang dilempar oleh petugas dari atas helikopter.
    Meski kondisinya kotor, sejumlah warga tetap menampung beras tersebut di pakaian mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi XI setujui usulan OJK naikkan batas free float ke 10-15 persen

    Komisi XI setujui usulan OJK naikkan batas free float ke 10-15 persen

    Dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui usulan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka menaikkan batas free float untuk continuous listing obligation dari saat ini sebesar 7,5 persen menjadi minimal 10-15 persen sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar.

    “Dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK dan BEI, di Jakarta, Rabu.

    Komisi XI DPR RI juga menyetujui OJK untuk menyusun kebijakan free float baru, di antaranya mencakup perhitungan jumlah saham free float pada saat pencatatan perdana hanya memperhitungkan saham yang ditawarkan kepada publik, dengan mengecualikan pemegang saham per-IPO.

    Kemudian, menyetujui usulan yang mewajibkan perusahaan tercatat baru untuk mempertahankan minimal free float saat tercatat selama satu tahun setelah tanggal pencatatan.

    Dalam Rapat Kerja ini, Komisi XI DPR RI memberikan penguatan bagi OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan pengaturan terkait regulasi free float yang mengarah pada penguatan big cap dan kebijakan free float yang diarahkan untuk meningkatkan likuiditas pasar, mencegah risiko manipulasi harga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, serta memperkuat pendalaman pasar modal.

    “Komisi XI DPR RI menyetujui upaya OJK dan BEI untuk meningkatkan free float sebagai bagian dari pendalaman pasar modal dan penguatan perekonomian nasional,” ujar Dolfie.

    Di sisi lain, Dolfie mengingatkan bahwa penyesuaian free float harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu dirancang secara bertahap, terukur, dan diferensiatif, diiringi penguatan basis investor domestik, didukung oleh insentif dan pengawasan yang efektif, serta tetap menjaga kepentingan strategis nasional dan stabilitas sistem keuangan.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan bahwa pasar modal Indonesia akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, khususnya mendorong penguatan perusahaan skala menengah dan kecil.

    Kebijakan free float merupakan aturan batas jumlah saham suatu perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas kepada publik.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.