Xcloud.id

Blog

  • Keyakinan FORE IPO di Tengah Gejolak Ekonomi Global

    Keyakinan FORE IPO di Tengah Gejolak Ekonomi Global

    Jakarta, Beritasatu.com – PT FORE Kopi Indonesia Tbk resmi mencatatkan saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Senin (14/4/2025), dengan kode saham FORE.

    Perusahaan yang dikenal dengan gerai kopi Fore Coffee ini menetapkan harga penawaran umum perdana saham (IPO) sebesar Rp 188 per lembar, dan melepas sebanyak 1,88 miliar lembar saham.

    Dengan jumlah tersebut, FORE berpotensi mengantongi dana segar senilai Rp 353,44 miliar dari proses IPO.

    Komisaris Utama FORE Wilson Cuaca mengungkapkan apresiasinya terhadap antusiasme para investor terhadap saham FORE. Ia menyebutkan bahwa saham perusahaan mengalami oversubscribe hingga 200,63 kali, dengan jumlah investor ritel mencapai 114.873 orang.

    “Ternyata antusiasmenya sangat tinggi. Kita lihat ada 114.000 investor yang masuk, baik dari ritel maupun institusi. Ini menunjukkan produk kami dikenal dan para investor menaruh harapan besar pada kami. Dan itu yang akan terus kami jaga,” ujar Wilson kepada awak media seusai seremoni IPO FORE di Gedung BEI, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Wilson juga menjelaskan keyakinannya membawa FORE melantai di bursa, meskipun saat ini kondisi ekonomi global tengah diliputi ketidakpastian.

    “Fundamental FORE sangat baik. Investor kami tidak melakukan exit. FORE bertekad untuk tumbuh secara bertanggung jawab. Kami tidak membakar uang. Ada persepsi bahwa startup selalu bakar uang, padahal tidak selalu demikian,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa dana yang diperoleh dari IPO bukan untuk melunasi utang atau memenuhi kebutuhan jangka pendek, melainkan untuk ekspansi bisnis jangka panjang. Dengan dasar fundamental yang kuat, menurutnya, FORE tetap percaya diri melaksanakan IPO dalam kondisi pasar yang penuh tantangan.

    Wilson juga menegaskan bahwa IPO ini bukan merupakan strategi keluar (exit strategy) bagi para pemegang saham utama. Ia memastikan bahwa pemegang saham pengendali berkomitmen untuk melakukan lock-in selama satu tahun ke depan.

    Sebagai informasi, dana hasil IPO FORE akan digunakan untuk ekspansi jaringan gerai Fore Coffee. Perusahaan menargetkan membangun sekitar 140 outlet baru di seluruh Indonesia dalam 2 tahun ke depan, guna memperkuat posisi pasar dan menjangkau lebih banyak konsumen.

  • Puan Minta Anggota DPR Introspeksi Diri di Momen Syawal – Page 3

    Puan Minta Anggota DPR Introspeksi Diri di Momen Syawal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh anggota dan karyawan di lingkup DPR untuk memperbaiki dan evaluasi diri. Hal tersebut disampaikan Puan dalam acara Halal Bihalal di Rumah Parlemen, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

    “Jadi ke depan saya berharap kita bisa sama-sama bergotong royong, membangun, memperbaiki, introspeksi diri, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Mungkin kurang baik ke depannya kita perbaiki, kita benahi,” kata Puan dalam sambutan.

    Puan mengingatkan, rakyat melihat kerja DPR dari hasil baik yang diputuskan DPR.

    “Karena hari ini rakyat melihat kita, apa yang akan kita hasilkan, apa yang kita akan benahi, apa yang kita akan perbaiki untuk bangsa dan negara. Rakyat melihat kita, apa yang akan kita hasilkan untuk bangsa dan negara,” kata dia.

    Selain itu, Puan meminta seluruh anggota DPR untuk saling bergotong royong sebagai keluarga besar.

    “Kita tidak akan berhasil kalau kita sendirian. Kita hanya berhasil kalau kita bergotong royong, bersama-sama sebagai satu keluarga besar,” ujarnya.

  • Netanyahu Geram Prancis Akan Akui Negara Palestina: Macron Salah Besar!

    Netanyahu Geram Prancis Akan Akui Negara Palestina: Macron Salah Besar!

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengecam keras Presiden Prancis Emmanuel Macron atas rencananya untuk memberikan pengakuan bagi negara Palestina. Netanyahu menyebut Macron “salah besar” dengan rencana tersebut.

    “Presiden Macron salah besar dalam terus mempromosikan gagasan negara Palestina di jantung tanah kami — sebuah negara yang aspirasi satu-satunya adalah menghancurkan Israel,” kata Netanyahu dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Senin (14/4/2025).

    Netanyahu menanggapi pernyataan Macron pekan lalu, ketika sang Presiden Prancis mengatakan negaranya dapat mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan ke depan.

    “Sampai hari ini, tidak ada satu pun tokoh dalam Hamas atau Otoritas Palestina yang mengutuk kengerian pembantaian terburuk terhadap orang Yahudi sejak Holocaust,” ucapnya merujuk pada serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang Gaza.

    Netanyahu menggambarkan hal ini sebagai “keheningan yang menyingkapkan sikap mereka yang sebenarnya terhadap negara Yahudi”.

    “Kami tidak akan membahayakan keberadaan kami karena ilusi yang terpisah dari kenyataan, dan kami tidak akan menerima ceramah moral tentang pembentukan negara Palestina yang akan mengancam kelangsungan hidup Israel — terutama dari pihak-pihak yang menentang pemberian kemerdekaan kepada Corsica, Kaledonia Baru, Guyana Prancis, dan wilayah-wilayah lainnya, yang kemerdekaannya tidak akan memberikan ancaman apa pun bagi Prancis,” sebutnya.

    Macron, dalam wawancara dengan televisi France 5 yang disiarkan pada Rabu (9/4) lalu, mengatakan bahwa Prancis dapat mengambil langkah tersebut selama konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Juni mendatang.

    Dia mengatakan dirinya mengharapkan hal ini akan memicu pengakuan timbal balik atas Israel oleh negara-negara Arab.

    “Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang,” kata Macron pada saat itu.

    “Saya akan melakukannya karena saya meyakini bahwa suatu saat nanti, hal itu akan benar dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang juga harus memungkinkan semua orang yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, yang banyak dari mereka tidak melakukannya,” ucapnya.

    Pernyataan itu memicu kritikan dari kelompok sayap kanan di Prancis, yang membuat Macron mengklarifikasi pernyataan awalnya.

    “Saya mendukung hak sah warga Palestina untuk memiliki negara dan perdamaian, sama seperti saya mendukung hak warga Israel untuk hidup dalam kedamaian dan keamanan, keduanya diakui oleh tetangga-tetangga mereka,” ujarnya.

    Lihat juga Video ‘Israel Telah Menguasai 50 Persen Wilayah Gaza’:

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Halalbihalal, Puan Maharani Ajak DPR Lakukan Evaluasi dan Introspeksi

    Halalbihalal, Puan Maharani Ajak DPR Lakukan Evaluasi dan Introspeksi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani mengajak seluruh anggota DPR hingga pegawai kesetjenan untuk melakukan introspeksi dan evaluasi diri atas berbagai hal yang telah dilakukan di masa lalu.

    Hal tersebut ia sampaikan dalam acara halalbihalal DPR yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Menurut Puan, setiap unsur di DPR memiliki tanggung jawab besar untuk terus melakukan perbaikan demi kemajuan bangsa dan negara. Ia menekankan masyarakat memantau setiap kegiatan dan langkah para wakil rakyat.

    “Memperbaiki, introspeksi diri, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin. Mungkin ada yang kurang baik, ke depannya kita benahi dan perbaiki,” ujarnya dalam pidato.

    Puan Maharani menambahkan, keberhasilan DPR merupakan hasil dari kerja sama dan semangat gotong royong seluruh elemen di parlemen. Sebaliknya, kegagalan juga menjadi tanggung jawab bersama.

    Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, alat kelengkapan dewan (AKD), anggota DPR, serta seluruh pegawai kesetjenan sebagai bagian dari keluarga besar parlemen. Menurutnya, kinerja DPR tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dari semua pihak.

    “Kesetjenan tidak akan bisa menjalankan tugasnya jika tidak ada anggota DPR-nya, tidak ada pimpinan DPR, dan tidak ada pimpinan AKD,” katanya.

    Puan Maharani menilai, momen halalbihalal adalah waktu yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat komunikasi antara semua unsur di DPR. Ia pun menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas nama pimpinan DPR.

    “Semoga setelah acara ini hati kita bergembira, bersih, dan kembali siap menjalankan tugas-tugas kita di hari-hari yang akan datang,” tutup Puan Maharani.

  • Harun Masiku Masih Buron, KPK Panggil Febri Diansyah Soal Dugaan Suap PAW DPR

    Harun Masiku Masih Buron, KPK Panggil Febri Diansyah Soal Dugaan Suap PAW DPR

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pada Senin (14/4/2025). Saat ini, Febri menjadi bagian dari tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 dengan tersangka Harun Masiku.

    “Hari ini Senin (14/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019–2024 di KPU, dengan tersangka HM. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika.

    Buronan KPK, Harun Masiku.

    Hingga kini, Harun Masiku masih berstatus buron. Febri tiba di kantor KPK sekitar pukul 9.45 WIB. Ia mengatakan bahwa pemeriksaan kali ini merupakan penjadwalan ulang dari sebelumnya.

    “Saya hadir ke sini tentu sebagai bentuk penghormatan, menghargai kelembagaan KPK, dan saya datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan,” kata Febri.

    Ia menambahkan, surat panggilan diterimanya pekan lalu. Dalam surat tersebut tertulis bahwa ia dipanggil sebagai advokat dan diminta menjadi saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah.

    “Sekarang saya datang untuk memenuhi panggilan tersebut sebagai sikap menghargai dan menghormati lembaga KPK,” ujarnya.

    Dakwaan Hasto Kristiyanto

    Hasto Kristiyanto sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa Hasto menyuap anggota KPU periode 2017–2022, Wahyu Setiawan, sebesar Rp600 juta. Tujuannya agar proses PAW Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024 bisa disetujui.

    Menurut dakwaan, Hasto memberikan suap bersama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku dalam rentang waktu Juni 2019 hingga Januari 2020.

    “Uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan PAW Caleg Terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Jaksa juga menyebut Hasto merintangi proses penyidikan terhadap Harun Masiku. Ia memerintahkan Harun untuk merendam ponsel miliknya ke dalam air setelah mengetahui Wahyu Setiawan terkena operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.

    “Sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku,” kata jaksa.

    Jaksa mengungkapkan bahwa setelah mendapat kabar OTT, Hasto menyampaikan perintah melalui seseorang bernama Nurhasan agar Harun merendam ponselnya dan tetap berada di Kantor DPP PDI Perjuangan agar tidak terlacak oleh KPK.

    Setelah itu, Harun Masiku bertemu Nurhasan di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Ponsel milik Harun pun dimatikan dan tidak bisa dilacak.

    Jaksa juga membeberkan tindakan Hasto lainnya saat dipanggil sebagai saksi dalam perkara Harun Masiku pada 10 Juni 2024. Empat hari sebelumnya, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponselnya sebagai langkah antisipasi dari penyidik KPK.

    “Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 Terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi, namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik Terdakwa, Terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam,” ucap jaksa.

    Penyidik akhirnya menyita ponsel milik Hasto dan Kusnadi. Namun, ponsel yang diduga menyimpan informasi penting terkait Harun Masiku tidak ditemukan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dalami Aliran Dana Korupsi, KPK Periksa Humas dan Markom Bank BJB

    Dalami Aliran Dana Korupsi, KPK Periksa Humas dan Markom Bank BJB

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023.

    “KPK memeriksa dua saksi atas nama IM dan PB alias IP,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/4/2025).

    IM merujuk pada Group Head Humas Divisi Corporate Secretary Bank BJB, Indra Maulana. Sementara PB alias IP adalah Manajer Grup Marketing Komunikasi Bank BJB, Purwana Bagja alias Ipung.

    Menurut Tessa, pemeriksaan terhadap kedua saksi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk mendalami aliran dana dan mekanisme pengadaan iklan yang diduga fiktif atau sarat penyimpangan.

    Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto (WH), Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress, Suhendrik (S), dan Pengendali Cipta Karya Sukses Bersama, Sophan Jaya Kusuma (SJK).

    Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    KPK memperkirakan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan Bank BJB ini merugikan negara hingga Rp 222 miliar. Kasus ini juga turut menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

  • Sam Altman Ungkap Alasan GPT-5 Ditunda, OpenAI Fokus Rilis Model o3 dan o4-Mini Segera? – Page 3

    Sam Altman Ungkap Alasan GPT-5 Ditunda, OpenAI Fokus Rilis Model o3 dan o4-Mini Segera? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – OpenAI resmi menunda peluncuran ChatGPT-5, model kecerdasan buatan (AI) generasi terbaru yang sebelumnya digadang-gadang bakal menjadi lompatan besar di dunia AI.

    Sebagai gantinya, raksasa teknologi tersebut akan merilis dua model baru, yakni model GPT-o3 dan GPT-o4 mini dalam beberapa minggu ke depan.

    Kabar ini diumumkan langsung oleh CEO OpenAI, Sam Altman, melalui unggahan di platform X pada awal pekan. Altman menjelaskan, penundaan penundaan GPT-5 merupakan keputusan strategis untuk memastikan model tersebut memiliki kualitas jauh di atas ekspektasi.

    “Proses integrasi sistem ternyata lebih kompleks dari yang diperkirakan, dan perusahaan ingin memastikan mereka memiliki infrastruktur cukup untuk mengakomodasi lonjakan permintaan sangat besar, tulis Altman seperti dikutip dari TechRadar, Senin (14/4/2025).

    Pernyataan tersebut diduga merujuk pada gangguan layanan ChatGPT beberapa waktu lalu, terjadi saat fitur pembuatan gambar dari model ChatGPT-4o diluncurkan dan langsung diserbu pengguna baru.

    Sementara GPT-5 masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut, OpenAI akan lebih dulu menghadirkan model o3 dan o4-mini dalam waktu dekat.

    Diharapkan, kedua model ini bisa menawarkan peningkatan efisiensi dan fleksibilitas penggunaan, termasuk untuk pengembang dan integrasi ke dalam sistem perusahaan.

    ChatGPT-5 menjadi langkah besar selanjutnya dalam evolusi model bahasa besar (LLM) ChatGPT yang populer dan diprediksi akan membawa dampak besar dalam dunia kecerdasan buatan ke depan.

  • Cara Mudah Cek Tilang ETLE dan Bayar Dendanya, Awas STNK Anda Diblokir! – Page 3

    Cara Mudah Cek Tilang ETLE dan Bayar Dendanya, Awas STNK Anda Diblokir! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pernahkah Anda merasa was-was setelah berkendara, takut-takut terkena tilang ETLE? Kini, mengecek tilang elektronik tak perlu lagi repot. Artikel ini akan memandu Anda melalui berbagai cara mudah untuk mengecek apakah kendaraan Anda terkena tilang ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), mulai dari mengecek melalui situs web resmi hingga aplikasi mobile. Informasi ini penting karena jika Anda menunda pembayaran, STNK kendaraan Anda bisa diblokir!

    Siapa pun yang berkendara di Indonesia berpotensi terkena tilang ETLE, di mana saja dan kapan saja pelanggaran lalu lintas terekam kamera pengawas. Mengapa penting untuk mengecek? Karena ketidaktahuan akan pelanggaran bisa berujung pada pemblokiran STNK. Bagaimana cara mengeceknya? Ada beberapa metode yang bisa Anda pilih sesuai kenyamanan.

    Artikel ini akan menjelaskan secara detail bagaimana cara mengecek tilang ETLE, berapa besaran denda yang harus dibayarkan untuk berbagai pelanggaran, dan bagaimana cara membayar denda tersebut. Informasi ini akan membantu Anda memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan menghindari potensi masalah hukum.

  • Kendaraan Padati Exit Tol Parungkuda usai Libur Lebaran, Mengular hingga 2 KM

    Kendaraan Padati Exit Tol Parungkuda usai Libur Lebaran, Mengular hingga 2 KM

    Liputan6.com, Sukabumi – Volume kendaraan yang mengarah ke Sukabumi melalui tol Bocimi seksi 3 mengalami peningkatan, pasca libur lebaran dan puncak arus balik mudik. Pada Sabtu (12/4/2025), kepadatan kendaraan terjadi dari jalan tol menuju simpang exit tol Parungkuda. 

    Dari gerbang tol (GT) Parungkuda ini kendaraan melaju merayap ke arah Sukabumi. Antrean kendaran tersebut rata-rata dari luar daerah dengan tujuan menuju ke Kota Sukabumi atau melintas ke wilayah Cianjur, selain itu kendaraan yang mengangkut masyarakat dengan tujuan berwisata.

    Pada titik macet arus seperti persimpangan jalan alternatif Nagrak, simpang Cikidang serta simpang Palabuhanratu, nampak petugas satlantas berupaya mengurai arus lalu lintas.

    Kanit Turjawali Satlantas Polres Sukabumi Ipda M Yanuar Fajar membenarkan bahwa terjadi peningkatan volume arus kendaraan pada akhir pekan pasca libur lebaran ini, terutama yang menuju ke Sukabumi.

    “Hari ini terjadi peningkatan volume arus kendaraan terutama yang menuju Sukabumi, baik itu kiriman dari exit tol Parungkuda, maupun kiriman dari jalan arteri,” ujar Yanuar.

    Dia menerangkan, tak sedikit masyarakat yang melakukan perjalanan berwisata ke Sukabumi. Menurut Fajar, pada siang tadi, kepadatan arus lalu lintas di tol Bocimi terjadi mulai KM 71.600 hingga simpang exit tol parungkuda, kepadatan diperkirakan sepanjang 2 kilometer.

    “Tadi saya sudah koordinasi sama pihak pengelola tol, untuk ekor terakhir yang dari tol itu di KM 71.600. Kalau Km 71.600 sekitar 2 kilometer dari simpang traffic light exit tol Parungkuda,” jelasnya.

     

    15 Siswa Dianiaya Guru di Banyumas, Orang Tua Geruduk Sekolah

  • Bawa Daun Palma, Kardinal Ignatius Suharyo Jenguk Hasto Kristiyanto di Rutan KPK – Page 3

    Bawa Daun Palma, Kardinal Ignatius Suharyo Jenguk Hasto Kristiyanto di Rutan KPK – Page 3

    Penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menilai proses hukum yang menjerat kliennya sarat dengan muatan politik.

    Hal ini disampaikannya usai mendampingi Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat, (11/4/2025). Adapun Hasto saat ini berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) buronan Harun Masiku.

    “Kawan kawan, perlu kita sampaikan bahwa ini kasus politik. Kami melihat bahwa hari ini saja, ada demo di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menuntut agar Pak Hasto divonis, diadili,” kata Ronny di Jakarta, Jumat (11/4/2025).

    Politikus PDIP ini  kemudian menyinggung aksi unjuk rasa yang terjadi di depan pengadilan. Massa menuntut Hasto divonis bersalah.

    Ia mengaku menerima informasi aksi tersebut dilakukan secara terorganisir.

    “Saya sampai mendapatkan broadcast dari teman bahwa ini digerakkan oleh aksi yang meminta supaya memakai almamater dan nonalmamater. Di sini ada biayanya Rp 40 ribu dan Rp 45 ribu,” ujar dia.

    “Artinya apa teman teman? ada yang menggerakkan, ada yang punya kepentingan agar pak Hasto Kristiyanto ini diadili, makanya dari awal kami sampaikan bahwa kasus ini adalah kasus politik, kawan kawan,” sambung dia.

    Menurut Ronny, tekanan-tekanan semacam itu mengindikasikan bahwa kasus ini tidak sepenuhnya berdiri di atas proses hukum yang murni.

    “Ini adalah upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan menarget Pak Hasto Kristiyanto, karena Pak Hasto Kristiyanto sampai saat ini masih sebagai Sekjen PDIP.Jadi perlu kita ketahui kembali kawan-kawan bahwa ini adalah kasus politik dan Mas hasto adalah tahanan politik,” terang dia.