Blog

  • Nelayan di Muara Angke Jakut Demo Tolak Pasang Alat Monitoring Kapal, Dianggap Hambat Cari Ikan

    Nelayan di Muara Angke Jakut Demo Tolak Pasang Alat Monitoring Kapal, Dianggap Hambat Cari Ikan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN – Puluhan nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menggelar aksi unjuk rasa di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (14/4/2025).

    Unjuk rasa ini berisi penolakan dari para nelayan terkait kebijakan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau perangkat monitoring kapal yang belakangan diminta sebagai syarat wajib untuk melaut.

    Pengurus HSNI, Nunung mengatakan, VMS merupakan alat tambahan yang harganya cenderung mahal untuk para nelayan.

    Selain itu, dengan melaut menggunakan VMS, pergerakan para nelayan seakan dibatasi.

    “Itulah kami kenapa menolak VMS, ruang gerak kami mencari ikan diawasin. Itu yang jadi permasalahannya. Kalau umpamanya VMS itu bebas-bebas saja, ya kami juga tidak menolak. Tapi kalau umpamanya kami lari ke kiri diawasin, ke kanan diawasin, kami mau cari makan apa di laut,” ungkap Nunung.

    Sementara soal harga, VMS disebutkannya bisa mencapai Rp 16 juta.

    Para nelayan lantas menolak tegas kebijakan VMS karena dianggap dapat sangat merugikan ke depannya.

    Terlebih ketika perjuangan nelayan mencari ikan di laut penuh ketidakpastian, tidak selalu mendapatkan untung.

    Nunung lantas meminta keluhan para nelayan ini didengarkan oleh pemerintah, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Ia juga memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti keluhan para nelayan soal VMS ini.

    “Kami mohon Pak Presiden, Pak Menteri, berikanlah ke kami leluasa untuk mencari ikan biar bisa mendukung program-program pemerintah Indonesia,” pungkasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Puncak Musim Kemarau 2025, Qatar Siap Suntik Danantara Rp33 T

    Puncak Musim Kemarau 2025, Qatar Siap Suntik Danantara Rp33 T

    Puncak Musim Kemarau 2025, Qatar Siap Suntik Danantara Rp33 T

  • Terbongkar Suap di Vonis Lepas Migor dari Mafia Perkara Zarof Ricar

    Terbongkar Suap di Vonis Lepas Migor dari Mafia Perkara Zarof Ricar

    Jakarta

    Lagi-lagi Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat hakim sebagai tersangka perkara suap. Usut punya usut ternyata masih ada benang merah antara perkara saat ini dan kasus suap yang juga diusut Kejagung sekitar 3 bulan lalu.

    Kasus terbaru ini terkait dengan putusan ontslag atau lepas terhadap korporasi dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Di balik putusan itu, kejaksaan menduga ada permainan mata antara hakim dengan pengacara para terdakwa.

    Alhasil, sejumlah tersangka dijerat. Berikut daftarnya:

    1.⁠ ⁠Muhammad Arif Nuryanto (MAN) selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel)
    2.⁠ ⁠Djuyamto (DJU) selaku ketua majelis hakim
    3.⁠ ⁠Agam Syarif Baharudin (ASB) selaku anggota majelis hakim
    4.⁠ ⁠Ali Muhtarom (AM) selaku anggota majelis hakim
    5.⁠ ⁠Wahyu Gunawan (WG) selaku panitera
    6.⁠ ⁠Marcella Santoso (MS) selaku pengacara
    7.⁠ ⁠Ariyanto Bakri (AR) selaku pengacara

    Awalnya ada 3 korporasi yang sejatinya sedang diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group dalam perkara dugaan korupsi minyak goreng atau migor itu. Ketiganya memberikan kuasa pada Marcella dan Ariyanto. Secara mengejutkan, majelis hakim yang terdiri dari Djuyamto, Agam, dan Ali menjatuhkan putusan ontslag atau lepas yang artinya bahwa perbuatan yang dilakukan 3 korporasi itu bukanlah tindak pidana.

    Dari pengusutan kejaksaan ditemukan adanya informasi dugaan suap di balik putusan itu. Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nuryanto diketahui sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Waka PN Jakpus) yang memiliki wewenang menunjuk hakim yang mengadili perkara.

    Yang jadi pertanyaan adalah dari mana sumber informasi kejaksaan?

    Rupa-rupanya perkara ini masih ada kaitan dengan perkara lain yang juga sebelumnya diusut jaksa yaitu perkara suap terkait vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Kasus yang dibongkar awal tahun ini melibatkan sejumlah tersangka yaitu:

    Alur suapnya kurang lebih sama yaitu dari ibunda Ronald Tannur bersama-sama dengan Lisa Rahmat memberikan suap ke para hakim agar Ronald Tannur divonis bebas dalam sidang terkait kematian Dini Sera Afrianti. Lalu apa peran Zarof Ricar?

    Dalam kasus ini, Zarof Ricar diduga sebagai makelar perkara yang menghubungkan pemberi suap ke hakim. Dalam pengembangan perkara, Kejaksaan sempat menemukan banyak bukti dugaan gratifikasi. Ternyata dari sinilah Kejaksaan juga menemukan adanya informasi pemberian suap dari Marcella Santoso ke para hakim yang mengadili kasus dugaan korupsi migor.

    “Jadi begini. Kan penyidik setelah putusan ontslag ya tentu menduga ada indikasi tidak baik. Ada dugaan tidak murni ontslag itu tapi ketika dalam penanganan perkara di Surabaya (kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tannur), ada juga informasi soal itu, soal nama MS (Marcella Santoso) itu,” ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar dalam jumpa pers pada Sabtu, 12 April 2025.

    “Bukan dalam perkara (Ronald) Tannur tapi ZR (Zarof Ricar),” Harli menegaskan.

    Memang nama Zarof Ricar ini cukup mengejutkan di awal kemunculannya. Bayangkan saja ada temuan uang lebih dari Rp 1 triliun saat itu di mana sebagian terkait perkara vonis bebas Ronald Tannur dan sisanya masih diusut kejaksaan. Perkara suap di balik vonis ontslag kasus korupsi migor ini bisa jadi salah satu dari kepingan perkara yang terkuak dari Zarof Ricar.

    (dhn/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Trump Hapus Tarif Barang Elektronik China, Tiongkok: Itu Langkah Kecil AS Perbaiki Kesalahannya – Halaman all

    Trump Hapus Tarif Barang Elektronik China, Tiongkok: Itu Langkah Kecil AS Perbaiki Kesalahannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Perdagangan China mengatakan Beijing sedang menilai dampak keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk memberikan pengecualian tarif pada perangkat elektronik, yang sebagian besar berasal dari China.

    Kementerian tersebut menggambarkan keputusan tersebut sebagai langkah kecil AS untuk mengoreksi kesalahan mereka di tengah perang dagang.

    Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah memutuskan untuk memberikan pengecualian tarif pada telepon pintar, komputer, dan impor elektronik lainnya, yang sebagian besar berasal dari China.

    Hal ini memberikan peluang besar bagi perusahaan teknologi seperti Apple, yang mengandalkan produk impor.

    “Keputusan pemerintah AS merupakan langkah kecil AS untuk memperbaiki praktik salahnya dalam menerapkan tarif imbalan secara sepihak,” kata Kementerian Perdagangan China dalam sebuah pernyataan pada Minggu (13/4/2025).

    “Hanya orang yang memasang lonceng di leher harimau yang dapat melepaskannya,” lanjutnya, seperti diberitakan Al Jazeera.

    Melalui pernyataannya, China mendesak AS untuk mengambil langkah besar dalam mengoreksi apa yang disebutnya sebagai kesalahannya dan menghapus tarif dagang sepenuhnya.

    Trump Bebaskan Tarif Impor Elektronik China, usai Naikkan Tarif Impor 145 Persen

    Dalam pemberitahuan kepada perusahaan pelayaran, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) menerbitkan daftar kode bea cukai yang akan dibebaskan dari bea masuk, dan pengecualian ini akan berlaku surut sejak tanggal 5 April.

    Artinya barang-barang yang masuk sejak 5 April sudah dianggap mendapat pengecualian bea masuk, meskipun pengumuman atau aturannya baru keluar pada Jumat (11/4/2025) malam.

    CBP memasukkan sekitar 20 produk dalam daftar, termasuk semua komputer, laptop, disk drive, dan perangkat pemrosesan data otomatis, termasuk perangkat semikonduktor, peralatan, chip memori, dan layar panel datar.

    Pemberitahuan itu tidak menyertakan penjelasan mengenai langkah pemerintahan Trump.

    Namun, keringanan tersebut disambut baik oleh perusahaan teknologi besar AS, termasuk Apple, Dell, dan banyak importir lainnya.

    Langkah Trump juga membebaskan barang elektronik ini dari tarif dasar 10 persen atas barang-barang dari sebagian besar negara kecuali China, sehingga mengurangi biaya impor semikonduktor dari Taiwan dan iPhone yang diproduksi Apple di India.

    Sebelumnya, sebuah memo dari CBP menyatakan pengecualian ini terutama menargetkan produk elektronik yang diimpor dari China, meskipun pemerintahan Trump sebelumnya telah mengenakan tarif sebesar 145 persen pada impor China.

    Sementara itu, Trump mengatakan akan menjelaskan alasannya mengecualikan barang-barang tersebut pada hari Senin (14/4/2025).

    “Saya akan memberikan jawaban itu pada hari Senin. Kami akan menjelaskannya secara spesifik pada hari Senin … kami menerima banyak uang, sebagai sebuah negara, kami menerima banyak uang,” kata Trump pada Sabtu (12/4/2025) ketika ditanya tentang alasannya untuk mengecualikan barang-barang tersebut yang diimpor dari China.

    Langkah ini menunjukkan upaya yang jelas dari pemerintah AS untuk mengurangi dampak negatif tarif pada pasar elektronik konsumen, terutama mengingat sulitnya merelokasi jalur produksi barang-barang ini ke Amerika Serikat, sebuah proses yang menurut Bloomberg dapat memakan waktu beberapa tahun.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Ecommerce China Dilarang Masuk RI, Nasibnya Makin Memprihatinkan

    Ecommerce China Dilarang Masuk RI, Nasibnya Makin Memprihatinkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Aplikasi Temu dan Shein sempat dikabarkan akan mengekspansi layanan di Indonesia. Bahkan, keduanya sudah sempat muncul di toko aplikasi Apple dan Google di Tanah Air.

    Namun, pemerintah langsung melakukan intervensi dengan melarang dua aplikasi itu beroperasi di Indonesia. Pasalnya, Temu dan Shein memiliki bisnis model yang disebut bisa membunuh UMKM lokal.

    Keduanya menjual barang langsung dari produsen di China ke konsumen akhir, tanpa ada perantara. Hal ini membuat harga jualnya sangat murah dan tidak membuka ruang kompetisi yang sehat dengan produsen lokal.

    Di negara lain, Temu dan Shein mendulang popularitas karena barang yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar. Kendati demikian, eksistensi Temu dan Shein terancam tumbang gara-gara kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.

    Trump menetapkan tarif sebesar 145% untuk barang impor dari China. Sebelumnya, Trump juga merencanakan penghapusan kebijakan de minimis yang selama ini dimanfaatkan oleh Temu dan Shein untuk beroperasi di AS.

    Kebijakan de minimis membebaskan barang-barang impor senilai kurang dari US$800 dari tarif dan prosedur bea cukai. Hal ini membantu Temu dan Shein untuk menjaga harga tetap rendah dan meraih pangsa pasar.

    Menurut laporan Reuters, bisnis impor-ekspor yang melibatkan skema e-commerce lintas negara (cross border) memiliki nilai 2,63 triliun yuan (Rp6.039 triliun). Potensi nilai tersebut terancam lenyap dihantap penghapusan de minimis dan lebih luas tarif resiprokal Trump.

    Pedagang China Ramai-ramai Kabur dari AS

    Bukan cuma Temu dan Shein yang terancam, tetapi juga raksasa e-commerce asal AS. Para penjual asal China yang selama ini mengandalkan platform seperti Amazon mulai menaikkan harga dan berencana hengkang dari pasar AS.

    Wang Xin, kepala Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association, yang mewakili lebih dari 3.000 penjual Amazon, menyebut kenaikan tarif ini sebagai pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Menurutnya, struktur biaya produksi dan distribusi kini terguncang, membuat banyak pelaku usaha sulit bertahan di pasar AS.

    “Ini bukan sekadar soal pajak. Tetapi juga seluruh struktur biaya juga akan terbebani,” jelas Wang, dikutip dari Reuters.

    Ia menambahkan bahwa tarif tersebut juga dapat menyebabkan penundaan bea cukai dan biaya logistik yang lebih tinggi.

    China merupakan sumber dari sekitar setengah penjual di Amazon, dengan lebih dari 100.000 bisnis asal Shenzhen saja menyumbang pendapatan hingga US$ 35,3 miliar per tahun. Namun kini, banyak dari mereka mempertimbangkan untuk hengkang.

    Dari lima penjual yang diwawancarai Reuters, tiga di antaranya berencana menaikkan harga hingga 30% untuk pasar AS, sementara dua lainnya akan menarik diri sepenuhnya dari pasar tersebut.

    Salah satunya, Dave Fong, yang menyatakan dirinya akan membiarkan stok habis dan mengurangi belanja iklan Amazon, yang sebelumnya menyerap hingga 40% dari pendapatan AS-nya.

    Ketergantungan Amazon pada penjual China menempatkannya dalam posisi rentan. Tanpa alternatif pasar dengan daya beli sebesar AS, produsen China menghadapi risiko perang harga yang lebih sengit di wilayah lain, yang bisa berujung pada penurunan profitabilitas secara global.

    Reuters melaporkan tak ada negara lain yang menandingi daya konsumsi AS. Membatasi produksi negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi AS dikhawatirkan akan meningkatkan risipo perang harga di antara eksportir China.

    Dave Fong yang menjual produk dari tas sekolah hingga speaker Bluetooth mengatakan akan menaikkan harga jual di AS hingga 30%. Ia mengatakan akan menghabiskan invetori barang yang tersisa dan mengurangi pengeluaran iklan di Amazon. Ia mengatakan selama ini biaya iklan di Amazon mengambil sekitar 40% dari pendapatannya di AS.

    “Untuk kami dan banyak orang, sudah tak bisa lagi bergantung pada pasar AS. Ini sangat jelas,” kata Fong.

    “Kami harus mengurangi investasi dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke wilayah lain seperti Eropa, Kanada, Meksiko, dan wilayah lain di seluruh dunia,” ia menuturkan.

    Brian Miller yang menjual barang di Amazon dari Shenzhen selama 7 tahun mengatakan ia tak punya alasan lagi untuk mengembangkan produk-produk baru di tengah iklim tarif saat ini.

    Ia mengatakan pedagang lain mau tak mau akan menaikkan harga jual secara signifikan dengan mengandalkan inventoris yang ada hingga habis dalam 1 hingga 2 bulan ke depan.

    “Saya tidak melihat skenario, jika keadaan tidak berubah, bahwa melayani AS dari China masih layak dan manufaktur yang melayani AS harus dipindahkan ke negara lain seperti Vietnam, atau Meksiko,” kata Miller.

    Wang mengatakan dampak tarif AS akan berpengaruh besar ke bisnis kecil dan manufaktur. Hal ini bisa menambah tingkat pengangguran di China.

    (fab/fab)

  • Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Diduga karena Dukung Black Lives Matter

    Mahasiswa RI Ditahan Imigrasi AS, Diduga karena Dukung Black Lives Matter

    Minnesota

    Seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia (WNI) ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Penahanan mahasiswa Indonesia ini diduga terkait pandangan politiknya selama berada di AS.

    Aditya Wahyu Harsono yang berusia 33 tahun dan tinggal di Marshall, Minnesota, seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4/2025), ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

    Aditya pertama datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar Master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada tahun 2023, dan kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional — program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

    Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

    Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan bahwa Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

    Penangkapan ini membuat Aditya harus terpisah dari istri dan anaknya. Saat ini, dia ditahan di fasilitas penahanan ICE di area Kandiyohi County.

    Gad mengatakan bahwa pencabutan visa Aditya itu didasarkan pada hukuman yang dijatuhkan tahun 2022 lalu atas pelanggaran ringan terkait kerusakan properti yang melibatkan sang WNI. Namun Gad mencurigai sebenarnya pandangan politik kliennya telah menjadikannya sebagai target ICE.

    Pencabutan visa dan penangkapan Aditya itu diduga terkait dengan partisipasinya dalam unjuk rasa mendukung gerakan Black Lives Matter usai pembunuhan pria kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi AS tahun 2021 lalu. Pada saat itu, Aditya sempat ditangkap karena mengikuti perkumpulan yang melanggar hukum.

    Kasus itu akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut setempat demi “kepentingan hukum”.

    Lebih lanjut, Gad menegaskan bahwa kliennya telah mempertahankan status hukum sejak kedatangannya dan permohonan green card yang masih berproses seharusnya memungkinkan Aditya untuk tetap tinggal di AS.

    “Meskipun visa mahasiswanya telah dicabut, dia masih diizinkan untuk tetap tinggal di AS sementara petisi imigrasinya diproses,” tegasnya.

    Gad menilai bahwa para pejabat federal AS tampaknya lebih tertarik pada riwayat unjuk rasa kliennya daripada catatan kriminalnya.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, saat dimintai tanggapan, mengatakan pihaknya tidak mengomentari kasus-kasus spesifik dengan alasan privasi.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PAM JAYA Hadirkan Water Purifier, Pelopori Inisiatif Go Green BUMD Wujudkan Layanan Air Siap Minum

    PAM JAYA Hadirkan Water Purifier, Pelopori Inisiatif Go Green BUMD Wujudkan Layanan Air Siap Minum

    TRIBUNJAKARTA.COM – PAM JAYA terus berkomitmen dalam mewujudkan 100 peren cakupan layanan air minum di Jakarta.

    Berbagai upaya dilakukan, salah satunya yakni dengan menghadirkan inovasi terbaru berupa Water Purifier sebagai upaya dalam mendukung Jakarta menuju kota yang lebih ramah lingkungan.

    Inisiatif ini sejalan dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penugasan kepada PAM JAYA untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan, sekaligus memperkuat posisi PAM JAYA sebagai pelopor Go Green BUMD di Jakarta.

    “Pemanfaatan Water Purifier ini bukan hanya soal layanan air minum yang lebih berkualitas, tetapi juga langkah konkret untuk menekan limbah plastik dan membangun budaya kerja yang berkelanjutan,” kata Corporate Communication and Office Director Senior Manager PAM JAYA, Gatra Vaganza.

    Gatra menjelaskan, selama dua tahun terakhir PAM JAYA telah menerapkan penggunaan Water Purifier di lingkungan internal perusahaan.

    Hasilnya, PAM JAYA berhasil menghemat anggaran pembelian air minum hingga Rp 1 Miliar per tahun atau lebih dari 25.000 galon, sekaligus mengeliminasi penggunaan air minum kemasan plastik sekali pakai.

    Hal ini menunjukan bahwa efisiensi anggaran dan pelestarian lingkungan ternyata bisa berjalan seiringan.

    Gatra pun menyebut, langkah ini nantinya akan dibarengi dengan penyediaan vending machine tumbler murah untuk mendukung karyawan dalam penggunaan botol minum secara berkelanjutan.

    PAM JAYA secara berkala juga melakukan pengecekan kualitas air Water Purifier melalui uji laboratorium untuk memastikan standar air siap minum tetap terjaga. 

    Diharapkan, inovasi ini dapat diterapkan melalui sinergi BUMD seperti dengan TransJakarta, PAL Jaya, Sarana Jaya, dan anak usahanya sebagai langkah awal.

    “Kami percaya, jika seluruh gedung di Jakarta ikut serta mengimplementasikan Water Purifier, tidak hanya akan menciptakan efisiensi biaya, tetapi juga menjadikan Jakarta sebagai contoh kota yang konsisten peduli terhadap isu lingkungan,” kata Gatra. 

    Sementara itu kata Gatra, dari sisi investasi Water Purifier ini tergolong lebih efisien jika dibanding dengan pembelian air minum kemasan karena harga beli yang terjangkau.

    Untuk tarif air, mengikuti harga air pelanggan PAM JAYA berkisar antara Rp 1-Rp 15 per liter.

    Inovasi ini menjadi alternatif hemat dibandingkan air kemasan yang dapat mencapai Rp 4.000 per liter.

    Dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif, PAM JAYA terus melangkah sebagai agen perubahan dalam membangun Jakarta yang berkelanjutan, efisien, dan lebih sehat.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsAppChannel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya.

  • Mantan Artis Sekar Arum Ditangkap Bersama Suami Siri Saat Belanja Pakai Uang Palsu di Kemang Jaksel

    Mantan Artis Sekar Arum Ditangkap Bersama Suami Siri Saat Belanja Pakai Uang Palsu di Kemang Jaksel

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Mantan artis drama kolosal Sekar Arum Widara ditangkap bersama suami sirinya berinisial DA saat mengedarkan uang palsu.

    Hal itu disampaikan Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi.

    “Kemarin dia berjalan atau melakukan itu dengan suami sirinya,” kata Nurma kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

    Meski demikian, Nurma menyebut penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami peran suami siri Sekar.

    Saat ini, DA belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus sebagai saksi.

    “Suami sirinya belum ditetapkan karena memang kita mencari titik jelas, apakah dia ikut serta atau hanya mendampingi pelaku,” ungkap Nurma.

    Sebelumnya, Kanit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Iptu Teddy Rohendi mengatakan, Sekar berbelanja di beberapa toko di Lippo Mall Kemang menggunakan uang palsu yang dibawanya.

    Saat mengetahui transksi pertama berhasil, Sekar kembali berbelanja di toko yang sama namun dengan kasir berbeda.

    Kali ini, kasir lebih dulu mengecek uang yang dibawa pelaku menggunakan alat pendeteksi dari sinar UV. Hasilnya, uang tersebut dinyatakan palsu.

    “Pada sat melakukan pembayaran di kasir Toko melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan mesin pendekteksi uang sinar UV , dan diketahui uang tersebut Palsu dan transaksi dibatalkan,” ungkap Teddy, Minggu (13/4/2025).

    Sekar lalu mencoba ke toko lain. Namun transaksinya kembali gagal hingga akhirnya diamankan petugas sekuriti mall.

    Dari tangan pelaku, polisi menyita uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 2.235 lembar senilai Rp 223.500.000.

    “Kemudian pihak kemanaan mall memberitahukan kepada polisi dan pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan,” ujar Teddy.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menko Airlangga: Pemerintah Kirim Tim Negosiasi Soal Tarif Impor Trump Besok – Halaman all

    Menko Airlangga: Pemerintah Kirim Tim Negosiasi Soal Tarif Impor Trump Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih (KMP) akan mengirim tim negosiasi, menyoal tarif perdagangan yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada 16 sampai 23 April 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, sejumlah menteri yang ditugaskan selain dia untuk melakukan negosiasi akan berangkat besok, Selasa (15/4/2025).

    Adapun sejumlah tim yang berangkat diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu. 

    Sedangkan, Menteri Luar Negeri Sugiono sudah terlebih dahulu menuju Amerika Serikat pada hari ini. Airlangga bilang, kedatangan Menkeu Sri Mulyani ke Amerika juga sejalan dengan agenda Spring Meeting IMF-World Bank di Washington DC, AS.

    “Besok saya dan Ibu Mari akan berangkat, dan dengan Pak Thomas Djiwandono, Pak Wamenlu juga akan berangkat, demikian pula akan berangkat Ibu Menteri Keuangan. Ini terkait juga dengan spring meeting daripada World Bank, IMF World Bank,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Gedung Ali Wardhana, Senin (14/3/2025).

    Airlangga bilang, Indonesia sendiri dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. Meski begitu, pemerintah Indonesia mendapat kesempatan pertama untuk membuka ruang negosiasi dengan Amerika di Washington DC.

    “Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington,” ucap Airlangga.

    “Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia, di mana kami sudah bersurat arahan Bapak Presiden, bersurat kepada tiga kementerian, dan memang tiga kementerian itu yang diberi tugas untuk melakukan pembicaraan,” imbuhnya menegaskan.

    Selain itu, Airlangga menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan dokumen non-paper yang menjadi acuan negosiasi nanti. Dokumen itu menyoal tarif, kemudian non-trade measures atau non-tarif barrier, dan juga terkait dengan investasi.

    “Dan juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerjasama beyond perdagangan, jadi trade, investment, dan juga di sektor keuangan, oleh karena itu Ketua OJK juga hadir. Jadi seluruh isu kita akan jawab, dan juga rencana daripada Indonesia untuk mengkompensasikan delta daripada ekspor dan impor yang besarannya 18 sampai 19 miliar dolar AS,” terang Airlangga.

  • Said Didu: Kepemimpinan Geng Solo adalah Bencana, SBY Masih Pikirkan Bangsa

    Said Didu: Kepemimpinan Geng Solo adalah Bencana, SBY Masih Pikirkan Bangsa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali menyampaikan pandangannya terkait situasi nasional melalui akun X (sebelumnya Twitter) miliknya.

    Dalam unggahan tersebut, Said Didu memberikan apresiasi kepada Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atas kepedulian dan pandangannya terhadap masa depan bangsa.

    “Terima kasih Pak @SBYudhoyono yang terus memikirkan kemajuan bangsa dan dunia. Semoga ‘bencana’ yang dibuat oleh Geng Solo sbg pintu penyadaran kita semua untuk lakukan perbaikan,” tulis Said Didu dalam unggahan di akun X pribadinya, dikutip @msaid_didu Senin (14/4/2025).

    Pernyataan tersebut disampaikan Said Didu sembari membagikan tautan video pidato SBY yang berjudul “Kita Harus Tahu Apa yang Bisa Indonesia Lakukan dan Tidak”, yang tayang di kanal YouTube resmi Susilo Bambang Yudhoyono pada Minggu (14/4/2025).

    Dalam video tersebut, SBY menyampaikan pandangannya mengenai tantangan global dan posisi Indonesia di tengah dinamika dunia.

    Dia menekankan pentingnya memahami batas kemampuan bangsa agar dapat membuat kebijakan yang realistis dan berkelanjutan.

    Said Didu menilai, pandangan SBY patut diapresiasi karena mencerminkan kepedulian mendalam terhadap kondisi Indonesia saat ini.

    Ia secara tersirat mengkritik kepemimpinan saat ini yang ia sebut berasal dari “Geng Solo”, dengan menyebutnya sebagai sumber “bencana” yang diharapkan bisa menjadi momen refleksi nasional.

    Sebelumnya Said Didu memberikan pernyataan jika Indonesia telah diacak sekeluarga dari Solo. Selama sepuluh tahun terakhir.